P U T U S A N

Nomor 779 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MARTHA PAULINA TAMBUNAN, bertempat tinggal di Jalan Cengkeh Raya Nomor 5 Perumnas, Simalingkar Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Danial Aur Satar,SH., Advokat, berkantor di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16 Medan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M e l a w a n :

PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI, berkedudukan di Wisma BII lantai 7 Jalan Diponegoro Nomor 18 Kota Medan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang berkedudukan di Medan yang merupakan holding company dari beberapa perusahaan diantaranya PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Binanga dan PT. Ondop Perkasa Makmur (PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Padang Sidempuan) ;

2. Bahwa Tergugat adalah karyawan Penggugat yang bekerja sejak tahun 2005 dengan posisi terakhir sebagai Corporate Services Secretary & General Affair Administrations yang bekerja di bawah pimpinan Corporate Service Director i.e. Bapak Hari Witono dan juga Senior Manager Corporate Services i.e. Bapak Alpan Tanjung dengan upah terakhir sebesar Rp 4.950.000,00 per bulan ;

3. Bahwa Tergugat selaku Corporate Services Secretary & General Affair Administrations pada dasarnya telah mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajibannya serta apa saja yang menjadi larangan bagi pekerja selama bekerja pada Penggugat ;

4. Bahwa akan tetapi sejak bulan Januari 2009, Tergugat telah melakukan banyak pelanggaran disiplin dan juga kesalahan berat yang mana baik secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

5. Adapun bentuk pelanggaran disiplin dan kesalahan berat yang telah dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak bulan Januari 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran disiplin :

• Sering terlambat masuk kerja terhitung sejak bulan Januari hingga bulan November 2009 tanpa melaporkannya kepada pimpinan/atasan Tergugat ;

• Sering meninggalkan kantor pada saat jam kerja tanpa ijin pimpinan/atasan Tergugat ;

• Menggunakan telepon perusahaan untuk kepentingan pribadi ;

2. Kesalahan berat :

• Berulangkali tidak melaksanakan pekerjaan yang telah ditugaskan dan atau sering melalaikan/mengabaikan pekerjaan ;

6. Bahwa adapun tindakan Tergugat yang sering terlambat masuk bekerja dan meninggalkan kantor pada saat jam kerja telah melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 29 Ayat (6) dan (7) tentang Kewajiban Pekerja yang dapat mengakibatkan diberikannya Surat Peringatan Pertama (SP I) kepada pekerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 Ayat (5) Peraturan Perusahaan, dan juga dapat menjadi sebab diberlakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja sebagaimana tersebut di dalam Peraturan Perusahaan Pasal 36 Ayat (1) huruf g ;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang sering terlambat masuk bekerja, pimpinan/atasan Tergugat telah berulangkali menegur baik secara lisan maupun tulisan berupa surat elektronik atau electronic mail (e-mail) pada tanggal 21 April 2009, namun demikian Tergugat tetap saja sering datang terlambat sampai dengan bulan November 2009 ;

8. Bahwa selanjutnya pimpinan/atasan Tergugat juga berulangkali menegur Tergugat baik secara lisan maupun tulisan berupa e-mail pada tanggal 7 September 2009, 15 September 2009, dan 18 November 2009 atas perbuatan Tergugat yang sering meninggalkan kantor pada saat jam kerja tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pimpinannya/atasannya ;

9. Bahwa mengenai pelanggaran disipiin/kewajiban pekerja berupa datang terlambat dan meninggalkan kantor pada jam kerja tersebut, juga diakui oleh Tergugat melalui e-mail pada tanggal 21 April 2009 dan 18 November 2009 yang merupakan e-mail balasan terhadap e-mail berisi teguran yang telah dikirimkan oleh pimpinannya/atasannya ;

10. Bahwa meskipun perbuatan Tergugat yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tersebut di atas terus berulang dan dapat mengakibatkan diberikannya SP I dan juga pemberlakuan PHK terhadap Tergugat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perusahaan, Penggugat tetap memilih untuk melakukan pembinaan dan memberikan teguran dari pada memberikan SP I atau memberlakukan PHK terhadap Tergugat ;

11. Bahwa selain daripada tindakan pelanggaran disiplin, Tergugat juga telah melalaikan pekerjaannya dan atau menolak melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada Tergugat dan atau tidak mengikuti/melaksanakan instruksi kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan ;

12. Bahwa adapun bentuk kelalaian Tergugat dan atau tindakan tidak mengikuti instruksi kerja dimaksud adalah pada sekitar bulan Juni 2009 diketahui bahwa Tergugat telah lalai dalam penanganan dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang mana dokumen dimaksud seharusnya diselesaikan pada awal tahun untuk kemudian disampaikan kepada instansi terkait ;

13. Bahwa walaupun menurut Peraturan Perusahaan Pasal 34 Ayat (3) jo. Ayat (4) Tergugat dapat diberikan sanksi berupa pemberian SP II oleh Penggugat atas perbuatannva sebagaimana tersebut pada point 12 (dua belas), Penggugat hanya memberikan SP I kepada Tergugat sesuai surat Nomor 169/HR&GA/HW/ Peringatan/06-09 tertanggal 23 Juni 2009 ;

14. Bahwa setelah Penggugat memberikan SP I kepada Tergugat dengan harapan Tergugat akan memperbaiki dan atau meningkatkan kinerjanya serta tidak lagi melalaikan pekerjaannya, Tergugat malah mengulangi kesalahannya dengan berulangkali melalaikan dan atau menolak mengerjakan pekerjaan yang menjadi tugasnya, dan adapun pekerjaan-pekerjaan yang telah dilalaikan oleh Tergugat diantaranya adalah :

• Tidak dan atau menunda meminta persetujuan dari Corporate Service Director i.e. Bapak Hari Witono terkait dengan wajib setoran ke Negara ;

• Tidak dan atau menunda pengisian expense report (laporan pengeluaran) ;

15. Bahwa terhadap tindakan Tergugat yang sering melalaikan pekerjaan dan atau menolak melakukan pekerjaan tersebut, pimpinan/atasan Tergugat juga sudah berulangkali menegur Tergugat baik secara lisan maupun tulisan berupa e-mail pada tanggal 7 September 2009 dan 29 Oktober 2009 ;

16. Bahwa mengenai penelantaran pekerjaan dimaksud juga diakui oleh Tergugat melalui e-mail pada tanggal 12 November 2009 ;

17. Bahwa walaupun Penggugat telah berulangkali menegur Tergugat setiap kali Tergugat melalaikan pekerjaannya, ternyata Tergugat kembali mengulangi kesalahannya dengan melalaikan dan atau menelantarakan pekerjaannya berupa tidak dan atau menunda mengerjakan tugas untuk menterjemahkan dokumen yang telah diperintahkan kepada Tergugat, lebih dari itu Tergugat telah menghilangkan dokumen yang diperintahkan untuk diterjemahkan tersebut ;

18. Bahwa mengenai penelantaran pekerjaan untuk menterjemahkan dokumen tersebut juga diakui oleh Tergugat melalui pesan singkat atau short message service (sms) yang dikirimkan oleh Tergugat kepada pimpinannya/atasannya pada tanggal 30 November 2009 ;

19. Bahwa berulangkali menolak melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada pekerja secara layak adalah termasuk dalam kategori kesalahan berat yang dapat mengakibatkan diberikannya SP III kepada pekerja dan juga tindakan PHK sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perusahaan Pasal 35 Ayat (4) dan Pasal 36 Ayat (1) huruf g jo. Pasal 37 Ayat (1) huruf p ;

20. Bahwa selanjutnya Pasal 31 Ayat (4) Peraturan Perusahaan menyebutkan : “Surat Peringatan yang diterbitkan tidak harus secara berurutan, disesuaikan dengan tingkat atau bobot kesalahan yang diperbuat dan seterusnya.” ;

21. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat yang telah berulangkali melakukan penelantaran terhadap pekerjaannya dan atau menolak pekerjaan yang telah diperintahkan oleh pimpinannya/atasannya, bahkan Tergugat juga telah menghilangkan dokumen yang diperintahkan kepadanya untuk diterjemahkan, maka Penggugat langsung memberikan SP III kepada Tergugat sesuai dengan surat Nomor 332/HR&GA/HW-hrd/Peringatan/12-09 tertanggal 4 Desember 2009 ;

22. Bahwa dengan demikian perbuatan-perbuatan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas jelas telah melanggar peraturan perusahaan yang berlaku di lingkungan kerja Tergugat ;

23. Bahwa sesuai dengan Pasal 161 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan : “Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, dan seterusnya.”, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat dengan PHK ;

24. Bahwa sesuai dengan aturan tentang PHK yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Penggugat telah mengadakan perundingan bipartit dengan Tergugat pada tanggal 9 Desember 2009 dan perundingan bipartit lanjutan pada tanggal 16 Desember 2009, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kata sepakat di dalam perundingan bipartit tersebut ;

25. Bahwa oleh karena perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka Penggugat menon-aktifkan atau menjatuhkan skorsing terhadap Tergugat terhitung mulai tanggal 22 Desember 2009 sesuai dengan surat Nomor 347/ANJA-HRGA/PHK/12-09 tertanggal 17 Desember 2009 ;

26. Bahwa oleh karena skorsing dalam proses PHK terhadap Tergugat tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka patut dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan skorsing dalam proses PHK sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor 347/ANJA-HRGA/PHK/12-09 tertanggal 17 Desember 2009 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

27. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mengadakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Nomor 318/HR&GA-ANJA/PHK/12-09 tertanggal 21 Desember 2009 ;

28. Bahwa atas permohonan mediasi tersebut, Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara mengadakan mediasi pada tanggal 5 Januari 2010, 8 Januari 2010, dan 18 Januari 2010 ;

29. Bahwa oleh karena selama proses mediasi juga tidak tercapai kata sepakat diantara Penggugat dan Tergugat, maka Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat anjuran Nomor 152-6/DTK-TR/2010 tertanggal 28 Januari 2010 yang pada pokoknya menyebutkan : “Bahwa alasan PHK Pengusaha tidak dapat didukung karena tidak mempunyai dasar alasan yang kuat dan meyakinkan untuk dijadikan sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja pekerja, hubungan kerja pekerja dianggap belum pernah terputus, maka pengusaha berkewajiban untuk mempekerjakan kembali pekerja sebagaimana biasa sampai dengan adanya keputusan yang mengikat atas permasalahan ini.” ;

30. Bahwa di dalam surat anjuran tersebut terlihat bahwa Mediator tidak menerapkan azas keadilan dengan hanya menyebutkan dan mempertimbangkan alasan-alasan dari pihak Tergugat yang merugikan Penggugat, akan tetapi Mediator tidak menerangkan/menyebutkan alasan-alasan atau penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh Penggugat tentang permasalahan yang sesungguhnya antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak mempertimbangkan data-data yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Mediator ;

31. Bahwa selain itu dari surat anjuran tersebut juga terlihat bahwa beberapa keterangan yang telah diberikan oleh Tergugat pada dasarnya adalah tidak benar, dan apabila dilihat lebih cermat maka akan terlihat bahwa beberapa keterangan yang disampaikan oleh Tergugat adalah keterangan yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga keterangan tersebut menunjukkan seakan-akan Tergugat tidak memiliki kesalahan apapun selama bekerja pada Penggugat ;

32. Bahwa atas adanya surat anjuran tersebut Penggugat telah mengajukan keberatan dan menolak anjuran dimaksud dengan mengirimkan surat jawaban ke Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Nomor 018/ANJA-HR&GA/HW-HRD/Disnaker/02-10 tertanggal 11 Pebruari 2010 :

33. Bahwa oleh karena Penggugat telah menolak dengan tegas surat anjuran dari Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara Nomor 152-6/DTK-TR/2010 tertanggal 28 Januari 2010 tersebut, maka patut dan beralasan kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk menyatakan surat Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara Nomor 152-6/DTK-TR/2010 tertanggal 28 Januari 2010 perihal anjuran adalah batal demi hukum atau batal menurut hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;

34. Bahwa selain itu setelah Penggugat menjatuhkan skorsing kepada Tergugat terhitung sejak tanggal 22 Desember 2009, pada tanggal 23 Desember 2009 Tergugat datang ke tempat Penggugat dan menyalin dokumen-dokumen perusahaan dari komputer yang sebelumnya digunakan oleh Tergugat selama Tergugat bekerja pada Penggugat ke flash disk milik pribadi Tergugat tanpa ijin dari pimpinan/atasan Tergugat yang mana hal ini juga telah melanggar Peraturan Perusahaan Pasal 30 Ayat (8) ;

35. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2009 Tergugat telah mengirimkan sms kepada pimpinannya/atasannya i.e. Bapak Hari Witono yang mana sms tersebut berisi penghinaan dan ancaman terhadap Bapak Hari Witono ;

36. Bahwa kemudian pada saat Tergugat dinon-aktifkan dan diminta untuk menyerah-terimakan semua tugas dan tanggung jawabnya, ternyata Tergugat menolak dan tidak mengembalikan kunci brankas dan juga kunci filling cabinet milik Penggugat yang berisi dokumen-dokumen penting milik Penggugat, oleh karena itu Penggugat terpaksa melakukan pembongkaran atau pembukaan paksa brankas tersebut pada tanggal 28 Desember 2009, dan juga pembongkaran filling cabinet pada tanggal 8 Januari 2010 ;

37. Bahwa setelah filling cabinet tersebut dibongkar, Penggugat menemukan banyak dokumen-dokumen pekerjaan yang ditelantarkan atau tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat sebagaimana seharusnya, dimana beberapa dokumen pekerjaan yang ditelantarkan tersebut berkaitan dengan tanggung jawab Penggugat terhadap negara dan telah ditunggu oleh instansi terkait, dan adapun dokumen-dokumen pekerjaan yang tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat tersebut diantaranya adalah :

• Invoice tertanggal 6 Agustus 2009 dari Notaris Mala Mukti,SH. ;

• Surat dari Departemen Pertanian tertanggal 6 Oktober 2009 perihal Pemantapan Perstatistikan Kelapa Sawit ;

• Surat dari Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara tertanggal 22 Oktober 2009 perihal Survei Khusus Sektoral Pola Kinerja Kegiatan Ekonomi Triwulanan (SKS-PIKET) 2009 ;

• Surat dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Sumatera Utara tertanggal 3 Desember 2009 perihal Penyampaian Data PT. Ondop Perkasa Makmur ;

• Tembusan Surat dari Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Nomor Pol. Sprin/ 2587/XII/2009 tertanggal 7 Desember 2009 perihal Pelaksanaan tugas patroli kewilayahan perkebunan sawit di areal PT. ANJ Agri ;

• Surat dari Badan Penanaman Modal Kota Medan Nomor 400/BPM/BP/XII/2009 tertanggal 8 Desember 2009 perihal Mohon Penyerahan Data ;

• Dokumen persyaratan pembuatan Kartu Anggota Satpam yang tidak diteruskan oleh Tergugat kepada atasannya/pimpinannya ;

33. Bahwa dengan demikian tentu saja penelantaran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada point 37 (tiga puluh tujuh) dapat merusak citra positif Penggugat di mata instansi-instansi terkait ;

34. Bahwa selain itu setelah Penggugat melakukan evaluasi penggunaan telefon untuk tahun 2009, di ketahui bahwa Tergugat telah mengunakan fasilitas telepon yang ada di kantor Penggugat untuk kepentingan pribadi Tergugat yang mana hal ini menurut Peraturan Perusahaan dapat berakibat diberikannya SP I kepada pekerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 Ayat (12) ;

35. Bahwa oleh karena pada pokoknya Penggugat menolak anjuran dari Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara tersebut dan mengingat adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang terlihat dari keterangan-keterangan yang telah disampaikannya pada saat proses mediasi di Disnakertrans Provinsi Sumatera Utara dan juga pelanggaran ketentuan Peraturan Perusahaan yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 161 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakeriaan, serta banyaknya tindakan-tindakan Tergugat yang merugikan Penggugat yang sudah tidak dapat ditolerir lagi, sehingga hubungan kerja yang harmonis diantara Penggugat dan Tergugat tidak akan mungkin lagi tercipta, maka Penggugat berketetapan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Tergugat dengan PHK dengan mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan ;

36. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena PHK sejak gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan ;

37. Bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah ditetapkan putus karena PHK sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 161 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan Penggugat membayar hak Tergugat berupa :

• Uang pesangon : 1 x 5 x Rp 4.950.000,00 = Rp 24.750.000,00 ;

• Uang penghargaan masa kerja : 1 x 2 x Rp 4.950.000,00 = Rp 9.900.000,00 ;

• Uang penggantian hak : 15 % x Rp 34.650.000,00 = Rp 5.197.500,00 + ;

Total = Rp 39.847.500,00 ;

(terbilang : tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) ;

33. Bahwa oleh karena gugatan ini telah di dasarkan kepada bukti-bukti yang cukup serta autentik, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan putusan dapat di laksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voerraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berkenan dapat dijalankan lebih dahulu:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan surat skorsing dalam proses PHK Nomor 347/ANJA-HRGA/PHK/12-09 tertanggal 17 Desember 2009 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

3. Menyatakan surat anjuran Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara Nomor 152-6/DTK-TR/2010 tertanggal 28 Januari 2010 adalah batal demi hukum atau batal menurut hukum atau setidak-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;

4. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena PHK sejak gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan ;

5. Menetapkan Penggugat untuk membayar hak Tergugat berupa :

• Uang pesangon : 1 x 5 x Rp 4.950.000,00 = Rp 24.750.000,00 ;

• Uang penghargaan masa kerja 1 x 2 x Rp 4.950.000,00 = Rp 9.900.000,00 ;

• Uang penggantian hak : 15 % x Rp 34.650.000,00 = Rp 5.197.500,00 ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar nihil ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

• Bahwa Surat Kuasa yang diberikan oleh PT. Austindo Nusantara Jaya Agri (PT. ANJ AGRI) kepada Kuasa Hukumnya tidak sah karena bukan diberikan dan ditandatangani oleh Direktur Utama tetapi diberikan ditandatangani oleh Hari Witono yaitu Direktur Corporate Service ;

• Bahwa di dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas yang sah dan berhak melakukan tindakan hukum baik keluar maupun di dalam Pengadilan adalah Direktur Utama yang dalam hal ini seharusnya Sdr. Koh Ben Hock ;

• Bahwa oleh karena Surat Kuasa tersebut bukan berasal dari orang yang diakui oleh perundang-undangan maka Surat Kuasa tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

• Bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 18/G/2010/PHI.Mdn tanggal 9 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

• Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat (i.e. PT. Austindo Nusantara Jaya Agri) dengan Tergugat (i.e. Martha Paulina Tambunan) berakhir karena pemutusan hubungan kerja ;

3. Menghukum Penggugat membayar hak-hak normatif Tergugat karena pemutusan hubungan kerja dengan jumlah dan rincian sebagai berikut : (masa kerja : 1 Pebruari 2005 sampai dengan 7 Juni 2010 atau 5 tahun 5 bulan, upah terakhir Rp 4.950.000,00/bulan) :

   • Uang pesangon : 2 x 6 x Rp 4.950.000,00 =Rp 59.400.000,00 ;

   • Uang penghargaan masa kerja 1 x 2 x Rp 4.950.000,00 =Rp 9.900.000,00 ;

Jumlah =Rp 69.300.000,00 ;

• Uang pengganti perumahan dan perobatan 15% x Rp 69.300.000,00 =Rp 10.395.000,00 ;

Jumlah seluruhnya =Rp 79.695.000,00 ;

(tujuh puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;

4. Membebankan kepada Negara ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara yang hingga kini di anggarkan sebesar Rp 243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga Rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 9 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 30/Kas/2010/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 6 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 8 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan bertentangan dengan Hukum ;

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak melakukan kesalahan berat sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat (Termohon Kasasi) dalam Surat Gugatannya dalam perkara ini, di samping itu pasal 158 tersebut juga tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sejak Mahkamah Konstitusi RI Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004 ;

• Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam pertimbangannya menyebutkan :

“Bahwa akan tetapi dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf p Peraturan Perusahaan maka tidak terdapat bukti Tergugat (ic. Pemohon Kasasi) telah melakukan berbagai kesalahan berat yang didalilkan berupa penggunaan telepon untuk kepentingan pribadi, tidak melaksanakan dan atau menunda meminta persetujuan dari Corporate Service Director dan tidak melaksanakan dan atau menunda pengisian expence report, menyalin dokumen perusahaan dari komputer dan dokumen yang hilang, serta tidak cukupnya bukti Tergugat telah lalai dan/atau menunda-nunda melaksanakan tugasnya terhadap surat-surat yang ada di dalam filling cabinet, serta penghinaan dan ancaman terhadap Penggugat, termasuk kesalahan sering atau berulang kali mengabaikan pekerjaan, sehingga alasan kesalahan berat ini harus dikesampingkan” ;

• Bahwa oleh sebab itu Pemohon Kasasi sepakat dan dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sebab Pemohon Kasasi tidak melakukan kesalahan Berat yang dapat mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja ;

2. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pelanggaran disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jelas disebutkan : “dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja, perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga” ;

Selanjutnya Majelis Hakim menyebutkan dalam pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena Surat Bukti P-5 dan P-6 yang berkaitan dengan Surat Pernyataan telah Majelis Hakim kesampingkan maka karenanya tidak terbukti Penggugat telah membuat Surat Peringatan kepada Tergugat hingga karenanya tidak bisa diterapkan Pasal 161 (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam perkara ini” ;

• Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kasasi tidak terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin yang dapat menjadi alasan Pemutusan Hubungan Kerja ;

• Bahwa atas pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi setuju dan sependapat sebab Permohonan Kasasi tidak pernah melakukan kesalahan yang dapat menjadikan alasan Pemutusan Hubungan Kerja dimaksud ;

• Bahwa dengan demikian alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu :

1. Kesalahan Berat (vide 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dan ;

2. Pelanggaran Disiplin (vide Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) ;

Tidak sesuai dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku sehingga Termohon Kasasi tidak mempunyai alasan apapun untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ;

• Bahwa di dalam Surat Gugatannya Termohon Kasasi (Penggugat) menggugat Pemohon Kasasi (Tergugat) dengan alasan-alasan tersebut di atas dimana Pemohon Kasasi (Tergugat) dianggap telah melakukan kesalahan berat dan melakukan pelanggaran disiplin ;

• Bahwa dengan demikian jelas alasan hukum untuk mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini tidak sah dan tidak mempunyai alasan hukum yang benar dan tepat ;

3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan :

“Menimbang, berdasarkan fakta bahwa Penggugat membongkar cara paksa brankas yang kuncinya tidak diserahkan Tergugat (Pemohon Kasasi) hal ini memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa suasana batin para pihak bila dipaksakan untuk bekerja sudah tidak nyaman lagi dan hal ini berpengaruh pada produktifitasnya suatu pekerjaan” ;

Selanjutnya Majelis Hakim dalam alinea selanjutnya menyatakan :

“Menimbang, bahwa untuk mengembalikan keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan cara berdamai, namun hal tersebut ternyata gagal dilakukan walaupun telah diupayakan sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dilanjutnya dan karenanya Pemutusan Hubungan Kerja sudah tidak dapat dihindari lagi dan harus ditetapkan berdasarkan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” ;

• Bahwa dengan demikian satu-satunya alasan Majelis Hakim menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah karena Penggugat (Termohon Kasasi) “membongkar paksa brankas”. Sebagaimana disebut di atas sehingga hubungan pekerja dan Perusahaan tidak harmonis lagi ;

• Bahwa pembongkaran paksa brankas yang dilakukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi) adalah tindakan sepihak yang dilakukan Penggugat yang timbul dari tindakan Penggugat sendiri yang memaksa Tergugat (Pemohon Kasasi) untuk menandatangani pengunduran diri secara sepihak ;

• Bahwa permintaan Pengunduran Diri itu sendiri didasari dengan latar belakang perkawinan yang masih dalam proses di Pengadilan Negeri Medan yang seharusnya tidak dicampuri oleh Penggugat karena hal tersebut adalah masalah pribadi Tergugat dengan suami Tergugat ;

• Bahwa sejak awal perkara Pemutusan Hubungan Kerja sepihak ini sesungguhnya sarat dengan pencampur adukan antara hubungan kerja dengan masalah pribadi Tergugat sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam jawaban maupun duplik Tergugat ;

• Bahwa dengan ini kami kutip kembali Surat Anjuran dari Pegawai Perantara Dinas Tenaga Kerja Nomor 152-6/DTK-TR/2010 tanggal 28 Januari 2010 halaman 2 bagian q :

• “bahwa pada persidangan mediasi pertama Kuasa Perusahaan tidak membantah bahwa pada dasarnya pekerja di PHK bukan karena kesalahan berat akan tetapi karena sikap ketidaksenangan perusahaan lagi kepada pekerja di perusahaan....” ;

• Bahwa bila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial mengukur ketidak harmonisan berdasarkan like and dislike maka jelas pertimbangan Majelis Hakim telah bertentangan dengan semangat dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengisyaratkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/ serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja ;

• Bahwa oleh sebab itu pertimbangan Majelis Hakim yang menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan pembongkaran brankas yang dilakukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi) yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan kerja bertentangan dengan Pasal 151 ayat ke (3) ;

2. Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak cukup mempertimbangkan seluruh aspek-aspek hukum dalam perkara ini ;

• Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali bahwa perkara ini diawali dengan keadaan status perkawinan Tergugat dengan suaminya yang masih dalam proses di Pengadilan Negeri Medan meskipun telah berulang kali disampaikan di persidangan ini ;

• Bahwa menurut Pasal 153 ayat (1) bagian I disebutkan bahwa pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan anatar lain :

“karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan” ;

• Bahwa awal mulanya Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat, dimana pihak Penggugat menyimpan dokumen-dokumen Tergugat seperti Akta Perkawinan, Akte Kelahiran anak-anak Tergugat yang pada saat itu dibutuhkan oleh Tergugat untuk dipergunakan sebagai bukti pada proses perceraian di Pengadilan Negeri Medan ;

• Bahwa Penggugat tidak memberikan Akte-akte tersebut kepada Tergugat kecuali Tergugat bersedia menandatangani Surat Pengunduran Diri yang tentu saja tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat ;

• Bahwa sejak mulainya proses perceraian Tergugat di Pengadilan Negeri Medan terlihat upaya-upaya Penggugat untuk memberhentikan Tergugat dengan segala cara meskipun Tergugat tidak mempunyai kesalahan sama sekali jadi alasan yang paling utama dalam Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah karena status Perkawinan Tergugat ;

• Bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim seharusnya turut mempertimbangkan hal tersebut sebagai bagian dari alasan-alasan Pemutusan Hubungan Kerja ini ;

• Bahwa oleh sebab itu Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas sehingga sudah seharusnya Putusan tersebut dibatalkan ;

3. Bahwa Judex Facti dalam memeriksa perkara ini hanya menimbang kepentingan sepihak dari pengusaha saja (Penggugat/Termohon Kasasi) ;

• Bahwa dalam Putusan perkara ini terdapat 2 pertimbangan tentang besarnya pesangon, Hakim Syafrudin menilai bahwa Pemohon Kasasi layak dan seharusnya mendapat hak-haknya sebanyak Rp 45.540.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah) sedangkan Hakim lain memutuskan sebesar Rp 79.695.000,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;

• Bahwa Majelis Hakim bahkan tidak menilai atau tidak mempertimbangkan bonus yang seharusnya Tergugat terima tahun 2009 dan yang belum diberikan oleh Penggugat (Pemohon Kasasi) sejumlah 10 bulan gaji ditambah uang transport Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per bulan dan kenaikan gaji tahun 2010 bulan Januari sebesar 25% ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke I sampai dengan ke III :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti tidak salah atau keliru dalam menerapkan hukum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 sehingga permohonan kasasi Pemohon Kasasi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MARTHA PAULINA TAMBUNAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pihak-pihak tidak dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MARTHA PAULINA TAMBUNAN tersebut ;

Membebankan ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 oleh SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, JONO SIHONO,SH., dan FAUZAN,SH.,MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI HAPSARI,SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis,

Ttd./ Jono Sihono,SH., Ttd./ Soltoni Mohdally,SH.,MH.,

Ttd./ Fauzan, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Budi Hapsari,SH.   

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002.