64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Putusan PN PALU Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Defendants / Respondents (1)
Responding side
Defendant (1)
Drs. ARIFIN H. TARIMA
MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair; 2. Membebaskan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 5. Menghukum Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.25.985.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita olek Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 6. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 7. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA tetap berada dalam tahanan; 8. Menetapkan barang bukti berupa: 1) 3 (tiga) lembar asli SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.22/044/BKD-B.TU/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una; 2) 5 (lima) lembar asli SK Bupati Tojo Una-Una Nomor : 821.22/022/BKD-B.TU/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una; 3) 1 (satu) lembar Surat pengantar Pertanggung Jawaban KUBE-PKH tahap I dan II Nomor 460/017/Dinsos/2016 tanggal 24 Maret 2016 dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kemensos RI; 4) 3 (tiga) lembar Surat Tugas Nomor 094/555/Dinsos/2015 tanggal 22 Juli 2015; 5) 1 (satu) exemplar surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete nomor : 460/138/Dinsos/2015 tanggal 21 Mei 2015; 6) 1 (satu) exemplar Berita Acara Pergantian Pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE); 7) 1 (satu) exemplar fotocopy mutasi rekening teller; 8) 1 (satu) lembar surat pembukaan rekening Nomor : 460/507/Dinsos/2015 tanggal 05 Juni 2015; 9) 1 (satu) exemplar surat Rekomendasi Nomor 460/138/Dinsos/2015 tanggal 21 Mei 2015; 10) 1 (satu) exemplar fotocopy surat pemanggilan peserta Bimtap Keg. Penghidupan Berkelanjutan dalam rangka pengembangan KUBE bagi penduduk kurang mampu dan rentan angkatan I dan II; 11) 1 (satu) lembar fotocopy surat pelaksanaan kegiatan verifikasi penghidupan berkelanjutan pengembangan KUBE bagi penduduk kurang mampu dan rentan (P2B) tahun 2015; 12) 1 (satu) lembar surat nomor : 460/137.a/DINSOS-DYS/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE); 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak Nomor : 460/505/ Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015; 14) 1 (satu) exemplar Instrumen Verifikasi pengembangan penghidupan berkelanjutan (P2B) calon penerima bantuan KUBE PKH bagi masyarakat kurang mampu dan rentan Direktorat penanggulangan Kemiskinan perdesaan tahun 2015; 15) 1 (satu) exemplar fotocopy SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.23/021/BKD-B.TU/2014 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III dilingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 23 Mei 2014; 16) 1 (satu) Exemplar Rencana Anggaran Biaya KUBE PKH Pengadaan Ternak Kambing, Alat Pertanian dan Mesin Parut Kelapa Dinas Sosial TA 2015; 17) 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi No. Rekening KUBE Nomor 460//Dinsos /2015 tanggal -- Mei 2015; 18) 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Nomor 460/608/Dinsos/2015 tanggal 04 Septemebr 2015; 19) 1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak Nomor 460/505/ Dinsos/2015tanggal 5 Juni 2015; 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 460/507/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015; 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 460/503/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015; 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan program Nomor : 460/503/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015; 23) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 460/504/ Dinsos/2015; 24) 4 (empat) lembar fotocopy SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 460/508/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang penunjukan petugas calon pendamping kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una-Una TA.2015; 25) 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 460/506/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2015; 26) 1 (satu) Exemplar Surat Pernyataan pertanggung jawaban Mutlak tanggal 16 Mei 2015; 27) 1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar Laporan Pertanggung Jawaban KUBE PKH Perdesaan sebanyak 132 kelompok, Nomor : 045.2/136/Dinsos/2016 tanggal 4 Maret 2016; 28) 1 (satu) Exemplar Nota Dinas Nomor : 100/PKPD/SUBDIT IV/07/2015 tanggal 15 Juli 2015; 29) 1 (satu) Exemplar Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 12 Oktober 2015; 30) 1 (satu) bundel Penyesuaian Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2015; 31) 1 (satu) bundel buku Petunjuk Teknis KUBE Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan; 32) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Instruksi / perintah Nomor 460/683/Dinsos/2015 tanggal 16 November 2015; 33) 1 (satu) bundel jilid Proposal Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015; 34) 1 (satu) lembar SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.2/111/BKD-B.TU/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An Zulfikar; 35) 1 (satu) Exemplar format blangko dokumen Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, Surat pernyataan penerimaan program, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan Kadis Sosial, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ketua KUBE dan BA serah terima bantuan uang; 36) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI No. Rek 5210-01-015512-53-9 atas nama OPERASIONAL KUBE dan RS RTLH Kabupaten TOUNA Jl. Merdeka Kel. Uemalingku Kabupaten Tojo Una Una; 37) 2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/554/DINSOS/2015 dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tete Nomor tentang Penyaluran Dana Bantuan KUBE bagi program keluarga harapan (PKH) Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una; 38) 1 (satu) exemplar surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete Nomor 460/608/Dinsos/2015 tanggal 04 September 2015; 39) 1 (satu) exemplar surat keputusan Nokep:05/KW-XII/SDM/01/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang penetapan kembali jabatan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; 40) 3 (tiga) lembar fotocopy surat keputusan Nokep : 091/KC-XII/LYI/09/2014 tanggal 01 September 2014 pemindahan jabatan dan unit kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Poso atas nama Ratih Yemi Rakimin; 41) 1 (satu) exemplar surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete Nomor 460/627/Dinsos/2015 tanggal 28 September 2015; 42) 1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Drs. Arifin Tarima; 43) Masing-masing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanijan kerjasama antara KUBE Tete Jaya, KUBE Harapan 1 s/d Harapan 9 dengan Pendamping KUBE PKH atas nama Drs. Arifin H. Tarima tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kec.Ulubongka Kab.Tojo Una-Una; 44) 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Tete jaya Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak kambing tete jaya bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube tete jaya dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima dana banatuan tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir); 45) 2 (dua) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 1 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 1 bulan 2015 (foto copy); 46) 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 2 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 2 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 2 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 3 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana harapan 2 bulan 2015 (foto copy); 47) 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 3 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 3 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 3 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 3 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 3 bulan 2015 (foto copy); 48) 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 4 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 4 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 4 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 4 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 4 bulan 2015 (foto copy); 49) 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 5 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 5 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 5 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 5 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan mesin parut kelapa harapan 5 bulan 2015 (foto copy); 50) 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 6 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 6 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 6 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 6 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 6 bulan 2015 (foto copy); 51) 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 7 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 7 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 7 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 7 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing harapan 7 bulan 2015 (foto copy); 52) 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 8 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 8 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 8 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 8 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 8 bulan 2015 (foto copy); 53) 1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 9 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 9 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 9 bulan 2015 (foto copy); 54) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015103-53-4 atas nama KUBE PKH Harapan I Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una; 55) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015107-53-8 atas nama KUBE PKH Harapan II Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una; 56) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015109-53-0 atas nama KUBE PKH Harapan III Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una; 57) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015100-53-6 atas nama KUBE PKH Harapan 4 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una; 58) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015102-53-8 atas nama KUBE PKH Harapan 5 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una; 59) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015104-53-0 atas nama KUBE PKH Harapan 6 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una; 60) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015106-53-2 atas nama KUBE PKH Harapan 7 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una; 61) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015108-53-4 atas nama KUBE PKH Harapan 8 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una; 62) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015110-53-1 atas nama KUBE PKH Harapan 9 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una; 63) 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015095-53-7 atas nama KUBE PKH Tete Jaya Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una; 64) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan 1 tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 65) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan II tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 66) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan III tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 67) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan IV tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 68) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan V tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 69) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VI tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); 70) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VII tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); 71) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VIII tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah); 72) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan IX tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah); 73) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Tete Jaya tanggal 04 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah); 74) 1 (satu) bundle (27 lembar) kwitansi untuk pembelian kambing dan mesin; 75) 1 (satu) bundel (10 lembar kwitansi) untuk pembelian materai 6000, ATK dan dana pembuatan kandanguntuk kelompok KUBE; 76) 1 (satu) bundel (10 lembar) kwitansi untuk pengembalian dana kube ke masing-masing kelompok; 77) 1 (satu) bundel (8 lembar) kwitansi untuk pembuatan kandang penampung kambing; 78) 1 (satu) bundel (12 Lembar) kwitansi untuk sewah dan upah; 79) 2 (dua) lembar biaya lain-lain (yang tak terduga); 80) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara dari arifin,- tanggal 6 september tahun 2016. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Undu Bungasawa. 7. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
PUTUSAN
Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:
1. Nama Lengkap : Drs. ARIFIN H. TARIMA
2. Tempat Lahir : Podi
3. Umur/ Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 19 April 1964
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Bailo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH)
9. Pendidikan : Strata Satu (S.1).
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Palu, oleh:
1. Penyidik di Rutan Lapas Ampana sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum di Rutan Lapas Ampana sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
3. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dari tanggal 27 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dari tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2017;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dari tangga 25 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus salim, s.H, Abdul Razak s.H, Abdul Manan Abas, S.H, Fadli Husain, S.H, dan Y.A. Candra R Sinauru, S.H, dari Kantor “Advokat dan Clinic Hukum Aduan & sahabat” beralamat di Jalan Kepiting Nomor 60 Sumoli, Kec.Ratolindo, Kab.Tojo Una-una, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2016;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal tanggal 28 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal tanggal 28 Oktober 2016 tentang Hari Sidang perkara ini;
Berkas perkara dan Surat-surat lain;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ARIFIN TARIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA membayar uang pengganti sebesar Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa berupa barang bukti :
3 (tiga) lembar asli SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.22/044/BKD-B.TU/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
5 (lima) lembar asli SK Bupati Tojo Una-Una Nomor : 821.22/022/BKD-B.TU/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) lembar Surat pengantar Pertanggung Jawaban KUBE-PKH tahap I dan II Nomor 460/017/Dinsos/2016 tanggal 24 Maret 2016 dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kemensos RI;
3 (tiga) lembar Surat Tugas Nomor 094/555/Dinsos/2015 tanggal 22 Juli 2015;
1 (satu) exemplar surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete nomor : 460/138/Dinsos/2015 tanggal 21 Mei 2015;
1 (satu) exemplar Berita Acara Pergantian Pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
1 (satu) exemplar fotocopy mutasi rekening teller;
1 (satu) lembar surat pembukaan rekening Nomor : 460/507/Dinsos/2015 tanggal 05 Juni 2015;
1 (satu) exemplar surat Rekomendasi Nomor 460/138/Dinsos/2015 tanggal 21 Mei 2015;
1 (satu) exemplar fotocopy surat pemanggilan peserta Bimtap Keg. Penghidupan Berkelanjutan dalam rangka pengembangan KUBE bagi penduduk kurang mampu dan rentan angkatan I dan II;
1 (satu) lembar fotocopy surat pelaksanaan kegiatan verifikasi penghidupan berkelanjutan pengembangan KUBE bagi penduduk kurang mampu dan rentan (P2B) tahun 2015;
1 (satu) lembar surat nomor : 460/137.a/DINSOS-DYS/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak Nomor : 460/505/ Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
1 (satu) exemplar Instrumen Verifikasi pengembangan penghidupan berkelanjutan (P2B) calon penerima bantuan KUBE PKH bagi masyarakat kurang mampu dan rentan Direktorat penanggulangan Kemiskinan perdesaan tahun 2015;
1 (satu) exemplar fotocopy SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.23/021/BKD-B.TU/2014 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III dilingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 23 Mei 2014;
1 (satu) Exemplar Rencana Anggaran Biaya KUBE PKH Pengadaan Ternak Kambing, Alat Pertanian dan Mesin Parut Kelapa Dinas Sosial TA 2015;
1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi No. Rekening KUBE Nomor 460//Dinsos /2015 tanggal -- Mei 2015;
1 (satu) lembar surat Rekomendasi Nomor 460/608/Dinsos/2015 tanggal 04 Septemebr 2015;
1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak Nomor 460/505/ Dinsos/2015tanggal 5 Juni 2015;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 460/507/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 460/503/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan program Nomor : 460/503/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 460/504/ Dinsos/2015;
4 (empat) lembar fotocopy SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 460/508/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang penunjukan petugas calon pendamping kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una-Una TA.2015;
1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 460/506/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2015;
1 (satu) Exemplar Surat Pernyataan pertanggung jawaban Mutlak tanggal 16 Mei 2015;
1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar Laporan Pertanggung Jawaban KUBE PKH Perdesaan sebanyak 132 kelompok, Nomor : 045.2/136/Dinsos/2016 tanggal 4 Maret 2016;
1 (satu) Exemplar Nota Dinas Nomor : 100/PKPD/SUBDIT IV/07/2015 tanggal 15 Juli 2015;
1 (satu) Exemplar Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 12 Oktober 2015;
1 (satu) bundel Penyesuaian Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2015;
1 (satu) bundel buku Petunjuk Teknis KUBE Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2 (dua) lembar fotocopy legalisir Instruksi / perintah Nomor 460/683/Dinsos/2015 tanggal 16 November 2015;
1 (satu) bundel jilid Proposal Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015;
1 (satu) lembar SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.2/111/BKD-B.TU/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An Zulfikar;
1 (satu) Exemplar format blangko dokumen Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, Surat pernyataan penerimaan program, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan Kadis Sosial, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ketua KUBE dan BA serah terima bantuan uang;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI No. Rek 5210-01-015512-53-9 atas nama OPERASIONAL KUBE dan RS RTLH Kabupaten TOUNA Jl. Merdeka Kel. Uemalingku Kabupaten Tojo Una Una;
2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/554/DINSOS/2015 dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tete Nomor tentang Penyaluran Dana Bantuan KUBE bagi program keluarga harapan (PKH) Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) exemplar surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete Nomor 460/608/Dinsos/2015 tanggal 04 September 2015;
1 (satu) exemplar surat keputusan Nokep:05/KW-XII/SDM/01/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang penetapan kembali jabatan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
3 (tiga) lembar fotocopy surat keputusan Nokep : 091/KC-XII/LYI/09/2014 tanggal 01 September 2014 pemindahan jabatan dan unit kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Poso atas nama Ratih Yemi Rakimin;
1 (satu) exemplar surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete Nomor 460/627/Dinsos/2015 tanggal 28 September 2015;
1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Drs. Arifin Tarima;
Masing-masing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanijan kerjasama antara KUBE Tete Jaya, KUBE Harapan 1 s/d Harapan 9 dengan Pendamping KUBE PKH atas nama Drs. Arifin H. Tarima tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kec.Ulubongka Kab.Tojo Una-Una;
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Tete jaya Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak kambing tete jaya bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube tete jaya dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima dana banatuan tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir);
2 (dua) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 1 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 1 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 2 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 2 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 2 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 3 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana harapan 2 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 3 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 3 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 3 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 3 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 3 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 4 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 4 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 4 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 4 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 4 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 5 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 5 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 5 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 5 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan mesin parut kelapa harapan 5 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 6 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 6 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 6 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 6 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 6 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 7 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 7 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 7 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 7 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing harapan 7 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 8 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 8 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 8 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 8 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 8 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 9 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 9 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 9 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015103-53-4 atas nama KUBE PKH Harapan I Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015107-53-8 atas nama KUBE PKH Harapan II Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015109-53-0 atas nama KUBE PKH Harapan III Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015100-53-6 atas nama KUBE PKH Harapan 4 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015102-53-8 atas nama KUBE PKH Harapan 5 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015104-53-0 atas nama KUBE PKH Harapan 6 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015106-53-2 atas nama KUBE PKH Harapan 7 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015108-53-4 atas nama KUBE PKH Harapan 8 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015110-53-1 atas nama KUBE PKH Harapan 9 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015095-53-7 atas nama KUBE PKH Tete Jaya Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan 1 tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan II tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan III tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan IV tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan V tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VI tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VII tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VIII tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan IX tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Tete Jaya tanggal 04 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
1 (satu) bundle (27 lembar) kwitansi untuk pembelian kambing dan mesin;
1 (satu) bundel (10 lembar kwitansi) untuk pembelian materai 6000, ATK dan dana pembuatan kandanguntuk kelompok KUBE;
1 (satu) bundel (10 lembar) kwitansi untuk pengembalian dana kube ke masing-masing kelompok;
1 (satu) bundel (8 lembar) kwitansi untuk pembuatan kandang penampung kambing;
1 (satu) bundel (12 Lembar) kwitansi untuk sewah dan upah;
2 (dua) lembar biaya lain-lain (yang tak terduga);
1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara dari arifin,- tanggal 6 september tahun 2016.
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Badrun Bungasawa.
5. Menetapkan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Arifin H. Tarima yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 yang pada pokoknya berkesimpulan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 dan karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar memutus dengan amar putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Drs. Arifin H. Tarima, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA dari segala bentuk penahanan;
4. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA seperti pada keadaan semula;
5. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara.
Setelah mendengar dan membaca jawaban/tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Bunta atas Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Drs. Arifin H. Tarima yang disampaikan dalam persidangan hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 dan demikian juga Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada nota pembelaan yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 16 Februari 2017.
Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. Arifin H. Tarima diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Nomor Register Perkara: PDS-04/AMP/10/2016 yang dibacakan dalam persidangan hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sebagai berikut:
PRIMAIR :
Bahwa ia Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA selaku Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/508/Dinsos/2015 tentang Penunjukan Petugas Calon Pendamping KUBE Kabupaten Tojo Una Una TA 2015 tanggal 5 Juni 2015, baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Drs. BADRUN BUNGASAWA, AGUS SALIM KANDUPI, S.Sos., (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, Kompleks Perkantoran Bumi Mas Jalan Merdeka Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, selaku yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
Bahwa sekitar bulan September 2014 sdr. Drs. Badrun Bungasawa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una melakukan konsultasi ke Kementerian Sosial di Jakarta untuk mencari informasi jenis bantuan atau program yang sesuai untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Tojo Una Una. Oleh Kementerian Sosial diinformasikan adanya program untuk penanggulangan masalah kemiskinan melalui program bantuan KUBE Program Keluarga Harapan (KUBE PKH), dan diarahkan untuk mengikuti aturannya yaitu dengan mengirimkan proposal. Selanjutnya Sdr. Drs. Badrun Bungasawa menginformasikan kepada pejabat teknis KUBE (yaitu Sdr Agus Salim Kandupi selaku Kabid Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una) untuk menyiapkan data by name by address KUBE PKH dan proposal untuk dikirimkan ke Kementerian Sosial;
Pada tanggal 31 Desember 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor 136/HUK/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kantor Pusat Kementerian Sosial pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan, yaitu Nama Marsali, S.H, NIP 19601109 198203 1 002, Jabatan Direktur Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan;
Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Kementerian Sosial menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke-1 Nomor SP.DIPA-027.03.1.682029/2015 tentang Bantuan Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam lampirannya, Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una mendapatkan anggaran senilai Rp2.388.000.000,00;
Pada bulan Mei 2015 terdakwa menghadiri pertemuan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una yang dihadiri pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Sdr. Agus Salim Kandupi dan Sdri. Nurhayati (petugas dari Kementerian Sosial) dalam rangka memberitahukan bahwa Kecamatan Ulubongka mendapatkan bantuan KUBE-PKH dan Sdri. Nurhayati menyerahkan data nama-nama calon penerima bantuan KUBE untuk dikelompokkan sebanyak kurang lebih 130 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 10 orang, dan setiap pendamping bertugas mendampingi 10 kelompok. Setelah pertemuan tersebut, terdakwa dan para pendamping PKH diminta untuk rapat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten TojoUna Una, yang dihadiri oleh Sdr. Agus Salim Kandupi, saksi Samsuddin Mointi dan sdr. Drs. Badrun Bungasawa, disampaikan bahwa pendamping PKH akan menjadi pendamping KUBE dan para pendamping diminta untuk membentuk kelompok dari data Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang menjadi daftar nama calon penerima bantuan program P2B melalui KUBE. Pendamping yang berperan dalam pengelompokan KUBE adalah pendamping PKH Kecamatan Ulubongka karena pendamping PKH Kecamatan Ulubongka yang mengetahui nama dan alamat rumah para peserta PKH yang menjadi calon penerima KUBE;
Bahwa setelah dikelompokkan, ternyata calon penerima bantuan KUBE di Kecamatan Ulubongka hanya 108 KUBE, sehingga masih kurang untuk memenuhi kuota 132 KUBE, kemudian ditambahkan 24 KUBE dari Kecamatan Ampana Tete sehingga dapat memenuhi kuota 132 KUBE. Pengelompokan dilakukan oleh pendamping PKH di Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Ampana Tete berdasarkan data Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan lokasi rumah masing-masing KUBE;
Pada bulan Mei 2015, terdakwa dan para calon Pendamping KUBE lain di hubungi saksi Samsudin Mointi selaku Kepala Bidang PKH untuk berkumpul di rumahnya dalam rangka pembuatan proposal KUBE. Adapun proses pembuatan proposal adalah sebagai berikut:
Pendamping PKH Kecamatan Ulubongka turun ke lapangan (saksi Carlin, Sdr.Mohamad Hasbi, terdakwa, saksi Ismi dan saksi Fikri) didampingi Sdr Agus Salim Kandupi untuk survey awal ke beberapa desa yang terjangkau lokasinya. Ketika penyusunan proposal, pendamping yang melakukan survey awal tersebut menginformasikan kepada pendamping lainnya tentang jenis usaha yang diinginkan KUBE. Namun untuk KUBE yang tidak dapat dijangkau ketika survey awal, para pendamping hanya memperkirakan jenis usaha yang bisa diusahakan di daerah tersebut;
Terdakwa dan Para pendamping tidak melakukan penilaian atas kelayakan usaha, merencanakan usaha yang akan dilaksanakan KUBE, menghitung perkiraan keuntungan yang didapatkan, menentukan pembagian kerja, menentukan jumlah kas kelompok untuk masing-masing KUBE, mekanisme pengelolaan Iuran Kesejahteraan Sosial (IKS) dan bagi hasil untuk masing-masing KUBE;
Terdakwa dan Para pendamping (baik yang melakukan survey maupun yang tidak melakukan survey) kemudian berkumpul di rumah saksi Samsudin Mointi dan diberikan format softcopy proposal untuk diisi, terdakwa dan Para pendamping hanya mengisi susunan pengurus dan jenis usaha kelompok. Untuk jenis kebutuhan, volume dan harga satuan (RAB) yang akan menentukan nilai bantuan yang akan diterima KUBE dikosongkan, atas perintah dari Sdr. Agus Salim Kandupi. Kemudian softcopy proposal yang telah diisi oleh terdakwa dan para pendamping diserahkan ke Sdr. Agus Salim untuk dilengkapi. Setelah dilengkapi, proposal dicetak kemudian diminta untuk ditandatangani oleh masing-masing pendamping pada kolom yang seharusnya ditandatangani oleh Ketua KUBE. Ketua KUBE tidak menandatangani proposal;
Bahwa proses pembuatan proposal yang akan disampaikan ke Kementerian adalah sebagai berikut:
Dalam pembuatan proposal pertama bahwa ketika proposal pertama belum ada pembuatan RAB. Pada proposal yang pertama sebanyak 108 KUBE masih ada permintaan kebutuhan bibit jagung, namun ketika Sdr Agus Salim Kandupi dan saksi Samsudin Mointi membawa proposal tersebut ke Kementerian Sosial Jakarta untuk diverifikasi, jenis bantuan bibit jagung tidak disetujui;
Bahwa Sdr Agus Salim Kandupi menanyakan terkait kekurangan jumlah calon penerima bantuan KUBE bila hanya dari Kecamatan Ulubongka, sehingga disampaikan oleh pihak Kementerian Sosial agar dicukupkan kuotanya dengan mengambil data penerima bantuan PKH dari Kecamatan lain;
Bahwa Sdr Agus Salim dan saksi Samsudin Mointi melapor kepada sdr. Drs. Badrun Bungasawa mengenai hasil verifikasi proposal ke Kementerian Sosial, dan menyampaikan bahwa untuk mencukupkan kuota penerima bantuan KUBE maka ditambahkan dari penerima bantuan PKH Kec Ampana Tete, dan sdr. Drs. Badrun Bungasawa menyetujuinya;
Bahwa Selanjutnya saksi Samsudin Mointi mengundang kembali terdakwa dan para pendamping KUBE untuk hadir di Kantor Dinas Sosial untuk membuat proposal dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari Kecamatan Ampana Tete dan merevisi proposal pertama hasil verifikasi dari Kementerian Sosial, sehingga menjadi proposal kedua berserta RAB nya sebanyak 132 KUBE;
Bahwa dalam proses pembuatan proposal dan RAB tersebut tidak melibatkan kelompok Kube dan terhadap hasil proposal kedua ini sdr. Drs. Badrun Bungasawa memerintah kepada saksi Syamsudin Mointi untuk dibawa ke Kementerian Sosial Jakarta;
Bahwa proses pembuatan RAB yang merupakan bagian dari proposal dilakukan sampai 3 kali oleh saksi Zulfikar dan Sdr. Agus Salim Kandupi atas perintah dari sdr. Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una, Pembuatan RAB dengan menaikkan harga satuan barang kebutuhan KUBE, Sdr. Drs. Badrun Bungasawa menyampaikan untuk tidak perlu takut karena Sdr. Drs. Badrun Bungasawa yang bertanggungjawab mutlak sesuai dengan SPTJM. Kemudian saksi Zulfikar menghubungi Sdr. Agus Salim Kandupi dan menyampaikan hal tersebut, lalu Sdr. Agus Salim Kandupi dan saksi Zulfikar bersama-sama menyerahkan RAB Terdakwa;
Bahwa Pembuatan Proposal dan RAB yang dilakukan oleh terdakwa dan Para Pendamping dan pihak Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una adalah tidak sesuai dengan : Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menjelaskan bahwa:
Tugas dan tanggung jawab pendamping antara lain: Memfasilitasi pembentukan KUBE dan penentuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam KUBE. Sehingga menurut peraturan tersebut yang membuat proposal seharusnya KUBE dengan difasilitasi oleh pendamping;
Tahapan pengajuan proposal (poin dua) adalah proposal beserta lampiran yang telah dicetak kemudian dikirimkan kepada Dinas Sosial Kabupaten (rangkap dua) untuk diverifikasi.
Bahwa pada bulan Mei 2015, Sdr. Agus Salim Kandupi dan saksi Samsudin Mointi datang ke BRI unit Tete untuk membuka rekening KUBE, pihak bank BRI menyampaikan bahwa pembukaan rekening dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan KUBE Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 saja, namun untuk spesimen tanda tangan tetap harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara KUBE dengan menghadirkan Ketua dan Bendahara KUBE ke bank sekaligus untuk melengkapi persyaratan administrasi berupa KTP. Pada saat pembukaan rekening belum ada fotocopy KTP masing-masing pengurus KUBE.
Bahwa pada tanggal 05 Juni 2015, sdr. Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una, menerbitkan Surat Tugas Nomor 460/508/Dinsos/2015 tentang Penunjukan Petugas Calon Pendamping KUBE Kabupaten Tojo Una Una TA 2015 ditetapkan 13 pendamping, yaitu:
-
No Nama Pendamping Nama KUBE 1 Charlin Deshari, ST Kamboja 1 – 8, Rambutan 1 – 2 2 Rustam, S.Hut Durian 1 – 10 3 Muhammad Talib, S.Pi Maleo 1 – 6. Manggis 1 – 4. Cemara & Kemuning 4 Ismi Astria Sahali, S.KM Bonsai 1 – 8, Flamboyan 1 – 2 5 Fykrih, S.Hut Melati 1 – 3, Rambutan 3 – 9 6 Kurniady, SP Cempedak 1 – 10 7 Terdakwa Harapan 1 – 9, Tete Jaya 8 Hadi S. Badar, S.KM Anutapura 1 – 4,Jambu 1 – 6 9 Moh. Hasbi, S.Si Idaman 1 – 10 10 Sri Rahma Ajimalaha, S.KM Jeruk 1 – 8, Teratai 1 – 2 11 Fatma Kaluku, S.KM Anggrek 1 – 4, Matahari 1 – 4,Mawar 1 – 2 12 Irmawati, A.KM Anggur 1 – 5,Apel 1 – 4,Mangga 13 Maulida R. Djau, S.Pdi Semangka 1 – 8, Mawar 3 – 4
Selanjutnya sdr. Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Unapada tanggal 5 Juni 2015, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 460/506/ Dinsos/2015 tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una Una TA 2015 yang menetapkan 1193 KSM dalam 132 KUBE di 23 desa di 2 Kecamatan di Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah menerima bantuan sosial sebesar Rp2.388.000.000,00;
Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 267/DYS.PK/PKPD/KPTS/07/2015 tentang Penetapan Lokasi dan Penerima Bantuan Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2015. Dalam lampiran keputusan terdapat 1194 KSM dalam 132 KUBE di 23 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah menerima bantuan sosial sebesar Rp2.388.000.000,00;
Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2015, terdakwa dan para pendamping. Kube PKH tahun 2015, melakukan rapat dengan Sdr. Drs. Badrun Bungasawa, dalam rapat tersebut disampaikan kebijakan dari Sdr. Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una bahwa KUBE akan diberikan bantuan dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk uang. Selain itu terdakwa dan pendamping KUBE Lain akan diberikan format softcopy tentang Surat Perjanjian Kerjasama terkait penyedia/penyalur Jasa Pengadaan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH di Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una yang isinya antara lain bahwa:
Angka 3 “pihak pertama (KUBE) mencairkan dana bantuan tersebut dan membayarkan kepada pihak kedua (pendamping)”;
Angka 4 “pihak kedua (pendamping) menyediakan dan menyalurkan bahan bantuan KUBE kepada KUBE sesuai RAB”;
Angka 5 “pihak pertama (KUBE) membayarkan kepada pihak kedua (pendamping) sebesar nilai bantuan yang diterima”;
Dalam rapat tersebut diatas, Sdr. Drs. Badrun Bungasawa juga menyampaikan bahwa pendamping yang tidak mau membuat Surat Perjanjian Kerjasama akan diberhentikan menjadi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan honornya tidak dibayarkan serta sdr. Drs. Badrun Bungasawa akan bertanggungjawab atas pembuatan Surat Perjanjian kerja sama. Selanjutnya terdakwa dan pendamping KUBE mendapatkan softcopy Surat Perjanjian Kerjasama, kemudian melengkapi datanya sesuai dengan KUBE yang didampingi, selanjutnya Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dimintakan tandatangan ke Ketua KUBE dan Kepala Desa;
Pada tanggal 4 Agustus 2015, terdapat pencairan dana bantuan dari Kementerian Sosial ke rekening KUBE, dengan rincian sebagai berikut:
| No | SPM | SP2D | Nilai (Rp) |
| 1 | 00233/PKPD/2015 Tgl 03/08/2015 | 151821301014847 Tgl 04/08/2015 | 772.000.000,00 |
| 2 | 00234/PKPD/2015 Tgl 03/08/2015 | 151821301014852 Tgl 04/08/2015 | 770.000.000,00 |
| 3 | 00235/PKPD/2015 Tgl 03/08/2015 | 151821301014853 Tgl 04/08/2015 | 846.000.000,00 |
| JUMLAH | 2.388.000.000,00 | ||
Pada akhir bulan Agustus 2015, terdakwa dan Pendamping KUBE disampaikan Sdr. Agus Salim Kandupi menyampaikan lain agar menginformasikan kepada Ketua dan Bendahara KUBE untuk datang ke BRI Unit Tete untuk menandatangani spesimen di buku tabungan dan juga menandatangani slip penarikan uang yang masih kosong/ belum tertulis jumlah nominal penarikan dananya;
Sdr. Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una telah menandatangani surat rekomendasi pencairan dana Kube Nomor 460/608/Dinsos 2015 tanggal 04 September 2015 kepada Kepala BRI Unit Ampana Tete, tanpa ada tandatangan oleh pengurus Kube (ketua, sekretaris, bendahara) serta diketahui oleh pendamping Kube;
Pada awal bulan September 2015, terdakwa dan para pendamping di hubungi Sdr. Agus Salim Kandupi yang mendapatkan informasi dari Kementerian Sosial bahwa dana bantuan sudah masuk ke rekening KUBE, setelah itu Sdr Agus Salim Kandupi memberitahu terdakwa dan para pendamping untuk mengambil dana tersebut di BRI Unit Tete, hal ini dilakukan atas perintah sdr. Drs. Badrun Bungasawa pada saat rapat dengan terdakwa dan para pendamping KUBE, Sdr Agus Salim Kandupi menyampaikan bahwa untuk mencapai target atau mencapai sasaran dana uang dana Kube tidak boleh dicairkan oleh Pengurus Kube yang mencairkan adalah Pendamping. Setelah mendapat perintah dari sdr. Drs. Badrun Bungasawa selanjutnya Sdr Agus Salim Kandupi, memerintahkan kepada terdakwa dan para Pendamping KUBE untuk mengambil uang dana bantuan Kube, setelah itu terdakwa dan para pendamping KUBE datang ke BRI Unit Tete untuk menerima dana bantuan KUBE PKH. Pada saat di BRI Unit Tete, terdakwa dan pendamping KUBE menghadap ke CS (Costumer Service) dan diberi buku tabungan dengan slip, penarikan kosong yang sudah ada tanda tangan ketua dan bendahara namun belum ada jumlah nominal, setelah itu terdakwa dan Pendamping KUBE menuliskan slip kosong tersebut sesuai jumlah yang akan diambil, kemudian diserahkan kepada teller dan selanjutnya teller menyerahkan uang kepada terdakwa dan pendamping Kube dimana terdakwa dan Pendamping Kube tidak menunjukkan identitas dan tidak menandatangani dokumen apapun ketika menerima dana bantuan KUBE PKH di BRI Unit Tete. Pengambilan dana Kube, adalah:
| No | Nama Pendamping | Tanggal | Jumlah Bantuan KUBE | Saldo di rekening BRI | Jumlah dana yang diterima pendamping |
| Rp | Rp | Rp | |||
| 1 | Moh. Hasbi | 04-Sep-15 | 192.000.000 | 1.000.000 | 191.000.000 |
| 2 | Terdakwa | 04-Sep-15 | 114.000.000 | 600.000 | 113.400.000 |
| 22-Sep-15 | 72.000.000 | 400.000 | 71.600.000 | ||
| 3 | Hadi Suratno | 07-Sep-15 | 70.000.000 | 400.000 | 69.600.000 |
| 22-Sep-15 | 102.000.000 | 600.000 | 101.400.000 | ||
| 4 | Sri Rahma | 07-Sep-15 | 166.000.000 | 1.000.000 | 165.000.000 |
| 5 | Fatmah Kaluku | 07-Sep-15 | 150.000.000 | 800.000 | 149.200.000 |
| 15-Okt-15 | 32.000.000 | 200.000 | 31.800.000 | ||
| 6 | Maulida Djau | 08-Sep-15 | 164.000.000 | 1.000.000 | 163.000.000 |
| 7 | Irmawati | 08-Sep-15 | 162.000.000 | 1.000.000 | 161.000.000 |
| 8 | Muh Thalib | 08-Sep-15 | 116.000.000 | 600.000 | 115.400.000 |
| 22-Sep-15 | 112.000.000 | 600.000 | 111.400.000 | ||
| 9 | Ismi Astia | 09-Sep-15 | 182.000.000 | 1.000.000 | 181.000.000 |
| 10 | Charlin Deshari | 09-Sep-15 | 136.000.000 | 800.000 | 135.200.000 |
| 22-Sep-15 | 32.000.000 | 200.000 | 31.800.000 | ||
| 11 | Khurniady | 16-Sep-15 | 198.000.000 | 1.000.000 | 197.000.000 |
| 12 | Fykrih | 22-Sep-15 | 188.000.000 | 1.000.000 | 187.000.000 |
| 13 | Rustam | 22-Sep-15 | 200.000.000 | 1.000.000 | 199.000.000 |
| JUMLAH | 2.388.000.000 | 13.200.000 | 2.374.800.000 | ||
Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), tentang tahapan dalam pencairan Dana KUBE, yaitu:
Pengurus kelompok didampingi oleh pendamping menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan dana, dengan membawa proposal ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Surat tersebut ditandatangani oleh semua pengurus kelompok dan pendamping;
Dalam surat tersebut terdapat tempat untuk Kepala Dinas Sosial memberikan rekomendasi pencairan dana, dua diantara tiga penandatangan specimen (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dapat mencairkan dana pada rekening tabungan kelompok dengan membawa buku tabungan dan RAB yang telah direkomendasikan Dinas Sosial Kabupaten;
Bank melakukan verifikasi dengan mencocokan nama pengurus dan anggota kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan;
Saat pencairan dana, Ketua KUBE menandatangani SPTJM, Berita Acara Serah Terima Bantuan dan seluruh anggota juga menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Anggota KUBE dalam Pemanfaatan Dana;
Bahwa Drs. Badrun Bungasawa telah memerintahkan secara lisan kepada terdakwa selaku Pendamping Kube Harapan 1 s/d harapan 9 dan Kube Tete Jaya untuk pengadaan kebutuhan Kube Harapan 1 s/d Harapan 9 dan Kube Tete Jaya, selanjutnya Drs. Badrun Bungasawa sekitar tanggal 6 September 2015 memanggil terdakwa untuk ke rumah Drs.Badrun Bungasawa Sesampainya dirumahnya, Drs. Badrun Bungasawa menanyakan kepada terdakwa apakah dana KUBE sudah diambil dari bank, kemudian terdakwa menjawab sudah diambil. Kemudian Drs. Badrun Bungasawa menyampaikan agar terdakwa membelikan barang kebutuhan KUBE untuk KUBE yang didampingi oleh Drs. Badrun Bungasawa dan meminta uang sebesar 12,5% yaitu sebesar Rp23.000.000,00. Kemudian setelah beberapa hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp23.000.000 dirumah Drs. Badrun Bungasawa dengan diberi tanda terima tertanggal 6 September 2015, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Drs. Badrun Bungasawa barang apa saja yang harus dibeli untuk kebutuhan KUBE yang didampinginya, Drs. Badrun Bungasawa menjawab dan memerintahkan agar setiap kelompok dibelikan kambing jantan 2 ekor dan kambing betina dibelikan sesuai dengan jumlah anggota masing-masing kelompok. Drs. Badrun Bungasawa sempat mengatakan sisa dana pembelian barang kebutuhan KUBE dapat dipergunakan oleh Drs. Badrun Bungasawa sebagai keuntungan. Dari uraian fakta di atas ternyata dana bantuan stimulan untuk KUBE diberikan kepada pihak yang tidak berhak yaitu Sdr. Badrun Bungasawa tanpa sepengetahuan /seijin KUBE adalah tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/ KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bahwa Dana Stimulan tidak diperbolehkan untuk membeli barang di luar proposal; Pemanfaatan dana bantuan stimulan tidak diperkenankan untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan KUBE misalnya pembelian ATK, honor pengurus dan lainnya.
Bahwa Dana Kube yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp185.000.000 dan setelah diserahkan kepada Drs. Badrun Bungasawa Rp23.000.000,- sisanya sebesar Rp162.000.000,- dipergunakan untuk:
1. Pembelian Ternak Kambing :
-
Beli dari Kambing jantan Kambing betina Total Jum-lah Harga satuan Jumlah Jumlah kam-bing Harga Satuan Jumlah Jumlah seluruhnya Jumlah Ekor Rp Rp Ekor Rp Rp Ekor Rp Al Sukirman 1 500.000 500.000 1 500.000 Arhan P 1 500.000 500.000 1 500.000 Atiun Amala 2 550.000 1.100.000 2 1.100.000 Rahiba 1 600.000 600.000 1 600.000 Zakir Ruslan 1 600.000 600.000 1 600.000 Nely 1 600.000 600.000 1 600.000 Rusdin Soni 2 625.000 1.250.000 2 1.250.000 Hanpia 2 650.000 1.300.000 2 1.300.000 Marina 1 650.000 650.000 1 650.000 Gafar K Ato 2 650.000 1.300.000 2 1.300.000 Urif 3 666.667 2.000.000 3 2.000.000 Idgam Ismail 1 1.500.000 1.500.000 4 700.000 2.800.000 5 4.300.000 Sunarti 1 700.000 700.000 1 700.000 Asmawati 2 700.000 1.400.000 2 1.400.000 Marleni 2 700.000 1.400.000 2 1.400.000 Mastia 1 700.000 700.000 1 700.000 Hirpan Taher 15 1.200.000 18.000.000 30 700.000 21.000.000 45 39.000.000 Hasan 7 714.286 5.000.000 7 5.000.000 Sidik 5 740.000 3.700.000 5 3.700.000 Aminudin 1 1.500.000 1.500.000 7 750.000 5.250.000 8 6.750.000 Bakir 1 750.000 750.000 1 750.000 Asnawir 2 750.000 1.500.000 2 1.500.000 Urif 2 800.000 1.600.000 2 1.600.000 Abas 2 800.000 1.600.000 2 1.600.000 Sagaf 5 800.000 4.000.000 5 4.000.000 Norma Baco 1 1.500.000 1.500.000 1 1.000.000 1.000.000 2 2.500.000 Jufri 1 1.300.000 1.300.000 1 1.300.000 19 23.800.000 89 62.800.000 108 86.600.000
2. Pembelian Alat Pertanian :
-
Beli dari Mesin Parut Kelapa Mesin Giling Tepung Jum-lah Harga satuan Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Harga satuan Jumlah
(Rp)
UD Dahlia 5 2.750.000 13.750.000 5 1.250.000 6.250.000 5 13.750.000 5 6.250.000
3. Pembelian Tali :
-
Beli dari Tali kambing Quality Harga satuan (Rp) Jumlah (Rp) 8 50.000 400.000 Jumlah 8 50.000 400.000
Bahwa terhadap pengadaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa, selanjutnya disalurkan ke kelompok penerima Kube tersebut di atas, yaitu Nama Pendamping: Drs. ARIFIN H. TARIMA :
Nama KUBE | Peternakan | Alat pertanian | Nilai (Rp) | |||
Kambing Jantan | Kambing Betina | Tali | Mesin Giling Tepung | Mesin Parutan Kelapan | ||
| Harapan 1 | 2 | 10 | 1 | - | - | 9.715.872 |
| Harapan 2 | 2 | 10 | 1 | - | - | 9.715.872 |
| Harapan 3 | 2 | 10 | 1 | - | - | 9.715.872 |
| Harapan 4 | 2 | 10 | 1 | - | - | 9.715.872 |
| Harapan 5 | - | - | - | 5 | 5 | 20.000.000 |
| Harapan 6 | 2 | 10 | 1 | - | - | 9.715.872 |
| Harapan 7 | 2 | 9 | 1 | - | - | 9.000.396 |
| Harapan 8 | 2 | 8 | 1 | - | - | 8.284.920 |
| Harapan 9 | 2 | 9 | 1 | - | - | 9.000.404 |
| Tete Jaya | 2 | 8 | - | - | - | 8.234.920 |
| 18 | 84 | 5 | 5 | 103.100.000 | ||
Bahwa dengan demikian penggunaan Dana Kube sebesar Rp162.000.000,- oleh terdakwa adalah sebagai berikut : Nilai barang yang diterima Kube adalah Rp103.100.000, biaya yang dikeluarkan adalah Rp23.415.000,- sehingga dana yang digunakan untuk pembelian barang kebutuhan Kube adalah sebesar Rp126.515.000,- dan masih ada sisa dana kube yang belum dipertanggungjawabkan Sdr Arifin Tarima yaitu sebesar Rp35.485.000,00;
Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas selain bertentangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan kemiskinan nomor 268/ DYS-PK.5/ KPTS/ 04/ 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), juga bertentangan dengan:
Keputusan Presiden RI Nomor. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Pasal 12 ayat (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdsrkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Pasal 3 ayat (1) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
Peraturan Meteri Keuangan (PMK) No. 81 tahun 2012 tentang Bantuan Sosial pada pasal 10 menyatakan bantuan sosial harus dilaksanakan secara Swakelola penerima bantuan, penerima bantuan merencanakan, melaksanakan sendiri dengan didampingi pendamping yang sudah dilatih dan ditugaskan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing;
Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA terhadap Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH). telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp35.485.000 atau memperkaya orang lain yaitu: Drs. Badrun Bungasawa sebesar Rp23.000.000,00;
Bahwa akibat Perbuatan terdakwa tersebut diatas telah merugikan keuangan negara sebesar Rp58.485.000,- atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah tertanggal 13 September 2016 yang ditanda tangani Tim Audit Usadani Pribadi, Saidina Ali,Novena Mayayu Paramitha dan Febi Andini Yulefti;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.*
SUBSIDIAIR :
Bahwa ia Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA selaku Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/508/Dinsos/2015 tentang Penunjukan Petugas Calon Pendamping KUBE Kabupaten Tojo Una Una TA 2015 tanggal 5 Juni 2015, baik bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Drs. BADRUN BUNGASAWA, AGUS SALIM KANDUPI, S.Sos., (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada bulan Mei tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kompleks perkantoran Bumi Mas Jalan merdeka kelurahan Uemalingku Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, selaku yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
Bahwa sekitar bulan September 2014 Sdr. Drs. Badrun Bungasawa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una melakukan konsultasi ke Kementerian Sosial di Jakarta untuk mencari informasi jenis bantuan atau program yang sesuai untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di Kabupaten Tojo Una Una. Oleh Kementerian Sosial diinformasikan adanya program untuk penanggulangan masalah kemiskinan melalui program bantuan KUBE Program Keluarga Harapan (KUBE PKH), dan diarahkan untuk mengikuti aturannya yaitu dengan mengirimkan proposal. Selanjutnya sdr. Drs. Badrun Bungasawa menginformasikan kepada pejabat teknis KUBE (yaitu Sdr Agus Salim Kandupi, selaku Kabid Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una) untuk menyiapkan data by name by address KUBE PKH dan proposal untuk dikirimkan ke Kementerian Sosial;
Pada tanggal 31 Desember 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor 136/HUK/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kantor Pusat Kementerian Sosial pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan, yaitu: Nama Marsali, S.H, NIP 19601109 198203 1 002, Jabatan Direktur Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan;
Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Kementerian Sosial menerbitkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke-1 Nomor SP.DIPA-027.03.1.682029/2015 tentang Bantuan Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam lampirannya, Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una mendapatkan anggaran senilai Rp2.388.000.000,00;
Bahwa terdakwa selaku pendamping KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Harapan 1 s/d harapan 9 Desa Balanggala dan KUBE Tete Jaya Desa Tete B Ampana Kabupaten Tojo Una Una yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una nomor 460/ 508/ Dinsos/ 2015 tanggal 05 Juni 2015 tentang Penunjukan Petugas Calon Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015 dan berdasarkan pengakuan/ pelaksanaan tugas pendamping oleh Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan kemiskinan nomor 268/ DYS-PK.5/ KPTS/ 04/ 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pada lampiran halaman 11 menyatakan bahwa tugas dan tanggungjawab pendamping adalah:
Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
Melakukan verifikasi data calon penerima manfaat;
Memfasilitasi pembentukan KUBE dan penentuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam KUBE;
Memfasilitasi KUBE dalam menyusun dan mengajukan proposal;
Mendampingi pembukaan rekening bank atas nama KUBE;
Mendampingi pencairan dan penggunaan oleh KUBE;
Memfasilitasi KUBE membuat laporan penggunaan dana;
Mengajak, mengarahkan, dan membina KUBE, sehingga mengerti, memahami, dan melaksanakan hasil bimbingan secara aktif dan kreatif;
Memberikan informasi dan pengetahuannya kepada KUBE;
Memotivasi KUBE dan anggotanya;
Menjadi jembatan antara KUBE dan Dinas Sosial ataupun Dinas terkait lainnya guna membangun kemitraan untuk pengembangan KUBE;
Mendampingi dalam pertemuan wajib bulanan KUBE;
Mencatat dan melaporkan perkembangan KUBE secara berkala;
Memberikan penilaian, saran dan masukan kepada KUBE.
Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh terdakwa selaku Pendamping Kube PKH Kelompok Kube Harapan 1 s/d 9 dan Kube Tete Jaya akan tetapi terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pendamping Kube Kube Harapan 1 s/d 9 dan Kube Tete yaitu sebagai berikut:
Pada bulan Mei 2015 terdakwa menghadiri pertemuan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una yang dihadiri pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Sdr. Agus Salim Kandupi dan Sdri. Nurhayati (petugas dari Kementerian Sosial) dalam rangka memberitahukan bahwa Kecamatan Ulubongka mendapatkan bantuan KUBE-PKH dan Sdri. Nurhayati menyerahkan data nama-nama calon penerima bantuan KUBE untuk dikelompokkan sebanyak kurang lebih 130 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 10 orang, dan setiap pendamping bertugas mendampingi 10 kelompok. Setelah pertemuan tersebut, terdakwa dan para pendamping PKH diminta untuk rapat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten TojoUna Una, yang dihadiri oleh Sdr. Agus Salim Kandupi, saksi Samsuddin Mointi dan Sdr. Drs. Badrun Bungasawa, disampaikan bahwa pendamping PKH akan menjadi pendamping KUBE dan para pendamping diminta untuk membentuk kelompok dari data Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang menjadi daftar nama calon penerima bantuan program P2B melalui KUBE. Pendamping yang berperan dalam pengelompokan KUBE adalah pendamping PKH Kecamatan Ulubongka karena pendamping PKH Kecamatan Ulubongka yang mengetahui nama dan alamat rumah para peserta PKH yang menjadi calon penerima KUBE;
Bahwa setelah dikelompokkan, ternyata calon penerima bantuan KUBE di Kecamatan Ulubongka hanya 108 KUBE, sehingga masih kurang untuk memenuhi kuota 132 KUBE, kemudian ditambahkan 24 KUBE dari Kecamatan Ampana Tete sehingga dapat memenuhi kuota 132 KUBE. Pengelompokan dilakukan oleh pendamping PKH di Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Ampana Tete berdasarkan data Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan lokasi rumah masing-masing KUBE;
Pada bulan Mei 2015, terdakwa dan para calon Pendamping KUBE lain di hubungi saksi Samsudin Mointi selaku Kepala Bidang PKH untuk berkumpul di rumahnya dalam rangka pembuatan proposal KUBE. Adapun proses pembuatan proposal adalah sebagai berikut:
Pendamping PKH Kecamatan Ulubongka turun ke lapangan (saksi Carlin, Sdr.Mohamad Hasbi, terdakwa, saksi Ismi dan saksi Fikri) didampingi Sdr Agus Salim Kandupi untuk survey awal ke beberapa desa yang terjangkau lokasinya. Ketika penyusunan proposal, pendamping yang melakukan survey awal tersebut menginformasikan kepada pendamping lainnya tentang jenis usaha yang diinginkan KUBE. Namun untuk KUBE yang tidak dapat dijangkau ketika survey awal, para pendamping hanya memperkirakan jenis usaha yang bisa diusahakan di daerah tersebut;
Terdakwa dan Para pendamping tidak melakukan penilaian atas kelayakan usaha, merencanakan usaha yang akan dilaksanakan KUBE, menghitung perkiraan keuntungan yang didapatkan, menentukan pembagian kerja, menentukan jumlah kas kelompok untuk masing-masing KUBE, mekanisme pengelolaan Iuran Kesejahteraan Sosial (IKS) dan bagi hasil untuk masing-masing KUBE;
Terdakwa dan Para pendamping (baik yang melakukan survey maupun yang tidak melakukan survey) kemudian berkumpul di rumah saksi Samsudin Mointi dan diberikan format softcopy proposal untuk diisi, terdakwa dan Para pendamping hanya mengisi susunan pengurus dan jenis usaha kelompok. Untuk jenis kebutuhan, volume dan harga satuan (RAB) yang akan menentukan nilai bantuan yang akan diterima KUBE dikosongkan, atas perintah dari Sdr. Agus Salim Kandupi. Kemudian softcopy proposal yang telah diisi oleh terdakwa dan para pendamping diserahkan ke Sdr. Agus Salim untuk dilengkapi. Setelah dilengkapi, proposal dicetak kemudian diminta untuk ditandatangani oleh masing-masing pendamping pada kolom yang seharusnya ditandatangani oleh Ketua KUBE. Ketua KUBE tidak menandatangani proposal.
Bahwa proses pembuatan proposal yang akan disampaikan ke Kementerian adalah sebagai berikut:
Dalam pembuatan proposal pertama bahwa ketika proposal pertama belum ada pembuatan RAB. Pada proposal yang pertama sebanyak 108 KUBE masih ada permintaan kebutuhan bibit jagung, namun ketika Sdr Agus Salim Kandupi dan saksi Samsudin Mointi membawa proposal tersebut ke Kementerian Sosial Jakarta untuk diverifikasi, jenis bantuan bibit jagung tidak disetujui;
Selanjutnya Sdr Agus Salim Kandupi menanyakan terkait kekurangan jumlah calon penerima bantuan KUBE bila hanya dari Kecamatan Ulubongka, sehingga disampaikan oleh pihak Kementerian Sosial agar dicukupkan kuotanya dengan mengambil data penerima bantuan PKH dari Kecamatan lain;
Sdr Agus Salim dan saksi Samsudin Mointi melapor kepada sdr. Drs. Badrun Bungasawa mengenai hasil verifikasi proposal ke Kementerian Sosial, dan menyampaikan bahwa untuk mencukupkan kuota penerima bantuan KUBE maka ditambahkan dari penerima bantuan PKH Kec Ampana Tete, dan sdr. Drs. Badrun Bungasawa menyetujuinya;
Selanjutnya saksi Samsudin Mointi mengundang kembali terdakwa dan para pendamping KUBE untuk hadir di Kantor Dinas Sosial untuk membuat proposal dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari Kecamatan Ampana Tete dan merevisi proposal pertama hasil verifikasi dari Kementerian Sosial, sehingga menjadi proposal kedua berserta RAB nya sebanyak 132 KUBE;
Bahwa dalam proses pembuatan proposal dan RAB tersebut tidak melibatkan kelompok Kube dan terhadap hasil proposal kedua ini sdr. Drs. Badrun Bungasawa memerintah kepada saksi Syamsudin Mointi untuk dibawa ke Kementerian Sosial Jakarta;
Bahwa pada bulan Mei 2015, Sdr. Agus Salim Kandupi dan saksi Samsudin Mointi datang ke BRI unit Tete untuk membuka rekening KUBE, pihak bank BRI menyampaikan bahwa pembukaan rekening dapat dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan KUBE Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 saja, namun untuk spesimen tanda tangan tetap harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara KUBE dengan menghadirkan Ketua dan Bendahara KUBE ke bank sekaligus untuk melengkapi persyaratan administrasi berupa KTP. Pada saat pembukaan rekening belum ada fotocopy KTP masing-masing pengurus KUBE.
Bahwa pada tanggal 05 Juni 2015, Sdr. Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una, menerbitkan Surat Tugas Nomor 460/508/ Dinsos/2015 tentang Penunjukan Petugas Calon Pendamping KUBE Kabupaten Tojo Una Una TA 2015 ditetapkan 13 pendamping, yaitu:
| No | Nama Pendamping | Nama KUBE |
| 1 | Charlin Deshari, ST | Kamboja 1 – 8, Rambutan 1 – 2 |
| 2 | Rustam, S.Hut | Durian 1 – 10 |
| 3 | Muhammad Talib, S.Pi | Maleo 1 – 6, Manggis 1 – 4, Cemara & Kemuning |
| 4 | Ismi Astria Sahali, S.KM | Bonsai 1 – 8, Flamboyan 1 – 2 |
| 5 | Fykrih, S.Hut | Melati 1 – 3, Rambutan 3 – 9 |
| 6 | Kurniady, SP | Cempedak 1 – 10 |
| 7 | Terdakwa | Harapan 1 – 9, Tete Jaya |
| 8 | Hadi S. Badar, S.KM | Anutapura 1 – 4, Jambu 1 – 6 |
| 9 | Moh. Hasbi, S.Si | Idaman 1 – 10 |
| 10 | Sri Rahma Ajimalaha, S.KM | Jeruk 1 – 8, Teratai 1 – 2 |
| 11 | Fatma Kaluku, S.KM | Anggrek 1 – 4, Matahari 1 – 4, Mawar 1 – 2 |
| 12 | Irmawati, A.KM | Anggur 1 – 5,Apel 1 – 4, Mangga |
| 13 | Maulida R. Djau, S.Pdi | Semangka 1 – 8, Mawar 3 – 4 |
Selanjutnya Sdr. Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Unapada tanggal 5 Juni 2015, menerbitkan Surat Keputusan Nomor 460/506/ Dinsos/2015 tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una Una TA 2015 yang menetapkan 1193 KSM dalam 132 KUBE di 23 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah menerima bantuan sosial sebesar Rp2.386.000.000,00;
Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 267/DYS.PK/PKPD/KPTS/07/2015 tentang Penetapan Lokasi dan Penerima Bantuan Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2015. Dalam lampiran keputusan terdapat 1194 KSM dalam 132 KUBE di 23 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah menerima bantuan sosial sebesar Rp2.388.000.000,00;
Bahwa pada sekitar awal bulan Agustus 2015, terdakwa dan para pendamping. Kube PKH tahun 2015, melakukan rapat dengan sdr. Drs. Badrun Bungasawa, dalam rapat tersebut disampaikan kebijakan dari sdr. Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una bahwa KUBE akan diberikan bantuan dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk uang. Selain itu terdakwa dan pendamping KUBE Lain akan diberikan format softcopy tentang Surat Perjanjian Kerjasama terkait penyedia/penyalur Jasa Pengadaan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH di Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una yang isinya antara lain bahwa:
Angka 3 “pihak pertama (KUBE) mencairkan dana bantuan tersebut dan membayarkan kepada pihak kedua (pendamping)”;
Angka 4 “pihak kedua (pendamping) menyediakan dan menyalurkan bahan bantuan KUBE kepada KUBE sesuai RAB”;
Angka 5 “pihak pertama (KUBE) membayarkan kepada pihak kedua (pendamping) sebesar nilai bantuan yang diterima”;
Dalam rapat tersebut diatas, Sdr. Drs. Badrun Bungasawa juga menyampaikan bahwa pendamping yang tidak mau membuat Surat Perjanjian Kerjasama akan diberhentikan menjadi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan honornya tidak dibayarkan serta sdr. Drs. Badrun Bungasawa akan bertanggungjawab atas pembuatan Surat Perjanjian kerja sama. Selanjutnya terdakwa dan pendamping KUBE mendapatkan softcopy Surat Perjanjian Kerjasama, kemudian melengkapi datanya sesuai dengan KUBE yang didampingi, selanjutnya Surat Perjanjian Kerjasama tersebut dimintakan tandatangan ke Ketua KUBE dan Kepala Desa;
Pada tanggal 4 Agustus 2015, terdapat pencairan dana bantuan dari Kementerian Sosial ke rekening KUBE, dengan rincian sebagai berikut:
| No | SPM | SP2D | Nilai (Rp) |
| 1 | 00233/PKPD/2015 Tgl 03/08/2015 | 151821301014847 Tgl 04/08/2015 | 772.000.000,00 |
| 2 | 00234/PKPD/2015 Tgl 03/08/2015 | 151821301014852 Tgl 04/08/2015 | 770.000.000,00 |
| 3 | 00235/PKPD/2015 Tgl 03/08/2015 | 151821301014853 Tgl 04/08/2015 | 846.000.000,00 |
| JUMLAH | 2.388.000.000,00 | ||
Pada akhir bulan Agustus 2015, terdakwa dan Pendamping KUBE disampaikan Sdr. Agus Salim Kandupi menyampaikan lain agar menginformasikan kepada Ketua dan Bendahara KUBE untuk datang ke BRI Unit Tete untuk menandatangani spesimen di buku tabungan dan juga menandatangani slip penarikan uang yang masih kosong/ belum tertulis jumlah nominal penarikan dananya;
Pada awal bulan September 2015, terdakwa dan para pendamping di hubungi Sdr. Agus Salim Kandupi yang mendapatkan informasi dari Kementerian Sosial bahwa dana bantuan sudah masuk ke rekening KUBE, setelah itu Sdr Agus Salim Kandupi memberitahu terdakwa dan para pendamping untuk mengambil dana tersebut di BRI Unit Tete, hal ini dilakukan atas perintah sdr. Drs. Badrun Bungasawa pada saat rapat dengan terdakwa dan para pendamping KUBE, Sdr Agus Salim Kandupi menyampaikan bahwa untuk mencapai target atau mencapai sasaran dana uang dana Kube tidak boleh dicairkan oleh Pengurus Kube yang mencairkan adalah Pendamping. Setelah mendapat perintah dari sdr. Drs. Badrun Bungasawa selanjutnya Sdr Agus Salim Kandupi, memerintahkan kepada terdakwa dan para Pendamping KUBE untuk mengambil uang dana bantuan Kube, setelah itu terdakwa dan para pendamping KUBE datang ke BRI Unit Tete untuk menerima dana bantuan KUBE PKH. Pada saat di BRI Unit Tete, terdakwa dan pendamping KUBE menghadap ke CS (Costumer Service) dan diberi buku tabungan dengan slip, penarikan kosong yang sudah ada tanda tangan ketua dan bendahara namun belum ada jumlah nominal, setelah itu terdakwa dan Pendamping KUBE menuliskan slip kosong tersebut sesuai jumlah yang akan diambil, kemudian diserahkan kepada teller dan selanjutnya teller menyerahkan uang kepada terdakwa dan pendamping Kube dimana terdakwa dan Pendamping Kube tidak menunjukkan identitas dan tidak menandatangani dokumen apapun ketika menerima dana bantuan KUBE PKH di BRI Unit Tete. Pengambilan dana Kube adalah:
| No | Nama Pendamping | Tanggal | Jumlah Bantuan KUBE | Saldo di rekening BRI | Jumlah dana yang diterima pendamping |
| Rp | Rp | Rp | |||
| 1 | Moh. Hasbi | 04-Sep-15 | 192.000.000 | 1.000.000 | 191.000.000 |
| 2 | Terdakwa | 04-Sep-15 | 114.000.000 | 600.000 | 113.400.000 |
| 22-Sep-15 | 72.000.000 | 400.000 | 71.600.000 | ||
| 3 | Hadi Suratno | 07-Sep-15 | 70.000.000 | 400.000 | 69.600.000 |
| 22-Sep-15 | 102.000.000 | 600.000 | 101.400.000 | ||
| 4 | Sri Rahma | 07-Sep-15 | 166.000.000 | 1.000.000 | 165.000.000 |
| 5 | Fatmah Kaluku | 07-Sep-15 | 150.000.000 | 800.000 | 149.200.000 |
| 15-Okt-15 | 32.000.000 | 200.000 | 31.800.000 | ||
| 6 | Maulida Djau | 08-Sep-15 | 164.000.000 | 1.000.000 | 163.000.000 |
| 7 | Irmawati | 08-Sep-15 | 162.000.000 | 1.000.000 | 161.000.000 |
| 8 | Muh Thalib | 08-Sep-15 | 116.000.000 | 600.000 | 115.400.000 |
| 22-Sep-15 | 112.000.000 | 600.000 | 111.400.000 | ||
| 9 | Ismi Astia | 09-Sep-15 | 182.000.000 | 1.000.000 | 181.000.000 |
| 10 | Charlin Deshari | 09-Sep-15 | 136.000.000 | 800.000 | 135.200.000 |
| 22-Sep-15 | 32.000.000 | 200.000 | 31.800.000 | ||
| 11 | Khurniady | 16-Sep-15 | 198.000.000 | 1.000.000 | 197.000.000 |
| 12 | Fykrih | 22-Sep-15 | 188.000.000 | 1.000.000 | 187.000.000 |
| 13 | Rustam | 22-Sep-15 | 200.000.000 | 1.000.000 | 199.000.000 |
| JUMLAH | 2.388.000.000 | 13.200.000 | 2.374.800.000 | ||
Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), tentang tahapan dalam pencairan dana Kube , yaitu:
Pengurus kelompok didampingi oleh pendamping menyampaikan Surat Permohonan Rekomendasi Pencairan dana, dengan membawa proposal ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota, surat tersebut ditandatangani oleh semua pengurus kelompok dan pendamping;
Dalam surat tersebut terdapat tempat untuk Kepala Dinas Sosial memberikan rekomendasi pencairan dana, dua diantara tiga penandatangan specimen (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dapat mencairkan dana pada rekening tabungan kelompok dengan membawa buku tabungan dan RAB yang telah direkomendasikan Dinas Sosial Kabupaten;
Bank melakukan verifikasi dengan mencocokan nama pengurus dan anggota kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan;
Saat pencairan dana, Ketua KUBE menandatangani SPTJM, Berita Acara Serah Terima Bantuan dan seluruh anggota juga menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Anggota KUBE dalam Pemanfaatan Dana;
Bahwa Drs. Badrun Bungasawa telah memerintahkan secara lisan kepada terdakwa selaku Pendamping Kube Harapan 1 s/d harapan 9 dan Kube Tete Jaya untuk pengadaan kebutuhan Kube Harapan 1 s/d Harapan 9 dan Kube Tete Jaya, selanjutnya Drs. Badrun Bungasawa sekitar tanggal 6 September 2015memanggil terdakwa untuk ke rumah Drs. Badrun Bungasawa Sesampainya dirumahnya, Drs. Badrun Bungasawa menanyakan kepada terdakwa apakah dana KUBE sudah diambil dari bank, kemudian terdakwa menjawab sudah diambil. Kemudian Drs. Badrun Bungasawa menyampaikan agar terdakwa membelikan barang kebutuhan KUBE untuk KUBE yang didampingi oleh Drs. Badrun Bungasawa dan meminta uang sebesar 12,5%, yaitu sebesar Rp23.000.000,00. Kemudian setelah beberapa hari kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp23.000.000,- dirumah Drs. Badrun Bungasawa dengan diberi tanda terima tertanggal 6 September 2015, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada Drs. Badrun Bungasawa barang apa saja yang harus dibeli untuk kebutuhan KUBE yang didampinginya, Drs. Badrun Bungasawa menjawab dan memerintahkan agar setiap kelompok dibelikan kambing jantan 2 ekor dan kambing betina dibelikan sesuai dengan jumlah anggota masing-masing kelompok, Drs. Badrun Bungasawa sempat mengatakan sisa dana pembelian barang kebutuhan KUBE dapat dipergunakan oleh Drs. Badrun Bungasawa sebagai keuntungan. Dari uraian fakta di atas ternyata dana bantuan stimulan untuk KUBE diberikan kepada pihak yang tidak berhak yaitu Drs Badrun Bungsawa tanpa sepengetahuan/seijin KUBE adalah tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bahwa Dana stimulan tidak diperbolehkan untuk membeli barang di luar proposal; Pemanfaatan dana bantuan stimulan tidak diperkenankan untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan KUBE misalnya pembelian ATK, honor pengurus dan lainnya;
Bahwa Dana Kube yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp185.000.000 dan setelah diserahkan kepada Drs. Badrun Bungasawa Rp23.000.000 sisanya sebesar Rp162.000.000 dipergunakan untuk:
1. Pembelian Ternak Kambing :
-
Beli dari Kambing jantan Kambing betina Total Jum-lah Harga satuan Jumlah Jumlah kam-bing Harga Satuan Jumlah Jumlah seluruhnya Jumlah Ekor Rp Rp Ekor Rp Rp Ekor Rp Al Sukirman 1 500.000 500.000 1 500.000 Arhan P 1 500.000 500.000 1 500.000 Atiun Amala 2 550.000 1.100.000 2 1.100.000 Rahiba 1 600.000 600.000 1 600.000 Zakir Ruslan 1 600.000 600.000 1 600.000 Nely 1 600.000 600.000 1 600.000 Rusdin Soni 2 625.000 1.250.000 2 1.250.000 Hanpia 2 650.000 1.300.000 2 1.300.000 Marina 1 650.000 650.000 1 650.000 Gafar K Ato 2 650.000 1.300.000 2 1.300.000 Urif 3 666.667 2.000.000 3 2.000.000 Idgam Ismail 1 1.500.000 1.500.000 4 700.000 2.800.000 5 4.300.000 Sunarti 1 700.000 700.000 1 700.000 Asmawati 2 700.000 1.400.000 2 1.400.000 Marleni 2 700.000 1.400.000 2 1.400.000 Mastia 1 700.000 700.000 1 700.000 Hirpan Taher 15 1.200.000 18.000.000 30 700.000 21.000.000 45 39.000.000 Hasan 7 714.286 5.000.000 7 5.000.000 Sidik 5 740.000 3.700.000 5 3.700.000 Aminudin 1 1.500.000 1.500.000 7 750.000 5.250.000 8 6.750.000 Bakir 1 750.000 750.000 1 750.000 Asnawir 2 750.000 1.500.000 2 1.500.000 Urif 2 800.000 1.600.000 2 1.600.000 Abas 2 800.000 1.600.000 2 1.600.000 Sagaf 5 800.000 4.000.000 5 4.000.000 Norma Baco 1 1.500.000 1.500.000 1 1.000.000 1.000.000 2 2.500.000 Jufri 1 1.300.000 1.300.000 - 1 1.300.000 19 23.800.000 89 62.800.000 108 86.600.000
2. Pembelian Alat Pertanian :
-
Beli dari Mesin Parut Kelapa Mesin Giling Tepung Jum-lah Harga satuan Jumlah
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Harga satuan Jumlah
(Rp)
UD Dahlia 5 2.750.000 13.750.000 5 1.250.000 6.250.000 5 13.750.000 5 6.250.000
3. Pembelian Tali :
-
Beli dari Tali kambing Quality Harga satuan (Rp) Jumlah (Rp) 8 50.000 400.000 Jumlah 8 50.000 400.000
Bahwa terhadap pengadaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa, selanjutnya disalurkan ke kelompok penerima Kube tersebut di atas, yaitu Nama Pendamping: Drs. ARIFIN H. TARIMA, yaitu:
Nama KUBE | Peternakan | Alat pertanian | Nilai (Rp) | |||
Kambing Jantan | Kam-bing Betina | Tali | Mesin Giling Tepung | Mesin Parutan Kelapan | ||
| Harapan 1 | 2 | 10 | 1 | - | - | 9.715.872 |
| Harapan 2 | 2 | 10 | 1 | - | - | 9.715.872 |
| Harapan 3 | 2 | 10 | 1 | - | - | 9.715.872 |
| Harapan 4 | 2 | 10 | 1 | - | - | 9.715.872 |
| Harapan 5 | - | - | - | 5 | 5 | 20.000.000 |
| Harapan 6 | 2 | 10 | 1 | - | - | 9.715.872 |
| Harapan 7 | 2 | 9 | 1 | - | - | 9.000.396 |
| Harapan 8 | 2 | 8 | 1 | - | - | 8.284.920 |
| Harapan 9 | 2 | 9 | 1 | - | - | 9.000.404 |
| Tete Jaya | 2 | 8 | - | - | - | 8.234.920 |
| 18 | 84 | 5 | 5 | 103.100.000 | ||
Bahwa dengan demikian penggunaan Dana Kube sebesar Rp162.000.000,- oleh terdakwa adalah sebagai berikut : Nilai barang yang diterima Kube adalah Rp103.100.000, biaya yang dikeluarkan adalah Rp23.415.000, sehingga dana yang digunakan untuk pembelian barang kebutuhan Kube adalah sebesar Rp126.515.000 dan masih ada sisa dana kube yang belum dipertanggungjawabkan Sdr Arifin Tarima yaitu sebesar Rp35.485.000,00;
Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA terhadap Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH). Menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp35.485.000 atau menguntungkan orang lain yaitu: Drs. Badrun Bungasawa sebesar Rp23.000.000,00;
Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA terhadap Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH) Telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp58.485.000,- atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah tertanggal 13 September 2016 yang ditanda tangani Tim Audit : Usadani Pribadi, Saidina Ali,Novena Mayayu Paramitha dan Febi Andini Yulefti;
PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa Drs. ARIFIN H TARIMA dan Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memutus dengan Putusan Sela Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal yang dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 dengan amar putusan sebagai berikut:
Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Drs. ARIFIN H TARIMA tersebut tidak dapat diterima;
Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal atas nama Terdakwa Drs. ARIFIN H TARIMA tersebut di atas;
Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir perkara ini.
Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dakwaannya maka Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut di bawah ini.
MARSALI, S.H,
Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan sebelumnya dan mengakui semua keterangan dalam pemeriksaan adalah benar;
Bahwa jabatan saksi dalam Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una yang bersumber dari APBNP tahun 2015 pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penggulangan Kemiskinan Kemeterian Sosial RI adalah sebagai Direktur Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan kemeterian Sosial RI dan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor ORPEG.14B-III-03/2014 tanggal 26 Maret 2014, Saksi adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 136/HUK/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Kementerian Sosial RI.
Bahwa tugas pokok Saksi dalam Program P2B Melalui Kelompok KUBE Program PKH Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una yang bersumber dari APBNP Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penggulangan Kemiskinan Kemeterian Sosial RI Nomor 268/DYS-PK.5/ KPTS/04/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Tekinis KUBE Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penggulangan Kemiskinan;
Bahwa adapun tahun anggaran 2015 Program P2B Melalui Kelompok KUBE Program PKH Tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una dari anggaran bersumber dari APBNP Tahun Anggaran 2015, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Kemeterian Sosial mendapat bantuan;
Bahwa yang melaksanakan anggaran tersebut adalah Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-una berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Dan Penggulangan Kemiskinan kemeterian Sosial RI Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Tekinis KUBE dengan tugas pokoknya adalah sebagaimana yang diatur dalam Petunjuk Teknis KUBE tersebut;
Bahwa Penanggungjawab KUBE pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-una yang menangani Program P2B Melalui Kelompok KUBE Program PKH Tahun 2015 adalah Saksi Agus Salim Kandupi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna;
Bahwa berdasarkan Revisi Ke-1 DIPA Nomor 027.03.1 682019/2015 tanggal 24 November 2014, jumlah dana bantuan yang disalurkan ke Kabupaten Tojo Unauna tahun 2015 adalah sebesar Rp2.388.000.000,00 (dua miliyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) melalui 132 (seratus tiga puluh dua) Kelompok KUBE untuk 1.194 (seribu seratus sembilan puluh empat) Keluarga Sangat Miskin (KSM);
Bahwa ada dana lain selain dana bantuan KUBE sebagai dana pendamping maupun dana operasional kabupaten Tojo Una-una, Untuk Insentif pendamping dan Dana Operasinal berdasarkan DIPA Direktorat Penaggulangan Kemiskinan Pedesaan Tahun 2015 Nomor 027.03.1 682019/2015 tanggal 24 November 2014.
Bahwa dana Insentif Pendamping dilakukan 2 (dua) Tahap;
Bahwa pembayaran belanja barang Insentif Pendamping KUBE APBNPP tahun 2015 untuk bulan Juli s/d Oktober 2015 sesuai SK KPA Nomor 221/DYS.PK/KPTS/07/2015 tanggal 01 Juli 2015. Untuk Kabupaten Tojo Una-una Sebesar Rp48.000.000,- (emppat puluh delapan juta rupiah) untuk 15 (lima belas) pendamping dengan SP2D Nomor 151821301042026 tanggal 30 Desember 2015;
Bahwa pembayaran belanja barang Insentif Pendamping KUBE APBNPP tahun 2015 untuk bulan November s/d Desember 2015 sesuai SK KPA Nomor 526/DYS.PK/KPTS/07/2015 tanggal 01 Desember 2015 untuk Kabupaten Tojo Una-una sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat Juta Rupiah) untuk 15 (lima belas) pendamping dengan SP2D Nomor 151821301042140 tanggal 31 Desember 2015;
Bahwa pembayaran belanja barang Dana Operional KUBE APBNPP tahun 2015 sesuai SK KPA Nomor 486/DYS.PK/KPTS/11/2015 tanggal 18 November 2015 untuk Kabupaten Tojo Una-una Sebesar Rp25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah) dengan SP2D Nomor SP2D 151821302049213 tanggal 28 Desember 2015.
Bahwa yang menjadi dasar rujukan menyalurkan dana tersebut adalah peraturan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Kemeterian Sosial RI Nomor 268/DYS-PK.5/ KPTS/04/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada Kabupaten Tojo Una-Una adalah berdasarkan daftar kebutuhan KUBE yang ada dalam proposal yang diajukan oleh tiap-tiap kelompok yang diajukan di Kabupaten Tojo Una-Una dengan surat Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-una Nomor 460/137a/ DINSOS-DYS/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang Diatanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-una Drs. BADRUN BUNGASAWA.
Bahwa untuk Dana APBNP Tahun 2015 Kabupaten Tojo Una-Una untuk Program P2B Melalui Kelompok KUBE Program PKH Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una dari anggaran bersumber dari Dana APBNP tahun anggaran 2015 di kabupaten Tojo Una-una dipergunakan untuk kegiatan berdasarkan proposal yang diajukan dan disetujui Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Kemeterian Sosial RI dipergunakan untuk pengadaan ternak berupa kambing jantan dan betina dan pengadaan alat pertanian berupa mesin paras, hand spayer dan racun rumput.
Bahwa pencairan belanja bantuan sosial KUBE PKH P2B tahap 1 Kabupaten Tojo Una-una sesuai dengan SK KPA Nomor 267/DYS.PK/KPTS/07/2015 tanggal 15 Juli 2015. Untuk Kabupaten Tojo Una-una Sebesar Rp.772,000.000- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan SP2D Nomor 151821301014847 tanggal 04 Agustus 2015.
Bahwa pencairan belanja bantuan sosial KUBE PKH P2B tahap 1 Kabupaten Tojo Una-una sesuai dengan SK KPA Nomor 267/DYS.PK/KPTS/07/2015 tanggal 15 Juli 2015. Untuk Kabupaten Tojo Una-una Sebesar Rp770,000.000- (Tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan SP2D Nomor 151821301014852 tanggal 04 Agustus 2015.
Bahwa pencairan belanja Bantuan sosial KUBE PKH P2B tahap 1 Kabupaten Tojo Una-una sesuai dengan SK KPA Nomor 267/DYS.PK/KPTS/07/2015 tanggal 15 Juli 2015. Untuk Kabupaten Tojo Una-una Sebesar Rp.846,000.000- (Delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) dengan SP2D Nomor 151821301014853 tanggal 04 Agustus 2015.
Bahwa sesuai dengan Peraturan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Kemeterian Sosial RI Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis KUBE Halaman 28 dana tersebut dipertanggungjawabkan setelah 2 (dua) bulan dana tersebut masuk kerekening KUBE sedangkan dana tersebut telah ditranfer pada tanggal 04 Agustus 2015 dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan kemeterian Sosial RI kepada masing-masing rekening penerima KUBE seharusnya pada tanggal 04 Oktober 2015 pertanggungjawaban sudah dikirimkan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Kemeterian Sosial RI, namun dana tersebut belum dilaporkan sampai sekarang;
Bahwa Saksi selaku PPK belum melaksanakan monitoring karena waktunya tidak cukup, keterbatasan waktu dan jarak;
Bahwa Yang Melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan kemeterian Sosial RI adalah Dinas Sosial Kabuapten Tojo Una melalui data yang dihimpun dari Kelompok KUBE dan para Pendamping.
Bahwa apabila perubahan proposal yang disetujui oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Kemeterian Sosial RI sesuai dengan Petunjuk Teknis KUBE bisa dilakukan perubahan dengan ketentuan sebelum anggaran tersebut ditranfer kerekening KUBE dibuatkan proposal perbaikan selanjutnya melalui musyarawarah KUBE dan dikirimkan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan kemeterian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabuapten Tojo Una-una dan apabila mekanisme tersebut tidak dilakukan maka hal tersebut tidak bisa merubah kegiatan yang telah disusulkan dan disetujui oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Kemeterian Sosial RI.
Bahwa berdasarkan Buku peraturan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan kemeterian Sosial RI Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tidak Bisa dilakukan perubahan.
Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis KUBE Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una tidak bisa membuat RAB yang tidak harus berdasarkan proposal yang diajukan atau disetujui oleh Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Dan Penggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI, kalaupun ada perubahan harus sesuai Juknis.
Bahwa berdasarkan buku pedoman Petunjuk Teknis KUBE halama 22 bahwa untuk pembuatan propsal Pendamping melakukan pendampingan terhadap kelompok untuk mengindetifikasi dan menyusun hasil kesepakatan usaha yang akan dilakukan kedalam proposal, sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jadi tidak benarkan Pihak Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-una atau Pihak lain menyusun Proposal.
Bahwa berdasarkan buku pedoman Petunjuk Teknis KUBE adalah sebagai berikut, yaitu: Dinas Sosial menfasilitasi pembukaan rekening atas nama KUBE; setiap KUBE yang akan menerima bantuan stimulan harus membuka rekening pada Bank/PT Pos atas nama KUBE yang ditandatangani oleh ketua, Sekretaris dan Bendahara KUBE; Pendamping melaporkan nomor rekening, nama rekening, dan nama bank, disertai fotocopy halamn buku tabungan yang menunjukan hal tersebut Ke Dinas Sosial; Dinas Sosial memasukan data rekening masing-masing KUBE dalam SIM.
Bahwa berdasarkan buku pedoman Petunjuk Tekinis KUBE, Pengurus kelompok didampingi oleh pendamping menyampaikan Surat permohonan Rekomendasi Pencairan Dana dengan membawa proposal (dimana didalamnya ada rincian Anggran Biaya) Ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota; surat tersebut ditandatangani oleh semua pengurus kelompok (ketua, Sekretaris, bendahara) serta diketahui oleh pendamping; di dalam surat terdapat tempat untuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten /Kota memberikan rekomendasi pencairan; dua diantara tiga penandatangan specimen, ketua, bendahara dan sekretaris dapat melakukan pencairan dana pada rekening tabungan kelompok dengan membawa buku tabungan dan RAB yang telah direkomendasikan Dinas Sosial Kabupaten /Kota.
Bahwa Bank/PT Pos melakukan verifikasi dengan mencocokan nama pengurus dan anggota kelompok dengan tercantum didalam Surat Keputusan Direktorat Penanggulangan Kemiskinanan Perdesaan/Perkotaan.
Bahwa pencairan dapat dilakukan beberapa kali sesuai RAB yang diusulkan dalam proposal KUBE;
Bahwa untuk pencairan dana yang dilaksanakan secara bertahap dapat membawa Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten /Kota yang pernah digunakan sebelumnya, ataupun Surat rekomendasi baru jika diisyaratkan ole Dinas Sosial Kabupaten /Kota setempat.
Bahwa saat oencairan dana, Ketua KUBE menandatangani SPTJM juga berita acara serah terima bantuan, dan seluruh anggota menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan Anggota KUBE dalam pemenfaatan Dana.
Bahwa selanjutnya rekening Bank atas nama KUBE adalah milik kelompok dan dapat digunakan juga sebagai tabungan untuk kas kelompok, sehingga Pihak Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-una tau Pihak Lain tidak bisa melakukan pencairan;
Bahwa bedasarkan Petunjuk Teknis KUBE tidak ada perjanjian kerja/SPK hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak ada aturan dalam Petunjuk Teknis peraturan Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Dan Penggulangan Kemiskinan kementerian Sosial RI.
Bahwa bedasarkan Petunjuk Tekinis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bahwa yang berhak mengajukan rekomendasi pencairan adalah Kelompok KUBE, yang diketahui oleh Para Pendamping.
Bahwa berdasarkan Petunjuk Tekinis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sisa dana pembelian bantuan Peternakan dan Alat pertanian menjadi Uang Kas Kube sehingga tidak bisa digunakan untuk kegiatan lainnya.
Bahwa berdasarkan Petunjuk Tekinis KUBE tidak dapat di pihak ke 3 kan atau dimitrakan kepada pihak lain.
Bahwa berdasarkan Petunjuk Tekinis KUBE tidak dibenarkan dana KUBE tersebut untuk keperluan Pribadi atau honor pendamping KUBE dan dana opersaional pendamping atau pihak lain karena melanggar keputusan kementerian keuangan Nomor 81 tahun 2012 halaman 28 Bahwa Pemanfaatan dana bantuan stimulan tidak diperkenankan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan UEP KUBE, misalnya pembelian alat tulis kantor dan honorarium pengurus kegiatan politik;
Bahwa sesuai dengan Petunjuk Tekinis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) halaman 28 bahwa Pemanfaatan dana Stimulan UEP KUBE, harus sesuai dengan rencana usaha dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lain. Dana stimulan tidak diperbolehkan membeli barang diluar proposal kegiatan Usaha atau RAB yang Dibuat oleh Pihak Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-una.
Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) 13 (tiga belas) pendamping untuk 132 (seratus Tiga puluh Dua) KUBE yang mempergunakan RAB yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan atau disetujui oleh Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan kementerian Sosial RI, hal ini tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis KUBE.
Tanggapan Terdakwa: terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
SAMSUL BAHRI PANEO, SE,
Bahwa dalam pelaksanaan dana bantuan dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Kementerian Sosial, melalui Program P2B melalui Kelompok KUBE Tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna, Saksi adalah selaku Kepala BRI UNIT Tete yang menyalurkan dana tersebut;
Bahwa dalam persidangan ini Saksi telah menguraikan dengan rinci tugas dan tanggungjawab serta wewenang saksi selaku Kepala BRI Unit Tete, selain itu Saksi juga menguraikan tugas dan wewenang Saksi selaku Kepala BRI Unit Tete tersebut;
Bahwa pada tahun 2015 di Bank BRI Unit Tete, Jalan P. Papan Nomor 21 Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Unauna menerima transfer dana dari Kementrian Sosial RI untuk Bantuan KUBE Tahap I yang ditransfer dari Kementrian Sosial R.I ke rekening masing-masing Kelompok Kube, yaitu pada tanggal 4 Agustus 2015 dengan dana keseluruhan sebesar Rp2.388.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
Bahwa untuk dana tersebut yang disalurkan kepada Kelompok Kube yang ada di Kabupaten Tojo Unauna dengan mempergunakan tabungan BRI Simpedes;
Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Operasional BRI Bab 15 halaman 1 dari 19 bahwa untuk pembukaan tabungan BRI Simpedes ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah, yaitu:
Bahwa penabung harus mengisi formulir permohonan pembukaan rekening yang disertai fotocopy tanda bukti diri berupa KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku;
Bahwa khusus WNA selain paspor dibuktikan dengan kartu izin menetap sementara (KIMS/KITAS) atau KITAP (kartu izin tinggal tetap);
Bahwa penabung/pemilik rekening harus menandatangani kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan tanda tangan pada buku tabungan simaskot-simpedes dengan menggunakan kertas Spectroline selanjutnya ditutup dengan kertas overlay;
Bahwa penabung group/ badan usaha/ yayasan harus dibuatkan surat kuasa khusus dari pengurus kepada yang ditunjuk (sesuai dengan AD/ART) untuk melakukan pembukaan, penyetoran, penarikan dan penutupan di BRI;
Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Operasional BRI untuk penarikan tabungan di BRI oleh nasabah, syarat – starat yang harus disiapkan oleh nasabah, adalah: penarikan Simpedes harus menggunakan buku tabungan; penarikan di BRI Unit asal tidak dibatasi baik jumlah penarikan maupun frekuensinya sepanjang saldo rekening simpedes mencukupi; saldo minimum setelah penarikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan biaya administrasi untuk penarikan tunai di BRI unit/ kanca lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan surat Nomor 460/138/Dinsos/2015 tanggal 21 Mei 2015 dari Dinas Sosial Kab. Tojo Una-Una perihal Rekomendasi pembukaan rekening kelompok KUBE PKH pada Bank BRI Unit Tete sebanyak 106 kelompok sebagaimana nama-nama kelompok terlampir dan surat Nomor 460/507/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 perihal Pembukaan Rekening yang isi suratnya sebagai berikut: sehubungan dengan adanya Program Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan oleh Kementrian Sosial di Kabupaten Tojo Unauna khususnya Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Ampana Tete sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) kelompok, melalui kegiatan KUBE untuk hal tersebut dimohon kiranya Kepala BRI Unit Tete dapat bekerja sama untuk membuka rekening atas nama kelompok sebagaimana terlampir;
Bahwa surat ke-2 merupakan tambahan kelompok KUBE sebanyak 26 kelompok KUBE sehingga total keseluruhan penerima bantuan KUBE adalah sebanyak 132 kelompok KUBE yang dibukakan rekening;
Bahwa setelah adanya surat permohonan pembukaan rekening dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna, tindakan yang saksi lakukan adalah: disposisi surat ke supervisor untuk dilaksanakan sesuai ketentuan; Supervisor membuka rekening sesuai dengan nama-nama yang dilampirkan; setelah itu menunggu kurang lebih selama 1 bulan hingga dananya masuk; pihak Dinas Sosial mengecek apakah dananya sudah masuk, sedangkan dari pihak BRI sudah menyiapkan aplikasi pembukaan rekening;
Bahwa untuk pembukaan rekening dengan syarat-syarat penabung harus mengisi formulir permohonan pembukaan rekening, penabung harus menandatangani kartu contoh tanda tangan (KCTT) dan surat kuasa khusus prosesnya sebagai berikut, yaitu: pertama permohonan dari Dinas Sosial untuk pembukaan rekening; berdasarkan surat permohonan dibukakan rekening kelompok di bagian Customer Services (CS); rekening tersebut atas nama kelompok kemudian menyusul perlengkapan dari masing-masing ketua kelompok dan bendahara dan langsung melengkapi aplikasi/ tanda tangan yang menghadap ke CS.
Bahwa Saksi pernah melakukan Perjanjian Kerjsama dengan Dinas Sosial perihal penyaluran bantuan KUBE, pada poin 2 kalusul perjanjian disebutkan, setelah perjanjian maka BRI Unit Tete akan membukakan rekening kelompok;
Bahwa faktanya telah terbit dua surat rekomendasi pembukaan rekening terlebih dahulu baru kemudian dibuatkan perjanjian kerjasama, dan Saksi mengakui lalai pada saat itu;
Bahwa dalam aturannya seharusnya dibuatkan perjanjian kerjasama terlebih dahulu baru kemudian terbit surat rekomendasi pembukaan rekening;
Bahwa dari dana sebesar Rp2.388.000.000,-- dari Kementrian Sosial RI antara pihak Dinas Sosial Kab. Tojo Una-una dan PT. Bank BRI Unit Tete ada melakukan perjanjian kerjasama yakni Nomor 460/554/Dinsos/2015 tentang penyaluran dana bantuan kelompok Usaha bersama (KUBE) bagi program keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Ulubongka dan kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Kab. Tojo Una-una Sdr. Drs. BADRUN BUNGASAWA dan saksi sendiri selaku Kepala Kantor BRI Unit Tete pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2015;
Bahwa untuk pencairan dana sebesar Rp2.388.000.000,- dilakukan secara bertahap oleh para kelompok KUBE dan pencairan pertama dilakukan pada tanggal 04 September 2015 dan pada saat itu saksi sedang melaksanakan dinas luar di kota Manado dan yang mewakili saksi yakni Saksi NURHIDAYAH dan untuk pencairan selanjutnya pada saat pencairan kedua saksi sudah berada di ampana dan yang menerima pencairan dana KUBE tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang menerima;
Bahwa dalam buku pedoman Operasional BRI dibenarkan pihak lain dapat mencairkan dana bantuan KUBE tahun 2015 selama ada surat kuasa dari Kelompok KUBE namun kalau tidak ada tidak dibenarkan dilakukan pencairan sesuai dengan Buku Pedoman Operasional BRI BAB 15 Halaman 4 dari 19 halaman yang isinya bahwa Penarikan Simaskot-Simpedes di BRI Unit/Kancapem/Kanca asal dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perjanjian kerjasama antara Dinas Sisoal Kab. Tojo una-Una dan Bank BRI Unit Tete pada point 6 yang isinya bahwa apabila diantara pengurus kelompok penerima bantuan tidak dapat hadir secara langsung untuk mencairkan dana bantuan, maka dapat menguasakan kepada anggota kelompok dengan Surat Kuasa bermaterai dengan ketentuan yang berlaku;
Bahwa Saksi sebagai Kepala Kantor tidak mengetahui apabila tidak ada surat kuasa oleh pendamping KUBE dari kelompok KUBE dalam pencairan dana;
Bahwa dalam aturan teknis perbankan, hal tersebut tidak boleh dilakukan dan menyalahi prosedur perbankan;
Bahwa yang bertanggung jawab atas pencairan dana KUBE sebesar Rp2.388.000.000,- tersebut adalah kewenangan bayar teller pada Bank BRI Unit Tete.
Tanggapan Terdakwa, terdakwa tidak keberatan.
NURHIDAYAH,
Bahwa Saksi mengakui pernah di periksa oleh Penyidijk Kejaksaan sebelumnya dan membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP;
Bahwa Saksi dalam persidangan menguraikan rincian secara lengkap tugas dan tanggungjawab dan kewenangan Saksi selaku Supervisior pada Bank BRI Unit Tete;
Bahwa pada tahun 2015 Bank BRI menyalurkan Bantuan dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kabuapten Tojo Unauna sebesar Rp2.388.000.000,00 (dua miliyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan 132 (seratus tiga puluh dua) KUBE;
Bahwa ada perjanjian antara pihak Bank BRI dengan pihak Dinas Sosial Kabuapten Tojo Unauna Nomor 460/554/Dinsos/2015 antara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-una dengan Kepala Kantor Bank BRI Unit Tete Syamsul Bahri Paneo yang ditandatangani diatas meterai pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 yang pada pokok, yaitu:
Bahwa apabila diantara pengurus kelompok penerima bantuan tidak dapat hadir secara langsung untuk mencairkan dana bantuan maka dapat menguasakan kepada anggota kelompok dengan Surat Kuasa bermaterai dengan Ketentuan Berlaku dan penyaluran Bantuan KUBE bagi keluarga harapan dilaksanakan 1 (satu) tahap;
Bahwa pada saat pihak Dinas Sosial Kabupaten Tojo UnaUna Saksi Agus Salim Kandupi yang mendatangi Bank BRI Unit Tete bertemu dengan Saksi menanyakan kepada Saksi tentang bagaimana syarat pembukaan rekening kelompok kemudian saksi menjelaskan persyaratan pemukaan Kelompok, yaitu ada Ketua Kelompok dan Bendahara dan ada rekomendasi dari Dinas Sosial;
Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-una meminta rekomendasi dibukakan rekening 106 (seratus enam) kelompok KUBE nama-nama Penerima Bantuan KUBE kepada Ka Unit BRI Tete, sdr. Syamsul Bahri berdasarkan Surat Nomor : 460/138/Dinsos/2015 tanggal 21 Mei 2015 kemudian Surat Pemohonan Pembukaan rekening dari Dinas Sosial kepada BRI Unit Tete nomor 460/507/Dinsos/06/2015 tanggal 6 Juni 2015 sebanyak 26 (dua puluh enam) KUBE yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-una DRS Badrun Bungawasa kemudian Ka Unit Mendesposisikan Surat Kepada Castumer Service (CS) kemudian Castumer Service (CS) membukakan Rekening132 (seratus tiga puluh dua) KUBE yang tidak dihadiri oleh Ketua dan Bendahara KUBE kemudian Diaplikasikandengan semua persyaratan yang harus Dilengkapi.
Bahwa Saksi pernah melakukan Perjanjian Kerjsama dengan Dinas Sosial perihal penyaluran bantuan KUBE, pada poin 2 kalusul perjanjian disebutkan, setelah perjanjian maka BRI Unit Tete akan membukakan rekening kelompok;
Bahwa faktanya telah terbit dua surat rekomendasi pembukaan rekening terlebih dahulu baru kemudian dibuatkan perjanjian kerjasama, dan Saksi mengakui lalai pada saat itu;
Bahwa dalam aturannya seharusnya dibuatkan perjanjian kerjasama terlebih dahulu baru kemudian terbit surat rekomendasi pembukaan rekening;
Bahwa simpan penyaluran dalam Program KUBE adalah Simpedes;
Bahwa mekanisme pembukaan rekening Simpedes berdasarkan Buku Pedoman Opersional Kanca/KCP/BRI Unit BRINETS Bab 15 Halaman 1 dan 2 adalah: dapat Dilayanani oleh KANCA/KCP/BRI UNIT BRINETS di seluruh Indonesia; penabung harus mengisi formulir permohonan pembukaan rekening yang disertai fotocopi tanda bukti diri berupa KTP/SIM/ Paspor yang masih berlaku, Khususnya WNA selain paspor dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS/KITAS) atau KITAP (kartu izin tinggal tetap); Kanca/ KCP/BRI Unit akan menerbitkan Buku tabungan Simaskot-Simpedes yang disyahkan oleh AMO/Pincapem atau Kaunit;
BAHWA Penabung atau Pemilik harus menadatangani kartu contoh tandatangan (KCTT) dan tandatangan pada buku tabung Simaskot-Simpedes dengan menggunakan kertas “spectroline” selanjutnya ditutup dengan Kertas “overlay”;
Bahwa Penabung grup/pemilik/badan usaha/ yayasan harus dibuatkan Surat Kuasa Khusus dari pengurus kepada Bank ynag ditunjuk sesuai dengan AD/ART untuk pembukaan, penyetoran, Penarikan dan Penutup di BRI dan Simpedes dan Simaskot dapat diberikan kartu ATM;
Bahwa Berdasarkan Buku Pedoman Opersional Kanca/KCP/BRI Unit BRINETS Bab 15 Halaman 1 dan 2 tidak dilakukan pembukaan rekening tanpa di hadiri oleh ketua dan bendahara tidak dibisa dilakukan pembukaan rekening.
Bahwa saksi melakukan Aprov pembukaan rekening mencocokan nama yang didaftar sesuai dengan nama yang sistem dan aplikasi semua yang belum lengkap didokumentasikan sendiri menunggu untuk ketua dan bendahara melengkapi Aplikasi Pembukaan rekening;
Bahwa pada sekitar bulan agustus s/d September 2015 ketua bendahara melengkapi Aplikasi pembukaan rekening, contoh tandatangan buku tabungan dan KTP ketua dan bendahara kelompok dan pada saat sudah selesai melengkapi Aplikasi pembukaan saksi mengetahui dari sdri. Tuti bahwa pada saat itu juga ditanda tangani Slip penarikan bantuan KUBE uang kemudian saksi menanyakan kepada sdri Tuti kenapa Slip penarikan ditanda tangan kemudian Sdri menjawab pada saat penadatanganan orang Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-una sdr. Agus Salim dan Samsudin Mointi dan Para pendamping mengatakan dihadapan ketua dan bendahara mereka tidak dikasih dalam bentuk uang tapi dalam bentuk uang dan dicairkan secara kolektif;
Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi secara kolektif dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-una Nomor 460/608/Dinsos/2015 tanggal 04 september 2015 yang dicairkan oleh para pendamping sebagai berikut, yaitu:
Bahwa Saksi Muhammad Hasbi Pada tanggal 04 september 2015 mencairkan dana KUBE I idaman 1 s/d 10 dengan total uang yang dicairkan sebesar. Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
Bahwa Saksi Drs Arifin Tarima Pada tanggal 04 september 2015 mencairkan dana KUBE Harapan 1 s/d 5 dan KUBE tete Jaya sebesar Rp114.000.000 (seratus empat belas juta rupiah) Dan pada tanggal 22 September 2015 KUBE Harapan 6-9 sebesar Rp72.000.000 (tujuh puluhdua juta) rupiah;
Bahwa Saksi Hadi S. Badar pada tanggal 7 september mencairkan dana KUBE Anatapura 1- 4 sebesar Rp34.000.000 dan pada tanggal 22 September 2015 KUBE Jambu 1-6 sebesar Rp138.000.000 (seratus tiga puluh delapan Juta Rupiah);
Bahwa Saksi Sri rahma ajimalaha pada tanggal 7 september 2015 mencairkan dana KUBE jeruk 1 s/8 dan teratai 1 dan 2 sebesar Rp166.000.000;
Bahwa Saksi Fatma Kaluku Pada tanggal 7 september 2015 mencairkan dana KUBE anggerk 1 s/d 4 dan matahari 1 s/d 4 dan mawar 1-2 sebesar Rp180.000.000,00;
Bahwa Saksi Moulida R Djau Spdi Pada tanggal 08 september 2015 mencairkan dana KUBEKUBE semangka 1-8 dan KUBEMawar3-4. Sebesar 164.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);
Bahwa Saksi Irmawati Pada tanggal 08 september 2015 mencairkan dana KUBE Anggur 1 s/d 5, KUBE Apel 1-4 dan Mangga dengan total uang yang dicairkan sebesar. Rp162.000.000 (seratus enam puluh satu juta rupiah);
Bahwa Charlin Pada tanggal 09 september 2015 mencairkan dana KUBE Kamboja 1 s/d 8 dengan total uang yang dicairkan sebesar. Rp136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah). Dan pada tanggal 22 September 2015 KUBE Rambutan 1 dan 2 sebesar Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
Bahwa Saksi Muhammad Thalib Pada tanggal 09 september 2015 mencairkan dana KUBE Bonsai 1 s/d 8 uang yang dicairkan sebesar. Rp146.000.000 (seratus empat puluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 22 September 2015 KUBE 1 -4 Rp80.000.000,00;
Bahwa Saksi Ismi Astria SahaliPada tanggal 09 september 2015 mencairkan dana KUBE Bonsai 1-8 danKUBE Flamboyan 1 s/d 2 yang dicairkan sebesar. Rp182.000.000 (seratus delapan puluh dua jutaa rupiah) dan KUBE idaman 4;
Bahwa Saksi Kurniadi pada tanggal 16 september 2015 mencairkan dana KUBE Cempedak 1-10 dengan total uang yang dicairkan sebesar. Rp198.000.000 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan KUBE idaman 4;
Bahwa Saksi Rustam pada tanggal 22 september 2015 mencairkan dana KUBE Durian 1 s/d 10 dengan total uang yang dicairkan sebesar. Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
Bahwa Fikri pada tanggal 22 september 2015 mencairkan dana KUBE Durian 1 s/d 10 dengan total uang yang dicairkan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
Bahwa Pendamping bisa melakukan penarikan karena berdasarkan keterangan Saksi Tuti yang disampaikan oleh Saksi Agus Salim dan Saksi Zulfikar serta para pendamping bahwa dana KUBE tidak bisa diserahkan kepada Penerima bantuan KUBE dalam bentuk Uang hanya dalam bentuk barang berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat oleh beberapa pendamping, yaitu Saksi Charlin Deshari, Saksi Rustam S.Hut, Saksi Muhammad Thalib, Saksi Fikri S.Hut dan Saksi Hadi S Badar;
Bahwa Pendamping yang lain yang tidak membuat Surat Kuasa, yaitu Saksi-Saksi Muhammad Hasbi, Ismi Astria Sahali, Kurniadi, Drs Arifin Tarima, Sri Rahma Ajimalah, Fatma Kaluku, Irmawati dan Maulida dengan mencocokan tanda tangan dengan slip penarikan;
Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Opersional KANCA/KCP/BRI UNIT BRINETS bab 15 Halaman 3, pendamping tidak bolehkan melakukan Pencairan tanpa ada Surat Kuasa dari Ketua dan Bendahara KUBE;
Bahwa Saksi terima dari Sdr. Syamsul Bahri Dan konfirmasi kembali mengenai salah satu isi Surat Perjanjian antara Dinas Sosial Kabuapaten Tojo Una-una dengan KA UNIT yang berbunyi bahwa segala sesuatu yang terjadi terhadap bantuan ini sepenuhnya tanggung jawab BRI;
Bahwa Saksi Syamsul Bahri menghubungi Pihak Dinas Sosial kabupaten Tojo Una-una yang Isi pembicaraan Saksi tidak Tahu;
Bahwa terhadap pencairan yang dilakukan oleh Pendamping tanpa Surat Kuasa tersebut, Saksi menanyakan kepada Pendamping: “Ketua dan bendahara KUBE mana?” lalu Pendamping menjawab ada di depan, kemudian Saksi Arifin menjelaskan bahwa pencairan dilakukan secara kolektif;
Bahwa Saksi sebagai supervisor tidak mengetahui apabila tidak ada surat kuasa oleh pendamping KUBE dari kelompok KUBE dalam pencairan dana;
Bahwa Saksi hanya mendapat informasi dari CS Saksi PUDJI ASTUTI pada saat penandatanganan specimen, pencairan akan dilakukan oleh pendamping bukan oleh kelompok KUBE;
Bahwa atas dasar tersebut Saya sebagai supervisor tidak memeriksa kelengkapan dokumen transaksi penarikan berupa surat kuasa yang harus dipenuhi pendamping dalam melakukan pencairan dana;
Bahwa Saksi sebagai supervisor mempunyai tugas memeriksa dan mengevaluasi dokumen transaksi keuangan harian;
Bahwa dalam aturan teknis perbankan, hal tersebut tidak boleh dilakukan dan menyalahi prosedur perbankan;
Bahwa Buku Pedoman Opersional KANCA/KCP/BRI UNIT BRINETS bab 15 Halaman 3 Yang bertanggung jawab adalah Sesuai dengan Tupoksi bidang masing-masing.
Bahwa Pihak Dinas sosial kabupaten Tojo Una-una Yang berhubungan dengan Pihak Bank BRI Unit Tete Adalah Sdr. Agus Salim Kandupi, Samsudin Mointi dan Zulfikar mereka selalu aktif mulai dari tahap pembukaan rekening sampai Penarikan Dana bantuan KUBE dari Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Dan Penggulangan Kemiskinan kementerian Sosial RI.
Bahwa Pencairan tersebut dicairkan 1 Tahap.
Atas keterangann Saksi, Terdakwa membenarkannya
SAMSUDIN MOINTI,
Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan sebelumnya dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan sebelumnya dan mengakui keterangannya sebagaimana dalam BAP;
Bahwa Saksi bertugas pada Dinas sosial sejak dilantik menjadi kepala seksi Jaminan sosial pada Dinas sosial Kab. Tojo Una-una, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una-una Nomor; 821.24/022/BKD-BTU/2014 tentang Pengangkatan dalam struktural Eselon IV Dilingkungan Pemerintah Kab. Tojo Una-una 23 Mei 2015;
Bahwa Tupoksi saksi pada bidang Jaminan sosial adalah melakukan verifikasi/ pemutahiran data Keluarga Sangat Miskin (KSM) bersama pendamping; pembuatan laporan sesuai data verifikasi;
Bahwa Kedudukan saksi dalam pelaksanaan kegitan KUBE adalah dalam rangka menyiapkan data PKH berupa data ibu hamil, anak sekolah yang miskin untuk mendapatkan bantuan;
Bahwa pada akhir bulan Mei 2015, Saksi Agus salim menelpon saksi yang saat itu Saksi agus salim dalam perjalan balik ke Ampana dia memberikan informasi terkait program KUBE PKH yakni akan ada tamu dari kementrian Sosial membawa program kegiatan KUBE PKH dan saksi menyampaikan nanti tiba di Ampana Baru kita bicarakan bagaimana model programnya tersebut. Setelah itu saksi telpon KABID pemberdayaan jaminan sosial Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Sdr. Arwan untuk menanyakan kejelasan mengenai kedatangan tamu dari kementrian tersebut tetapi saat itu beliau belum mendapatkan kejelasan atau informasi mengenai kedatangan tamu dari kementrian sosial.
Bahwa setelah itu saksi menemui Sdr Agus Salim untuk menanyakan kejelasan pogram tersebut dan kemudian dia menelpon kepala seksi pemberdayaan Dinas sosial Provinsi Sulawesi tengah di palu pak Nugroho dan pak Nugroho membenarkan bahwa hari jumat ada tamu dari kementrian mau datang untuk dua kabupaten yakni kab. Tojo una-una dan kab. Donggala. kemudian saksi bersama pak Agus salim menghadap Pak Kadis Sosial Kab. Tojo Una-una menyampaikan informasi kedatangan tamu. Oleh pak Kadis segera kami diperintahkan untuk menjemput tamu tersebut. Kemudian besoknya hari kamis kami berangkat ke Palu.
Bahwa setelah tamu tiba kemudian saksi bawa melapor ke Dinas sosial Prov. Sulteng dan langsung bertemu dengan pak Nugroho setelah mereka berbicara mengenai program kemudian kami perjalanan ke Ampana namun sebelum tiba di ampana malamnya kami tiba Di padapu untuk makan malam, karna saat itu kebetulan kami bertemu dengan rombongan bupati yang menunggu Gubernur bersama rombongan maka saksi fasilitasi untuk bertemu dengan bupati oleh pak bupati merespon baik kegiatan tersebut. Kemudian setelah selesai makan malam kami lanjut ke Ampana. Setelah kami tiba di Ampana para pendamping sudah menunggu di Hotel Lawaka, bahwa saat itu tidak ada rapat hanya menyampaikan kegiatan untuk kegiatan ke Desa Kabalutan.
Bahwa keesokan harinya kami ke Desa Kabalutan untuk melihat langsung kondisi KSM yang ada didesa tersebut. Kemudian setelah itu kami balik ke Amapana. Setibanya di Ampana kami, yaitu Saksi, Saksi Agus Salim bersama para Pendamping PKH meminta dibukakan file KUBE PKH yang ada pada Ibu NURHAYATI (dari kementrian) dan setelah dibuka ternyata di tentukan bahwa wilayah yang dapat bantuan saat itu adalah kecamatan Ulubongka yang jumlah sebanyak 1.313 KSM dan setelah diverivikasi saat itu juga bahwa jumlah yetrsebut melebihi dari jumlah KSM yang aktif untuk kecamatan ulubongka, jumlah KSM yang aktif untuk kec. Ulubungko berjumlah 969 KSM;
Bahwa setelah kami tahu yang jadi daerah sasaran bantuan adalah kec. Ulubongka, saksi menyakan apa saja yang menjadi misi dalam program ini kemudian bu NURHAYATI menyampaikan untuk membantu dia dulu ketemu dengan KSMnya walaupun Cuma satu desa setelah itu saksi langsung komunikasi dengan pendamping PKH (rustam, charlin, ismi) yang menangani KSM di Kec. Ulubongka.
Bahwa kemudian sore hari sekitar jam 04 wita kami kedesa Bonevoto Kec. Ulubongka dalam rangka sosialisasi ke calon penerima bantuan Kemudian setelah itu kami balik ke ampana (hotel lawaka) bu NURHAYATI menyampaikan kepada para pendamping dan kami menyaksikan (saksi sama Sdr.Agus salim) bahwa silahkan Kalian Bagi kelompok sesuai daftar nama yang ada dan pendamping PKH secara otomatis menjadi pendamping KUBE.
Bahwa akhir bulan mei juga setelah tim dari kementrian sosial kembali kejakarta dari ampana saksi dan Sdr Agus Salim mendapat undangan untuk mengikuti bimbingan teknis mengenai KUBE PKH selama 3 hari dijakarta dalam bimbingan teknis tersut disampaikan bahwa komponen penerima harus benar-benar sumbernya dari data PKH.
Bahwa dalam rapat tersebut menyampaikan hasil bimtek yang prioritas menerima bantuan sesui data yang dari kemetrian khususnya kecamatan ulubongka.
Bahwa sekembalinya dari jakarta saksi memfasilitasi pembuatan proposal KUBE dirumah saksi pada bulan mei 2015. Bahwa dari hasil yang saksi dapat dari bimtek saksi menyampaikan kepada pendamping dalam hal pembagian kelompok jangan melebihi dari 10 orang, disesuaikan dengan jumlah kebutuhan mereka. Saat pembuatan proposal pak Kabid juga datang kerumah saksi.
Bahwa setelah proposal tersebut jadi kemudian diantar oleh pak Agus salim ke kementrian sosial.
Bahwa yang mengantarkan proposal tersebut sejak awal adalah Pak Agus salim dan begitu juga terhadap perbaikan dari proposal pak Agus Salim Juga yang mengantarkannya kekementrian.
Bahwa saksi membantu pak Agus salim dalam hal memfasilitasi ketemu dengan kepala Bank BRI unit tete Sdr. Samsul bahri Paneo yang intinya meminta kepada kepala bank BRI unit tete untuk dibukakan rekening tanpa ada saldo awal dan kepala BRI unit Tete menerima dan meminta jumlah serta daftar nama-nama kelompok yang akan dibuatkan rekening kolektif namun pihak BRI unit tete menyampaikan dengan ketentuan agar menahan dulu buku rekening tersebut untuk sementara waktu disimpan oleh pihak Bank.-
Bahwa pak agus salim menanyakan apakah saksi kenal dengan kepala Bank Unit Tete dan saksi katakan sudah lama kenal dia, Kemudian Sdr. Agus Salim meminta kepada saksi untuk memfasililitasi dan mendampingi dia ketemu dengan kepala BRI Unit Tete.
Bahwa berdasarkan informasi melalui telpon dari ibu Sarwat KASUBDIN pemberdayaan fakir miskin pada kementrian Sosial 2 minggu setelah dana KUBE yang untuk 132 kelompok masuk kerekening Kube, bahwa katanya ada tambahan dana lagi untuk 12 kelompok.
Bahwa kemudian saksi melaporkan ke Kadis dan Kabid pemberdayaan Tojo Una-una mengenai hal tersebut namun dijawab pak Kadis saksi tidak usah lagi ikut campur dan saksi jawab saksi Cuma menyampaikan sesuai informasi yang diterima seperti itu.
Bahwa menurut saksi yang mengelola 12 KUBE tambahannya lagi adalah Kadis Sosial Kab. Tojo Una-Una Saksi Drs. Badrun Bungasawa.
Bahwa pada tahun 2015 ada Kube sebanyak 98 kelompok yang masih bagian atau penambahan terhadap 132 kelompok KUBE yang telah ada sebelumnya namun pengelolaan dilakukan oleh saksi berdasarkan SK penanggung jawab teknis kegiatan KUBE PKH sebanyak 98 kelompok bertandatangan kepala dinas Sosial Kab. Tojo Una-una.
Bahwa dari Kementrian sosial, tidak ada Pagu Anggaran untuk kegiatan KUBE.
Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembuatan Proposal untuk 12 kelompok KUBE tambahan tersebut, yang saksi ketahui Cuma pembuatan untuk 132 kelompok saja karna pembuatan proposal untuk 132 kelompok dilakukan dirumah saksi. Saat memfasilitasi Kabid sdr. Agus Salim untuk pembuatan rekening kolektif sebanyak 132 kelompok Kube, terhadap tambahan yang 12 KUBE tersebut tidak ada diikut sertakan saksi untuk dibuatkan rekening kolektif. Dan saksi sama sekali tidak tau menahu kapan dibuat proposal 12 kelompok dan kapan rekening untuk 12 kelompok KUBE tersebut dibuat.
Bahwa Pada prinsipnya keterlibatan Saksi di dalam Program KUBE PKH sebatas memberikan data KSM saja dan intinya saksi tidak terlibat penuh dalam kegiatan KUBE PKH, keterlibatan Saksi hanya membantu Saksi Agus Salim bertemu dengan kepala Bank BRI Unit Tete.
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanya.
HIRPAN TAHER,
Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan sebelumnya dan membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP;
Bahwa Saksi Penyedia peternakan berupa kambing;
Bahwa sekitar bulan Juli Tahun 2015 yang hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi Saksi Mahmud (kemanakan Saya) mengubungi saya “ada pembeli kambing yang jumlahnya banyak” lalu saya menjawab “suruh datang aja kerumah” kemudian beberapa hari seteleh itu Saksi Arifin menyuruh Saksi Mahmud menghubungi saya lagi untuk penawaran harga kemudian saya menawarkan harga 1 (satu) ekor kambing jantan @Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan 1 Ekor kambing betina @Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian Saksi Mahmud menawarkan1 (satu) ekor kambing jantan @Rp1.200.000 (satu juta Dua ratus ribu) dan 1 Ekor kambing betina @Rp.700.000 (tujuh ratus ribu). Kemudian ia menyetujui penawaran harga yang dilakukan oleh Saksi Mahmud;
Bahwa setelah terjadi kesepakatan beberapa hari setelah kesepakatan yang hari, tanggal yang saya tidak ingat lagi sekitar bulan Juli 2015 Saksi Mahmud bersama Saksi Arifin mendatangi rumah saya di Desa Tete B kecamatan Amapana Tete Kabupaten Tojo Una-una;
Bahwa Saksi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kambing yang diminta tersebut ada di peternakannya di Pulau Buka-Buka yang jaraknya dari tempat Saksi tinggal sekitar 2 (dua) jam perjalanan, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk ambil saja itu kambing dengan jumlah 15 ekor kambing jantan dan 30 (tiga puluh) kambing betina;
Bahwa penjemputan kambing ke pulau buka-buka terjadi beberapa kali penejmputan karena saya menjemput kambing menggunakan Perahu katinting karena tidak muat dengan 35 (tiga puluh lima) ekor kambing;
Bahwa penjemputan pertama Saksi lakukan setelah Terdakwa mendatangi rumahnya. Kemudian Saksi berangkat ke pulau buka-buka menggunakan perahu katinting kemudian besok harinya Saksi membawa sebanyak 12 (dua belas) ekor kambing kerumahnya kemudian setelah kambing sampai di rumah, Saksi menghubungi Terdakwa kemudian 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa dengan menggunakan Becak Motor (traseda) menjemput 12 (dua belas) ekor kambing;
Bahwa setelah dijemput oleh Terdakwa, Saksi berangkat ke pulau buka-buka menggunakan perahu katinting kemudian besok harinya Saksi membawa sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing kerumahnyaa kemudian setelah kambing sampai dirumahnya menghubungi Terdakwa kemudian 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa dengan menggunakan Becak Motor (traseda) menjemput 11 (sebelas) ekor kambing;
Bahwa setelah dijemput oleh Terdakwa, Saksi berangkat ke pulau buka-buka menggunakan perahu katinting kemudian besok harinya saya membawa sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing kerumah Saksi kemudian setelah kambing sampai dirumah Saksi menghubungi Terdakwa kemudian 2 (dua) hari setelah itu Saksi Arifin dengan menggunakan Becak motor (traseda) menjemput 11 (sebelas) ekor kambing;
Bahwa setelah dijemput oleh Terdakwa berangkat ke pulau buka-buka menggunakan perahu katinting kemudian besok harinya Saksi membawa sebanyak 11 (sebelas) ekor kambing kerumah Saksi kemudian setelah kambing sampai dirumah Saksi menghubungi Terdakwa kemudian 2 (dua) hari setelah itu Saksi Arifin dengan menggunakan Becak motor (traseda) menjemput 11 (sebelas) ekor kambing;
Bahwa Saksi menyerahkan kambing sebanyak 4 (emapt) kali tahap sesuai dengan penjemputan ke Pulau Buka-buka. Pada hari dan tanggal dan Saksi tidak ingat lagi sekitar bulan Juli 2015 di Rumah Saksi Desa Tete B kecamatan Ampana Tete kabupaten Tojo Una-una;
Bahwa Saksi menyerahkan kambing kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan yaitu 15 (lima belas) ekor kambing jantan dan 30 (tiga puluh) ekor kambing betina dan kemudian penyerahan uang tersebut ada beberapa tahap, yaitu:
Bahwa pada tahap I Saksi Mahmud menyerahkan kepada saya uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) karena Saksi perlu biaya untuk opersional penjemputan kambing ke Pulau Buka-Buka pada hari, tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2015 di rumah Saksi di Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabuapten Tojo Una-Una;
Bahwa pada tahap II Saksi Mahmud menyerahkan kepada Saksi uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) pada hari, tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2015 di rumah Saksi di Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabuapten Tojo Una-Una;
Bahwa pada tahap III Saksi Mahmud menyerahkan kepada Saksi uang Sebesar Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) pada hari, tanggal tidak ingat lagi sekitar bulan Juli tahun 2015 di rumah Saksi di Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabuapten Tojo Una-Una;
Bahwa total uang yang Saksi terima dari Terdakwa melalui Saksi Mahmud adalah sebanyak Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian 45 (empat puluh lima) ekor kambing;
Bahwa kambing yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah milik Saksi sendiri yang Saksi ternakan di Berada di Pulau Buka-buka Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una;
Bahwa kambing yang Saksi serahkan dalam kondisi masih muda atau paranggang yang umurnya masih hitungan bulan sekitar 7 s/d 8 bulan belum sampai tahunan.
Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya.
PUDJI ASTUTI,
Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan sebelumnya dan membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP;
Bahwa Saksi menjabat sebagai Customer Service (C.S) pada Bank BRI Unit Tete yang bertugas melayani pembukaan rekening/ Kredit.
Bahwa dalam persidangan ini Saksi menguraukan secara rinci tugas-tugas Saksi selaku Customer Service sebagaimana yang diatur dalam SOP Bank BRI;
Bahwa pada tahun 2015 dari dinas sosial yang diwakili oleh Saksi Agus Salim datang ke Bank BRI minta untuk dibukakan rekening kelompok KUBE secara kolektif.
Bahwa dari dinas sosial Tojo Una-Una yakni Sdr. Agus salim pada sekitar bulan lima tahun 2015 ke BRI Unit Tete untuk meminta dibukakan rekening kelompok KUBE secara kolektif kemudian kami menyampaikan ke pak salim saratnya agar ada nama-namanya kelompoknya dulu atas dasar nama-nama tersebut kami membukakan rekening. Setelah rekening telah kube telah terbit, pada sekitar akhir bulan agustus dan awal bulan september Pak Agus salim beserta dengan masing-masing Pendamping KUBE dan Ketua maupun bendahara tiap KUBE datang ke BRI Unit Tete untuk melengkapi aplikasi pembuatan buku rekening yakni penandatangan diKCTT, Buku Tabungan dan sekalian penandatanganan slip pencairan.
Bahwa setelah pak agus salim datang ke Bank BRI unit tete datang kemudian saksi di perintahkan oleh Suvervisor ibu Nurhidayah untuk membuka rekening kelompok secara kolektif dan setelah selesai nomor rekeningnya saksi serahkan ke pada Agus salim Kandupi.
Bahwa surat nomor 460/138/Dinsos/2015 tertanggal 21 Mei 2015 bertandatangan kepala Dinas sosial Kab. Tojo Una-una perihal surat rekomendasi agar daat dibukakan rekening kolektif.
Bahwa surat tersebut saksi diperlihatkan oleh Suvervisor.
Bahwa dalam hal pembuatan rekening kolektif KUBE oleh BRI unit tete, saksi mendapat perintah lisan dari suvervisior, saksi diberikan nama-nama kelompok Kube yang akan dibuatkan Rekening Kolektif. kemudian setelah jadi buku tabungan tersebut kami fotocopy dan selanjutnya kami serahkan ke Dinas Sosial.
Bahwa maksud dari surat nomor :460/507/Dinsos/2015 tertanggal 05 juni 2015 kepada kepala BRI unti tete perihal pembukaan rekening sebanyak 132 kelompok KUBE bertandatangan kepala Dinas Kab. Tojo Una-una tersebut bahwa untuk dibukakan rekening kelompok, Karna surat yang sebelumnya kami hanya menerbitkan rekening kurang dari 132 rekening kelompok kemudian surat yang diperlihatkan saksi tersebut dikirim oleh dinas sosial untuk melengkapi jumlah rekening yang kami buat menjadi 132 kelompok.
Bahwa saksi tidak tau apa alasan BRI unit tete mau menerbitkan rekening KUBE secara kolektif, saksi Cuma melaksanakan perintah saja. Adapun apa alasan yang mengetahuinya adalah kepala BRI unit tete.
Bahwa para ketua kube menandatangani Buku tabungan KCTT, Slip penarikan tidak ada jumlah nominal pengambilan dananya.
Bahwa pada saat pembuatan buku rekening untuk tiap KUBE ada ditandatangani juga slip pencairan namun saat itu tidak dilakukan pencairan dana KUBE.
Bahwa slip pencairan ikut ditandatangani atas permintaan dari pak Agus salim dan Pendamping karna pencairannya tidak dicairkan oleh tiap-tiap kelompok melainkan akan dicairkan secara kolektif oleh masing-masing pendamping. pak Agus salim dan Pendamping juga meminta agar buku tabungan yang telah terbit disimpan oleh saksi tidak diserahkan kepada ketua maupun Bendahara KUBE.
Bahwa slip penarikan ikut ditandatangani karna pak agus salim bilang bahwa pendampingnya yang akan mengambil dananya.
Bahwa sebelum dana kube tersebut akan dicairkan, pendamping yang ditemani oleh Pak Agus salim menemui saksi untuk mengambil buku tabungan dan slip penarikan yang telah disimpan ke saksi sebelumnya. Kemudian tiap pendamping membacakan nama- nama kelompok KUBE dampingannya dan berdasarkan nama- nama yang dibacakan itu saksi menyerahkan buku rekening dan slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Masing-masing ketua dan bendahara KUBE kemudian setelah mengisi Slip penarikan pendamping menyerahkannya ke Teller untuk mencairkan dana KUBE.
Bahwa tidak ada surat kuasa dari tiap ketua KUBE, saksi menyerahkan buku tabungan dan slip penarikan kepada pendamping berdasar surat yang saksi terima dari Sdr. Agus salim saat datang bersama- sama dengan pendamping dan ketua serta bendahara tiap KUBE untuk melengkapi Aplikasi buku rekening;
Bahwa adapun suratnya mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/508/DinSos/2015 tentang Penunjukan Petugas Calon Pendamping KUBE Kabupaten tojo Una-una Tahun Anggaran 2015 yang didalamnya terlampir nama-nama calon petugas pendamping KUBE kab. Tojo Una-Una.
Bahwa karena atas dasar permintaan dari Saksi Agus Salim dan pendamping sehingga saksi menyerahkan buku rekening berserta dengan slip pencairan tersebut kepada pendamping dan hal ini pun saksi telah laporkan ke Suvervisor Saksi NURHIDAYAH sebelum pencairan dana akan dilakukan.
Bahwa tindakan saksi tersebut tidak sesuai dengan pedoman BRI dan tindakan tersebut tidak sesuai juga dengan undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU perbankan nomor 10 tahun 1998;
Bahwa BRI unit tete tidak pernah meminta pada Legal Officer pada bank BRI kanwil manado untuk memberikan pendampingan dalam hal penyaluran dana KUBE.
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
RATIH YEMI RAKIMIN,
Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan sebelumnya dan membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP;
Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI sejak tahun 2010 s/d sekarang.
Bahwa mekanisme pembukaan Rekening di Bank BRI yaitu : Pihak yang mau membuka rekening mengisi aplikasi seperti tanda tangan di KCTT Kartu Contoh Tanda Tangan dibuku tabungan dengan melampirkan foto Copy KTP. kemudian pihak bank mencocokan tanda tangan di KTP dengan yang ada di aplikasinya.
Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang ketentuan pada halaman depan buku tabungan BRI simpedes mengacuh kedasar hukum apa ketentuan tersebut.
Bahwa pembuatan rekening yang di buat oleh para ketua KUBE PKH pada tanggal 23 Mei 2015 belum sesuai karena datanya belum lengkap atas dasar permohonan dari Dinas Sosial, yang menjanjikan akan melengkapinya sekitar bulan Agustus. Dan pada saat pencairan sudah dilengkapi dokumen-dokumen.
Bahwa dalam persidangan perkara ini Saksi telah menguraikan secara rinci mengenai tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Pegawai Kontrak pada Bank BRI Ampana Tete;
Bahwa pencairan Dana KUBE PKH tahun 2015 diserahkan kepada masing-masing Pendamping KUBE karena Saksi disampaikan oleh Customer Service kepada Saksi bahwa atas permintaan Koordinator dan masing-masing Pendamping KUBE serta kewenangan saksi selaku teller;
Bahwa pencairan dana kube PKH tahun 2015 telah dicairkan semua dan telah diserahkan kepada pendamping atas permintaan koordinator yaitu sdr. Agusalim kandupi dan masing-masing pendamping KUBE, tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan SOP bank BRI karena tidak melampirkan surat kuasa, hal tersebut saksi lakukan karena permintaan dari pendamping. Pendamping sering melakukan transkasi tersebut keperluannya untuk KUBE;
Bahwa saat transaksi pencairan dana KUBE dokumen yang dibawah oleh pendamping saat itu adalah slip penarikan tanda tangan atas nama ketua dan bendahara KUBE, buku tabungan, fotokopi KTP tetapi tanpa surat kuasa;
Bahwa prosedur penarikan dana sesuai dengan SOP bank BRI adalah menerima slip penarikan, buku tabungan dan identitas asli dari nasabah. Memeriksa kebenaran, kelengkapan serta keabsahan slip penarikan. Mencocokkan tanda tangan slip penarikan dengan buku tabungan. Kemudian entry data, validasi dan tanda tangan di kolom teller sesuai dengan kewenangan teller;
Bahwa apabila tidak dalam kewenangan teller harus meminta persetujuan dari supervisor. Kemudian menghitung uang dan memberikan kepada nasabah;
Bahwa sehingga saksi dapat mencairkan dana tersebut tidak sesuai dengan SOP bank BRI Karena ada permintaan dari pendamping untuk pencairan dana nya tidak diberikan kepada anggota KUBE tetapi akan langsung mereka belanjakan dalam bentuk barang;
Bahwa tidak ada otorisasi dari supervisor karena dana yang ditarik masih dalam limit teller, yaitu sampai dengan 25 juta;
Bahwa untuk mencairkan dana kepada kelompok KUBE yang misalkan jumlahnya lebih dari 100 juta, Saksi melakukan koordinasi dengan supervisor Saksi NURHIDAYAH bahwa ada transaksi penarikan yang melebihi limit teller untuk meminta tambahan Kas sebesar 100 juta kemudian memberikan slip penarikan ke supervisor Saksi NURHIDAYAH untuk dilakukan verifikasi dengan cara melihat spesiment tanda tangan, kelengkapan dokumen yang diperlukan, slip penarikan, surat kuasa, identitas yang kemudian menyetujui, memberikan tanda tangan di slip penarikan yang sama dengan dua kontrol supervisor dan teller;
Bahwa pada saat pencairan KUBE, supervisor telah mengetahui bahwa dana KUBE akan dicairkan dan melakukan verifikasi dokumen pada sore hari untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut. Kelengkapan tersebut antara lain slip penarikan, fotokopi KTP dan surat kuasa, sehingga menurut saksi supervisor mengetahui ketidaklengkapan surat kuasa tersebut;
Bahwa tidak diminta untuk melengkapi dan tidak ditanyakan mengapa surat kuasa tidak ada oleh supervisor Saksi NURHIDAYAH;
Bahwa seharusnya supervisor bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen transaksi setiap hari sesuai dengan SOP karena pada akhir hari tugas supervisor setiap akhir hari harus memeriksa kelengkapan dokumen dari seluruh transaksi di teller, CS dan BO;
Bahwa Pada saat pencairan KUBE supervisor tidak menanyakan kelengkapan penarikannya ke para teller pada saat menverifikasi akhir hari;
Bahwa jika dalam pekerjaan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme/ prosedur, otomatis harus dikoordinasikan dengan supervisor atau kepala unit;
Bahwa apabila ada permasalahan yang dihadapi oleh teller dalam lingkup pekerjaan harus Selalu berkoordinasi dengan supervisor atau kepala unit. Ketika mendapat persetujuan dilaksanakan, sebaliknya tidak disetujui tidak dilaksanakan;
Bahwa berdasarkan ketentuan tidak diperbolehkan para pendamping meminta pencairan dana KUBE PKH tanpa melampirkan surat kuasa dari nasabah kelompok KUBE PKH, tetapi adanya permintaan dari pendamping dan koordinator dari Dinas Sosial Saksi AGUS SALIM pada saat itu maka kita diperbolehkan untuk mentransaksikannya, setelah konfirmasi dengan supervisor Saksi NURHIDAYAH;
Bahwa menurut aturan harus nasabah yang bersangkutan yang menarik dananya. Apabila nasabah yang bersangkutan tidak bisa maka harus dilampirkan surat kuasa;
Bahwa dalam “Buku Pedoman Operasional Kanca/KCP/BRI Unit Baba: 15 Bagian Simaskot-Simpedes pada Halaman 3 disebutkan “penarikan di BRI Unit/Kancapem/BRI unit lain harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu: tidak boleh dikuasakan dan batas maksimal penarikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun pada halaman 4 Buku Pedoman tersebut Bagian d) Pemberian Kuasa poin 1) dikatakan bahwa “penarikan Simaskot-Simpedes di BRI Unit/Kancapem/Kanca Asal dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;
Bahwa pada waktu pencairan saksi tidak menerima surat kuasa dari kelompok KUBE.
Bahwa kami sebagai bawahan tidak mengetahui apapun yang terjadi maupun kepentingan apapun antara Kepala Unit dengan pihak Dinas Sosial, kami hanya menjalankan fungsi sebagai teller.
Tanggapan Terdakwa: atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya.
STEFFI ORIANA TATTO, SP,
Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan sebelumnya dan membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP;
Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan sebelumnya dan membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP;
Bahwa Saksi bekerja sebagai teller di BRI Unit Tete yang menyalurkan dana dari Kementerian Sosial RI pada pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una.
Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan dasar pengangkatan Saksi sebagai pegawai outsource maupun sebagai pegawai kontrak BRI Unit Tete karena dasar kontrak Saksi baik awalnya sebagai pegawai outsource maupun sebagai pegawai kontrak BRI Unit Tete dipegang semua di Kantor Cabang BRI di Poso. Kedua rangkap kontrak bermaterai yang ditandatangan Saksi dan ditandatangani oleh pihak bank tersimpan oleh pihak bank BRI Cabang Poso.
Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui SOP Saksi sebagai teller dan pihak bank BRI Unit Tete juga tidak memberikan kepada Saksi SOP sebagai teller.
Bahwa Atasan Saksi secara langsung di BRI Ampana Unit Tete adalah Sdr HESTI (Supervisor sejak September) sebelum Sdr HESTI Supervisor Saksi adalah Sdr NURHIDAYAH.
Bahwa pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una yang Saksi laksanakan adalah pada saat pencairan, pada bulan September 2015 Sdr PUJI ASTUTI menyampaikan kepada Sdr. NURHIDAYAH bahwa aka nada pencairan dana pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una ke BRI Unit Tete, lalu Sdr PUJI ASTUTI kemudian menyampaikan kepada Saksi akan ada pencairan. Kemudian pendamping datang dengan membawa buku tabungan, slip penarikan dan fotocopy KTP setelah itu Saksi meminta pendamping menunggu untuk Saksi verifikasi dokumen dan data-datanya. Kemudian dana dicairkan dan pendamping membawa dana pencairan tersebut.
Bahwa pada saat pendamping mencairkan dana program KUBE PKH, ada beberapa pendamping yang membawa Surat Kuasa nasabah pemilik rekening/KUBE PKH ada sebagian juga yang tidak membawa, dan mereka hanya melampirkan fotocopy KTP nasabah (KUBE PKH).
Bahwa Saksi tidak ingat secara rinci berapa masing-masing dana Kelompok KUBE PKH yang telah dicairkan, namun dari semua dana yang dicairkan jumlahnya bervariasi dari Rp14.000.000,- ; Rp16.000.000,-; Rp18.000.000,- dan Rp20.000.000,-.
Bahwa dasar saksi sehingga mau memberikan dana pencairan pelaksanaan Bantuan Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B) Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una di BRI Unit Tete kepada pendamping yang bukan sebagai nasabah pemilik dana, Karena data-data pendukung yang dibawa oleh pendamping telah lengkap, setelah diverifikasi juga cocok, dan atas permintaan dari pendamping juga yang meminta pendamping sendiri yang menerima dana pencairan, maka Saksi memberikan dana pencairan kepada pihak pendamping
Bahwa penarikan dana oleh pendamping tanpa disertai adanya surat kuasa dan identitas asli tersebut tidak diperbolehkan karena syarat ketentuan tabungan Simpedes BRI Unit Tete mensyaratkan penarikan tunai yang diwakilkan harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/SIM/Identitas Asli karena hanya beberapa pendamping yang membawa Surat Kuasa nasabah pemilik rekening/KUBE PKH ada sebagian juga yang tidak membawa, dan mereka hanya melampirkan fotocopy KTP nasabah (KUBE PKH).
Bahwa Pendamping KUBE Saksi perkenankan menerima dana pencairan pelaksanaan Bantuan Program P2B Melalui Kelompok KUBE PKH Tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una dikarenakan ada permintaan dari pendamping untuk mencairkan dana, selain itu slip penarikan juga telah ditandatangani oleh nasabah dan dicocokkan tandatangannya di buku tabungan dan di fotocopy KTP yang semuanya cocok sehingga Saksi memberikan dana KUBE PKH kepada pendamping.
Bahwa diperkenankan para pendamping meminta pencairan dana KUBE PKH tanpa melampirkan surat kuasa dari nasabah Kelompok KUBE PKH karena ada slip penarikan yang telah ditandatangani oleh nasabah Kelompok KUBE PKH yang setelah di validasi telah cocok dengan tandatangan di buku tabungan dan fotocopy KTP nasabah Kelompok KUBE PKH;
Bahwa diperkenankan ada pihak lain yang menerima pencairan dana Bank selain nasabah sendiri tanpa disertai adanya surat kuasa dari nasabah tersebut, dalam hal ini dikarenakan dana yang dicairkan adalah dana pelaksanaan Bantuan Program P2B Melalui KUBE Tahun 2015 dan Pendamping KUBE adalah pihak yang berhubungan langsung dengan masing-masing KUBE PKH;
Bahwa tidak ada pernyataan/persetujuan tertulis dari nasabah Kelompok KUBE yang meminta dana pelaksanaan Bantuan Program P2B Melalui Kelompok KUBE PKH Tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una bahwa Dana Bantuan tersebut dicairkan oleh pendamping, dan pendamping tidak ada menunjukkan dokumen tertulis maupun KTP/SIM/Identitas asli pada saat penarikan dana hanya saja Saksi NURHIDAYAH selaku supervisor pada saat itu pernah menunjukkan surat kuasa ketua-ketua dan bendahara-bendahara kelompok KUBE PKH kepada Saksi.
Bahwa tidak semua membuat surat kuasa, ada beberapa kelompok yang tidak membuat surat kuasa kepada pendamping untuk pencairan dana Kelompok PKH KUBE.
Bahwa seingat Saksi semua dana Kelompok KUBE PKH telah dicairkan.
Bahwa Buku Pedoman Operasional Kanca/KCP/BRI Unit Baba: 15 Bagian Simaskot-Simpedes pada halaman 3 disebutkan “penarikan di BRI Unit/ Kancapem/BRI Unit lain harus memenuhi syarat sebagai berikut: “Tidak boleh dikuasakan; Batas maksimal penarikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, namun pada halaman 4 Buku Pedoman tersebut Bagian Simaskot-Simpedes bagian d) Pemberian Kuasa poin 1) dikatakan penarikan Simaskot-Simpedes di BRI Unit/Kancapem/Kanca Asal dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tanggapan Terdakwa: atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya.
NISMAWATI PONDE,
Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP;
Bahwa pada pelaksanaan Bantuan Program P2B Melalui Kelompok KUBE PKH Tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, Saksi adalah sebagai masyarakat penerima bantuan bersama dengan kelompok yang diberi nama KUBE Harapan 1 dan pada KUBE Harapan 1 tersebut Saksi menjabat sebagai Bendahara;
Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proposal KUBE Harapan I dan tidak pernah membuat Proposal KUBE Harapan I tersebut;
Bahwa Saksi tidak pernah membuat rekening KUBE Harapan I berupa buku tabungan atas nama KUBE Harapan I dan belum pernah sama sekali memegang atau meyimpan buku rekening atau buku tabungan tersebut;
Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah Saksi pernah menandatangani slip penarikan uang yang digunakan untuk mencairkan dana KUBE Harapan I dikarenakan Saksi pernah bertandatangan pada beberapa dokumen/surat namun tidak mengetahui atau mendapat penjelasan dari pihak yang meminta tandatangan tersebut dari Saksi mengenai dokumen yang Saksi tandatangani tersebut;
Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan pencairan dana KUBE Harapan I di bank pada sekitar bulan September atau Oktober 2015;
Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi pernah memberikan kuasa kepada orang lain dengan menandatangani surat kuasa atau tidak dikarenakan Saksi pernah bertandatangan pada beberapa dokumen/surat namun tidak mengetahui atau mendapat penjelasan dari pihak yang meminta tandatangan tersebut dari Saksi mengenai dokumen yang Saksi tandatangani tersebut;
Bahwa yang menyerahkan bantuan adalah Terdakwa selaku pendamping Kelompok Idaman 8 dan bantuan yang Saksi terima, yaitu: 12 ekor kambing yang terdiri kambing jantan 2 (dua) ekor dan kambing betina 10 (sepuluh) ekor;
Bahwa bantuan tersebut dikelola masing-masing anggota kelompok dan kambing yang mati sebanyak 3 (tiga) ekor tetapi belum ada penggantinya sampai dengan dilakukan pemeriksaan ini;
Tanggapan Terdakwa: atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
RUSNA D. LO’O,
Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP;
Bahwa pada pelaksanaan Bantuan Program P2B Melalui Kelompok KUBE Program PKH Tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, Saksi sebagai masyarakat penerima bantuan bersama dengan kelompok yang diberi nama HARAPAN 2;
Bahwa jumlah anggota pada KUBE Harapan 2 adalah 10 (sepuluh ) orang dan Saksi adalah sebagai Ketua Kelompok HARAPAN 2;
Bahwa Pendamping Kube Harapan 2 adalah Terdakwa;
Bahwa Saksi atau kelompok Harapan 2 tidak pernah membuat proposal dan daftar kebutuhan kelompok serta tanda tangan yang diperlihatkan oleh jaksa penyidik kepada saksi bukan tanda tangan saksi atau kelompok KUBE Harapan 2. Saksi dan kelompok Harapan 2 tidak tahu siapa yang membuat Proposal pengajuan kepada Dinas Sosial kabuapten Tojo Una-una.
Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2015 di BRI Ampana Unit Tete saksi pernah membuka rekening di BRI Unit Ampana Tete dan yang menyuruh membuka rekening adalah Terdakwa selaku Pendamping KUBE Harapan 2 dimana Saksi diminta tanda tangan oleh Sekretaris KUBE di dalam bank di atas kertas kecil yang saksi tidak tahu isinya apa, Saksi juga tanda tangan lembaran-lembaran yang tidak tahu isinya apa, karena disuruh cepat-cepat tanda tangan oleh Terdakwa;
Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat permohonan pencairan dana ke Dinas Sosial dan tidak pernah melakukan penarikan uang di rekening KUBE Harapan 2;
Bahwa Saksi tidak pernah mencairkan dana kube ataupun melakukan pembelian apapun dari dana bantuan KUBE, hanya saksi terima kambing dari Terdakwa;
Bahwa yang Saksi terima 12 (duabelas) kambing dan yang tersisa adalah 1 (satu) ekor kambing jantan dan 8 (delapan) ekor kambing betina karena 3 (tiga) kambing sudah mati karena cacat mata nya buta dan kambing diberikan sudah dalam kondisi cacat dan belum ada penggantian sampai sekarang terhadap kambing yang mati;
Bahwa Saksi atau kelompok Harapan 2 tidak pernah membuat laporan pertanggung-jawabannya dan Saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan pertanggungjawabannya.
Bahwa keadaan kambing yang kami terima dalam sehat dan pemeliharaan kambing dikelola oleh masing-masing anggota kelompok.
Tanggapan Terdakwa: atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
FATMAWATI A NIPA,
Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP;
Bahwa pada pelaksanaan Bantuan Program P2B Melalui KUBE PKH Tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, Saksi adalah sebagai masyarakat penerima bantuan bersama dengan kelompok yang diberi nama HARAPAN 4;
Bahwa Saksi mengetahui sebagai Ketua KUBE Harapan 4 dari Saksi Sarifa yang diberi tahu oleh Terdakwa bahwa Saksi agar datang ke Bank BRI Unit Tete untuk pembukaan rekening;
Bahwa Pendamping KUBE Harapan 4 adalah Terdakwa;
Bahwa Saksi atau kelompok Harapan 4 tidak pernah membuat proposal dan Daftar kebutuhan kelompok serta tanda tangan yang diperlihatkan oleh jaksa penyidik kepada saksi bukan tanda tangan saksi atau kelompok KUBE Harapan 4. Saksi dan kelompok Harapan 4 tidak tahu siapa yang membuat Proposal pengajuan kepada Dinas Sosial kabuapten Tojo Una-una
Bahwa sekitar bulan September tahun 2015 Saksi diberi tahu oleh Terdakwa melalui Saksi Sarifa untuk pembukaan rekening di Bank BRI Ampana Unit Tete;
Bahwa pada saat pembukaan rekening saksi bertemu dengan ketua Kelompok Kube yang lain dan Terdakwa kemudian Saksi diminta tanda tangan pembukaan rekening, surat perjanjian bermaterai dan slip penarikan kosong sementara buku tabungan ditinggal di Bank BRI Unit Tete, lalu Saksi pulang;
Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat permohonan pencairan dana ke Dinas Sosial dan tidak pernah melakukan penarikan uang di rekening KUBE Harapan 4
Bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan dana kube ataupun pembelian apapun dari dana bantuan KUBE, hanya saksi terima kambing dari Terdakwa serta berapa dana bantuan yang diterima saksi juga tidak tahu
Bahwa Saksi menerima bantuan kambing pada tanggal 14 Oktober 2015 yang diserahkan oleh Terdakwa dengan jumlah 12 (dua belas) ekor kambing yang terdiri dari 10 (sepuluh) ekor kambing betina dan 2 (dua) ekor kambing jantan bahwa kambing diberikan sudah dalam kondisi masih kecil-kecil
Bahwa Saksi atau kelompok Harapan 4 tidak pernah membuat laporan pertanggung-jawabannya dan saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan pertanggungjawabannya.
Bahwa sebelum kami masuk ke Kantor Kejaksaan, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk sisa pembelian kambing.
Tanggapan Terdakwa: atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
MASRIFA LAWANGA,
Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP;
Bahwa pada pelaksanaan Bantuan Program P2B Melalui Kelompok KUBE Program PKH Tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, Saksi adalah sebagai masyarakat penerima bantuan bersama dengan kelompok yang diberi nama HARAPAN 5;
Bahwa pada KUBE HARAPAN 5 saksi menjabat sebagai Ketua, dimana Terdakwa pada awal mulanya datang ke Desa dan mengatakan akan dibuat kelompuk untuk Bantuan Program P2B Melalui KUBE PKH Tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una dan beberapa waktu setelahnya Terdakwa meng-SMS Saksi memberitahu pengurus berupa Ketua dengan Bendahara dengan permintaan untuk pergi ke Bank BRI Ampana Unit Tete keesokan harinya;
Bahwa Saksi, pengurus dan Anggota KUBE HARAPAN 5 tidak pernah membuat proposal tersebut dan selain itu, di dalam proposal tersebut bukan merupakan tandatangan Saksi selaku Ketua KUBE HARAPAN 5, tapi seingat Saksi Terdakwa sempat mengatakan kepada Saksi dan beberapa pengurus KUBE lainnya bahwa memang ada proposal untuk bantuan ini namun karena waktu mendesak untuk dikirim jadi tanda tangan dipalsukan;
Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai fotocopy Proposal KUBE HARAPAN 5 alamat Uemakuni Kecamatan Ampana Tete pada Daftar yang melampirkan daftar kebutuhan KUBE HARAPAN 5 berupa mesin parut kelapa double yang ditandatangani oleh nama Saksi selaku Ketua KUBE HARAPAN 5;
Bahwa seingat Saksi pengurus dan anggota KUBE HARAPAN 5 juga tidak mengetahui dokumen tersebut ada, dan itu bukan dibuat oleh KUBE HARAPAN 5, sehingga bukan Saksi maupun anggota KUBE HARAPAN 5 yang membuat proposal tersebut;
Bahwa pada saat Saksi datang ke bank, Saksi dan semuanya menunggu Terdakwa datang dan setelah Terdakwa datang, Terdakwa menyodorkan 2 (dua) lembar dokumen untuk ditandatangan di atas materai;
Bahwa seingat Saksi dokumen tersebut Saksi yang menandatangani pada saat berada di depan Bank BRI Ampana Unit Tete, Saksi juga mengenali tandatangan Saksi pada fotocopy Surat Pernyataan;
Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari surat perjanjian kerjasama tersebut dikarenakan Saksi tidak sempat lagi membaca.
Bahwa Saksi dan Bendahara KUBE HARAPAN 5 dipanggil masuk ke bank, di dalam bank Saksi dan Bendahara KUBE HARAPAN 5 menandatangani buku rekening di bank;
Bahwa Saksi tidak melakukan apapun dan tidak ada pemberitahuan apapun mengenai bantuan Program P2B Melalui KUBE PKH Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una dan sehabis berurusan ke Bank BRI Ampana Unit Tete, beberapa bulan dari urusan di bank, Saksi lupa hari dan tanggalnya namun tetap pada tahun 2015, Terdakwa bersama dengan beberapa orang datang menggunakan satu mobil truk dengan bantuan kambing, sedangkan mesin parut kelapa dan gilingan beras datang satu minggu setelah bantuan ternak kambing disampaikan dikarenakan pembelian dilakukan di Kota Palu dan waktunya lama dalam pengiriman;
Bahwa keempat dokumen tersebut seingat Saksi dimintakan tandatangan seingat Saksi satu minggu setelah bantuan mesin parut kelapa dan mesin giling beras tersebut diserahkan kepada KUBE HARAPAN, dua dokumen ditandatangan di atas materai dan dua dokumen lainnya tidak, Saksi tidak sempat lagi membaca apa isi dari Surat dimaksud karena pada saat itu dimintakan langsung untuk ditandatangan
Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut walaupun memang ada tandatangan di atas surat tersebut dan Saksi dan KUBE HARAPAN 5 tidak terima bantuan uang sebesar Rp20.000.000,-;
Bahwa setelah menerima 5 (lima) unit dan gilingan tepung sebanyak 5 (lima) buah, Terdakwa tidak pernah meminta Saksi untuk membuat surat laporan apapun sampai dengan sekarang;
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah dan menyampaikan, bahwa ada sisa dana bantuan namun tidak bilang berapa banyak, sisa dana bantuan tersebut dan belum cukup, Terdakwa hanya membawa sebesar Rp4.000.000,- dan meminta untuk dibagikan kepada 8 (delapan) kelompok;
Bahwa Saksi kemudian baru membagikan kepada ketua-ketua kelompok sebesar masing-masing Rp500.000,- pada pagi tadi tanggal 8 Maret 2016 sebelum bertemu dengan Terdakwa untuk sama-sama pergi ke Kantor Kejaksaan;
Bahwa kemudian Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi dan ketua-ketua kelompok lain untuk pergi ke ATM untuk mengambil uang, setelah kembali, Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Saksi di depan teman-teman ketua kelompok sebesar Rp4.500.000,00 dan sampai dengan saat ini uang tersebut masih Saksi pegang.
Tanggapan Terdakwa: atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
NURMIDA ENCU SANYA,
Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang dana bantuan Kementrian Sosial Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan Program P2B Melalui Kelompok KUBE Tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una serta Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menunjuk Saksi sebagai Ketua KUBE Harapan 6, tetapi pada tanggal 20 September 2015, pada siang hari Saksi diberitahu oleh Masrifa bin Lapuk Lawamangu yang diberitahu oleh Terdakwa bahwa akan ada bantuan PKH yang dilakukan secara berkelompok dan telah dikelompokan oleh Terdakwa berdasarkan daftar penerima bantuan PKH sebelumnya;
Bahwa Masrifa bin Lapuk menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi masuk ke dalam daftar penerima bantuan PKH kelompok dan meminta Saksi besoknya pada tanggal 22 September 2015 untuk datang ke Bank BRI bersama Bendahara Saksi yang bernama JARNI untuk mencairkan dana, tetapi 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada tanggal 22 September 2015 Saksi sendiri yang datang ke Bank BRI Unit Tete dan disuruh menanda-tangani slip penarikan Bank BRI dan kertas kosong yang bermaterai oleh Terdakwa, sedangkan Bendahara datang ke BRI Unit Tete nanti pada hari Senin yang tanggalnya saksi sudah lupa;
Bahwa Saksi selaku Ketua KUBE HARAPAN 6 Desa Balanggala tidak pernah membuat dan mengajukan proposal bantuan peternak kambing kepada Dinas Sosial Tojo Una-Una, dan semua tanda tangan yang ada dalam proposal tersebut bukan tanda tangan Saksi melainkan semua tanda tangan saksi yang ada dalam proposal tersebut telah dipalsukan oleh Terdakwa;
Bahwa semua isi dari proposal KUBE HARAPAN 6, yang diperlihatkan kepada Saksi semuanya tidak benar dan Saksi tidak pernah membuat Daftar Kebutuhan Jenis Usaha ternak kambing yang ada dalam proposal tersebut serta seluruh tanda tangan Saksi yang ada dalam proposal tersebut bukan tanda tangan saksi, melainkan telah dipalsukan dan setelah diperiksa oleh Penyidik baru saksi mengetahui bahwa yang membuat proposal tersebut adalah Terdakwa selaku Pendamping KUBE HARAPAN 6, yaitu Terdakwa Drs. Arifin H. Tarima;
Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Kelompok dan tanda tangan dalam surat pernyataan kelompok bukan tandatangan Saksi sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi dan yang membuatnya adalah Terdakwa;
Bahwa Saksi bersama-sama dengan Bendahara yang bernama NURMIA tidak pernah membuat ataupun membuka rekening KUBE Harapan 6 di Bank BRI untuk menampung dana KUBE Harapan 6 dan saksi di beritahu oleh Ketua KUBE Harapan 5 yaitu Sdri MASRIFA BIN LAPUK untuk datang ke Bank BRI pada tanggal 22 September 2015 untuk urusan Dana KUBE lalu saksi berangkat ke Bank BRI pada hari Jumat datang sendirian tanpa di temanin oleh Bendahara karena Bendahara Saksi tidak bisa datang;
Bahwa setelah di Bank BRI, saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa Bendahara Saksi tidak bisa datang dan Saksi tidak tahu alamatnya yang sesuai dengan proposal tersebut, lalu Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa susunan kepengurusan KUBE Harapan 6 bisa diganti kepengurusannya;
Bahwa kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk tandatangan pembukaan rekening kosong dan kertas kosong bermaterai lalu susunan pengurus KUBE Harapan 6 akan diganti sendiri oleh Terdakwa, setelah itu Saksi tidak datang kembali ke Bank BRI dan kemudian hari Senin Bendahara Saksi sendiri yang bernama NURMIA datang ke Bank BRI untuk menandatangani pembukaan rekening kosong dan kertas kosong bermaterai di Bank BRI tersebut atas perintah Terdakwa selaku Pendamping;
Bahwa Saksi atau Kelompok Kube Harapan 6 tidak pernah melakukan penarikan dana dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang Kelompok Harapan 6.
Bahwa Saksi atau Kelompok Kube Harapan 6 tidak pernah membelanjakan dana KUBE, Saksi atau Kelompok menerima bantuan Kube berupa kambing sekitar bulan Oktober 2015 dalam kebutuhan 14 (empat belas) ekor kambing, sedangkan kambing yang kami terima 12 (dua belas) ekor;
Bahwa Terdakwa mengatakan akan membeli sisa 2 (dua) ekor kambing, kambing tersebut diserahkan oleh orang yang disuruh Terdakwa, diantar ke kandang kambing masing-masing Kube pada sore hari, namun pada saat penyerahan bantuan ternak kambing tersebut tidak ada tanda terima bantuan;
Bahwa harga kambing tidak sesuai dengan kebutuhan kambing, keadaan harga kambing yang Kelompok terima sekitar kambing jantan 2 (dua) ekor Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan kambing betina 10 (sepuluh) ekor yang menurut masyararakat harga kambing yang kecil sekitar harga Rp800.000 (delapan ratus ribu) rupiah.
Bahwa seingat Saksi bantuan ternak kambing diterima pada tanggal 14 Oktober 2015 yang diantar oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak meminta Saksi untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang;
Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerjasama pendamping Kube tentang penyediaan penyedia penyalur, namun setelah diperlihatkan, bahwa saksi pernah menandatangani bermaterai pada waktu tanda tangan tidak ada isi perjanjiannya.
Bahwa Saksi tidak pernah menunjuk minta kerjasama atas pendamping untuk penyedia jasa pengadaan barang sesuai kebutuhan dan rencana anggaran biaya.
Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016, Saksi dikasih uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi: “bu Nurmida ini ada uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisa kelebihan uang kambing yang selama ini Terdakwa pakai untuk kebutuhan Terdakwa sendiri.
Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengakuinya.
NURLIN S. LAMBU,
Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP;
Bahwa pada pelaksanaan Bantuan Program P2B Melalui Kelompok KUBE Program PKH Tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, Saksi adalah sebagai masyarakat penerima bantuan bersama dengan kelompok yang diberi nama KUBE Harapan 7.
Bahwa melalui catatan pada kertas yang diperlihatkan kepada saksi dan mengatakan Saksi sebagai Ketua KUBE Harapan 7, kemudian Saksi diberikan catatan itu yang isinya pengurus dan anggota KUBE Harapan 7 dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa KUBE Harapan 7 menerima bantuan kambing;
Bahwa Saksi atau KUBE Harapan 7 tidak pernah membuat proposal, dan tidak pernah bertandatangan di proposal, Saksi dan KUBE Harapan 7 tidak tahu siapa yang membuat proposal pengajuan kepada Dinas Sosial Kabuapten Tojo Una-una;
Bahwa Saksi lupa waktunya tapi tahun 2015 saksi di panggil Terdakwa ke Bank BRI Ampana Unit Tete dimana Saksi menandatangani pembukaan rekening, slip kosong serta Surat Perjanjian Bermaterai dan buku rekening saksi tidak Saksi bawa pulang, saksi naik taksi bersama teman ke Bank BRI dan ongkosnya di bayar sendiri;
Bahwa Saksi atau kelompok KUBE Harapan 7 tidak pernah melakukan pembelian terhadap dana batuan KUBE tersebut, kami hanya menerima bantuan KUBE dari pendamping berupa kambing hanya waktunya saksi tidak ingat dan kambing tersebut diantarkan oleh Terdakwa selaku Pendamping;
Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencairan dana Kube;
Bahwa kambing yang Saksi atau kelompok Harapan 7 terima adalah 11 (sebelas) ekor terdiri dari 2 (dua) ekor jantan dan 9 (sembilan) ekor betina, serah terima bantuan tapi saksi tidak melihat jumlah yang diajukan serah terima, saksi hanya disuruh tanda tangan saja oleh Terdakwa;
Bahwa Saksi atau Kelompok Harapan 7 tidak pernah membuat laporan pertanggung-jawabannya dan saksi tidak tahu siapa yang membuat laporan pertanggungjawabannya;
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2016 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi selaku Ketua KUBE Harapan 7 yang disebut bahwa uang tersebut merupakan sisa hasil pembelian kambing;
Tanggapan Terdakwa: Atas ketarangan saksi, terdakwa membenarkannya.
SANTI,
Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP;
Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya Dana Bantuan Program P2B Melalui Kelompok KUBE Tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una dan saksi mengetahuinya ketika datang ke Bank BRI Unit Tete bersama-sama dengan ketua KUBE Harapan 8 untuk penandatanganan buku rekening;
Bahwa Saksi maupun Ketua KUBE sebelumnya tidak pernah membuat proposal bantuan KUBE Harapan 8, adapun tanda tangan yang ada didalam proposal KUBE Harapan 8 bukan tanda tangan Saksi maupun Bendahara KUBE Harapan 8, sementara nama kelompok KUBE Harapan 8 kami tidak pernah mengusulkannya.
Bahwa Saksi menjadi Bendahara Kelompok KUBE Harapan karena ditunjuk oleh Ketua Kelompok kami, Sapina R. Lawanga saat kami akan penandatangan buku rekening di Bank BRI Unit Tete dan Saksi tidak tau penyebab pergantian struktur tersebut.
Bahwa Saksi maupun Ketua KUBE Harapan 8 tidak pernah membuat dan menandatangani daftar kebutuhan jenis usaha ternak kambing.
Bahwa Saksi maupun ketua kube Harapan 8 tidak pernah membuat dan menandatangani pernyataan kelompok yang isinya dibentuk berdasarkan musyawarah dan rapat dan kami juga tidak pernah mengadakan rapat sebelumnya.
Bahwa setelah Ketua kami mendapat informasi dari Terdakwa, maka Saksi bersama-sama dengan Ketua Kelompok Kube Harapan 8 pergi ke Bank BRI Unit Tete yang waktunya Saksi sudah lupa untuk keperluan penandatanganan buku rekening beserta dengan tanda slip penarikan kosong dan saat penandatanganan buku rekening Saksi didampingi oleh Terdakwa;
Bahwa selaku Bendahara, Saksi maupun Ketua KUBE sama sekali tidak pernah mencairkan atau menarik Dana KUBE dari Rekening KUBE di Bank BRI unit TETE;
Bahwa Kelompok KUBE Harapan 8 menerima bantuan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing jantan dan 8 (delapan) ekor kambing betina dan pada saat diserahkan, beberapa kambing itu dalam kondisi sakit dan kurus-kurus, Saksi perkirakan harga kambing tersebut untuk betina berkisar antara Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga perekornya sedang kambing jantang sekitar Rp800.000,- (delapan ratus ribu) per ekor dan pada saat bantuan kami terima kami tidak pernah menandatangani Berita Acara Penyerahan Bantuan Ternak Kambing;
Bahwa setelah batuan Saksi terima, Saksi tidak pernah membuat ataupun menandatangani berita acara yang dimaksud dan bukan Saksi yang menandatangani dalam berita acara yang diperlihatkan ke Saksi;
Bahwa jumlah bantuan yang ada dalam berita acara yang diperlihatkan kepada Saksi tidak sesuai dengan yang kelompok peroleh;
Bahwa saat menuju ke Kantor Kejaksaan untuk diperiksa, diperjalanan Terdakwa melalui Ibu Kaur Desa, MASRIFA, memberikan uang kepada masing-masing Kelompok KUBE sebesar Rp500.000,- sebagai sisa dari pembelian kambing dan disampaikan pula apabila ditanya sama pemeriksa di Kejaksaan disampaikan kalau uang itu kami terima hari Sabtu sebelum pemeriksaan ini dilakukan yakni tanggal 5 Maret 2016.
Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
SUPARNI,
Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP;
Bahwa saksi maupun ketua KUBE sebelumnya tidak pernah membuat Proposal bantuan KUBE Harapan 9 adapun tanda tangan yang ada didalam proposal KUBE Harapan 9 bukan tanda tangan saksi maupun Ketua KUBE Harapan 9. Sementara nama kelompok KUBE Harapan 9 kami tidak pernah mengusulkannya.
Bahwa saksi maupun Ketua KUBE Harapan 9 tidak pernah membuat dan menandatangani daftar kebutuhan jenis usaha ternak kambing dalam daftar kebutuhan kelompok KUBE Harapan 9 dan juga kami pun tidak pernah ada musywarah unutk menentukan jenis bantuan.
Bahwa saksi selaku Bendahara Kube Harapan 9 Desa Balangala bersama-sama dengan ketua Kube Harapan 9 Desa Balangala tidak pernah membuat dan menandatangani pernyataan kelompok yang isinya dibentuk berdasarkan musyawarah dan rapat dan kami juga tidak pernah mengadakan rapat sebelumnya.
Bahwa setelah mendapat informasi dari ibu Kaur Desa Uemakuni, saksi bersama-sama dengan ketua-ketua kelompok Kube lainnya ke bank BRI Unit Tete untuk keperluan penandatanganan Buku rekening beserta dengan tanda slip penarikan kosong. Saat penandatanganan buku rekening kami (semua ketua dan bandahara kelompok Kube) didampingi oleh Terdakwa selaku Pendamping;
Bahwa saksi pernah menandatangani surat saat penandatangan buku rekening di Bank BRI Unit Tete tapi saksi tidak tau surat apa yang di tandatangani karna kami menandatangani kertas yang isinya Cuma materai dan nama selaku ketua kelompok KUBE Harapan 9 sementara itu isi dari surat yang menyatakan perjanjian kerjasama dengan pendamping KUBE PKH tentang penyedia penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE sama sekali tidak ada.
Bahwa selaku bendahara KUBE sama sekali tidak pernah mencairkan atau menarik dana KUBE dari Rekening KUBE di Bank BRI.
Bahwa kelompok KUBE Harapan 9 menerima bantuan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing jantan dan 9 (sembilan) ekor kambing betina. pada saat diserahkan beberapa kambing itu dalam kondisi sakit dan kurus-kurus, kami perkirakan harga kambing tersebut untuk betina berkisar antara Rp500.000,- (lima ratus ribu) hingga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu) Perekornya sedang kambing jantang sekitar Rp800.000,- (delapan ratus ribu) per ekor dan Pada saat bantuan kami terima kami tidak pernah menandatangani Berita Acara Penyerahan Bantuan Ternak Kambing;
Bahwa Setelah batuan di terima, sepengetahuan saksi, kami tidak pernah membuat ataupun menandatangani berita acara yang dimaksud dan bukan saksi yang menandatangani dalam berita acara yang diperlihatkan ke saksi. Jumlah bantuan yang ada dalam berita acara yang diperlihatkan kepada saksi tidak sesuai dengan yang kelompok kami peroleh;
Bahwa saat menuju kekantor kejaksaan untuk periksa, diperjalanan pak arifin melalui ibu Kaur desa (MASRIFA) memberikan uang kepada masing-masing kelompok KUBE sebesar Rp500.000,- sebagai sisa dari pembelian kambing dan disampaikan pula apabila ditanya sama pemeriksa dikejaksaan disampaikan kalau uang itu kami terima hari sabtu sebelum pemeriksaan ini dilakukan yakni tanggal 05 Maret 2016.
Tanggapan Terdakwa: atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
AMALIA MANSUR,
Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP;
Bahwa pada pelaksanaan Bantuan Program P2B Melalui Kelompok KUBE PKH Tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una, Saksi sebagai masyarakat penerima bantuan bersama dengan kelompok yang diberi nama TETE JAYA;
Bahwa pada KUBE TETE JAYA awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon mengatakan Penerima PKH akan mendapat bantuan kembali dalam bentuk kelompok dan bantuannya berupa ternak kambing. Setelah dikabari, Saksi langsung diminta datang sendiri ke rumah Terdakwa dengan membawa, Kartu Kuning BLSM bersama dengan milik anggota-anggota lain sebanyak total tujuh orang anggota. Pada saat dihubungi itu Saksi juga disampaikan bahwa Saksi selaku Ketua KUBE TETE JAYA.
Bahwa Saksi tidak mengetahui membuat surat daftar kebutuhan KUBE TETE JAYA, Saksi hanya pernah diberitahu oleh Terdakwa akan dibuatkan proposal untuk program bantuan, pada waktu itu Terdakwa mengatakan pembuatan proposal sudah dalam keadaan mendesak sehingga Terdakwa sudah tidak sempat datang ke Desa Tete B;
Bahwa Saksi suda lupa hari dan tanggalnya namun masih tetap pada tahun 2015 Saksi diberitahu oleh Terdakwa beberapa minggu setelah datang ke rumah Terdakwa setelah Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk mendaftar bantuan Saksi diminta oleh Terdakwa untuk pergi ke bank untuk buka rekening.
Bahwa pada saat tiba di bank, Saksi sempat menunggu Terdakwa, setelah Terdakwa datang Saksi langsung diminta untuk masuk ke dalam bank.
Bahwa seingat Saksi dokumen tersebut Saksi yang menandatangani sebelum Saksi pergi ke bank ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Terdakwa sempat menerangkan kepada Saksi bahwa Saksi secara langsung melalui surat perjanjian tersebut dan surat pernyataan memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk mengelola bantuan;
Bahwa Saksi memang mengetahui isi dari surat perjanjian dan surat pernyataan tersebut karena Terdakwa sempat menerangkan kepada Saksi mengenai isi surat tersebut, namun surat tersebut bukan Saksi yang membuat;
Bahwa dalam fotocopy surat tersebut memang termuat tandatangan Saksi, dan Saksi mengetahui apa isi surat tersebut karena Saksi sempat membaca isi surat tersebut selain itu Terdakwa juga sempat menerangkan kepada Saksi.
Bahwa Saksi langsung masuk ke dalam bank, di dalam bank Saksi diminta untuk menandatangani buku rekening dan kertas slip dari bank, namun pada saat itu Saksi hanya sendiri bertandatangan dikarenakan Bendahara Tete Jaya tidak datang;
Bahwa setelah berusan di bank, Terdakwa sempat menyampaikan bahwa Saksi diminta menunggu sampai bantuannya datang ke desa. setelah kira-kira satu bulan setelah pergi ke bank, bantuan berupa ternak kambing awalnya sejumlah 9 (sembilan) ekor, namun mati satu ekor diganti oleh Terdakwa satu ekor lagi, sampai sekarang sudah ada dua ekor kambing lagi mati;
Bahwa fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, fotocopy Berita Acara Serah Terima Bantuan, fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Anggota KUBE Tete Jaya dalam pemanfaatan Dana Bantuan Tunai, dan fotocopy Berita Acara Serah Terima Bantuan itu baru ditandatangani oleh Saksi setelah satu sampai dua minggu penyerahan bantuan ternak kambing, sewaktu itu ditandatangani oleh Saksi dirumah Saksi karena Terdakwa menyerahkan surat tersebut di rumah Saksi;
Bahwa Saksi sudah mengetahui dana yang akan Saksi terima adalah sebesar Rp14.000.000,- namun Saksi tidak pernah melihat uang sebesar Rp14.000.000 tersebut dan Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa perihal besaran dana tersebut karena Saksi sudah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengelola bantuan KUBE TETE JAYA.
Bahwa tandatangan dalam surat tersebut memang tandatangan Saksi dan bantuan berupa 8 (delapan) ekor kambing betina dan 2 (dua) ekor kambing jantan serta 1 kg (satu kilogram tali) benar telah saksi terima.
Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ada sisa dana bantuan sebesar Rp1.000.000,- lewat telepon, kemudian Saksi diminta datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang tersebut, dan uang tersebut masih ada pada Saksi.
Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.
AGUS SALIM KANDUPI, S.Sos,
Bahwa pada pelaksanaan Bantuan Program P2B Melalui Kelompok KUBE Program PKH Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una saksi sebagai Selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una.
Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una adalah Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor 821.23/021/BKD-B.TU/2014 tanggal 23 Mei 2014 dan Saksi menjabat sejak tanggal 23 Mei 2014;
Bahwa Dinas Sosial tidak menunjuk Saksi sebagai Pejabat Penanggungjawab Pelaksana KUBE dan sepengetahuan Saksi Dinas Sosial tidak membuat surat penunjukkan dimaksud.
Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una tidak mengeluarkan surat penunjukkan dimaksud;
Bahwa dasar pelaksanaan Bantuan Program P2B Melalui Kelompok KUBE Program PKH Tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una adalah Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/ KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis KUBE;
Bahwa menurut Saksi, tugas dan tanggungjawab pihak Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una dalam pelaksanaan Bantuan Program P2B Melalui Kelompok KUBE Program PKH Tahun 2015 adalah sebagaimana yang diuraikan dalam Petunjuk Teknis KUBE tersebut;
Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una telah membuat Surat Pernyataan Nomor 460/503/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang berisi tentang pernyataan pemerintah Kabupaten Tojo Una Una menyatakan bersedia menerima program Penanggulangan Kemiskinan melalui KUBE sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI serta Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Nomor 460/504/ Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 mengenai pernyataan Saksi Drs Badrun Bungasawa yang menyatakan bertanggungjawab secara penuh.
Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una tidak melaksanakan sosialisasi pelaksanaan bantuan KUBE ke calon penerima manfaat karena Dinas Sosial tidak memiliki dana untuk melakukan sosialisasi, dana sosialisasi harus diusulkan dari Kepala Dinas kepada Bupati dan sampai dengan saat ini tidak ada dana tersebut turun ke Dinas Sosial.
Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una tidak membuat keputusan menunjuk Pejabat Penanggungjawab Pelaksana KUBE tingkat Kabupaten, Saksi tidak mengetahui mengapa?, yakni, karena ini adalah kapasitas dari Kepala Dinas Sosial untuk menunjuk pejabat pelaksana.
Bahwa berdasarkan lampiran 4 Petunjuk Teknis Kelompok KUBE, Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una Nomor 460/508/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 dan meminta masing-masing Pendamping KUBE membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak kesediaan menjadi Pendamping KUBE PKH.
Bahwa para Pendamping KUBE yang diusulkan tidak lagi dilakukan penyeleksian dikarenakan sebelumnya para pendamping KUBE adalah Pendamping PKH berdasarkan Petunjuk Teknis KUBE hal. 18.
Bahwa Penjajakan lokasi penerima bantuan KUBE tidak dilakukan karena KSM sudah jelas terdata jadi menurut pihak Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una tidak perlu lagi melakukan penjajakan lokasi bantuan KUBE.
Bahwa usulan proposal dalam pelaksanaan PKH KUBE tidak diajukan oleh kelompok KUBE penerima bantuan dengan didampingi pendamping, namun proposal dibuatkan oleh Dinas Sosial dengan membuat format proposal dan pendamping mengisi daftar nama-nama kelompok serta jenis kebutuhan yang dipilih, sedangkan rincian daftar kebutuhan diisikan oleh pihak Dinas Sosial sendiri, pelaksanaan verifikasi pun tidak dilakukan Dinas Sosial, yang melakukan verifikasi dan validasi akhirnya adalah dari Kementerian Sosial.
Bahwa Dinas Sosial tidak mengajukan hasil rekapitulasi usulan KUBE dikarenakan Dinas Sosial sendiri tidak memverifikasi proposal usulan KUBE. Pada saat itu Dinas Sosial langsung menerima yang sudah dibuat dan langsung dibawa oleh Saksi SAM MOINTI ke Jakarta ke Kementerian Sosial RI.
Bahwa tidak ada penetapan calon penerima bantuan KUBE, hanya saja telah terdata seluruh penerima bantuan dari kelompok PKH oleh pendamping yang sudah dibagi kelompok-kelompoknya, nama-nama anggota dan pengurus;
Bahwa Saksi dengan membawa data tersebut bersama-sama dengan Saksi SAM MOINTI datang ke BRI Ampana Unit Tete untuk membuka buku rekening. Awalnya BRI Ampana Unit Tete menolak pembukaan buku rekening karena buku rekening harus dibuka oleh pengurus kelompok. Setelah itu Saksi SAM MOINTI menanyakan ke pihak bank apakah tetap bisa dibukakan buku rekening dan pihak bank menyanggupi untuk membuka buku rekening dan memberikan no rekening dengan syarat specimen belum ditandatangan terlebih dahulu. Setelah mendapatkan no rekening bank, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una mengeluarkan keputusan Kepala Dina Sosial Nomor 460/506/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 perihal Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Melalui KUBE Kabupaten Tojo Una Una TA 2015 dan mengirimkannya ke Kementerian Sosial RI.
Bahwa Dinas Sosial tidak melakukan pemeriksaan dan penelaahan usulan pemanfaatan bantuan KUBE serta RAB sesuai dengan proposal. Mengenai pemberian persetujuan pencairan dana, Kelompok KUBE tidak meminta persetujuan pencairan dana kepada Dinas Sosial melalui surat rekomendasi yang dibuat dan disetujui oleh Kepala Dinas namun Dinas Sosial melalui Surat Rekomendasi Kepala Dinas meminta pihak Bank BRI Ampana Unit Tete untuk melakukan pencairan dana Kelompok Usaha Program Keluarga Harapan Kementerian Sosial
Bahwa Dinas Sosial tidak melakukan supervise terhadap pelaksanaan KUBE dan tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KUBE karena para pendamping PKH KUBE telah membuat Laporan Pelaksanaan PKH KUBE.
Bahwa Dinas Sosial belum melaporkan pelaksanaan kegiatan KUBE dan penggunaan dana operasional yang didukung dokumen dan kuitansi asli kepada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan/Perkotaan pada Kementerian Sosial.
Bahwa awalnya pada bulan Mei 2015 datang pihak dari Kementerian Sosial Sdr NURHAYATI menyampaikan bahwa Kabupaten Tojo Una Una terpilih menjadi daerah penerima bantuan PKH KUBE;
Bahwa Saksi mendapat informasi dari Dinas Sosial Propinsi dan langsung melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Sosial langsung memerintahkan Saksi dan Saksi SAM MOINTI untuk menjemput Saksi NURHAYATI di Palu;
Bahwa bertempat di Hotel Lawaka Ampana dibuat pertemuan antara pihak Kementerian Sosial NURHAYATI, Dinas Sosial Saksi SAM MOINTI dan Saksi serta para pendamping PKH yang sebelumnya telah dihubungi oleh Saksi SAM MOINTI; Saksi NURHAYATI membawa data berupa jumlah KSM yang menjadi calon penerima bantuan KUBE sejumlah 1.313 KSM (Keluarga Sangat Miskin) yang menyatakan KSM tersebut semua berdomisili di Kecamatan Ulubongka, Pendamping PKH di Kec Ulubongka mengkoreksi data 1.313 KSM yang didapat dari Kementerian berubah menjadi 969 KSM dikarenakan Pendamping PKH mengetahui jumlah anggota PKH / KSM yang ada di Kecamatan Ulubongka.
Beberapa hari kemudian diadakan rapat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una, yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una, Saksi dan Saksi SAM MOINTI dan para pendamping. Kepala Dinas pada saat itu memerintahkan kepada pendamping PKH di Kecamatan Ulubongka untuk turun ke desa dan membentuk kelompok dari data KSM tersebut, selain itu Kepala Dinas juga memerintahkan pendamping PKH di Kecamatan Ulubongka untuk memberikan pilihan kepada KSM calon penerima bantuan memilih dua permohonan bantuan yakni antara peternakan dengan alat pertanian. Beberapa hari kemudian pada saat itu juga pendamping yang bertugas di Kecamatan Ulubongka turun ke desa mengelompokkan jumlah data terakhir dan membuat susunan pengurus-pengurus dari tiap kelompok;
Bahwa pada saat para pendamping turun ke desa yaitu pada waktu bulan Mei 2015 dan menanyakan kebutuhan yang diminta oleh kelompok KUBE penerima bantuan langsung dibuatkan proposal sejumlah 108 proposal sesuai dengan jumlah 969 KSM yang terakhir didata.
Bahwa pada bulan Mei 2015 di rumah Saksi SAMSUDIN MOINTI yang membuat proposal pertama mengenai permintaan bantuan bantuan KUBE adalah Saksi bersama dengan Saksi SAM MOINTI bersama dengan semua pendamping, kemudian setelah Saksi membuat proposal Saksi melaporkan proposal kepada Kepala Dinas dan setelah itu Kepala Dinas membuat Surat kepada Menteri Sosial cq. Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Nomor 460 / 137a / Dinsos-DYS / 2015 tanggal 22 Mei 2015. Kemudian Saksi bersmaa dengan Saksi SAM MOINTI berangkat ke Jakarta untuk menyerahkan proposal. Oleh pihak Kementerian Sosial RI proposal tersebut dikoreksi mengenai permintaan kandang pada permohonan bantuan peternakan dan bibit jagung pada permohonan bantuan pertanian. Selain itu proposal juga diminta untuk digenapkan menjadi 1.313 dan Saksi SAM MOINTI memasukkan KSM Kelompok KUBE penerima bantuan dari Kecamatan Ampana Tete menjadi 1.194, namun karena masih belum mencukupi maka ditambah lagi KSM Kelompok KUBE penerima bantuan dari Kecamatan Una Una.
Bahwa sepulang dari Jakarta Saksi kembali ke Ampana kemudian Kepala Dinas memerintahkan Saksi untuk memperbaiki proposal sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Sosial; Saksi bersama dengan Saksi ZULFIKAR dan seluruh pendamping juga turut membantu membuat proposal yang divisi. Setelah diperbaiki, Saksi SAM MOINTI mengantarkan proposal tersebut kembali ke Kementerian Sosial RI.
Bahwa proposal sekitar bulan Mei 2015 di Kantor Dinas Sosial, proposal kedua tetap diperbaiki dari file softcopy yang telah diisi data-datanya oleh pihak Dinas Sosial bersama dengan pendamping, proposal dibuat kembali dari pertama dengan memasukkan data-data ke dalam format blanko kosong yang telah dibuat oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una, data nama-nama anggota kelompok penerima bantuan dan jenis kebutuhan tetap dimasukkan berdasarkan data dari pendamping namun rincian jenis kebutuhan diisi oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una.
Bahwa Buku Rekening dibuat untuk melengkapi data penerima bantuan yang diminta oleh Kementerian Sosial untuk dibuatkan usulan penetapan calon penerima bantuan, pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi SAM MOINTI yang mendatangi bank untuk membuka rekening ke BRI Ampana Unit Tete, namun pihak bank menanggapi pembukaan rekening bank harus ada tandatangan specimen pemilik rekening yaitu ketua dan bendahara dari kelompok penerima bantuan. Setelah ditanggapi oleh pihak bank, Saksi melapor kepada Kepala Dinas bahwa tidak bisa membuka rekening karena tidak ada specimen dari kelompok penerima bantuan, namun Saksi SAM MOINTI mendatangi kembali BRI Ampana Unit Tete dan akhirnya BRI Ampana Unit Tete memperbolehkan pembukaan rekening tanpa adanya specimen ketua dan bendahara kelompok penerima bantuan namun BRI Ampana Unit Tete menahan buku rekening tersebut untuk disimpan oleh pihak bank.
Bahwa dasar penunjukan pendamping sebagai Pendamping KUBE adalah Keputusan Kepala Dinas Sosial Tojo Una Una Nomor 460/508/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai saat ini para pendamping tidak/belum mendapatkan SK Penunjukan sebagai Pendamping PKH KUBE, sepengetahuan Saksi SK Penunjukan sebagai Pendamping PKH KUBE telah diberikan kepada pendamping, namun memang Dinas Sosial tidak memiliki bukti tanda terima bahwa SK telah diterima oleh para pendamping.
Bahwa Surat Keputusan tersebut dibuat sebagaimana dalam lampiran 4 Petunjuk Teknis KUBE, sehingga para pendamping akan mendapatkan honor dari program Bantuan Program P2B Melalui KUBE Program PKH Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una dari kementerian Sosial yang besarannya Saksi tidak ketahui.
Bahwa Dinas Sosial tidak menganggarkan pembayaran tambahan kepada para pendamping terkait Bantuan Program P2B Melalui Kelompok KUBE Program PKH Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una.
Bahwa sepengetahuan Saksi, pendamping yang menerima dana dari pihak lain antara lain Saksi RUSTAM, Saksi FIKRI, dan Saksi KURNIADY, pendamping lainnya antara lain Saksi ISMI, Saksi FATMA, Saksi IRMAWATI, Saksi SRI RAHMA, Saksi HADI, Saksi CHARLIN, Saksi MAULIDA, Saksi THALIB, Saksi HASBI mendapatkan pembayaran tambahan dari Saksi UNDU namun Saksi tidak mengetahui berapa besarannya.
Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis KUBE, bahwa syarat-syarat pencairan antara lain: Pengurus kelompok didampingi oleh pendamping menyampaikan surat permohonan rekomendasi pencairan dana yang ditandatangani oleh semua pengurus kelompok (Ketua Sekertaris dan Bendahara) yang diketahui oleh pendamping dengan membawa proposal ke Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una;
Bahwa di dalam surat terdapat tempat untuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una untuk memberikan rekomendasi pencairan dana;
Bahwa dua di antara tiga penandatangan specimen yaitu Ketua, Sekretaris atau Bendahara dapat mencairkan dana pada rekening tabungan kelompok dengan membawa buku tabungan dan RAB yang telah direkomendasi Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una;
Bahwa Bank akan melakukan verifikasi dengan mencocokkan nama pengurus dan anggota kelompok dengan yang tercantum di dalam Surat Keputusan Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaa/Perkotaan;
Bahwa pencairan dana dapat dilakukan beberapa kali sesuai RAB yang diusulkan dalam proposal;
Bahwa saat pencairan dana, Ketua KUBE menandatangani SPTJM dan Berita Acara Serah Terima Bantuan dan seluruh anggota menandatangani surat pernyataan kesanggupan anggota KUBE dalam pemanfaatan dana;
Bahwa Surat Rekomendasi langsung dibuatkan oleh Kepala Dinas Kabupaten Tojo Una Una sebagaimana Surat Nomor 460/608/Dinsos/2015 tanggal 4 September 2015 yang menyatakan Dinas Sosial merekomendasikan untuk pencairan dana Rp2.388.000.000,- kepada Kepala BRI Unit Tete dan tidak dilakukan seperti dalam Petunjuk Teknis KUBE;
Bahwa proses penandatanganan specimen dilakukan pada waktu yang tidak bersamaan namun dalam bulan Agustus 2015, Saksi menhubungi para pendamping dengan menyampaikan agar para pendamping meminta pengurus masing-masing kelompok KUBE PKH datang ke bank untuk menandatangani specimen.
Bahwa Saksi juga berada di bank pada saat semua pengurus kelompok KUBE KUBE PKH mendatangi bank bersama dengan pendamping-pendamping, pengurus kelompok dan Saksi ZULFIKAR dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una.
Bahwa Saksi tidak melakukan apa-apa di bank, Saksi juga membawa Saksi ZULFIKAR tanpa melakukan apa-apa dan Saksi mendatangi bank juga atas dasar inisiatif Saksi sendiri.
Bahwa penandatanganan specimen pada saat itu dilakukan pada bulan Agustus 2015 selama kurang lebih dua minggu;
Bahwa Saksi sempat beberapa hari tidak mendatangi bank namun Saksi memerintahkan Saksi ZULFIKAR untuk datang ke bank. penandatanganan specimen untuk pengurus KUBE PKH di Desa Kasiala dilakukan oleh pihak bank BRI Unit Tete dengan mendatangi desa Kasiala tersebut didampingi oleh Saksi HASBULLAH dan Saksi ZULFIKAR.
Bahwa Saksi tidak pernah meminta slip penarikan dana KUBE ikut ditandatangani oleh pengurus kelompok KUBE karena Saksi tidak mengetahui mengenai adanya slip penarikan yang ikut ditandatangani oleh pengurus kelompok KUBE Saksi hanya mengetahui pengurus kelompok KUBE hanya menandatangani specimen buku rekening saja pada saat diminta untuk datang ke bank
Bahwa pada saat di bank ketua-ketua kelompok KUBE PKH juga ada menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara ketua kelompok KUBE PKH dengan pendamping.
Bahwa SPK tersebut yang Saksi liat ditandatangani oleh ketua-ketua Kelompok KUBE PKH yang diserahkan oleh masing-masing pendamping.
Bahwa format Surat Perjanjian Kerjasama antara KUBE dan fotocopy Surat Pernyataan antara KUBE dengan Pendamping KUBE dibuat oleh Saksi dan kemudian Saksi serahkan kepada msing-masing pendamping untuk mengisi data nama-nama dan keterangan sebagaimana dalam surat tersebut;
Bahwa awalnya pada bulan Juni 2015 diadakan rapat pertemuan di Kantor Dinas Sosial di ruang rapat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una yang membahas Surat Perjanjian Kerjasama yaitu fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2015 yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una, Saksi, Saksi SAM MOINTI dan para pendamping;
Bahwa SPK tersebut menyatakan bahwa ketua-ketua kelompok KUBE PKH mengadakan perjanjian dengan masing-masing pendamping untuk menunjuk pendamping sebagai mitra dalam Pengadaan Bantuan KUBE PKH yaitu ketua-ketua kelompok KUBE PKH menyatakan akan menyediakan dan menyalurkan Dana Bantuan Kelompok Usaha Bersama PKH sebagai penerima bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan sebagai biaya pengadaan barang kebutuhan kelompok penerima bantuan dan mencairkan dana bantuan tersebut dan membayarkannya kepada masing-masing pendamping;
Bahwa format awal SPK tersebut Saksi yang membuatkan atas perintah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una dengan mencontoh format dari Saksi SANDIR selaku Kepala Seksi Bantuan Sosial yang telah memiliki format SPK sebelumnya;
Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi ZULFIKAR untuk menambahkan klausul pada format SPK tersebut dan membuat blanko SPK yang kemudian Saksi serahkan kepada para pendamping untuk diisi dengan datanya masing-masing
Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud diperlukannya tandatangan mengetahui Kepala Desa Setempat dalam SPK tersebut karena Saksi hanya diperintahkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una.
Bahwa memang pembuatan SPK tersebut tidak diatur dalam Petunjuk Teknis KUBE dan maksud dibuatkannya SPK tersebut oleh Kepala Dinas Kabupaten Tojo Una Una adalah agar pencairan dana bantuan KUBE tidak diuangkan tetapi diberikan dalam bentuk barang.
Bahwa para Pendamping hampir semua bersedia memenuhi permintaan SPK tersebut dengan meminta semua tandatangan ketua-ketua kelompok KUBE dengan para pendamping namun ada beberapa pendamping yang keberatan pada SPK diantaranya Saksi CHARLIN dan Saksi ISMI, Saksi sempat menerima pengaduan tersebut namun Saksi menyampaikan bahwa sebaiknya mereka mengadukan langsung kepada Kepala Dinas Kabupaten Tojo Una Una;
Bahwa salah satu alasan pendamping untuk menandatangani SPK adalah karena dalam SPK tersebut tidak ada pihak Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una yang berperan dalam SPK tersebut, sehingga para pendamping merasa akan dikambinghitamkan dalam program dalam pelaksanaan Bantuan Program P2B Melalui KUBE PKH Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una;
Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Tojo Una Una mengetahui dan langsung memerintahkan untuk diadakan rapat kembali antara pihak Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una dan para pendamping.
Bahwa rapat diadakan di ruang Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una pada bulan Juni 2015 yang dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una, Saksi sendiri dan semua pendamping. Dalam rapat Kepala Dinas menyampaikan bila pendamping tidak mau menandatangani SPK maka mereka akan diberhentikan.
Bahwa pada saat rapat di Kantor Dinas Sosial Tojo Una Una pada bulan Juni 2015 mengenai rapat pembahasan SPK pada saat itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una mengatakan bahwa SPK tersebut adalah arahan dari Kepolisian dan Kejaksaan dan pada saat hearing di DPRD Kabupaten Tojo Una Una, Saksi CHARLIN menyampaikan bahwa Kepala Dinas Sosial pernah mengatakan pendamping tidak perlu kuatir karena SPK tersebut sudah arahan dari Kepolisian dan Kejaksaan.
Bahwa Saksi dan pak Samsudin Mointi bersama-sama membantu pengurusan pembukaan rekening untuk KUBE, sekitar awal bulan Mei dan awal bulan Juni 2015 saksi dan pak Samsudin Mointi ke BRI unit Tete untuk membuka Rekening KUBE, namun pihak bank BRI tidak memperbolehkan karena pembukaan rekening harus dilakukan oleh Ketua dan Bendahara masing-masing KUBE, setelah itu pak Samsudin Mointi datang ke BRI Unit Tete untuk konfirmasi terkait pembukaan rekening, dan BRI menyampaikan bahwa pembukaan Rekening dapat dilakukan terlebih dahulu, namun untuk specimen dan tanda tangan harus tetap Ketua dan Bendahara KUBE, namun bisa menyusul;
Bahwa pada saat pembukaan rekening belum ada foto copy KTP masing-masing pengurus KUBE dan pembukaan rekening didasarkan pada Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan KUBE Kabupaten Tojo Una-una tahun 2015.
Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Perjanjian Kerjasama dengan BRI. Sepengetahuan saksi yang membuat Surat Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Pak Samsudin Mointi dan yang memerintahkan pembuatan SPK dengan BRI adalah Pak Kadis, agar dapat dibukakkan rekening oleh BRI Unit Tete.
Bahwa sebenarnya dalam Juknis tidak ada ketentuan tersebut namun karena ada SPK tentang penunjukan Pendamping sebagai mitra KUBE untuk menyediakan barang bantuan maka menurut saksi, pendamping dapat menerimakan dana KUBE di Bank untuk dibelanjakan barang kebutuhan BUKE;
Bahwa pada saat penerimaan dana di bank oleh pendamping, slip penarikan juga sudah ditandatangani oleh pengurus masing-masing KUBE ketika penandatanganan spesimen di Bank, sehingga pendamping hanya menerima dana KUBE tanpa menandatangani dokumen apapun di Bank.
Bahwa karena ada SPK tentang penunjukan Pendamping sebagai mitra KUBE untuk menyediakan barang bantuan maka menurut saksi, pendamping dapat menerimakan dana KUBE di Bank untuk dibelanjakan barang kebutuhan Kube atas perintah Kadis Sosial.
Bahwa tidak ada dasar ketentuan bahwa KUBE tidak menerima uang tetapi dalam bentuk barang dan hal ini merupakan kebijakan dari Saksi Badrun Bungasawa.
Bahwa format softcopy dibuat oleh saksi atas intruksi Saksi Badrun Bungasawa dan format Surat Pernyataan satu File dengan SPK penunjukan pendamping sebagai mitra pengadaan KUBE, sebelum diserahkan ke pendamping, kedua format tersebut saksi perlihatkan ke Pak Kadis dan beliau menyetujuinya, kemudian saksi menyerahkan formal tersebut kepada para pendamping untuk disesuaikan dengan kelompok yang mereka dampingi.
Bahwa dasar pertimbangan pengelolaan dana KUBE pengadaan hewan ternak dan sarana diserahkan kepada Pendamping KUBE Saksi Hasbi dan Terdakwa berbeda dengan pendamping lainya, hal tersebut adalah kebijakan Saksi Drs. Badrun Bungasawa dan saksi tidak mengetahuinya.
Bahwa berdasarkan kebijakan Pak Kadis bahwa untuk 3 pendamping diserahkan kepada saksi untuk pengelolaanya, namun saksi tidak mengelola dana, tetapi saksi mengarahkan pendamping langsung ke Saksi Hendra Gozal untuk pengadaan barang kebutuhan KUBE.
Bahwa Saksi yang memberitahu pendamping bahwa pengadaan yang dilakukan Hendra Gozal telah lengkap dan siap untuk didistribusikan, namun karena pendamping tidak datang untuk mengecek barang, maka saksi berinisiatif untuk mengecek barang bantuan di gudang dan setelah barang lengkap saksi memberitahu pendamping bahwa barang sudah siap didistribusikan, namun saksi tidak ingat barang yang saksi terima dari Saksi Hendra Gozal.
Bahwa cara ia mendrisbusikan barang kepada pendamping yaitu setelah barang lengkap, Saksi menyiapkan kendaraan untuk mendistribusikan barang ke Desa Uematopa, kasiala, dan Tangkibangke, barang didistribusikan oleh para pendamping menggunakan kendaraan (Hilux) yang sudah saksi siapkan untuk penyaluran ke KUBE dan saksi menanggung seluruh biaya untuk mendistribusikan barang bantuan sampai ke KUBE untuk Desa Uematopa pendistribusian barang dilakukan sekali pengantaran, untuk Desa Kasiala dan Tangkibangke sekitar 3 sampai 4 kali pengantaran.
Bahwa Saksi lupa berapa kali mendapatkan uang tersebut dari Saksi Hendra Gozal tetapi jumlah keseluruhan uang yang Saksi terima adalah Rp48.450.000,- melalui Zaenal (Eca), akan tetapi ada penyerahan uang yang Saksi minta langsung kepada Saksi Hendra Gozal, jadi penyerahan uang secara bertahap.
Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Pendamping untuk biaya operasional pendamping sesuai dengan intruksi dari Saksi Badrun Bungasawa, adalah: Saksi Rustam menerima Rp10.000.000,-; Saksi Kurniady menerima Rp9.800.000,-; Saksi Fikri menerima Rp8.800.000,-, semuanya sejumlah Rp28.600.000,-;
Bahwa selain itu sisa uang sebesar Rp19.850.000,- saksi pergunakan untuk biaya transportasi dengan rincian, yaitu: September 2015 menyerahkan uang transportasi PP (Uematopa-Ampana) kepada supir Darman untuk 20 orang pengurus KUBE untuk penandatanganan spesimen di BRI Unit Tete sebesar Rp5.000.000,-; September 2015 menyerahkan uang untuk akomodasi selama di Ampana berupa biaya makan 20 orangpengurus KUBE sebesar Rp3.200.000,-; September 2015 menyerahkan uang kepada supir Darman untuuk distribusi barang dari Hendra Gozal ke Desa Uematopa sebesar Rp4.000.000,- dengan menggunakan 2 mobil Hylux; menyerahkan uang kepada supir Ofer untuk distribusi barang dari Hendra Gozal ke Desa Paranonge dan Takibangke sebesar Rp2.000.000,- dengan menggunakan mobil Hylux;
Bahwa biaya distribusi dari Desa Paranonge ke Desa Kasiala dengan menggunakan perahu katinting sebesar Rp3.134.200,- yaitu 1.791 kg x Rp1.750,00 per kg;
Bahwa ada juga pengeluaran yang tidak ada kwitansi dengan rincian, yaitu: Saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,- kepada Sulfikar untuk biaya akomodasi pembukaan rekening di Desa Kasiala dan Linte.
Bahwa biaya yang diserahkan kepada pendamping Rustam sebesar Rp750.000,- untuk memberitahu pengurus KUBE di Desa Kasiala, Linte dan Takibangke agar berkumpul pada hari yang ditentukan karena pihak BRI akan ke Desa dalam rangka pembukaan rekening.
Bahwa saksi menyerahkan kepada pendamping Rustam biaya transportasi untuk distribusi barang dari Desa Paranonge ke desa Kasiala dengan menggunakan perahu kalinting sebesar Rp3.134.200,-biaya tersebut diluar biaya operasional yang saksi serahkan untuk Pak Rustam sebesar Rp10.000.000,-;
Bahwa terhadap penerimaan uang dari Hendra Gosal dan penyerahan uang kepada para Pendamping Kube sebagaimana keterangan Saksi tersebut adalah tidak dibenarkan, karena berdasarkan Juklak dan Junis apabila ada sisa uang dana Kube harus dimasukkan ke dalam rekening Kube, hal ini saksi lakukan karena atas perintah Kepala Dinas. Sehingga saksi sekarang menyesal atas perbuatan saksi tersebut dan saksi mengaku salah.
Bahwa tidak benar saksi mengatakan kepada Saksi Arifin agar para pendamping Kube yang sudah menerima uang operasional dari Undu Bungasawa maupun dari Saksi agar sedikit menyisihkan uang untuk Saksi. Saksi pernah menerima pemberian dari pendamping Kube yaitu: Fikri Rp1.000.000,-; untuk Sakti Fatma, saksi sudah tidak ingat lagi jumlanya akan tetapi sekitar Rp1.000.000,- yang diberikan dalam amplop dan uang tersebut adalah untuk operasional Saksi.
Tanggapan Terdakwa: terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
Drs. BADRUN BUNGASAWA,
Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor 821.22/044/BKD-B.TU/2014 tanggal 03 September 2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor 821.22/022/BKD-B.TU/2015 tanggal 18 Agustus 2015 ia diangkat kembali menjadi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una.
Bahwa bantuan dari pemerintah pusat yang sasara utamanya adalah penerima program PKH yang berbentuk bantuan kelompok usaha ekonomi produktif dengan sasaran Keluarga Sangat Miskin agar masyarakat sangat miskin menjadi keluarga mandiri secara ekonomi.
Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una sebagai pengelola bantuan yang diturunkan oleh Kementerian Sosial yang didelegasikan kewenangan tugas Kementerian tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una mempunyai tugas kewenangan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis KUBE tersebut;
Bahwa pihak Kementerian secara lisan telah menyampaikan kepada seluruh Dinas Sosial se-Indonesia perihal akan adanya Bantuan Program P2B Melalui Kelompok KUBE Program PKH Tahun 2015 Dinas Sosial Tojo Una-Una, kemudian pada bulan Mei 2015 utusan Kementerian Sosial datang ke Kabupaten Tojo Una Una untuk melakukan verifikasi data calon penerima KUBE dan kemudian Dinas Sosial menanggapi untuk melakukan pengelompokkan masyarakat penerima bantuan ke dalam kelompok-kelompok;
Bahwa pemilihan bantuan antara pertanian dan peternakan yang dipilih oleh KUBE adalah dari mereka sendiri yang memilih bukan dari pilihan yang ditentuakan oleh Dinas Sosial.
Bahwa Saksi tidak mengikuti rapat tersebut dan Saksi sudah tidak ingat mengenai rapat yang diadakan di Kantor Dinas Sosial, mengenai pilihan bantuan yang diarahkan kepada masyarakat penerima bantuan, kemungkinan itu adalah Saksi SYAMSUDIN MOINTI atau Saksi AGUS SALIM yang mengadakan rapat tersebut;
Bahwa yang Saksi ketahui Proposal dibuat oleh pendamping dan Saksi SYAMSUDIN MOINTI dan Saksi AGUS SALIM;
Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi terima dari Saksi SYAMSUDIN MOINTI dan Saksi AGUS SALIM, jenis item bantuan bidang pertanian yang dimasukan dalam proposal yang terdiri dari mesin paras, mesin semprot dan racun rumput adalah berdasarkan permintaan masyarakat penerima bantuan sendiri;
Bahwa pada saat pencairan dana KUBE Saksi SYAMSUDIN MOINTI dan Saksi AGUS SALIM menghubungi Saksi mengenai pencairan dan Saksi membuatkan surat rekomendasi kepada BRI Unit Tete untuk segera melaksanakan pencairan dana KUBE, sepengetahuan Saksi dana tersebut harus dicairkan sendiri oleh kelompok KUBE;
Bahwa setelah dilakukan pencairan baru Saksi mengetahui pencairan dana KUBE dilakukan oleh Pendamping, sepengetahuan ia Pendamping mencairkan dana tersebut tidak terkait dengan adanya surat perjanjian antara Pendamping dengan kelompok KUBE yang menyatakan Pendamping telah ditunjuk sebagai mitra anggota kelompok, sehingga Pendamping bisa mencairkan dana tanpa dilakukan oleh pengurus kelompok;
Bahwa beberapa pendamping yaitu sebanyak 8 pendamping menyerahkan dana pencairan KUBE kepada Saksi UNDU BUNGASAWA;
Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi UNDU pernah menanyakan kepada Saksi mengenai proyek di Dinas Sosial namun Saksi mengatakan sebagai kontraktor Saksi UNDU tidak bisa masuk ke dalam program bantuan KUBE, oleh karena itu Saksi UNDU meminta kepada Saksi HASBI tidak dapat menjadi mitra, selanjutnya sebanyak 8 orang pendamping telah menyetujui menunjuk Saksi UNDU sebagai mitra untuk mengadakan bantuan kelompok KUBE;
Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa hanya 8 orang pendamping yang menunjuk Saksi UNDU sebagai mitra dalam pengadaan bantuan KUBE, dua orang yang Saksi ketahui, yaitu Saksi HASBI dan Terdakwa melaksanakan pengadaan bantuan KUBE sendiri, namun tiga orang lainnya Saksi tidak ketahui bagaimana;
Bahwa dana Bantuan Program P2B Melalui Kelompok KUBE Program PKH Tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una yang berasal dari APBN TA 2015 adalah Rp2.388.000.000,- dengan peruntukan sebagaimana keputusan Direktur Penanggulangan Kemiskinan Nomor 267/DYS-PK/PKPD/KPTS/07/2015 tanggal 15 Juli 2015, yaitu melalui Kelompok KUBE PKH teralokasi 2 Kecamatan yaitu yaitu kecamatan Ulu Bongka dan Ampana Tete 23 Desa, 132 KUBE semuanya untuk Keluarga Sangat Miskin (KSM);
Bahwa dasar pedoman Bantuan Program P2B Melalui Kelompok KUBE PKH Tahun 2015 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis KUBE;
Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis KUBE hal 43 pada bagian jenis usaha yang diperbolehkan oleh KUBE, diterangkan bahwa semua usaha boleh dijalankan, namun sebaiknya dihindari melakukan usaha yang menghasilkan dalam waktu lama dan beresiko tinggi, serta menurut Saksi pemilihan bantuan juga dipertimbangkan mengenai kondisi masing-masing daerah yang akan menerima bantuan;
Bahwa Saksi tidak hanya menandatangani Surat Rekomendasi Nomor 460/608/Dinsos/ 2015 tanggal 4 September 2015 kepada Bank BRI Unit Ampana Tete untuk memberikan rekomendasi pencairan dana sebesar Rp2.388.000.000,- kepada 132 KUBE;
Bahwa masing-masing kelompok usaha bersama membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban pengunaan dana dan laporan tersebut disampaikan ke Dinas Sosisal Kabuapten Tojo Una-una dan Dari Dinas Sosial Tojo Una-una akan meneruskan ke Kementerian Sosial.
Bahwa berdasarkan Petunjuk KUBE, cara pelaporan dan pertanggungjawaban antara lain bahwa setiap kegiatan pencairan dana penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan oleh KUBE dan dilaporkan pendamping kepada Dinas Sosial dengan melampirkan dokumen asli berupa kuitansi penerimaan dan penggunaan dana;
Bahwa Dinas Sosial mengirimkan dokument asli pertanggungjawaban pencairan dan penggunaan dana dilampiri proposal KUBE beserta laporan Pelaksanaan kegiatan secara berkala 6 (enam) Bulan sekali kepada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Kementrian Sosial;
Bahwa seluruh perkembangan usaha KUBE baik berhasil maupun tidak berhasil harus dilaporkan secara berkala (minimal enam bulan sekali) oleh KUBE bersama dengan pendamping kepada Dinas Sosial untuk dapat ditindaklanjuti;
Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi pemanfaatan dana KUBE dan Pelaksanaan tugas pendamping serta kemungkinan penyimpangan yang terjadi, masing-masing pihak membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
Bahwa dana Bantuan Program P2B Melalui Kelompok KUBE PKH Tahun 2015 telah diterima oleh masing-masing kelompok penerima bantuan dan dana tersebut telah dipertanggungjawabkan berdasarkan laporan pertanggungjawaban;
Bahwa pemberian dana operasional tidak diatur dalam Petunjuk Teknis KUBE maupun aturan lainnya dan dana operasional yang diberikan oleh Saksi UNDU kepada beberapa pendamping tersebut Saksi dengar sendiri dari Saksi UNDU diambil dari dana KUBE;
Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah membuat surat rekomendasi pencairan dana ke BRI Unit Tete, Saksi memerintahkan ke Saksi AGUS SALIM untuk memantau pencairan dana. Saksi tidak mengetahui mengapa ternyata pendamping yang mencairkan dana, bukan kelompok penerima dana;
Bahwa setelah mengetaui para pendamping yang mencairkan dana, sesuai kesepakatan beberapa pendamping untuk memberikan dana KUBE tersebut kepada Saksi UNDU sebagai mitra. Saksi tidak memerintahkan pendamping untuk memberikan terlebih dahulu dana KUBE kepada masing-masing kelompok KUBE dan kesepakatan pendamping menyerahkan kepada Saksi UNDUR karena menurut Saksi dana tersebut sudah dicairkan pendamping;
Bahwa Saksi mengetahui mengenai Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan Surat Pernyataan antara ketua kelompok KUBE dengan Pendamping Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Pernyataan tersebut juga merupakan saran dari Dinas dengan maksud untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana KUBE apabila diterima oleh kelompok KUBE;
Bahwa maksud dari SPK sama dan Surat Pernyataan tersebut adalah agar pendamping menjadi mitra KUBE dan para pendamping agar lebih banyak berperan dalam pelaksanaan program KUBE dan untuk menghindari kesalahan peruntukan dana KUBE dan agar tercapainya azas manfaat oleh para penerima bantuan tersebut;
Bahwa tidak ada tujuan dari dibuatkannya SPK dan Surat Pernyataan agar pendamping mencairkan dana KUBE, tujuan dari SPK dan Surat Pernyataan tersebut adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan dana KUBE dan agar tercapainya azas manfaat bantuan sesuai target fungsionalnya;
Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Kadis Sosial Tojo Unauma adalah Surat Keputusan Bupati Tojo Unauna, yaitu: keputusan Bupati Tojo Una Una Nomor 821.221/ 004/BKD-B.TU/2014 tanggal 3 September 2014 dan Nomor 821.221/0022/BKD-B.TU/2015 tanggal 18 Agustus 2015, tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una Una;
Bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dana Kube tahun 2015 pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una adalah Saksi Agus Salim Kandupi selaku Kabid Pemberdayaan pada kantor Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una berdasarkan Surat Tugas yang Saksi buat Nomor 460/669/Dinsos/2015;
Bahwa untuk waktunya Saksi sudah tidak ingat lagi akan tetapi Saksi mendapat laporan dari pihak pendamping dan Saksi Agus Salim Kandupi bahwa untuk penggantian kambing yang mati jangan dilaksanakan dulu.
Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis KUBE bahwa laporan pertanggung jawaban dibuat paling lambat 2 bulan sejak dana diterima di rekening kelompok namun apabila terdapat dana yang belum diamanfatkan agar disimpan dalam kas kelompok dan dilaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten tojo una-una.
Bahwa honor masing masing pendamping Kube adalah Rp800.000,- per bulan, sumber danaya dari Kementrian Sosial dan dananya langsung ditranfer ke rekening masing masing pendamping. Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una tidak ada memberikan honor kepada pendamping Kube karena tidak ada anggarannya.
Bahwa untuk pembuatan Surat Rekomendasi yang membuat adalah Saksi Agus Salim Kandupi selaku Kabid Pemberdayaan sekaligus sebagai Penanggungjawab Teknis Dana KUBE, Saksi tidak mengetahui secara detail aturan pencairan dana Kube, sehingga ketika Saksi disodori surat rekomendasi langsung Saksi tandatangani, meskipun dalam ketentuan harusnya rekomendasi tersebut yang mengajukan adalah Ketua Kube dan diketahui oleh Pendamping.
Bahwa Saksi pernah menyarankan agar para pendamping membuat SPK kepada ketua Kube agar untuk menjaga tidak diganggu oleh LSM atau masyarakat luas dan untuk mengamankan dana Kube serta agar mereka dalam melaksanakan dana pengadaan / pembelian dana Kube ada dasarnya.
Bahwa Saksi menerangkan tidak memerintahkan Saksi AGUS SALIM KANDUPI, S.Sos untuk mencairkan dana KUBE di BRI Unit Tete dan mengarahkan agar dana yang sudah diterima oleh pendamping diantarkan ke rumah Saksi untuk diserahkan kepada UNDU BUNGASAWA;
Bahwa tidak benar apabila Saksi telah menyerahkan Rencana Anggaran Biaya kepadanya bahwa Saksi tidak pernah menyetujui Saksi Undu Bungasawa ikut mengadakan kebutuhan Kube, Saksi hanya mengetahui saja bahwa dia ikut pengadaan kebutuhan dana Kube hal ini berdasarkan keterangan Saksi Hasbi.
Bahwa Saksi pernah meminjam uang dana Kube dari Terdakwa sebesar Rp23.000.000,- untuk keperluan dinas dan sampai sekarang uang tersebut masih ada pada Saksi;
Bahwa Saksi mengetahui ada dipetunjuk teknis bahwa harus menunjuk bank pemerintah sebagai bank penyalur dana bantuan KUBE
Bahwa Saksi yang berinisiatif untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial dengan Bank BRI, sesuai dengan petunjuk teknis yang Saksi ketahui. Tujuanya untuk melaporkan kepada Kementrian Sosial di Jakarta bahwa bank pemerintah yang ditunjuk bersedia untuk mencairkan dan menyalurkan dana bantuan KUBE.
Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menerima dana KUBE adalah pendamping KUBE tanpa Surat Kusasa dari Pengurus KUBE;
Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang diserahkan oleh pendamping ke Saksi Undu karena penyerahan uang tersebut di rumah Saksi;
Bahwa Saksi pernah menanyakan ke pendamping apakah dana KUBE sudah cair kepada pendamping yang datang ke rumah Saksi, sepengetahuan Saksi, ketika pendamping mencairkan Dana KUBE di Bank bersama dengan Pengurus KUBE, lalu kemudian uang tersebut diserahkan ke Saksi Undu, Saksi meminta agar setelah dana cair bisa langsung diserahkan ke Distributor atau penyedia barang kebutuhan KUBE agar tidak dapat disalahgunakan.
Bahwa dasar pertimbangan pengelolaan dana KUBE untuk pengadaan hewan ternak dan sarana Saksi serahkan kepada Terdakwa karena Hasbi dan Terdakwa ingin mengadakan sendiri tanpa dimitrakan ke pihak lain.
Bahwa Saksi mengetahui adanya kerjasama dalam pengadaan kebutuhan KUBE antara Saksi Undu Bungasawa dengan para pendamping, ia tidak mengenal dan tidak mengetahui tentang Saksi Marwan Siraje dan Saksi Hendra Gozal.
Bahwa karena untuk bantuan sosial untuk masyarakat miskin tidak dibebankan pajak dan keuntungan untuk kontraktor karena sasaranya ke Masyarakat sangat miskin, sehingga Saksi menyarankan agar pengadaan barang dilakukan secara swakelola atau dimitrakan kepada pihak ketiga tanpa surat penunjukan resmi dari Dinas Sosial.
Bahwa Saksi dapat memaklumi bahwa sisa dana tersebut dapat menjadi jasa keuntungan untuk Saksi Undu, Saksi Marwan Siraje, Saksi Hendra Gozal, Saksi Hasbi dan Terdakwa karena telah mengelola dana untuk barang kebutuhan KUBE.
Bahwa Saksi meminjam uang dana Kube dari Terdakwa sebesar Rp23.000.000,- yang seharusnya untuk kebutuhan Kube, Saksi akan bertanggungjawab mengembalikannya.
Bahwa Saksi mengakui pernah menerima Dana Operasional KUBE dan RS RTLH dari Saksi ZULFIKAR sebesar Rp25.000.000,- dan mengakui menyerahkan Rp10.000.000,- nya kepada Saksi AGUS SALIM KANDUPI, S.Sos;
Tanggapan Terdakwa: bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi yang mengatakan bahwa permintaan uang sebesar Rp23.000.000,00 sebagai pinjaman karena menurut Terdakwa permintaan uang tersebut bukan sebagai pinjaman.
Tanggapan Saksi atas bantahan Terdakwa: tetap pada keterangannya bahwa pemberian uang sebesar Rp23.000.000,00 tersebut adalah pinjaman yang belum dikembalikan.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. CHARLES PURNAMA, M.Si,
Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam BAP tersebut;
Bahwa ahli mengerti sesuai dengan surat Kepala Kejaksaan Negeri Ampana Nomor B-273/R.2.18/Fd.1/04/2016 perihal Bantuan Penunjukan Ahli yang ditujukan kepada Direktur Penanganan Fakir Miskin Pedesaan;
Bahwa berdasarkan surat dimaksud Saksi ditunjuk sebagai Ahli yang mengetahui Program P2B melalui Kelompok KUBE berdasarkan surat dari Direktur Penanganan Fakir Miskin Pedesaan Nomor 243/PFM/PFMD/04/2016 perihal penunjukan Saksi untuk diperiksa sebagai Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan bantuan Program P2B melalui KUBE tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna dan Saksi bersedia memberikan keterangan dan memberikan data dengan benar sesuai dengan keahlian yang Saksi miliki;
Bahwa yang menjadi dasar bagi saksi untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan selaku ahli pada saat ini adalah surat tugas dari Direktur Penanganan Fakir Miskin Perdesaan.
Bahwa pendidikan formal terahir Saksi adalah pasca sarjana, Master Kesejahteraan Sosial di Universitas Indonesia dengan pekerjaan sebagai Kepala Seksi Bantuan Stimulan pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Kemensos RI.
Bahwa saksi menangani bidang bantuan sosial sejak tahun 2010 sampai sekarang, dan pernah menjadi narasumber dan PPK Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan.
Bahwa dasar hukum pengelolaan KUBE menurut Ahli, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/ 04/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis KUBE; Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah; Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penaggulangan Kemiskinan; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial.
Bahwa yang dimaksud dengan Program KUBE adalah wadah atau tempat himpunan kelompok yang tergolong masyararakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri yang saling beriteraksi antara yang satu dengan yang lain dan tinggal dalam satuan wilayah dan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya menjadi wadah pengembangan usaha bersama.
Bahwa sedangakan tujuan KUBE adalah meningkatan kesejahteraan ekonomi terwujudnya penghidupan yang berkelanjutan dan juga meningkatkan keberfungsian sosial para anggota kelompok dan Tujuan Khusus, yaitu meningkatkan kemampuan anggota dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari; meningkatkan kemampuan anggota dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi khususnya dalam pengeambangan usaha; meningkatkan kemampuan dalam menjalankan peranan sosial dalam masyarakat.
Bahwa jenis-jenis kegiatan Program P2B melalui kelompok KUBE) program keluarga harapan (PKH) tahun 2015 adalah sebagai berikut: Musyawarah anggota; Membuat proposal; Bimbingan teknis; Pendampingan Melaksanakan usaha KUBE yang sudah ditetapkan Iuran Kesejahterahan Sosial (IKS); Membuat laporan Kegiatan usaha KUBE.
Bahwa tugas dan kewenangan Dinas Sosial, diantaranya adalah membuat surat pernyataan menerima program Penaggulangan kemiskinan melalui KUBE dan SPTJM yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kabuapten/kota; melaksanakan sosialisasi pelaksanaan bantuan KUBE ke instansi pemerintah dibawahnya dan calon penerima manfaat; menunjuk satu pejabat Penaggungjawab Pelaksana KUBEtingkat kabuapten/kota; dan seterusnya;
Bahwa tugas dan kewenangan Pendamping adalah membuat surat peryataan tanggung jawab mutlak; melakukan verifakasi data calon penerima manfaat; memfasilitasi calon pembentukan KUBE; memfasilittasai dalam menyusun dan mengajukan proposal; mendampingi pembukaan rekening bank; mendampingi pencairan dan penggunaan oleh KUBE; memfasilitasi kube membuat laporan penggunaan dana; mengajak mengarahkan dan membina KUBE; memberikan informasi dan pengetahuan kepada KUBE; memotifasi KUBE dan anggotanya; menjadi jembatan antara KUBE dan Dinas terkait untuk pengembangan KUBE; memdampingi dalam pertemuan wajib bulanan KUBE; mencatat dan melaporkan perkembangan KUBE secara berkala; memberikan saran dan penilaian masukan kepada KUBE.
Bahwa tugas dan kewenangan Penerima Manfaat adalah membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPMTJM); bersedia menjadi Anggota KUBE; bersedia untuk aktif dalam kegiatan kelompok peretemuan wajib bulanan dan juga kegiatan usaha ekonomi produktif; mengikuti dan mentaati semua ketentuan-ketentuan yang ada sudah disepakati; mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama; dan seterusnya dan haknya mendapatkan bantuan permodalan untuk mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam KUBE; mendapat pendamping dalam mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif dalam KUBE; mendapatkan bimbingan dan peningkatan kapasitas keterampilan teknis dan menajemen usaha; menikmati Hasil Pelaksanaan UEP dengan pembagian keuntungan yang proposional terhadap subangsih pada pengelolaan UEP dan kegiatan kelompok;
Bahwa pendapat ahli terhadap temuan/penyimpangan Program P2B Melalui Kelompok KUBE pada Dinas Sosal Kabupaten Tojo Una Una tahun 2015 adalah, yaitu:
Bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una tidak melaksanakan sosialisasi KUBE tingkat Kabupaten bertentangan dengan Petunjuk Teknis KUBE, yaitu tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-una pada poin b Buku Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama BAB II halaman 17 tabel 1: “Kegiatan Pelaksanaan KUBE tentang mekanisme sosialisasi program kepada Dinas Sosial menjadi sasaran program”;
Bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna tidak melaksanakan penjajakan lokasi penerima Kube dan tidak melakukan verifikasi namun hanya berdasarkan data PKH yang sebelumnya telah rutin dilaksanakan adalah bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan KUBE khususnya KUBE rujukan yang berdasarkan anggota PKH bahwa dalam juklak dijelaskan bahwa sasaran KUBE PKH adalah anggota PKH yang sudah mendapat bantuan PKH;
Bahwa pengajuan proposal KUBE tidak dibuat oleh kelompok Kube melainkan dibuat oleh masing masing pendamping dengan memalsukan tanda tangan pada Proposal Kube adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis KUBE halaman 10 yaitu: bahwa Pendamping melakukan pendampingan terhadap kelompok untuk melakukan identifikasi dan menyusun hasil kesepakatan usaha yang akan dilakukan dalam proposal; bahwa Pendamping memasukkan proposal yang dimasukkan dalam SIM online; bahwa Proposal beserta lampiran kemudian dikirimkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi; bahwa verifikasi administrasi proposal KUBE; bahwa Dinas Sosial mengakses data proposal yang sudah di input pendamping ke dalam SIM; bahwa Dinas Sosial mengecek data pada SIM dan kelengkapan lampiran pada proposal; setelah seluruh data benar dan lampiran lengkap, Dinas Sosial melakukan persetujuan atau rekomendasi terhadap proposal; pembukaan buku rekening masing masing Kube tidak dilakukan oleh Kube melainkan Kube diminta datang ke BRI Unit Ampana Tete untuk menandatangani spesimen sebagai kelengkapan pencairan dana Kube adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis KUBE;
Bahwa pembukaan rekening dan pelaporan rekening ke Kementrian Sosial yaitu Dinas Sosial menfasilitasi pembukaan rekening atas nama KUBE; setiap KUBE akan menerima bantuan stimulan harus membuka rekening pada Bank atas nama KUBE yang di tandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara; dan seterusnya;
Bahwa pencairan dana bantuan Kube tidak dilaksanakan oleh Pihak Kelompok KUBE, melainkan yang mencairkan adalah para pendamping atas arahan dari Kabid Pemberdayaan Dinsos Kabupaten Tojo Una Una berdasarkan perintah lisan dari Kadis Sosual Kabupaten Tojo Una Una;
Bahwa dengan menggunakan Surat Rekomendasi yang dibuat oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una tanpa ada tanda tangan para pengurus kelompok dan pendamping;
Bahwa dalam pencairan bantuan Kube pendamping tidak diberi kuasa oleh Kube dan pada saat pencairan buku rekening dan spesimen pengurus Kube sudah ada pada pihak Bank BRI. Para pendamping yang telah mencairkan dana Kube ada 11 Pendamping yang menerima dana Kube dari pihak ke tiga, Undu, adik kandung Kadis Sosial Kabupaten Tojo Una Una yang jumlahnya bervariasi yaitu Rp8.000.000 s/d Rp 9.000.000 / pendamping dengan keseluruhan Rp99.000.000 adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis KUBE;
Bahwa yang seharusnya melakukan pencairan dana adalah Pengurus Kelompok KUBE didampingi oleh Pendamping dengan menyampaikan surat permohonan rekomendasi pencairan dana dengan membawa proposal yang di dalamnya terdapat rincian anggaran biaya ke Dinas Sosial;
Bahwa Surat Permohonan ditandatangani oleh seluruh Pengurus Kelompok, Ketua, Sekretaris, Bendahara serta diketahui oleh pendamping;
Bahwa di dalam surat permohonan rekomendasi terdapat tempat untuk Kepala Dinas memberikan rekomendasi pencairan dana, dua diantara tiga penandatangan spesimen (Ketua, Bendahara, Sekretaris) dapat mencairkan dana pada rekening tabungan kelompok dengan membawa buku tabungan dan RAB yang telah direkomendasi Dinas Sosial;
Bahwa Bank atau PT Pos melakukan verifikasi dengan mencocokkan nama pengurus dan anggita kelompoki yang tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Penanggualangan Kemiskinan Pedesaan/ Perkotaan ;
Bahwa pencairan dana dapat dilakukan beberapa kali sesuai RAB yang diusulkan dalam proposal dan saat pencairan dana, Ketua KUBE menandatangani SPTJM dan berita acara serah terima bantuan dan seluruh anggota menandatangani surat pernyataan kesanggupan anggota KUBE dalam pemanfaatan dana;
Bahwa pengadaan / pembelian kebutuhan Kube tidak dilaksanakan oleh Kube, melainkan oleh Pendamping dan Kabid Pemberdayaan Dinsos Kabupaten Tojo Una Una serta pihak ke tiga, hal ini karena atas arahan dan perintah Kadis Sosial dan Kabid Pemberdayaan Dinsos Kabupaten Tojo Una Una, adalah bertentangan dengan aturan PMK 81 tahun 2012 tentang bantuan sosial, pasal 10 bantuan sosial dalam bentuk uang harus dilaksanakan secara swakelola penerima bantuan, penerima bantuan merencanakan, melaksanakan sendiri dengan di dampingi pendamping yang suddah di latih dan ditugaskan sesuai dengan fungsi dan tugas pendamping.
Bahwa Penerima Kube dalam menerima bantuan Kube Jumlah dan spesifikasinya tidak sesuai dengan rencana kebutuhan Kube dalam Proposal, adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis KUBE, yaitu: pemanfaatan dana stimulan UEP KUBE harus sesuai dengan rencana usaha dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya. Dana stimulan tidak diperbolehkan membeli barang diluar proposal kegiatan usaha; sisa dana pelaksanaan kegiatan dapat ditambahkan ke dalam rekening kelompok sebagai kas bersama, setiap anggota;
Bahwa KUBE tidak membuat pertanggung jawaban penggunaan dana KUBE, karena yang melaksanakan bukan KUBE melainkan pihak ketiga adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis KUBE, yakni, bahwa kegiatan KUBE harus dilaksanakan dengan pola swakelola kelompok untuk usaha. KUBE melaksanakan usaha dengan didampingi pendamping yang mendapatkan SK dan sudah dilatih dari kementerian sosial;
Bahwa dalam kegiatan bantuan KUBE tidak mengenal pihak ketiga yang ada hanya Dinas Sosial., Pendamping, Penerima Bantuan, Camat dan Desa. Jadi seluruh aktifitas KUBE harus dikelola oleh KUBE dan LPJ nya dibantu oleh pendamping untuk laporkan kemudian Dinas Sosial mengirimkan laporan kepada Kementerian Sosial RI.
Bahwa sesuai dengan juklak dan dikuatkan oleh surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Dinas Sosial Kabupaten Bahwa yang bertanggung jawab adalah Kepala Dinas Sosial sebagai kepala satker, Kepala Bidang sebagai penanggung jawab kegiatan, kasi dan staf sebagai pelaksana dan pendamping yang bertugas untuk mendampingi penerima bantuan agar kegiatan sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini kewenangan kepala dinas sangat besar sebagai penanggungjawab satker.
Bahwa belum ada laporan yang diterima oleh kementerian sosial, pernah diantarkan tetapi LPJ tersebut tidak dengan mekanisme laporan sehingga dikembalikan untuk diperbaiki. Selanjutnya sampai dilakukan pemeriksaan ahli belum mendapatkan LPJ tersebut.
Bahwa mekanisme kontrol yang dilakukan oleh kementerian sosial dengan melakukan monitoring dan mewajibkan laporan kegiatan KUBE dan pendamping dikirim. Sedangkan penanggungjawab kontrol diserahkan secara totalitas diserahkan kepada Dinas Sosial sesuai dengan pedoman juklak dan SPTJM.
Bahwa dalam kegiatan bantuan KUBE Dinas Sosial menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai wujud komitmen mendapat bantuan dan kementerian sosial agar tidak melakukan poin-poin khusus yang terdapat pada isi surat pernyataan tersebut, yaitu bahwa verifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan kriteria, apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan bimbingan dan pendampingan KUBE terdapat penyimpangan penggunaan dana KUBE yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Sosial Kabupaten sehingga mengakibatkan kerugian KUBE maka saksi bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut, saksi bersedia membuat dan mengirim laporan kepada Kementerian Sosial.
Bahwa kebijakan atau diskresi dari Kepala Dinas Sosla Kabupaten seharusnya bertujuan membantu masyarakat miskin dan mengedepankan program KUBE dari Kementerian Sosial;
Bahwa kebijakan atau diskresi Kepala Dinas Sosial dari Kabupaten diperbolehkan dan sah-sah saja sepanjang tidak melanggar Pedoman Teknis yang berlaku dan substansidari Program KUBE karena tidak ada pedoman teknis yang sangat kaku dalam impelmentasi kegiatannya dengan tujuan pentingnya adalah konsep pemberdayaan masyarakat miskin agar terbantu;
Bahwa pembuatan RAB dibuat oleh kelompok yang didampingi pendamping karena RAB sebenarnya adalah penjabaran yang sama dengan proposal kelompok di awal pengajuan permohonan bantuan KUBE oelh karena itu pembuatan RAB harus sesuai dengan proposal, jika ternyata RAB tidak sesuai dengan proposal, maka harus dilakukan mekanisme perubahan RAB misalnya kelompok KUBE membuat Berita Acara Penggantian Jenis Usaha;
Bahwa pelaksanaan program KUBE tidak boleh dipihakketigakan karena pola bantuan sudah berupa cash transfer atau swakelola kepada penerima bantuan, apabila bantuan KUBE dipihakketigakan maka sama saja akan kembali ke awal pola bantuan yaitu bantuan melalui lelang. Dalam pola cash transfer, subjeknya adalah masyarakat miskin penerima bantuan KUBE, tujuannya agar masyarakat penerima bantuan berdikari dan mandiri oleh karena itu dibutuhkan peran pendamping dalam pelaksanaan program;
Bahwa konsep program bantuan melalui KUBE yaitu setelah uang diterima oleh kelompok KUBE, mereka lah yang mengelola uang berdasarkan kesepakatan bersama dalam kelompok;
Bahwa suatu kebijakan atau diskresi selama untuk kepentingan KUBE dan mendahulukan kepentingan KUBE diperbolehkan, semua liat dari tujuan kebijakan itu untuk apa, jika tidak mengedepankan program KUBE maka tidak boleh;
Bahwa aturan Pedoman Teknis dan regulasi nasional tidak bisa diterapkan terlalu kaku di setiap daerah, semua tergantung kearifan local dan sifat daerah setempat, oleh karena itu peran pendamping yang lebih paham karakter masyarakat desa sangat dibutuhkan;
Bahwa dalam masyarakat banyak pola dan beraneka ragam sifatnya, terkadang masyarakat malah membelanjakan bantuan yang diberikan untuk konsumsi, untuk itu diperlukan peran pendamping. Pendamping melaporkan kepada dinas sosial bila ada masyarakat konsumtif yang menganggap bantuan sebagai uang habis, masyarakat harus diberdayakan dengan cara bantuan dipergunakan sepenuhnya oleh masyarakat yang dibimbing oleh pendamping, bilamana masyarakat gagal, maka itu resiko kelompok sendiri, yang terpenting bantuan diberdayakan sesuai tujuan;
Bahwa kebijakan atau diskresi diperbolehkan yang terpenting niat adalah niat dan tujuan dari kebijakan tersebut apakah mengedepankan KUBE;
Bahwa pembelanjaan barang kebutuhan KUBE merupakan kelanjutan dari tahap perencanaan. Bila direncanakan seharusnya tidak boleh lagi ada kebingungan dalam pelaksanaan kegiatan;
Bahwa dalam program KUBE, bantuan KUBE tidak boleh dipihakketigakan, bantuan KUBE diambil alih pengelolaannya juga tidak diperbolehkan;
Bahwa bantuan denga pola swakelola adalah pelaksanaannya sesuai dengan keinginan masyarakat sendiri. Cash transfer berbeda dengan tipe lelang, bila melalui pelelangan harus ada keuntungan bagi rekanan pihak ketiga, jadi tidak maksimal bantuan uang Negara ke masyarakat;
Bahwa target utama Kementerian Sosial dalam Program KUBE adalah KSM atau masyarakat miskin, KUBE adalah medianya, KUBE sebagai wadah agar KSM secara berkelompok bersama-sama memberdayakan masing-masing, bila bantuan per orangan banyak kendala yang akan dihadapi;
Bahwa secara regulasi Program KUBE sudah ditetapkan Kementerian Sosial dengan bentuk regulasi berupa Pedoman Teknis, ketika kebijakan yang tidak mengacu pada Pedoman Teknis tidak merugikan siapapun tidak akan jadi persoalan;
Bahwa dalam program KUBE, Pendamping sudah mendapatkan honor, untuk program PKH sendiri honor yang diberikan kepada pendamping adalah sekitar 2 juta, namun untuk KUBE sudah ada sendiri dan honor tersebut diluar anggaran untuk KUBE;
Bahwa dalam PMK Nomor 81 terdapat dua mekanisme bantuan, yaitu pola bantuan uang dan pola bantuan berupa barang;
Bahwa sebaiknya Dinas Sosial jangan memberikan batasan dua pilihan jenis usaha, tidak diperbolehkan memberikan pembatasan, seharusnya kelompok menyampaikan hasil musyawarah keinginan usaha masing-masing anggota kelompok, pendamping memberikan pencerahan apa yang baik untuk kelompok;
Bahwa Pendamping mendapat insentidf dari Kementeria Sosial karena terhadap kelebihan uang sebagai sisa pembelanjaan, harusnya dimasukan kembali ke rekening KUBE, tetapi sebenarnya tidak boleh ada sisa karena dapat dianggap bantuan tidak dimaksimalkan, tetapi kalopun ada sisa harusnya dikembalikan ke rekening KUBE;
Bahwa pelaksanaan program KUBE tidak boleh dipihakketigakan dan pihak lain siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan dari KUBE;
Bahwa untuk pembelanjaan KUBE yang sifat bantuannya adalah swadaya masyarakat diutamakan pembelanjaan barang berupa benih yang sifat perputaran ekonominya cepat.
2. SAIDINA ALI,
Bahwa Saksi mengaku pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan membenarkan semua keterangan sebagaimana dalam BAP;
Bahwa diperiksa sebagai ahli Akuntansi dan Auditing dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara sehubungan dengan dugaan penyimpangan Pelaksanaan Dana Bantuan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan Program P2B melalui KUBE pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015 sesuai dengan Surat Tugas Kepala BPKP Nomor ST-600/PW19/5/2016 tanggal 22 September 2016 yang didasarkan atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una Una Nomor B-667/R.2.18/Fd.1/09/2016 tanggal 20 September 2016;
Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa MOH HASBI, S.SI dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
Bahwa Ahli bersama dengan tim pernah melakukan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan dana bantuan Kementerian Sosial RI Direktorat Penanggulangan kemiskinan pedesaan Program P2B melalui KUBE pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna Tahun Anggaran 2015;
Bahwa Hasil Audit tersebut telah disampaikan kepada Penyidik melalui Laporan Hasil Audit dengan surat pengantar Nomor SR-5/PW19/5/2016 Tanggal 13 September 2016.
Bahwa tugas dan kewenangan Ahli sebagai Auditor pada BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah untuk melakukan penghitungan kerugian negara adalah melaksanakan audit investigasi, penghitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli dan tugas-tugas lainnya di bidang keinvestigasian yang diperintahkan oleh Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah;
Bahwa adapun tugas dan kewenangan BPKP berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pasal 3 point c dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
Bahwa BPKP menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.
Bahwa berdasarkan Pasal 27, tugas dan fungsi serta wewenang BPKP di Bidang Investigasi adalah melaksanakan tugas di Bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara, audit perhitungan kerugian keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli.
Bahwa sesuai Pasal 28, menyelenggarakan fungsi pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara, audit penghitungan kerugian keuangan Negara dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yg seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran Negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan korupsi.
Bahwa prosedur audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan adalah, yaitu: melakukan ekspose bersama antara Tim Penyidik dengan BPKP untuk mendapatkan kejelasan dari penyidik tentang penyimpangan dan bukti awal mengenai kasus terkait; mempelajari hasil penyidikan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tojo Una Una yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan tersangka, serta dokumen terkait.
Bahwa Tim Audit meminta dokumen/data/bukti yang terkait dengan kasus dimaksud; melakukan penelitian analisis dan evaluasi atas data/dokumen/bukti yang diperoleh melalui penyidik dan meminta data tambahan yang diperlukan untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah; melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak yang menerima bantuan dan yang terlibat dalam kegiatan; dan kemudian melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara;
Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), secara umum program pemberdayaan bertujuan untuk menciptakan manfaat sosial, melalui proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh keuntungan dari hasil usaha masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah P2B bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) melalui KUBE dengan sasaran dari program KUBE adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang sudah purnabina dari program Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Bahwa bukti/data/dokumen yang digunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara tersebut yaitu semua data dan dokumen yang relevan, cukup dan kompeten yang diterima dari penyidik Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan Berita Acara Klarifikasi pihak terkait yang difasilitasi oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dengan hasil klarifikasi yang diketahui dan disetujui penyidik Kejaksaan Negeri Tojo Una Una, sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dengan surat pengantar nomor SR-5/PW19/5/2016 tanggal 13 September 2016 poin 6 tentang data dan bukti-bukti yang diperoleh
Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh, maka penghitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu: menghitung jumlah penerimaan dana bantuan yang ditransfer ke rekening 132 KUBE di Kabupaten Tojo Una Una (lampiran 2-1); menghitung saldo yang masih terdapat dalam rekening 132 KUBE (lampiran 2-1); menghitung uang yang diterima oleh pihak yang tidak berhak dengan mengurangkan jumlah dana bantuan yang ditransfer ke rekening dengan saldo yang masih terdapat dalam rekening KUBE (butir 1 – butir 2); menghitung nilai barang yang diterima oleh 132 KUBE dengan cara menjumlahkan barang yang diterima oleh KUBE dikalikan dengan harga pembelian barang kebutuhan KUBE (lampiran 2-2); menghitung penggunaan dana KUBE selain untuk pembelian barang dengan mengurangkan dana KUBE yang diterima oleh pihak yang tidak berhak dengan nilai barang yang diterima oleh masing-masing KUBE (butir 3-butir 4); menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan terkait penyaluran bantuan KUBE (lampiran 2-3); menghitung kerugian keuangan negara dengan mengurangkan penggunaan dana KUBE diluar pembelian barang dan biaya yang dikeluarkan terkait penyaluran bantuan KUBE (butir 5 – butir 6);
Bahwa fakta yang terungkap selama proses audit dalam prosedur dan metode perhitungan kerugian keuangan Negara, yaitu: adanya pencairan uang milik KUBE yang dicairkan oleh pihak yang tidak berhak dan diserahkan ke pihak lain untuk dibelanjakan, bukan diserahkan kepada pemilik rekening yaitu pengurus KUBE; barang yang diserahkan pihak lain kepada Pengurus KUBE tidak senilai dengan uang yang diterimanya; adanya sisa uang di para pihak yang tidak diserahkan kepada Pengurus KUBE; adanya para pihak yang menerima uang namun tidak mempertangungjawabkan kepada Pengurus KUBE sebagai pemilik uang;
Bahwa Untuk penyimpangan yang dilakukan oleh Sdr. Agus Salim Kandupi, S.Sos tidak dapat dipisahkan dari penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan karena identifikasi penyimpangan oleh auditor hanya dikaitkan dengan dampak dari kerugian keuangan negara yang dihitung sesuai dengan lingkup audit. Menurut Ahli bahwa kerugian keuangan negara terjadi sebagai dampak dari adanya penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi dalam dalam rangka audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Dana bantuan Kementerian Sosial RI Direktorat Penanggulangan kemiskinan pedesaan Program P2B melalui KUBE pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una Tahun Anggaran 2015, yaitu:
Bahwa pembuatan proposal dilakukan oleh Pendamping KUBE dan Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una, seharusnya menurut peraturan yang membuat proposal adalah KUBE dengan difasilitasi oleh pendamping. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/ KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) halaman 11 no.6 poin c, menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab pendamping antara lain c) Memfasilitasi pembentukan KUBE dan penentuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam KUBE;
Bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una tidak melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh KUBE;
Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/ 04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) halaman 22, menjelaskan bahwa tahapan pengajuan proposal (poin dua) adalah proposal beserta lampiran yang telah dicetak kemudian dikirimkan kepada Dinas Sosial Kabupaten (rangkap dua) untuk diverifikasi.
Bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una dalam rapat mengarahkan atau membuat kebijakan bahwa bantuan kepada KUBE diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, seharusnya KUBE menerima bantuan dalam bentuk uang dan membelanjakannya secara mandiri sesuai UEP yang diajukan dalam proposal;
Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) halaman 10 Nomor 3 poin i, menjelaskan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten adalah memberikan persetujuan pencairan dana bantuan kepada bank setelah pihak Kementerian Sosial melakukan transfer dana bantuan UEP ke rekening KUBE.
Bahwa adanya arahan dari Dinas Sosial, para pendamping membuat Surat Perjanjian Kerjasama antara KUBE dengan Pendamping KUBE bahwa yang melakukan pembelian barang kebutuhan KUBE adalah pendamping. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/ 04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) halaman 11 Nomor 6 poin f, menjelaskan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab pendamping adalah mendampingi penggunaan dana oleh KUBE;\
Bahwa pencairan dana bantuan sosial dari rekening milik KUBE diterima oleh pendamping dan diketahui oleh Pihak BRI Unit Tete dan Sdr Agus Salim Kandupi, tanpa sepengetahuan pemilik dana (pengurus KUBE). Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) halaman 26, terkait pencairan dana. Seharusnya pelaksanaan pencairan dana dilakukan oleh pengurus kelompok dengan didampingi oleh pendamping;
Bahwa Dana bantuan stimulan untuk KUBE diberikan kepada pihak yang tidak berhak berupa uang fee dan biaya operasional tanpa sepengetahuan/seijin KUBE.
Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE) halaman 28, bahwa dana stimulan tidak diperbolehkan untuk membeli barang di luar proposal; pemanfaatan dana bantuan stimulan tidak diperkenankan untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan KUBE misalnya pembelian ATK, honor pengurus dan lainnya;
Bahwa pembelian barang kebutuhan KUBE dilaksanakan oleh Sdr. Hasbi dan Sdr. Arifin sebagai pendamping KUBE, Sdr. Undu Bungasawa atas arahan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una, serta Sdr. Hendra Gozal atas arahan dari Sdr. Agus Salim Kandupi tidak sesuai ketentuan dan tanpa sepengetahuan/seijin pemilik dana yaitu pengurus KUBE;
Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis KUBE halaman 27, bahwa pelaksana dalam pemanfaatan dana bantuan stimulan adalah semua anggota KUBE dengan fasilitasi pendamping;
Bahwa ada kerjasama dalam pembelian barang kebutuhan KUBE yang dilakukan oleh Saksi Agus Salim Kandupi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una yang menunjuk Saksi Hendra Gozal sebagai penyedia barang kebutuhan KUBE, dan pendamping menunjuk Saksi Undu Bungasawa sebagai penyedia barang kebutuhan KUBE atas arahan dari Saksi Drs. Badrun Bungasawa;
Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4 ayat 6 bahwa setiap PNS dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
Bahwa laporan pertanggungjawaban tidak dibuat oleh KUBE tetapi oleh pendamping. Selain itu laporan pertanggungjawaban dibuat berdasarkan bukti-bukti belanja yang tidak sesuai dengan keadaan pembelian sebenarnya, kondisi tersebut menyimpang dari Petunjuk KUBE halaman 28, bahwa setelah dana stimulan usaha dimanfaatkan, pengurus kelompok (KUBE) harus segera memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
Bahwa selain itu, juga menyimpang dari Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat 2 bahwa “Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”
Bahwa Sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dengan surat pengantar nomor SR-5/PW19/5/2016 tanggal 13 September 2016 disimpulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp940.845.750,00 (sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
Bahwa sesuai dengan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dengan surat pengantar Nomor SR-5/PW19/5/2016 tanggal 13 September 2016 disimpulkan kerugian keuangan negara sesuai dengan lingkup audit yang dimintakan oleh penyidik sebesar Rp940.845.750,00, sedangkan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA tidak dapat ditentukan karena di luar lingkup audit, namun dalam proses audit ditemukan sisa aliran keuangan dari Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA sebesar Rp35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.
Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA juga telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa adalah seorang Warga Negara Indonesia yang lahir di Podi pada tanggal 19 April 1964 dengan jenis kelamin laki-laki, tinggal di Bailo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una, bekerja sebagai Pendamping PKH, penganut Agama Islam dan berpendidikan Strata-1 (S-1);
Bahwa yang melatar belakangi sehingga saksi diangkat dan ditunjuk oleh Saksi Drs. Badrun Bungasawa sebagai Pendamping KUBE Harapan 1 s/d Harapan 9 dan KUBE Tete Jaya dalam pelaksanaan Dana Bantuan Kementrian Sosial dalam pelaksanaan Program P2B Melalui Kelompok KUBE Tahun 2015 pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una adalah karena Terdakwa pernah menjadi Pendamping PKH tahun 2013 dan Terdakwa ditunjuk selaku Pendamping KUBE Harapan 1 s/d Harapan 9 dan KUBE Tete Jaya secara lisan sekitar bulan Mei tahun 2015;
Bahwa kemudian, Terdakwa lihat di Kantor Dinas Sosial surat keputusan Kepala Dinas Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/508/Dinsol/2015 tentang Penunjukan Petugas Calon Pemdamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015;
Bahwa semua bentuk dan format proposal KUBE Harapan 1 s/d 9 dan KUBE Tete sudah di buat oleh Dinas Sosial Tojo Una Una pada bulan Mei 2015 dan Terdakwa selaku Pendamping disuruh mengisi daftar nama-nama penerima Dana Bantuan KUBE Tahun 2015 pada Dinas Sosial Tojo Una-Una yang diperlihatkan oleh Saksi Agus Salim Kandupi selaku Kepala Bidang Pemberdayaan pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna dan Saksi Samsudin Mointi selaku Kepala Seksi pada Dinas Sosial Tojo Unauna;
Bahwa Terdakwa tidak pernah mendampingi KUBE dalam membuka rekening Bank, Terdakwa hanya disuruh oleh Saksi Agus Salim Kandupi untuk mengundang seluruh ketua dan bendahara KUBE Harapan 1 s/d 9 dan KUBE Tete untuk datang ke Bank BRI untuk membuat rekening Bank BRI dan mereka sendiri yang membuat rekening Bank BRI pada waktu itu saksi menunggu diluar;
Bahwa pada saat di bank BRI tersebut, Terdakwa diberitahu oleh petugas Bank BRI bahwa seluruh Ketua dan Bendahara KUBE harus mengeluarkan KTP masing-masing lalu setelah itu seluruh ketua KUBE Harapan 1 s/d 9 dan KUBE Tete membuat sendiri rekening di Bank BRI dan kertas kosong yang mereka tanda tanggani saat itu, yaitu:
Bahwa ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Kelompok KUBE PKH dengan Terdakwa selaku Pendamping KUBE tersebut;
Bahwa ditandatangani juga Surat Pernyataan dari seluruh Ketua KUBE Harapan 1 s/d 9 dan KUBE Tete kepada Terdakwa selaku Pendampingnya;
Bahwa saksi tidak pernah Menghimpun dan merekap Proposal KUBE serta mengirim soft copy rekap proposal secara online ke Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta karena saat itu setelah proposal selesai di cetak di rumahnya sdra. Samsudin Mointi memerintahkan kepada saksi dan pendamping lainnya hanya mengisi nama-nama kelompok dan penerima bantuan sedangkan untuk pengisian RAB kami juga di suruh mengosongkan RAB dalam proposal tersebut menurut beliau (Samsudin Mointi) karena yang mengisi RAB proposal tersebut adalah pihak dinas.
Bahwa saksi tidak pernah Membantu mengawasi jalannya kegiatan-kegiatan Kelompok Usaha Bersama sebagaimana dimaksud diktum Kesatu karena saksi beserta pendamping lainnya hanya sebatas penyaluran sedangkan pembelian semua jenis bantuan bukan di kelola oleh ketua KUBE Harapan 1 s/d 9 dan KUBE Tete tetapi oleh Terdakwa sendiri selaku pendamping atas arahan dan petunjuk dari Saksi Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Tojo Unauna;
Bahwa pada tanggal 4 September 2015 sebesar Rp114.000.000,- terdiri dari KUBE Harapan 1 s/d 5 dan KUBE Tete Jaya dan uang yang Terdakwa terima dari Bank BRI sebesar Rp113.400.000,- sedangkan uang sebesar Rp600.000,- di potong pihak Bank BRI untuk pembukaan rekening 6 (enam) kelompok KUBE tersebut;
Bahwa pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp72.000.000,- terdiri dari KUBE Harapan 6 s/d 9 dan uang yang Terdakwa terima di Bank BRI sebessar Rp71.600.000,- sedangkan uang sebesar Rp400.000,- dipotong pihak Bank BRI untuk pembukaan rekening 4 (empat) kelompok KUBE Harapan 6 s/d 9.
Bahwa saksi selaku Pendamping KUBE Harapan 1 s/d 9 dan KUBE Tete Jaya di telepon oleh Saksi Agus Salim Kandupi dengan mengatakan “hei arifin ngana dimana sekarang?, nanti selesai sholat jum”at sekitar jam 2 siang nanti kita ketemu di Bank BRI, ambil saja uang bantuan KUBE” lalu Terdakwa jawab: “iya pak”, kemudian sekira jam 2 Terdakwa ke Bank BRI;
Bahwa setelah sampai di Bank BRI, Saksi Agus Salim Kandupi belum ada lalu saksi telepon beliau: “halo bapak salim, saya sudah di muka Bank BRI” lalu di jawab beliau “iya ngana tunggu di situ” dan tidak lama kemudian Saksi Agus Salim Kandupi datang sendiri lalu beliau bertanya kepada saksi “mana hasbi” lalu saksi jawab “tidak tahu”, tidak lama kemudian Saksi Hasbi datang lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi Agus Salim Kandupi menunggu diluar sedangkan Saksi Agus Salim Kandupi masuk kedalam Bank BRI untuk memberitahu pegawai Bank BRI kalau Terdakwa dan Saksi Hasbi sudah datang;
Bahwa setelah itu sekitar jam 4, Saksi Hasbi dipanggil pihak Bank BRI disuruh masuk dan sekitar jam 5 Terdakwa juga di panggil pihak Bank BRI dan setelah di dalam Terdakwa ditanya pihak Bank BRI “bapak selaku Pendamping Kube apa dan desa apa?”, lalu Terdakwa jawab: “saya pendamping KUBE Harapan 1 s/d 9 Desa Balanggala lalu Terdakwa dikasih uang oleh pihak Bank BRI sebesar Rp113.400.000,-;
Bahwa sebelumnya, pihak Bank BRI menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp114.000.000,- tetapi ada pemotongan untuk pembukaan rekening sebesar Rp600.000,-setelah itu pihak Bank BRI memberikan buku rekening dan uang sebesar Rp113.400.000,- keesokan harinya pada tanggal 5 sekitar jam 4 sore Terdakwa ditelepon oleh Saksi Hasbi, anaknya Saksi Drs. Badrun Bungasawa dengan mengatakan “pak aripin sebe undang ngana karumah” dan Terdakwa bilang: “iya” kemudian Terdakwa langsung ke rumahnya;
Bahwa setelah sampai di rumahnya Saksi Drs. Badrun Bungasawa, Terdakwa disuruh masuk dan duduk dan setelah itu, Saksi Badrun bertanya: “Arifin kamu sudah ambil uang Kube kamu dari bank?” yang Terdakwa jawab: “sudah pak, kemarin sama-sama Hasbi” setelah itu Saksi Badrun berkata: “Arifin, semua kebutuhan kelompok Kube yang kamu dampingi, kamu saja yang mengadakan dan membelinya” lalu saksi jawab “kalau bapak perintahkan begitu saya siap pak” lalu Saksi Badrun mengatakan kepada Terdakwa: “Arifin kamu harus ngasih uang sama saya”, kemudian Terdakwa bertanya: “berapa pak nominal uang yang harus saya kasih ke bapak?” lalu Saksi Drs. Badrun menjawab: “sebesar 12,5%”;
Bahwa setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Terdakwa langsung mengambil calculator setelah Terdakwa hitung-hitung bahwa 12,5% dari Rp186.000.000,- adalah Rp23.000.000,- lalu uang sebesar Rp23.000.000,- tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Drs. Badrun, akan tetapi pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Drs. Badrun pada malam harinya Saksi Drs. Badrun sedang tidak ada di rumah sehingga Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;
Bahwa keesokan harinya, pada hari Minggu sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Drs. Badrun untuk mengantarkan uang sebesar Rp23.000.000,- setelah sampai di rumahnya, Saksi Drs. Badrun langsung bertemu Terdakwa dan Saksi Drs. Badrun mengatakan: “Arifin bagaimana so ada itu”, kemudian Terdakwa jawab: “so ada pak” lalu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp23.000.000,- di dalam jok motor kemudian uang sebesar Rp23.000.000,- tersebut saksi serahkan kepada Saksi Drs. Badrun;
Bahwa Saksi Drs. Badrun bertanya kepada Terdakwa: “berapa” lalu Terdakwa jawab “sesuai permintaan bapak sebesar 12,5% dan kalau bapak tidak yakin silakan bapak hitung ulang” kemudian di jawab lagi oleh Saksi Drs. Badrun: “saya yakin sama kamu Arifin” lalu Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Drs. Badrun: “maaf pak berapa jumlah kambing dan barang yang saya mau beli karena saya tidak punya RAB” lalu Saksi Drs. Badrun mengatakan: “Arifin ah, begini tiap-tiap kelompok kamu belikan jantan 2 ekor dan betinanya kamu sesuaikan dengan anggota kelompok” lalu Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi Drs. Badrun: “maaf pak bagaimana kalau ada selisih dan sisa dananya?” kemudian di jawab kembali oleh Saksi Badrun: “ah itu sudah keuntungan buat kamu tidak mungkin kamu capek bekerja tidak dapat keuntungan, sudah kamu laksanakan saja perintah saya, pokoknya kamu aman” lalu Saksi Drs. Badrun sambil menepuk-nepuk uang yang ada di dalam bungkusan hitam yang Terdakwa berikan tersebut sambil berkata “ini uang bukan untuk Terdakwa saja, tetapi ini uang akan dibagi-bagi ke dorang supaya kamu aman ndak usah kamu takut Arifin, tenang saja”;
Bahwa uang sebesar Rp186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) tersebut saksi pergunakan dengan rincian, yaitu: uang sebanyak Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) saksi serahkan kepada Saksi Drs. Badrun selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna; uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembukaan rekening; dan sisanya sebesar Rp162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) Terdakwa belikan kambing dan barang untuk kebutuhan Kelompok KUBE serta operasional;
Bahwa yang membelikan setiap kebutuhan bantuan KUBE Harapan 1 s/d 9 dan KUBE Tete Jaya adalah Terdakwa sendiri sesuai dengan perintah kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna Drs. Badrun;
Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada masing-masing Ketua Kelompok Kube, yaitu kepada ketua-ketua Kube Harapan 1 s/d 9 dan Kube Tete Jaya adalah selisih harga pembelian karena harga beli lebih rendah dari harga yang ada di dalam RAB yang Terdakwa lihat di Kejaksaan;
Bahwa karena Terdakwa sudah tahu bahwa dana itu adalah milik masing-masing ketua-ketua Kelompok Kube Harapan 1 s/d 9 dan Kube Tete Jaya, maka uang tersebut Terdakwa kembalikan kepada masing-masing ketua kelompok kube;
Bahwa selama masa pembelian kambing saat itu Terdakwa tidak memegang RAB bahkan tidak pernah melihatnya;
Bahwa jumlah barang yang Terdakwa beli hanya berdasarkan perintah lisan Saksi Drs. Badrun selaku Kadis Sosial dan sebagaian sisa uang dari pembelian sudah Terdakwa kembalikan kepada masing-masing kelompok sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta limaratus ribu rupiah);
Bahwa Terdakwa dalam pengelolaan Kube ini semuanya atas petunjuk dan perintah serta arahan dari Saksi Sam Mointi, Saksi Agus Salim Kandupi dan Saksi Badrun Bungasawa yang disertai ancaman dan intimidasi dan Terdakwa menyetorkan uang sebesar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau 12,5% dari Rp186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) atas permintaan Saksi Drs. Badrun;
Bahwa Dana Kube Harapan 1 s/d 9 dan Kube Tete Jaya sebesar Rp162.000.000 yang Terdakwa bawa tersebut di atas, Terdakwa pergunakan untuk pembelian 108 ekor kambing terdiri dari 19 ekor kambing jantan dan 89 ekor kambing betina dengan harga keseluruhan Rp86.600.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah); untuk pembelian 5 buah mesin parutan kelapa dan 5 buah mesin penggilingan tepung seharga Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); untuk pembelian 8 Kg tali seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah); untuk biaya pengiriman barang kebutuhan ke masing masing Kube Rp6.975.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu ru[iah); biaya pembuatan kandang sebesar Rp6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah); biaya ATK sebesar Rp404.000,- (empat ratus empat ribu rupiah); pengembalian dana Kube ke masing masing kelompok Kube sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan untuk Saksi Drs. Badrun sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
Bahwa jumlah keseluruhan dana yang Terdakwa bawa dan yang Terdakwa belanjakan untuk kebutuhan Kube adalah: uang yang diterima Rp185.000.000 dan yang sudah dipergunakan Rp126.515.000,- sehingga masih ada sisa uang Kube sebesar Rp34.485.000,- dimana sisa uang tersebut Terdakwa laporkan kepada Saksi Drs. Badrun selaku Kadis Sosial dan Saksi Badrun mengatakan: “ambil saja itu keuntungan kamu”;
Bahwa atas sisa uang Rp34.485.000 tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadinya untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa pergunakan untuk biaya operasionalnya dalam mengelola Kebutuhan Kube sebesar Rp23.415.000,00 sebagaimana yang Terdakwa tulis dalam lembaran kertas dan tidak ada bukti pembelian, sehingga uang yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya adalah sebesar Rp35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Bahwa terhadap pembelian untuk pengadaan kebutuhan Kube yang Terdakwa kelola tersebut ada buktinya yaitu berupa kwitansi, yang saksi buat setelah Terdakwa dimintai keterangan pihak Kejaksaan Negeri Tojo Una Una pada tahap Penyelidikan;
Bahwa Terdakwa selaku pendamping Kube Harapan 1 s/d 9 dan Kube Tete Jaya pada hari Minggu tanggal 1 Nopember 2015 pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan dengan masing masing Ketua Kube;
Bahwa masih ada 15 ekor kambing yang belum diserahkan kepada masing masing Kube, hal mana dikarenakan uang tersebut masih ada pada Terdakwa;
Bahwa Terdakwa tidak dapat menjelaskan dalam persidangan alasan adanya berita acara serah terima bantuan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) berupa dana sejumlah besarnya dana yang seharusnya diterima oleh kelompok KUBE.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti surat/dokumen sebagaimana yang dirinci dalam amar putusan ini sebagai Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 80) yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan kepada Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA dan barang-barang bukti surat/ dokumen yang diajukan dalam persidangan serta berdasarkan alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan dan saling bersesuaian satu sama lain, maka terungkap fakta-fakta hukum, yang secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut:
Bahwa benar sebagaimana dijabarkan dalam DIPA Revisi Ke-1 Nomor SP.DIPA-027.03.1. 682029/2015 tanggal 19 Maret 2015 Pemerintah mengalokasikan Dana APBN pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Kementerian Sosial sebesar Rp2.388.000.000,00 dengan peruntukannya, yaitu sebagai bantuan sosial kepada Keluarga Sangat Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Tojo Unauna;
Bahwa benar atas pemberitahuan dari para Pendamping KUBE pada bulan Mei 2015 Pengurus masing-masing KUBE menandatangani pembukaan rekening tabungan Simpedes pada Bank BRI Unit Tete untuk penampungan dana bantuan dari Kementerian Sosial;
Bahwa benar pada saat pembukaan rekening tabungan tersebut masing-masing Pengurus KUBE telah menandatangani Slip Penarikan Uang dalam keadaan kosong dan setelah pembukaan rekening tersebut ternyata buku tabungan dan slip penarikan tersebut ditinggalkan pada Bank BRI Unit Tete Ampana;
Bahwa benar dengan Surat Perintah Tugas Nomor 460/508/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 Saksi Drs. Badrun Bungasawa menunjuk 13 orang Pendamping untuk 132 Kelompok KUBE di Kabupaten Tojo Unauna, termasuk Terdakwa selaku Pandamping KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya;
Bahwa benar Saksi Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank BRI Unit Tete Ampana Nomor 460/554/DINSOS/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang penunjukkan Bank BRI Unit Tete Ampana sebagai bank penyalur Dana Bantuan KUBE dari Kementerian Sosial;
Bahwa benar Saksi Marsali, S.H selaku KPA pada Kemeterian Sosial menerbitkan putusan Nomor 267/DYS.PK/PKPD/KPTS/07/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang menetapkan penerima bantuan Program P2B melalui Kelompok KUBE kepada Keluarga Sangat Miskin melalui Kelompok KUBE di Kabupaten Tojo Unauna;
Bahwa benar dalam rapat Dinas Sosial Tojo Unauna bersama Pendamping KUBE PKH pada bulan Agustus 2015 Saksi Drs. Badrun Bungasawa menyampaikan kebijakan bahwa masing-masing Kelompok KUBE akan diberi bantuan dalam bentuk barang dan bukan dalam bentuk uang;
Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2015 Saksi Marsali, S.H selaku KPA Kementerian Sosial menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah Membayar (SPM) yang memerintahkan KPPN Jakarta melakukan pembayaran kepada masing-masing Kelompok KUBE penerima dana bantuan di Kabupaten Tojo Unauna;
Bahwa benar 3 (tiga) SPM dari Saksi Marsali, S.H tersebut ditindaklanjuti KPPN Jakarta dengan 3 (tiga) SP2D tanggal 4 Agustus 2015 yang memerintahkan Bank BRI melakukan pencairan Dana KUBE ke rekening masing-masing Kelompok KUBE sejumlah total Rp2.388.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
Bahwa benar Saksi Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Tojo Unaunda menanda-tangani surat rekomendasi Nomor 460/608/Dinsos/2015 tanggal 4 September 2015 tentang pencairan Dana KUBE kepada Bank BRI Unit Ampana Tete;
Bahwa benar dalam rapat bersama para Pendamping KUBE dan Saksi Agus Salim Kandupi, Saksi Drs. Badrun Bungasawa menyampaikan kebijakan bahwa yang mengambil dana yang sudah ditransfer ke rekening masing-masing Kelompok KUBE pada Bank BRI Unit Tete Ampana adalah Pendamping KUBE, termasuk Terdakwa selaku Pendamping KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya;
Bahwa benar sesuai dengan kebijakan Saksi Drs. Badrun Bungasawa Saksi Agus Salim Kandupi S.Sos selaku Penanggungjawab KUBE-PKH memerintahkan dan atas perintah tersebut masing-masing Pendamping KUBE, termasuk Terdakwa mengambil dana bantuan KUBE dari Bank BRI Unit Tete Ampana;
Bahwa benar pada saat di Bank BRI Unit Tete Ampana para Pendamping KUBE, termasuk Terdakwa menghadap ke Costumer Service yang kemudian memberikan Buku Tabungan dengan Slip Penarikan Kosong yang ternyata telah ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara masing-masing Kelompok KUBE;
Bahwa benar para Pendamping KUBE, termasuk Terdakwa menuliskan pada Slip Penarikan yang masih kosong tersebut jumlah uang yang akan diambil dan diserahkan kepada Teller dan oleh Teller menyerahkan uang kepada masing-masing Pendamping KUBE, termasuk kepada Terdakwa;
Bahwa benar jumlah dana Bantuan KUBE yang telah diambil para Pendamping KUBE dari Bank BRI Unit Tete Ampana pada tanggal 4 September 2015 s/d 22 September 2015 adalah Rp2.374.800.000,00, termasuk Terdakwa tanggal 4 September 2015 mengambil Rp113.400.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
Bahwa benar tanggal 6 September 2015, Saksi Drs. Badrun Bungasawa memerintahkan Terdakwa selaku Pendamping KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya untuk melakukan pengadaan barang-barang kebutuhan KUBE yang didampinginya dengan dana KUBE yang telah diambil dari Bank BRI Unit Tete Ampana sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
Bahwa benar dalam pertemuan di rumahnya Saksi Drs. Badrun Bungasawa bahwa Saksi Drs. Badrun Bungasawa meminta uang 12,5% (dua belas setengah persen) sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta) kepada Saksi Drs. Badrun Bungasawa dengan tanda terima tertanggal 6 September 2015 dan sisa dana sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk pembelian barang-barang kebutuhan KUBE yang didampinginya;
Bahwa benar Terdakwa membeli 108 (seratus delapan) ekor kambing seharga Rp86.600.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), pembelian 5 (lima) mesin parutan kelapa seharga Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian 5 (lima) mesin gilingan tepung seharga Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembelian 8 (delapan) Kg tali seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Bahwa benar Terdakwa menyalurkan 108 (seratus delapan) ekor kambing kepada Kelompok KUBE yang didampinginya, yaitu 102 (seratus dua) ekor disalurkan ke KUBE Harapan 1 s/d 4 dan kepada KUBE Harapan 6 s/d 9 serta kepada KUBE Tete Jaya dan selebihnya, 6 (enam) ekor kambing mati ketika di penampungan;
Bahwa benar biaya yang digunakan Terdakwa untuk penyaluran barang kebutuhan KUBE adalah Rp23.415.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah), sedangkan nilai barang yang diterima masing-masing KUBE yang didampinginya adalah sejumlah Rp103.100.000,00 (seratus tiga juta seratus ribu rupiah);
Bahwa benar jumlah dana yang digunakan untuk pembelian barang-barang kebutuhan KUBE adalah Rp.126.515.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sehingga terdapat Dana KUBE yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Bahwa benar pada waktu Penyidik dari Kejaksaan Negeri Tojo Unauna sedang melakukan proses penyidikan, Terdakwa ada mengembalikan sebagian dari sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya tersebut kepada masing-masing Pengurus Kelompok KUBE yang didampingi Terdakwa, semuanya sejumlah Rp.9.500.000,00 (sembilan juta limaratus ribu rupiah).**
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan karena itu telah dapat dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu:
Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidiair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Menimbang, bahwa karena surat dakwaan dari Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan jika terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiair, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;
Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya, yaitu 1) unsur “setiap orang”, 2) unsur “secara melawan hukum”, 3).unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan 4) unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” serta 5) unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, sebagai berikut di bawah ini.
Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni, sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut, adalah “orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi”;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi” dalam hal ini adalah “siapa saja” atau “setiap orang” yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri, ataupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi disangka melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya menurut hukum. Sedangkan “mampu bertanggungjawab” yang dimaksud adalah kemampuan terdakwa membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, serta kemampuan menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Setidak-tidaknya “setiap orang” yang dimaksud adalah mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.*
Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas diri terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa bahwa terdakwa adalah seorang Warga Negara Indonesia bernama Drs. ARIFIN H. TARIMA yang lahir di Podi pada tanggal 19 April 1964 dengan jenis kelamin laki-laki, tinggal Desa Bailo Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una, pemeluk Agama Islam, dan berpendidikan Strata Satu (S-1);
Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA bekerja sebagai Tenaga Honorer pada Kementerian Sosial yang berdasarkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna Nomor 460/508/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 ditunjuk sebagai Pendamping Kelompok KUBE selaku Pendamping KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya di Kabupaten Tojo Unauna Tahun Anggaran 2015 dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pendamping Kelompok KUBE dalam pelaksanaan Program P2B Melalui KUBE PKH Tahun Anggaran 2015 Terdakwa didakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi;
Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan perkara ini kelihatan jelas bahwa Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat mamahami dan membeda-bedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik serta mampu membeda-bedakan perbuatan yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal mana menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstand delijke vermoogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstand delijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;
Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti ataukah tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan jatidiri Terdakwa sebagai subyek hukum “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA.**
Ad. 2) Unsur “Secara Melawan Hukum”
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
Bahwa sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dilihat dari dua ukuran, yakni, sifat melawan hukum yang formil dan sifat melawan hukum yang materiil. Perbuatan melawan hukum formil yang dimaksud adalah apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itupun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang (vide: Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 3rd, 2010, halaman 60-61);
Sedangkan sifat melawan hukum materiil yang dimaksud, sebagaimana misalnya yang dikemukakan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, dapat mempergunakan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiel yang terdapat atau berasal dari Hukum Perdata. Dengan mengambil pengertian yang berasal dari Hukum Perdata maka perbuatan melawan hukum materiel dalam Hukum Pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat (vide: Dr. Amiruddin, S.H, M.Hum, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h.35);
Bahwa namun demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006).
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang dijabarkan dalam DIPA Revisi Ke-1 Nomor SP.DIPA-027.03.1.682029/2015 tanggal 19 Maret 2015, Pemerintah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015 pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Kementerian Sosial, sebesar Rp.2.388.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk disalurkan sebagai bantuan sosial kepada Keluarga Sangat Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Tojo Unauna, Propinsi Sulawesi Tengah. Untuk menindaklanjuti alokasi anggaran tersebut, bulan Mei 2015 para Pendamping PKH termasuk Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA memerintahkan para Pengurus KUBE menandatangani pembukaan rekening tabungan Simpedes pada Bank BRI Unit Tete untuk penampungan dana bantuan dari Kementerian Sosial kepada Keluarga Sangat Miskin Anggota KUBE;
Bahwa dalam penandatanganan buku tabungan Simpedes tersebut disertai dengan penanda-tanganan slip penarikan yang masih kosong dan setelah ditandatangani, ternyata buku tabungan dan slip penarikan kosong tersebut ternyata ditinggalkan pada Bank BRI Unit Tete Ampana;
Bahwa untuk itu dengan Surat Perintah Tugas Nomor 460/508/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 Saksi Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna menunjuk 13 (tiga belas) orang Pendamping PKH menjadi Pendamping Kelompok KUBE di Kabupaten Tojo Unauna, termasuk Terdakwa sebagai Pandamping Kelompok KUBE Harapan-1 sampai dengan KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya;
Bahwa kemudian Saksi Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Bank BRI Unit Tete Nomor 460/554/DINSOS/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Penunjukkan Bank BRI Unit Tete sebagai Bank Benyalur Dana Bantuan KUBE dari Kementerian Sosial;
Menimbang, bahwa Saksi Marsali, S.H selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Sosial pada tanggal 3 Agustus 2015 menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah Membayar (SPM) yang memerintahkan dan atas perintah tersebut KPPN Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2015 menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang memerintahkan dan atas perintah tersebut Bank BRI Unit Tete mencairkan 100% (seratus persen) anggaran Dana Bantuan KUBE yang langsung dikredit ke rekening Bank BRI atas nama masing-masing Kelompok KUBE selaku penerima Dana Bantuan KUBE di Kabupaten Tojo Unauna semuanya sejumlah Rp.2.388.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
Menimbang, bahwa untuk pencairan Dana Bantuan KUBE oleh para Pendamping KUBE dan bukan oleh Pengurus Kelompok KUBE selaku penerima bantuan sosial maka pada tanggal 4 September 2015 Saksi Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Tojo Una una menandatangani surat rekomendasi Nomor 460/608/Dinsos/2015 tentang Pencairan Dana KUBE kepada Bank BRI Unit Ampana Tete dan pada tanggal 4 September 2015 itu juga para Pendamping KUBE telah mulai melakukan pengambilan dana KUBE dari Bank BRI Unit Tete yang dilakukan dari tanggal 4 September 2015 s/d tanggal 22 September 2015 adalah sejumlah Rp.2.374.800.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), termasuk diantaranya Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA yang pada tanggal 4 September 2015 mengambil Dana Bantuan KUBE dari Bank BRI Unit Tete sebesar Rp.113.400.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp.71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
Menimbang, bahwa buku tabungan dan slip penarikan yang hanya berisi tanda tangan Pengurus KUBE yang sebelumnya ditinggal pada Bank BRI Unit Tete, ternyata digunakan oleh para Pendamping KUBE untuk pengambilan dana Bantuan KUBE dari Bank BRI Unit Tete tanpa sepengetahuan para Pengurus Kelompok KUBE selaku penerima Dana Bantuan KUBE, termasuk oleh Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA untuk mencairkan Dana Bantuan KUBE dari Bank BRI Unit Tete tanpa sepengetahuan para Pengurus KUBE yang didampingi Terdakwa sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya, pada tanggal 6 September 2015 Saksi Drs. Badrun Bungasawa memerintahkan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA selaku Pendamping KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya untuk melakukan pengadaan barang-barang kebutuhan KUBE yang didampinginya dengan menggunakan Dana KUBE yang telah diambil dari Bank BRI Unit Tete Ampana sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Namun, dalam pertemuan di rumah Saksi Drs. Badrun Bungasawa, ternyata Saksi Drs. Badrun Bungasawa meminta uang 12,5% (dua belas setengah persen) sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dari Terdakwa yang disebut sebagai “pinjaman” dan Terdakwa kemudian menyerahkan Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta) kepada Saksi Drs. Badrun Bungasawa dengan tanda terima yang dibuat bertanggal 6 September 2015, sedangkan sisa dana Rp.162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk pembelian barang-barang kebutuhan KUBE yang didampinginya, yaitu:
Bahwa Terdakwa membeli 108 (seratus delapan) ekor Kambing seharga Rp.86.600.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), membeli 5 (lima) Mesin Parutan Kelapa seharga Rp.13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membeli 5 (lima) Mesin Gilingan Tepung seharga Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli 8 (delapan) kilogram Tali seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Bahwa atas pembelian tersebut Terdakwa kemudian menyalurkan 108 (seratus delapan) ekor kambing kepada Kelompok KUBE yang didampinginya, yaitu 102 (seratus dua) ekor disalurkan ke KUBE Harapan 1 s/d 4 dan kepada KUBE Harapan 6 s/d 9 serta kepada KUBE Tete Jaya dan selebihnya 6 (enam) ekor kambing mati ketika di penampungan;
Bahwa benar biaya yang digunakan Terdakwa untuk penyaluran barang kebutuhan KUBE adalah Rp.23.415.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah), sedangkan nilai barang yang diterima masing-masing KUBE yang didampingi Terdakwa adalah sejumlah Rp.103.100.000,00 (seratus tiga juta seratus ribu rupiah);
Bahwa dengan demikian, jumlah dana yang digunakan Terdakwa untuk pembelian barang-barang kebutuhan KUBE adalah sejumlah Rp.126.515.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sehingga terdapat Dana KUBE yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebesar Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dari Kelompok KUBE yang didampingi Terdakwa bahwa pada waktu Penyidik dari Kejaksaan Negeri Tojo Unauna sedang melakukan proses penyidikan, Terdakwa mengembalikan sebagaian dari sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut dikembalikan Terdakwa kepada masing-masing Pengurus Kelompok KUBE yang didampinginya semuanya sejumlah Rp.9.500.000,00 (sembilan juta limaratus ribu rupiah);
Bahwa Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA yang berdasarkan kebijakan Saksi Drs. Badrun Bungasawa atas perubahan obyek bantuan sosial kepada Kelompok KUBE dari “uang tunai” menjadi “barang-barang” kemudian diikuti Terdakwa tanpa ada pengawasan yang efektif dari Saksi Drs. Badrun Bungasawa dalam penggunaan Dana KUBE tersebut oleh Terdakwa, sehingga terdapat penggunaan Dana Bantuan KUBE yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa sebesar Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
Menimbang, bahwa Pendampingan dalam konteks implementasi program Bantuan KUBE adalah upaya memberikan kemudahan kepada aggota KUBE. Pendamping berperan untuk mempemudah anggota KUBE untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Keterlibatan pendamping ditengah-tengah KUBE bukan sebagai guru tetapi sebagai mitra dan bekerja bersama anggota KUBE. Pendampingpun diharapkan mampu menggali dan mengorganisir berbagai potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan fakir miskin sesuai dengan peraturan dan karakteristik masyarakat setempat.
Menimbang, bahwa dalam berbagai Panduan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan, dijelaskan beberapa fungsi yang dilakukan pendamping, yang meliputi, Fungsi Administrasi, dalam menjalankan fungsi ini, pendamping melakukan tugas perencanaan, pencatatan, monitoring evaluasi, pelaporan dan dokumentasi.Fungsi Operasional, Fungsi ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan sosial, peningkatan kapasitas kelompok binaan, fasilitas kelompok, advokasi maupun tugas kedaruratan. Fungsi Koordinasi Fungsi koordinasi dilakukan dengan membangun kemitraan dan jaringan, membuka akses dengan lembaga lain serta melakukan referal atau rujukan bagi warga binaan yang membutuhkan pelayanan dari lembaga ini. Selain itu, pendamping juga melakukan peran-peran sebagai perencana, pendamping, pemberi informasi, motivator, penghubung, fasilitator, mobilisator, advokat, peneliti dan evaluator. Pendamping Kecamatan dan Pendamping Lapangan memiliki fungsi yang sangat vital dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Keduanya harus mampu memadukan dan mesinergiksan kebutuhan dan rencana Program Pemberdayaan Fakir Miskin serta menumbuhkan partisipasi anggota KUBE.
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari tugas serta fungsi pendamping KUBE, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pendamping sama sekali tidak memiliki tugas yang terkait dengan masalah keuangan, terlebih lagi untuk menarik dana bantuan KUBE, kemudian membelanjakannya oleh karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus KUBE. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yakni, pada Lampiran Halaman 27 yang menyatakan bahwa kegiatan pemanfaatan dana dilaksanakan oleh semua Anggota Kelompok dengan fasilitasi Pendamping; ketentuan pada Lampiran Halaman 28 yang menyatakan bahwa pertanggung-jawaban penggunaan dana dilaksanakan oleh pengurus KUBE di damping oleh pendamping dengan tujuan adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan memastikan dana digunakan sesuai proposal.
Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta diatas, bahwa Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA pada tanggal 4 September 2015 mengambil Dana Bantuan KUBE dari Bank BRI Unit Tete sebesar Rp.113.400.000,00 (seratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 22 September 2015 sebesar Rp.71.600.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), sehingga totalnya sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), kemudian membelanjakan dana tersebut, untuk pembelian barang-barang kebutuhan KUBE yang didampinginya, yaitu, Terdakwa membeli 108 (seratus delapan) ekor Kambing seharga Rp.86.600.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), membeli 5 (lima) Mesin Parutan Kelapa seharga Rp.13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membeli 5 (lima) Mesin Gilingan Tepung seharga Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli 8 (delapan) kilogram Tali seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah melapaui tugas dan fungsinya sebagai pendamping, hal ini terbertentangan pula dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yakni, bertentangan dengan ketentuan pada Lampiran Halaman 27 yang menyatakan bahwa kegiatan pemanfaatan dana dilaksanakan oleh semua Anggota Kelompok dengan fasilitasi Pendamping; ketentuan pada Lampiran Halaman 28 yang menyatakan bahwa pertanggung-jawaban penggunaan dana dilaksanakan oleh pengurus KUBE di damping oleh pendamping dengan tujuan adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan memastikan dana digunakan sesuai proposal, dan secara umum bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dengan demikian unsur “secara melawan hokum” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi.
Ad. 3) Unsur “Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi”
Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang atas nama korporasi, yang dalam hal ini bahwa pertambahan kekayaan tersebut bersumber dari kekayaan atau keuangan negara;
Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan seorang ahli hukum bahwa pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil, memindah-bukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya (vide: Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 17).*
Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas bahwa Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA secara melawan hukum telah menindaklanjuti kebijakan Saksi Drs. Badrun Bungasawa mengenai perubahan penggunaan Dana Bantuan KUBE dari yang sebelumnya, yang seharusnya masing-masing Pengurus Kelompok KUBE yang mencairkan dan menggunakan Dana Bantuan KUBE untuk pengadaan barang-barang yang dibutuhkan oleh masing-masing Keluarga Sangat Miskin yang tergabung dalam Kelompok KUBE yang didampingi;
Menimbang, bahwa kemudian, atas kebijakan Saksi Drs. Badrun Bungasawa yang ditindaklanjuti oleh Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA sehingga berubah menjadi Pendamping KUBE yang mencairkan Dana KUBE dan menggunakan Dana KUBE tersebut untuk pengadaan barang-barang kebutuhan Kelompok KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya yang didampingi Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa-lah yang mengambil uang Dana KUBE untuk Kelompok KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya tanpa sepengetahuan dan tanpa surat kuasa dari masing-masing Pengurus Kelompok KUBE dan kemudian, bahwa Terdakwa pulalah yang menggunakan Dana Bantuan KUBE tersebut untuk pengadaan barang-barang kebutuhan Keluarga Sangat Miskin yang tergabung dalam masing-masing Kelompok KUBE yang didampingi Terdakwa;
Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, diantaranya keterangan Saksi-Saksi selaku Pengurus Kelompok KUBE dan keterangan Saksi-Saksi selaku Pendamping KUBE serta keterangan Saksi Drs. Badrun Bungasawa dan diakui pula oleh Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA, bahwa ternyata kemudian Saksi Drs. Badrun Bungasawa tidak dapat melakukan pengawasan yang efektif untuk mengendalikan pengambilan dan penggunaan Dana Bantuan KUBE tersebut untuk pengadaan barang-barang kebutuhan Keluarga Sangat Miskin (KSM) selaku Anggota Kelompok KUBE, antara lain karena nilai barang-barang yang diadakan Terdakwa tersebut dibandingkan dengan RAB dari masing-masing Kelompok KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya dan dibandingkan pula dengan patokan harga-harga barang-barang tersebut di Kabupaten Tojo Unauna, ternyata nilai barang-barang yang diadakan tersebut lebih rendah secara meteriil dimana terdapat penggunaan Dana Bantuan KUBE yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan penggunaannya oleh Terdakwa sejumlah Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa Dana Bantuan KUBE yang diambil Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA dari Bank BRI Unit Tete adalah sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dimana penggunaannya adalah, yaitu: diberikan kepada Saksi Drs. Badrun Bungasawa sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah); untuk pembelian 108 (seratus delapan) ekor Kambing seharga Rp86.600.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), membeli 5 (lima) Mesin Parutan Kelapa seharga Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membeli 5 (lima) Mesin Gilingan Tepung seharga Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli 8 (delapan) kilogram Tali seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan sisa Dana KUBE yang masih tersisa pada Terdakwa sebesar Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sebagaimana juga hasil penghitungan Tim Ahli BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta penerimaan atau perolehan uang yang berasal dari Dana Bantuan KUBE tersebut di atas telah menunjukkan dengan jelas bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA telah mengakibatkan adanya perolehan uang oleh Terdakwa sebesar Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
Menimbang, bahwa kecuali penggunaan uang Dana Bantuan KUBE sebesar Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA penggunaannya untuk kepentingan Kelompok KUBE yang didampinginya, bahwa hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat bukti yang menunjukkan adanya aliran uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari Dana Bantuan KUBE kepada Terdakwa atau kepada orang lain ataupun kepada suatu korporasi;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk pembuktian unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dalam Dakwaan Primair perkara ini perlu memperhatikan aspek signifikansi jumlah yang patut disebut sebagai jumlah memperkaya sebagaimana misalnya yang dirumuskan dalam Pasal 20 Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003) yang menyatakan bahwa “memperkaya diri secara tidak sah” dapat diartikan sebagai kejahatan pidana yang dilakukan dengan sengaja perbuatan memperkaya diri, yaitu peningkatan signifikan dalam kekayaan pejabat yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya berkaitan dengan penghasilannya yang sah;
Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa memperoleh uang Dana Bantuan KUBE sebesar Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA, dan penggunaannya bukan untuk kepentingan Kelompok KUBE yang didampinginya, Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika melihat besarnya dana yang diperoleh terdakwa tidaklah membuat terdakwa bertambah kaya secara signifikan, begitu pula dengan pemberian uang dengan menggunakan dana bantuan KUBE kepada Saksi Drs. Badrun Bungasawa sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), tidak membuat Saksi Drs. Badrun Bungasawa bertambah kekayaan secara signifikan.
Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang menunjukkan peran terdakwa Drs. Arifin H Tarima yang dapat memperkaya Undu Bungasawa (terdakwa dalam perkara terpisah). dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi“, tidak terpenuhi.
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagai tujuan perbuatan secara melawan hukum dalam Dakwaan Primair perkara ini tidak terpenuhi.
Menimbang, bahwa karena salah satu unsur Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur Dakwaan Primer lainnya dan dengan demikian pula harus dinyatakan bahwa Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA tidak dapat dipersalahkan terhadap Dakwaan Primair, yakni, karena Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.
Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair perkara ini yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya, yaitu 1) unsur “setiap orang”; 2) unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; 3) unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan 4) unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, serta 5) Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” sebagai berikut:
Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”
Menimbang, bahwa esensi dari unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menurut pendapat Majelis Hakim adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut sebagaimana telah terbukti dalam Dakwaan Primair tersebut di atas dan karena itu, untuk mempersingkat pembuktian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair perkara ini, maka dengan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan hukum unsur “setiap orang” yang telah terpenuhi dan terbukti dalam Dakwaan Primair dan dianggap telah termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair perkara ini;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidair perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada jatidiri Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA.
Ad. 2) Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”
Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan perbuatan “menyalahgunakan” yang dimaksud adalah penggunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya tetapi untuk tujuan yang lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tersebut..
Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum :
Bahwa sebagaimana yang dijabarkan dalam Revisi Ke-1 DIPA Nomor SP DIPA-027.03.1.682029/2015 tanggal 19 Maret 2015, Pemerintah mengalokasikan Dana APBN Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp2.388.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial dengan peruntukannya sebagai Bantuan Program P2B melalui KUBE-PKH kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) melalui 132 (seratus tiga puluh dua) Kelompok KUBE di Kabupaten Tojo Unauna, termasuk melalui 10 (sepuluh) Kelompok KUBE dimana Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA selaku Pendamping PKH dan sebagai Tenaga Honorer pada Kementerian Sosial ditunjuk sebagai Pendamping Kelompok KUBE;
Bahwa dalam pengelolaan Program P2B melalui Kelompok KUBE pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unaunna, sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis KUBE bahwa Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA selaku Pendamping KUBE memiliki kewenangan fungsional berupa tugas dan tanggung-jawab yang seharusnya dipatuhi Terdakwa secara benar, yaitu: membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); melakukan verifikasi data calon penerima manfaat; memfasilitasi pembentukan KUBE dan penentuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam KUBE; memfasilitasi KUBE dalam menyusun dan mengajukan proposal; mendampingi pembukaan rekening bank atas nama KUBE; mendampingi pencairan dan penggunaan oleh KUBE; memfasilitasi KUBE membuat laporan penggunaan dana; mengajak, mengarahkan, dan membina KUBE, sehingga mengerti, memahami; dan melaksanakan hasil bimbingan secara aktif dan kreatif; memberikan informasi dan pengetahuannya kepada KUBE; memotivasi KUBE dan anggotanya; menjadi jembatan antara KUBE dan Dinas Sosial ataupun Dinas terkait lainnya guna membangun kemitraan untuk pengembangan KUBE; mendampingi dalam pertemuan wajib bulanan KUBE; mencatat dan melaporkan perkembangan KUBE secara berkala; dan memberikan penilaian, saran dan masukan kepada Pengurus Kelompok KUBE;
Bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA selaku Pendamping KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya bermula dari pembuatan proposal yang diperlukan sebagai syarat perolehan Dana Bantuan KUBE dari Kementerian Sosial. Bahwa walaupun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis KUBE bahwa yang menyusun proposal yang dimaksud adalah Pengurus KUBE selaku calon penerima Dana Bantuan KUBE dan Terdakwa seharusnya hanya mendampingi Pengurus KUBE dalam penyusunan proposal tersebut, namun atas perintah dan arahan dari Saksi Drs. Badrun Bungasawa dan dari Saksi Agus Salim Kandupi, ternyata yang dilakukan Terdakwa kemudian adalah berbeda dengan uraian tugas dan fungsi Terdakwa tersebut di atas;
Bahwa pembuatan proposal yang dimaksud yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA dilakukan dan ditandatangani oleh Terdakwa atas nama masing-masing Pengurus KUBE yang didampingi Terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan masing-masing Pengurus KUBE dan hal itu dilakukan atas perintah dari Saksi Drs. Badrun Bungasawa dan dari Saksi Agus Salim Kandupi dimana dalam pembuatan proposal tersebut ternyata Terdakwa sudah mempunyai format proposal sebelumnya dan Terdakwa hanya mengganti atau menginput nama-nama Kelompok KUBE selaku calon penerima bantuan dan memasukan jenis bantuan yang telah ditanyakan sebelumnya oleh Terdakwa pada saat pemberitahuan kepada masyarakat calon penerima bantuan;
Bahwa berdasarkan proposal yang dibuat para Pendamping KUBE termasuk yang dibuat oleh Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA tersebut, maka pada tanggal 5 Juni 2015 Saksi Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna menerbitkan keputusan Nomor 460/506/Dinsos/2015 tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Unauna Tahun Anggaran 2015 yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial dengan keputusan Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Nomor 267/DYS.PK/PKPD/KPTS/07/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Penetapan Lokasi dan Penerima Bantuan Program P2B Melalui KUBE PKH Tahun 2015 dan atas keputusan tersebut, maka pada awal bulan Agustus 2015 Saksi Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna mengadakan rapat dimana dalam rapat tersebut Saksi Drs. Badrun Bungasawa memerintahkan pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Pendamping KUBE dengan masing-masing Pengurus Kelompok KUBE yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang-barang kebutuhan Kelompok KUBE yang disepakati dilakukan oleh pendamping, dalam hal ini bukan dilakukan oleh Kelompok KUBE selaku penerima Dana Bantuan KUBE;
Bahwa setelah membuat SPK tersebut, Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA diperintahkan oleh Saksi Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna agar pengadaan barang-barang kebutuhan KUBE tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri. Bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Saksi Drs. Badrun Bungasawa ternyata pada akhirnya Terdakwa-lah yang melakukan pengadaan barang-barang kebutuhan Kelompok KUBE yang didampingi Terdakwa;
Bahwa selanjutnya, pada sekitar bulan Agustus 2015 Saksi Agus Salim Kandupi, S.Sos memerintahkan para Pendamping KUBE termasuk Terdakwa untuk memberitahukan kepada Ketua dan Bendahara masing-masing KUBE yang didampingi agar datang ke Bank BRI Unit Tete untuk pembukaan rekening tabungan;
Bahwa sebelumnya ternyata telah diterbitkan buku rekening tabungan pada Bank BRI Unit Tete atas nama KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10 pada tanggal 5 Juni 2016, namun walaupun uang yang tersimpan dalam buku tabungan Bank BRI Unit Tete tersebut adalah milik Kelompok KUBE yang didampingi Terdakwa, tetapi Terdakwa yang akan mengambil uang tersebut dari Bank BRI Unit Tete;
Bahwa ketika berada di Bank BRI Unit Tete, ternyata Terdakwa telah menunggu Pengurus KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10 dan setelah diberitahu kepada Terdakwa oleh Petugas Bank, maka Terdakwa mengatur Pengurus KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya untuk masuk ke bank berurusan dengan Costumer Service dan di hadapan Costumer Service;
Bahwa Pengurus KUBE diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP yang sebelumnya diminta untuk dipersiapkan oleh Terdakwa dan meminta Pengurus KUBE untuk menandatangani slip penarikan, dokumen pembukaan rekening dan tandatangan specimen di atas buku tabungan;
Bahwa setelah selesai berurusan dengan Costumer Sevice, kemudian Terdakwa meminta tanda tangan masing-masing Pengurus KUBE pada dokumen SPK dan pada Surat Pernyataan antara Terdakwa dengan Ketua dan Bendahara KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya yang berisi, antara lain bahwa Pengurus KUBE akan mencairkan dana KUBE miliknya dan menyerahkannya kepada Terdakwa, serta menyatakan pula bahwa Pengurus KUBE telah sepakat dan menyetujui untuk menunjuk Terdakwa sebagai mitra dalam pengadaan barang-barang kebutuhan Kelompok KUBE atas beban Dana Bantuan KUBE dari Kementerian Sosial tersebut;
Bahwa selanjutnya Saksi Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 460/608/ Dinsos/2015 tanggal 4 September 2015 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Untuk 132 Kelompok KUBE sejumlah total Rp2.388.000.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian mendasari Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA melakukan penerimaan Dana Bantuan KUBE untuk Kelompok KUBE yang didampinginya dari Bank BRI Unit Tete;
Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi tersebut, maka pada tanggal 4 September 2015 itu juga kepada Terdakwa diberitahukan oleh Saksi Agus Salim Kandupi bahwa Dana KUBE sudah turun dan sudah masuk ke rekening masing-masing Kelompok KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya pada rekening masing-masing Kelompok KUBE pada Bank BRI Unit Tete dan untuk itu, pada tanggal 4 September 2015 itu juga Terdakwa mendatangi Bank BRI Unit Tete untuk mengambil Dana Bantuan KUBE yang dimaksud;
Bahwa setelah Terdakwa tiba di Bank BRI Unit Tete dimana Saksi Agus Salim Kandupi telah menunggu dan kemudian Terdakwa masuk ke bank dengan membawa SPK dan Surat Pernyataan dan berdasarkan SPK dan Surat Pernyataan tersebut Terdakwa menandatangani surat yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai Pendamping Kelompok KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya;
Bahwa setelah menandatangani surat tersebut untuk pencairan Dana KUBE, Costumer Service Bank BRI Unitn Tete menunjukkan buku tabungan Kelompok KUBE Idaman 1 s/d Idaman 10 dan menyerahkan kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa diminta menuju Teller Bank;
Bahwa dari Teller Bank, Dana Bantuan KUBE Kelompok KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya sejumlah sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa;
Bahwa karena Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA sudah mengetahui bahwa pengadaan barang-barang kebutuhan KUBE dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa maka Terdakwa mencari kebutuhan KUBE yang diminta oleh Pengurus Kelompok KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya berupa ternak kambing yang didasarkan pada RAB yang sebelumnya telah diberikan kepada Terdakwa sebagai acuan jumlah penyaluran barang-barang Bantuan Dana KUBE kepada Kelompok Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya;
Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa Dana Bantuan KUBE yang diambil Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA dari Bank BRI Unit Tete adalah sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dimana penggunaannya adalah, yaitu: diberikan kepada Saksi Drs. Badrun Bungasawa sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah); untuk pembelian 108 (seratus delapan) ekor Kambing seharga Rp.86.600.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), membeli 5 (lima) Mesin Parutan Kelapa seharga Rp.13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membeli 5 (lima) Mesin Gilingan Tepung seharga Rp.6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli 8 (delapan) kilogram Tali seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan sisa Dana KUBE yang masih tersisa pada Terdakwa sebesar Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sebagaimana juga hasil penghitungan Tim Ahli BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta penerimaan atau perolehan uang yang berasal dari Dana Bantuan KUBE tersebut di atas telah menunjukkan dengan jelas bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA telah mengakibatkan adanya perolehan uang oleh Terdakwa sebesar Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang menurut Terdakwa diantaranya digunakan juga untuk pengembalian Dana Bantuan KUBE kepada masing-masing Pengurus KUBE yang didampinginya.
Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung unsur mana yang tepat digunakan dalaam perkara ini.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini adalah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
Menimbang, bahwa, tentang apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak diterangkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat Koentjaraningrat, bahwa kedudukan pada dasarnya merupaka suatu kompleks dari kewajiban-kewajiban dan yang mengandung hal-hak bagi fungsionaris yang menempatinya.
Menimbang,bahwa Terdakwa Drs.Arifin H Tarima memiliki kewajiban dan hak-hak sebagai pendamping yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Petunjuk Teknis, hal ini telah dipertimbangkan dalam unsur melawan hukum pada dakwaan primair diatas. Oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan, sarana atau prasarana, adalah termasuk perbuatan melawan hukum, maka untuk mempersingkat pembuktian unsur “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Dakwaan Subsidair perkara ini, maka dengan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan hukum unsur “melawan hukum” yang telah terpenuhi dan terbukti dalam Dakwaan Primair dan dianggap telah termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur “menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Dakwaan Subsidair perkara ini;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Dakwaan Subsidair perkara ini telah terpenuhi.
Ad. 3) Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”
Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan unsur ke-2, yaitu unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” di atas bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tujuan yang ingin dicapai atau sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukan pelaku;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan ahli hukum yang mengemukakan “tujuan” dimaksud adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh suatu keuntungan atau menambah kekayaan dari kekayaan yang sudah ada (vide: Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlmn. 54). Bahwa tujuan (bijkomed oogmerk) dalam unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidana tersebut (vide PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlmn. 196).*
Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut di atas bahwa dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) selaku Anggota dari Kelompok KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Tojo Unauna, bahwa Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana dan prasarana yang ada padanya selaku Pendamping Kelompok KUBE, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial Nomor 268/DYS-PK.5/KPTS/04/2015 tanggal 21 April 2015 tentang Petunjuk Teknis KUBE dan telah mengakibatkan adanya Dana Bantuan KUBE sebesar Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang ada pada diri terdakwa dan dana sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) yang diberikan kepada Saksi Drs. Badrun Bungasawa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA selaku Pendamping KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya yang menyimpang Petunjuk Teknis KUBE dalam penggunaan Dana Bantuan KUBE tersebut di atas adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri Terdakwa Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan menguntungkan Saksi Drs. Badrun Bungasawa.
Bahwa dengan demikian unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Dakwaan Subsidair perkara ini telah terpenuhi.
Ad. 4) Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”
Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan/atau “kerugian perekonomian negara”, namun Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan penafsiran otentik bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah dan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;
Menimbang, bahwa dengan menghubungkan Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” dan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”, maka yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara/daerah” menurut pendapat Majelis Hakim adalah pengurangan hak-hak keuangan negara/daerah dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara/daerah sebagai tujuan dan atau akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.
Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA selaku Pendamping Kelompok KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna dalam pencairan dan penggunaan Dana Bantuan KUBE dari Kementerian Sosial untuk pengadaan dan penyaluran barang-barang sebagai bantuan sosial kepada Keluarga Sangat Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya atas beban APBN Tahun Anggaran 2015 dimana Terdakwa ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-una sebagai Pandamping Kelompok KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya tersebut;
Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur ke-2 Dakwaan Primair dan dalam pembuktian unsur ke-2 Dakwaan Subsidair bahwa secara melawan hukum Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA dari Bank BRI Unit Tete telah mencairkan Dana Bantuan KUBE yang didampinginya sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
Bahwa penggunaan Dana KUBE sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut secara melawan hukum oleh Terdakwa adalah untuk Saksi Drs. Badrun Bungasawa sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan untuk pembelian 108 (seratus delapan) ekor Kambing seharga Rp86.600.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
Bahwa selain itu, Terdakwa juga menggunakan Dana KUBE tersebut untuk membeli 5 (lima) Mesin Parutan Kelapa seharga Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), membeli 5 (lima) Mesin Gilingan Tepung seharga Rp6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan membeli 8 (delapan) kilogram Tali seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Bahwa sisa Dana KUBE yang masih tersisa pada Terdakwa sebesar Rp35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sebagaimana juga hasil penghitungan Tim Ahli BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penyalahgunaan kesempatan, sarana atau prasarana yang ada padanya yang dilakukan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA karena kedudukannya sebagai Pendamping Kelompok KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya yang tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Bantuan KUBE atas beban APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Saksi Drs. Badrun Bungasawa adalah perbuatan yang dapat dan telah merugikan Keuangan Negara.
Bahwa dengan demikian unsur “yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dalam Dakwaan Subsidair perkara ini telah terpenuhi.
Ad. 5) Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah mengenai penjatuhan pidana sebagai pelaku tindak pidana kepada mereka, baik sebagai pelaku yang melakukan perbuatan, atau sebagai pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan, ataupun sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa apakah yang melakukan (pleger) ataupun yang turut serta melakukan (medepleger) ataupun orang yang hanya menyuruh melakukan sebagai pelaku pasif, semuanya dapat dijatuhi pidana.*
Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa kebersamaan melakukan perbuatan oleh Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA selaku Pendamping Kelompok KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya bersama-sama dengan Saksi Drs. Badrun Bungasawa selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna dan bersama-sama dengan Saksi Agus Salim Kandupi selaku Penanggungjawab KUBE pada Dinas Sosial Kabupaten Tojo Unauna dan juga bersama-sama dengan Saksi-Saksi dari pihak Bank BRI Unit Tete Ampana adalah mengenai penggunaan Dana Bantuan KUBE yang bersumber dari Dana APBN Tahun Anggaran 2015 sebagai bantuan sosial kepada Keluarga Sangat Miskin melalui Kelompok KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya yang didampingi Terdakwa;
Bahwa untuk penampungan dana atas pencairan Dana Bantuan KUBE tersebut, atas arahan dan perintah dari Saksi Drs. Badrun Bungasawa dan dari Saksi Agus Salim Kandupi, S.Sos maka Terdakwa telah memerintahkan para Pengurus Kelompok KUBE KUBE Harapan-1 s/d. KUBE Harapan-9 dan KUBE Tete Jaya untuk menandatangani rekening tabungan pada Bank BRI Unit Tete Ampana yang disertai dengan penandatanganan slip penarikan yang masih kosong;
Bahwa sesuai dengan perintah Terdakwa tersebut, para Pengurus KUBE yang didampingi Terdakwa telah menandatangani rekening tabungan dan slip penarikan dan kemudian buku tabungan dan slip penarikan tersebut ditinggalkan pada Bank BRI Unit Tete Ampana;
Bahwa untuk kepetingan penarikan Dana Bantuan KUBE dari Bank BRI Unit Tete Ampana, Saksi Drs. Badrun Bungasawa bersama Pimpinan Bank BRI Unit Tete Ampana menandatangani perjanjian Nomor 460/554/DINSOS/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang menunjuk Bank BRI Unit Tete Ampana sebagai bank penyalur Dana Bantuan KUBE dan kemudian berdasarkan perjanjian tersebut kemudian Terdakwa dapat mengambil Dana Bantuan KUBE tersebut dari Bank BRI Unti Tete;
Bahwa benar untuk menindaklanjuti pencairan Dana Bantuan KUBE dari Kementerian Sosial maka Saksi Drs. Badrun Bungasawa telah menandatangani Surat Rekomendasi Nomor 460/608/Dinsos/2015 tanggal 4 September 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BRI Unit Tete Ampana tentang Pencairan Dana Bantuan KUBE dan berdasarkan rekomendasi itu pula Terdakwa kemudian dapat mencairkan Dana Bantuan KUBE tersebut tanpa melibatkan Pengurus KUBE yang didampinginya;
Bahwa dalam rapat yang dihadiri juga oleh Terdakwa bersama Saksi Drs. Badrun Bungasawa bersama-sama dengan para Pendamping KUBE lainnya dan Saksi Agus Salim Kandupi S.Sos selaku Penanggungjawab KUBE dimana disepakati bahwa yang akan mengambil Dana Bantuan KUBE dari Bank BRI Unit Tete Ampana adalah masing-masing Pendamping KUBE, termasuk Terdakwa dan yang disalurkan kepada masing-masing Kelompok KUBE adalah barang-barang kebutuhan Kelompok KUBE tersebut;
Bahwa benar sesuai dengan kebijakan tersebut maka para Pendamping Kelompok KUBE termasuk Terdakwa, tanpa sepengetahuan dan tanpa surat kuasa dari masing-masing Pengurus KUBE yang didampingi mengambil Dana KUBE dari Bank BRI Unit Tete Ampana, diantaranya yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 4 September 2015 dan tanggal 22 September semuanya sejumlah sebesar Rp35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
Bahwa atas sepengetahuan Saksi Drs. Badrun Bungasawa dan Saksi Agus Salim Kandupi S.Sos, ternyata terdapat sisa Dana Bantuan KUBE sejumlah sebesar Rp35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tidak digunakan untuk kepentingan masing-masing Kelompok KUBE;
Bahwa yang menerima atau memperoleh sisa dana sejumlah sebesar Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dapat dijatuhkan atas perbuatan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA adalah sebagai pelaku yang melakukan perbuatan (pleger) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
Bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA sebagai pelaku yang melakukan perbuatan.
Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair perkara ini telah terpenuhi, maka Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA telah dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah “melakukan tindak pidana Korupsi secara brsama-sama” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pidana Tambahan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b tersebut menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut dan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat Dakwaan Subsidair tersebut di atas bahwa secara melawan hukum Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA memperoleh sisa Dana Bantuan KUBE yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya atas beban Keuangan Negara sebesar Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini bahwa pada waktu Penyidik dari Kejaksaan Negeri Tojo Unauna sedang melakukan proses penyidikan, ternyata Terdakwa ada mengembalikan sebagian dari sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut kepada masing-masing Pengurus Kelompok KUBE yang didampinginya, semuanya sejumlah Rp.9.500.000,00 (sembilan juta limaratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat buklti yang menunjukkan adanya aliran dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari hasil perbuatan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA tersebut kepada orang lain atau kepada suatu korporasi selain kepada Terdakwa sendiri;
Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA harus dijatuhi pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti sebesar Rp.35.485.000,00 (tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, terkecuali mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa dan karena itu pula, petimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas merupakan tanggapan Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan ini, pada diri Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, maka Terdakwa harus dipertangungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHAP bahwa oleh karena Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair perkara ini maka terhadap tindak pidana tersebut, di samping dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yang diuraikan dalam amar putusan ini, yaitu, barang-barang bukti berupa;
3 (tiga) lembar asli SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.22/044/BKD-B.TU/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
5 (lima) lembar asli SK Bupati Tojo Una-Una Nomor : 821.22/022/BKD-B.TU/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) lembar Surat pengantar Pertanggung Jawaban KUBE-PKH tahap I dan II Nomor 460/017/Dinsos/2016 tanggal 24 Maret 2016 dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kemensos RI;
3 (tiga) lembar Surat Tugas Nomor 094/555/Dinsos/2015 tanggal 22 Juli 2015;
1 (satu) exemplar surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete nomor : 460/138/Dinsos/2015 tanggal 21 Mei 2015;
1 (satu) exemplar Berita Acara Pergantian Pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
1 (satu) exemplar fotocopy mutasi rekening teller;
1 (satu) lembar surat pembukaan rekening Nomor : 460/507/Dinsos/2015 tanggal 05 Juni 2015;
1 (satu) exemplar surat Rekomendasi Nomor 460/138/Dinsos/2015 tanggal 21 Mei 2015;
1 (satu) exemplar fotocopy surat pemanggilan peserta Bimtap Keg. Penghidupan Berkelanjutan dalam rangka pengembangan KUBE bagi penduduk kurang mampu dan rentan angkatan I dan II;
1 (satu) lembar fotocopy surat pelaksanaan kegiatan verifikasi penghidupan berkelanjutan pengembangan KUBE bagi penduduk kurang mampu dan rentan (P2B) tahun 2015;
1 (satu) lembar surat nomor : 460/137.a/DINSOS-DYS/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak Nomor : 460/505/ Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
1 (satu) exemplar Instrumen Verifikasi pengembangan penghidupan berkelanjutan (P2B) calon penerima bantuan KUBE PKH bagi masyarakat kurang mampu dan rentan Direktorat penanggulangan Kemiskinan perdesaan tahun 2015;
1 (satu) exemplar fotocopy SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.23/021/BKD-B.TU/2014 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III dilingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 23 Mei 2014;
1 (satu) Exemplar Rencana Anggaran Biaya KUBE PKH Pengadaan Ternak Kambing, Alat Pertanian dan Mesin Parut Kelapa Dinas Sosial TA 2015;
1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi No. Rekening KUBE Nomor 460//Dinsos /2015 tanggal -- Mei 2015;
1 (satu) lembar surat Rekomendasi Nomor 460/608/Dinsos/2015 tanggal 04 Septemebr 2015;
1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak Nomor 460/505/ Dinsos/2015tanggal 5 Juni 2015;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 460/507/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 460/503/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan program Nomor : 460/503/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 460/504/ Dinsos/2015;
4 (empat) lembar fotocopy SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 460/508/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang penunjukan petugas calon pendamping kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una-Una TA.2015;
1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 460/506/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2015;
1 (satu) Exemplar Surat Pernyataan pertanggung jawaban Mutlak tanggal 16 Mei 2015;
1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar Laporan Pertanggung Jawaban KUBE PKH Perdesaan sebanyak 132 kelompok, Nomor : 045.2/136/Dinsos/2016 tanggal 4 Maret 2016;
1 (satu) Exemplar Nota Dinas Nomor : 100/PKPD/SUBDIT IV/07/2015 tanggal 15 Juli 2015;
1 (satu) Exemplar Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 12 Oktober 2015;
1 (satu) bundel Penyesuaian Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2015;
1 (satu) bundel buku Petunjuk Teknis KUBE Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2 (dua) lembar fotocopy legalisir Instruksi / perintah Nomor 460/683/Dinsos/2015 tanggal 16 November 2015;
1 (satu) bundel jilid Proposal Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015;
1 (satu) lembar SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.2/111/BKD-B.TU/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An Zulfikar;
1 (satu) Exemplar format blangko dokumen Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, Surat pernyataan penerimaan program, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan Kadis Sosial, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ketua KUBE dan BA serah terima bantuan uang;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI No. Rek 5210-01-015512-53-9 atas nama OPERASIONAL KUBE dan RS RTLH Kabupaten TOUNA Jl. Merdeka Kel. Uemalingku Kabupaten Tojo Una Una;
2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/554/DINSOS/2015 dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tete Nomor tentang Penyaluran Dana Bantuan KUBE bagi program keluarga harapan (PKH) Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) exemplar surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete Nomor 460/608/Dinsos/2015 tanggal 04 September 2015;
1 (satu) exemplar surat keputusan Nokep:05/KW-XII/SDM/01/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang penetapan kembali jabatan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
3 (tiga) lembar fotocopy surat keputusan Nokep : 091/KC-XII/LYI/09/2014 tanggal 01 September 2014 pemindahan jabatan dan unit kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Poso atas nama Ratih Yemi Rakimin;
1 (satu) exemplar surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete Nomor 460/627/Dinsos/2015 tanggal 28 September 2015;
1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Drs. Arifin Tarima;
Masing-masing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanijan kerjasama antara KUBE Tete Jaya, KUBE Harapan 1 s/d Harapan 9 dengan Pendamping KUBE PKH atas nama Drs. Arifin H. Tarima tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kec.Ulubongka Kab.Tojo Una-Una;
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Tete jaya Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak kambing tete jaya bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube tete jaya dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima dana banatuan tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir);
2 (dua) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 1 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 1 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 2 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 2 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 2 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 3 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana harapan 2 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 3 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 3 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 3 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 3 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 3 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 4 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 4 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 4 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 4 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 4 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 5 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 5 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 5 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 5 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan mesin parut kelapa harapan 5 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 6 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 6 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 6 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 6 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 6 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 7 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 7 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 7 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 7 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing harapan 7 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 8 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 8 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 8 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 8 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 8 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 9 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 9 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 9 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015103-53-4 atas nama KUBE PKH Harapan I Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015107-53-8 atas nama KUBE PKH Harapan II Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015109-53-0 atas nama KUBE PKH Harapan III Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015100-53-6 atas nama KUBE PKH Harapan 4 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015102-53-8 atas nama KUBE PKH Harapan 5 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015104-53-0 atas nama KUBE PKH Harapan 6 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015106-53-2 atas nama KUBE PKH Harapan 7 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015108-53-4 atas nama KUBE PKH Harapan 8 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015110-53-1 atas nama KUBE PKH Harapan 9 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015095-53-7 atas nama KUBE PKH Tete Jaya Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan 1 tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan II tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan III tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan IV tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan V tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VI tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VII tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VIII tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan IX tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Tete Jaya tanggal 04 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
1 (satu) bundle (27 lembar) kwitansi untuk pembelian kambing dan mesin;
1 (satu) bundel (10 lembar kwitansi) untuk pembelian materai 6000, ATK dan dana pembuatan kandanguntuk kelompok KUBE;
1 (satu) bundel (10 lembar) kwitansi untuk pengembalian dana kube ke masing-masing kelompok;
1 (satu) bundel (8 lembar) kwitansi untuk pembuatan kandang penampung kambing;
1 (satu) bundel (12 Lembar) kwitansi untuk sewah dan upah;
2 (dua) lembar biaya lain-lain (yang tak terduga);
1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara dari arifin,- tanggal 6 september tahun 2016.
menurut pendapat Majelis Hakim dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara seplitan atas nama Terdakwa Undu Bungasawa;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkankan pada diri Terdakwa, yaitu:
Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:
Bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya menciptakan pemerintahan yang bersih dengan melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi;
Hal-hal yang meringankan Terdakwa:
Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatanya;
Terdakwa belum pernah dipidana;
Mengingat, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
M E N G A D I L I
1. Menyatakan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menghukum Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.25.985.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita olek Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
6. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. ARIFIN H. TARIMA tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
3 (tiga) lembar asli SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.22/044/BKD-B.TU/2014 tanggal 3 September 2014 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
5 (lima) lembar asli SK Bupati Tojo Una-Una Nomor : 821.22/022/BKD-B.TU/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) lembar Surat pengantar Pertanggung Jawaban KUBE-PKH tahap I dan II Nomor 460/017/Dinsos/2016 tanggal 24 Maret 2016 dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kemensos RI;
3 (tiga) lembar Surat Tugas Nomor 094/555/Dinsos/2015 tanggal 22 Juli 2015;
1 (satu) exemplar surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete nomor : 460/138/Dinsos/2015 tanggal 21 Mei 2015;
1 (satu) exemplar Berita Acara Pergantian Pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
1 (satu) exemplar fotocopy mutasi rekening teller;
1 (satu) lembar surat pembukaan rekening Nomor : 460/507/Dinsos/2015 tanggal 05 Juni 2015;
1 (satu) exemplar surat Rekomendasi Nomor 460/138/Dinsos/2015 tanggal 21 Mei 2015;
1 (satu) exemplar fotocopy surat pemanggilan peserta Bimtap Keg. Penghidupan Berkelanjutan dalam rangka pengembangan KUBE bagi penduduk kurang mampu dan rentan angkatan I dan II;
1 (satu) lembar fotocopy surat pelaksanaan kegiatan verifikasi penghidupan berkelanjutan pengembangan KUBE bagi penduduk kurang mampu dan rentan (P2B) tahun 2015;
1 (satu) lembar surat nomor : 460/137.a/DINSOS-DYS/2015 tanggal 22 Mei 2015 perihal Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak Nomor : 460/505/ Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
1 (satu) exemplar Instrumen Verifikasi pengembangan penghidupan berkelanjutan (P2B) calon penerima bantuan KUBE PKH bagi masyarakat kurang mampu dan rentan Direktorat penanggulangan Kemiskinan perdesaan tahun 2015;
1 (satu) exemplar fotocopy SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.23/021/BKD-B.TU/2014 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III dilingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 23 Mei 2014;
1 (satu) Exemplar Rencana Anggaran Biaya KUBE PKH Pengadaan Ternak Kambing, Alat Pertanian dan Mesin Parut Kelapa Dinas Sosial TA 2015;
1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi No. Rekening KUBE Nomor 460//Dinsos /2015 tanggal -- Mei 2015;
1 (satu) lembar surat Rekomendasi Nomor 460/608/Dinsos/2015 tanggal 04 Septemebr 2015;
1 (satu) lembar surat pernyataan pertanggung jawaban mutlak Nomor 460/505/ Dinsos/2015tanggal 5 Juni 2015;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 460/507/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 460/503/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerimaan program Nomor : 460/503/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015;
1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : 460/504/ Dinsos/2015;
4 (empat) lembar fotocopy SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 460/508/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang penunjukan petugas calon pendamping kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una-Una TA.2015;
1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 460/506/Dinsos/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penetapan Calon Penerima Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2015;
1 (satu) Exemplar Surat Pernyataan pertanggung jawaban Mutlak tanggal 16 Mei 2015;
1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar Laporan Pertanggung Jawaban KUBE PKH Perdesaan sebanyak 132 kelompok, Nomor : 045.2/136/Dinsos/2016 tanggal 4 Maret 2016;
1 (satu) Exemplar Nota Dinas Nomor : 100/PKPD/SUBDIT IV/07/2015 tanggal 15 Juli 2015;
1 (satu) Exemplar Berita Acara Serah Terima Bantuan tanggal 12 Oktober 2015;
1 (satu) bundel Penyesuaian Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una TA. 2015;
1 (satu) bundel buku Petunjuk Teknis KUBE Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2 (dua) lembar fotocopy legalisir Instruksi / perintah Nomor 460/683/Dinsos/2015 tanggal 16 November 2015;
1 (satu) bundel jilid Proposal Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (KUBE PKH) Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una Una Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2015;
1 (satu) lembar SK Bupati Tojo Una-Una Nomor 821.2/111/BKD-B.TU/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An Zulfikar;
1 (satu) Exemplar format blangko dokumen Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak, Surat pernyataan penerimaan program, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, surat pernyataan Kadis Sosial, surat pernyataan tanggung jawab mutlak ketua KUBE dan BA serah terima bantuan uang;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI No. Rek 5210-01-015512-53-9 atas nama OPERASIONAL KUBE dan RS RTLH Kabupaten TOUNA Jl. Merdeka Kel. Uemalingku Kabupaten Tojo Una Una;
2 (dua) lembar surat perjanjian kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 460/554/DINSOS/2015 dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tete Nomor tentang Penyaluran Dana Bantuan KUBE bagi program keluarga harapan (PKH) Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) exemplar surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete Nomor 460/608/Dinsos/2015 tanggal 04 September 2015;
1 (satu) exemplar surat keputusan Nokep:05/KW-XII/SDM/01/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang penetapan kembali jabatan Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
3 (tiga) lembar fotocopy surat keputusan Nokep : 091/KC-XII/LYI/09/2014 tanggal 01 September 2014 pemindahan jabatan dan unit kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Poso atas nama Ratih Yemi Rakimin;
1 (satu) exemplar surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una kepada Kepala BRI Unit Tete Nomor 460/627/Dinsos/2015 tanggal 28 September 2015;
1 (satu) bundel laporan pendamping KUBE PKH Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una bulan Mei s/d Desember 2015 oleh Drs. Arifin Tarima;
Masing-masing 1 (satu) rangkap fotocopy Surat perjanijan kerjasama antara KUBE Tete Jaya, KUBE Harapan 1 s/d Harapan 9 dengan Pendamping KUBE PKH atas nama Drs. Arifin H. Tarima tentang penyediaan/penyalur jasa pengadaan bantuan KUBE PKH di Kec.Ulubongka Kab.Tojo Una-Una;
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Tete jaya Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak kambing tete jaya bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube tete jaya dalam pemanfaatan dana bantuan tunai tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima dana banatuan tete jaya bulan 2015 (foto copy legalisir);
2 (dua) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 1 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 1 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 1 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 1 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 2 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 2 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 2 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 2 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 3 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan dana harapan 2 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 3 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 3 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 3 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 3 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 3 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 3 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 4 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 4 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 4 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 4 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 4 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 4 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 5 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 5 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 5 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 5 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 5 bulan 2015 (foto copy); Berita acara serah terima bantuan mesin parut kelapa harapan 5 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 6 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 6 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 6 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 6 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 6 bulan 2015 (foto copy); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 6 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 7 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 7 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 7 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 7 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 7 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak kambing harapan 7 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 8 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 8 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 8 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 8 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 8 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 8 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) rangkap asli Proposal KUBE Harapan 9 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2015. Berita acara serah terima bantuan dana harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan kesanggupan anggota kube harapan 9 dalam pemanfaatan dana bantuan tuani harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harapan 9 bulan 2015 (foto copy legalisir); Berita acara serah terima bantuan ternak harapan 9 bulan 2015 (foto copy);
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015103-53-4 atas nama KUBE PKH Harapan I Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015107-53-8 atas nama KUBE PKH Harapan II Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015109-53-0 atas nama KUBE PKH Harapan III Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015100-53-6 atas nama KUBE PKH Harapan 4 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015102-53-8 atas nama KUBE PKH Harapan 5 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015104-53-0 atas nama KUBE PKH Harapan 6 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015106-53-2 atas nama KUBE PKH Harapan 7 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015108-53-4 atas nama KUBE PKH Harapan 8 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015110-53-1 atas nama KUBE PKH Harapan 9 Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) buah buku tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening 5210-01-015095-53-7 atas nama KUBE PKH Tete Jaya Desa Tete B Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una;
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan 1 tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan II tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan III tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan IV tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan V tanggal 04 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VI tanggal 22 September 2015 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VII tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan VIII tanggal 22 September 2015 sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Harapan IX tanggal 22 September 2015 sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan slip penarikan KUBE PKH Tete Jaya tanggal 04 September 2015 sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
1 (satu) bundle (27 lembar) kwitansi untuk pembelian kambing dan mesin;
1 (satu) bundel (10 lembar kwitansi) untuk pembelian materai 6000, ATK dan dana pembuatan kandanguntuk kelompok KUBE;
1 (satu) bundel (10 lembar) kwitansi untuk pengembalian dana kube ke masing-masing kelompok;
1 (satu) bundel (8 lembar) kwitansi untuk pembuatan kandang penampung kambing;
1 (satu) bundel (12 Lembar) kwitansi untuk sewah dan upah;
2 (dua) lembar biaya lain-lain (yang tak terduga);
1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman sementara dari arifin,- tanggal 6 september tahun 2016.
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Undu Bungasawa.
7. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada hari KAMIS tanggal 2 Maret 2017 oleh kami ERNAWATI ANWAR, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, DRS. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, AKT dan DARMANSYAH, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN SUGIARSO, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh BUDIATMOKO, S.H sebagai Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.
Hakim Anggota, ttd | Hakim Ketua, ttd |
DRS. JULT M. LUMBAN GAOL, AKT ttd | ERNAWATI ANWAR, S.H, M.H. |
| DARMANSYAH, S.H., M.H. | |
PANITERA PENGGANTI, ttd I WAYAN SUGIARSO, S.H. | |
Turunan Putusan Perkara Ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.
Dipergunakan untuk Tingkat Kasasi
Panitera Pengadilan Negeri Palu Kelas I A
LA ODE MULAWARMAN, SH. MH
NIP. 19641231 19950310 103