Putusan PN SAUMLAKI Nomor 60/PID.B/2011/PN.SML

P U T U S A N

---------------------------------------------------------------

NOMOR : 60/PID.B/2011/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos. ;

Tempat Lahir : Tiouw ;

Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 01 Desember 1964 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun Yahuru, Kecamatan Pulau – Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala BPMD Kab. MBD Tahun 2009) ;

Pendidikan : S – 1 ;

Terdakwa dalam perkara ini menjalani penahanan oleh :

Penyidik : sejak tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 di Cabang Rutan Wonreli ;
Perpanjangan Penahanan oleh Kacabjari Tual di Wonreli : sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2011 di Cabang Rutan Wonreli ;
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 05 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 03 September 2011 di Cabang Rutan Wonreli ;
Penuntut Umum : sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Saumlaki di Cabang Rutan Wonreli ;
Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 08 September 2011 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2011 di Cabang Rutan Wonreli ;
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki : sejak tanggal 08 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011 di Cabang Rutan Saumlaki ;
Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon : sejak tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan tanggal 05 Januari 2012 di Cabang Rutan Saumlaki ;
Perpanjangan Penahanan tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon : sejak tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Februari 2012 di Cabang Rutan Saumlaki ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum THOMAS WATTIMURY, S.H., Pengacara / Advokat dan Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 08 September 2011 dibawah register nomor : W27–U4/25/HK.01/IX/2011 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair, yakni melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;
Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 305.885.000,- (tiga ratus lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng. Untuk Terdakwa SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos sebesar Rp. 152.942.500,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan saudara SAMUEL DAHOKLORY sebesar Rp. 152.942.500,- (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) (Terdakwa dalam penuntutannya terpisah) dan jika Terdakwa SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos dan saudara SAMUEL DAHOKLORY (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) bila mana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos dan Terdakwa lainnya seperti tersebut di atas dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa SIMON D. LAIMEHERIWA, S.Sos dan Terdakwa lainnya seperti tersebut di atas, tidak mempunyai harta benda yang cukup nilainya untuk menutupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 ;
SK Bupati Nomor : 263-92 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kecamatan PP. Terselatan, Moa Lakor dan Damer Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009 ;
SK Bupati Nomor : 414.3-89 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Bimbingan Teknis Pengembangan Kawasan Pedesaan Kecamatan PP. Terselatan, Letti dan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009 serta lampiran ;
Sambutan Penjabat Bupati Maluku Barat Daya pada acara pembukaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tahun 2009 ;
Daftar temuan rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;
1 (satu) bundel surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja – Fungsional) Badan Pemerintahan Masyarakat Desa Kab. Maluku Barat Daya ;
SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412.2-27 tahun 2009, tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;
SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 414.24-26 tahun 2009, tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 dan lampiran ;
1 (satu) lembar sertifikat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya an. Ny. Magdalena Newenuny/U ;
Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan Letty Kab. Maluku Barat Daya ;
Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan PP. Babar Kab. Maluku Barat Daya ;
Daftar pembayaran honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya ;
Daftar penerimaan kelengkapan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kecamatan Moa Lakor ;
Daftar peserta Diklat Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dan Dusun Kecamatan PP. Terselatan ;
1 (satu) buah blanko Sertifikat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya tahun 2009 ;
SK Bupati Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Pelantikan Sdr. JOHANNES IMULY sebagai Pj. Kasubid Administrasi Desa Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemerintahan Desa Kab. Maluku Barat Daya ;
Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 812.2-02-2008 tanggal 31 Desember 2008 an. JOHANNES IMULY ;
SK Bupati Nomor : 821.2-11 Tahun 2009 tentang Pelantikan Ny. ERNA KANIKIR sebagai Pj. Kepala Akuntansi dan Pelaporan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Maluku Barat Daya ;
Surat Penyataan Pelantikan Nomor : 812.2-20 Tahun 2009 tanggal 14 Maret 2009 an. Ny. ERNA KANIKIR ;
RAB Kontribusi Alokasi Dana Desa dan Dusun dalam rangka Penguatan Kelembagaan Kab. Maluku Barat Daya TA. 2009 ;
Daftar honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. PP. Babar Kab. Maluku Barat Daya ;
Daftar honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Moa Lakor Kab. Maluku Barat Daya ;
Daftar penerimaan kelengkapan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Mdona Hyera ;
Daftar honor peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Letty Kab. Maluku Barat Daya ;
Biodata peserta Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. PP. Babar Kab. Maluku Barat Daya ;
Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Moa Lakor Kab. Maluku Barat Daya ;
Daftar hadir peserta Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kec. Mdona Hyera Kab. Maluku Barat Daya ;
1 (satu) buah buku materi Kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2009 ;
SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 23 Maret 2009 ;
SP2D Nomor : 58/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 07 Juli 2009 ;
SP2D Nomor : 105/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 14 September 2009 ;
SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 30 September 2009 ;
SP2D Nomor : 120/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 30 September 2009 ;
SP2D Nomor : 161/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 25 Nopember 2009 ;
SP2D Nomor : 162/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 25 Nopember 2009 ;
SP2D Nomor : 191/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 02 Desember 2009 ;
SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 14 Desember 2009 ;
SP2D Nomor : 328/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 28 Desember 2009 ;
SP2D Nomor : 329/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 28 Desember 2009 ;
SP2D Nomor : 330/SP2D/BL/MBD/09 Tanggal 28 Desember 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam berkas perkara lain yaitu berkas perkara atas nama Terdakwa SAMUEL DAHOKLORY (dalam berkas terpisah penuntutannya) ;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa baik yang diajukan secara pribadi maupun oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menerima Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
Menyatakan Terdakwa SIMON D . LAIMEHERIWA, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair dan subsidair ;
Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair dan subsidair dan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;
Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya, dan Duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Replik Penuntut Umum yang disampaikan pula secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Simon D. Laimeheriwa, S.Sos sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan saksi Samuel Dahoklory (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada waktu sekitar Bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMDPPKB & PD) Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain, sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan (APBD) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tertuang di dalam mata anggaran pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Kode Nomor Rekening Mata Anggaran 1.20.1.20.05.0.0.5.1.7.03.01 Tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagai (ADD) Alokasi Dana Desa guna membiayai Program Pembangunan, Pelayanan Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 5.805.000.000,- dengan penyalurannya dilakukan 2 (dua) semester.
Bahwa Penyaluran (ADD) Alokasi Dana Desa tahap semester I sebesar Rp. 2.902.500.000,- dilakukan dengan cara, Bendahara Dinas Keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya melaksanakan pencairan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 115/SP2D/BLT/MBD/09 tanggal 07 April 2009 pada PT Bank Maluku Cabang Wonreli dan menyerahkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMDPP & PD) saksi Samuel Dahoklory dengan nomor kwitansi : 67 tanggal 08 April 2009 sebesar Rp. 2.902.500.000,- untuk disalurkan kepada 117 Desa dan 45 Dusun, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penjabat Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 414.11-22 tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Penetapan Jumlah Desa dan Dusun di Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2009 yang berisi daftar jumlah 117 Desa dan 45 Dusun, kemudian setiap Desa dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya masing – masing mendapatkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Desa dan Rp. 12.500.000,- untuk Dusun sebagaimana Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412. 24-23 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Tahapan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa dan Dusun di Wilayah Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 yang berisi penyaluran bantuan keuangan Desa dan Dusun dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap semester, tahap semester I, setiap Desa mendapat bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 20.000.000,- dan untuk Dusun bantuan keuangan ADD sebesar Rp. 12.500.000,-.
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412.24-27 Tahun 2009 tanggal 1 April 2009, yang menetapkan jumlah kontribusi dana Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya, Kontribusi berupa dana yang diberikan oleh Desa dan Dusun berasal dari (ADD) Alokasi Dana Desa, masing – masing sebesar Rp. 5.000.000,- dari tiap Desa dan sebesar Rp. 2.000.000,- dari tiap Dusun sehingga jumlah dana kontribusi yang terkumpul adalah sebesar Rp. 675.000.000,- diperoleh dari 117 Desa dan 45 Dusun, hal itu juga tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412.24-27 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Dana Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 yang berisi Kontribusi alokasi dana desa setiap Desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan setiap Dusun sebesar Rp. 2.000.000,-.
Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 414.24-26 tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibiayai dana (ADD) Dana Alokasi Desa, dimana Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai penanggungjawab Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibiayai dana (ADD) Alokasi Dana Desa, yang dalam hal ini juga Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos, juga sebagai Kepala SKPD (BPMDPP & KB) Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009.
Bahwa kemudian Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos bersama – sama dengan saksi Samuel Dahoklory menyusun Rincian Anggaran Belanja Kontibusi ADD Desa dan Dusun dalam rangka Penguatan kelembagaan berupa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun dimaksud sebagai berikut :

Belanja Pegawai

Honorarium PNS sebesar Rp. 34.840.000,-

- honorarium tim panitia ------------------------- Rp. 15.000.000,-

- honorarium nara sumber ------------------------- Rp. 19.840.000,-

Honorarium non PNS sebesar Rp. 68.175.000,-

- terdiri dari honorarium peserta sebanyak

864 orang @ Rp. 75.000,- sebesar --------------- Rp. 64.800.000,- (+)

Total Belanja langsung -------------------------------------- Rp. 99.640.000,-

Belanja Barang Jasa

Belanja Habis pakai (alat tulis kantor) ------------------- Rp. 10.630.000,-
Belanja Materai dan benda pos lainnya

400 lbrr x @ Rp. 7.000,- ----------------------------------- Rp. 2.800.000,-

Belanja Cetak dan pengadaan tediri dari :

a. Pengadaan materi 1 paket ---------------------------- Rp. 150.000.000,-

b. Pengadaan sertifikat 400 buah x @ Rp. 8.000,- -- Rp. 3.200.000,-

Belanja Pengadaan Biaya foto copy 1 paket ---------- Rp. 2.000.000,-
Belanja sewa gedung/kantor/tempat --------------------- Rp. 8.000.000,-
Belanja sewa transportasi 1 paket ------------------------ Rp. 170.000.000,-
Belanja makan minum pelatihan

(864 orang x Rp. 30.000,-) x 3 hari ----------------------- Rp. 81.810.000,-

Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis terdiri dari ATK dan kelengkapan peserta

864 orang x Rp. 150.000,- --------------------------------- Rp. 129.600.000,- (+)

Total Belanja barang dan jasa ------------------------------- Rp. 554.360.000,-

Belanja Modal

- Belanja Pengadaan infokus -------------------------------- Rp. 5.000.000,-

- Pengadaan Wireless ----------------------------------------- Rp. 6.000.000,- (+)

Total belanja modal --------------------------------------------- Rp. 21.000.000,-

Jumlah total ( 1 + 2 + 3 ) -------------------------------------------- Rp. 675.000.000,-

Bahwa pada Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun yang dibiayai oleh Kontribusi (ADD) Alokasi Dana Desa tersebut dilaksanakan mulai bulan Mei 2009 di setiap Kecamatan yang ada, di Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Kecamatan Pulau – pulau Terselatan di Wonreli, Kecamatan Wetar Pelaksanaan di Wonreli, Kecamatan Damer, Kecamatan Babar di Tepa, Kecamatan Leti di Serwaru, Kecamatan Moa Lakor di Kaiwatu, Kecamatan Mdona Hiera, dan Kecamatan Pulau – Pulau Babar dengan jumlah peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan 5 (lima) orang dari setiap Desa dan 2 (dua) orang dari setiap Dusun.
Bahwa pada setiap acara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dusun, dibuka langsung oleh Penjabat Bupati saksi Drs. Jacob Patty dengan kata sambutan pembukaan, pemberian materi adalah sebagai berikut “mengingat kertebatasan dana dari pada Pemda sebagai daerah otonom baru, maka kami telah mengambil kebijakan dari dana ADD tersebut setiap desa dan dusun akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun, dengan cara kontribusi untuk setiap Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setiap Dusun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikoordinir oleh Kantor BPMDPP & PD Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga efektif” selanjutnya diikuti sekaligus pembagian ATK bersama Buku Materi dengan Judul “Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Barat Daya” dan setelah selesai Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun dilakukan pembagian dana (ADD) Alokasi Dana Desa Tahap I oleh saksi Samuel Dahoklory kepada setiap Kepala Desa Rp. 15.000.000,- dan setiap Kepala Dusun Rp. 10.500.000,-.
Bahwa sementara persiapan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dusun yang sudah dibiayai (ADD) Alokasi Dana Desa dilaksanakan, Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Penanggung Jawab kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Dusun dengan kebijakannya mengarahkan secara lisan pada setiap pertemuan rapat di Kantor BPMDPP & PD Kabupaten Maluku Barat Daya, supaya kegiatan yang ada dalam DPA SKPD BPMDPP & PD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 disisipkan atau digabungkan administrasi pertanggungjawaban secara formalitas dalam Kegiatan yang dibiayai dana (ADD) Alokasi Dana Desa karena memiliki kesamaan/kemiripan materi dan peserta sosialisasi, sehingga masing – masing PPTK 3 (tiga) kegiatan supaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya dalam Pelaksanaan Pendidikan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun yang sudah dibiayai kontribusi (ADD) Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 675.000.000,- dimana 3 (tiga) kegiatan yang dipertanggungjawabkan secara formalitas tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam DPA SKPD BPMDPP & PD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 antara lain :

Kode rekening kegiatan 1.22 1.22.05 15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan sebesar Rp. 90.000.000,- dengan PPTK adalah saksi Yohannes Imuly.
Kegiatan 1.22 1.20 05 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa sebesar Rp. 150.000.000,- dengan PPTK adalah saksi Alexander. L Olivier, S.Stp.
Kegiatan 1.22.1.22.01 16 Program tercapainya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan anak sebesar Rp. 100.000.000,- dengan PPTK adalah saksi James. R. Liko, SE. (kebijakan mengarahkan disisipkan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara formalitas, perbuatan Terdakwa Simon D Laimehwriwa secara tegas menyimpang dari ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang – undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Jo Pasal 184 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, “yang berbunyi : Pengguna Anggaran yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud).

Bahwa selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana ke 3 (tiga) kegiatan, Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran bersama – sama dengan Bendahara Pengeluaran SKPD BPMDPPKB & PD saksi Samuel Dahoklory sebagai berikut :

Untuk Kode rekening kegiatan 1.22 1.22.05 15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dilakukan proses pencairan dengan cara, SPM (Surat Perintah Membayar) ditandatangani oleh Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran, dimana SPM (Surat Perintah Membayar) dibuat saksi Samuel Dahoklory sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD BPMDPP & PD selanjutnya saksi Samuel Dahoklory menyerahkan ke Bendahara Umum Daerah sehingga oleh Bendahara Umum Daerah menerbitkan (SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana sebagai berikut :

SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 29.390.000,-.
SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 20/08/2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tgl 30/09/2009 TU sebesar Rp. 24.610.000,-.
SPM Nomor : 02/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 29 September 2009 dengan SP2D Nomor : 11/Sp2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 21.705.000,- .
SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tanggal 10 September 2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 September 2009 (TU) sebesar Rp. 14.090.000,-.

Sehingga total yang dicairkan (1+2+3+4) Rp. 89.795.000,-.

Sisa dalam Kas daerah Kabupaten MBD TA 2009 yang tidak dicairkan Rp. 205.000,-.

Kegiatan 1.22 1.20 05 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dilakukan proses pencairan dengan cara, SPM (Surat Perintah Membayar) ditandatangani oleh Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran, dimana SPM (Surat Perintah Membayar) dibuat saksi Samuel Dahoklory sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD BPMDPP & PD selanjutnya saksi Samuel Dahoklory menyerahkan ke Bendahara Umum Daerah sehingga oleh Bendahara Umum Daerah menerbitkan (SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana sebagai berikut :

SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 43.690.000,-.
SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 20/08/2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30/09/2009 TU sebesar Rp. 92.550.000,-.
SPM Nomor : 03/SPM/ BPMPPKBPD/VIII/2009 tgl 10 Desember 2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 Desember 2009 (TU) sebesar Rp. 5.490.000,-.
SPM Nomor : 01/SPM/ BPMPPKBPD/VIII/2009 tgl 14 September 2009 dengan SP2D Nomor : 28/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30/12/2009 Bel Modal ke pihak ketiga (TU) sebesar Rp. 8.000.000,-.

Sehingga total yang dicairkan (1+2+3+4) Rp. 149.730.000,-.

Sisa dalam Kas daerah keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 Rp. 270.000,-.

Kegiatan 1.22.1.22.01 16 Program tercapainya pemahaman masyarakat tentang pengarusutamaan gender dan anak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dilakukan proses pencairan dengan cara, SPM (Surat Perintah Membayar) ditandatangani oleh Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran, dimana SPM (Surat Perintah Membayar) dibuat saksi Samuel Dahoklory sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD BPMDPP & PD selanjutnya saksi Samuel Dahoklory menyerahkan ke Bendahara Umum Daerah sehingga oleh Bendahara Umum Daerah menerbitkan (SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana sebagai berikut :

SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 4.320.000,-.
SPM Nomor : 01/SPM/ BPMPPKBPD/VIII/2009 tgl 14/08/2009 dengan SP2D Nomor : 105/SP2D/BL/MBD/09 tgl 14/09/2009 Bel Mod ke pihak ke 3 sebesar Rp. 25.000.000,-.
SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tgl 20/08/2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tgl 30/09/2009 (GU) sebesar Rp. 37.725.000,-.
SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tgl 10/12/2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tgl 14/12/2009 (TU) sebesar Rp. 27.725.000,-.

Sehingga total yang dicairkan (1+2+3+4) Rp. 99.360.000.

Sisa dalam Kas daerah keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2009 Rp. 640.000,-.

Dimana dalam hal pencairan dana ke 3 (tiga) program kegiatan diatas, saksi Yohannes Imuly sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atas Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, saksi Alexander L Olivier, S.Stp sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atas Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, saksi James. R. Liko, SE sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atas Program tercapainnya pemahaman masyarakat tentang pengarustamaan gender dan anak, masing – masing PPTKtidak pernah dilibatkan memberikan data – data penggunaan dana, dasar pengeluaran dana dan PPTK masing – masing kegiatan tersebut tidak pernah berkoordinasidengan saksi Samuel Dahoklory (bendahara pengeluaran) dalam proses pencairan untuk pelaksanaan kegiatan seperti membuat (RAB)Rancangan Anggaran Biaya sehingga pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, kegiatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, kegiatan Program Tercapainnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak,tidak ada pertanggungjawaban berupa keluaran (output) barang atau jasa yang dihasilkan atas hasil kegiatan yang dilaksanakan berupa bukti – bukti pelaksanaan kegiatan sebagai tujuan dari kegiatan, dan masing – masing PPTK tidak pernah menggabungkan atau mengikutkan kegiatannya dengan kegiatan yang dibiayai ADD, tetapi oleh Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan saksi Samuel Dahoklory sebagai bendahara pengeluaran untuk membayarkan honor sebagai PPTK kepada saksi Yohanes Imuly sebesar Rp. 5.000.000,-, kepada saksi Alexander. L Olivier, S.Stp sebesar Rp. 5.000.000,- dan kepada saksi James. R. Liko, SE sebesar Rp. 7.500.000,- tanpa kwitansi sekitar bulan Mei 2009 tetapi masing – masing PPTK tidak mengetahui pemberian uang tersebut sumbernya dari mana karena ketikan masing – masing PPTK menerima uang dari saksi Samuel Dahoklory, saat itu masih dalam waktu kegiatan yang dibiayai ADD.

Bahwa Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran bersama – sama dengan Bendahara Pengeluaran SKPD BPMDPP & PD saksi Samuel Dahoklory menggunakan dari jumlah anggaran yang sudah dicairkan dari Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, untuk pengadaan 2 (dua) buah Camera dengan SP2D No. 28/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp. 8.000.000,-, dan dari pencairan dana Program Tercapainnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarustamaan Gender Dan Anak untuk pengadaan Sepeda Motor Merk Suzuki 1 (satu) buah dengan SP2D No. 115/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.

Bahwa seharusnya PPTK masing – masing ke 3 (tiga) kegiatan memiliki tugas dalam penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya yang dicantumkan dalam DPA SKPD BPMDPP & PD sebagaimana tugas PPTK yaitu :

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Tetapi kenyataannya yang mana seluruh dokumen tersebut dibuat oleh saksi Samuel Dahoklory dan ditandatangani oleh Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos tanpa melibatkan PPTK yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran serta PPTK yang memiliki tugas memberikan data – data penggunaan dana untuk melaksanakan suatu kegiatan dan memberikan data – data sebagai dasar pengeluaran dana untuk melaksanakan kegiatan, dimana Terdakwa Simon D Laimeheriwa dan Saksi Samuel Dahoklory mengambil alih tugas daripada PPTK yangsecara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Pasal 12 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi “PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanan kegiatan, melaporkan pekembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan” sehingga Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos dan saksi Samuel Dahoklory tidak dapat mempertanggungjawabkan atas pencairan anggaran tersebut, secara tegas bertentangan juga dengan Pasal 18 ayat 3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Jo Pasal 86 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Pasal 184 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : “Pengguna Anggaran yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud, Juga bertentangan dengan Pasal 54 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : “Pelaksanaan Belanja daerah harus didasarkan pada prinsif hemat, tidak mewah, efektif, efesien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bahwa Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran bersama saksi Samuel Dahoklory sebagai bendahara pengeluaran tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana 3 (tiga) mata anggaran tersebut baik dalam hal mencatat atau membuat secara administratif pelaksanaan belanja seperti Buku Kas Umum Pengeluaran, Buku Pembantu Pengeluaran per rincian objek, Buku Kas Pembantu Tunai, Buku Pembantu Simpanan/bank, Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Pajak, buku register maupun mengarsipkan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan 3 (tiga) Program Kegiatan sehingga terdapat kerugian keuangan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan jumlah realisasi anggaran yang sudah dicairkan per Desember 2009 dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 305.885.000,-, yang sangat bertentangan dengan Pasal 52 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 86 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Yang berbunyi : “Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan”, juga bertentangan dengan Pasal 10 huruf L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo Pasal 184 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari Penggunaan surat bukti dimaksud.
Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) Nomor : S-1611/PW25/5/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas Kasus Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Desa (BPMDPP & PD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 terdapat kerugian negara sekurang – kurangnya Rp. 305.005.000,- (tiga ratus lima juta lima ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut karena Ke 3 (tiga) kegiatan tersebut tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan Penjabaran Kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi dan terukur sebagai berikut :

Penggunaan dana :

No	Nomor DPA/Program		Jumlah (RP)
1.	Realiasai DPA Tahun 2009 (Nomor DPA/Program)
	a.	1.22.1.22.05.15.04.5.2 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	89.785.000,00
	b.	1.22.1.22.05.17.05.5.2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	149.730.000,00
	c.	1.22.1.22.05.20.02.5.2 Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak	99.360.000,00
	Sub jumlah		338.885.000,00
2.	Kontribusi Desa dan Dusun yang berasal dari ADD Tahun 2009 untuk Kegiataan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya		675.000.000,00
	Jumlah		1.013.885.000,00

Sebagian dana pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, jumlah pengeluaran tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan hanya Rp. 708.000.000,00 terdiri dari :

1.	1.22.1.22.05.15.04.5.2 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Rp. 8.000.000,00
2.	1.22.1.22.05.20.02.5.2 Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak	Rp. 25.000.000,00
3.	Kontribusi Desa dan Dusun yang berasal dari ADD tahun 2009	Rp. 675.000.000,00
	Jumlah	Rp. 708.000.000,00

Penggunaan dana dan pengeluaran yang didukung dengan bukti – bukti yang memadai maka terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 305.885.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah pengeluaran	Rp. 1.013.885.000,00
Jumlah pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Rp. 708.000.000,00
Kerugian keuangan Negara (1-2)	Rp. 305.885.000,00

Bahwa perbuatan Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos tersebut telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 305.005.000,- (tiga ratus lima juta lima ribu rupiah) atau orang lain sehingga merugikan keuangan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009.

Perbuatan Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Simon D. Laimeheriwa, S.Sos sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan saksi Samuel Dahoklory (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada waktu sekitar Bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Desa (BPMDPPKB & PD) Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara antara lain, sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan (APBD) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tertuang di dalam mata anggaran pada SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Kode Nomor Rekening Mata Anggaran 1.20.1.20.05.0.0.5.1.7.03.01 Tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagai (ADD) Alokasi Dana Desa guna membiayai Program Pembangunan, Pelayanan Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 5.805.000.000,- dengan penyalurannya dilakukan 2 (dua) semester.
Bahwa Penyaluran (ADD) Alokasi Dana Desa tahap semester I sebesar Rp. 2.902.500.000,- dilakukan dengan cara, Bendahara Dinas Keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya melaksanakan pencairan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 115/SP2D/BLT/MBD/09 tanggal 07 April 2009 pada PT Bank Maluku Cabang Wonreli dan menyerahkankan langsung kepada Bendahara Pengeluaran SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMDPP & PD) saksi Samuel Dahoklory dengan nomor kwitansi : 67 tanggal 08 April 2009 sebesar Rp. 2.902.500.000,- untuk disalurkan kepada 117 Desa dan 45 Dusun, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Penjabat Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 414.11-22 tahun 2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Penetapan Jumlah Desa dan Dusun di Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2009 yang berisi daftar jumlah 117 Desa dan 45 Dusun, kemudian setiap Desa dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya masing – masing mendapatkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Desa dan Rp. 12.500.000,- untuk Dusun sebagaimana Surat Keputusan (SK) Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412. 24-23 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Tahapan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Desa dan Dusun di Wilayah Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 yang berisi penyaluran bantuan keuangan Desa dan Dusun dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap semester, tahap semester I, setiap Desa mendapat bantuan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 20.000.000,- dan untuk Dusun bantuan keuangan ADD sebesar Rp. 12.500.000,-.
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412.24-27 Tahun 2009 tanggal 1 April 2009, yang menetapkan jumlah kontribusi dana Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya, Kontribusi berupa dana yang diberikan oleh Desa dan Dusun berasal dari (ADD) Alokasi Dana Desa, masing – masing sebesar Rp. 5.000.000,- dari tiap Desa dan sebesar Rp. 2.000.000,- dari tiap Dusun sehingga jumlah dana kontribusi yang terkumpul adalah sebesar Rp. 675.000.000,- diperoleh dari 117 Desa dan 45 Dusun, hal itu juga tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 412.24-27 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Penetapan Jumlah Kontribusi Dana Desa dan Dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 yang berisi Kontribusi alokasi dana desa setiap Desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan setiap Dusun sebesar Rp. 2.000.000,-.
Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 414.24-26 tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan Panitia Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibiayai dana (ADD) Dana Alokasi Desa, dimana Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai penanggungjawab Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun Kabupaten Maluku Barat Daya yang dibiayai dana (ADD) Alokasi Dana Desa, yang dalam hal ini juga Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos, juga sebagai Kepala SKPD (BPMDPP & KB) Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009.
Bahwa kemudian Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos bersama – sama dengan saksi Samuel Dahoklory menyusun Rincian Anggaran Belanja Kontibusi ADD Desa dan Dusun dalam rangka Penguatan kelembagaan berupa Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun dimaksud sebagai berikut :

Belanja Pegawai

Honorarium PNS sebesar Rp. 34.840.000,-

- honorarium tim panitia ------------------------- Rp. 15.000.000,-

- honorarium nara sumber ------------------------- Rp. 19.840.000,-

Honorarium non PNS sebesar Rp. 68.175.000,-

- terdiri dari honorarium peserta sebanyak

864 orang @ Rp. 75.000,- sebesar --------------- Rp. 64.800.000,- (+)

Total Belanja langsung -------------------------------------- Rp. 99.640.000,-

Belanja Barang Jasa

Belanja Habis pakai (alat tulis kantor) ------------------- Rp. 10.630.000,-
Belanja Materai dan benda pos lainnya

400 lbrr x @ Rp. 7.000,- ----------------------------------- Rp. 2.800.000,-

Belanja Cetak dan pengadaan tediri dari :

a. Pengadaan materi 1 paket ---------------------------- Rp. 150.000.000,-

b. Pengadaan sertifikat 400 buah x @ Rp. 8.000,- -- Rp. 3.200.000,-

Belanja Pengadaan Biaya foto copy 1 paket ---------- Rp. 2.000.000,-
Belanja sewa gedung/kantor/tempat --------------------- Rp. 8.000.000,-
Belanja sewa transportasi 1 paket ------------------------ Rp. 170.000.000,-
Belanja makan minum pelatihan

(864 orang x Rp. 30.000,-) x 3 hari ----------------------- Rp. 81.810.000,-

Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis terdiri dari ATK dan kelengkapan peserta

864 orang x Rp. 150.000,- --------------------------------- Rp. 129.600.000,- (+)

Total Belanja barang dan jasa ------------------------------- Rp. 554.360.000,-

Belanja Modal

- Belanja Pengadaan infokus -------------------------------- Rp. 5.000.000,-

- Pengadaan Wireless ----------------------------------------- Rp. 6.000.000,- (+)

Total belanja modal --------------------------------------------- Rp. 21.000.000,-

Jumlah total ( 1 + 2 + 3 ) -------------------------------------------- Rp. 675.000.000,-

Bahwa pada Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun yang dibiayai oleh Kontribusi (ADD) Alokasi Dana Desa tersebut dilaksanakan mulai bulan Mei 2009 disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Kecamatan Pulau – pulau Terselatan di Wonreli, Kecamatan Wetar Pelaksanaan di Wonreli, Kecamatan Damer, Kecamatan Babar di Tepa, Kecamatan Leti di Serwaru, Kecamatan Moa Lakor di Kaiwatu, Kecamatan Mdona Hiera, dan Kecamatan Pulau – Pulau Babar dengan jumlah peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan 5 (lima) orang dari setiap Desa dan 2 (dua) orang dari setiap Dusun.
Bahwa pada setiap acara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dusun dibuka langsung oleh Penjabat Bupati saksi Drs. Jacob Patty dengan kata sambutan pembukaan, pemberian materi adalah sebagai berikut “mengingat keterbatasan dana dari pada Pemda sebagai daerah otonom baru, maka kami telah mengambil kebijakan dari dana ADD tersebut setiap desa dan dusun akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun, dengan cara kontribusi untuk setiap Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setiap Dusun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikoordinir oleh Kantor BPMDPP & PD Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga efektif” selanjutnya diikuti sekaligus pembagian ATK bersama Buku Materi dengan Judul “Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Maluku Barat Daya” dan setelah selesai Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun dilakukan pembagian dana (ADD) Alokasi Dana Desa Tahap I oleh saksi Samuel Dahoklory kepada setiap Kepala Desa Rp. 15.000.000,- dan setiap Kepala Dusun Rp. 10.500.000,-.
Bahwa sementara persiapan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dusun yang sudah dibiayai (ADD) Alokasi Dana Desa dilaksanakan, Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Penanggung Jawab kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa/Dusun dengan kebijakannya mengarahkan secara lisan pada setiap pertemuan rapat di Kantor BPMDPP & PD Kabupaten Maluku Barat Daya, supaya kegiatan yang ada dalam DPA SKPD BPMDPP & PD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 disisipkan atau digabungkan administrasi pertanggungjawaban secara formalitas dalam Kegiatan yang dibiayai dana (ADD) Alokasi Dana Desa karena memiliki kesamaan/kemiripan materi dan peserta sosialisasi, sehingga masing – masing PPTK 3 (tiga) kegiatan supaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya dalam Pelaksaan Pendidikan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun yang sudah dibiayai kontribusi (ADD) Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 675.000.000,- dimana 3 (tiga) kegiatan yang dipertanggungjawabkan secara formalitas tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam DPA SKPD BPMDPP & PD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 antara lain :

Kode rekening kegiatan 1.22 1.22.05 15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan sebesar Rp. 90.000.000,- dengan PPTK adalah saksi Yohannes Imuly.
Kegiatan 1.22 1.20 05 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa sebesar Rp. 150.000.000,- dengan PPTK adalah saksi Alexander. L Olivier, S.Stp.
Kegiatan 1.22.1.22.01 16 Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender Dan Anak sebesar Rp. 100.000.000,- dengan PPTK adalah saksi James. R. Liko, SE. (kebijakan mengarahkan disisipkan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara formalitas, perbuatan Terdakwa Simon D Laimeheriwa secara tegas menyimpang dari ketentuan Pasal 18 ayat 3 Undang – undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Jo Pasal 184 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : Pengguna Anggaran yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud).

Bahwa selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana ke 3 (tiga) kegiatan, Terdakwa SimonD Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran bersama – sama dengan Bendahara Pengeluaran SKPD BPMDPPKB&PD saksi Samuel Dahoklory sebagai berikut :

Untuk Kode rekening kegiatan 1.22 1.22.05 15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dilakukan proses pencairan dengan cara, SPM (Surat Perintah Membayar) ditandatangani oleh Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran, dimana SPM (Surat Perintah Membayar) dibuat saksi Samuel Dahoklory sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD BPMDPP & PD selanjutnya saksi Samuel Dahoklory menyerahkan ke Bendahara Umum Daerah sehingga oleh Bendahara Umum Daerah menerbitkan (SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana sebagai berikut :

SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 29.390.000,-.
SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 20/08/2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tgl 30/09/2009 TU sebesar Rp. 24.610.000,-.
SPM Nomor : 02/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 29 September 2009 dengan SP2D Nomor : 11/Sp2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 21.705.000,-.
SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tanggal 10 September 2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 September 2009 (TU) sebesar Rp. 14.090.000,-.

Sehingga total yang dicairkan (1+2+3+4) Rp. 89.795.000,-.

Sisa dalam Kas daerah Kabupaten MBD TA 2009 yang tidak dicairkan Rp. 205.000,-.

Kegiatan 1.22 1.20 05 17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dilakukan proses pencairan dengan cara, SPM (Surat Perintah Membayar) ditandatangani oleh Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran, dimana SPM (Surat Perintah Membayar) dibuat saksi Samuel Dahoklory sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD BPMDPP & PD selanjutnya saksi Samuel Dahoklory menyerahkan ke Bendahara Umum Daerah sehingga oleh Bendahara Umum Daerah menerbitkan (SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana sebagai berikut :

SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp. 43.690.000,-.
SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tanggal 20/08/2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30/09/2009 TU sebesar Rp. 92.550.000,-.
SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tgl 10 Desember 2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 Desember 2009 (TU) sebesar Rp. 5.490.000,-.
SPM Nomor : 01/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tgl 14 September 2009 dengan SP2D Nomor : 28/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30/12/2009 Bel Modal ke pihak ketiga (TU) sebesar Rp. 8.000.000,-.

Sehingga total yang dicairkan (1+2+3+4) Rp. 149.730.000,-.

Sisa dalam Kas daerah keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 Rp. 270.000,-.

Kegiatan 1.22.1.22.01 16 Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender Dan Anak dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dilakukan proses pencairan dengan cara, SPM (Surat Perintah Membayar) ditandatangani oleh Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran, dimana SPM (Surat Perintah Membayar) dibuat saksi Samuel Dahoklory sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD BPMDPP & PD selanjutnya saksi Samuel Dahoklory menyerahkan ke Bendahara Umum Daerah sehingga oleh Bendahara Umum Daerah menerbitkan (SP2D) Surat Perintah Pencairan Dana sebagai berikut :

SPM Nomor : 01/SPM-UP/BPMPPKBPD/III/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan SP2D Nomor : 11/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 23 Maret 2009 UP sebesar Rp 4.320.000,-.
SPM Nomor : 01/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tgl 14/08/2009 dengan SP2D Nomor : 105/SP2D/BL/MBD/09 tgl 14/09/2009 Bel Mod ke pihak ke 3 sebesar Rp. 25.000.000,-.
SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/IX/2009 tgl 20/08/2009 dengan SP2D Nomor : 119/SP2D/BL/MBD/09 tgl 30/09/2009 (GU) sebesar Rp. 37.725.000,-.
SPM Nomor : 03/SPM/BPMPPKBPD/VIII/2009 tgl 10/12/2009 dengan SP2D Nomor : 231/SP2D/BL/MBD/09 tgl 14/12/2009 (TU) sebesar Rp. 27.725.000,-.

Sehingga total yang dicairkan (1+2+3+4) Rp. 99.360.000.

Sisa dalam Kas daerah keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2009 Rp. 640.000,-.

Dimana dalam hal pencairan dana ke 3 (tiga) program kegiatan diatas, saksi Yohannes Imuly sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atas Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, saksi Alexander. L Olivier, S.Stp sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atas Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, saksi James. R. Liko, SE sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) atas Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarustamaan Gender Dan Anak, masing – masing PPTKtidak pernah dilibatkan memberikan data – data penggunaan dana, dasar pengeluaran dana dan tidak pernah berkoordinasidengan saksi Samuel Dahoklory (bendahara pengeluaran) dalam proses pencairan untuk pelaksanaan kegiatan seperti membuat (RAB)Rancangan Anggaran Biaya sehingga pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, kegiatan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, kegiatan Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak, tidak ada pertanggungjawaban berupa keluaran (output) barang atau jasa yang dihasilkan atas hasil kegiatan yang dilaksanakan berupa bukti – bukti pelaksanaan kegiatan sebagai tujuan dari kegiatan, dan masing – masing PPTK tidak pernah menggabungkan atau mengikutkan kegiatannya dengan kegiatan yang dibiayai ADD, tetapi oleh Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan saksi Samuel Dahoklory sebagai bendahara pengeluaran untuk membayarkan honor sebagai PPTK kepada saksi Yohanes Imuly sebesar Rp. 5.000.000,-, kepada saksi Alexander. L Olivier, S.Stp sebesar Rp. 5.000.000,- dan kepada saksi James. R. Liko, SE sebesar Rp. 7.500.000,- tanpa kwitansi sekitar bulan Mei 2009 tetapi masing – masing PPTK tidak mengetahui pemberian uang tersebut sumbernya dari mana karena masih dalam waktu kegiatan yang dibiayai ADD.

Bahwa Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran bersama – sama dengan Bendahara Pengeluaran SKPD BPMDPP&PD saksi Samuel Dahoklory menggunakan dari jumlah anggaran yang sudah dicairkan dari Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, untuk pengadaan 2 (dua) buah Camera dengan SP2D No. 28/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 30 September 2009 sebesar Rp. 8.000.000,-, dan dari pencairan dana Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarustamaan Gender Dan Anak untuk pengadaan Sepeda Motor Merk Suzuki 1 (satu) buah dengan SP2D No. 115/SP2D/BL/MBD/09 tanggal 14 September 2009 sebesar Rp. 25.000.000,-.

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,
Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Tetapi kenyataannya yang mana seluruh dokumen tersebut dibuat oleh saksi Samuel Dahoklory dan ditandatangani oleh Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos tanpa melibatkan PPTK yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran serta PPTK yang memiliki tugas memberikan data – data penggunaan dana untuk melaksanakan suatu kegiatan dan memberikan data – data sebagai dasar pengeluaran dana untuk melaksanakan kegiatan, dimana Terdakwa Simon D Laimeheriwa dan Saksi Samuel Dahoklory mengambil alih tugas daripada PPTK yangsecara tegas bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Pasal 12 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,yang berbunyi “PPTK mempunyai tugas mencakup mengendalikan pelaksanan kegiatan, melaporkan pekembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan” sehingga TerdakwaSimon D Laimeheriwa, S.Sos dan saksi Samuel Dahoklory tidak dapat mempertanggungjawabkan atas pencairan anggaran tersebut, secara tegas bertentangan juga dengan Pasal 18 ayat 3 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Jo Pasal 86 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo Pasal 184 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : “Pengguna Anggaran yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud, Juga bertentangan dengan Pasal 54 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berbunyi : “Pelaksanaan Belanja daerah harus didasarkan pada prinsif hemat, tidak mewah, efektif, efesien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bahwa Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos sebagai Pengguna Anggaran bersama saksi Samuel Dahoklory sebagai bendahara pengeluaran tidak mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana 3 (tiga) mata anggaran tersebut baik dalam hal mencatat atau membuat secara administratif pelaksanaan belanja seperti Buku Kas Umum Pengeluaran, Buku Pembantu Pengeluaran per rincian objek, Buku Kas Pembantu Tunai, Buku Pembantu Simpanan /bank, Buku Pembantu Panjar dan Buku Pembantu Pajak, buku register maupun mengarsipkan dokumen – dokumen yang berhubungan dengan 3 (tiga) Program Kegiatan sehingga terdapat kerugian keuangan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan jumlah realisasi anggaran yang sudah dicairkan per Desember 2009 dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 305.885.000,-, yang sangat bertentangan dengan Pasal 52 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 86 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Yang berbunyi : “Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan”, juga bertentangan dengan Pasal 10 huruf L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jo Pasal 184 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari Penggunaan surat bukti dimaksud.
Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) Nomor : S-1611/PW25/5/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas Kasus Penyalahgunaan Dana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Badan Pemberdayan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintahan Desa (BPMDPP & PD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009 terdapat kerugian negara sekurang – kurangnya Rp. 305.005.000,- (tiga ratus lima juta lima ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut karena Ke 3 (tiga) kegiatan tersebut tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan Penjabaran Kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi dan terukur sebagai berikut :

Penggunaan dana :

No	Nomor DPA/Program		Jumlah (RP)
1.	Realiasai DPA Tahun 2009 (Nomor DPA/Program)
	a.	1.22.1.22.05.15.04.5.2 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	89.785.000,00
	b.	1.22.1.22.05.17.05.5.2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	149.730.000,00
	c.	1.22.1.22.05.20.02.5.2 Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak	99.360.000,00
	Sub jumlah		338.885.000,00
2.	Kontribusi Desa dan Dusun yang berasal dari ADD Tahun 2009 untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya		675.000.000,00
	Jumlah		1.013.885.000,00

Sebagian dana pengeluaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, jumlah pengeluaran tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan hanya Rp. 708.000.000,00 terdiri dari :

1.	1.22.1.22.05.15.04.5.2 Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Rp. 8.000.000,00
2.	1.22.1.22.05.20.02.5.2 Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak	Rp. 25.000.000,00
3.	Kontribusi Desa dan Dusun yang berasal dari ADD tahun 2009	Rp. 675.000.000,00
	Jumlah	Rp. 708.000.000,00

Penggunaan dana dan pengeluaran yang didukung dengan bukti-bukti yang memadai maka terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atau telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 305.885.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah pengeluaran	Rp. 1.013.885.000,00
Jumlah pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Rp. 708.000.000,00
Kerugian keuangan Negara (1-2)	Rp. 305.885.000,00

Bahwa perbuatan Terdakwa Simon D Laimeheriwa, S.Sos tersebut telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 305.005.000,- (tiga ratus lima juta lima ribu rupiah) atau orang lain sehingga merugikan keuangan daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2009.

Perbuatan Terdakwa Simon D. Laimeheriwa, S.Sos sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing – masing, yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

SAKSI NATANIEL MAROMON :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dana 3 (tiga) program kegiatan yaitu :
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ;
Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender dan Anak ;
Bahwa yang melaksanakan ketiga kegiatan tersebut adalah Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan ;
Bahwa nama kegiatan tersebut adalah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun Anggaran 2009 ;
Bahwa kontribusi yang diberikan oleh setiap desa dan dusun untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun tersebut adalah untuk desa sebesar Rp. 5.000.000,- dan dusun sebesar Rp. 2.000.000,- ;
Bahwa tidak ada kegiatan lain yang dilaksanakan oleh SKPD BPMD Kab. MBD tahun 2009 selain Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;
Bahwa ada kegiatan lain yang disisipkan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;
Bahwa kegiatan – kegiatan yang disisipkan tersebut :
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan ;
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ;
Program Tercapainya Pemahaman Masyarakat Tentang Pengarusutamaan Gender Dan Anak ;
Bahwa saksi menerima honor kegiatan lain yang saksi terima sebagai uang duduk yaitu sebesar Rp. 75.000,- ;
Bahwa yang membayar uang tersebut adalah Bendahara saksi SAMUEL DAHOKLORY ;
Bahwa pada saat itu saksi SAMUEL DAHOKLORY tidak mengatakan sesuatu kepada saksi sebelum membayarkan uang tersebut ;
Bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari pihak panitia bahwa ada kegiatan lain yang akan disisipkan ;
Bahwa saksi menerima dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan langsung oleh Terdakwa dan saksi SAMUEL DAHOKLORY ;
Bahwa saksi hanya menandatangani daftar hadir dan tanda terima uang duduk sebesar Rp. 75.000,- serta ATK Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun yang dibiayai oleh dana ADD ;
Bahwa setelah selesai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD BPMD, saksi menerima sertifikat Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Dusun ;
Bahwa Penjabat Bupati MBD hadir pada saat pembukaan kegiatan tersebut ;