8/TIPIKOR/2015/PT. BDG

P U T U S A N

Nomor 8/TIPIKOR/2015/PT-BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG, yang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ---------------------------------------------

Nama : ADI MUTIARA, A.Md bin MUHIDIN .

Tempat lahir : Ciwaru .

Umur/Tgl.lahir : 28 Tahun/ 29 September 1985 .

Jenis kelamin : Laki-laki .

Kebangsaan : Indonesia .

Bertempat tinggal : Jl. Siaga L No.123 RT.09/06 Kel.Sepanjang, Kec. Rawalumbu, Kabupaten Bekasi .

Agama : Islam .

Pekerjaan : CPNS di Dinas Pendidikan Kota Bekasi .

Pendidikan : D-3 .

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan : ------------------------------------------------------------------------------------

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2014 ;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Bekasi sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 9 Juni 2014 ;

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014 ;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ;

7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 ;

8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung yang ke-I sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung yang ke-II sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 ;

11. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015 ;

12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : BUDI SANTOSO, S.H., TAUFIK MAHMUD, S.H., PRIO HANDOKO, S.H., Drs.AGUS OMARA, S.H., para Advocat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PATRIOT BEKASI (LBH), beralamat kantor di Jalan rawa Tembaga Kios Pemda No.22 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut : ----------------------------------------------------------------

Telah membaca : ------------------------------------------------------------------------------

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; --------------------------------------------------------------------------------------------

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-01/Cireb/03/2014, tanggal 17 Maret 2014, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa ia Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 dan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012 ) dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012; sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN, pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi Jalan Lapangan Bekasi Tengah No. 02 Kota Bekasi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya; telah melakukan beberapa perbuatan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut; secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa dalam tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012, Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, telah menyalurkan dana dalam pelaksanaan program kegiatan Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan, dan untuk menunjang kelancaran program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru PNS, Non PNS SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan guru bantu daerah terpencil dan perbatasan di Jawa Barat dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas guru yang berstatus non PNS pada semua tingkatan terutama yang berada di daerah terpencil dan perbatasan wilayah di Jawa Barat, selanjutnya dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kemudian mengeluarkan buku pedoman pelaksanaan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut .

- Bahwa berawal dari pada tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat; Kota Bekasi dinyatakan sebagai penerima bantuan keuangan dimaksud ;

- Bahwa guna melaksanakan kegiatan dimaksud Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menerbitkan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru Non PNS Pengawas SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MK dan Guru Bantu SD/MI Negeri/Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Tahun 2010, yang antara lain mengatur sebagai berikut :

- Bahwa yang berhak untuk menerima bantuanadalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati/Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;

• terhadap dana bantuan keuangan:

• Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;

• Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;

• Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor:421 /Kep. 3215-Dik.I /IX/ 2010tentang Tim Teknis Pemberian Peningkatan Kesejahteraan Bagi guru / Pengawas SD/MI Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2010, sebagaimana yang dibuatdan ditanda tangani pada tanggal15 September 2010olehDrs. H. Kodrato. MM. MBA. Dengan Susunan Tim Teknis pada Tahun 2010 tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Drs. KODRATO, MM, MBA.

2. Ketua : Dra. Hj. JUNARSIH, MSI.

3. Sekretaris I : KRISMAN ISWANDI, SE,MSI.

4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.

5. Anggota : 1. DARPI KUSMIANA.

2. DEDE HUTMAN DJUNAEDI.

3. ILHAM MAHATIR.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun Anggaran 2010, Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada guru, guru non PNS dan Bantu Negeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;

2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;

3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;

4. Memperoses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;

5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

6. Membuat laporan penerimaan bantuan keuangan yang berupa SPJ ke tingkat provinsi;

7. Bertanggungjawab terhadap segala mekanisme pendataan, pencairan penerima bantuan keuangan di kabupaten/kota;

- Bahwa selanjutnya WalikotaKota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 460/Kep.187-DPPKAD/V/2011tanggal 26 Mei 2011tentang Persetujuan Pemberian Hibah Kepada Guru / Pengawas Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2011; yang menyetujui:

- 15 (lima belas) orang Guru SD Non PNS daerah terpencil dan perbatasan untuk mendapatkan bantuan dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah keseluruhannya sebesar 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), dimana setelah dipotong pajak masing-masing guru mendapatkan bantuan sebesar Rp. 12.540.000,-, serta;

- menyetujui 15 (lima belas) orang Guru SMA/SMK Non PNS daerah terpencil dan perbatasan yang mendapatkan bantuan dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp. 1.050.000,- selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), setelah dipotong pajak masing-masing guru mendapatkan bantuan Rp. 11.970.000,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

dengan daftar guru-guru penerima sebagai berikut:

Daftar Guru Non PNS SD/MI Negeri dan Swasta daerah terpencil dan perbatasan Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran 2010

Daftar Guru Non PNS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta

daerah terpencil dan perbatasan Jawa Barat

Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran 2010

NO	NAMA	UNIT KERJA	L/P	TOTAL(Rp)
1	RENI ANGGRAENI.S.Pd	SMAN 15 BEKASI	P	11.970.000,-
2.	RISKA IKA UTAMI. S.Pd	SMAN 15 BEKASI	P	11.970.000,-
3.	SRI WAHYUNI. S.PD	SMAN 15 BEKASI	P	11.970.000,-
4.	NINGGIH SALMUNAH	SMAN 15 BEKASI	P	11.970.000,-
5	KHOTIM SOBARIAH.S.SI	SMAN 15 BEKASI	P	11.970.000,-
6	DEDE NURHALIM	SMKN 2 BEKASI	P	11.970.000,-
7	ROHMAN S.Pd	SMKN 2 BEKASI	L	11.970.000,-
8	DEWI MARLINA. S.Pd	SMKN 2 BEKASI	P	11.970.000,-
9.	RIFA SRIHIDAYATI.S.Pd	SMKN 2 BEKASI	P	11.970.000,-
10	ERNY ROSITAWATI.ST	SMKN 2 BEKASI	P	11.970.000,-
11	FIRMANSYAH KURNIAWAN. S.PD	SMKN 2 BEKASI	L	11.970.000,-
12	DANI KURNIAWAN.S.KOM	SMKN 2 BEKASI	L	11.970.000,-
13	OTONG NASIHIN.S.PD	SMKN 2 BEKASI	L	11.970.000,-
14	ALLIF NURAMALIYAH.S.PD	SMAN 8 BEKASI	P	11.970.000,-
15	WAHYU HASTUTI.S.Pd	SMAN 8 BEKASI	P	11.970.000,-
JUMLAH				179.550.000,-

- Bahwa selanjutnya. pada tahun 2011, Pemerintah ProvinsiJawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dariAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran (TA)2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;

- Bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, yang memutuskan mengenai Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru, bahwa untuk Wilayah Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitaspeningkatan kapasitas guru non Pegawai Negeri Sipil Negeri/ Swasta sebesar Rp. 432.000.000,-,(empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) disalurkan kepada:

• Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SD/MI

• Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SMA/MA/SMK Masing-masing mendapatkan Rp. 1.200.000,- /bulan selama masa kerja 12 bulan.

2. Operasional Tim Teknis sebesar Rp. 50.280.000,-(lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disalurkan kepada 7 orang, yang untuk masing-masing mendapatkan Rp. 3.030.000,- /bulan selama masa kerja 10bulan.

3. Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri SipilNegeri / Swasta, sebesar Rp. 1.675.500.000,-(satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) disalurkan kepada :

• Guru PNS sebanyak 5625(lima ribu enam ratus dua puluh lima) orang

• Guru Non PNS sebanyak 11130(sebelas ribu seratus tiga puluh) orang Masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Namun untuk dana Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri SipilNegeri / Swasta, sebesar Rp. 1.675.500.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Kota Bekasi tidak terserap sehingga masih tetap ada di Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa untuk melaksanakan penyaluran Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran (TA) 2011 tersebut; Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011, yang antara lain mengatur :

• Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati/Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;

• terhadap dana bantuan keuangan:

• Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;

• Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, dengan susunan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM;.

2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.

3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.

4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.

5. Anggota : 1. DARPI KUSMIANA.

2. DEDE HUTMAN DJUNAEDI.

3. ADI MUTIARA, A.Md.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2011, Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada guru, guru non PNS dan Bantu Negeri / Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;

2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;

3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;

4. Memperoses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;

5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

- Bahwa tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd (yang merupakan isteri dari Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI ) ke dalam Daftar Penerima Bantuan, padahal Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Baratdi tahun 2010;

- Bahwa berdasarkan pengajuan Daftar Penerima Bantuan yang dibuat dan diproses olehSdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN tersebut; selanjutnya Walikota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep 546–Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang: Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011,

- Bahwa Dana Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 tersebutoleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, sesuaiPeraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 15 Pebuari 2012; dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran (TA) 2012 Pemerintah Kota Bekasi; No. DPA SKPD 1.01.1.01.01.20.23.5.2 dengan alokasi dana sebesar Rp. 482.280.000,- (empat ratus delapan puluh dua jutadua ratus delapan puluh ribu rupiah). ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Rosihan Anwar, SE selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kota Bekasi, setelah melakukan proses pencairan dan penerimaan dana dimaksud, selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku PelaksanaTim Teknis untuk diserahkan kembali kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam Daftar Penerima Bantuan (sesuaiSurat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep.546-Disdik /XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011) secara tunai / secara langsung;

- Bahwa setelah Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis menerima dana tersebut; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan tidak mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun; Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selanjutnya;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, yang pada saat itubermaksudmengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. Khairul Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. Khairul Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. Khairul Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd sebesar Rp. 14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.SRI MARNINGSIH (Kaur TU SMAN 10 Kota Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI, Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnyaSdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr.SRI MARNINGSIH agar Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr. DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI melalui Sdr.SRI MARNINGSIH menyerahkan dana yang dimintamasing–masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI ; sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp.11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnyaSdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAHsebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEPSAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

6. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. DEDE NURHALIM, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. SAUR RIYA MAULI, Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI maka selanjutnyaSdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali olehSdr. DEDE NURHALIM kepada Sdr. SAUR RIYA MAULI, sehinggadana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp. 14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

7. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.KOSASIH (Bendahara pada SMA 6 Kota Bekasi), yang pada saat itubermaksudmengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si., Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasionalyang harus dibayarkan oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si maka selanjutnyaSdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr. KOSASIH kepada Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si, sehinggadana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULIsebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah)hanya diterimaoleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si. sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

8. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. JAMAL (Kasubag TU SMKN 3 Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA., Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA maka selanjutnyaSdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr. JAMALagarSdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyisihkan sebesar masing–masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); sehingga dengan alasan tersebut selanjutnya Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyerahkan uang sebanyak masing-masing Rp.1.500.000,- kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp. 12.180.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh ribu);

9. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. NONENG HERMANI (Bendahara SMAN 15 Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr. DEDE KURNIAWATI dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN; Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINdengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnyaSdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINmengatakan kepadaSdr. NONENG HERMANI agar Sdr. YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN melalui Sdr. NONENG HERMANI menyerahkan dana yang diminta masing–masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI ; sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diteima masing-masing sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA)2012 (berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012tanggal 24 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor: 1.01-01-05-07-5-2 (Organisasi Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Dasar, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat) ;

- Bahwa guna melaksanakan kegiatan dimaksud selanjutnya Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten / Kota yang menerima bantuan harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai kriteria dan persyaratan persyaratan dalam pedoman pelaksanaan;

• Bahwa yang berhak untuk menerima bantuanadalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati/Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan ;

• terhadap dana bantuan keuangan:

• Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;

• Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun ;

- Bahwa guna menindak lanjuti kegiatan dimaksud selanjutnyaKepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan WalikotaNomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/MIdan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 Dengan Susunan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM;.

2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.

3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.

4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.

5. Anggota : 1. NOWO ASMORO W.K.

2. DEDE HUTMAN DJUNAEDI.

3. ADI MUTIARA, A.Md.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2012,Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada guru non PNS dan Guru Bantu Negeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;

2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;

3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;

4. Memperoses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;

5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

- Bahwa tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa BaratTahun 2012; selanjutnyaSdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku PelaksanaTim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/MIdan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

1. Sdr.Allif Nur’amaliah, S.Pd (guru Non PNS dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI );

2. Sdr. IMAS WALIYAH, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)

3. Sdr. DEWI WULANSARI, (guru Non PNS dari SD N JAKAMULYA 2)

4. Sdr. JANATUN, (guru Non PNS dari SD N AREN JAYA 18)

5. Sdr. IDA SUAIDA, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)

6. Sdr. YUYUN K.A, (guru Non PNS dari SD N JATI MEKAR 1)

7. Sdr. ENDEN DAMININGSIH, (guru Non PNS dari SD N TELUK PUCUNG 7)

8. Sdr. WASTINAH,(guru Non PNS dari SD N DUREN JAYA 3)

9. Sdr. YULIANA KRISTIN, (guru Non PNS dari SD N JATI RANGGON)

10. Sdr. DEDE NURHALIM, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)

11. Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)

12. Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)

13. Sdr. OTONG NASIHIN (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI),

ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MIdan SMA / MA/SMKDaerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012), padahal Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINmengetahui dan menyadari bahwa Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd, Sdr. IMAS WALIYAH,Sdr. DEWI WULANSARI, Sdr. JANATUN, Sdr. IDA SUAIDA, Sdr. YUYUN K.A, Sdr. ENDEN DAMININGSIH, Sdr. WASTINAH,Sdr. YULIANA KRISTIN,Sdr. DEDE NURHALIM, Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, dan Sdr. OTONG NASIHIN sebelumnya telah mendapatkan bantuan keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI/SMA/SMK Daerah Terpencil Dan Perbatasan (Bantuan Propinsi tahun 2010) Kota Bekasi Tahun 2011, dan Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN juga telah membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

1. Sdr. ALLIF NUR’AMALIAH (guru dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI )

2. Sdr. AMA MANSYUR(guru SMK Merah PutihBekasi)

ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MIdan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012), padahal Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. ALLIF NUR’AMALIAH, S.Pd dan Sdr. AMA MANSYUR, sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2012 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011).

• Bahwa setelah Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINselaku Pelaksana Tim Teknis mengetahui dana tersebut telah ditransfer kerekening para penerima bantuan; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan tidak mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2010, 2011 dan 2012 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selanjutnya ;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI menghubungi Sdr. ASEP ROHMAT dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. ASEP ROHMATagar sebagiannya yaitusebesarRp. 3.710.000,-segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. ASEP ROHMAT yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. ASEP ROHMAT mentransfer uang sebesar Rp. 3.700.000,- ke rekening Sdri. ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp.7.410.000,-, namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 3.710.000,-

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI menghubungi Sdr. IYUS SUHERLAN dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. IYUS SUHERLAN agar sebagiannya yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN; sehingga karenaSdr. IYUS SUHERLAN yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINyang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. IYUS SUHERLAN mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening di Bank Mandiri Cabang Jatisampurna Kota Bekasi dengan nomor rekening: 125006511265 atas nama ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp.7.410.000,-, namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 4.410.000,-

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa BaratNomor: SR-601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014, Perihal: Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012sebagai berikut:

• Terdapat 14 orang guru yang menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 (luncuran tahun 2011) dan Tahun 2013 (luncuran tahun 2012) lebih dari sekali sebesar Rp. 117.420.000,00 yang terdiri dari pembayaran Tahun 2012 sebesar Rp. 13.680.000,00 dan pembayaran tahun 2013 sebesar Rp. 103.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Ke 14 guru tersebut diatas telah pernah menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi tahun 2011 (luncuran tahun 2010);

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa kriteria guru yang boleh menerima adalah guru yang belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian negara/Daerah sebesar Rp. 117.420.000,00. (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

• Terdapat pemotongan atas pembayaran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi sebesar Rp. 65.680.000,00 yang dilakukan oleh oknum Tim Teknis Pemberian Bantuan Keuangan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi denganRincian sebagai berikut:

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa dana bantuan keuangan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian keuangan Derah sebesar Rp. 65.680.000,00. (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

• Sesuai dengan metode perhitungan kerugian negara/kekayaan negara, maka jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 183.100.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAIDI selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi TA 2012 dan TA 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, A.Md., telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Bekasi sebesar kurang lebih Rp. 185.780.000,- (seratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sesuai dengan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 183.100.000,- (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya tidak kurang dari jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP; ---------------------------------

Subsidair:

----- Bahwa iaSdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI selaku PelaksanaTim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 dansurat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal3 September 2012 tentang Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012 ) dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012; sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN,pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2011sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi Jalan Lapangan Bekasi Tengah No. 02 Kota Bekasi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya; telah melakukan beberapa perbuatan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut; yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara . Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa dalam tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012, Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, telah menyalurkan dana dalam pelaksanaan program kegiatan Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan, dan untuk menunjang kelancaran program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru PNS, Non PNS SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan guru bantu daerah terpencil dan perbatasan di Jawa Barat dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas guru yang berstatus non PNS pada semua tingkatan terutama yang berada di daerah terpencil dan perbatasan wilayah di Jawa Barat, selanjutnya dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kemudian mengeluarkan buku pedoman pelaksanaan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut;

- Bahwa berawal dari pada tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak danSekolah Dasar di Jawa Barat dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak danSekolah Dasar di Jawa Barat; Kota Bekasidinyatakan sebagai penerima bantuan keuangan dimaksud;

- Bahwa guna melaksanakan kegiatan dimaksud Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menerbitkan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru Non PNSPengawas SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MK dan Guru Bantu SD/MI Negeri / Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Tahun 2010, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

• Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;

• terhadap dana bantuan keuangan:

• Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;

• Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekas imenerbit kan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor:421 /Kep.3215-Dik.I /IX/ 2010tentang Tim Teknis Pemberian Peningkatan Kesejahteraan Bagi guru / Pengawas SD/MI Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2010, sebagaimana yang dibuatdan ditanda tangani pada tanggal15 September 2010olehDrs. H. Kodrato. MM. MBA. Dengan Susunan Tim Teknis pada Tahun 2010 tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Drs. KODRATO, MM, MBA.

2. Ketua : Dra. Hj. JUNARSIH, MSI.

3. Sekretaris I : KRISMAN ISWANDI, SE,MSI.

4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.

5. Anggota : 1. DARPI KUSMIANA.

2. DEDE HUTMAN DJUNAEDI.

3. ILHAM MAHATIR.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun Anggaran 2010, Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada guru, guru non PNS dan Bantu Negeri / Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;

2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;

3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;

4. Memperoses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;

5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

6. Membuat laporan penerimaan bantuan keuangan yang berupa SPJ ke tingkat provinsi;

7. Bertanggung jawab terhadap segala mekanisme pendataan, pencairan penerima bantuan keuangan di kabupaten/kota;

- Bahwa selanjutnya Walikota Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 460/Kep.187-DPPKAD/V/2011tanggal 26 Mei 2011 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Kepada Guru / Pengawas Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2011; yang menyetujui:

- 15 (lima belas) orang Guru SD Non PNS daerah terpencil dan perbatasan untuk mendapatkan bantuan dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp. 1.100.000,- selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah keseluruhannya sebesar 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah), dimana setelah dipotong pajak masing-masing guru mendapatkan bantuan sebesar Rp. 12.540.000,-, serta;

- menyetujui 15 (lima belas) orang Guru SMA/SMK Non PNS daerah terpencil dan perbatasan yang mendapatkan bantuan dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp. 1.050.000,- selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), setelah dipotong pajak masing-masing guru mendapatkan bantuan Rp. 11.970.000,- (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan daftar guru-guru penerima sebagai berikut:

Daftar Guru Non PNS SD/MI Negeri dan Swasta daerah terpencil dan perbatasan Jawa Barat

Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran 2010

Daftar Guru Non PNS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta daerah terpencil dan perbatasan Jawa Barat

Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran 2010

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran (TA) 2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;

- Bahwa sesuaiKeputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, yang memutuskan mengenai Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru, bahwa untuk Wilayah Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitaspeningkatan kapasitas guru non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta sebesar Rp. 432.000.000,-,(empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) disalurkan kepada:

• Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SD/MI

• Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SMA/MA/SMK Masing-masing mendapatkan Rp. 1.200.000,- /bulan selama masa kerja 12 bulan.

2. Operasional Tim Teknis sebesar Rp. 50.280.000,-(lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disalurkan kepada 7 orang, yang untuk masing-masing mendapatkan Rp. 3.030.000,- /bulan selama masa kerja 10bulan.

3. Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri SipilNegeri / Swasta, sebesar Rp. 1.675.500.000,-(satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) disalurkan kepada:

• Guru PNS sebanyak 5625(lima ribu enam ratus dua puluh lima) orang

• Guru Non PNS sebanyak 11130(sebelas ribu seratus tiga puluh) orang Masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Namun untuk dana Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri SipilNegeri / Swasta, sebesar Rp. 1.675.500.000,-(satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Kota Bekasi tidak terserap sehingga masih tetap ada di Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa untuk melaksanakan penyaluran Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 tersebut; Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa BaratTahun 2011, yang antara lain mengatur:

• Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;

• terhadap dana bantuan keuangan:

• Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;

• Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkanSurat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor:421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, dengan susunan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM;.

2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.

3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.

4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.

5. Anggota : 1. DARPI KUSMIANA.

2. DEDE HUTMAN DJUNAEDI.

3. ADI MUTIARA, A.Md.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2011, Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada guru, guru non PNS dan Bantu Negeri / Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;

2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;

3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;

4. Memperoses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;

5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

- Bahwa tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PelaksanaTim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi(berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd (yang merupakan isteri dari Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI ) ke dalam Daftar Penerima Bantuan,padahal Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINmengetahui dan menyadari Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Baratdi tahun 2010;

- Bahwa berdasarkan pengajuan Daftar Penerima Bantuan yang dibuatdan diprosesoleh Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN tersebut; selanjutnya Walikota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep 546–Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang: Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011.

- Bahwa DanaBantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran (TA)2011 tersebutoleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kota Bekasi, sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 15 Pebuari 2012; dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran (TA)2012 Pemerintah Kota Bekasi; No. DPA SKPD 1.01.1.01.01.20.23.5.2 dengan alokasi dana sebesar Rp. 482.280.000,- (empat ratus delapan puluh dua jutadua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Sdr. Rosihan Anwar, SE selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kota Bekasi, setelah melakukan proses pencairan dan penerimaan dana dimaksud, selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku PelaksanaTim Teknis untuk diserahkan kembali kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam Daftar Penerima Bantuan (sesuai Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep.546-Disdik/XI/2011tanggal 16 Nopember 2011) secara tunai / secara langsung;

- Bahwa setelah Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis menerima dana tersebut; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan tidak mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa BaratTahun 2011 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selanjutnya;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. Khairul Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. Khairul Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pastipada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.SRI MARNINGSIH (Kaur TU SMAN 10 Kota Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINdengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr.SRI MARNINGSI Hagar Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI melaluiSdr.SRI MARNINGSIH menyerahkan dana yang diminta masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI ; sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAHmaka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

6. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. DEDE NURHALIM, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. SAUR RIYA MAULI.,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr. DEDE NURHALIM kepada Sdr. SAUR RIYA MAULI, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

7. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pastipada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr .KOSASIH (Bendahara pada SMA 6 Kota Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si.,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINdengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Simaka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr .KOSASIH kepada Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si. sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

8. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr .JAMAL (Kasubag TU SMKN 3 Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA.,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr .JAMAL agar Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyisihkan sebesar masing – masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); sehingga dengan alasan tersebut selanjutnya Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyerahkan uang sebanyak masing-masingRp. 1.500.000,-kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI ,sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah)hanya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp. 12.180.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh ribu);

9. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. NONENG HERMANI (Bendahara SMAN 15 Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN; Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINdengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr. NONENG HERMANI agar Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN melalui Sdr. NONENG HERMANI menyerahkan dana yang diminta masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI ; sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diteima masing-masing sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalamprogram yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran (TA)2012 (berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor: 1.01-01-05-07-5-2 (Organisasi Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Dasar, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat);

- Bahwa guna melaksanakan kegiatan dimaksud selanjutnya Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa BaratTahun 2012, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten / Kota yang menerima bantuan harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai kriteria dan persyaratan persyaratan dalam pedoman pelaksanaan;

• Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;

• terhadap dana bantuan keuangan:

• Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;

• Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;

- Bahwa guna menindak lanjuti kegiatan dimaksud selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/MIdan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 Dengan Susunan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM;.

2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.

3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.

4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.

5. Anggota : 1. NOWO ASMORO W.K.

2. DEDE HUTMAN DJUNAEDI.

3. ADI MUTIARA, A.Md.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2012, Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada guru non PNS dan Guru Bantu Negeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;

2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;

3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;

4. Memperoses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;

5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

- Bahwa tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa BaratTahun 2012; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PelaksanaTim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

1. Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd (guru Non PNS dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI );

2. Sdr. IMAS WALIYAH, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)

3. Sdr. DEWI WULANSARI, (guru Non PNS dari SD N JAKAMULYA 2)

4. Sdr. JANATUN, (guru Non PNS dari SD N AREN JAYA 18)

5. Sdr. IDA SUAIDA, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)

6. Sdr. YUYUN K.A, (guru Non PNS dari SD N JATI MEKAR 1)

7. Sdr. ENDEN DAMININGSIH, (guru Non PNS dari SD N TELUK PUCUNG

8. Sdr. WASTINAH,(guru Non PNS dari SD N DUREN JAYA 3)

9. Sdr. YULIANA KRISTIN, (guru Non PNS dari SD N JATI RANGGON)

10. Sdr. DEDE NURHALIM, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)

11. Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)

12. Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)

13. Sdr. OTONG NASIHIN (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI),

ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MIdan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012), padahal Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd, Sdr. IMAS WALIYAH,Sdr. DEWI WULANSARI, Sdr. JANATUN, Sdr. IDA SUAIDA, Sdr. YUYUN K.A, Sdr. ENDEN DAMININGSIH, Sdr. WASTINAH,Sdr. YULIANA KRISTIN,Sdr. DEDE NURHALIM, Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, dan Sdr. OTONG NASIHIN sebelumnya telah mendapatkan bantuan keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI/SMA/SMK Daerah Terpencil Dan Perbatasan (Bantuan Propinsi tahun 2010) Kota Bekasi Tahun 2011, dan Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN juga telah membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

1. Sdr. ALLIF NUR’AMALIAH (guru dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI )

2. Sdr. AMA MANSYUR (guru SMK Merah PutihBekasi)

ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MIdan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012), padahal Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. ALLIF NUR’AMALIAH, S.Pd dan Sdr. AMA MANSYUR, sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2012 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 20

• Bahwa setelah Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis mengetahui dana tersebut telah ditransfer kerekening para penerima bantuan ; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINdengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya serta dengan tidak mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun2010,2011 dan 2012 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun; Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selanjutnya;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI menghubungi Sdr. ASEP ROHMAT dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. ASEP ROHMAT agar sebagiannya yaitu sebesarRp. 3.710.000,-segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. ASEP ROHMAT yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. ASEP ROHMAT mentransfer uang sebesar Rp. 3.700.000,- ke rekening Sdri. ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINsehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp.7.410.000,-, namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 3.710.000,-

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI menghubungi Sdr. IYUS SUHERLANdan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. IYUS SUHERLANagar sebagiannya yaitu sebesarRp. 3.000.000,- segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. IYUS SUHERLAN yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. IYUS SUHERLAN mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening di Bank Mandiri Cabang Jati sampurna Kota Bekasi dengan nomor rekening: 125006511265 atas nama ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp.7.410.000,-, namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 4.410.000,-

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014, Perihal: Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012 sebagai berikut:

• Terdapat 14 orang guru yang menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 (luncuran tahun 2011) dan Tahun 2013 (luncuran tahun 2012) lebih dari sekali sebesar Rp. 117.420.000,00 yang terdiri dari pembayaran Tahun 2012 sebesar Rp. 13.680.000,00 dan pembayaran tahun 2013 sebesar Rp. 103.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Ke 14 guru tersebut diatas telah pernah menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi tahun 2011 (luncuran tahun 2010);

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa kriteria guru yang boleh menerima adalah guru yang belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian negara/Daerah sebesar Rp. 117.420.000,00. (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

• Terdapat pemotongan atas pembayaran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi sebesar Rp. 65.680.000,00 yang dilakukan oleh oknum Tim Teknis Pemberian Bantuan Keuangan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi dengan Rincian sebagai berikut:

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri / swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa dana bantuan keuangan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian keuangan Derah sebesar Rp. 65.680.000,00. (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

• Sesuai dengan metode perhitungan kerugian negara / kekayaan negara, maka jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 183.100.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAIDIyang telah menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan nya selaku PelaksanaTim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi TA 2012 dan TA 2013 yang bersumber dariAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, A.Md., telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 183.100.000,- (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya tidak kurang dari jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3jo. pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP; -----------------------------------------------------

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 dansurat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal3 September 2012 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012 ) dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012; sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN,pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antaratahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi Jalan Lapangan Bekasi Tengah No. 02 Kota Bekasi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya ; telah melakukan beberapa perbuatan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ; selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----------------------------------------

- Bahwa dalam tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012, Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, telah menyalurkan dana dalam pelaksanaan program kegiatan Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan, dan untuk menunjang kelancaran program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru PNS, Non PNS SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan guru bantu daerah terpencil dan perbatasan di Jawa Barat dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas guru yang berstatus non PNS pada semua tingkatan terutama yang berada di daerah terpencil dan perbatasan wilayah di Jawa Barat, selanjutnya dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kemudian mengeluarkan buku pedoman pelaksanaan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut ;

- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah ProvinsiJawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dariAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran (TA)2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;

- Bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, yang memutuskan mengenai Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru, bahwa untuk Wilayah Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitaspeningkatan kapasitas guru non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta sebesar Rp. 432.000.000,-,(empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) disalurkan kepada:

• Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SD/MI

• Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SMA/MA/SMK Masing-masing mendapatkan Rp. 1.200.000,- /bulan selama masa kerja 12 bulan.

2. Operasional Tim Teknis sebesar Rp. 50.280.000,-(lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disalurkan kepada 7 orang, yang untuk masing-masing mendapatkan Rp. 3.030.000,- /bulan selama masa kerja 10bulan.

3. Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri SipilNegeri / Swasta, sebesar Rp. 1.675.500.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) disalurkan kepada:

• Guru PNS sebanyak 5625(lima ribu enam ratus dua puluh lima) orang

• Guru Non PNS sebanyak 11130(sebelas ribu seratus tiga puluh) orang Masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Namun untuk dana Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri SipilNegeri / Swasta, sebesar Rp. 1.675.500.000,-(satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Kota Bekasi tidak terserap sehingga masih tetap ada di Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa untuk melaksanakan penyaluran Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran (TA)2011 tersebut; Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa BaratTahun 2011, yang antara lain mengatur:

• Bahwa yang berhak untuk menerima bantuanadalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;

• terhadap dana bantuan keuangan:

• Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;

• Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor:421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, dengan susunan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM;.

2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.

3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.

4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.

5. Anggota : 1. DARPI KUSMIANA.

2. DEDE HUTMAN DJUNAEDI.

3. ADI MUTIARA, A.Md.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2011, Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut

1. Melakukan sosialisasi kepada guru, guru non PNS dan Bantu Negeri / Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;

2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;

3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;

4. Memperoses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;

5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri / Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

- Bahwa tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan menyalah gunakan kekuasaannya selaku PelaksanaTim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011, membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd (yang merupakan isteri dari Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI ) ke dalam Daftar Penerima Bantuan, padahal Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Baratdi tahun 2010;

- Bahwa berdasarkan pengajuan Daftar Penerima Bantuan yang dibuat dan diproses oleh Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN tersebut; selanjutnya Walikota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep 546–Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang: Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011,

- Bahwa DanaBantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA)2011 tersebut oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 15 Pebuari 2012; dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran (TA)2012 Pemerintah Kota Bekasi; No. DPA SKPD 1.01.1.01.01.20.23.5.2 dengan alokasi dana sebesar Rp. 482.280.000,- (empat ratus delapan puluh dua jutadua ratus delapan puluh ribu rupiah). ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Rosihan Anwar, SE selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kota Bekasi, setelah melakukan proses pencairan dan penerimaan dana dimaksud, selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis untuk diserahkan kembali kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam Daftar Penerima Bantuan (sesuaiSurat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep.546-Disdik /XI/2011tanggal 16 Nopember 2011) secara tunai / secara langsung;

- Bahwa setelah Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima dana tersebut; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis memaksa penerima dana untuk memberikan sebagian dana bantuan dimaksud serta dengan tidak mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selanjutnya;

1. Pada hari dan tanggalyang tidak dapat diingat lagi secara pastipada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. Khairul Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pdmaka selanjutnyaSdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pastipada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH maka selanjutnyaSdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu denganSdr.SRI MARNINGSIH (Kaur TU SMAN 10 Kota Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengatakan kepada dr.SRI MARNINGSIH agar Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr. DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI melaluiSdr.SRI MARNINGSIH menyerahkan dana yang diminta masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI ;sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr. DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pastipada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pastipada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAHmaka selanjutnyaSdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

6. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. DEDE NURHALIM, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. SAUR RIYA MAULI., Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr. DEDE NURHALIM kepada Sdr. SAUR RIYA MAULI, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) ;

7. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr .KOSASIH (Bendahara pada SMA 6 Kota Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si.,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr .KOSASIH kepada Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si. sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

8. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pastipada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan sdr .JAMAL (Kasubag TU SMKN 3 Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA.,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYAmaka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr .JAMAL agar Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyisihkan sebesar masing–masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); sehingga dengan alasan tersebut selanjutnya Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyerahkan uang sebanyak masing-masingRp. 1.500.000,- kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYAsebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp. 12.180.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh ribu);

9. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. NONENG HERMANI (Bendahara SMAN 15 Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN; Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengatakan kepadaSdr. NONENG HERMANI agar Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr. YAOMA YULIUSMAN, Sdr. DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN melalui Sdr. NONENG HERMANI menyerahkan dana yang diminta masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI ;sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr. IMAN SAIFUL ROHMAN sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diteima masing-masing sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, Pemerintah ProvinsiJawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran (TA)2012 (berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor: 1.01-01-05-07-5-2 (Organisasi Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Dasar, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat);

- Bahwa guna melaksanakan kegiatan dimaksud selanjutnya Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012,yang antara lain mengatur sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima bantuan harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai kriteria dan persyaratan persyaratan dalam pedoman pelaksanaan;

• Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati/Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;

• terhadap dana bantuan keuangan:

• Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;

• Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;

- Bahwa guna menindak lanjuti kegiatan dimaksud selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/MIdan SMA/MA/SMKDaerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 Dengan Susunan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM;.

2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.

3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.

4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.

5. Anggota : 1. NOWO ASMORO W.K.

2. DEDE HUTMAN DJUNAEDI.

3. ADI MUTIARA, A.Md.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2012,Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada guru non PNS dan Guru Bantu Negeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;

2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;

3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;

4. Memperoses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;

5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

- Bahwa Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan menyalah gunakan kekuasaannya serta tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selanjutnya menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PelaksanaTim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/MIdan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

1. Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd (guru Non PNS dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI );

2. Sdr. IMAS WALIYAH, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)

3. Sdr. DEWI WULANSARI, (guru Non PNS dari SD N JAKAMULYA 2)

4. Sdr. JANATUN, (guru Non PNS dari SD N AREN JAYA 18)

5. Sdr. IDA SUAIDA, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)

6. Sdr. YUYUN K.A, (guru Non PNS dari SD N JATI MEKAR 1)

7. Sdr. ENDEN DAMININGSIH, (guru Non PNS dari SD N TELUK PUCUNG 7)

8. Sdr. WASTINAH,(guru Non PNS dari SD N DUREN JAYA 3)

9. Sdr. YULIANA KRISTIN, (guru Non PNS dari SD N JATI RANGGON)

10. Sdr. DEDE NURHALIM, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)

11. Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)

12. Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)

13. Sdr. OTONG NASIHIN (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI),

ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MIdan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012), padahal Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd, Sdr. IMAS WALIYAH,Sdr. DEWI WULANSARI, Sdr. JANATUN, Sdr. IDA SUAIDA, Sdr. YUYUN K.A, Sdr. ENDEN DAMININGSIH, Sdr. WASTINAH,Sdr. YULIANA KRISTIN,Sdr. DEDE NURHALIM, Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, dan Sdr. OTONG NASIHIN sebelumnya telah mendapatkan bantuan keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI/SMA/SMK Daerah Terpencil Dan Perbatasan (Bantuan Propinsi tahun 2010) Kota Bekasi Tahun 2011, dan Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN juga telah membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan :

1. Sdr. ALLIF NUR’AMALIAH (guru dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI )

2. Sdr. AMA MANSYUR (guru SMK Merah PutihBekasi)

ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MIdan SMA / MA/SMKDaerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012), padahal Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. ALLIF NUR’AMALIAH, S.Pd dan Sdr. AMA MANSYUR, sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2012 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011).

- Bahwa setelah Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis mengetahui dana tersebut telah ditransfer kerekening para penerima bantuan; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu,serta dengan tidak mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa BaratTahun2010,2011 dan 2012 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selanjutnya;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI menghubungi Sdr. ASEP ROHMAT dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. ASEP ROHMAT agar sebagiannya yaitu sebesar Rp. 3.710.000,-segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. ASEP ROHMAT yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi,maka kemudian Sdr. ASEP ROHMAT mentransfer uang sebesar Rp. 3.700.000,- ke rekening Sdri. ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp.7.410.000,-, namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 3.710.000,-

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI menghubungi Sdr. IYUS SUHERLAN dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. IYUS SUHERLAN agar sebagiannya yaitu sebesarRp. 3.000.000,- segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. IYUS SUHERLAN yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. IYUS SUHERLAN mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening di Bank Mandiri Cabang Jati sampurna Kota Bekasi dengan nomor rekening: 125006511265 atas nama ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesarRp.7.410.000,-, namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 4.410.000,-

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014, Perihal:Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012sebagai berikut:

• Terdapat 14 orang guru yang menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 (luncuran tahun 2011) dan Tahun 2013 (luncuran tahun 2012) lebih dari sekali sebesar Rp. 117.420.000,00 yang terdiri dari pembayaran Tahun 2012 sebesar Rp. 13.680.000,00 dan pembayaran tahun 2013 sebesar Rp. 103.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Ke 14 guru tersebut diatas telah pernah menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi tahun 2011 (luncuran tahun 2010);

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa kriteria guru yang boleh menerima adalah guru yang belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian negara/Daerah sebesar Rp. 117.420.000,00. (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

• Terdapat pemotongan atas pembayaran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi sebesar Rp. 65.680.000,00 yang dilakukan oleh oknum Tim Teknis Pemberian Bantuan Keuangan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi dengan Rincian sebagai berikut:

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa dana bantuan keuangan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian keuangan Derah sebesar Rp. 65.680.000,00. (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

• Sesuai dengan metode perhitungan kerugian negara/kekayaan negara, maka jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 183.100.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAIDI selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang telah menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang telah memaksa seseorang memberikan sesuatu, dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi TA 2012 dan TA 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, A.Md., telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya tidak kurang dari jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf ejo. pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP; -----------------------------------

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 dan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012 ) dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012; sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN, pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi Jalan Lapangan Bekasi Tengah No. 02 Kota Bekasi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya; telah melakukan beberapa perbuatan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut; selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain, atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : --------------------------------------------------------------

- Bahwa dalam tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012, Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, telah menyalurkan dana dalam pelaksanaan program kegiatan Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan, dan untuk menunjang kelancaran program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru PNS, Non PNS SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan guru bantu daerah terpencil dan perbatasan di Jawa Barat dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas guru yang berstatus non PNS pada semua tingkatan terutama yang berada di daerah terpencil dan perbatasan wilayah di Jawa Barat, selanjutnya dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kemudian mengeluarkan buku pedoman pelaksanaan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut;

- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;

- Bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, yang memutuskan mengenai Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru, bahwa untuk Wilayah Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Fasilitaspeningkatan kapasitas guru non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta sebesar Rp. 432.000.000,-,(empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) disalurkan kepada:

• Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SD/MI

• Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SMA/MA/SMK Masing-masing mendapatkan Rp. 1.200.000,- /bulan selama masa kerja 12 bulan.

2. Operasional Tim Teknis sebesar Rp. 50.280.000,-(lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disalurkan kepada 7 orang, yang untuk masing-masing mendapatkan Rp. 3.030.000,- /bulan selama masa kerja 10bulan.

3. Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri SipilNegeri / Swasta, sebesar Rp. 1.675.500.000,-(satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) disalurkan kepada :

• Guru PNS sebanyak 5625(lima ribu enam ratus dua puluh lima) orang

• Guru Non PNS sebanyak 11130(sebelas ribu seratus tiga puluh) orang Masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Namun untuk dana Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri SipilNegeri / Swasta, sebesar Rp. 1.675.500.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Kota Bekasi tidak terserap sehingga masih tetap ada di Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa untuk melaksanakan penyaluranBantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dariAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran (TA)2011 tersebut; Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011, yang antara lain mengatur:

• Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;

• terhadap dana bantuan keuangan:

• Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;

• Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor:421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, dengan susunan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM;.

2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.

3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.

4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.

5. Anggota : 1. DARPI KUSMIANA.

2. DEDE HUTMAN DJUNAEDI.

3. ADI MUTIARA, A.Md.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2011,Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada guru, guru non PNS dan Bantu Negeri / Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;

2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;

3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;

4. Memperoses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;

5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

- Bahwa tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa BaratTahun 2011; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 , membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan Sdr.Allif NUR’AMALIAH, S.Pd (yang merupakan isteri dari Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI ) ke dalam Daftar Penerima Bantuan, padahal Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat di tahun 2010;

- Bahwa berdasarkan pengajuan Daftar Penerima Bantuan yang dibuat dan diproses oleh Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN tersebut; selanjutnya Walikota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep 546–Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang: Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011,

- Bahwa DanaBantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran (TA)2011 tersebutoleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kota Bekasi, sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 15 Pebuari 2012; dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran (TA)2012 Pemerintah Kota Bekasi; No. DPA SKPD 1.01.1.01.01.20.23.5.2 dengan alokasi dana sebesar Rp. 482.280.000,- (empat ratus delapan puluh dua jutadua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwaselanjutnya Sdr. Rosihan Anwar, SE selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kota Bekasi, setelah melakukan proses pencairan dan penerimaan dana dimaksud, selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku PelaksanaTim Teknisuntuk diserahkan kembali kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam Daftar Penerima Bantuan (sesuaiSurat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep.546-Disdik/XI/2011tanggal 16 Nopember 2011) secara tunai / secara langsung;

- Bahwa setelah Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima dana tersebut; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis telah meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada, para guru penerima bantuan dengan alasan untuk biaya administrasi padahal sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selanjutnya;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pastipada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. Khairul Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pdmaka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. Khairul Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr.OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.SRI MARNINGSIH (Kaur TU SMAN 10 Kota Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr. DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr.SRI MARNINGSIH agar Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI melalui Sdr.SRI MARNINGSIH menyerahkan dana yang diminta masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI ;sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah)hanya diterima sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAHsebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

6. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. DEDE NURHALIM, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. SAUR RIYA MAULI., Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. SAUR RIYA MAULImaka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr. DEDE NURHALIM kepada Sdr. SAUR RIYA MAULI, sehinggadana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

7. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr .KOSASIH (Bendahara pada SMA 6 Kota Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si.,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr .KOSASIH kepada Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si. sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

8. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu denganSdr .JAMAL (Kasubag TU SMKN 3 Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA., Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr .JAMAL agar Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyisihkan sebesar masing – masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); sehingga dengan alasan tersebut selanjutnya Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyerahkan uang sebanyak masing-masingRp. 1.500.000,-kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI ,sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp. 12.180.000,- (dua belas juta seratus delapan puluh ribu);

9. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. NONENG HERMANI (Bendahara SMAN 15 Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN; Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr. NONENG HERMANI agar Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr.IMAN SAIFUL ROHMAN mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr. YAOMA YULIUSMAN, Sdr. DEDE KURNIAWATI, dan Sdr. IMAN SAIFUL ROHMAN melaluiSdr. NONENG HERMANI menyerahkan dana yang diminta masing–masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI ;sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr. DEDE KURNIAWATI, dan Sdr. IMAN SAIFUL ROHMAN sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diteima masing-masing sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalamprogram yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran (TA) 2012 (berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor: 1.01-01-05-07-5-2 (Organisasi Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Dasar, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat);

- Bahwa guna melaksanakan kegiatan dimaksud selanjutnya Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

• Pemerintah Kabupaten / Kota yang menerima bantuan harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai kriteria dan persyaratan persyaratan dalam pedoman pelaksanaan;

• Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;

• terhadap dana bantuan keuangan:

• Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;

• Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;

- Bahwa guna menindak lanjuti kegiatan dimaksud selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 Dengan Susunan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM;.

2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.

3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.

4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.

5. Anggota : 1. NOWO ASMORO W.K.

2. DEDE HUTMAN DJUNAEDI.

3. ADI MUTIARA, A.Md.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2012, Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada guru non PNS dan Guru Bantu Negeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;

2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;

3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;

4. Memperoses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;

5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

- Bahwa Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan menyalah gunakan kekuasaannyaserta tanpamempedomaniPedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa BaratTahun 2012; selanjutnyaSdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selanjutnyamenyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannyaselaku PelaksanaTim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi(berdasarkan Surat Keputusan WalikotaNomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September2012tentangPembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/MIdan SMA/MA/SMKDaerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

1. Sdr.Allif Nur’amaliah, S.Pd (guru Non PNS dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI );

2. Sdr. IMAS WALIYAH, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)

3. Sdr. DEWI WULANSARI, (guru Non PNS dari SD N JAKAMULYA 2)

4. Sdr. JANATUN, (guru Non PNS dari SD N AREN JAYA 18)

5. Sdr. IDA SUAIDA, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)

6. Sdr. YUYUN K.A, (guru Non PNS dari SD N JATI MEKAR 1)

7. Sdr. ENDEN DAMININGSIH, (guru Non PNS dari SD N TELUK PUCUNG 7)

8. Sdr. WASTINAH,(guru Non PNS dari SD N DUREN JAYA 3)

9. Sdr. YULIANA KRISTIN, (guru Non PNS dari SD N JATI RANGGON)

10. Sdr. DEDE NURHALIM, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)

11. Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)

12. Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)

13. Sdr. OTONG NASIHIN (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI),

ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MIdan SMA / MA/SMKDaerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012), padahal Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINmengetahui dan menyadari bahwa Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd, Sdr. IMAS WALIYAH,Sdr. DEWI WULANSARI, Sdr. JANATUN, Sdr. IDA SUAIDA, Sdr. YUYUN K.A, Sdr. ENDEN DAMININGSIH, Sdr. WASTINAH,Sdr. YULIANA KRISTIN,Sdr. DEDE NURHALIM, Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, dan Sdr. OTONG NASIHIN sebelumnya telah mendapatkan bantuan keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI/SMA/SMK Daerah Terpencil Dan Perbatasan (Bantuan Propinsi tahun 2010) Kota Bekasi Tahun 2011, dan Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN juga telah membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

1. Sdr. ALLIF NUR’AMALIAH (guru dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI );

2. Sdr. AMA MANSYUR (guru SMK Merah Putih Bekasi);

ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MIdan SMA / MA/SMKDaerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012), padahal Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINmengetahui dan menyadari Sdr. ALLIF NUR’AMALIAH, S.Pd dan Sdr. AMA MANSYUR, sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2012 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011).

- Bahwa setelah Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINselaku Pelaksana Tim Teknis mengetahui dana tersebut telah ditransfer kerekening para penerima bantuan; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINdengan menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis telah meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada, para guru penerima bantuan dengan alasan untuk biaya administrasi padahal sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa BaratTahun 2010,2011 dan2012 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINSdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selanjutnya;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI menghubungi Sdr. ASEP ROHMATdan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. ASEP ROHMAT agar sebagiannya yaitu sebesarRp. 3.710.000,-segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. ASEP ROHMAT yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDINyang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan KotaBekasi, maka kemudian Sdr. ASEP ROHMATmentransfer uang sebesar Rp. 3.700.000,- ke rekening Sdri. ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuansebesarRp.7.410.000,-, namunSdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 3.710.000,-

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI menghubungi Sdr. IYUS SUHERLAN dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. IYUS SUHERLAN agar sebagiannya yaitu sebesar Rp. 3.000.000,-segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. IYUS SUHERLAN yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. IYUS SUHERLAN mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening diBank Mandiri Cabang Jatisampurna Kota Bekasi dengan nomor rekening: 125006511265 atas nama ITA SULASTRI(istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp. 7.410.000,-, namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 4.410.000,-

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa BaratNomor: SR-601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014, Perihal: Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012sebagai berikut:

• Terdapat 14 orang guru yang menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 (luncuran tahun 2011) dan Tahun 2013 (luncuran tahun 2012) lebih dari sekali sebesar Rp. 117.420.000,00 yang terdiri dari pembayaran Tahun 2012 sebesar Rp. 13.680.000,00 dan pembayaran tahun 2013 sebesar Rp. 103.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Ke 14 guru tersebut diatas telah pernah menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi tahun 2011 (luncuran tahun 2010);

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa kriteria guru yang boleh menerima adalah guru yang belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian negara/Daerah sebesar Rp. 117.420.000,00. (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

• Terdapat pemotongan atas pembayaran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi sebesar Rp. 65.680.000,00 yang dilakukan oleh oknum Tim Teknis Pemberian Bantuan Keuangan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi dengan Rincian sebagai berikut:

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa dana bantuan keuangan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian keuangan Derah sebesar Rp. 65.680.000,00. (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

• Sesuai dengan metode perhitungan kerugian negara/kekayaan negara, maka jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan penyaluran Bantuan KeuanganPeningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 183.100.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAIDI selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang telah meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada, para guru penerima bantuan dengan alasan untuk biaya administrasi padahal sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2010,2011 dan2012, dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi TA 2012 dan TA 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, A.Md., telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya tidak kurang dari jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf f jo. pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP; -----------------------------------

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa ia Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 dansurat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal3 September 2012 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012 ) dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012; sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN,pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti antaratahun 2011sampai dengantahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi Jalan Lapangan Bekasi Tengah No. 02 Kota Bekasi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lainnya dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan Negeri Surabaya; telah melakukan beberapa perbuatan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut; selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012, Pemerintahan Propinsi Jawa Barat, telah menyalurkan dana dalam pelaksanaan program kegiatan Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan, dan untuk menunjang kelancaran program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru PNS, Non PNS SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan guru bantu daerah terpencil dan perbatasan di Jawa Barat dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas guru yang berstatus non PNS pada semua tingkatan terutama yang berada di daerah terpencil dan perbatasan wilayah di Jawa Barat, selanjutnya dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kemudian mengeluarkan buku pedoman pelaksanaan untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut ;

- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA)2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;

- Bahwa sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, yang memutuskan mengenai Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru, bahwa untuk Wilayah Kota Bekasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitaspeningkatan kapasitas guru non Pegawai Negeri Sipil Negeri / Swasta sebesar Rp. 432.000.000,-,(empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) disalurkan kepada:

• Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SD/MI

• Guru Non PNS Negeri / Swasta 15 orang untuk tingkat SMA/MA/SMK Masing-masing mendapatkan Rp. 1.200.000,- /bulan selama masa kerja 12 bulan.

2. Operasional Tim Teknis sebesar Rp. 50.280.000,-(lima puluh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) disalurkan kepada 7 orang, yang untuk masing-masing mendapatkan Rp. 3.030.000,- /bulan selama masa kerja 10bulan.

3. Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri SipilNegeri / Swasta, sebesar Rp. 1.675.500.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)disalurkan kepada:

• Guru PNS sebanyak 5625(lima ribu enam ratus dua puluh lima) orang

• Guru Non PNS sebanyak 11130(sebelas ribu seratus tiga puluh) orang Masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Namun untuk dana Fasilitas peningkatan kapasitas guru Pegawai Negeri Sipil dan Guru Non Pegawai Negeri SipilNegeri / Swasta, sebesar Rp. 1.675.500.000,-(satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk Kota Bekasi tidak terserap sehingga masih tetap ada di Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Bahwa untuk melaksanakan penyaluran Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran (TA)2011 tersebut; Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa BaratTahun 2011, yang antara lain mengatur:

• Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;

• terhadap dana bantuan keuangan:

• Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;

• Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor:421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, dengan susunan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM;.

2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.

3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.

4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.

5. Anggota : 1. DARPI KUSMIANA.

2. DEDE HUTMAN DJUNAEDI.

3. ADI MUTIARA, A.Md.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2011,Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada guru, guru non PNS dan Bantu Negeri / Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;

2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;

3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;

4. Memperoses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif ;

5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

- Bahwa tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, tanggal 1 Agustus 2011 , membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd (yang merupakan isteri dari Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI) ke dalam Daftar Penerima Bantuan, padahal Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Baratdi tahun 2010;

- Bahwa berdasarkan pengajuan Daftar Penerima Bantuan yang dibuat dan diproses oleh Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN tersebut; selanjutnya Walikota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep 546–Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang: Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011,

- Bahwa Dana Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA)2011 tersebut oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kota Bekasi, sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 15 Pebuari 2012; dan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran (TA) 2012 Pemerintah Kota Bekasi; No. DPA SKPD 1.01.1.01.01.20.23.5.2 dengan alokasi dana sebesar Rp. 482.280.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Rosihan Anwar, SE selaku Bendahara Dinas Pendidikan Kota Bekasi, setelah melakukan proses pencairan dan penerimaan dana dimaksud, selanjutnya menyerahkan dana tersebut kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis untuk diserahkan kembali kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam Daftar Penerima Bantuan (sesuai Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 978/Kep.546-Disdik/XI/2011tanggal 16 Nopember 2011) secara tunai / secara langsung;

- Bahwa setelah Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima dana tersebut; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis telah meminta, atau menerima penyerahan barang berupa uang kepada, para guru penerima bantuan dengan alasan untuk biaya administrasi padahal sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun; Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selanjutnya;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. Khairul Anamdan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011, Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pdmaka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd, sehinggadana yang seharusnya diterima oleh Sdr. Khairul Anam dan Sdr. YAYANG EDLIS SAIFUL ROSID, S.Pd sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah);

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. OZZI PRAYOGA. S.Pd, Sdr. NAKIM, Sdr. AMIRULLOH, Sdr. HAFIDAH FAUJI AMRI, Sdr. ERLIN S.Pd, Sdr. GITO SUGIYANTO, dan Sdr. ISNAFINNAJAH sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) ;

3. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr.SRI MARNINGSIH (Kaur TU SMAN 10 Kota Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr.SRI MARNINGSIH agar Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr.DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr. DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI melalui Sdr. SRI MARNINGSIH menyerahkan dana yang diminta masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI ;sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. HERMASYAH. SS, Sdr. DRS. JAFRISUL dan Sdr. SULFITA UTAMI sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

4. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

5. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. ASEP SAEPULLAH, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011,Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. ASEP SAEPULLAH maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terhadap terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kepada Sdr. ASEP SAEPULLAH, sehinggadana yang seharusnya diterima oleh Sdr. ASEP SAEPULLAHsebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

6. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. DEDE NURHALIM, yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. SAUR RIYA MAULI., Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh sdr. DEDE NURHALIM kepada Sdr. SAUR RIYA MAULI, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

7. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu denganSdr .KOSASIH (Bendahara pada SMA 6 Kota Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si., Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama denganTerdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN terlebih dahulu memotong dana bantuan tersebut sebelum diserahkan kembali oleh Sdr .KOSASIH kepada Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si, sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. SAUR RIYA MAULI sebesar Rp.14.400.000,-(empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. RETNO HERAWATI, S.Pd dan Sdr. JUWITA MINANGSARI, S.Si. sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

8. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr .JAMAL (Kasubag TU SMKN 3 Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA., Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya operasional yang harus dibayarkan oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYAmaka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr .JAMAL agar Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyisihkan sebesar masing – masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); sehingga dengan alasan tersebut selanjutnya Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA menyerahkan uang sebanyak masing-masing Rp. 1.500.000,- kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI , sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diterima oleh Sdr. YUSUF IBRAHIM, Sdr. SUMINI dan Sdr. DWI PEKERTI WANODYA sebesar Rp. 12.180.000,-(dua belas juta seratus delapan puluh ribu);

9. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, ketika Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN bertemu dengan Sdr. NONENG HERMANI (Bendahara SMAN 15 Bekasi), yang pada saat itu bermaksud mengambil dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan tahun 2011 untuk Sdr. YAOMA YULIUSMAN, Sdr. DEDE KURNIAWATI, dan Sdr. IMAN SAIFUL ROHMAN; Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan alasan adanya pajak dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh penerima dana maka selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengatakan kepada Sdr. NONENG HERMANI agar Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr.DEDE KURNIAWATI, dan Sdr. IMAN SAIFUL ROHMAN mengerti untuk membayarkannya; sehingga selanjutnya Sdr. YAOMA YULIUSMAN, Sdr. DEDE KURNIAWATI, dan Sdr. IMAN SAIFUL ROHMAN melalui Sdr. NONENG HERMANI menyerahkan dana yang diminta masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI ; sehingga dana yang seharusnya diterima oleh Sdr.YAOMA YULIUSMAN, Sdr. DEDE KURNIAWATI, dan Sdr. IMAN SAIFUL ROHMAN sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) hanya diteima masing-masing sebesar Rp. 11.680.000,- (sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Kegiatan dalam program yang sama yaitu menyalurkan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran (TA) 2012 (berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor: 1.01-01-05-07-5-2 (Organisasi Dinas Pendidikan, Bidang Pendidikan Dasar, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat);

- Bahwa guna melaksanakan kegiatan dimaksud selanjutnya Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

- Pemerintah Kabupaten / Kota yang menerima bantuan harus melaksanakan kegiatan tersebut sesuai kriteria dan persyaratan persyaratan dalam pedoman pelaksanaan;

• Bahwa yang berhak untuk menerima bantuan adalah Guru PNS, Guru Non PNS/Guru Honor SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA daerah terpencil dan perbatasan yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, ditugaskan oleh Bupati / Walikota untuk mengajar pada lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta dan belum pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan telah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di daerah terpencil/perbatasan;

• terhadap dana bantuan keuangan:

• Harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan;

• Tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun;

- Bahwa guna menindak lanjuti kegiatan dimaksud selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerbitkan Surat Keputusan WalikotaNomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/MIdan SMA/MA/SMKDaerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 Dengan Susunan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab : Drs. H. ENCHU HERMANA, MM;.

2. Ketua : Dr. H. INAYATULLAH, M.Pd.

3. Sekretaris I : EDY SUKAMTO, S.Pd, MM.

4. Sekretaris II : Drs. JOJO SENJANA.

5. Anggota : 1. NOWO ASMORO W.K.

2. DEDE HUTMAN DJUNAEDI.

3. ADI MUTIARA, A.Md.

- Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran 2012, Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada guru non PNS dan Guru Bantu Negeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;

2. Menyampaikan format isian berupa Biodata yang disiapkan oleh tim pengelola tingkat provinsi kepada Kepala Sekolah yang termasuk daerah terpencil dan perbatasan;

3. Mengumpulkan dan merekap hasil penyaringan data dan disusun perkecamatan dan mencantumkan Desa/Kelurahan;

4. Memperoses dan menetapkan penerima bantuan keuangan dari Gubernur yang berupa SK Bupati/Walikota bagi guru Non PNS/guru honor Negeri/Swasta daerah terpencil dan perbatasan yang berhak menerima insentif;

5. Melakukan pembinaan / pembekalan kepada guru non PNS dan guru bantu Negeri/Swasta di daerah terpencil dan perbatasan yang akan menerima insentif;

- Bahwa Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan menyalah gunakan kekuasaannya serta tanpa mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa BaratTahun 2012; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selanjutnya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PelaksanaTim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi (berdasarkan Surat Keputusan WalikotaNomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten / Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNSSD/MIdan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

1. Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd (guru Non PNS dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI );

2. Sdr. IMAS WALIYAH, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)

3. Sdr. DEWI WULANSARI, (guru Non PNS dari SD N JAKAMULYA 2)

4. Sdr. JANATUN, (guru Non PNS dari SD N AREN JAYA 18)

5. Sdr. IDA SUAIDA, (guru Non PNS dari SD N PEDURENAN 1)

6. Sdr. YUYUN K.A, (guru Non PNS dari SD N JATI MEKAR 1)

7. Sdr. ENDEN DAMININGSIH, (guru Non PNS dari SD N TELUK PUCUNG 7)

8. Sdr. WASTINAH,(guru Non PNS dari SD N DUREN JAYA 3)

9. Sdr. YULIANA KRISTIN, (guru Non PNS dari SD N JATI RANGGON)

10. Sdr. DEDE NURHALIM, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)

11. Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)

12. Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI)

13. Sdr. OTONG NASIHIN (guru Non PNS dari SMKN 2 BEKASI),

ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MIdan SMA / MA/SMKDaerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012), padahal Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari bahwa Sdr. Allif Nur’amaliah, S.Pd, Sdr. IMAS WALIYAH, Sdr. DEWI WULANSARI, Sdr. JANATUN, Sdr. IDA SUAIDA, Sdr. YUYUN K.A, Sdr. ENDEN DAMININGSIH, Sdr. WASTINAH, Sdr. YULIANA KRISTIN, Sdr. DEDE NURHALIM, Sdr. ERNY ROSITAWATI, ST, Sdr. FIRMANSYAH KURNIAWAN, dan Sdr. OTONG NASIHIN sebelumnya telah mendapatkan bantuan keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI/SMA/SMK Daerah Terpencil Dan Perbatasan (Bantuan Propinsi tahun 2010) Kota Bekasi Tahun 2011, dan Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN juga telah membuat dan memproses para penerima bantuan, yang antara lain memasukkan:

1. Sdr. ALLIF NUR’AMALIAH (guru dari SMAN 8 Bekasi / yang merupakan isteri dari Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI )

2. Sdr. AMA MANSYUR(guru SMK Merah PutihBekasi)

ke dalam Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MIdan SMA / MA/SMKDaerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2013 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012), pada hal Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN mengetahui dan menyadari Sdr. ALLIF NUR’AMALIAH, S.Pd dan Sdr. AMA MANSYUR, sudah pernah menerima bantuan sejenis dari Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2012 (Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011).

- Bahwa setelah Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selaku Pelaksana Tim Teknis mengetahui dana tersebut telah ditransfer kerekening para penerima bantuan; selanjutnya Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis telah meminta, atau menerima penyerahan barang berupa uang kepada, para guru penerima bantuan dengan alasan untuk biaya administrasi padahal sesuai dengan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2010, 2011 dan 2012 yaitu bantuan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh penerima bantuan dan tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun, dan oleh pihak manapun; Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN selanjutnya;

1. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI menghubungi Sdr. ASEP ROHMAT dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. ASEP ROHMAT agar sebagiannya yaitu sebesar Rp. 3.710.000,-segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN; sehingga karena Sdr. ASEP ROHMAT yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkin menolak kehendak Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka kemudian Sdr. ASEP ROHMAT mentransfer uang sebesar Rp. 3.700.000,- ke rekening Sdri. ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA)sesuai dengan petunjuk Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp.7.410.000,-, namun Sdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 3.710.000,-

2. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan September 2013, Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN dengan sepengetahuan Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI menghubungi Sdr. IYUS SUHERLAN dan mengatakan bahwa apabila uang dana bantuan tersebut sudah masuk ke dalam rekening Sdr. IYUS SUHERLAN agar sebagiannya yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- segera ditransfer sesuai dengan apa yang diminta oleh Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN; sehingga karenaSdr. IYUS SUHERLAN yang merasa bahwa yang bersangkutan tidak mungkinmenolakkehendak Sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI bersama-sama dengan Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN yang diketahuinya selaku pihak Dinas Pendidikan KotaBekasi, maka kemudian Sdr. IYUS SUHERLAN mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening diBank Mandiri Cabang Jatisampurna Kota Bekasi dengan nomor rekening: 125006511265 atas nama ITA SULASTRI (istri Sdr. ADI MUTIARA) sesuai dengan petunjuk Terdakwa ADI MUTIARA, AMD Bin MUHIDIN sehingga Sdr. ASEP ROHMAT yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp. 7.410.000,-, namunSdr. ASEP ROHMAT hanya menerima dana bantuan tersebut sebesar Rp. 4.410.000,-

• Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor: SR-601/PW10/5/2014 tanggal 25 Juni 2014, Perihal: Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan 2012 sebagai berikut:

• Terdapat 14 orang guru yang menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi Tahun 2012 (luncuran tahun 2011) dan Tahun 2013 (luncuran tahun 2012) lebih dari sekali sebesar Rp. 117.420.000,00 yang terdiri dari pembayaran Tahun 2012 sebesar Rp. 13.680.000,00 dan pembayaran tahun 2013 sebesar Rp. 103.740.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Ke 14 guru tersebut diatas telah pernah menerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi tahun 2011 (luncuran tahun 2010);

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa kriteria guru yang boleh menerima adalah guru yang belum pernah menerima bantuan sejenis dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian negara/Daerah sebesar Rp. 117.420.000,00. (seratus tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

• Terdapat pemotongan atas pembayaran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah terpencil dan perbatasan Kota Bekasi sebesar Rp. 65.680.000,00 yang dilakukan oleh oknum Tim Teknis Pemberian Bantuan Keuangan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi denganRincian sebagai berikut:

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2011 dan Tahun 2012, yang menyatakan bahwa dana bantuan keuangan harus diberikan dan diterima secara utuh oleh yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun.

Akibat penyimpangan tersebut di atas terdapat kerugian keuangan Derah sebesar Rp. 65.680.000,00. (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

• Sesuai dengan metode perhitungan kerugian negara/kekayaan negara, maka jumlah kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK daerah terpencil dan perbatasan di Kota Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 183.100.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDE HUTMAN DJUNAIDI selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang telah menyalah gunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Pelaksana Tim Teknis telahmeminta, atau menerima penyerahan barang berupa uang kepada, para guru penerima bantuan dengan alasan untuk biaya administrasi padahal sesuai dengan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa BaratTahun 2010,2011 dan2012, dalam Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD/MI dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi TA 2012 dan TA 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 bersama-sama dengan Sdr. ADI MUTIARA, A.Md., telah merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 65.680.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya tidak kurang dari jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf gjo. pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP; -----------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 24 Desember 2014, No. Reg. Perkara : PDS-01/Cireb/03/2014 Terdakwa telah di tuntut sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------

1. Menyatakan Terdakwa ADI MUTIARA, A.MD Bin MUHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama telah Melakukan Korupsi”. sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama Pada dakwaan Primair; -

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu Terdakwa ADI MUTIARA, A.MD Bin MUHIDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menghukum Terdakwa ADI MUTIARA, A.MD Bin MUHIDIN untuk membayar sisa uang penggantisebesar Rp.65.680.000,- (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ditanggungrenteng (secara bersama-sama) dengan sdr. DEDE HUTMAN DJUNAEDI, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan tetap, dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan uang pengganti belum dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka terhadap terdakwa dikenakan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa ADI MUTIARA Bin MUHIDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Januari 2015 Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ------------------------------------------------------

1. Menyatakan terdakwa ADI MUTIARA , AMd. bin MUHIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam DAKWAAN KESATU PRIMAIR tersebut di atas ;

2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut ;

3. Menyatakan terdakwa ADI MUTIARA , AMd. bin MUHIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ korupsiyang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut“ ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 ( SATU ) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 ( SATU ) bulan.

5. Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.6.710.000 ,- ( enam juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah ) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 978/Kep.1402-Disdik/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Bantuan keuangan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Jawa Barat.

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna anggaran Nomor: 420/Kep.2873.a-Disdik/IX/ 2011 tentang Perubahan ke tiga Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi nomor: 421/Kep.2185.a-Disdik/VII/ 2011 Tentang Penunjukan Pengelola (Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pelaksana Administrasi, Pelaksana Teknis, Pembantu Pelaksana Teknis) Kegiatan Belanja Langsung urusan dan non urusan dinas pendidikan kota bekasitahun anggaran 2011, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 September 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi);

3. Surat Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 460/Kep.187-DPPKAD/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Kepada Guru / Pengawas Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah / Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK) Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan untuk Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2011 dan lampiran;

4. Copy Panduan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru Non PNS Pengawas SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MK dan Guru Bantu SD/MI Negeri / Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Tahun 2010 (Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat);

5. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kota Bekasi;

1. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan: Pemanfaatan Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS SD/MI Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Jawa Barat Tahun Anggaran 2011 Luncuran 2010, Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Pendidikan;

2. Fotocopy Cek sebesar Rp. 1.289.645.000,- yang diterbitkan oleh Bank BJB No. Cek. EAA 02 780984 tertanggal 14 Juni 2011;

3. Rekapitulasi Transfer Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS / Non PNS dan Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta Daerah Terpencil Dan Perbatasan Jawa Barat Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran Tahun 2010, dengan jumlah tranferan sebesar Rp. 1.289.645.000,- untuk 907 orang;

4. Rekapitulasi Transfer Dana (Retur) Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS / Non PNS dan Pengawas SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta Daerah Terpencil Dan Perbatasan Jawa Barat Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2011 Luncuran Tahun 2010 , dengan jumlah tranferan sebesar Rp. 63.395.000,- untuk 38 orang;

5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.3215-Dik.I /IX/ 2010 tentang Tim Teknis Pemeberian Peningkatan Kesejahteraan Bagi guru / Pengawas SD/MI Negeri dan Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2010, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 September 2010 oleh Drs. H. Kodrato. MM. MBA. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi);

7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978 /Kep.872-Disdik/2011 tanggal 28 Juni 2011, tentang Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;

8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011 , sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 Agustus 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi);

9. Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011 ( Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat);

	Proposal Penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat dalam kerangka penyuksesan program wajib belajar pendidikan dasar tahun 2010, Pemkot Bekasi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi 2011, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 11 Oktober 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi); Keputusan Walikota Nomor; 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang; Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011; Lampiran Keputusan Walikota Nomor; 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang; Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011;
	Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 15 Pebuari 2012;
	Peraturan Walikota Bekasi Nomor 9 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 1 tahun 2012 tanggal 16 Pebuari 2012;
	Copy Kuitansi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat uang sebanyak: empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah (Rp. 482.280.000,- ), di tanda tangani oleh Plt. Walikota Bekasi, Wakil Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi tanggal 11 Oktober 2011;
	Asli Kuitansi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat uang sebanyak: empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah (Rp. 482.280.000,- ), di tanda tangani oleh Plt. Walikota Bekasi, Wakil Walikota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi tanggal 11 Oktober 2011;
	Surat dari Walikota Bekasi (Dr. H. Rahmat Effendi) Nomor : 978.3/2532.a-Dik/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, perihal; Permohonan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2011, yang ditujukan Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
	Keterangan Bank BJB Nomor: 3424/BKS-OP/CS/2011 tanggal 7 Juni 2011 tentang; Pencairan Dana bantuan Dari Propinsi Jawa Barat melalui Rekening Kas Umum Kota Bekasi , dengan Pemegang Rekening; H.AF. BACHRUN SE. MM (KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN) yang merupakan pemegang rekening nomor: 0100010038213 pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB);
	Surat dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Prov Jabar (Drs. H. Dade Hasan Kurniadi, M.Pd) Nomor : 1055/XI-Pendas/2011 tanggal 21 Nopember 2011, perihal: Pencairan Bantuan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru;
	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/1403/BBK/LS/KEU untuk Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Tahun Anggaran 2011 untuk Kota Bekasi) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Provinsi Jawa Barat, Nomor SPM: 931/1459/Ban-Keu/LS/2011 tanggal 24 Nopember 2011, SKPD Sekretariat Daerah, Kas Daerah Provinsi Jawa Barat atas Pencairan Uang sebesar Rp. 482.280.000,- pada; Bupati / Walikota di Masing-masing Kabupaten / Kota (selaku Pihak Ketiga); sebagaimana yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Perbendahaan Belanja Non Program (Yusuf. S. Sos. M.Si) pada tanggal 1 Desember 2011;
	Lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 937/1403/BBK/LS/KEU tanggal 1 Desember 2011;
	Copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tertanggal 24 April 2012, ditanda tangani oleh Sdr. Drs. H. Encu Hermana. MM / Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran; Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPPLS/BL/ DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp. 482.280.000,- ; ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan; Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPPLS/BL/ DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012 , sebesar Rp. 479.250.000,- ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;
	1 (satu) bundel dokumen pencairan, terdiri dari: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran kegiatan peningkatan kesejahteraan guru (luncuran banprov TA. 2011) no. 00877/SP2D/1.01.0101/2012 SPM No. 0039/SPM-LS/BL/DIK/04/2012 tanggal 26 April 2012 kepada Rosihan Anwar /Bendahara Pengeluaran Disdik dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 453.600.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah); Surat Perintah Membayar SPM No. 0039/SPM-LS/BL/DIK/04/2012 tanggal 26 April 2012 kepada Rosihan Anwar /Bendahara Pengeluaran Disdik dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 479.250.000,- ditanda tangani oleh Sdr. Drs. H. Encu Hermana. MM / Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran; (bertuliskan ASLI); Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp. 479.250.000,- ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan Kota Bekasi); Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp. 482.280.000,- ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan Kota Bekasi); Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, Rincian (Rencana) Penggunaan tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 479.250.000,- ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan Kota Bekasi); Daftar Penerima honorarium tim teknis kota kegiatan peningkatan Kesejahteraan Guru (Luncuran Banprov TA. 2011) Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh pembuat daftar selaku Pelaksana Administrasi dan telah diverifikasi oleh Sdr. Rena Nurwangiaten, SE, M.Si. tanggal 24 April 2012; Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Peningkatan Kesejahteraan Guru (Luncuran Banprov TA. 2011) Guru Non PNS SMA / MA/SMK Negeri/Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, No Urut 1. Hermansyah, S.S sampai dengan no. Urut 15. Ama Mansur, S.Pd. yang ditanda tangani oleh pembuat daftar selaku Pelaksana Administrasi dan telah diverifikasi oleh Sdr. Rena Nurwangiaten, SE, M.Si. tanggal 24 April 2012; Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Peningkatan Kesejahteraan Guru (Luncuran Banprov TA. 2011) Guru Non PNS SD Negeri/Swasta Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, No Urut 1. Nestiti, S.Pd, sampai dengan no. Urut 15. Isnafin Najah, yang ditanda tangani oleh pembuat daftar selaku Pelaksana Administrasi dan telah diverifikasi oleh Sdr. Rena Nurwangiaten, SE, M.Si. tanggal 24 April 2012; Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.2513-Dik.1/VIII/2011 tentang Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Kota Bekasi Tahun 2011, dan lampirannya; sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 Agustus 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi); Keputusan Walikota Nomor: 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang; Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011; dan Lampiran Keputusan Walikota Nomor; 978/Kep 546 – Disdik/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang: Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS di Kota Bekasi Tahun 2011, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 16 Nopember 2011 oleh Rahmat Effendi. (selaku Plt. Walikota Bekasi); Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Bekasi; No. DPA SKPD 1.01.1.01.01.20.23.5.2 Formulir DPA SKPD 2.2.1 sebesar Rp. 482.280.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah); tanggal 24 Febuari 2012 ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (Yayan Yuliana, S.Sos.); Copy Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bekasi tahun 2012;
	SPJ Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah Terpencil / Perbatasan Tahun Anggaran 2012 (Luncuran Banprop TA 2011);
	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 12 April 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor : 1.01-01-05-07-5-2 (Organisasi Dinas Pendidikan , Bidang Pendidikan Dasar, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat);
	Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS dan guru bantu negeri/swasta daerah terpencil dan perbatasan tahun 2012;
	Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Bekasi; nomor:1.01 01 01 20 35 5 2 tanggal 18 Maret 2013; (Organisasi Dinas Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Kegiatan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Terpencil dan Perbatasan);
	Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / Mi dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA); dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Susunan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / Mi dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA);
	Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep.394-Disdik/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI); dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep. 394-Disdik tanggal 14 September 2012 tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI);
	Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor: 421 / Kep.113 - Disdik / X / 2012 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor: 421/Kep.926.a-Disdik / X/ 2012 tentang Penunjukkan Pengelolaan kegiatan (Pejabat Pembuat Komitment, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pelaksana Administrasi, Pelaksana Teknis Pembantu Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja Langsung Urusan dan Non Urusan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012), sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 1 Oktober 2012 oleh Drs. H. ENCU HERMANA, MM (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi); dan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi selaku Pengguna Anggaran Nomor: 421 / Kep.113 - Disdik / X / 2012 tanggal 1 Oktober 2012; Daftar Pengelola Kegiatan Belanja Langsung Urusan Dan Belanja Langsung Non Urusan Perubahan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012;
	Surat dari Walikota Bekasi (Dr. H. Rahmat Effendi) Nomor: 974.3/4095-Disdik/2011 tanggal 18 Desember 2012, perihal; Permohonan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat Tahun 2012, yang ditujukan Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
	Proposal Penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat tahun Anggaran 2012, Pemkot Bekasi Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi 2012, sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal Desember 2011 oleh Drs. H. Encu Hermana, MM. (selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi); Keputusan Walikota Kota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA); dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 424/Kep.106-Disdik/IX/2012 tanggal 3 September 2012 tentang Susunan Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemberian Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / Mi dan SMA/MA/SMK Daerah Terpencil dan Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (ENCU HERMANA); Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep.394-Disdik/IX/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS Daerah Perbatasan dan Terpencil di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI); dan Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep.394-Disdik tanggal 14 September 2012 tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS SD / MI dan SMA / MA/SMK Daerah Terpencil dan Perbatasan di Kota Bekasi Tahun 2012, yang ditanda tangani oleh Walikota Bekasi (RAHMAT EFFENDI);
	Pakta integritas / Pernyataan tanggungjawab pengunaan bantuan keuangan oleh Walikota Bekasi tertanggal 18 Desember 2012;
	Asli Kuitansi Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat uang sebanyak: empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah (Rp. 227.473.000,- ), di tanda tangani oleh Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi tanggal 21 Desember 2012;
	Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 16 tahun 2013 tanggal 28 Nopember 2013;
	Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Lampiran III Peraturan Daerah No. 53 tahun 2012 tanggal 29 Nopember 2013;
	Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor: 937/2042/BBK/LS/KEU dengan nomor SPM: 931/2175/Ban-Keu/LS/2012 tanggal 20 Desember 2012;
	Lampiran Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor: 937/2042/BBK/LS/KEU dengan nomor SPM: 931/2175/Ban-Keu/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012;
	Surat dari Kepala Seksi Pembinaan TK/SD Bidang Pendidikan Dasar Prov Jabar (Drs.Gusutardy, M.Pd) Nomor: 1343/XI-Pendas/2012 tanggal 21 Desember 2012, perihal: Pencairan Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru, ditujukan Kepada Gubernur Jabar cq. Kepala Biro Keuangan Setda Prov Jabar;
	Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 900/2229-Dik/VII/2013 tanggal - , Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejateraan Guru Non PNS Daerah Terpencil dan Perbatasan Tahun 2013, berikut 1 (satu) bundel lampiran;
	Daftar Penerima Honorarium Tim Teknis Kota Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; yang telah diverifikasi (Dra. Yanti Mariawati) tgl. 30 Agustus 2013, yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tgl. 30 Agustus 2013;
	Daftar Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Sd, Sma/Smk Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; no. Urut 1.Asep Rohmat.. s/d no. Urut 25 Rini Andayani; (Nomor Rekening) yang telah diverifikasi (Dra. Yanti Mariawati) tgl. 30 Agustus 2013, dan yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tgl. 30 Agustus 2013;
	Daftar Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Sma/Smk Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; no. Urut 1.Allif Nur Amaliyah, S.Pd. s/d no. Urut 10. Rini Andayani; dan yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tgl. 30 Agustus 2013;
	Daftar Penerima Pemanfaatan Dana Bantuan Keuangan Peningkatan Kesejahteraan Guru Non Pns Sd, Daerah Terpencil Dan Perbatasan Kota Bekasi Tahun 2013; no. Urut 1.Asep Rohmat.. s/d no. Urut 15. Iyus Suherlan; yang telah dibuat ditandatangani oleh Dede Hutma Djunaidi, tgl. 30 Agustus 2013;
	SPJ Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru Daerah Terpencil / Perbatasan Tahun Anggaran 2013 (Luncuran Banprop TA 2012);
	Bukti Setoran bank Mandiri Atas nama: Ita Sulastri tanggal 09 September 2012;
	Copy Petikan Surat Keputusan Walikota Bekasi No. 823/Kep.11-BKD/III/2010 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi atas nama Dede Hutman Djunaidi;
	Copy Petikan Surat Keputusan Walikota Bekasi No. 813/Kep.72-BKD/XII/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum formasi tahun 2010 atas nama Adi Mutiara, A.Md,
	Permendagri 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
	Surat walikota Bekasi no. 900/734-TU tanggal 28 Pebuari 2014 kepada Kepala Dinas Pendidikan Prov Jabar, perihal Pemberitahuan (Pengembalian Dana) , beserta 1 (satu) bundel lampiran berupa: Tanda setoran kredit rekening no. 0010004063003 Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2011 sebesar Rp. 13.680.000,- tertanggal 17 Januari 2014; Surat Tanda setoran, kode rekening no. 0010004063003 Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2011 sebesar Rp. 13.680.000,- tertanggal 17 Januari 2014; Tanda setoran kredit rekening no. 0010004063003 Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2013 sebesar Rp. 103.740..000,- tertanggal 17 Januari 2014; Surat Tanda setoran, kode rekening no. 0010004063003 Keterangan: Pengembalian honorarium pegawai honor/tidak tetap kegiatan peningkatan kesejahteraan guru tahun 2012 luncuran banprov tahun 2013 sebesar Rp. 103.740.000,,- tertanggal 17 Januari 2014; Nama-nama penerima kegiatan peningkatan kesejahteraan guru non PNS tahun 2013 (luncuran 2012);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2015, Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 Januari 2015, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2015 ; -----------------------------------

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 28 Januari 2015. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 03 Februari 2015 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2015 ; ---------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut ; ----------

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tipikor Bandung dengan suratnya masing-masing pada tanggal 19 Maret 2015 Perihal Mempelajari berkas perkara Tipikor Nomor : 73/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, bahwa telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkaranya masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung ; ------------------------------------------------

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---------------------------------------

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 03 Februari 2015, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -

1. Adanya kekeliruan pada putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama khususnya mengenai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

2. Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama telah salah dalam melakukan penilaian alat bukti khususnya keterangan ahli sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam penghitungan kerugian Negara ;

• Terdapat pemotongan atas pembayaran bantuan keuangan peningkatan kesejahteraan guru daerah terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi sebesar Rp.65.680.000.- (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

3. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya hukuman badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menghukum Terdakwa Adi Mutiara, Amd. Bin Muhidin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan alasan sebagai berikut :

• Bahwa hukuman penjara selama 1 (satu) tahun adalah hukuman badan minimal (paling rendah) atas Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut .

• Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara jelas dan matang terhadap alasan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa .

• Bahwa JPU telah menguraikan secara jelas dan lengkap tentang kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana juga telah dituangkan oleh Auditor BPKP sebagai fakta hukum karena data yang diterima oleh yang bersangkutan .

4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam melakukan pertimbangan telah melampaui batas sehingga tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan .

5. Berkaitan dengan hal itu, Judex Factie sebenarnya telah mengakui fakta-fakta hukum tersebut meskipun tidak secara utuh menuangkannya dalam putusan sehingga tidak menggambarkan suatu kenyataan sebagai fakta hukum, hal ini terlihat dari keterangan saksi-saksi dalam putusan dan dalam berkas perkara .

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2015 Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg, serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum ; oleh karenanya pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan besarnya uang pengganti akan diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut : -------------------------------------------------

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Kesejahteraan Guru Daerah Terpencil dan Perbatasan Kota Bekasi yang berdampak pada kwalitas belajar dan mengajar para anak didik serta tidak memberikan teladan dalam institusi pendidikan, oleh karenanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama haruslah diperbaiki untuk memberi efek jera bagi terdakwa ;-------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa disamping memberi efek jera kepada terdakwa juga ditujukan kepada pihak lain agar tidak melakukan maupun membantu perbuatan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang pada akhirnya tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat in casu kesejahteraan para guru ; ----

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding sepanjang mengenai pembayaran sisa uang pengganti sesuai fakta hukum adanya kerugian negara berupa pemotongan pembayaran bantuan keuangan peningkatan kesejahteraan guru daerah terpencil dan perbatasan kota Bekasi yang dibebankan secara tanggung renteng sebesar Rp.65.000.680.- (enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan saksi Dede Hutman Junaedi, oleh karenanya pembayaran uang pengganti sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama akan diperbaiki ; ---------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : ----------------------------------------------

Hal - hal yang memberatkan :

• Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

• Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

• Perbuatan terdakwa membawa dampak buruk bagi proses belajar mengajar di sekolah ;

Hal - hal yang meringankan :

• Kerugian Negara yang ditimbulkan tidak signifikan ;

• Terdakwa belum pernah dihukum ;

• Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

• Terdakwa berterus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2015 Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sebagaimana amar tersebut dibawah ini ; --------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam tahanan, maka lamanya terdakawa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; ---------------------

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 46 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ; ------

M E N G A D I L I

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; ---

• Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2015 Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan besarnya uang pengganti yang dibebankankan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ; -------------------------------------------------------------------------

2. Menghukum terdakwa untuk membayar sisa uang pengganti sebesar Rp. 65.680.000.-(enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) secara bersama-sama (tanggung renteng) dengan Dede Hutman Djunaedi; dan apabila tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ; ---------------------------------------

3. Menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ; -------------

4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2015 Nomor 73/Pid.sus/TPK/2014/PN.Bdg. tersebut untuk selebihnya

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -------------------------------------------------

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 oleh kami Arifin Rusli Hutagaol, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Sukarman Sitepu, S.H., M.H. dan H. Hening Tyastanto, S.H., CN. Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 31 Maret 2015 Nomor : 8/PEN/TIPIKOR/2015/PT.Bdg. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh SAIFUL ASNURI, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa,-

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

H, SUKARMAN SITEPU, S.H., M.H. ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H., M.H.

H. HENING TYASTANTO, S.H., CN. Panitera Pengganti,

SAIFUL ASNURI, S.H.