P U T U S A N

Nomor : 172/PID/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TIMUR NAINGGOLAN ;

Tempat lahir : Tebing Tinggi ;

Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/06 Juni 1959 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Barisan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara ;

Agama : Kristen Katolik ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015 ;

3. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015 ;

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 06 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 172/PID/2016/PT.MDN tanggal 29 Maret 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 853/Pid.B/2015/PN.Rap, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat No.Reg.Perkara : PDM-228/RP-RAP/Epp.2/10/2015 tanggal 6 Oktober 2015 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TIMUR NAINGGOLAN bersama PRANCISKUS NAINGGOLAN Alias PRANCIS (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Dusun Barisan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekira pukul 21.30 WIB., Saksi Pranciskus Nainggolan Alias Prancis membawa Saksi Erikson Marpaung ke rumah Terdakwa Timur Nainggolan di Dusun Barisan, Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan menyerahkan Saksi Erikson Nainggolan kepada Saksi Timur Nainggolan tepatnya di rumah bagian belakang selanjutnya Saksi Erikson Marpaung didudukkan dilantai rumah kemudian Terdakwa Timur Nainggolan mengatakan “tidak kau bayarnya hutangmu itu?”, dan dijawab Saksi Erikson Marpaung “saya bayarnya tulang, tetapi saya tidak sanggup bayar sekaligus” lalu Terdakwa Timur Nainggolan mengatakan “Jadi Kapannya kau bayar itu?”, dan dijawab Saksi Erikson “saya tidak bisa menjamin itu kalau sekaligus”, kemudian Terdakwa Timur Nainggolan menyodorkan selembar kertas HPS kosong untuk Saksi Erikson tulis sendiri bahwa Saksi harus melunasi hutang tersebut paling lambat bulan Desember 2015 dan setelah Saksi Erikson Marpaung selesai menulis dan menandatangani surat tersebut sekitar pukul 22.00 WIB., Terdakwa Timur Nainggolan berkata “Amani Pani (Terdakwa Prancis Nainggolan) masukkan ini (Saksi Erikson Marpaung) ke kamar” lalu Saksi Prancis Nainggolan Alias Prancis membawa Saksi Erikson Marpaung dari ruang belakang tersebut ke ruangan depan dan kemudian Saksi Prancis Nainggolan memasukkan Saksi Erikson Marpaung kedalam kamar bagian tengah kemudian pintu kamar bagian tengah tersebut ditutup serta dikunci oleh Saksi Prancis Nainggolan sehingga Saksi Erikson Marpaung tidak dapat keluar dari dalam kamar tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB., Saksi Erikson Marpaung dikeluarkan dari dalam kamar tersebut dan dibawa keruang belakang dan pada saat itu sudah ada Saksi Sopar Marpaung, Saksi Parsaoran Sitanggang, Saksi Muara Simbolon dan kemudian Terdakwa Timur Nainggolan mengatakan “apakah kalian disuruh menanggungjawabi hutang si Erik kepada saya” dan oleh Saksi Muara Simbolon menyatakan “tidak, kalau masalah hutang saya tidak tahu, kami kesini Cuma melihat si Erik ada atau tidaknya disini” dan Terdakwa Timur Nainggolan berpesan supaya mereka menyampaikan kepada orang tua Saksi Erikson Marpaung untuk membawa surat tanah biar ada jaminan hutang Saksi Erikson Marpaung dan setelah Saksi Sopar Marpaung, Saksi Parsaoran Sitanggang dan Saksi Muara Simbolon pergi dari rumah tersebut maka Terdakwa Timur Nainggolan menyuruh Terdakwa Prancis Nainggolan untuk memasukkan kembali Saksi Erikson Marpaung kedalam kamar semula dan mengunci pintu kamar tersebut, pada pagi hari sekira pukul 08.00 WIB., Saksi Prancis Nainggolan mengantarkan nasi dan air minum kedalam kamar tersebut dan kembali mengunci pintu kamar, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB., Saksi Prancis Nainggolan kembali membuka pintu kamar untuk mengantarkan nasi dan air minum kedalam kamar tersebut dan kemudian kembali mengunci pintu kamar tersebut, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira pukul 08.00 WIB., Saksi Prancis Nainggolan membuka pintu kamar untuk mengantarkan nasi dan air minum kemudian mengunci pintu kembali, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB., Saksi Prancis Nainggolan mengeluarkan Saksi Erikson Marpaung dari dalam kamar dan membawanya keruang belakang dan tidak berapa lama petugas dari Polsek Kualuh Hilir atas nama H. Sitinjak dan D. Sihaloho bersama Saksi Maninggar Pangaribuan dan Saksi Rihat Gultom datang, lalu anggota Polisi H. Sitinjak menyatakan bahwa maksud kedatangan mereka adalah atas laporan penyanderaan atas nama Saksi Erik Marpaung dan kemudian anggota Polisi H. Sitinjak mengatakan kenapa dipukuli dan disandera maka oleh Terdakwa Timur Nainggolan menyatakan karena Erik Melawan, kami suruh meneken surat Erik tidak mau dan selanjutnya Saksi Erikson Marpaung Alias Erik dibawa oleh Angota Polisi H. Sitinjak dari rumah Terdakwa Timur Nainggolan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Timur Nainggolan bersama Saksi Prancis Nainggolan Alias Prancis (berkas perkara terpisah) mengakibatkan Saksi Erikson Marpaung Alias Erik mengalami trauma dan ketakutan akibat disekap atau dikurung di dalam kamar tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat No.Reg.Perkara : PDM-228/RP-RAP/Epp.2/10/2015 tanggal 11 Januari 2016 bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TIMUR NAINGGOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta, melakukan perbuatan, dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 333 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan Pidanaterhadap Terdakwa TIMUR NAINGGOLAN berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

   • 1 (satu) Lembar kwitansi bertuliskan pesan dibalik kwitansi tersebut ;

Dipergunakan dalam Perkara An. Pranciskus Nainggolan Alias Prancis

4.  Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 853/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 26 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan  Terdakwa TIMUR NAINGGOLAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perampasan kemerdekaan seseorang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Penuntut Umum agar mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Rantauprapat segera setelah putusan ini di bacakan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

   • 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan pesan dibalik kwitansi tersebut ;

Dipergunakan dalam perkara an.Pranciskus Nainggolan Alias Prancis ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding No. 06/Akta.Pid/2016/PN-Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 853/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 26 Januari 2016;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 29 Februari 2016, melalui Sekretaris Desa Teluk Binjai;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 15 Februari 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 7 Maret 2016, melalui Sekretaris Desa Teluk Binjai, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah keliru dalam penjatuhan hukuman;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perampasan kemerdekaan seseorang” hal ini sudah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaa Penuntut Umum, namun dalam hal penjatuhan hukuman, Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam menjatuhkan hukuman tersebut tidak melihat fakta-fakta terhadap hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, dimana selain terdakwa telah melakukan perampasan kemerdekaan terhadap korban Erikson Marpaung, terdakwa juga dalam memberikan keterangan di persidangan selalu berbelit-belit serta tidak berterus terang, tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya, dan antara terdakwa dengan korban Erikson Marpaung belum terdapat perdamaian sama sekali, sehingga dari fakta-fakta tersebut dengan tidak adanya hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat seharusnya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

2. Putusan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara terdakwa Timur Nainggolan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan bagi Erikson Marpaung selaku korban atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa Timur Nainggolan bersama Pranciskus Nainggolan (berkas perkara terpisah) yang telah merampas kemerdekaan korban Erikson Marpaung sehingga mengakibatkan timbulnya trauma dan rasa takut dalam diri korban, dimana untuk memulihkan trauma dan rasa takut tersebut dibutuhkan waktu maupun biaya yang tidak sedikit, dibandingkan dengan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa hal ini sungguh sangat tidak tepat dan sudan menciderai rasa keadilan masyarakat;

3. Putusan tidak menimbulkan efek jera;

Bahwa putusan Hakim yang terlalu ringan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang kemudian hari dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi perbuatannya, dengan penjatuhan hukuman yang ringan serta mengabaikan fakta antara terdakwa dan korban belum ada perdamaian serta terdakwa yang bersikeras tidak mengakui perbuatannya, maka dikemudian hari dikhawatirkan terdakwa masih menyimpan dendam dan akan melakukan kembali tindak pidana tersebut. Serta selain dari pada itu, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana perampasan kemerdekaan seperti yang terdakwa lakukan, sebagaimana disemangatkan oleh bunyi putusan Mahkamah Agung RI nomor : 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, oleh karena itu kami mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan yang kami ajukan , tanggal 11 Januari 2016 ;

Membaca surat Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 7 Maret 2016, No.W2.U13/1240/HN.01.10/III/2016 yang ditujukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara nomor : 853/Pid.B/2015/PN.Rap, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 532/Pid.B/2015/PN.Rap beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 532/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 25 Februari 2016 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perampasan kemerdekaan seseorang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa, sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak mempunyai alasan hukum yang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 853/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 26 Januari 2016, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili :

• Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 853/Pid.B/2015/PN.Rap, tanggal 26 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut;

• Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 oleh kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 172/PID/2016/PT.MDN tanggal 29 Maret 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta FACHRIAL, SH.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd ttd

1. H. DASNIEL, SH.MH. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIAL, SH.MHum.