Putusan PN RENGAT Nomor 158/Pid.B/2011/PN.RGT

= 104 =

P U T U S A N

Nomor 158/Pid.B/2011/PN.RGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, setelah bersidang menurut Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara Terdakwa: ----------------------------------

Nama Lengkap	:	R. DEKRITMEN; ----------------------------------------
Tempat Lahir	:	Rengat; ----------------------------------------------------------
Umur/Tanggal Lahir	:	52 Tahun/05 Juli 1959; ---------------------------------------
Jenis Kelamin	:	Laki-laki; --------------------------------------------------------
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -------------------------------------------------------
Tempat Tinggal	:	Jalan Sultan Ibrahim RT.24/09, Kampung Besar Kota Rengat; ----------------------------------------------------------
Agama	:	Islam; ------------------------------------------------------------
Pekerjaan	:	Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu; --------------
Pendidikan	:	SMEAN Rengat; -----------------------------------------------

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh; ---------

Penyidik: ---------------------------------------------------------------------------------------------

(Tidak dilakukan penahanan); ---------------------------------------------------------------
- Penuntut Umum: -----------------------------------------------------------------------------------

(Tidak dilakukan penahanan); ---------------------------------------------------------------
- Hakim Pengadilan Negeri: ------------------------------------------------------------------------
  - Sejak Tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 24 Juni 2011; -------------------
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sejak Tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan Tanggal 23 Agustus 2011; ------------------------------------

Terdakwa R. DEKRITMEN didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama ASWAR HM., SH., AGUS WIJAYA, SH., MAKMUN RASYID, SH., M. IRFAN LUBIS, SH., dan ERNA WIDIA, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 26 Mei 2011; -------------------------------------------------------------------------------

Pengadilan Negeri tersebut; -------------------------------------------------------------

Telah membaca: -------------------------------------------------------------------------------

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 158/Pen.Pid/2011/PN.RGT Tanggal 27 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ----------------------------------------------------
Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 158/Pen.Pid/2011/PN.RGT Tanggal 27 April 2011 tentang Penetapan Hari Sidang; ---------------------------------------------------
Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-726/N.4.12/Ft.1/ 04/2011 Tertanggal 27 April 2011 dari Kejaksaan Negeri Rengat, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS-09/RGT/04/2011 Tanggal 27 April 2011; ----------------------------------------------------------------------------
Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka R. DEKRITMEN; -----
Berita Acara Sidang Nomor 158/Pid.B/2011/PN.RGT atas nama Terdakwa R. DEKRITMEN; serta -----------------------------------------------------------------------------
Surat-surat dalam berkas perkara; --------------------------------------------------------------

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, serta telah pula mendengar Keterangan Terdakwa di persidangan; ------------------------------------------------

Telah memeriksa dan mempelajari barang bukti yang diajukan di persidangan; ----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa, agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: ----------------------------------------------------------------------------------------

Menyatakan TerdakwaR. DEKRITMENtidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair untuk itu kami meminta agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair; ---------------------------
Menyatakan TerdakwaR. DEKRITMEN telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; --------------------
Menuntut TerdakwaR. DEKRITMEN dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sebelum Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan; ---------------------------------------------
Membebankan TerdakwaR. DEKRITMENuntuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa/Terpidana R. DEKRITMEN tidak dapat membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sebaliknya apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti; --
Menyatakan barang bukti berupa: ---------------------------------------------------------------

1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); -----------------------------
1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp.2.300.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah); ------------------------------
1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU tertanggal 16 Mei 2007; -----------------------------------------------------------------------------------
1 (satu) buah buku bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU Tertanggal 05 Oktober 2007; ----------------------------------------------------------------
1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU sebesar Rp.1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah); ---------------------------
1 (satu) lembar bon sementara/pinjaman anggota DPRD Kab. INHU yang ditandatangani oleh H. MARPOLI dan H. MULYADI HJR sebesar Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah); ---------------------------------------------
1 (satu) lembar surat tanda terima uang dari H. MULYADI sebesar Rp.225.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) oleh WIRA (supir/ajudan H. MARPOLI Ketua DPRD Kab. INHU); ----------------------------
Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03-05-2005 sebesar Rp.1.650.000.000,- ------------------------------------------
Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. MARPOLI, R. FAJAR RESTU HADI dan R. Dekritmen tanggal 12-05-2006 Rp.1.500.000.000,- --------------------
Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tanggal 24-05-2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,- -----------------------------------------------------------------
Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oleh Surti Setiana dan Alfian Djaharan tanggal 04-12-2006 sejumlah Rp.500.000.000,- -------------------------------------------------------------------------------
Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. Suryani yang disaksikan oteh Surti Setiana tanggal 05-12-2006 sejumlah Rp.1.000.000.000,- ----
Kas bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR dengan cek No. CE.035575 tanggal 27-03-2007 sejumlah Rp.2.300.000.000,- -----
Bon/Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli, H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanggal 15-05-2007 sejumlah Rp.750.000.000,- --
Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli tanggal 05-10-2007 yang dibayar dengan cek No. CH. 011428 BNI 46 Cabang Rengat dan diterima oleh Alfian Djaharan sejumlah Rp.3.300.000.000,- --------------------------------------------
Tanda Terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim dan Hj. Suryani tanggal 28-11-2007 sejumlah Rp.925.000.000,- --------------------------------
Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen yang dibayar dengan cek No.CH.012605 tanggal 17-12-2007 sejumlah Rp.750.000.000,- dan cek No.CH.012606 tanggal 17-12-2007 sejumlah Rp.750.000.000,- -------------------------------------------------------------------------------
Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen tanggal 17-06-2008 sejumlah Rp.750.000.000,- ----------------------------------------------------
Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Marpoli dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000,- ---------------------
Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangan oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000,- -------------
1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tanggal 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli Rp.75.000.000,‑ ------------------------------------------------------------------
1 (satu) lembar bon tertanggal 21-04-2006 sebesar Rp.100.000.000,‑ ----------------
1 (satu) lembar Surat Bon Dana tertanggal 11-09-2006 yang diajukan oleh H. Marpoli, dan H. Mulyadi, HJR sebesar Rp.250.000.000,- ------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 20-02-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli sebesar Rp. 200.000.000,- --------------------------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-08-2007 yang diterima oleh H. Marpoli sebesar Rp.50.000.000,- ----------------------------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 05-10-2007 yang diajukan oleh H. Marpoli dan diterima oleh WIRA (Supir) sebesar Rp.100.000.000,- ----------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06-05-2005 yang diajukan oleh R. Dekritmen, RAB sebesar Rp.5.000.000,- --------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-04-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp.15.000.000,- --------------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 23-06-2006 yang diajukan oleh R. Dekritmen dan sebesar Rp.20.000.000,- ---------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 17-04-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp.25.000.000,- --------------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 11-05-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp.5.000.000,‑ ---------------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 13-06-2007 yang diajukan oleh R. Dekritmen sebesar Rp.100.000.000,- ------------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 24-04-2006 diajukan oleh H. Mulyadi, HJR sebesar Rp.20.000.000,- -----------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon Sementara tertanggal 05-06-2007 yang diajukan oleh H. Mulyadi HJR dan R. Dekritmen Rp.200.000.000,- ----------------------------------
1 (satu) lembar Surat Tanda Teirma Uang tertanggal 11-12-2007 untuk keperluan H. Mulyadi HJR yang diterima oleh RUSFARIZAL (ajudan Mulyadi) sebesar Rp.25.000.000,‑ --------------------------------------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 16-02-2006 yang diajukan oleh R. Fajar Restu Hadi Rp.30.000.000,- -------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertanggal 21-03-2006 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos. Rp.25.000.000,- ---------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertanggal 27-04-2007 yang diajukan oleh H. Sunardi, S.Sos Rp.100.000.000,- --------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertanggal 13-06-2007 yang diterima oleh H. Sunardi, S.Sos. Rp.250.000.000,- -------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertanggal I7-07-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim, Rp.250.000.000,- -----------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang tertanggal 20-09-2007 yang diterima oleh H. Sunardi Ibrahim, Rp.25.000.000,- ------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Pinjaman Sementara tertanggal 08-09-2006 yang diajukan oleh Surti S., sebesar Rp.25.000.000,- ------------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-02-2006 yang diajukan oleh H. Bukhari sebesar Rp.20.000.000,- ----------------------------------------------------------------------
1 (satu.) lembar Surat Bon tertanggal 10-01-2005 yang diajukan oleh Drs. PUJA KAUL AMAL sebesar Rp.100.000.000,- --------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 18-04-2005 yang diajukan oleh Drs. PUJA KAUL AMAL sebesar Rp.1.454.217.508,- -----------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 15-02-2006 yang diterima oleh WURLINUS, SE (Bendahara Sekwan) Rp.411.328.000,- ------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 21-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM. sebesar dan cek No.ZT351564 tanggal 22-11-2006 senilai Rp.1.200.000.000,- ----------------------------------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 29-11-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.300.000.000,- ------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 01-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.200.000.000,- -----------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 27-12-2006 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.600.000.000,- ------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 15-01-2006 yang diajukan oleh Zaharman sebesar Rp.154.000.000,- ---------------------------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 06-05-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.100.000.000,- ------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 16-05-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp.300.000.000,- -----------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 25-05-2007 yang diterima oleh Drs. Zaharman, MM sebesar Rp.400.000.000,‑ ------------------------------------------------
1 (satu) lembar Surat Bon tertanggal 20-11-2007 yang diajukan oleh Drs. Zaharman, MM (Sekwan) sebesar Rp.700.000.000,- ------------------------------------
1 (satu) lembar Kas Bon/Tanda Terima Uang dari Khaidirianto/R. Junaidi tanggal 29-09-2008 Rp.300.000.000,- ------------------------------------------------------

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. H.R. THAMSIR RAHMAN; ---------------------

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----------------------------------------------------------------------------

Telah mendengar Pembelaan/Pleidoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi: ------------------------------------

Menyatakan Terdakwa R. DEKRITMEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; -----------------------------------------------------------------------------------
Melepaskan Terdakwa R. DEKRIMEN dari segala tuntutan hukum; --------------------
Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; ----------------------------------------------------------------------------------------
Membebankan biaya kepada Negara; -----------------------------------------------------------

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan dalam kesempatan ini mengajukan permohonan sebagai berikut: -------------------------

Bahwa Terdakwa R. DEKRITMEN mengakui telah meminjam uang dimana atas pinjaman tersebut Terdakwa telah membayarnya sebelum Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka (Tanggal 21-01-2010); ------------------------------------------------------
Bahwa Terdakwa R. DEKRITMEN telah mengembalikan bon/pinjaman sementara tersebut ke KASDA Kab. INHU yang berjumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); -----------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa Terdakwa R. DEKERITMEN belum pernah tersandung hukum pidana apapun dan sejak awal persidangan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit yang tidak kemudian mengakui seperti Terdakwa-Terdakwa lainnya; ----
Bahwa kapasitas penggunaan uang Negara sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana adalah tidak berdasar dan tidak terbukti karena Terdakwa dalam hal ini hanya bersifat pasif atau menunggu apakah pinjaman yang diajukan dikabulkan atau tidak oleh pembuat keputusan kewenangan keuangan daerah (Bupati INHU) sehingga perbuatan melawan hukum oleh Terdakwa tidak terbukti; ---------------------------------
Bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga yang merupakan tulang punggung bagi istri dan anak-anaknya; ---------------------------------------------------------------------------------

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (Replik) atas Pembelaan/Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Telah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum (Duplik) atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/Pleidoi yang telah dikemukakan semula; ---------------------------------------------

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------

KESATU : -------------------------------------------------------------------------------

PRIMAIR: -------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Terdakwa R. DEKRITMAN selaku Wakil Ketua II DPRD, bersama-sama dengan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD, Hj. SURYANI, SH.,R.FAJAR RESTU HADI, S.Sos., HENDRIK SAGIO, SH., Drs. ABDUL HAVID, YURIDIS, SP. H. SUMRA HARDI, S.Sos. H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE., UU. SUMARNA, SP., Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIJAL, TOMIMI COMARA, SP., SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag., THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP., SAIDINA UMAR, S.Ag., WARSENO, H. LAMIN masing-masing sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 – 2009 yang dilakukan penuntutan secara terpisah, H. NURYAUDIN (Alm), SUKARSO (Alm), (masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009), Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM, selaku Bupati Inhu, Drs. H. AZHAR SYAM selaku Sekretaris Daerah Kab. Inhu, dan Drs. AZHAR EFFENDI selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (asisten III) yang dilakukan penuntutan secara terpisah, H. MULYADI HJR, SH. selaku Wakil Ketua I DPRD. Kab. Inhu, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., ALFIAN DJAHARAN (masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009), R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si., selaku Kabag Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu, masing-masing telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah menjadi terpidana, pada waktu antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan atauturut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.539/IX/2004 tanggal 6 September 2004. dan menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD periode 2004 – 2009, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.981/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009 Tentang Peresmin Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu; ---------
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Hj. SURYANI, SH. selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu dan selaku Ketua Fraksi Gabungan yang beranggotakan 11 (sebelas) orang dan H. SUNARDI IBRAHIM selaku Ketua Fraksi Golkar Plus yang beranggotakan 19 (sembilan belas) orang, telah menyampaikan kepada Terdakwa dan pimpinan DPRD lainnya keinginan dari Anggota dewan bahwa masing-masing mempunyai kebutuhan uang untuk konstituen mereka; -------------------------------------------------------------------------
Bahwa Terdakwa selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai hak keuangan dan administratif sebagaimana diatur dalam pasal 80 huruf h UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo pasal 44 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jo pasal 28 huruf h PP No. 25 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; ------------------------------------------------------------------------------
Bahwa hak keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud telah dianggarkan dalam APBD untuk setiap Tahun Anggaran pada pos belanja DPRD dan mempunyai kode rekening tersendiri yang dikelola oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undang. Sebagaimana diatur dalam pasal 25 ayat (4) PP No. 37 tahun 2005 Tentang Perubahan atas PP No. 24 tahun 2004. Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -------------------------
Bahwa penghasilan hak keuangan yang diterima oleh setiap Anggota DPRD sesuai pasal 10 PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu: Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selain jenis penghasilan tersebut di atas masih ada hak lain yang diterima anggota DPRD yaitu uang perjalanan Dinas, uang perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif; ---------------------------------------------
Bahwa selain dari hak DPRD yang diterima setiap bulannya sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada hak keuangan lainnya yang diterima oleh anggota DPRD sesuai ketentuan tersebut di atas, tetapi pada kenyataannya Terdakwa bersama-sama dengan pimpinan dan anggota DPRD lainnya ada menerima dan menggunakan uang kas daerah untuk kepentingan pribadi yang diperoleh dari pengajuan kas bon oleh pimpinan dan anggota DPRD kepada Bupat Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si. dari TA. 2005 s/d TA 2008 sejumlah Rp.18.990.000.000. (delapan belas milyar Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah); ----------------------------
Bahwa atas keinginan anggota DPRD tersebut, Terdakwa selaku pimpinan DPRD bersama-sama dengan kedua Ketua Fraksi tersebut di atas membicarakan dalam forum tidak resmi/informal dan disepakati bahwa Pimpinan DPRD yang membuat dan mengajukan kas bon kepada Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kabag Keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M. Si dan kas bon yang dibuat harus ditandatangani oleh satu orang/dua orang atau tiga orang Pimpinan DPRD;

Bahwa Kas Bon yang diajukan oleh Terdakwa, Pimpinan DPRD lainnya dan sebagian anggota DPRD tersebut, kepada Bupati Cq Kabag Keuangan, sebelum direalisasikan pencairan uang dari kas daerah, terlebih dahulu dibicarakan dalam pertemuan tidak resmi (informal) dengan pihak eksekutif untuk memperoleh persetujuan Bupati INHU. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang Kantor Bupati INHU, di Rumah Dinas Bupati INHU dan di Kantor DPRD INHU yang dihadiri oleh Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM, Sekda INHU Drs. AZHAR SYAM Ketua BAPPEDA ANDI ISMED WAHAB, Asisten III Drs. AZHAR EFENDI, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si. dan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD., dan dalam setiap pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM tidak memberikan persetujuan karena Drs. Azhar Syam selaku Sekretaris daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak setuju mencairkan uang kas daerah berdasarkan kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD tersebut, karena tidak ada pos anggaran dalam APBD yang dapat dipinjamkan, tetapi diluar pertemuan tersebut Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM secara lisan memerintahkan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si, selaku Kabag Keuangan untuk mencairkan uang atas kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut, dan atas perintah Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM. tersebut, R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si, selaku Kabag Keuangan mendisposisikan kepada Kasda ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos untuk mencairkan uang Kas Daerah dan menyerahkan kepada anggota DPRD yang diutus oleh pimpinan DPRD. sedangkan penerimaan uang dari Kas Daerah yang tidak melalui Kas bon, dilakukan dengan cara H. MARPOLI selaku Ketua DPRD INHU hanya dengan melakukan pembicaraan/koordinasi dengan Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM untuk menggunakan uang Kas Daerah dan hasil pembicaraan dengan Bupati tersebut, H. MARPOLI menyampaikan kepada R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si selaku Kabag keuangan dan selanjutnya R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si memerintahkan ENCIK AFRIZAL HASMI, S.Sos. selaku Kepala Kas Daerah untuk menerbitkan Cek pencairan uang Kas Daerah; ----------------------------------------
Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kas bon yang mereka ajukan kepada Bupati INHU Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM. Cq. Kabag Keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si telah disetujui pencairannya oleh Kabag Keuangan, Terdakwa selaku Ketua DPRD INHU beserta Pimpinan DPRD INHU lainnya mengutus salah satu atau dua orang Anggota DPRD INHU yaitu TOMIMI COMARA, SP., ALFIAN DJAHARAN, FAJAR RESTU HADI, S.Sos., HENDRIK SAGIO, SH., SURTI SETIANA, Hj. SURYANI, SH. H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos. MM., SYAMSIR, S.Si., dan WARSENO untuk mengambil cek/uang kepada ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos. dan Cek yang telah ditandatangani oleh ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos selaku Pemegang Kas Daerah dan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si selaku Kabag Keuangan Pemda Inhu atau oleh Drs. AZHAR EFFENDI selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (apabila Kepala Bagian Keuangan tidak ada ditempat), diserahkan kepada Anggota DPRD yang diutus oleh Pimpinan DPRD INHU tersebut dengan menandatangani tanda terima uang/cek dari Kas Daerah, selanjutnya yang yang telah dicairkan/diterima dari kas daerah langsung dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD INHU; ----------------------------------------------------------
Bahwa dari uraian perbuatan tersebut diatas, Terdakwa selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2004 – 2009 dalam melaksanakan tugasnya telah menggunakan uang Kas Daerah INHU yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai Anggota DPRD, dimana Terdakwa sesuai fungsi dan wewenangnya dalam hal penggunaan uang Kas Daerah APBD Kabupaten INHU hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai Fungsi Legislasi, anggaran, pengawasan dan mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi, tetapi karena kewenangan tedakwa, R. DEKRITMAN dan H. MULYADI HJR, SH dalam jabatan dan kedudukan sebagai Pimpinan DPRD telah membuat danmengajukan Kas Bon kepada Bupati Inhu Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM Cq. Kepala Bagian Keuangan R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M. Si, dan uang kas daerah tersebut telah diterima dan digunakan oleh Terdakwa, pimpinanan DPRD lainnya dan semua Anggota DPRD secara pribadi, sehingga tidak sesuai dengan Hak dan Kewajiban selaku anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang harusmendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; ------------------------------------------------------------------

Bahwa kas bon/tanda terima uang yang dibuat, dan ditanda tangani oleh Pimpinan dan Anggota DPRD INHU dari Kas Daerah untuk keperluan/kepentingan pribadi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Inhu sejumlah Rp.17.075.000.000. (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian pengajuan kas bon sebagai berikut: --------------------------------

1. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp. 1.650.000.000,- ------------------------

2. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mrpoli, R. Fajar Restu Hadi, dan R. Dekritmen tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,- -------------------------------------------------------------------

3. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mrpoli, tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,- -------------------------------------------------------

4. Tanda Terima Uang tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana dan Alfian Djaharan sejumlah Rp. 500.000.000,- ---------------------------------------------------------

5. Tanda Terima Uang tanggal 05 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana sejumlah Rp.1.000.000.000,- -------------------------------------------------------------------

6. Kasbon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mrpoli, dan H. Mulyadi HJR yang dibayar dengan cek BNI No. CE.035575 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp. 2.300.000.000,- -------------------------------------------

7. Bon/Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mrpoli, H. Mulyadi HJR dan Terdakwa tanggal 15 Mei 2007 yang dibayar dengan Cek BNI No. CG 057529 sejumlah Rp.750.000.000,- ------

8. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mrpoli, tanggal 05 Oktober 2007 yang diterima oleh Alfian Djaharan dengan Cek BNI No. 011428 senilai Rp. 3.300.000.000,- ----------------------------------------------------------

9. Tanda Terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim dan Hj. Suryani tanggal 28 November 2007 sejumlah Rp.925.000.000,- -

10. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan Terdakwa yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp.750.000.000,- ----------------------------------------

11. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan Terdakwa yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp.750.000.000,- ----------------------------------------

12. Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp.750.000.000.- -----------------------------------------------

13. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mrpoli, dan H. Mulyadi HJR tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp. 700.000.000.- --------------------------------------------------------------------

14. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan Terdakwa tanpa tanggal, bulan, dan tahun sejumlah Rp.700.000.000.- ---------------------------------------------------------------------

Bahwa dari jumlah uang yang telah diterima dari Kas Daerah tersebut di atas, Terdakwa telah memperoleh pembagian setiap penerimaan uang dari kas daerah dengan perincian sebagai berikut: -----------------------------------------------

Pembagian dari Kas Bon Kolektif anggota DPRD Inhu, dengan perincian: -------

1. Bon tgl. 03-05-2005 : Rp.1.650.000.000. menerima Rp. 55.000.000.-

2. Bon tgl. 12-05- 2006 : Rp.1.500.000.000. menerima Rp. 50.000.000.-

3. Bon tgl. 24-05- 2006 : Rp.1.500.000.000. menerima Rp. 50.000.000.-

4. Bon tgl.04,05-12-2006 : Rp.1.500.000.000. menerima Rp. 50.000.000.-

5. Bon tgl. 27-03-2007 : Rp.2.300.000.000. menerima Rp. 30.000.000.-

6. Bon tgl. 15-05-2007 : Rp. 750.000.000. menerima Rp. 30.000.000.-

7. Bon tgl. 05-10-2007 : Rp.3.300.000.000. menerima Rp.110.000.000.-

8. Bon tgl. 28-11-2007 : Rp. 925.000.000. menerima Rp. 50.000.000.-

9. Bon tgl. 17-12-2007 : Rp.1.500.000.000. menerima Rp. 50.000.000.-

10. Bon tgl. 17-06-2008 : Rp. 750.000.000. menerima Rp. 25.000.000.-

11. Bon thn ...... 2008 : Rp.1.400.000.000. menerima Rp. 60.000.000.-

Sub total ..................................................................... Rp.560.000.000.-

- Bahwa selain dari kas bon penerimaan uang oleh seluruh anggota DPRD tersebut di atas, ada pengajuan kas bon dari Terdakwa, pimpinan DPRD lainnya dan sebagian anggota DPRD untuk kepentingan pribadi sejumlah Rp. 1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah). Dari jumlah uang tersebut, Terdakwa ada menerima dan menggunakan uang kas daerah berdasarkan pengajuan kas bon secara pribadi kepada Kabag keuangan dengan perincian yaitu: ---------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bon tanggal 06-05-2005 sebesar Rp. 5.000.000.-

2. Bon tanggal 25-04-2006 sebesar Rp. 15.000.000.-

3. Bon tanggal 23-06-2006 sebesar Rp. 20.000.000.-

4. Bon tanggal 17-04-2007 sebesar Rp. 25.000.000.-

5. Bon tanggal 11-05-2007 sebesar Rp. 5.000.000.-

6. Bon tanggal 05-06-2007 bersama H. MULYADI HJR. Rp. 100.000.000.-

7. Bon tanggal 13-06-2007 sebesar Rp. 100.000.000.-

Sub total .................................... Rp. 270.000.000.-

Sehingga uang kas daerah yang telah diterima dan telah memperkara diri Terdakwa sejumlah Rp.830.000.000.- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) yang diproleh dari pembagian dari pengajuan bon kolektif sejumlah Rp.560.000.000. + pengajuan bon secara pribadi sejumlah Rp.270.000.000.- ------------------------------

Bahwa uang yang telah diterima dan digunakan oleh Terdakwa sebagaimana uraian di atas, bukan sebagai penerimaan yang sah, dan walaupun Terdakwa telah mengetahui bahwa pengajuan kas bon tersebut ke Kas Daerah yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil uang Kas Daerah tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, tetapi Terdakwa tetap melakukan pengajuan kas bon untuk menggunakan uang kas daerah tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: -------------------------------------------------------------

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Jo pasal 4 Ayat (1) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu “keuangan negara dan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”; ----------------------------------------------------------
Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”; --------------------------------------------------------------------------------
Pasal 10 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya. Selain jenis penghasilan tersebut di atas masih ada hak lain yang diterima anggota DPRD yaitu uang Perjalanan Dinas, uang Perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif; ---------------------------------------------------------------
Pasal 132 PP No. 58 Tahun 2005 jo pasal 311 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang dirubah dengan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. “Bahwa Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten/Kota khususnya DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD”; ------------------------------------------------------------------------

Bahwa atas pengajuan kas bontersebut di atas, dari jumlah uang kas daerah yang telah diterima sebesar Rp. 18.990.000.000,- (delapan belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa telah menerima pembagian dan menggunakan untuk kas daerah tersebut untuk kepentingan pribadi yang menjadikan Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 830.000.000.- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah), dan 29 orang anggota DPRD lainnya dengan perincian penerimaan dan penggunaan uang masing-masing anggota DPRD yaitu: ---------------------------------------------------------------

1. R. Dekritman, Wakil Ketua DPRD.

- Bon Kolektif anggota DPRD Rp. 560.000.000.

- Bon Pribadi Rp. 270.000.000.

- Jumlah ..................................................... Rp. 830.000.000.

2. H. Mulyadi HJR, SH, Wakil Ketua DPRD.

- Bon Kolektif anggota DPRD Rp. 645.000.000.

- Bon Pribadi Rp. 270.000.000.

- Jumlah ..................................................... Rp. 915.000.000.

3. H. Sunardi Ibrahim, S.Sos, MM, Anggota

- Bon Kolektif anggota DPRD Rp. 585.000.000.

- Bon Pribadi Rp. 583.000.000.

- Jumlah .................................................... Rp.1.268.000.000.

4. Hj. Suryani, SH, Anggota. Rp. 580.000.000.-

5. Alfian Djaharan, Anggota. Rp. 580.000.000.

6. R. Fajar Restu Hadi, S.Sos, Anggota.

- Bon Kolektif anggota DPRD Rp. 580.000.000.

- Bon Pribadi Rp. 30.000.000.+

- Jumlah .................................................... Rp. 610.000.000.

7. Hendrik Sagio, SH., Anggota Rp. 555.000.000.

8. Drs. Abdul Havid., Anggota Rp. 555.000.000

9. Yuridis, SP., Anggota. Rp. 555.000.000

10. H. Sumra Hardi, S.Sos., Anggota. Rp. 555.000.000

11. H. Syafril, Anggota Rp. 555.000.000

12. P o n o, Anggota Rp. 565.000.000

13. R. Zulhindra, SE., Anggota Rp. 555.000.000

14. UU Sumarna, SP., Anggota Rp. 555.000.000

15. Drs. Syamsurizal, Anggota Rp. 560.000.000

16. Akhmad Rijal, Anggota Rp. 555.000.000

17. Tomimi Comara, SP., Anggota Rp. 555.000.000

18. Surti Setiana, Anggota

- Bon Kolektif anggota DPRD Rp.550.000.000.

- Bon Pribadi Rp. 25.000.000.+

- Jumlah ......................................................... Rp. 580.000.000.

19. Sri Indra Putri, SH., Anggota Rp. 555.000.000

20. Hj. Rumini, Anggota Rp. 555.000.000

21. Syamsir, S.Si., Anggota Rp. 555.000.000

22. H. Firmansyah, S.Ag., Anggota Rp. 545.000.000

23. Thamrin Syam, Anggota Rp. 555.000.000

24. H. Buhari, SP., Anggota

- Bon Kolektif anggota DPRD Rp. 555.000.000.

- Bon Pribadi Rp. 20.000.000.+

- Jumlah ......................................................... Rp. 575.000.000.

25. Saidina Umar, S.Ag., Anggota Rp. 555.000.000

26. Warseno, Anggota Rp. 560.000.000

27. H. Lamin, Anggota Rp. 555.000.000

28. H. Nuryaudin, (Alm), Anggota Rp. 555.000.000

29. Sukarso (Alm), Anggota Rp. 555.000.000

Dari uraian tersebut di atas, maka akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD, H. MULYADI HJR, SH. selaku Wakil Ketua I DPRD. Kabupaten Indragiri Hulu, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., Hj. SURYANI, SH. ALFIAN DJAHARAN,FAJAR RESTU HADI, S.Sos., HENDRIK SAGIO, SH., Drs. ABDUL HAVID, YURIDIS, SP., H. SUMRA HARDI, S.Sos. H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE., UU. SUMARNA, SP., Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIJAL, TOMIMI COMARA, SP., SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag., THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP., SAIDINA UMAR, S.Ag., WARSENO, H. LAMIN, H. NURYAUDIN (Alm), SUKARSO (Alm), masing-masing sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 – 2009, Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM, selaku Bupati Inhu, Drs. H. AZHAR SYAM selaku Sekretaris Daerah Kab. Inhu, dan Drs. AZHAR EFFENDI selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (asisten III), R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M. Si., selaku Kabag Keuangan dan ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK – RI tentang Audit Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tersebut, terdapat temuan BPK-RI mengenai pengeluaran uang Kas Daerah INHU dengan cara kas bon dari Tahun Anggaran 2005 – 2008 di dalam LHP BPK-RI Nomor 11/HP/XVIII/04/2009 tanggal 30 April 2009 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Rekapitulasi Pinjaman/Kas Bon Pimpinan dan Anggota DPRD dan bukti-bukti yang diperoleh penyidik selama proses penyidikan perkara ini dilaksanakan, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara/Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sekitar Rp.18.990.000.000.- (delapan belas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta rupiah) yaitu: -----------------------------------------------------------------------------------

Kas bon yang diajukan oleh Pimpinan dan anggota DPRD untuk kebutuhan seluruh anggota DPRD sejumlah Rp.17.075.000.000. (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah); -----------------------------------------------------------
Bon pribadi pimpinan dan anggota DPRD yaitu Terdakwa H. MARPOLI, H. SUNARDI IBRAHIM, RAJA FAJAR RESTU HADI, H. BUHARI, SURTI SETIANA sejumlah Rp. 1.915.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah); -------------------------------------------------------------------

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. -----------

SUBSIDIAIR : -----------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Terdakwa R. DEKRITMAN selaku Wakil Ketua II DPRD, bersama-sama dengan H. MARPOLI selaku Ketua DPRD, Hj. SURYANI, SH.,R.FAJAR RESTU HADI, S.Sos., HENDRIK SAGIO, SH., Drs. ABDUL HAVID, YURIDIS, SP. H. SUMRA HARDI, S.Sos. H. SYAFRIL, PONO, R. ZULHINDRA, SE., UU. SUMARNA, SP., Drs. SYAMSURIZAL, AKHMAD RIJAL, TOMIMI COMARA, SP., SURTI SETIANA, SRI INDRA PUTRI, SH, Hj. RUMINI, SYAMSIR, S.Si, H. FIRMANSYAH, S.Ag., THAMRIN SYAM, H. BUHARI, SP., SAIDINA UMAR, S.Ag., WARSENO, H. LAMIN, masing-masing sebagai anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 – 2009 yang dilakukan penuntutan secara terpisah, H. NURYAUDIN (Alm), SUKARSO (Alm), (masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009), Drs. H.R. THAMSIR RACHMAN, MM, selaku Bupati Inhu, Drs. H. AZHAR SYAM selaku Sekretaris Daerah Kab. Inhu, dan Drs. AZHAR EFFENDI selaku Asisten Administrasi dan Keuangan (asisten III) yang dilakukan penuntutan secara terpisah, H. MULYADI HJR, SH. selaku Wakil Ketua I DPRD. Kab. Inhu, H. SUNARDI IBRAHIM, S.Sos, MM., ALFIAN DJAHARAN (masing-masing anggota DPRD periode 2004-2009), R. MARWAN INDRA SAPUTRA, SE, M.Si., selaku Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dan ENCIK AFRIZAL HASMI. S.Sos., selaku Kepala Kas Daerah Kab. Indragiri Hulu, masing-masing, telah dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah menjadi terpidana, pada waktu antara Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kantor Bupati Indragiri Hulu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan atauturut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 – 2009, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.539/IX/2004 tanggal 6 September 2004. mempunyai fungsi, Tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban antara lain: ----------------------------------------

a. Pasal 76 UU No. 22 Tahun 2003 jo pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004, mengatur Kedudukan dan Fungsi Anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 77 mempunyai Fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan; -----------------------------------

b. Pasal 78 UU No. 22 Tahun 2003 jo pasal 42 UU No. 32 Tahun 2004, mengatur tentang tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota yaitu: ------

Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama; -----------------------------------------------------
Menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Bupati/Walikota; --------------------------------------------------------------------
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah; ------------------------------------------------------------
Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi; --------------------------------------
Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD Kabupaten/Kota khususnya DPRD Kab. Indragiri Hulu adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana yang diatur dalam Pasal 132 PP No. 58 Tahun 2005 jo pasal 311 Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang dirubah dengan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; -------------------------

c. Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2003 jo pasal 44 dan pasal 45 UU No. 32 Tahun 2004, mengatur Tentang Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten/Kota antara lain: ----------------------------------------------------------------------------------

melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; -----------------------------------------------------------------
memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; -----------
menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; ------------------------------------------------------------------------------
mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; ----------------------------------------------------------
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya; -------------------------------------------------------------
mentaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota; dan
menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait; ------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Terdakwa selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu periode 2004 – 2009, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.539/IX/2004 tanggal 6 September 2004. mempunyai hak keuangan yang diterima oleh setiap Anggota DPRD sesuai pasal 10 PP 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu: Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya, selaian jenis penghasilan tersebut di atas masih ada hak lain yang diterima anggota DPRD yaitu uang perjalanan Dinas, uang perumahan dan uang Tunjangan Komunikasi Insentif; ------
Bahwa selain dari hak DPRD yang diterima setiap bulannya sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada hak keuangan lainnya yang diterima oleh anggota DPRD sesuai ketentuan tersebut di atas, tetapi pada kenyataannya Terdakwa bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya telah menerima dan menggunakan uang kas daerah untuk kepentingan pribadi yang diperoleh dari pengajuan kas bon oleh pimpinan dan anggota DPRD kepada Bupati Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si. dari TA. 2005 s/d TA 2008 sejumlah Rp.18.990.000.000. (delapan belas milyar Sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah); ---------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa tujuan Pimpinan dan Anggota DPRD mengajukan kas bon tersebut kepada Bupati Drs. H.R. Thamsir Rachman, MM Cq. Kabag keuangan R. Marwan Indra Saputra, SE, M.Si. yaitu untuk memperoleh uang dari Kas Daerah yang digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing anggota DPRD diluar penerimaan yang sah sebagaimana telah diuraikan di atas, tanpa ada kaitannya dengan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing anggota DPRD tersebut. Uang Kas Daerah yang telah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kab. Inhu periode 2004 – 2009 berdasarkan pengajuan kas bon dan telah dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD sejumlah Rp.17.075.000.000. (tujuh belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian pengajuan kas bon sebagai berikut: --------------------------------

1. Tanda Terima Uang yang dibuat dan ditandatangani oleh R. Dekritmen RAB tanggal 03 Mei 2005 sebesar Rp. 1.650.000.000,- ------------------------

2. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mrpoli, R. Fajar Restu Hadi, dan R. Dekritmen tanggal 12 Mei 2006 sejumlah Rp.1.500.000.000,-

3. Bon yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mrpoli, tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- ------------------------------------------------------

5. Tanda Terima Uang tanggal 05 Desember 2006 ditandatangani oleh Hj. Suryani dan disaksikan oleh Surti Setiana sejumlah Rp.1.000.000.000. --------------------------------------------------------------------

7. Bon/Pinjaman Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mrpoli, H. Mulyadi HJR dan Terdakwa tanggal 15 Mei 2007 yang dibayar dengan Cek BNI No. CG 057529 sejumlah Rp.750.000.000,- ------

9. Tanda Terima yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Sunardi Ibrahim dan Hj. Suryani tanggal 28 November 2007 sejumlah Rp. 925.000.000,- -

10. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan Terdakwa yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012605 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp.750.000.000,- ----------------------------------------

11. Bon Sementara yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Mulyadi HJR dan Terdakwa yang dibayar dengan cek BNI No. CH.012606 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp.750.000.000,- ----------------------------------------

12. Tanda terima yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 17 Juni 2008 sebesar Rp.750.000.000.- -----------------------------------------------

Bahwa dari jumlah uang yang telah diterima dari Kas Daerah tersebut di atas, Terdakwa telah memperoleh pembagian setiap penerimaan uang dari kas daerah dengan perincian sebagai berikut: -----------------------------------------------