37/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI

P U T U S A N

Nomor 37/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : D. SIDHI WIDYAWAN;

Tempat lahir : Surakarta;

Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 11 Mei 1958;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jatibening Estate F2 No. 11 Pondok Gede Bekasi;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Direktur Pemasaran PT. Patraniaga Tahun 2008 s.d. awal 2011;

Pendidikan : S-2;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 di Rutan Polres;

2. Diperpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017;

4. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017, di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 01 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 Juli 2017 No. 202/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 di Rumah

Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Agustus 2017 No. 239/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

8. Penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 September 2017 No. 272/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 09 Oktober 2017 No. 289/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;

10. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung yang pertama tanggal 05 Desember 2017 No. 257/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA, sejak tanggal 19 Desember 2017 s/d tanggal 17 Januari 2018 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu: SUPRIYADI, S.HI., JOHNY NELSON SIMANJUNTAK, S.H., M.H., KASMAN ELY, S.H., ABDUL BASIT, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “Law Office SUPRIYADI & ASSOCIATES”, beralamat di Jl Perumahan Karang Indah Jalan Malabar 2 H Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut;

Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : PDS-10/01.14/Ft.1/04/2017 Tanggal 21 April 2017 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa D. SIDHI WIDYAWAN bersama dengan JOHAN INDRACHMAN, CARLO GAMBINO HUTAHAEAN dan EDDY (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010sampaidengan tahun 2014 bertempat di Kantor PT. Pertamina Patra Niaga(saat itu bernama PT. Patra Niaga) Gedung Wisma Tugu II Lt. 2 Jl. HR. Rasuna Said Kav. C7-9 Setiabudi, JakartaSelatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya , “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa pada awal tahun 2010, PT. Pertamina (Persero) yang selama ini menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis HSD (solar) kepada kepada Total E&P Indonesie (TEPI) berdasarkan Perjanjian Jual Beli BBM antara PT Pertamina (Persero) dengan PT TEPI No. 252/F10000/2009-S3 tanggal 13 April 2009, ingin mengubah sistem penjualan dari yang semula menggunakan sistem LOCO (pengambilan di tempat awal) Depot/Kilang Balikpapan menjadi sistem VHS (Vendor Haul Stock) yaitu pelayanan langsung terhadap kapal-kapal pihak TEPI (diantar) dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dari yang sebelumnya;

• Bahwa PT Pertamina (Persero) menyerahkan pelaksanaan penyaluran BBM milik PT Pertamina (Persero) ke PT TEPI dengan sistem Vendor Held Stock (VHS) tersebut kepada PT. Pertamina Patra Niaga (saat itu bernama PT. Patra Niaga) berdasarkan Memo Deputi Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero) kepada Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina (Persero) tanggal 12 Januari 2010 perihal Perpanjangan Perjanjian Jual Beli BBM antara Pertamina dan TOTAL dengan layanan VHS ;

• Bahwa pada bulan Maret 2010, terdakwa D. SIDHI WIDYAWAN selaku Direktur Marketing dan Pengembangan Usaha PT. Patra Niaga menandatangani surat Nomor : L8PN300.302-2010.114 tanggal 9 Maret 2010 Perihal Penawaran Biaya Service Handling BBM untuk Project PT. Total EP, yang ditujukan kepada Vice President Pemasaran BBM Industri & Marine PT. Pertamina (Persero) ;

• Bahwa penunjukan PT. Pertamina Patra Niaga untuk menjadi Pelaksana Layanan VHS atau Handling Agent penjualan BBM Pertamina ke TEPI ditungkan dalam Kontrak Nomor : 299/F10600/2010-S3 Tanggal 12 Juli 2010, yang ditandatangani oleh HARIYOTO SALEH (Vice President Pemasaran BBM Industri dan Marine) mewakili PT. Pertamina (Persero) dan terdakwa D. SIDHI WIDYAWAN selaku Direktur Pemasaran mewakili PT. Pertamina Patra Niaga dengan nilai sebesar Rp. 265,- per liter ditambah 3 % MOPS atau kurang lebih Rp. 330,- per liter ;

• Bahwa terhadap Perjanjian tersebut kemudian terjadi Addendum dengan rincian sebagai berikut :

1. Addendum Perjanjian Handling Agent BBM untuk Total E&P Indonesie antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Pertamina Patra Niaga Nomor: 299/F10600/2010-S3 tanggal 12 Juli 2010 dibuat tanggal 10 Juli 2012.

2. Addendum Perjanjian Handling Agent BBM untuk Total E&P Indonesie antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Pertamina Patra Niaga Nomor: 299/F10600/2010-S3 tanggal 12 Juli 2010 dibuat tanggal 25 Oktober 2012.

3. Addendum Perjanjian Handling Agent BBM untuk Total E&P Indonesie antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Pertamina Patra Niaga Nomor: 299/F10600/2010-S3 tanggal 12 Juli 2010 dibuat tanggal 2 Desember 2013;

4. Addendum Perjanjian Handling Agent BBM untuk Total E&P Indonesie antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Pertamina Patra Niaga Nomor: 299/F10600/2010-S3 tanggal 12 Juli 2010 dibuat tanggal 21 Januari 2015.

• Bahwa kemudian PT. Ratu Energy Indonesia (REI) mengajukan penawaran kepada PT. Pertamina Patra Niaga (saat itu bernama PT. Patra Niaga) untuk menjadi transportir/pengangkut BBM untuk VHS TOTAL dengan surat Nomor : 148/REI/ADM/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 perihal Penawaran Transportasi BBM untuk Proyek PT Total EP yang ditujukan kepada terdakwa D. SIDHI WIDYAWAN selaku Direktur Pemasaran dengan nilai penawaran sebesar Rp. 175,- per liter ;

• Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 040/PN000.201/Kpts/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Bab V Sistem Pengadaan Barang/Jasa, seharusnya Fungsi Pemasaran PT. Pertamina Patra Niaga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta melakukan tahapan-tahapan dalam penunjukan penyedia barang dan jasa, diantaranya melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana serta mengenai perizinan perusahaan yang mengajukan penawaran ;

• Bahwa Fungsi Pemasaran dalam melakukan penunjukan penyedia barang dan jasa untuk VHS TOTAL tidak pernah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan hal tersebut bertentangan dengan Bab V Sistem Pengadaan Barang/Jasa Surat Keputusan No. 040/PN000.201/Kpts/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa ;

• Bahwa tanpa melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana serta perizinan milik PT. REI, terdakwa D. SIDHI WIDYAWAN menerbitkan surat Nomor : L9PN300.302-2010.143 tanggal 19 Maret 2010 perihal Persetujuan Transportasi untuk Project VHS PT. Total Indonesie E&P atau hanya berselang 1 (satu) hari dari Penawaran PT. REI, dengan biaya Rp. 142,50 per liter ;

• Bahwa PT. REI tidak memiliki kapal untuk mengangkut BBM dan juga tidak memiliki ijin usaha pengangkutan BBM dari Kementerian ESDM dan Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ;

• Bahwa selain PT. REI, yang mengajukan penawaran adalah PT. Hana Lines (HL), dengan surat Nomor : 14/HL-III/10 FQ-01 perihal Penawaran Jasa Angkutan BBM Solar dengan biaya jasa angkutan Tanjung Batu dan Senipah sebesar Rp. 650/liter, akan tetapi saksi Eddy yang merupakan Manager Operasional diminta oleh terdakwa D.SIDHI WIDYAWAN dan saksi Johan Indrachman untuk menurunkan nilai penawaran, sampai akhirnya pihak PT. HL menurunkan harga penawaran menjadi Rp. 200,- per liter ;

• Bahwa terdakwa D.SIDHI WIDYAWAN dan saksi Johan Indrachman kemudian menyetujui harga Rp. 217,50 - per liter untuk PT. HL dengan ketentuan bahwa dalam harga kontrak dengan PT. HL tertera Rp. 165,- per liter akan tetapi saksi Eddy akan menerima Rp. 52,50 per liter dari PT. REI dengan cara mengajukan penagihan untuk pengangkutan kepada PT. REI dengan melampirkan dokumen pendukung pengangkutan untuk TOTAL E&P Indonesie yang dilakukan oleh PT. HL ;

• Bahwa kesepakatan tersebut disetujui oleh terdakwa D.SIDHI WIDYAWAN , saksi Johan Indrachman, saksi Eddy dan saksi Carlo Gambino selaku Direktur Operasional PT. REI ;

• Bahwa kemudian terbit Perjanjian Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pengangkutan BBM antara PT Patra Niaga dengan PT Hana Lines (PT HL), terdiri dari:

1. Perjanjian Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pengangkutan BBM antara PT Patra Niaga dengan PT Hana Lines Nomor:183/PN300.302/KTR/2010 tanggal 14 April 2010.

2. Pernyataan dan Perubahan Kembali Perjanjian Pengangkutan BBM Industri dari Depot PTPertamina (Persero) Ballkpapan ke PTTotal E&PIndonesia antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT Hana Lines Nomor: 325/PN300.302/KTRJ2012 tanggal 7 Mei 2012.

3. Addendum atas Pernyataan dan Perubahan Kembali Perjanjian Pengangkutan BBM Industri dari Depot PTPertamina (Persero) Ballkpapan ke PTTotal E&PIndonesia antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT Hana Lines Nomor: 325/PN300.302/KTRJ2012 tanggal 7 Mei 2012, ditandatangan tanggal 19 Desember 2012

4. Perjanjian Handling BBM untuk Layanan Vendor Held Stock (VHS) Tahap II Total E&P Indonesie antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Hana Lines Nomor: 283/PPN300.332/KTR/2014 tanggal 26 Juni 2014.

Dan untuk PT. REI adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Pelaksanaan Penyediaan Jasa Angkutan BBM antara PT Patra Niaga dengan PT Ratu Energy Indonesia (PT REI) Nomor: 184/PN300.302/KTR/2010 tanggal 14 April 2010.

2. Perjanjian Pengangkutan BBM Industri dari Depot PT Pertamina (Persero) Balikpapan ke PT Total E&P Indonesia antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT REI Nomor: 376/PN300.302/KTR/2012 tanggal 30 Mei 2012.

3. Perjanjian Handling BBM Industri dari Instalasi/Terminal Transit/Depot PT Pertamina (Persero) Balikpapan ke PT Total E&P Indonesie antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT REI Nomor: 724/PN300.302/KTR/2013 tanggal 1 Agustus 2013

• Bahwa PT.REI tidak melakukan pengangkutan BBM untuk Proyek TOTAL E&P Indonesie sebagaimana tertuang dalam kontrak, akan tetapi saksi Carlo Gambino selaku Direktur Operasional PT. REI tetap mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Pertamina Patra Niaga dengan menggunakan dokumen pendukung dalam bentuk foto copy yang didapat dari saksi Eddy pada saat PT. HL menagih Rp. 52,5 per liter dan atas tagihan tersebut, terdakwa dan saksi Johan Indracman tetap melakukan proses pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilakukan oleh PT. REI ;

• Bahwa pembayaran terhadap PT. REI untuk pekerjaan pengangkutan yang tidak pernah dilakukan tersebut tetap berlangsung meskipun pada awal tahun 2011 terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT. Pertamina Patra Niaga;

• Bahwa pada Januari 2012, saksi Endro Gunawan diangkat sebagai Site Supervisor untuk Proyek VHS TOTAL E&P Indonesie dan saat itu saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengangkutan untuk Proyek VHS TOTAL E&P Indonesie adalah PT. HL dan tidak ada kapal milik PT. REI yang melakukan pengangkutan BBM dan pada Oktober 2012, saksi dipindahkan menjadi Side Supervisor Nasional Sales 2 di Jakarta, dan tugas saksi salah satunya juga memantau pelaksaan Proyek VHS TOTAL E&P Indonesie, maka hak tersebut disampaikan kepada saksi Abdul Arya dan saksi Abdul Arya kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi Boy F. J Lapian selaku VP. National Sales ;

• Bahwa kemudian saksi Carlo Gambino selaku Direktur Operasional PT. REI membuat suratNomor : 309/REI/ADM/VI/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang intinya menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. REI pada Proyek VHS TOTAL E&P Indonesie bukanlah pengangkutan BBM melainkan Handling sehingga saksi Carlo Gambono meminta agar ada perubahan ruang lingkup pekerjaan dari yang semula penganglutan menjadi handling BBM meskipun selama ini saksi Carlo Gambino menagih dan menerima pembayaran dari PT. Pertamina Patra Niaga untuk pekerjaan pengangkutan/trasnportir BBM sesuai dengan kontrak ;

• Bahwa kemudian dibuat Perjanjian Handling BBM Industri dari Instalasi/Terminal Transit/Depot PT Pertamina (Persero) Balikpapan ke PT Total E&P Indonesie antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT REI Nomor: 724/PN300.302/KTR/2013 tanggal 1 Agustus 2013 untuk mengubah ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak sesuai dengan permintaan saksi Carlo Gambino ;

• Bahwa saksi Carlo Gambino selaku Direktur Operasional PT. REI tetap mengajukan pembayaran untuk pekerjaan transporting dan handling dan menerima pembayaran atas tagihan tersebut sampai dengan tahun 2014 ;

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa D.SIDHI WIDYAWAN , saksi Johan Indrachman, saksi Carlo Gambino dan saksi Eddy tersebut telah memperkaya PT Ratu Energi Indonesia (PT REI) sebesar Rp. 70.895.471.670,75 (tujuh puluh milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah koma tujuh puluh lima sen) dan mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q PT Pertamina (Persero) c.q PT Pertamina Patra Niaga adalah sebesar Rp. 70.895.471.670,75 (tujuh puluh milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah koma tujuh puluh lima sen) dengan rincian:

1)	Jumlah liter BBM yang dibayar oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada PT Hana Lines selama periode April 2010 sampai dengan September 2014	Rp.	573.280.066,46
2)	Jumlah liter BBM yang dibayar oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada PT Ratu Energy Indonesia (PT REI) selama periode April 2010 sampai dengan September 2014	Rp.	510.649.039,44
3)	Jumlah liter BBM yang dibayar oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada PT HL dan PT REI, yaitu butir 2) ditambah butir 3)	Rp.	1.083.929.105,90
4)	Jumlah liter BBM yang diterima oleh PT Total E&P Indonesie pada periode April 2010 sampai dengan September 2014	Rp.	586.417.024
5)	Selisih jumlah liter BBM yang dibayar oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada PT HL dan PT REI dengan jumlah liter BBM yang diterima oleh PT TEPI, yaitu butir 3) dikurang butir 4)	Rp.	497.512.081,90
6)	Jumlah kerugian keuangan negara butir 5) dikalikan dengan Rp142,50 per liter	Rp.	70.895.471.670,75

Sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK dalam Pembayaran Jasa Tansportasi dan Handling BBM oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada PT Ratu Energy Indonesia Tahun 2010 s.d 2014 Nomor: SR-217/D5/2/2017tanggal 24Maret 2017;

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;----------------------------

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa D. SIDHI WIDYAWANselakuDirektur Pemasaran PT. Pertamina Patra Niaga bersama dengan saksi Johan Indrachman, saksi Carlo Gambino dan saksi Eddy (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 dan 2014 bertempat di Kantor PT. Pertamina Patra Niaga(saat itu bernama PT. Patra Niaga) Gedung Wisma Tugu II Lt. 2 Jl. HR. Rasuna Said Kav. C7-9 Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporansi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “ ,yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa D. SIDHI WIDYAWAN menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Patra Niaga dengan tupoksi sebagai berikut :

1. Membuat kebijakan penjualan dan pemasaran perusahaan dengan sistem prosedurdan pencapaian kinerja perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan

2. Mengendalikan dan memonitor kegiatan pemasaran perusahaan sesuai dengan perencanaan perusahaan untuk pencapain kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan

3. Membuat anggaran penjualan dan pemasaran yang sesuai dengan rencana kerja perusahaan dan memonitor penggunaannya untuk mendapatkan hasil yang paling efektif dengan biaya yang efisien

4. Mengendalikan dan memonitor kegiatan penjualan perusahan sesuai dengan perencanaan perusahaan untuk pencapaian kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan

5. Melakukan pembinaan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan nilai perusahaan

• Bahwa pada awal tahun 2010, PT. Pertamina (Persero) yang selama ini menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis HSD (solar) kepada kepada Total E&P Indonesie (TEPI) berdasarkan Perjanjian Jual Beli BBM antara PT Pertamina (Persero) dengan PT TEPI No. 252/F10000/2009-S3 tanggal 13 April 2009, mengubah sistem penjualan dari yang semula menggunakan sistem LOCO (pengambilan di tempat awal) Depot/Kilang Balikpapan menjadi sistem VHS (Vendor Haul Stock) yaitu pelayanan langsung terhadap kapal-kapal pihak TEPI (diantar) dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dari yang sebelumnya

• Bahwa PT Pertamina (Persero) menyerahkan pelaksanaan penyaluran BBM milik PT Pertamina (Persero) ke PT TEPI dengan sistem Vendor Held Stock (VHS) tersebut kepada PT. Pertamina Patra Niaga (saat itu bernama PT. Patra Niaga) berdasarkan Memo Deputi Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero) kepada Direktur Pemasaran dan Niaga PT. Pertamina (Persero) tanggal 12 Januari 2010 perihal Perpanjangan Perjanjian Jual Beli BBM antara Pertamina dan TOTAL dengan layanan VHS ;

• Bahwa pada bulan Maret 2010, terdakwa selaku Direktur Marketing dan Pengembangan Usaha PT. Patra Niaga menandatangani surat Nomor : L8PN300.302-2010.114 tanggal 9 Maret 2010 Perihal Penawaran Biaya Service Handling BBM untuk Project PT. Total EP, yang ditujukan kepada Vice President Pemasaran BBM Industri & Marine PT. Pertamina (Persero)

• Bahwa penunjukan PT. Pertamina Patra Niaga untuk menjadi Pelaksana Layanan VHS atau Handling Agent penjualan BBM Pertamina ke TEPI ditungkan dalam Kontrak Nomor : 299/F10600/2010-S3 Tanggal 12 Juli 2010, yang ditandatangani oleh HARIYOTO SALEH (Vice President Pemasaran BBM Industri dan Marine) mewakili PT. Pertamina (Persero) dan terdakwa D. SIDHI WIDYAWAN selaku Direktur Pemasaran mewakili PT. Pertamina Patra Niaga dengan nilai sebesar Rp. 265,- per liter ditambah 3 % MOPS atau kurang lebih Rp. 330,- per liter ;

• Bahwa terhadap Perjanjian tersebut kemudian terjadi Addendum dengan rincian sebagai berikut :

1. Addendum Perjanjian Handling Agent BBM untuk Total E&P Indonesie antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Pertamina Patra Niaga Nomor: 299/F10600/2010-S3 tanggal 12 Juli 2010 dibuat tanggal 10 Juli 2012.

2. Addendum Perjanjian Handling Agent BBM untuk Total E&P Indonesie antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Pertamina Patra Niaga Nomor: 299/F10600/2010-S3 tanggal 12 Juli 2010 dibuat tanggal 25 Oktober 2012.

3. Addendum Perjanjian Handling Agent BBM untuk Total E&P Indonesie antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Pertamina Patra Niaga Nomor: 299/F10600/2010-S3 tanggal 12 Juli 2010 dibuat tanggal 2 Desember 2013;

4. Addendum Perjanjian Handling Agent BBM untuk Total E&P Indonesie antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Pertamina Patra Niaga Nomor: 299/F10600/2010-S3 tanggal 12 Juli 2010 dibuat tanggal 21 Januari 2015.

• Bahwa kemudian PT. Ratu Energy Indonesia (REI) mengajukan penawaran kepada PT. Pertamina Patra Niaga (saat itu bernama PT. Patra Niaga) untuk menjadi transportir/pengangkut BBM untuk VHS TOTAL dengan surat Nomor : 148/REI/ADM/III/2010 tanggal 18 Maret 2010 perihal Penawaran Transportasi BBM untuk Proyek PT Total EP yang ditujukan kepada terdakwa D. SIDHI WIDYAWAN selaku Direktur Pemasaran dengan nilai penawaran sebesar Rp. 175,- per liter ;

• Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 040/PN000.201/Kpts/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada Bab V Sistem Pengadaan Barang/Jasa, seharusnya Fungsi Pemasaran PT. Pertamina Patra Niaga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta melakukan tahapan-tahapan dalam penunjukan penyedia barang dan jasa, diantaranya melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana serta mengenai perizinan perusahaan yang mengajukan penawaran ;

• Bahwa Fungsi Pemasaran dalam melakukan penunjukan penyedia barang dan jasa untuk VHS TOTAL tidak pernah membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

• Bahwa tanpa melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana serta perizinan milik PT. REI, terdakwa menerbitkan surat Nomor : L9PN300.302-2010.143 tanggal 19 Maret 2010 perihal Persetujuan Transportasi untuk Project VHS PT. Total Indonesie E&P atau hanya berselang 1 (satu) hari dari Penawaran PT. REI, dengan biaya Rp. 142,50 per liter ;

• Bahwa PT. REI tidak memiliki kapal untuk mengangkut BBM dan juga tidak memiliki ijin usaha pengangkutan BBM dari Kementerian ESDM dan Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut ;

• Bahwa selain PT. REI, yang mengajukan penawaran adalah PT. Hana Lines (HL), dengan surat Nomor : 14/HL-III/10 FQ-01 perihal Penawaran Jasa Angkutan BBM Solar dengan biaya jasa angkutan Tanjung Batu dan Senipah sebesar Rp. 650/liter, akan tetapi saksi Eddy yang merupakan Direktur Operasional diminta oleh terdakwa dan saksi Johan Indrachman untuk menurunkan nilai penawaran, sampai akhirnya pihak PT. HL menurunkan harga penawaran menjadi Rp. 200,- per liter ;

• Bahwa terdakwa dan saksi Johan Indrachman kemudian dengan menyalahgunakan kewenangannya menyetujui harga Rp. 200,- per liter tersebut dengan ketentuan bahwa dalam harga kontrak dengan PT. HL tertera Rp. 165,- per liter akan tetapi saksi Eddy akan menerima Rp. 52,50 per liter dari PT. REI dengan cara mengajukan penagihan untuk pengangkutan kepada PT. REI dengan melampirkan dokumen pendukung pengangkutan untuk TOTAL E&P Indonesie yang dilakukan oleh PT. HL ;

• Bahwa kesepakatan tersebut disetujui oleh terdakwa, saksi Johan Indracman, saksi Eddy dan saksi Carlo Gambino selaku Direktur Operasional PT. REI ;

• Bahwa kemudian terbit Perjanjian Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pengangkutan BBM antara PT Patra Niaga dengan PT Hana Lines (PT HL), terdiri dari:

1. Perjanjian Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pengangkutan BBM antara PT Patra Niaga dengan PT Hana Lines Nomor:183/PN300.302/KTR/2010 tanggal 14 April 2010.

2. Pernyataan dan Perubahan Kembali Perjanjian Pengangkutan BBM Industri dari Depot PTPertamina (Persero) Ballkpapan ke PTTotal E&PIndonesia antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT Hana Lines Nomor: 325/PN300.302/KTRJ2012 tanggal 7 Mei 2012.

3. Addendum atas Pernyataan dan Perubahan Kembali Perjanjian Pengangkutan BBM Industri dari Depot PTPertamina (Persero) Ballkpapan ke PTTotal E&PIndonesia antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT Hana Lines Nomor: 325/PN300.302/KTRJ2012 tanggal 7 Mei 2012, ditandatangan tanggal 19 Desember 2012

4. Perjanjian Handling BBM untuk Layanan Vendor Held Stock (VHS) Tahap II Total E&P Indonesie antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Hana Lines Nomor: 283/PPN300.332/KTR/2014 tanggal 26 Juni 2014.

Dan untuk PT. REI adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Pelaksanaan Penyediaan Jasa Angkutan BBM antara PT Patra Niaga dengan PT Ratu Energy Indonesia (PT REI) Nomor: 184/PN300.302/KTR/2010 tanggal 14 April 2010.

2. Perjanjian Pengangkutan BBM Industri dari Depot PT Pertamina (Persero) Balikpapan ke PT Total E&P Indonesia antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT REI Nomor: 376/PN300.302/KTR/2012 tanggal 30 Mei 2012.

3. Perjanjian Handling BBM Industri dari Instalasi/Terminal Transit/Depot PT Pertamina (Persero) Balikpapan ke PT Total E&P Indonesie antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT REI Nomor: 724/PN300.302/KTR/2013 tanggal 1 Agustus 2013

• Bahwa PT. REI tidak melakukan pengangkutan BBM untuk Proyek TOTAL E&P Indonesie sebagaimana tertuang dalam kontrak, akan tetapi saksi Carlo Gambino selaku Direktur Operasional PT. REI tetap mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Pertamina Patra Niaga dengan menggunakan dokumen pendukung dalam bentuk foto copy yang didapat dari saksi Eddy pada saat PT. HL menagih Rp. 52,5 per liter dan atas tagihan tersebut, terdakwa dan saksi Johan Indracman tetap melakukan proses pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilakukan oleh PT. REI ;

• Bahwa pada Januari 2012, saksi Endro Gunawan diangkat sebagai Site Supervisor untuk Proyek VHS TOTAL E&P Indonesie dan saat itu saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengangkutan untuk Proyek VHS TOTAL E&P Indonesie adalah PT. HL dan tidak ada kapal milik PT. REI yang melakukan pengangkutan BBM dan pada Oktober 2012, saksi dipindahkan menjadi Side Supervisor Nasional Sales 2 di Jakarta, dan tugas saksi salah satunya juga memantau pelaksaan Proyek VHS TOTAL E&P Indonesie, maka hak tersebut disampaikan kepada saksi Abdul Arya dan saksi Abdul Arya kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi Boy F. J Lapian selaku VP. National Sales ;

• Bahwa kemudian saksi Carlo Gambino selaku Direktur Operasional PT. REI membuat surat Nomor : 309/REI/ADM/VI/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang intinya menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. REI pada Proyek VHS TOTAL E&P Indonesie bukanlah pengangkutan BBM melainkan Handling sehingga saksi Carlo Gambono meminta agar ada perubahan ruang lingkup pekerjaan dari yang semula penganglutan menjadi handling BBM meskipun selama ini saksi Carlo Gambino menagih dan menerima pembayaran dari PT. Pertamina Patra Niaga untuk pekerjaan pengangkutan/trasnportir BBM sesuai dengan kontrak ;

• Bahwa kemudian dibuat Perjanjian Handling BBM Industri dari Instalasi/ Terminal Transit/Depot PT Pertamina (Persero) Balikpapan ke PT Total E&P Indonesie antara PT Pertamina Patra Niaga dengan PT REI Nomor: 724/PN300.302/KTR/2013 tanggal 1 Agustus 2013 untuk mengubah ruang lingkup pekerjaan dalam kontrak sesuai dengan permintaan saksi Carlo Gambino ;

• Bahwa saksi Carlo Gambino selaku Direktur Operasional PT. REI tetap mengajukan pembayaran untuk pekerjaan transporting dan handling dan menerima pembayaran atas tagihan tersebut sampai dengan tahun 2014 ;

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Johan Indrachman, saksi Carlo Gambino dan saksi Eddy tersebut telah menguntungkan PT Ratu Energi Indonesia (PT REI) sebesar Rp70.895.471.670,75 (tujuh puluh milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah koma tujuh puluh lima sen) dan mengakibatkan kerugian keuangan negara c.q PT Pertamina (Persero) c.q PT Pertamina Patra Niaga adalah sebesar Rp70.895.471.670,75 (tujuh puluh milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah koma tujuh puluh lima sen) dengan rincian:

1)	Jumlah liter BBM yang dibayar oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada PT Hana Lines selama periode April 2010 sampai dengan September 2014	Rp.	573.280.066,46
2)	Jumlah liter BBM yang dibayar oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada PT Ratu Energy Indonesia (PT REI) selama periode April 2010 sampai dengan September 2014	Rp.	510.649.039,44
3)	Jumlah liter BBM yang dibayar oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada PT HL dan PT REI, yaitu butir 2) ditambah butir 3)	Rp.	1.083.929.105,90
4)	Jumlah liter BBM yang diterima oleh PT Total E&P Indonesie pada periode April 2010 sampai dengan September 2014	Rp.	586.417.024
5)	Selisih jumlah liter BBM yang dibayar oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada PT HL dan PT REI dengan jumlah liter BBM yang diterima oleh PT TEPI, yaitu butir 3) dikurang butir 4)	Rp.	497.512.081,90
6)	Jumlah kerugian keuangan negara butir 5) dikalikan dengan Rp142,50 per liter	Rp.	70.895.471.670,75

Sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK dalam Pembayaran Jasa Tansportasi dan Handling BBM oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada PT Ratu Energy Indonesia Tahun 2010 s.d 2014 Nomor: SR-217/D5/2/2017tanggal 24Maret 2017;

---------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;--------------------------------------

Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : PDS-10/01.14/Ft.1/04/2017 tanggal 24 Agustus 2017 terhadap Terdakwa, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa D. SIDHI WIDYAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

2. Menyatakan terdakwa D. SIDHI WIDYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana

3. Menjatuhkan pidana terhadap D. SIDHI WIDYAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menetapkan barang bukti nomor urut 1 berupa Laporan keuangan konsolidasi an PT. Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 21 April 2011 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak., CPA No. Izin Akuntan Publik : 04.1.0940. s/d barang bukti nomor urut 45 berupa Asli Dokumen penagihan/pembayaran PT. Hana Line dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperganakan dalam perkara lain;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 September 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa D. Sidhi Widyawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa D. Sidhi Widyawan dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa D. Sidhi Widyawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa D. Sidhi Widyawan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa D. Sidhi Widyawan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa D. Sidhi Widyawan, tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

39. Asli Addendum Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak Antara PT. Pertamina (Persero) dengan Total E & P Indonesie

40. Asli Addendum II Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak Antara PT. Pertamina (Persero) dengan Total E & P Indonesie

41. Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT. Patra Niaga dan Anak Perusahaan (audited) Tahun 2010 Per-31 Desember 2010 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Aryanto, Amir Yusuf, Mawar dan Saptoto tanggal laporan 28 Februari 2011 yang ditandangani oleh Saptoto Agustomo No. Izin Akuntan Publik : 98.1.0202.

8. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa D. Sidhi Widyawan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akte Permintaan Banding No. 33/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 20 September 2017 yang ditanda tangani oleh BUKAERI, S.H., M.M., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 September 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 September 2017 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang ditanda tangani oleh BUKAERI, S.H., M.M., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.U1/17242/HN.05.X.2017.03, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 23 Oktober 2017 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Januari 2017 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat (2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Memori Bandingnya tertanggal September 2017 keberatan pada intinya didasarkan pada alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya dalam perkara terdakwa D. SIDHI WIDYAWAN kurang dalam memberikan pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) khususnya dalam hal-hal yang memberatkan dalam perbuatan terdakwa sehingga dalam putusannya hanya menjatuhkan selama 5 (lima) tahun kepada terdakwa ;

2. Bahwa mengenai lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dimana pertimbangannya Majelis Hakim Judex Factie mendalilkan bahwa terdakwa tidak ada menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, dan terhadap hal tersebut kami juga tidak sependapat, dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan pada sisi terdakwa yang tidak ada menerima/menikmati korupsi dalam pengangkutan BBM dalam Projek Total E&P Indonesia yang seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kerugian negara ;

3. Dengan mempertimbangkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam perkara terdakwa D. Sidhi Widyawan sebagaimana putusan No. 69/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst tanggal 14 September 2017 haruslah dibatalkan;

4. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana atas diri terdakwa D. Sidhi Widyawan, yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang tertanggal 24 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam Memori Bandingnya tertanggal 23 September 2017 keberatan pada intinya didasarkan pada alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

• Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru mengkonstruksikan keterbuktian unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan, karena itu banyak fakta-fakta persidangan yang secara sengaja diabaikan yang berakibat ketidakadilan bagi pemohon banding;

• Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap diri pemohon banding;

• Berdasarkan hal-hal di atas jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara hukum bersalah dan semua unsur dari dakwaan alternatif kedua yang melanggar pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah pertimbangan yang salah dan keliru yang berakibat cacatnya putusan Hakim judex factie karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

• Maka dengan demikian pemohon banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atau majelis hakim banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut menerima permohonan banding dari terdapat D. Sidhi Widyawan tersebut;

• Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 14 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan membaca secara saksama seluruh berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 September 2017 Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst serta telah membaca memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa terdakwa D. SIDHI WIDYAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat dan benar serta cukup alasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut mengambil alih pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini kecuali tentang lamanya terdakwa dijatuhi hukuman Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku direktur perseroan PT. Patra Niaga tidak melaksanakan tupoksinya dengan benar sehingga terjadi kerugian negara yang sangat besar;

Menimbang, bahwa PT Ratu Energy Indonesia (REI) sesungguhnya tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan namun terdakwa diam saja sehingga mengakibatkan PT. Patra Niaga mengalami kerugian yang cukup besar hal ini terungkap dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan merupakan fotocopy tidak asli namun tetap saja PT Ratu Energy Indonesia (REI) mendapat kontrak kerja Hal ini dikarenakan terdakwa selaku direktur PT. Patra Niaga tidak melaksanakan tugasnya sebagai mana tugas pokoknya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka adil kalau terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa di dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim patut dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka tahanan yang telah dijalankan dikurangi putusannya akan dijatuhkan dan tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tingkat banding menyatakan terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang Nomorl 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

MENGADILI :

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

• Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 69/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 14 September 2017 sekedar tentang lamanya terdakwa dijatuhi pidana;

• Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa D. SIDHI WIDYAWAN dengan pidana penjara selama 7 tahun dan menguatkan putusan untuk selain dan selebihnya;

• Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

• Menetapkan barang bukti berupa :

41. Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT. Patra Niaga dan Anak Perusahaan (audited) Tahun 2010 Per-31 Desember 2010 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Aryanto, Amir Yusuf, Mawar dan Saptoto tanggal laporan 28 Februari 2011 yang ditandangani oleh Saptoto Agustomo No. Izin Akuntan Publik : 98.1.0202.

• Membebani biaya perkara kepada terdakwa untuk dalam tingkat pengadilan yang dalam perkara tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 oleh kami ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H., I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H., Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta LAFAT AKBAR, S.H.,DR. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 37/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI tanggal 26 Oktober 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan FAJAR SONNY SUKMONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 37/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI tanggal 26 Oktober 2017, di luar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.;