P U T U S A N

No. 538 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BERNADI UTAMA, berkedudukan di Jababeka II Blok C No. 26, Cikarang, Kabupaten Bekasi 17530, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fransisca Indrasari, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gunung Sahari Raya No. 78 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n :

SUMAJI, bertempat tinggal di KSB Blok D 27 No. 26, Kota Serang Baru-Bekasi, Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan hubungan kerja atau telah bekerja pada Penggugat terhitung sejak tanggal 01 Juli 1992 dengan jabatan terakhir sebagai Quality Control dengan Nomor Induk Karyawan (NIK) PRD 030 berdasarkan NO: PSN/025/BU/X/92 tertanggal 01 Juli 1992 dengan status sebagai karyawan tetap;

2. Bahwa upah atau gaji per bulan terakhir yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat adalah sebesar Rp. 2.255.000,- (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa oleh karena Tergugat telah memasuki masa atau usia pensiun, maka Penggugat kemudian melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2012;

4. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat sejak tanggal 16 Agustus 2012 karena Tergugat telah memasuki masa atau usia pensiun, maka kemudian Penggugat telah beberapa kali menawarkan uang masa pensiun atau uang pesangon pensiun kepada Tergugat sebesar Rp50.831.232,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang didasarkan kepada perhitungan sebagai berikut:

   • Bahwa uang pensiun yang seharusnya diterima oleh Tergugat berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

   • Uang Pesangon sebesar Rp. 40.590.000,-;

   • Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar Rp. 15.785.000,-;

   • Uang Pengantian Hak berupa Penggantian Perumahan dan pegobatan serta perawatan, Cuti tahunan yang belum diambil, dan uang pisah yaitu sebesar Rp. 10.274.435,-;

Total sebesar Rp. 66.649.345,- (enam puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang dikurangi oleh total uang Iuran Jaminan Hari Tua Tergugat yang telah dibayar oleh Penggugat kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“Jamsostek”) yaitu sebesar Rp. 15.818.113,- (lima belas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus tiga belas rupiah), sehingga Total uang Pesangon Pensiun Tergugat yang seharusnya diterima Tergugat adalah sebesar Rp. 50.831.232,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

5. Bahwa ternyata Tergugat menolak uang pesangon pensiun yang ditawarkan oleh Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak setuju atau keberatan atas pemotongan uang pesangon pensiun sebesar Rp. 15.818.113,- (lima belas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus tiga belas rupiah) yang merupakan total iuran jaminan hari tua yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Badan Penyelenggara Jamsostek selama Tergugat bekerja pada Penggugat yaitu sebesar 3,7 % (tiga koma tujuh persen) per bulan dari gaji Tergugat, dimana jaminan hari tua sebesar 3,7 % (tiga koma tujuh persen) per bulan yang dipotong dari gaji Tergugat tersebut adalah merupakan hak Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

6. Bahwa perhitungan uang masa pensiun atau uang pesangon pensiun yang dilakukan oleh Penggugat telah didasarkan kepada Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan: “Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”, Jo. Pasal 14 ayat (1a), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang menyatakan:

   • Pasal Pasal 14 ayat (1a): “Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala kepada tenaga kerja karena : telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun”;

   • Pasal 20 ayat (2) : “Jaminan Hari Tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja”;

   • Pasal 22 ayat (1): “Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”, dimana Penggugat telah beritikad baik dengan membayar iuran Jamsostek Tergugat dengan tidak dipotong atau diambil dari upah Tergugat jo. Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang menyatakan: “Iuran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja”;

7. Bahwa setelah Penggugat melakukan PHK terhadap Tergugat karena Tergugat memasuki masa atau usia pensiun, dimana Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan besarnya uang masa pensiun atau uang pesangon pensiun Tergugat melalui jalur musyawah untuk mufakat termasuk melakukan perundingan Bipartit antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 November 2012, namun tidak berhasil karena Tergugat tetap menolak besarnya uang pesangon pensiun yang ditawarkan Penggugat khususnya dalam hal pemotongan uang iuran jaminan hari tua yang dilakukan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan dari Tergugat kepada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, kemudian Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan perundingan Tripartit yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan perundingan dalam Sidang Mediasi pada tanggal 20 November 2012 dan pada tanggal 23 November 2012 oleh Mediator di Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, namun perundingan dan sidang dalam Mediasi tersebut tidak berhasil karena tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat, dimana baik Penggugat maupun Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

9. Bahwa oleh karena mediasi yang dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak berhasil, akhirnya Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 567/5579/HI-Syaker/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012, dimana anjuran tersebut antara lain menyatakan bahwa Pengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena memasuki usia pensiun terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2012 dengan diberikan kompensasi berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut:

   • Uang pesangon sebesar Rp40.590.000,-;

   • Uang penghargaan masa kerja sebesar Rp15.785.000,-;

   • Uang penggantian hak sebesar Rp8.456.250,-;

   • Sisa Cuti yang belum gugur dan belum diambil sebesar Rp1.718.095,-;

   • Lain-lain : uang pisah sebasar Rp100.000,-

Total seluruhnya sebesar Rp66.649.345,- (enam puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);

10. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor: 567/5579/HI-Syaker/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 tersebut, oleh karena itu kemudian Penggugat telah mengajukan surat penolakan atas Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi tersebut berdasarkan Surat No. 0002/FIP-SK/I/2013 tertanggal 14 Januari 2013, dan kemudian Penggugat melanjutkannya dengan mengajukan Gugatan Perselihan Hak tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sebagaimana dalam perkara a quo;

11. Bahwa Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor: 567/5579/HI-Syaker/XII/2012 tertanggal 11 Desember 2012 tersebut yang menganjurkan agar Penggugat memberikan uang pesangon kepada Tergugat sebesar Rp66.649.345,- (enam puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) adalah keliru dan tidak berdasar sama sekali karena berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat kepada Mediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi telah terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat telah membayar jaminan hari tua Tergugat yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“Jamsostek”) selama Tergugat bekerja pada Penggugat yaitu sebesar 3,7 % (tiga koma tujuh persen) per bulan dari gaji Tergugat yang totalnya adalah sebesar Rp15.818.113,-(lima belas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus tiga belas rupiah), yang seharusnya merupakan hak dari Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka adalah berdasar dan beralasan bahwa Penggugat memotong uang pesangon Tergugat sebesar Rp15.818.113,- (lima belas juta delapan ratus delapan belas ribu seratus tiga belas rupiah) karena merupakan hak dari Penggugat dan bukan hak Tergugat;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang sah dan akurat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam bidang ketenagakerjaan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat oleh karena Tergugat telah memasuki masa atau usia pensiun terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2012 adalah sah dan mengikat;

3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir atau putus terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2012;

4. Menyatakan bahwa hak atau uang pesangon pensiun Tergugat yang harus diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp50.831.232,- (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 06/G/2013/PHI/PN.BDG., tanggal 29 Mei 2013, yang amarnya sebagai berikut:

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

• Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat (PT. Bernadi Utama) dengan Tergugat (Sumaji) karena Tergugat memasuki usia pensiun sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (5) UU No. 13 Tahun 2003 terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2012;

• Menghukum Penggugat untuk membayar sejumlah uang kepada Tergugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak perumahan/pengobatan/perawatan dan uang sisas cuti tahunan sebesar Rp 66.549.095,- (enam puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh lima rupiah);

• Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp 344.000,- (tigaratus empatpuluhempat ribu rupiah);

• Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 Juni 2013 kemudian oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 25/Kas/G/2013/PHI/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 15 Agustus 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Agustus 2013;

Bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke verklaard), oleh karena pernyataan kasasi tersebut melebihi batas waktu 14 hari (empat belas) kerja sebagaimana yang ditentukan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesai Perselisihan Hubungan Industrial; ba bahwa bkjkjhkjhjkhkjhkjhkjfds ba b

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT.BERNADI UTAMA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. BERNADI UTAMA, tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 oleh Dr. H. SUPANDI, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, FAUZAN, SH., MH., dan Dr.HORADIN SARAGIH, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,

Ttd/ FAUZAN, SH., MH.      Ttd/ Dr.H.SUPANDI, SH., MH.

Ttd/ Dr. HORADIN SARAGIH, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002