249/PDT/2015/PT-MDN

P U T U S A N

Nomor : 249/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Binariata Sebayang, S.T., dan Bahtera Mulana Sebayang dalam kedudukannya selaku Direktur dan Komisaris Utama CV. Pasific Genteng, beralamat di Jalan Letjend Jamin Ginting No. 76 Medan;

2. Cari Ginting, swasta, dalam kedudukannya sebagai penjamin, beralamat di Jalan Marakas No. 06 Medan;

Masing-masing dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya FERRY ERICSON, S.H. dan MANAHAN, S.H., keduanya Advokat dari Kantor Hukum FERRY ERICSON & PARTNERS, berkedudukan di Arion Building 3^rd Floor, Jalan Wijaya I No. 381, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Pengguat I dan II;

L a w a n

1. PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Pusat, beralamat Jalan M.T. HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770, c.q. PT. BANK BUKOPIN, Tbk. Kantor Cabang Medan, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 23 B, Medan 20153, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. PT. Balai Lelang Sukses Mandiri, beralamat di Jalan Bambu No. 48, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Medan 20235, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2013 dengan Register Nomor : 81/Pdt/G/2013/PN.Mdn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mendapatkan Fasilitas Kredit dari TERGUGAT I dalam bentuk Reguler Non Pronate sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan fasilitas pinjaman rekening koran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan akte perjanjian kredit dengan memakai jaminan Nomor 67 dan akte pengakuan hutang No. 68, yang dibuat di hadapan Alia Hanum Nasution, S.H., Notaris di Medan, masing-masing tertanggal 25 April 2007, jatuh tempo tanggal 25 April 2008;

2. Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT mendapat kembali tambahan plafond fasilitas kredit pinjaman rekening koran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari TERGUGAT I, hingga plafond menjadi menjadi Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan akte perjanjian tambahan kredit dengan memakai jaminan Nomor 109 dan akte pengakuan hutang Nomor 110, masing-masing tertanggal 31 Agustus 2007, yang dibuat di hadapan Is Farida F, S.H., Notaris di Deli Serdang, jatuh tempo tanggal 25 April 2008;

3. Bahwa berdasarkan akte perjanjian tambahan kredit dengan memakai jaminan Nomor 61 dan akte pengakuan hutang Nomor 62, masing-masing tertanggal 27 September 2007, yang dibuat di hadapan Is Farida, F, S.H., Notaris di Deli Serdang, PARA PENGGUGAT telah mendapat kembali dari TERGUGAT I tambahan plafond kredit dalam bentuk Reguler Non Pronate sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hingga total plafond menjadi Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), dan tambahan plafond pinjaman rekening koran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), hingga total plafond menjadi Rp. 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah), jatuh tempo tanggal 25 April 2008;

4. Bahwa berdasarkan akte perjanjian tambahan kredit dengan memakai jaminan Nomor 45 dan akte pengakuan hutang Nomor 46, masing-masing tertanggal 30 April 2008, yang dibuat di hadapan Is Farida F, Notaris di Deli Serdang, PARA PENGGUGAT telah mendapat kembali dari TERGUGAT I tambahan plafond kredit dalam bentuk Reguler Non Pronate sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), hingga total plafond menjadi Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dan perpanjangan waktu hingga jatuh temp tanggal 25 April 2009;

5. Bahwa berdasarkan akte perjanjian tambahan kredit dengan memakai jaminan Nomor 33 dan akte pengakuan hutang Nomor 34, masing-masing tertanggal 7 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Is Farida F, S.H., Notaris di Deli Serdang, PARA PENGGUGAT telah mendapat kembali dari TERGUGAT I tambahan plafond kredit dalam bentuk Reguler Non Pronate sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), hingga total plafond menjadi Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), jatuh tempo tanggal 25 April 2009;

6. Bahwa terhadap pinjaman fasilitas kredit tersebut PARA PENGGUGAT telah memberikan jaminan berupa :

• Sebidang tanah sertipikat hak milik No. 104/Kemenangan Tani, luas 313 M2, berikut bangunan yang terletak di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Bunga Melati No. 46, Desa Kemenangan Tani, Medan, a.n. Bujur Ukum Sebayang;

• Sebidang tanah sertipikat hak milik No. 65/Kemenangan tani, luas 195 M2, berikut bangunan yang terletak di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Jamin Ginting, KM 12, No. 76, Desa Kemenangan Tani, Medan, a.n. Bujur Ukum Sebayang;

• Sebidang tanah sertipikat hak milik No. 1284/Simpang Selayan, luas 330 M2, berikut bangunan yang terletak di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Bunga Rinte Gg. Famili, No. 46, Simpang Selayan, Medan, a.n. Jibson Sinulingga, S.E.;

• Sebidang tanah sertipikat hak milik No. 108/Titi Rante, luas 329 M2, berikut bangunan yang terletak di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Marakas, No. 6, Desa Titi Rinte, Medan, a.n. Cari Ginting;

• Sebidang tanah sertipikat hak milik No. 317/Kemenangan tani, luas 125 M2, berikut bangunan yang terletak di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Bunga Ncole, No. 22, Desa Kemenangan Tani, Medan, a.n. Nomensen tarigan;

7. Bahwa atas fasilitas kredit Reguler Non Pronate telah diturunkan/dilunasi hingga plafond akhir menjadi Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dimana PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I sepakat untuk memperpanjang masa kredit dengan jatuh tempo menjadi tanggal 25 April 2009, sesuai dengan Addendum perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan Nomor 03/BKP-MDN/ADD-PK/I/2009 tanggal 22 Januari 2009;

8. Bahwa sehubungan dengan usaha/kegiatan CV. Pacific Genteng akhir-akhir ini sedang mengalami kerugian (berjalan tidak lancar/macet) sehingga menyebabkan pembayaran pinjaman kepada TERGUGAT I menjadi tidak lancar;

9. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2012, PENGGUGAT II mendatangi Bank Bukopin Cabang Medan (TERGUGAT I), dan bertemu dengan karyawan Bank Bukopin yang menangani masalah kredit macet, dan dalam pertemuan tersebut disepakati pinjaman dapat dibayar sebahagian, dan untuk itu PENGGUGAT II menyanggupi untuk membayar sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

10. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2012, PENGGUGAT II datang kepada TERGUGAT I untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana telah disepakati sebelumnya, akan tetapi ternyata TERGUGAT I tidak mau menerima pembayaran tersebut dengan alasan pinjaman harus dibayar lunas seluruhnya;

11. Bahwa PENGGUGAT II sangat kecewa dan dirugikan atas tindakan TERGUGAT I yang tidak mau menerima pembayaran dari PENGGUGAT II sesuai dengan kesepakatan, karena PENGGUGAT II sudah terlanjur menjual Bus PO. Sanggul Mas Express di bawah harga pasar, sehingga PENGGUGAT II mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

12. Bahwa atas tindakan TERGUGAT I yang tidak mau menerima pembayaran pinjaman yang diserahkan oleh PENGGUGAT II adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian kredit yang menganut asas kepercayaan dan itikad baik Para Pihak;

13. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai itikad baik dan bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman sebgaimana dilakukan PARA PENGGUGAT dengan cara menjual Bus PO. Sanggul Mas Express di bawah harga pasar;

14. Bahwa namun pada tanggal 12 April 2012 PARA PENGGUGAT terkejut atas surat No. 090/B/BLSM/IV/2012, perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, dimana TERGUGAT II meminta agar PARA PENGGUGAT segera menyelesaikan/mengosongkan objek tanggungan, sementara dilain pihak PARA PENGGUGAT sedang berusaha untuk menyelesaikan pinjaman kepada TERGUGAT I;

15. Bahwa atas tindakan TERGUGAT II tersebut membuat PARA PENGGUGAT panik dan bingung, mengakibatkan segala upaya untuk menyelesaikan pinjaman pun menjadi kacau balau, karena PARA PENGGUGAT diliputi ketakutan akan rumah dan tanah jaminan hutang dilelang, dan PARA PENGGUGAT beserta keluarga akan menjadi terlantar;

16. Bahwa dari fakta penolakan TERGUGAT I terhadap pembayaran pinjaman pada tanggal 10 April 2012 sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dihubungan dengan fakta surat TERGUGAT II tanggal 12 April 2012 No. 090/B/BLSM/IV/2012, Perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, ternyata TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mempunyai “itikad tidak baik” dengan mengenyampingkan usaha dan itikad baik penyelesaian pinjaman /leh PARA PENGGUGAT dengan mengedepankan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, padahal faktanya nilai jaminan jauh lebih besar dari nilai pinjaman;

17. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT masih mempunyai Itikad baik, bertanggung jawab dan sedang berusaha untuk membayar pinjaman kepada TERGUGAT I, maka surat TERGUGAT II No. 091./BLSM/IV/2012, Perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 12 April"2012, harus dinyatakan “batal demi hukum” karena bertentangan dengan hukum perjanjian kredit yang menganut “asas kepercayaan dan itikad baik;

18. Bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah mengakibatkan kerugian materil bagi PARA PENCGUGAT, dimana PENGGUGAT II"telah menjual Bus RO. Sanggul Mas Express di bawah harga pasar, dan kerugian moril akibat surat TERGUGÁT II dengan demikian adalah sah menurut ukum agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materil PARA PENGGUGAT, yatu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan kerugian immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

19. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT masih mempunyai itikad baik, bertanggung jawab dan sedang berusaha untuk membayar pinjaman dan masih terdapat ketidaksepahaman mengenai perhitungan denda pinjaman dengan TERGUGAT I, maka PARA PENGGUGAT mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menunda lelang eksekusi terhadap objek hak tanggungan milik PARA PENGGUGAT sampai dengan putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PARA PENGGUGAT;

3. Menyatakan Surat TERGUGAT II tanggal 12 April 2012 Nomor 090/B/BLSM/IV/2012, Perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, harus dinyatakan batal demi hukum;

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, secara tanggungg renteng membayar kepada PARA PENGGUGAT yaitu :

Kerugian Materil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Kerugian Immateril sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan fasilitas kredit CV. PACIFIC GENTENG, berupa :

• Sebidang tanah sertipikat hak milik No. 104/Kemenangan Tani, luas 313 M2, berikut bangunan yang terletak di atasnya, setetmpat dikenal sebagai Jalan Bunga Melati No. 46, Desa Kemenangan Tani, Medan, a.n. Bujur Ukum Sebayang;

• Sebidang tanah sertipikat hak milik No. 65/Kemenangan tani, luas 195 M2, berikut bangunan yang terletak di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Jamin Ginting, KM 12, No. 76, Desa Kemenangan Tani, Medan, a.n. Bujur Ukum Sebayang;

• Sebidang tanah sertipikat hak milik No. 1284/Simpang Selayan, luas 330 M2, berikut bangunan yang terletak di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Bunga Rinte Gg. Famili , No. 46, Simpang Selayan, Medan, a.n. Jibson Sinulingga, S.E.;

• Sebidang tanah sertipikat hak milik No. 108/Titi Rante, luas 329 M2, berikut bangunan yang terletak di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Marakas, No. 6, Desa Titi Rinte, Medan, a.n. Cari Ginting;

• Sebidang tanah sertipikat hak milik No. 317/Kemenangan tani, luas 125 M2, berikut bangunan yang terletak di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan Bunga Ncole, No. 22, Desa Kemenangan Tani, Medan, a.n. Nomensen Tarigan;

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ongkos perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Januari 2014 nomor : 81/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

• Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

• Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 1.861.000,-(satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akte Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Maret 2014, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I dan II, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2014 nomor : 81/Pdt.G/2013/PN.Mdn, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 16 September 2014 dan tanggal 25 Maret 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Pengguat I dan II, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 3 Desember 2014, tanggal 16 September 2014 dan tanggal 25 Maret 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Pengguat I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pembanding semula Pengguat I dan II meskipun mengajukan banding akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2014 nomor : 81/Pdt.G/2013/PN.Mdn, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2014 nomor : 81/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Pengguat I dan II tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Pengguat I dan II;

• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2014 nomor : 81/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;

• Menghukum Para Pembanding semula Pengguat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Agustus 2015, nomor : 249/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

1. DALIZATULO ZEGA, SH. H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

J umlah Rp. 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

Hj. MERI ULFA, SH.MH.

NIP. 195703011985032002.