74/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST

MENGADILI: I. DALAM EKSEPSI: Menolak eksespsi Termohon; II. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU; 2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk sementara Termohon PKPU (PT. DHIVA INTER SARANA dan RICHARD SETIAWAN) untuk paling lama 45 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan; 3. Menunjuk Bambang Kustopo, SH.MH Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ; 4. Menunjuk dan mengangkat: a. Saudara DUDI PRAMEDI, SH., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-10 yang beralamat di kantor di Jalan Embah Jaksa, Nomor 14, Cipadung, Bandung, Jawa Barat; dan; b. Saudara IHSAN PRIMA BASRA, SH., Kurator & Pengurus Terdaftara sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-94 yang berkantor di Mulyana & Partners di jalan Eretan I Nomor 12, RT/RW 005/001, Kelurahan Bale Kambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur; c. Saudara ALLOVA HERLING MENGKO, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH.04.03-86 yang berkantor di Sulaiman & Herling Attorneys at Law, beralamat di Menara Gracia 2nd Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C-17, Kuningan, Jakarta Selatan; d. Saudara ANDRI KRISNA HIDAYAT, S.H., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU.AH. 04.03-20 yang berkantor di Krisna & Partners, beralamat di Gedung Permata Kuningan Lantai 3, Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta Selatan; Selaku Tim PENGURUS dalam proses Penundaan KewajibaN Pembayaran Utang Termohon PKPU (PT. DHIVA INTER SARANA dan RICHARD SETIAWAN); 5. Menetapkan bahwa hari sidang berikutnya pada Hari RABU Tanggal 4 MARET 2015 Bertempat di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat di Jakarta; 6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas; 7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; 8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan kewajiban pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;