255/PIDB/2009

P U T U S A N

NOMOR : 255 / PID.B / 2008 / PN.RAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : dr. NAZMIL FUAD HARAHAP. M.Kes;

Tempat Lahir : Rantauprapat;

Umur / Tanggal Lahir : 44 (Empat Puluh Empat) Tahun /24 September 1961;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Islam;

Tempat Tinggal : Jalan Sisingamangaraja No. 176 Purwodadi Simpang Mangga Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

Pekerjaan : PNS ( Pegawai Negeri Sipil ) / Kepala Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

Pendidikan Terakhir : Dokter;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di Persidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu (1) R.Sujoko, SH, (2) Bahren, SH dan (3) Ahmad Rifai, SH – masing-masing selaku Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Jend.Ahmad Yani No. 62 Gedung Nasional Rantauprapat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 April 2008.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Tanggal 27 Maret 2008 No.255/Pen.Pid/2008/PN.RAP Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Tanggal 28 Maret 2008 No.255/Pen.Pid/2008/PN.RAP Tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat No.255/Pen.Pid/2008/ PN.RAP Tanggal 10 November 2008 Tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa dr. NAZMIL FUAD HARAHAP, M.Kes beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan semua bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam Nota Tuntutan tertanggal 16 Januari 2009 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NAZMIL FUAD HARAHAP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “telah melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sediri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayatr (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menyatakan Terdakwa NAZMIL FUAD HARAHAP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “telah melakukan atau turut melakukan, yang tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, merugikan keuangan Negara, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZMIL FUAD HARAHAP berupa pidana penjara selama : 2 ( dua ) Tahun 6 ( enam ) bulan dan membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 148.565.000,- ( Seratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah ), dan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 ( satu ) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

4. Pidana Denda sebasar Rp. 60.000.000,- ( Enam Puluh Juta Rupiah ) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

   1. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Nomor :440.900/2936/IX/2004 Tanggal 10 September 2004 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Obat-obatan Program dan bahan habis pakai Laboratorium Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak sebasar Rp. 38.132.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah ) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan;

   2. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Nomor :440.900/2426/VIII/2004 Tanggal 29 Agustus 2004 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Obat-obatan Program dan bahan habis pakai Laboratorium Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak sebasar Rp. 38.132.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah ) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan;

   3. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Nomor :440.900/2504/VIII/2004 Tanggal 29 Agustus 2004 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Obat-obatan Program dan bahan habis pakai Laboratorium Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak sebasar Rp. 37.507.585,- (iga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan;

   4. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Nomor :440.900/2163/VII/2004 Tanggal 12 Juli 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengasuhan Toko Sepakat Baru Rantauprapat, dan bon faktur senilai Rp. 38.604.415,- (Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah);

   5. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor : 51/PPBJ-SPK/X/2004 Tanggal 08 Oktober 2004 Tentang Pengadaan Obat-obatan Gratis dan Penyakit Menular senilai Rp. 18.750.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dikerjakan oleh Apotik Mitra Rantauprapat;

   6. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor : 13/PPBJ-SPK/X/2004 Tanggal 08 Oktober 2004 Tentang Pengadaan Obat-obatan Gratis dan Penyakit Menular senilai Rp. 18.750.000,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dikerjakan oleh Apotik Mitra Rantauprapat;

   7. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/ / /2004 Tanggal …………………….2004 Tentang Pelaksanaan Pemeliharaan Alat Kedokteran, Alat Kesehatan dan Alat Laboratorium selama 12 (dua belas) bulan Tahun 2004 keperluan Puskesmas, Pustu dan Polindas dengan nilai kontrak sebesar Rp.30.455.250,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang dikerjakan CV. Guna Mandiri Medan;

   8. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor :440.900/3457/SPK/X/2004 Tanggal 28 Oktober 2004 Perihal Pengadaan AC dan TV 14 Inch untuk keperluan Puskesmas Model Kota Pinang TA. 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.976.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) yang dikerjakan oleh Toko Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat;

   9. 1 (satu) berkas Surat Nomor :440.900/3489/II/2004 Tanggal 01 November 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda Enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   10. 1 (satu) berkas Surat Nomor :440.900/40086/I/2004 Tanggal 09 Januari 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda Enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   11. 1 (satu) berkas Surat Nomor :440.900/378/III/2004 Tanggal 08 Maret 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda Enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

   12. 1 (satu) berkas Surat Nomor :440.900/40013/I/2004 Tanggal 12 Januari 2004 Perihal Service Clino Mobil roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.375.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   13. 1 (satu) berkas Surat Nomor :440.900/86/III/2004 Tanggal 09 Januari 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda Enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   14. 1 (satu) berkas Surat Nomor :440.900/738/III/2004 Tanggal 08 Maret 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda Enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

   15. 1 (satu) berkas Surat Nomor :440.900/1429/V/2004 Tanggal 10 Mei 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.375.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   16. 1 (satu) berkas Surat Nomor :440.900/103/I/2004 Tanggal 12 Januari 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.375.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   17. 1 (satu) berkas Surat Nomor :440.900/2416/VIII/2004 Tanggal 12 Agustus 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

   18. 1 (satu) berkas Surat Nomor :440.900/2433/VIII/2004 Tanggal 03 Agustus 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);

   19. 1 (satu) berkas Surat Nomor :440.900/2279/VII/2004 Tanggal 21 Juli 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   20. 1 (satu) berkas Surat Nomor :440.900/1206/IV/2004 Tanggal 19 April 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   21. 1 (satu) berkas Surat Nomor :440.900/ /IV/2004 Tanggal April 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

   22. 1 (satu) berkas Surat Nomor :440.900/3218/X/2004 Tanggal 08 Oktober 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

   23. 1 (satu) berkas Surat Nomor :440.900/3047/IX/2004 Tanggal 24 September 2004 Perihal Penggantian Suku Cadang Roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

   24. Surat Keputusan Bupati No. 903/313/Keu/2004 Tanggal 27 September 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya bahan obat-obatan pada UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp.2.348.193.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

   25. Surat Keputusan Bupati No. 903/458Keu/2004 Tanggal 04 Oktober 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp. 352.664.950,- (Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah);

   26. Surat Keputusan Bupati No. 903/458/Keu/2004 Tanggal 04 Oktober 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan IV TA. 2004 sebesar Rp. 821.825.525,- (Depalan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

   27. Surat Keputusan Bupati No. 903/312/Keu/2004 Tanggal 19 Juli 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp. 828.356.675,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   28. Surat Keputusan Bupati No. 903/459/Keu/2004 Tanggal 04 Oktober 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan IV TA. 2004 sebesar Rp. 283.356.675,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   29. Surat Keputusan Bupati No. 903/24/Keu/2004 Tanggal 08 Maret 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan I TA. 2004 sebesar Rp. 752.219.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

   30. Surat Keputusan Bupati No. 903/25/Keu/2004 Tanggal 08 Maret 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan I TA. 2004 sebesar Rp. 146.750.560,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah);

   31. Surat Keputusan Bupati No. 903/226/Keu/2004 Tanggal 14 Mei 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan II TA. 2004 sebesar Rp. 305.619.250,- (Tiga Ratus Lima Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

   32. Surat Keputusan Bupati No. 903/227/Keu/2004 Tanggal 14 Mei 2004 Tentang Keperluan Pembayaran biaya Pengeluaran Belanja Aparatur Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan II TA. 2004 sebesar Rp. 701.458.750,- (Tujuh Ratus Satu Juta Tujuh Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

   33. Surat Keputusan Bupati No. 050/423/Keu/2004 Tanggal 03 Pebruari 2004 Tentang Penunjukan Penanggung Jawaban Kegiatan / Proyek APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2004;

   34. Surat Keputusan Bupati No. 954/946/KU/IV-1/2004 Tanggal 03 Pebruari 2004 Tentang Perubahan Pertama Atasan Langsung Pemegang Kas dan Pemegang Kas Unit Kerja se-Kabupaten Labuhanbatu untuk TA. 2004 mengangkat DH.MANURUNG, SKM sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas, H.ZULPAHUDDIN HASIBUAN Pemegang Kas, Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan / Proyek APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

   35. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu No. 440/900/691/III/2004 Tanggal 03 Maret 2004 Tentang Penghunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan / Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drg. AZWAR MATONDANG Ketua NURSALIM, Sekretaris YUSRIZAL Anggota;

   36. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu No. 440/900/691/III/2004 Tanggal 03 Maret 2004 Tentang Penghunjukan Pimpinan Pengelola Kegiatan / Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat ALIAMIN SIREGAR Ketua;

   37. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu No. 440/900/692/III/2004 Tanggal 03 Maret 2004 Tentang Penghunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan / Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drs. SUPRIYADI sebagai Pimpinan;

   38. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu No. 440/900/695/III/2004 Tanggal 03 Maret 2004 Tentang Penghunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang/Jasa Kegiatan / Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drs. ESTER NEMANI sebagai Ketua;

   39. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu No. 440/900/579/III/2004 Tanggal 03 Maret 2004 Tentang Penghunjukan Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja / Tempat Tinggal;

   40. APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat EMHA HAMIDI HALHUDA selaku Ketua;

   41. Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu No. 914/900/DASK/2004 Tanggal 14 Mei 2004 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Belanja TA. 2004 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

   42. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 914/125/DASK/2004 Tanggal 14 Mei 2004 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Belanja TA. 2004 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

   43. SPMU No. 51/PK/2004 Tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp. 712.108.250,- (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

   44. SPMU No. 50/PK/2004 Tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp. 40.110.750,- (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

   45. SPMU No. 49/PK/2004 Tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp. 120.824.500,- (Seratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

   46. SPMU No. 48/PK/2004 Tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp.25.926.000,- (Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

   47. SPMU No. 378/PK/2004 Tanggal 19 Mei 2004 senilai Rp. 44.485.000,- (Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

   48. SPMU No. 379/PK/2004 Tanggal 19 Mei 2004 senilai Rp. 261.134.250,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

   49. SPMU No. 660/PK/2004 Tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp. 194.588.050,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah);

   50. SPMU No. 662/PK/2004 Tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp. 633.763.625,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

   51. SPMU No. 663/PK/2004 Tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp. 91.295.200,- (Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah);

   52. SPMU No. 1008/PK/2004 Tanggal 09 Nopember 2004 senilai Rp. 124.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

   53. SPMU No. 860/PK/2004 Tanggal 07 Oktober 2004 senilai Rp. 266.666.250,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

   54. SPMU No. 861/PK/2004 Tanggal 07 Oktober 2004 senilai Rp. 57.209.880,- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah);

   55. SPMU No. 1252/PK/2004 Tanggal 31 Desember 2004 senilai Rp. 482.750.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   56. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas No. 440.900/474/II/2004 Tanggal Pebruari 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 50.355.000,- (Lima Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja UPTD;

   57. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas No.440.900/474/II/2004 Tanggal Pebruari 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 20.220.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja UPTD;

   58. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas No 440.900/025/V/2004 Tanggal Mei 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 2.075.000,- (Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk Pemeliharaan Gedung Farmasi dan Laboratorium;

   59. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas No 440.900/1027/V/2004 Tanggal Mei 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 3.002.000,- (Tiga Juta Dua Ribu Rupiah) untuk Pemeliharaan Tempat Kerja AKPER;

   60. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas No 440.900/1026/V/2004 Tanggal Mei 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 9.558.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk Pemeliharaan Tempat Kerja Dinkes;

   61. Surat Kepala Dinas No 440.900/1112/ /2004 Tanggal Agustus 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 20.220.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk Pemeliharaan Tempat Kerja UPTD;

   62. Surat Kepala Dinas No 440.900/811/IV/2004 Tanggal April 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 20.220.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) untuk Pemeliharaan Tempat Kerja UPTD;

   63. 1 (satu) berkas No 440.900/15/II/2004 Tanggal 09 Pebruari 2004 Perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   64. 1 (satu) berkas No 440.900/111/I/2004 Tanggal 12 Januari 2004 Perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   65. 1 (satu) berkas No 440.900/763/III/2004 Tanggal 09 Maret 2004 Perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   66. 1 (satu) berkas No 440.900/1078/III/2004 Tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   67. 1 (satu) berkas No 440.900/1390/V/2004 Tanggal 05 Mei 2004 Perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   68. 1 (satu) berkas No 440.900/763/III/2004 Tanggal 01 Maret 2004 Perihal Pengadaan dan Penjilidan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   69. 1 (satu) berkas No 440.900/15/II/2004 Tanggal 02 Januari 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.925.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   70. 1 (satu) berkas No 440.900/343/III/2004 Tanggal 03 Pebruari 2004 Perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 953.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah);

   71. 1 (satu) berkas No 440.900/2201/VII/2004 Tanggal 14 Juli 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 630.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

   72. 1 (satu) berkas No 440.900/2201/VI/2004 Tanggal 10 Juni 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   73. 1 (satu) berkas No 440.900/1497/V/2004 Tanggal 19 Mei 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   74. 1 (satu) berkas No 440.900/1027/IV/2004 Tanggal 01 April 2004 Perihal Pengadaan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 870.550,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);

   75. 1 (satu) berkas No 440.900/1752/VI/2004 Tanggal 08 Juni 2004 Perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 487.750,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

   76. 1 (satu) berkas No 440.900/2453/VIII/2004 Tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 870.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

   77. 1 (satu) berkas No 440.900/366/II/2004 Tanggal 04 Pebruari 2004 Perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp.555.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

   78. 1 (satu) berkas No 440.900/2245/VII/2004 Tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp.960.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

   79. 1 (satu) berkas No 440.900/667/III/2004 Tanggal 02 Maret 2004 Perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

   80. 1 (satu) berkas No 440.900/36/I/2004 Tanggal 06 Januari 2004 Perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp.520.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

   81. 1 (satu) berkas No 440.900/669/III/2004 Tanggal 04 Maret 2004 Perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   82. 1 (satu) berkas No 440.900/19/I/2004 Tanggal 11 Maret 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

   83. 1 (satu) berkas No 440.900/19/I/2004 Tanggal 05 Januari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp.928.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);

   84. 1 (satu) berkas No 440.900/2154/VII/2004 Tanggal 09 Juli 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp.896.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

   85. 1 (satu) berkas No 440.900/38/IX/2004 Tanggal 28 September 2004 Perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp.913.500,- (Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

   86. 1 (satu) berkas No 440.900/3153/X/2004 Tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 913.500,- (Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

   87. 1 (satu) berkas No 440.900/3148/X/2004 Tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 960.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

   88. 1 (satu) berkas No 440.900/3083/IX/2004 Tanggal 28 September 2004 Perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 960.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

   89. 1 (satu) berkas No 440.900/415/II/2004 Tanggal 09 Pebruari 2004 Perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

   90. 1 (satu) berkas No 440.900/1078/IV/2004 Tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   91. 1 (satu) berkas No 440.900/1390/V/2004 Tanggal 05 Mei 2004 Perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   92. 1 (satu) berkas No 440.900/3496/XI/2004 Tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 810.000,- (Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

   93. 1 (satu) berkas No 440.900/3149/X/2004 Tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 745.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

   94. 1 (satu) berkas No 440.900/15/I/2004 Tanggal 02 Januari 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.009.250,- (Satu Juta Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

   95. 1 (satu) berkas No 440.900/3034/IX/2004 Tanggal 24 September 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp.713.150,- (Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);

   96. 1 (satu) berkas No 440.900/3037/II/2004 Tanggal 04 Pebruari 2004 Perihal Pengadaan Alat-alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

   97. 1 (satu) berkas No 440.900/3184/X/2004 Tanggal 01 Oktober 2004 Perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 515.000,- (Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

   98. 1 (satu) berkas No 440.900/1599/V/2004 Tanggal 25 Mei 2004 Perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 2.405.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah);

   99. 1 (satu) berkas No 440.900/1383/V/2004 Tanggal 05 Mei 2004 Perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp. 745.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

   100. 1 (satu) berkas No 440.900/1417/V/2004 Tanggal 07 Mei 2004 Perihal Pengadaan Alat-alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur Rantauprapat dengan nilai Rp.190.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

   101. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan Dasar ( Rawat Jalan, Laboratorium, Puskesmas Pembantu dan Polindes ) untuk Triwulan Ke-I ( Januari, Pebruari dan Maret ) di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp. 123.872.250,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM;

   102. 45 (Empat puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan Ke-I ( Januari, Pebruari dan Maret ) di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp. 133.350.000,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM;

   103. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan Ke-II ( April, Mei dan Juni ) di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp.306.711.000,- (Tiga Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM;

   104. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan Dasar ( Rawat Jalan, Laboratorium, Puskesmas Pembantu dan Polindes ) untuk Triwulan Ke-II ( April, Mei dan Juni ) di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp.123.872.250,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM;

   105. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan Dasar ( Rawat Jalan, Laboratorium, Puskesmas Pembantu dan Polindes ) untuk Triwulan Ke-III ( Juli, Agustus dan September ) di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp. 123.872.250,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM;

   106. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan Ke-III ( Juli, Agustus dan September ) di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp.306.711.000,- (Tiga Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM;

   107. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan Ke-IV ( Oktober, Nopember dan Desember ) di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp.306.739.500,- (Tiga Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM;

   108. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan Dasar ( Rawat Jalan, Laboratorium, Puskesmas Pembantu dan Polindes ) untuk Triwulan Ke-IV ( Oktober, Nopember dan Desember ) di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp. 123.872.250,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM;

   109. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Posyandu di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM;

   110. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan dan Hiyeyeni (untuk Bulan Januari s/d April 2004) di Wilayah Puskesmas se-Labuhanbatu masing-masing di Wiklayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM;

   111. 35 (tiga puluh lima) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Biaya Insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan dan Hiyeyeni (untuk September s/d Desember 2004) di Wilayah Puskesmas se-Labuhanbatu masing-masing di Wiklayah Kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsit, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Cikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang ditangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM;

   112. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran untuk Puskesmas Langga Payung BK 308 Y sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh NURDIN;

   113. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Aek Torop BK 243 Y sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh BAHRIUM;

   114. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Bandar Durian BK 403 Y sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh HENDRAWAN;

   115. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Negeri Lama BK 286Y sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh USMAN RAMBE;

   116. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Sigambal BK 1024Y sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh MUSLIM;

   117. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Perbaungan BK 370Y sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh USMAN SALEH;

   118. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Kota Rantauprapat BK 335 Y sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh KAMAL;

   119. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Aek Kota Batu BK 419 Y sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh SOLEHUDIN;

   120. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Belongkut BK 1026 Y sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh HAIRUMAN HARAHAP;

   121. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Pembayaran Honor Supir Ambulance Puskesmas Sukarame BK 109 Y sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang diterima oleh MUNAWAR;

   122. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2410/VII/2004 Tanggal 30 Juli 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 472.500,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

   123. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3039/IX/2004 Tanggal 23 September 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   124. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3038/IX/2004 Tanggal 23 September 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 472.500,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

   125. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3040/IX/2004 Tanggal 23 September 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 472.500,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

   126. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2755/VIII/2004 Tanggal 31 Agustus 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   127. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3227/X/2004 Tanggal 08 Oktober 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   128. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3221/X/2004 Tanggal 08 Oktober 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   129. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2367/VII/2004 Tanggal 28 Juli 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   130. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2461/VIII/2004 Tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   131. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1046/IV/2004 Tanggal 02 April 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   132. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1050/IV/2004 Tanggal 02 April 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   133. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2352/VII/2004 Tanggal 27 Juli 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   134. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1763/VI/2004 Tanggal 08 Juni 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   135. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2459/VIII/2004 Tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 375.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   136. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1757/VI/2004 Tanggal 08 Juni 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   137. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2463/VIII/2004 Tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   138. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1371/V/2004 Tanggal 04 Mei 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   139. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2119/VII/2004 Tanggal 07 Juli 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

   140. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1509/V/2004 Tanggal 14 Mei 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   141. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2466/VIII/2004 Tanggal 05 Agustus 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   142. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1814/VI/2004 Tanggal 11 Juni 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 375.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   143. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3490/XI/2004 Tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   144. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/676/III/2004 Tanggal 02 Maret 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   145. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/677/III/2004 Tanggal 02 Maret 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 875.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   146. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/362/II/2004 Tanggal 04 Pebruari 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   147. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/675/III/2004 Tanggal 02 Maret 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 1.125.000,- (Satu Juta Seratus Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   148. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/653/III/2004 Tanggal 01 Maret 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   149. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/61/I/2004 Tanggal 07 Januari 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   150. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/392/II/2004 Tanggal 06 Pebruari 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   151. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/369/II/2004 Tanggal 04 Pebruari 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

   152. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/363/II/2004 Tanggal 04 Pebruari 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 1.125.000,- (Satu Juta Seratus Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   153. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/674/III/2004 Tanggal 02 Maret 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   154. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/393/II/2004 Tanggal 06 Pebruari 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 375.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   155. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/66/I/2004 Tanggal 07 Januari 2004 Perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita Unit Kesehatan sebasar Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   156. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1378/V/2004 Tanggal 05 Mei 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

   157. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2231/VII/2004 Tanggal 16 Juli 2004 Perihal Pesanan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.870.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

   158. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/616/III/2004 Tanggal 02 Maret 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

   159. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/702/III/2004 Tanggal 14 Maret 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   160. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/445/I/2004 Tanggal 11 Januari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.580.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

   161. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/725/III/2004 Tanggal 05 Maret 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

   162. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2435/VIII/2004 Tanggal 03 Agustus 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.2.816..000,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Beklas Ribu Rupiah);

   163. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2172/VII/2004 Tanggal 12 Juli 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 576.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

   164. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3112/IX/2004 Tanggal 30 September 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.913.000,- (Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah);

   165. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1389/V/2004 Tanggal 05 Mei 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.857.700,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

   166. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3113/IX/2004 Tanggal 30 September 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.670.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

   167. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3155/X/2004 Tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.855.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

   168. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1076/IV/2004 Tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   169. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3156/X/2004 Tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.520.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

   170. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/413/II/2004 Tanggal 09 Pebruari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   171. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3498/XI/2004 Tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   172. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3508/XI/2004 Tanggal 02 Nopember 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.1.041.250,- (Satu Juta Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

   173. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3161/X/2004 Tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.365.400,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah);

   174. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3159/X/2004 Tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   175. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3132/X/2004 Tanggal 01 Oktober 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.614.300,- (Enam Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah);

   176. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/346/II/2004 Tanggal 03 Pebruari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.902.500,- (Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

   177. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/17/I/2004 Tanggal 02 Januari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   178. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1412/V/2004 Tanggal 07 Mei 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.890.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

   179. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1197/IV/2004 Tanggal 19 April 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

   180. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1503/V/2004 Tanggal 14 Mei 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.840.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

   181. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1742/VI/2004 Tanggal 07 Juni 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.840.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

   182. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2398/VII/2004 Tanggal 30 Juli 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.537.150,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah);

   183. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2475/VIII/2004 Tanggal 05 Agustus 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 435.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

   184. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2143/VII/2004 Tanggal 09 Juli 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.2.109.000,- (Dua Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah);

   185. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/109/I/2004 Tanggal 12 Januari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   186. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/761/III/2004 Tanggal 09 Maret 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   187. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1076/IV/2004 Tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.960.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

   188. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/705/IV/2004 Tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 960.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

   189. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3497/XI/2004 Tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   190. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/411/II/2004 Tanggal 09 Pebruari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   191. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3190/x/2004 Tanggal 06 Oktober 2004 Perihal Pesanan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.855.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

   192. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1704/IV/2004 Tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   193. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1837/V/2004 Tanggal 05 Mei 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.857.700,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

   194. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/318/IX/2004 Tanggal 30 September 2004 Perihal Pesanan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);

   195. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3192/X/2004 Tanggal 06 Oktober 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.913.500,- (Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

   196. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3114/IX/2004 Tanggal 31 September 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.913.500,- (Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

   197. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3187/X/2004 Tanggal 06 Oktober 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.917.250,- (Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

   198. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/37/I/2004 Tanggal 06 Januari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.520.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

   199. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/664/III/2004 Tanggal 02 Maret 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

   200. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/222/VII/2004 Tanggal 15 Juli 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.915.900,- (Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

   201. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/7222/VII/2004 Tanggal 15 Juli 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.915.900,- (Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

   202. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/38/I/2004 Tanggal 06 Januari 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.791.290,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah);

   203. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/245/VIII/2004 Tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.2.445.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

   204. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2449/VIII/2004 Tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   205. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2347/VI/2004 Tanggal 27 Juni 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.2.445.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

   206. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2296/VII/2004 Tanggal 22 Juli 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.2.550.000,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   207. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/551/II/2004 Tanggal 19 Pebruari 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

   208. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/872/III/2004 Tanggal 18 Maret 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

   209. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/511/II/2004 Tanggal 17 Pebruari 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   210. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/698/III/2004 Tanggal 04 Maret 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.975.900,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   211. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2237/VI/2004 Tanggal 16 Juni 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.864.000,- (Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

   212. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/368/II/2004 Tanggal 04 Pebruari 2004 Perihal Pengadaan Materai dan Prangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.790.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

   213. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/18/I/2004 Tanggal 05 Januari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.923.200,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);

   214. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/446/II/2004 Tanggal 11 Pebruari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 655.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

   215. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/13766/V/2004 Tanggal 04 Mei 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.970.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

   216. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3502/XI/2004 Tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pesanan Materai dan Prangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.970.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah);

   217. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3146/X/2004 Tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

   218. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/341/II/2004 Tanggal 03 Pebruari 2004 Perihal Pengadaan Materai dan Prangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai nilai Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

   219. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/141/I/2004 Tanggal 01 Oktober 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.1.091.750,- (Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

   220. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3131/X/2004 Tanggal 01 Oktober 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.539.900,- (Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

   221. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/674/III/2004 Tanggal 04 Mei 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.439.500,- (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

   222. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3043/IX/2004 Tanggal 23 September 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.1.035.000,- (Satu Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

   223. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3133/X/2004 Tanggal 01 Oktober 2004 Perihal Pengadaan dan Penjilidan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   224. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3044/IX/2004 Tanggal 24 September 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.3.240.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

   225. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1463/V/2004 Tanggal 17 Mei 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.930.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

   226. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1711/VI/2004 Tanggal 02 Juni 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.985.000,- (Sembilan Ratus Delapam Puluh Lima Ribu Rupiah);

   227. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1098/I/2004 Tanggal 08 April 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.990.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

   228. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1071/VI/2004 Tanggal 02 Juni 2004 Perihal Pengadaan dan Penjilidan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   229. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/344/II/2004 Tanggal 03 Pebruari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.902.500,- (Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

   230. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1104/IV/2004 Tanggal 08 April 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.511.100,- (Lima Ratus Sebelas Ribu Seratus Rupiah);

   231. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1021/IV/2004 Tanggal 01 April 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.826.750,- (Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

   232. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1191/IV/2004 Tanggal 19 April 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.915.900,- (Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Rupiah);

   233. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1769/VI/2004 Tanggal 09 Juni 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.2.445.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

   234. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2478/VIII/2004 Tanggal 05 Agustus 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.1.205.600,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Enam Ratus Rupiah);

   235. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2470/VIII/2004 Tanggal 02 Agustus 2004 Perihal Pesanan Poster pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 4.837.500,- (Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

   236. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2149/VII/2004 Tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pesanan Stiker pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.1.996.000,- (SatuJutaSembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

   237. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1684/VI/2004 Tanggal 01 Juni 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.840.000,- (Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

   238. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1735/VI/2004 Tanggal 07 Juni 2004 Perihal Pengadaan Alat-alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.797.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

   239. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1148/IV/2004 Tanggal 11 April 2004 Perihal Pengadaan Alat-alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   240. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/344/II/2004 Tanggal 03 Pebruari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.902.500.000,- (Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

   241. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2534/VIII/2004 Tanggal 17 Agustus 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.2.227.500,- (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

   242. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2092/VI/2004 Tanggal 06 Juli 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   243. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1723/V/2004 Tanggal 04 Juli 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

   244. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3162/XI/2004 Tanggal 05 Nopember 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.3.285.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

   245. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/648/III/2004 Tanggal 01 Maret 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.1.125.000,- (Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   246. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/341/II/2004 Tanggal 03 Pebruari 2004 Pengadaan Materai dan Prangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah);

   247. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/14/i/2004 Tanggal 02 Januari 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.1.091.750,- (Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);

   248. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2194/VII/2004 Tanggal 14 Juni 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.1.185.000,- (Satu Juta Dua Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

   249. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/674/III/2004 Tanggal 01 Maret 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.439.500,- (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

   250. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2266/VII/2004 Tanggal 20 Juli 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);

   251. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1723/VII/2004 Tanggal 04 Juni 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   252. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2092/VII/2004 Tanggal 06 Juli 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   253. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2534/VIII/2004 Tanggal 04 Agustus 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.2.227.500,- (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

   254. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3562/XI/2004 Tanggal 05 Nopember 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.3.825..000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   255. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/417/III/2004 Tanggal 09 Maret 2004 Perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.3.285.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

   256. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/4411/II/2004 Tanggal 09 Pebruari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   257. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/759/III/2004 Tanggal 09 Maret 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   258. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1074/IV/2004 Tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   259. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2407/VII/2004 Tanggal 30 Juli 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.423.200,- (Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);

   260. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/108/I/2004 Tanggal 12 Januari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   261. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1387/V/2004 Tanggal 05 Mei 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp.857.700,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

   262. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/52/I/2004 Tanggal 07 Januari 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   263. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/447II/2004 Tanggal 11 Pebruari 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

   264. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3029/IX/2004 Tanggal 23 September 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.795.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

   265. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/448/II/2004 Tanggal 11 Pebruari 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.960.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

   266. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3486/XI/2004 Tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   267. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3494/XI/2004 Tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

   268. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2438/VIII/2004 Tanggal 03 Agustus 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

   269. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2211/VII/2004 Tanggal 15 Juli 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.487.500,- (Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

   270. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2444/VIII/2004 Tanggal 03 Agustus 2004 Perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

   271. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2447/VIII/2004 Tanggal 03 Agustus 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   272. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2216/VII/2004 Tanggal 15 Juli 2004 Perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   273. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2126/VII/2004 Tanggal 08 Juli 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   274. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2465/VIII/2004 Tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   275. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2469/VIII/2004 Tanggal 05 Agustus 2004 Perihal Pemeliharaan Soundsystem pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   276. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/12/I/2004 Tanggal 02 Januari 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.986.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

   277. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/13/I/2004 Tanggal 02 Januari 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.889.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

   278. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/60/I/2004 Tanggal 07 Januari 2004 Perihal Pemeliharaan Soundsystem pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

   279. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/651/III/2004 Tanggal 01 Maret 2004 Perihal Pemeliharaan OHP pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   280. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/31/I/2004 Tanggal 05 Januari 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   281. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/346/II/2004 Tanggal 03 Pebruari 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   282. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/652/III/2004 Tanggal 01 Maret 2004 Perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

   283. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1468/V/2004 Tanggal 12 Mei 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.778.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);

   284. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1097/IV/2004 Tanggal 08 April 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.778.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);

   285. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/…../IV/2004 Tanggal ……April 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

   286. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/…../IV/2004 Tanggal ……April 2004 Perihal Pemeliharaan Telephone pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   287. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3214/X/2004 Tanggal 08 Oktober 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.792.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

   288. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3028/IX/2004 Tanggal 23 September 2004 Perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.792.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

   289. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3129/X/2004 Tanggal 01 Oktober 2004 Perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   290. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3027/IX/2004 Tanggal 23 September 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

   291. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3183/X/2004 Tanggal 06 Oktober 2004 Perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

   292. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3120/IX/2004 Tanggal 20 September 2004 Perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

   293. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3122/IX/2004 Tanggal 30 September 2004 Perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   294. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2256/VII/2004 Tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.720.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

   295. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/744/III/2004 Tanggal 08 Maret 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

   296. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2455/VIII/2004 Tanggal 04 Agustus 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.870.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

   297. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/20/I/2004 Tanggal 05 Januari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.944.000,- (Sembilamn Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);

   298. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/21/IX/2004 Tanggal 05 September 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.1.280.000,- (Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

   299. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/444/II/2004 Tanggal 11 Pebruari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.545.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

   300. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/700/III/2004 Tanggal 04 Maret 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.975.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   301. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/35/I/2004 Tanggal 06 Januari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.520.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

   302. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1585/V/2004 Tanggal 05 Mei 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.857.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

   303. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3162/X/2004 Tanggal 04 Oktober 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.810.000,- (Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

   304. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/409/II/2004 Tanggal 09 Pebruari 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   305. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1072/IV/2004 Tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   306. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3499/XI/2004 Tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.910.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

   307. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3150/X/2004 Tanggal 06 Oktober 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.910.000,- (Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

   308. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/16/I/2004 Tanggal 02 Januari 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.495.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

   309. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3031/IX/2004 Tanggal 23 September 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.956.300,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah);

   310. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3139/XI/2004 Tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Penyerahan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

   311. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/342/II/2004 Tanggal 03 Pebruari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.902.500,- (Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

   312. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3030/IX/2004 Tanggal 03 September 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.670.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

   313. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2432/VIII/2004 Tanggal 03 Agustus 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 2.816.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

   314. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3126/IX/2004 Tanggal 30 September 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.913.500,- (Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

   315. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3128/IX/2004 Tanggal 30 September 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.815.000,- (Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

   316. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1590/V/2004 Tanggal 24 Mei 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.2.445.000,- (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

   317. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1035/IV/2004 Tanggal 01 April 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.591.300,- (Lima Ratus Sembilan puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah);

   318. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/775/VI/2004 Tanggal 09 Juni 2004 Perihal Pesanan Materai pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.970.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

   319. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1691/VI/2004 Tanggal 01 Juni 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

   320. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/190/IV/2004 Tanggal 14 April 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   321. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2323/VII/2004 Tanggal 23 Juli 2004 Perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.582.400,- (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah);

   322. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/342/II/2004 Tanggal 03 Pebruari 2004 Perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.902.500,- (Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

   323. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2472/VIII/2004 Tanggal 05 Agustus 2004 Perihal Pengadaan Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

   324. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1385/V/2004 Tanggal 05 Mei 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.857.700,- (Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

   325. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/106/I/2004 Tanggal 12 Januari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   326. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/409/II/2004 Tanggal 09 Pebruari 2004 Perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   327. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/757/III/2004 Tanggal 09 Maret 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   328. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1072/IV/2004 Tanggal 07 April 2004 Perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp.858.200,- (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);

   329. Pembayaran Biaya Honor / Upah Bulanan Supir Ambulance pada UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 16.200.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

   330. Pembayaran Biaya Honor / Upah Bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modern Non Rawat Inap Aek Kanopan sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   331. Pembayaran Biaya Honor / Upah Bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modern Non Rawat Inap Cikampak sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   332. Pembayaran Biaya Honor / Upah Bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modern Non Rawat Inap Aek Kota Batu sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

   333. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/53/I/2004 Tanggal 07 Januari 2004 Perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   334. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3143/X/2004 Tanggal 01 Oktober 2004 Perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   335. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3046/IX/2004 Tanggal 29 September 2004 Perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   336. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3193/X/2004 Tanggal 06 Oktober 2004 Perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

   337. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/32/I/2004 Tanggal 05 Januari 2004 Perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

   338. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3488/XI/2004 Tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

   339. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/30/I/2004 Tanggal 05 Januari 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   340. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2330/VII/2004 Tanggal 26 Juli 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);

   341. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2389/VII/2004 Tanggal 29 Juli 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);

   342. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2422/VIII/2004 Tanggal 02 Agustus 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);

   343. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1399/V/2004 Tanggal 06 Mei 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   344. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1059/IV/2004 Tanggal 06 April 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   345. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/800/III/2004 Tanggal 12 Maret 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   346. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/454/II/2004 Tanggal 11 Pebruari 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   347. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/679/I/2004 Tanggal 08 Januari 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   348. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1042/IV/2004 Tanggal 02 April 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   349. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/………/IV/2004 Tanggal …. April 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

   350. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/………/IV/2004 Tanggal …. April 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Rupiah);

   351. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3216/X/2004 Tanggal 08 Oktober 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

   352. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2045/IX/2004 Tanggal 24 September 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.1.375.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   353. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2413/VII/2004 Tanggal 20 Juli 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.1.375.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

   354. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/30/I/2004 Tanggal 05 Januari 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   355. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2441/VIII/2004 Tanggal 03 Agustus 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

   356. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2206/VII/2004 Tanggal 19 Juli 2004 Perihal Pesanan meja, kursi dan lemari pada Pengusana Toko Asia dengan nilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

   357. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2195/X/2004 Tanggal 06 Oktober 2004 Perihal Pesanan meja, kursi dan lemari pada Pengusana Toko Asia dengan nilai Rp.8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Ribu Rupiah);

   358. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/312/XI/2004 Tanggal 02 Nopember 2004 Perihal Pesanan meja, kursi dan lemari pada Pengusana Toko Asia dengan nilai Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

   359. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3487/XI/2004 Tanggal 01 Nopember 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda enam pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   360. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3032/VIII/2004 Tanggal 23 Agustus 2004 Perihal Pembelian baterai roda enam pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

   361. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3217/X/2004 Tanggal 08 Oktober 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

   362. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3033/IX/2004 Tanggal 23 September 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

   363. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/……/V/2004 Tanggal …. Mei 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Rupiah);

   364. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/……/IV/2004 Tanggal …. April 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Rupiah);

   365. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1063/IV/2004 Tanggal 06 April 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   366. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2428/VIII/2004 Tanggal 02 Agustus 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);

   367. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/817/III/2004 Tanggal 16 Maret 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

   368. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2372/VII/2004 Tanggal 28 Juli 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp.1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah);

   369. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/732/II/2004 Tanggal 08 Maret 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   370. 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/90/I/2004 Tanggal 09 Januari 2004 Perihal Pergantian suku cadang roda empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

   371. Pembayaran Biaya Honor / Upah Bulanan Supir Ambulance pada UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 16.200.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

   372. Pembayaran Biaya Honor / Upah Bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modern Non Rawat Inap Aek Kanopan sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   373. Pembayaran Biaya Honor / Upah Bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modern Non Rawat Inap Cikampak sebesar Rp. 9.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

   374. Pembayaran Biaya Honor / Upah Bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modern Non Rawat Inap Aek Kota Batu sebesar Rp. 10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, Bahwa atau tuntutan Penuntut Umum tersebut, dari pihak yaitu Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan hukum / pledooi sebagaimana terdapat dalam Nota Pledooi tertanggal 27 Januari 2009 yang dengan segala dalil dan alasan sebagaimana terdapat dalam Nota Pledooi pada pokoknya mengajukan petitum sebagai berikut :

• Menyatakan Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, M.Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

• Membebaskan Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, M.Kes oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

• Menyatakan dan menetapkan Nota Tuntutan dan Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

• Memulihkan hak Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, M.Kes dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

• Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, Bahwa terhadap Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut, Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan Reflik sebagaimana terdapat dalam Nota Replik Tanggal 9 Pebruari 2009 yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, Bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Duplik pada Tanggal 11 Pebruari 2009 yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, Bahwa isi lengkap dari Pledooi, Replik maupun Duplik tidak perlu lagi untuk disalin secara lengkap dalam putusan ini dan semuanya dianggap sudah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 27 Maret 2008 No.Reg.Perk.PDS-09/RP-RAP/Ft-1/03/2008 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa dr. NAZMIL FUAD HARAHAP, M.Kes selaku PNS berdasarkan SK No.2215/B/.PERS/51/PNS/1998 Tanggal 25 Januari 1998 nip. 140188886 dan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No : 914/125/DASK/2004 Tanggal 14 Mei 2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM.MM sebagai Pemegang Kas Dinas Kesehatan Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No : 914/125/DASK/2004 Tanggal 14 Mei 2004 dan H. ZULPANUDDIN HASIBUAN sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No : 914/125/DASK/2004 Tanggal 14 Mei 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) ( dalam berkas perkara terpisah ), pada hari yang tidak dapat diingat lagi, pada Tanggal 21 Mei 2004 sampai dengan Tanggal 27 Desember 2004 atau setidak-tidaknya Tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan 27 PP No. 105 Tahun 2000 jo Pasal 57 ayat (1) Kep.Mendagri No. 29 Tahun 2002 yang mengatur:

• Pasal 4 PP 105 Tahun 2000;

“Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat kepada Perundang-Undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”.

• Pasal 27 PP 105 Tahun 2000;

(1) “Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan Sah mengenai hak yang diperoleh Pihak Penagih”

• Pasal 57 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tanggal 10 Juni 2002:

(1) Pengguna Anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) yang dilampiri bukti-bukti yang sah”.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu No. 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2004 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 16.124.156.461,- (Enam Belas Milyard Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang akan digunakan membiayai : Belanja Pegawai Personalia sebesar Rp.10.672.103.511,- (Sepuluh Milyard Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Lma Ratus Sebelas Rupiah) sedangkan sisanya Rp. 5.452.052.950,- (Lima Milyard Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Keseatan Kabupaten Labuhanbatu dengan rincian sebagai berikut :

• Anggaran Biaya Alat Tulis Kode Rekening 2.10.1003. 1.2.01.02.1 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 7 (tujuh) unit, keperluan Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit sebesar Rp. 25.001.550,- (Dua Puluh Lima Juta Seribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);

• Anggaran Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya Kode Rekening 2.10.1003 1.2.01.03.1 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

• Anggaran Biaya Telephone Kode Rekening 2.10.1003 1.2.02.02.1 untuk keperluan biaya Abodemen Telephone Puskesmas seanyak 14 (empat belas) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 6 (enam) unit sebesar Rp. 47.280.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

• Anggaran Biaya Air Kode Rekening 2.10.1003 1.2.02.03.1 untuk keperluan Biaya Abodemen Air Puskesmas sebanyak 7 (tujuh) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp. 39.625.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

• Anggaran Biaya Fotocopy Kode Rekening 2.10.1003 1.2.03.03.1 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model Rawat Inap (RI) sebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model Non Rawat Inap (RI) 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit sebesar Rp.3.539.400,- (Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah);

• Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kode Rekening 2.10.1003 1.3.01.01 untuk keperluan Perjalanan Dinas Golongan IV, Golongan III, Golongan II sebesar Rp.5.440.000,- (Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

• Anggaran Biaya Pemeliharaan Alat Kantor Kode Rekening 2.10.1003 1.4.01.1 untuk keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, Perbaikan / Pemeliharaan Mesin Tik 15 (lima belas) unit, Perbaikan / Pemeliharaan Mesin Tik 3 (tiga) unit, Pemeliharaan Kulkas Vaksin Puskesmas sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit sebesar Rp. 18.950.000,- (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

• Anggaran Honor / Upah Bulanan Kode Rekening 2.10.1003 2.1.01.01 untuk keperluan Honor Tukang Kebun Puskesmas Model Rawat Inap, Honor Tukang Kebun Puskesmas Mode Non Rawat Inap, Honor Petugas Penjaga Malam Puskesmas Model Rawat Inap, Honor Supir Ambulance Puskesmas Model Rawat Inap, Honor Supir Ambulance Puskesmas Model Non Rawat Inap, Honor Tenaga Kerja Sukarela Puskesmas Model Rawat Inap, Honor Tenaga Kerja Sukarela Puskesmas Model Non Rawat Inap, Honor Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Biasa sebesar Rp. 468.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);

• Anggaran Biaya Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kode Rekening 2.10.1003 3.5.28.04.1 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit, dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp.52.080.000,- (Lima Puluh Dua Juta Delapam Puluh Ribu Rupiah);

• Anggaran Biaya Alat Listrik dan Alat Elektronik Kode Rekening 2.10.1003 1.2.01.01.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp. 5.235.000,- (Lima uta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

• Anggaran Biaya Peralatan Kebersihan Kode Rekening 2.10.1003 1.2.01.04.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp. 25.260.000,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

• Anggaran Biaya Listrik dan Kode Rekening 2.10.1003 1.2.01 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp. 45.840.000,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);

• Anggaran Pelayanan Kesehatan Dasar Kode Rekening 2.10.1003 2.1.03.04 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit (Rawat Jalan, Laboratorium), Puskesmas Model (Rawat Jalan, Rawat Inap, Laboratorium, Diaknosktis Elektronik) sebanyak 3 (tiga) unit, Puskesmas Model (Rawat Jalan, Rawat Inap, Laboratorium, Diaknosktis Elektronik) sebanyak 7 (tujuh) unit, Pustu (Rawat Jalan) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan Polindes (Rawat Jalan) sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp. 495.489.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

• Anggaran Pelayanan Kesehatan JPS-BK (Jaringan Pengamanan Sosial – Bidang Kesehatan) Kode Rekening 2.10.1003 2.1.03.05.2 untuk keperluan Puskesmas 35 (tiga puluh lima) unit, Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (Gakin), Program P2M (Pemberantasan Penyakit Menular), Program Perbaikan Gizi Gakin, (Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Gakin Usia 1-11 Bulan, Usia 12-23 Bulan, Usia 24-59 Bulan), Program Repitalisasi Posyandu Gakin sebanyak 302 (tiga ratus dua) Posyandu sebesar Rp.1.226.872.500,- (Satu Milyard Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus).

• Anggaran Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Puskesmas Model Kode Rekening 2.10.1003 2.1.03.06.2 untuk keperluan Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin Puskesmas Model 3 (tiga) unit sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah);

• Anggaran Pelayanan Kesehatan Karyawan Model Kode Rekening 2.10.1003 2.1.03.07.2 untuk keperluan Karyawan di Perusahaan dan Pelayanan Hygiene Perusahaan sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah)

• Anggaran Bahan Obat-obatan Kode Rekening 2.10.1003 2.2.01.01.2 untuk keperluan 25 (dua puluh lima) unit Puskesmas (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial), Puskesmas Model Rawat Inap sebanyak 3 (tiga) unit (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial, obat tindakan khusus), Puskesmas Model Non Rawat Inap 7 (tujuh) unit (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial obat tindakan khusus), Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial) Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial), Keluarga Miskin (obat essensial, obat sangat essensial), Gakin Puskesmas Model Rawat Inap (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial obat tindakan khusus), Gakin Puskesmas Model Non Rawat Inap (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial, obat tindakan khusus), Bahan Habis pakai Obt-obatan 25 (dua puluh lima) unit Puskesmas (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial) Puskesmas Model Rawat Inap 3 (tiga) unit (obat essensial, obat sangat essensial), Puskesmas Model Non Rawat Inap 7 (tujuh) unit (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial), Puskesmas Pembantu 125 (seratus dua puluh lima) unit (obat essensial, obat sangat essensial), Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit (obat essensial, obat sangat essensial) sebesar Rp.2.348.193.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

• Anggaran Bangunan Gedung Tempat Kerja Kode Rekening 2.10.1003 2.4.05.01.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp. 166.310.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

• Anggaran Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Kode Rekening 2.10.1003 2.4.02.01.2 untuk keperluan Biaya Peralatan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat 16 (enam belas) unit Puskesmas, Kendaraan Roda Empat keperluan Puskesmas Model Rawat Inap 3 (tiga) unit, Kendaraan Roda Empat keperluan Puskesmas Model Non Rawat Inap 2 (dua) unit, Biaya Service Kendaraan Dinas Roda Empat BBM (Bahan Bakar Minyak) 23 (dua puluh tiga) unit Puskesmas sebesar Rp.81.642.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta);

• Anggaran Pemeliharaan Meja dan Kursi Kode Rekening 2.10.1003 2.4.11.04.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit, Puskesmas Model 3 (tiga) unit sebesar Rp. 5.055.500,- (Lima Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus);

Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Anggaran UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tersebut, H. ZULPAHUDDIN HASIBUAN telah melakukan pencairan Anggaran sebagai berikut :

1. Pencairan Triwulan I, yaitu untuk Bulan Januari 2004 sampai dengan Bulan Maret 2004:

Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 02/PK/DINKES/2004 Tanggal 08 Maret 2004 sebasar Rp. 752.219.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji dan Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM sebagai Pemegang Kas Dinas Kesehatan kepada Bupati Labuhanbatu, atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dengan Surat Keputusan Nomor :903/24/Keu/2004 Tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp. 752.219.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 50/PK/2004 Tanggal 10 Maret 2004 sebesar Rp. 40.110.750,- (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan Nomor : 51/PK/2004 Tanggal 10 Maret 2004 sebesar Rp. 712.108.250,- (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

2. Pencairan Triwulan II, yaitu untuk Bulan Mei 2004 sampai dengan Bulan Juni 2004

Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04/PK/DINKES/2004 Tanggal 17 Mei 2004 sebasar Rp. 701.458.750,- (Tujuh Ratus Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji dan Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan, atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dengan Surat Keputusan Nomor : 903/227/Keu/2004 Tanggal 14 Mei 2004 sebesar 701.458.750,- (Tujuh Ratus Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 418/PK/2004 Tanggal 31 Mei 2004 sebesar Rp.462.070.250,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan SPMU Nomor : 417/PK/2004 Tanggal 31 Mei 2004 sebesar Rp. 239.388.500,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

3. Pencairan Triwulan III, yaitu untuk Bulan Juli 2004 sampai dengan Bulan September 2004:

Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 903/312/K/2004 Tanggal 20 Juli 2004 sebasar Rp. 828.356.675,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji dan Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan, atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dengan Surat Keputusan Nomor : 903/312/Keu/2004 Tanggal 19 Juli 2004 sebesar Rp. 828.356.675,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 660/PK/2004 Tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 194.588.050,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah) dan SPMU Nomor : 661/PK/2004 Tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 633.768.625,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Tujh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

4. Pencairan Triwulan IV, yaitu untuk Bulan Oktober 2004 sampai dengan Bulan Desember 2004:

   1. Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 08/PK/DINKES/2004 Tanggal 18 September 2004 sebasar Rp. 2.348.193.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan dan H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas kepada Bupati Labuhanbatu atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 903/436/Keu/2004 Tanggal 21 September 2004 sebesar Rp. 2.348.193.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : /PK/2004 Tanggal 01 Oktober 2004 sebesar Rp. 2.348.193.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);

   2. Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04/PK/DINKES/2004 Tanggal 05 Oktober 2004 sebasar Rp. 821.825.525,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan dan H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas kepada Bupati Labuhanbatu atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 903/458/Keu/2004 Tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 821.825.525,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 862/PK/2004 Tanggal 07 Oktober 2004 sebesar Rp. 821.825.525,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Bahwa dengan dicairkannya Anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebesar Rp.5.452.052.401 (Lima Milyard Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Satu Rupiah); oleh Terdakwa Nazmil Fuad Harahap, M.Kes bersama dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM.MM dan H. Zulpanuddin Hasibuan telah dipergunakan untuk sebagian kegiatan-kegiatan sesuai dengan APBD Khusus UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu TA. 2004 dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dan didukung dengan bukti-bukti yang sah dengan jumlah Rp. 3.677.402.911,- (Tiga Milyard enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) dan sisa sebesar Rp. 1.768.225.182,- (Satu Milyard Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) digunakan oleh Terdakwa Nazmil Fuad Harahap, M.Kes untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain bersama-sama dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM.MM dan H. Zulpanuddin Hasibuan untuk keperluan pribadi dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, berdasarkan Memo kepada dan H. Zulpanuddin Hasibuan selaku Pemegang Kas, yaitu:

   1. Tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 85.000.000,-

   2. Tanggal 26 Mei 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-

   3. Tanggal 03 Juni 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-

   4. Tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 1.300.000,-

   5. Tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 3.000.000,-

   6. Tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-

   7. Tanggal 18 Juni 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-

   8. Tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 350.000,-

   9. Tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 1.150.000,-

   10. Tanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp. 3.000.000,-

   11. Tanggal 02 Agustus 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-

   12. Tanggal 03 Agustus 2004 sebesar Rp. 15.000.000,-

   13. Tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp. 1.965.000,-

   14. Tanggal 18 Agustus 2004 sebesar Rp. 25.000.000,-

   15. Tanggal 06 September 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-

   16. Tanggal 10 September 2004 sebesar Rp. 20.000.000,-

   17. Tanggal 27 September 2004 sebesar Rp. 2.000.000,-

   18. Tanggal 28 September 2004 sebesar Rp. 7.000.000,-

   19. Tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 500.000,-

   20. Tanggal 18 Oktober 2004 sebesar Rp. 14.000.000,-

   21. Tanggal 23 Oktober 2004 sebesar Rp. 1.900.000,-

   22. Tanggal 27 Oktober 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-

   23. Tanggal 02 Desember 2004 sebesar Rp. 20.000.000,-

   24. Tanggal 27 Desember 2004 sebesar Rp. 59.690.000,-

   25. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 50.000.000,-

J u m l a h Rp. 337.755.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

2. Untuk Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM berdasarkan Memo, yaitu :

   1. Tanggal 28 Mei 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-

   2. Tanggal 08 Juni 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-

   3. Tanggal 25 Juni 2004 sebesar Rp. 15.000.000,-

   4. Tanggal 06 Juli 2004 sebesar Rp. 6.000.000,-

   5. Tanggal 03 Agustus 2004 sebesar Rp. 4.000.000,-

   6. Tanggal 14 Agustus 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-

   7. Tanggal 15 Agustus 2004 sebesar Rp. 20.000.000,-

   8. Tanggal 25 Agustus 2004 sebesar Rp. 15.000.000,-

   9. Tanggal 10 September 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-

   10. Tanggal 23 September 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-

   11. Tanggal 24 September 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-

   12. Tanggal 14 Oktober 2004 sebesar Rp. 60.000.000,-

   13. Tanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp. 4.000.000,-

   14. Tanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp. 3.000.000,-

   15. Tanggal 06 Nopember 2004 sebesar Rp. 5.750.000,-

   16. Tanggal 11 Nopember 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-

   17. Tanggal 09 Desember 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-

   18. Tanggal 11 Desember 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-

   19. Tanggal 13 Desember 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-

   20. Tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp. 7.500.000,-

   21. Tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-

   22. Tanggal 27 Desember 2004 sebesar Rp. 59.690.000,-

   23. Tanggal 28 Desember 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-

   24. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 40.000.000,-

   25. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 21.800.000,-

   26. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 8.000.000,-

   27. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 20.000.000,-

   28. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 20.000.000,-

   29. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 75.000.000,-

   30. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 10.000.000,-

   31. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 25.000.000,-

Jumlah Rp. 609.740.000,-

(Enam Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Empt Puluh Ribu Rupiah)

3. Untuk H. Zulpanuddin Hasibuan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada Tanggal 16 Desember 2004 dan sisa sebesar Rp. 810.730.182,- (Delapan Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) untuk keperluan orang lain;

Bahwa untuk mengajukan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran kepada Bupati Labuhanbatu, maka Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, M.Kes bersama dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM dan H. Zulpanuddin Hasibuan tidak dapat mempertanggung jawabkannya karena tidak ada bukti-bukti yang Sah dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 4 dan 27 PP NO. 5 Tahun 2000 jo Pasal 57 Ayat (1) Kep. Mendagri No. 29 Tahun 2002;

Atas perbuatan Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, M.Kes bersama dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM dan H. Zulpanuddin Hasibuan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.768.225.182,- (Satu Milyard Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : S-4906/PW/02/05/2005 Tanggal 15 Desember 2005;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, M.Kes selaku PNS berdasarkan SK No. 2215/B.PERS/51/PNS/1988 Tanggal 25 Januari 1988 NIP. 140188886 dan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No : 914/125/DASK/2004 Tanggal 14 Mei 2004, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM sebagai Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No : 914/125/DASK/2004 Tanggal 14 Mei 2004 dan H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No : 914/125/DASK/2004 Tanggal 14 Mei 2004 Tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) (dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tau Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan 27 PP NO. 5 Tahun 2000 jo Pasal 57 Ayat (1) Kep. Mendagri No. 29 Tahun 2002, yang mengatur:

• Pasal 4 PP 105 Tahun 2000;

“Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat kepada Perundang-Undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”.

• Pasal 27 PP 105 Tahun 2000;

(1) “Setiap Pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan Sah mengenai hak yang diperoleh Pihak Penagih”

• Pasal 57 Ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tanggal 10 Juni 2002:

(1) Pengguna Anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban ) yang dilampiri bukti-bukti yang sah”.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu No. 1 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2004 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 16.124.156.461,- (Enam Belas Milyard Seratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) yang akan digunakan membiayai : Belanja Pegawai Personalia sebesar Rp.10.672.103.511,- (Sepuluh Milyard Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Lma Ratus Sebelas Rupiah) sedangkan sisanya Rp. 5.452.052.950,- (Lima Milyard Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Keseatan Kabupaten Labuhanbatu dengan rincian sebagai berikut :

• Anggaran Biaya Alat Tulis Kode Rekening 2.10.1003. 1.2.01.02.1 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 7 (tujuh) unit, keperluan Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit sebesar Rp. 25.001.550,- (Dua Puluh Lima Juta Seribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah);

• Anggaran Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya Kode Rekening 2.10.1003 1.2.01.03.1 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

• Anggaran Biaya Telephone Kode Rekening 2.10.1003 1.2.02.02.1 untuk keperluan biaya Abodemen Telephone Puskesmas seanyak 14 (empat belas) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 6 (enam) unit sebesar Rp. 47.280.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

• Anggaran Biaya Air Kode Rekening 2.10.1003 1.2.02.03.1 untuk keperluan Biaya Abodemen Air Puskesmas sebanyak 7 (tujuh) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp. 7.740.000,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

• Anggaran Biaya Cetak Kode Rekening 2.10.1003 1.2.03.03.1 untuk keperluan keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model sebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp. 39.625.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lim Ribu Rupiah);

• Anggaran Biaya Fotocopy Kode Rekening 2.10.1003 1.2.03.03.1 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model Rawat Inap (RI) sebanyak 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model Non Rawat Inap (RI) 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp.3.539.400,- (Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah);

• Anggaran Biaya Pakaian Sipil harian Kode Rekening 2.10.1003 1.2.03.01 untuk keperluan Pakaian Dinas masing-masing 25 (dua puluh lima) unit Puskesmas, 3 (tiga) unit Puskesmas Model Rawat Inap, 7 (tujuh) unit Puskesmas Model Non Rawat Inap, 125 (seratus dua puluh lima) unit Puskesmas, 215 (dua ratus lima belas) unit Puskesmas sebesar Rp. 58.800.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

• Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kode Rekening 2.10.1003 1.3.01.01 untuk keperluan Perjalanan Dinas Golongan IV, Golongan III, Golongan II sebesar Rp.5.440.000,- (Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

• Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kode Rekening 2.10.1003 1.3.01.02 untuk keperluan Perjalanan Dinas Golongan IV, Golongan III, sebesar Rp.4.00.000,- (Empat Juta Rupiah);

• Anggaran Biaya Pemeliharaan Alat Kantor Kode Rekening 2.10.1003 1.4.01.1 untuk keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, Perbaikan / Pemeliharaan Mesin Tik 15 (lima belas) unit, Perbaikan / Pemeliharaan Mesin Tik 3 (tiga) unit, Pemeliharaan Kulkas Vaksin Puskesmas sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit sebesar Rp. 18.950.000,- (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

• Anggaran Honor / Upah Bulanan Kode Rekening 2.10.1003 2.1.01.01 untuk keperluan Honor Tukang Kebun Puskesmas Model Rawat Inap, Honor Tukang Kebun Puskesmas Mode Non Rawat Inap, Honor Petugas Penjaga Malam Puskesmas Model Rawat Inap, Honor Supir Ambulance Puskesmas Model Rawat Inap, Honor Supir Ambulance Puskesmas Model Non Rawat Inap, Honor Tenaga Kerja Sukarela Puskesmas Model Rawat Inap, Honor Tenaga Kerja Sukarela Puskesmas Model Non Rawat Inap, Honor Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) Biasa sebesar Rp. 468.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah);

• Anggaran Biaya Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kode Rekening 2.10.1003 3.5.28.04.1 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit, dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp.52.080.000,- (Lima Puluh Dua Juta Delapam Puluh Ribu Rupiah);

• Anggaran Biaya Alat Listrik dan Alat Elektronik Kode Rekening 2.10.1003 1.2.01.01.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp. 5.235.000,- (Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

• Anggaran Biaya Peralatan Kebersihan Kode Rekening 2.10.1003 1.2.01.04.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp. 25.260.000,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

• Anggaran Biaya Listrik dan Kode Rekening 2.10.1003 1.2.01 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, keperluan Puskesmas Model 7 (tujuh) unit, keperluan Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp. 45.840.000,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah);

• Anggaran Pelayanan Kesehatan Dasar Kode Rekening 2.10.1003 2.1.03.04 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 25 (dua puluh lima) unit (Rawat Jalan, Laboratorium), Puskesmas Model (Rawat Jalan, Rawat Inap, Laboratorium, Diaknosktis Elektronik) sebanyak 3 (tiga) unit, Puskesmas Model (Rawat Jalan, Rawat Inap, Laboratorium, Diaknosktis Elektronik) sebanyak 7 (tujuh) unit, Pustu (Rawat Jalan) sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan Polindes (Rawat Jalan) sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp. 495.489.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

• Anggaran Pelayanan Kesehatan JPS-BK (Jaringan Pengamanan Sosial – Bidang Kesehatan) Kode Rekening 2.10.1003 2.1.03.05.2 untuk keperluan Puskesmas 35 (tiga puluh lima) unit, Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin (Gakin), Program P2M (Pemberantasan Penyakit Menular), Program Perbaikan Gizi Gakin, (Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Gakin Usia 1-11 Bulan, Usia 12-23 Bulan, Usia 24-59 Bulan), Program Repitalisasi Posyandu Gakin sebanyak 302 (tiga ratus dua) Posyandu sebesar Rp.1.226.872.500,- (Satu Milyard Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus).

• Anggaran Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Puskesmas Model Kode Rekening 2.10.1003 2.1.03.06.2 untuk keperluan Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin Puskesmas Model 3 (tiga) unit sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah);

• Anggaran Pelayanan Kesehatan Karyawan Model Kode Rekening 2.10.1003 2.1.03.07.2 untuk keperluan Karyawan di Perusahaan dan Pelayanan Hygiene Perusahaan sebesar Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah)

• Anggaran Bahan Obat-obatan Kode Rekening 2.10.1003 2.2.01.01.2 untuk keperluan 25 (dua puluh lima) unit Puskesmas (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial), Puskesmas Model Rawat Inap sebanyak 3 (tiga) unit (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial, obat tindakan khusus), Puskesmas Model Non Rawat Inap 7 (tujuh) unit (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial obat tindakan khusus), Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial) Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial), Keluarga Miskin (obat essensial, obat sangat essensial), Gakin Puskesmas Model Rawat Inap (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial obat tindakan khusus), Gakin Puskesmas Model Non Rawat Inap (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial, obat tindakan khusus), Bahan Habis pakai Obt-obatan 25 (dua puluh lima) unit Puskesmas (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial) Puskesmas Model Rawat Inap 3 (tiga) unit (obat essensial, obat sangat essensial), Puskesmas Model Non Rawat Inap 7 (tujuh) unit (obat essensial, obat sangat essensial, obat sangat-sangat essensial), Puskesmas Pembantu 125 (seratus dua puluh lima) unit (obat essensial, obat sangat essensial), Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit (obat essensial, obat sangat essensial) sebesar Rp.2.348.193.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);

• Anggaran Bangunan Gedung Tempat Kerja Kode Rekening 2.10.1003 2.4.05.01.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, keperluan Puskesmas Model 3 (tiga) unit, Pustu sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) unit dan keperluan Polindes sebanyak 215 (dua ratus lima belas) unit sebesar Rp. 166.310.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

• Anggaran Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Kode Rekening 2.10.1003 2.4.02.01.2 untuk keperluan Biaya Peralatan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda Empat 16 (enam belas) unit Puskesmas, Kendaraan Roda Empat keperluan Puskesmas Model Rawat Inap 3 (tiga) unit, Kendaraan Roda Empat keperluan Puskesmas Model Non Rawat Inap 2 (dua) unit, Biaya Service Kendaraan Dinas Roda Empat BBM (Bahan Bakar Minyak) 23 (dua puluh tiga) unit Puskesmas sebesar Rp.81.642.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta);

• Anggaran Pemeliharaan Meja dan Kursi Kode Rekening 2.10.1003 2.4.11.04.2 untuk keperluan Puskesmas sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit, Puskesmas Model 3 (tiga) unit sebesar Rp. 5.055.500,- (Lima Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus);

Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Anggaran UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tersebut, H. ZULPAHUDDIN HASIBUAN telah melakukan pencairan Anggaran sebagai berikut :

1. Pencairan Triwulan I, yaitu untuk Bulan Januari 2004 sampai dengan Bulan Maret 2004:

Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 02/PK/DINKES/2004 Tanggal 08 Maret 2004 sebasar Rp. 752.219.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji dan Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM sebagai Pemegang Kas Dinas Kesehatan kepada Bupati Labuhanbatu, atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dengan Surat Keputusan Nomor :903/24/Keu/2004 Tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp. 752.219.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 50/PK/2004 Tanggal 10 Maret 2004 sebesar Rp. 40.110.750,- (Empat Puluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan Nomor : 51/PK/2004 Tanggal 10 Maret 2004 sebesar Rp. 712.108.250,- (Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

2. Pencairan Triwulan II, yaitu untuk Bulan Mei 2004 sampai dengan Bulan Juni 2004

Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04/PK/DINKES/2004 Tanggal 17 Mei 2004 sebasar Rp. 701.458.750,- (Tujuh Ratus Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji dan Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan, atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dengan Surat Keputusan Nomor : 903/227/Keu/2004 Tanggal 14 Mei 2004 sebesar 701.458.750,- (Tujuh Ratus Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 418/PK/2004 Tanggal 31 Mei 2004 sebesar Rp.462.070.250,- (Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan SPMU Nomor : 417/PK/2004 Tanggal 31 Mei 2004 sebesar Rp. 239.388.500,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

3. Pencairan Triwulan III, yaitu untuk Bulan Juli 2004 sampai dengan Bulan September 2004:

Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 903/312/K/2004 Tanggal 20 Juli 2004 sebasar Rp. 828.356.675,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas Belanja Non Gaji dan Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan, atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dengan Surat Keputusan Nomor : 903/312/Keu/2004 Tanggal 19 Juli 2004 sebesar Rp. 828.356.675,- (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 660/PK/2004 Tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 194.588.050,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah) dan SPMU Nomor : 661/PK/2004 Tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 633.768.625,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Tujh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

4. Pencairan Triwulan IV, yaitu untuk Bulan Oktober 2004 sampai dengan Bulan Desember 2004:

   1. Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 08/PK/DINKES/2004 Tanggal 18 September 2004 sebasar Rp. 2.348.193.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan dan H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas kepada Bupati Labuhanbatu atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 903/436/Keu/2004 Tanggal 21 September 2004 sebesar Rp. 2.348.193.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : /PK/2004 Tanggal 01 Oktober 2004 sebesar Rp. 2.348.193.000,- (Dua Milyard Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah);

2. Berdasarkan atau sesuai Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 04/PK/DINKES/2004 Tanggal 05 Oktober 2004 sebasar Rp. 821.825.525,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ditanda tangani oleh Terdakwa Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan dan H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas kepada Bupati Labuhanbatu atas Surat Permintaan Pembayaran tersebut, Bupati Labuhanbatu telah menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Nomor : 903/458/Keu/2004 Tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 821.825.525,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan berdasarkan SKO tersebut atas nama Bupati Labuhanbatu, Kabag-Keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor : 862/PK/2004 Tanggal 07 Oktober 2004 sebesar Rp. 821.825.525,- (Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Bahwa dengan dicairkannya Anggaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebesar Rp.5.452.052.401 (Lima Milyard Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Satu Rupiah); yang menjadi tanggung jawab penggunaannya oleh Terdakwa Nazmil Fuad Harahap, M.Kes bersama dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM.MM dan H. Zulpanuddin Hasibuan telah dipergunakan untuk sebagian kegiatan-kegiatan sesuai dengan APBD Khusus UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu TA. 2004 dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dan didukung dengan bukti-bukti yang sah dengan jumlah Rp. 3.677.402.911,- (Tiga Milyard enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) dan sebagian telah dipergunakan oleh tidak sesuai dengan peruntukkannya melainkan digunakan oleh Terdakwa oleh Terdakwa Nazmil Fuad Harahap, M.Kes sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain bersama-sama dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM.MM sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas dan H. Zulpanuddin Hasibuan sebagai Pemegang Kas Anggaran Non Gaji untuk keperluan pribadi yaitu sebasar Rp. 1.768.225.182,- (Satu Milyard Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) dengan meminta uang kepada Pemegang Kas H. Zulpanuddin Hasibuan dengan hanya membuat Memo sebagai berikut:

1. Untuk Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp. 25.000.000,-

2. Tanggal 19 Maret 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-

3. Tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp. 3.000.000,-

4. Tanggal 29 Maret 2004 sebesar Rp. 750.000,-

5. Tanggal 06 April 2004 sebesar Rp. 2.500.000,-

6. Tanggal 30 April 2004 sebesar Rp. 500.000,-

7. Tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 85.000.000,-

8. Tanggal 26 Mei 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-

9. Tanggal 03 Juni 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-

10. Tanggal 07 Juni 2004 sebesar Rp. 1.300.000,-

11. Tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 3.000.000,-

12. Tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-

13. Tanggal 18 Juni 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-

14. Tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 350.000,-

15. Tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 1.150.000,-

16. Tanggal 16 Juli 2004 sebesar Rp. 3.000.000,-

17. Tanggal 02 Agustus 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-

18. Tanggal 03 Agustus 2004 sebesar Rp. 15.000.000,-

19. Tanggal 04 Agustus 2004 sebesar Rp. 1.965.000,-

20. Tanggal 18 Agustus 2004 sebesar Rp. 25.000.000,-

21. Tanggal 06 September 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-

22. Tanggal 10 September 2004 sebesar Rp. 20.000.000,-

23. Tanggal 27 September 2004 sebesar Rp. 2.000.000,-

24. Tanggal 28 September 2004 sebesar Rp. 7.000.000,-

25. Tanggal 04 Oktober 2004 sebesar Rp. 500.000,-

26. Tanggal 18 Oktober 2004 sebesar Rp. 14.000.000,-

27. Tanggal 23 Oktober 2004 sebesar Rp. 1.900.000,-

28. Tanggal 27 Oktober 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-

29. Tanggal 02 Desember 2004 sebesar Rp. 20.000.000,-

30. Tanggal 27 Desember 2004 sebesar Rp. 59.690.000,-

31. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 50.000.000,-

J u m l a h Rp. 337.755.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

2. Untuk Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM berdasarkan Memo, yaitu :

   1. Tanggal 10 Maret 2004 Dana Taksis sebesar Rp. 20.000.000,-

   2. Tanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-

   3. Tanggal 28 Mei 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-

   4. Tanggal 08 Juni 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-

   5. Tanggal 25 Juni 2004 sebesar Rp. 15.000.000,-

   6. Tanggal 06 Juli 2004 sebesar Rp. 6.000.000,-

   7. Tanggal 03 Agustus 2004 sebesar Rp. 4.000.000,-

   8. Tanggal 14 Agustus 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-

   9. Tanggal 15 Agustus 2004 sebesar Rp. 20.000.000,-

   10. Tanggal 25 Agustus 2004 sebesar Rp. 15.000.000,-

   11. Tanggal 10 September 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-

   12. Tanggal 23 September 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-

   13. Tanggal 24 September 2004 sebesar Rp. 30.000.000,-

   14. Tanggal 14 Oktober 2004 sebesar Rp. 60.000.000,-

   15. Tanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp. 4.000.000,-

   16. Tanggal 21 Oktober 2004 sebesar Rp. 3.000.000,-

   17. Tanggal 06 Nopember 2004 sebesar Rp. 5.750.000,-

   18. Tanggal 11 Nopember 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-

   19. Tanggal 09 Desember 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-

   20. Tanggal 11 Desember 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-

   21. Tanggal 13 Desember 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-

   22. Tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp. 7.500.000,-

   23. Tanggal 24 Desember 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-

   24. Tanggal 27 Desember 2004 sebesar Rp. 59.690.000,-

   25. Tanggal 28 Desember 2004 sebesar Rp. 10.000.000,-

   26. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 40.000.000,-

   27. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 21.800.000,-

   28. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 8.000.000,-

   29. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 20.000.000,-

   30. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 20.000.000,-

   31. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 75.000.000,-

   32. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 10.000.000,-

   33. Tanpa Tanggal sebesar Rp. 25.000.000,-

Jumlah Rp. 609.740.000,-

(Enam Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Empt Puluh Ribu Rupiah)

3. Untuk H. Zulpanuddin Hasibuan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada Tanggal 16 Desember 2004 dan sisa sebesar Rp. 810.730.182,- (Delapan Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) untuk keperluan orang lain;

Bahwa untuk mengajukan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran kepada Bupati Labuhanbatu, maka Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, M.Kes bersama dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM dan H. Zulpanuddin Hasibuan tidak dapat mempertanggung jawabkannya karena tidak ada bukti-bukti yang Sah dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 4 dan 27 PP NO. 5 Tahun 2000 jo Pasal 57 Ayat (1) Kep. Mendagri No. 29 Tahun 2002;

Atas perbuatan Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, M.Kes bersama dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM dan H. Zulpanuddin Hasibuan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.768.225.182,- (Satu Milyard Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah) sesuai Hasil Audit dari BPKP Perwakilan Sumut Nomor : S-4906/PW/02/05/2005 Tanggal 15 Desember 2005;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Manimbang, Bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan Keberatan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum-nya, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang Amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum-nya tidak dapat diterima;

2. Melanjutkan Pemeriksaan Perkara Pidana Nomor : 255/Pid.B/2008/PN.RAP atas nama Terdakwa dr. Nazmil Fuad Harahap, M.Kes;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, Bahwa dalam Persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yaitu:

1. Drs. H. Hasyemisbar Siregar (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa, saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar Dakwaan, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semda dan tidak berhubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

• Bahwa, Saksi mengetahui mengapa Saksi diperhadapkan ke Persidangan ini, yaitu dalam perkara adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 yang dilakukan oleh Terdakwa;

• Bahwa, Saksi bisa mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi ini karena Saksi sebelumnya sudah dipanggil oleh Pihak Penyidik pada Polres Labuhanbatu dan Saksi diperiksa dalam kapasitas Saksi selaku Mantan Sekda Pemkab Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 – 2005;

• Bahwa, Riwayat Pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut :

  • Tahun 1980 – 1991, Saksi bekerja sebagai Staff pada Kantor Gubernur;

  • Tahun 1992 – 1999, Saksi bekerja sebagai Kabag Umum pada Pemerintah Kabupaten Langkat;

  • Tahun 2000 – 2001, Saksi bekerja sebagai Kepala Kantor Sat.Pol PP pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

  • Tahun 2002 – 2003, Saksi bekerja sebagai Kabag Kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

  • Tahun 2004 – 2005, Saksi menjabat selaku Sekda pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

  • Tahun 2006, Saksi Pensiun;

• Bahwa, pada waktu Saksi menjabat selaku Sekda pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Terdakwa;

• Bahwa, yang mengangkat Terdakwa menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Bupati Labuhanbatu;

• Bahwa, tugas Saksi selaku Sekda secara umum adalah membantu tugas-tugas Bupati, namun dalam hal menyusun pertanggung jawaban APBD, Saksi bertugas untuk mengkoordinasikan Penyusunan APBD kepada Pejabat Pengguna APBD dan juga dalam hal pertanggung jawaban APBD, Saksi mengkoordinasikan dengan Pejabat-pejabat Pengguna APBD sehingga dalam kaitannya dengan hal tersebut, Saksi juga sebagai Ketua Panitia Anggaran dalam Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Labuhanbatu.

• Bahwa, juga menjadi tugas Saksi dalam Penyusunan RAPBD dan setelah RAPBD selesai disusun, kemudian dibawa / diajukan ke DPRD Kabupaten Labuhanbatu untuk disetujui;

• Bahwa, Saksi kurang mengetahui tentang APBD Tahun Anggaran 2004 karena Saksi baru dilantik pada Bulan Nopember 2004 dan baru aktif menjalankan tugas sebagai Sekda pada Bulan Desember 2004;

• Bahwa, yang Saksi terangkan dalam BAPenyidikan Bahwa pada Tahun 2004, Pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp.365.467.786.000,- dengan belanja sebesar Rp. 384.295.103.000,- sehingga APBD 2004 mengalami Defisit sebanyak Rp. 18.827.317.000,- adalah benar demikian dan keterangn Saksi tentang masalah pembiayaan dengn besaran penerimaan yaitu Rp. 47.210.159.162,- dan pengeluaran sebesar Rp. 28.382.842.162,- adalah benar sedemikian juga;

• Bahwa, mengenai Dana Rutin Non Gaji khusus untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 6.987.883.840,- dan yang disalurkan sebesar Rp.6.987.883.840,- adalah benar sedemikian;

• Bahwa, mengenai Dana Rutin Non Gaji khusus untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah dicairkan;

• Bahwa, Saksi mengetahui perhitungan hal itu semua dari Laporan Keuangan Daerah pada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai Prosedur Pencairan Dana APBD Kabupaten Labuhanbatu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu mengajukan Surat Permintaan Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) kepada Bupati Labuhanbatu.

2. Permintaan tersebut diproses untuk diterbitkan SKO-nya berdasarkan APBD yang telah ditetapkan;

3. Setelah SKO diterbitkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Bupati Labuhanbatu sq. Kabag Keuangan;

4. Setelah SPMU (Surat Permintaan untuk Membayar Uang/Giro) keluar, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dapat mencairkan Dana pada Bendaharawan Umum Daerah;

5. Selanjutnya, Bendaharawan Umum Daerah mengeluarkan pembayaran melalui Cheque/Giro atas nama Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.

6. Selanjutnya Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu mencairkan Dana di PT. Bank Sumut dengan jumlah sebagaimana yang tertera dala Cheque/Giro;

• Bahwa, semua prosedur pencairan dana sebagaimana tersebut sudah dilaksanakan untuk APBD Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, mengenai ketentuan proses penyusunan, pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2004 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sudah dilaksanakan;

• Bahwa, pertanggungjawaban penggunaan APBD Tahun Anggaran 2004 pada Kabupaten Labuhanbatu diatur dalam pasal 57 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang berbunyi : “Pengguna Anggaran Wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ dengan melampirkan bukti-bukti yang sah adalah adanya bukti pengeluaran yang terdiri dari adanya orang yang menerima dan adanya orang yang menyerahkan serta diketahui oleh Atasan Langsung Pemegang Kas;

• Bahwa, dana APBD Tahun Anggaran 2004 yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu harus digunakan sesuai dengan lampiran penggunaan angggaran yang dilampirkan pada saat mengajukan SPP yang mana juga harus sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, tentang pengalihan dana untuk kepentingan yang selain apa yang telah ditentukan, dana yang sudah dialokasikan tidak dapat dialihkan karena penggunaan dana APBD harus sesuai dengan peruntukan sebagaimana yang telah ditentukan dalam APBD, dapat saja dialihkan akan tetapi harus mendapatkan persetujuan DPRD;

• Bahwa, pemegang kas di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah H. ZULPANUDDIN HASIBUAN, atasan langsung Pemegang Kas adalah DANIEL HAMONGAN MANURUNG, S.KM, MM dan penanggungjawab pelaksanaan APBD adalah Terdakwa;

• Bahwa, soal pelaksanaan anggaran dan pemakaian anggaran, Saksi hanya mengetahuinya seca umum walaupun laporan dilaporkan lewat Sekda dan dari Sekda kemudian diteruskan kepada Bupati, tapi pengguna anggara bertanggungjawab langsung kepada Bupati;

• Bahwa, tidak ada wewenang Saksi sebagai Sekda kala itu untuk melakukan pengawasan secara internal, karena pengawasan secara internal ada pada Bawaskab (Badan Pengawas Kabupaten) dan pengawasan secara eksternal ada pada BPKP dan BPK. Sehingga kalau ada temuan perihal penyimpangan dana APBD, maka temuan tersebut langsung dilaporkan kepada Bupati;

• Bahwa, pengawasan dilaksanakan setiap Tahun ketika anggaran sudah digunakan/setelah selesai penggunaan anggaran;

• Bahwa, walaupun tidak ada wewenang Saksi untuk melakukan pengawasan, akan tetapi laporan perihal penggunaan anggaran APBD tetap disampaikan kepada Saksi sebagai acuan untuk penyusunan anggaran pada Tahun Anggaran berikutnya;

• Bahwa, setiap dinas terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu boleh-boleh saja mengusulkan besaran anggaran, akan tetapi Panitia Anggaran-lah yang menentukan besaran anggaran untuk masing-masing Dinas di Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pedoman bagi pengguna APBD adalah buku APBD yang mana dalam buku tersebut telah ditentukan penggunaan uang;

• Bahwa, Saksi tidak tahu perihal pengalihan anggaran tanpa persetujuan DPRD tapi tetap untuk kepentingan dinas yang bersangkutan;

• Bahwa, setelah RAPBD selesai dibuat, kemudian Saksi selaku Ketua Panitia Anggaraqn membawanya ke DPRD untuk disetujui;

• Bahwa, yang dimaksud dengan UPT adalah Unit Pelaksana Teknis seperti Puskesmas, Puskesmas Pembantu atau Pustu dan Polindes dan poliklinik yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu secara ex officio juga sebagai Kepala UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sehingga dengan demikian, hal itulah yang menjadi dasar bagi Terdakwa untuk meminta pencairan dana dan mengalokasikannya ke puskesmas-puskesmas atau UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kesehatan sebagai perpanjangan tangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pencairan anggaran dalam APBD untuk UPT hanya dapat diusulkan oleh Terdakwa karena Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai Pengguna Anggaran;

• Bahwa, latar belakang pembentukan UPT adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan juga itu adalah soal organisasi. Umpamanya : Puskesmas ada pada setiap Kecamatan, lalu ada kawasan yang jauh dari Puskesmas dan dibentuklah disana Puskesmas Pembantu dan juga Polindes;

• Bahwa, perbedaan antara Bendahara Rutin dan Bendahara Pembangunan ditetapkan dalam SK Otorisasi;

• Bahwa, yang mengangkat dalam SK Otorisasi adalah Bupati tapi atas usul dari Kepala Dinas;

• Bahwa, Saksi tidak mengetahui persis mengenai latar belakang adanya 2 (dua) kode rekening di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu kode 1001 dan 1003, tapi perbedaan kode tersebut adalah untuk membedakan mana dana untuk Satuan Kerja Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan mana yang untuk Unit Pelaksana Teknis Kesehatan dan untuk membedakan peruntukan serta pertanggungjawabannya;

• Bahwa, Kepala Dinas dapat duduk/ikut membahas besaran anggaran pada Panitia Anggaran dan hal ini dapat dibenarkan;

• Bahwa, Saksi lupa dimana diatur ketentuan mengenai Kepala Dinas dapat duduk/ikut membahas besaran anggaran pada Panitia Anggaran;

• Bahwa, pada pembahasan di DPRD, Terdakwa boleh ikut selaku Kadis dan Terdakwa pernah ikut pada waktu itu;

• Bahwa, apabila ada dana yang tidak sampai kepada UPT, maka secara struktur organisasi, yang bertanggungjawab adalah Terdakwa sebagai pengguna anggaran;

• Bahwa, Sekda tidak ada kewenangan untuk melakukan pengawasan pada jabatan struktural dibawah Kepala Dinas;

• Bahwa, yang mengetahui persis penggunaan anggaran adalah Kadis (Kepala Dinas);

• Bahwa, mengenai pelaksanaan anggaran APBD, Kadis sebagai pengguna anggaran melaporkan perihal penggunaan anggaran kepada Sekda dan kemudian Sekda meneruskan laporan tersebut kepada Bupati;

• Bahwa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah membuat laporan penggunaan anggaran untuk Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, Saksi tidak mengetahui periahl penggunaan anggaran karena Saksi hanya bertugas untuk menyusun anggaran dan rencana untuk setiap dinas yang ada sesuai dengan keadaan anggaran yang tersedia untuk Tahun Anggaran bersangkutan;

• ba Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu hwa, Rendana APBD yang sudah disusun, Saksi bawa ke Bappeda untuk disempurnakan, kemudian baru Saksi bawa ke DPRD untuk disetujui;

• Bahwa, setelah Rancangan APBD disetujui oleh DPRD, kemudian diserahkan lagi ke Bappeda dan kemudian Bappeda yang akan menyerahkan Susunan APBD ke tiap Satuan Kerja dalam pelaksanaannya;

Bahwa, atas keterangan Saksi terseut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. H. Sayuti B (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa, Saksi sudah kenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 yang dilakukan oleh Terdakwa;

• Bahwa, Saksi mengetahui dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini adalah karena sebelumnya Saksi sudah pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik pada Polres Labuhanbatu dan Saksi diperiksa dalam kapasitas Saksi sebagai Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, pada Tahun 1974-1979, Saksi bekerja sebagai Staff pada Bagian Keuangan Sekda Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Tahun 1980-1988 Saksi bertugas sebagai Pembantu Bendahara Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Labuhanbatu, Tahun 1989-1991 Saksi menjabat sebagai Kassubag Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Tahun 1992-2000 Saksi menjabat sebagai Kassubag Perekonomian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan dari Tahun 2001-2005, Saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, dasar Saksi menjabat sebagai Kassubag Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah SK Bupati tanggal 10 Mei 2001 No. 821.24/2412/2001;

• Bahwa, tugas Saksi selaku Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah membantu Sekda dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan Rencana Perubahan dan Perhitungan APBD, melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, menyusun laporan tentantg realisasi APBD yang akan dipertanggungjawabkan Bupati kepada DPRD serta menandatangani Surat Perintah Membayar atau SPMU dan dalam rangka penyusunan APBD dan dalam rangka menyusun realisasi APBD untuk pertanggungjawaban Bupati, maka tugas Saksi diproses berdasarkan SPP dari Pengguna Anggaran;

• Bahwa, jumlah APBD Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Perda Kabupaten Labuhanbatu No. 1 Tahun 2004 tentang APBD Tahun Anggaran 2004 dan kemudian keluar SK Bupati Kabupaten Labuhanbatu No. 2 Tahun 2004 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2004 adalah :

pendapatan : Rp. 365.467.786.000,-

belanja : Rp. 384.295.103.000,-

defisit : Rp. 18.827.317.000,-

dan untuk pembiayaan :

penerimaan : Rp. 47.210.159.162,-

pengeluaran : Rp. 28.382.842.162,-

• Bahwa, khusus untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, jumlah dana rutin non gaji APBD Tahun Anggaran 2004 adalah Rp. 6.987.883.840,- dan dari Dana Rutin non Gaji besaran yang telah disalurkan adalah Rp. 6.987.883.840,-;

• Bahwa, Saksi mengetahui besaran-besaran dana tersebut berdasarkan data-data laporan keuangan daerah pada Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, berdasarkan data pada Laporan Keuangan Daerah Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Labuhanbatu, dana rutin non gaji untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah dicairkan semuanya;

• Bahwa, prosedur pencairan dana APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut;

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu mengajukan Surat Permintaan Penerbitan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) kepada Bupati Labuhanbatu;

2. Permintaan tersebut diproses untuk diterbitkan SKO-nya berdasarkan APBD yang telah ditetapkan;

3. Setelah SKO diterbitkan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu mengajukan Surat Permintaan kepada Bupati Kabupaten Labuhanbatu cq. Kabag Keuangan;

4. Setelah SPMU (Surat Permintaan Membayar Uang/Giro) keluar, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dapat mencairkan dana pada Bendaharawan Umum Daerah;

5. Selanjutnya, Bendaharawan Umum Daerah mengeluarkan pembayaran melalui cheque / Giro atas nama Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

6. Selanjutnya pemegang kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu mencairkan dana di PT Bank Sumut dengan jumlah sebagaimana yang tertera dalam cheque/giro tersebut;

• Bahwa, pencairan dana APBD untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2004 sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, karena kalau pencairan dana tidak sesuai dengan prosedur, maka pencairan dana tidak akan terlaksana;

• Bahwa, penggunaan APBD Tahun Anggaran 2004 diatur dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002;

• Bahwa, pertanggungjawaban penggunaan APBD Tahun Anggaran 2004 telah diatur dalam pasal 57 ayat (1) Kepmendagri NO. 29 Tahun 2002 yaitu : “Pengguna Anggaran Wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ dengan melampirkan bukti-bukti yang sah;

• Bahwa, bukti-bukti yang sah adalah dalam penggunaan anggaran harus ada tanda terima dimana jelas yang menerima dan yang menyerahkan dan diketahui oleh Atasna Langsung Pemegang Kas;

• Bahwa, anggaran harus digunakan sesuai dengan SPP yang dianjurkan dan SPP yang diajukan harus sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2004 khususnya untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, realisasi pencairan dana anggaran diketahui setelah adanya SPJ yang disampaikan ke Kabbag Keuangan;

• Bahwa, Saksi dapat mengetahui kemana anggaran harus digunakan karena dalam pengajuan SPP kepada Saksi ada mata atau nomor rekening yang sudah tercantum untuk apa anggaran digunakan;

• Bahwa, bon ataupun memo tidak bisa dipergunakan sebagai bahan pertanggungjawaban, apalagi bon atau memo tersebut untuk keperluan pribadi dan tidak dibenarkan dimana hal ini jelas diatur dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002;

• Bahwa, penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan keperluan anggaran yang sudah dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2002 adalah tidak dibenarkan;

• Bahwa, dana APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat dialihkan walaupun masih untuk kepentingan dinas dan masih dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kecuali ada persetujuan dari DPRD;

• Bahwa, hubungan kerja Saksi dalam bidang keuangan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu hanya sebatas menerima laporan administrative saja, tidak sampai kepada laporan tentang pelaksanaan;

• Bahwa, pemegang kas di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah H. ZULPANUDDIN HASIBUAN, Atasan Langsung Pemegang Kas adalah DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM.MM dan Penanggungjawab Penggunaan Anggaran adalah Terdakwa;

• Bahwa, Saksi tidak pernah melakukan survey pelaksanaan anggaran karena bukan wewenang Saksi untuk melakukan survey tentang pelaksanaan anggaran;

• Bahwa, pencairan dana dari pemegang kas ke pengguna anggaran sudah menjadi wewenang Satuan Kerja yang bersangkutan dan dasarnya adalah SKO (Surat Keputusan Otorisasi) yang dikeluarkan oleh Bupati dan dalam SKO itu sudah ada mata anggarannya;

• Bahwa, beban tetapi diajukan oleh pengguna anggaran dan ada tanda bukti sehingga tidak perlu lagi SPJ, sehingga ada LPJ terlebih dahulu baru ada pembayaran, sedangkan beban sementara, setelah uang digunakan baru ada LPJ;

• Bahwa, Rencana Anggaran APBD untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu selaku pengguna anggaran dan sebagai pembanding adalah APBD Tahun Anggaran sebelumnya, tapi anggaran dan sebagai pembanding adalah APBD Tahun Anggaran 2004, dalam penyusunan Rencana Anggaran, pengguna anggaran ada menyampaikan usul kepada Panitia Anggaran dan APBD sebelumnya adalah sebagai pembanding karena Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sebagai pengguna anggaran yang mengetahui berapa jumlah puskesmas, berapa jumlah puskesmas pembantu dan polindes di Kabupaten Labuhanbatu sehingga fungsi Saksi sebagai Sekretaris Panitia Penyusun Anggaran adalah mencatat semua usul yang masuk dari para penguna anggaran dari tiap dinas terkait;

• Bahwa, kode rekening adalah sebagai tanda pengenal untuk mengetahui dan mempermudah penggunaan anggaran;

• Bahwa, latar belakang dibentuknya Puskesmas Pembantu dan Polindes adalah untuk mempermudah pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang kawasannya jauh dari Puskesmas, dimana pembentukan Puskesmas Pembantu dan Polindes adalah untuk wilayah desa-desa dimana UPT adalah UPT adalah Unit Pelaksana Teknis sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang juga merupakan kebutuhan secara organisasi;

• Bahwa di setiap Kecamatan ada Puskesmas dan dikoordinir oleh Camat, akan tetapi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

• Bahwa, SPMU belum tentu cukup untuk semua Mata Anggaran yang diminta oleh Pengguna Anggaran, namun Saksi mengeluarkan SPMU sebagai format yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri;

• Bahwa, SPMU ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah karena secara Struktural, Bendahara Umum ada dibawah Kabag Keuangan tapi tidak secara Fungsional;

• Bahwa, Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 adalah Abdul Rasyid dan yang menjadi Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 adalah Zulpanuddin Hasibuan;

• Bahwa, penggunaan Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah dipertanggungjawabkan dan telah di sahkan oleh DPRD;

• Bahwa, Dana APBD Tahun Anggaran 2004 untuk UPT – UPT juga dipertanggungjawabkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, karena UPT berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Pemegang Kas untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Zulpanuddin Hasibuan dan Pemegang Kas Unit Pelaksana Teknis juga Zulpanuddin Hasibuan;

• Bahwa, Pemegang Kas adalah satu, akan tetapi penggunaan atau peruntukan Anggaran harus sesuai dengan peruntukannya dan apabila tidak sesuai dengan peruntukan, maka Kepala Dinas juga harus bertanggungjawab karena fungsinya adalah sebagai Pengguna Anggaran dan hal ini telah diatur diUU No. 17 Tahun 2003 dimana ditegaskan Bahwa Kepala Kesatuan Perangkat wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran sesuai peruntukan;

• Bahwa, BAWASKAB secara internal memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan dan dapat juga ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan dan dapat juga ditunjuk sebuah Team yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan, sementara pengawasan internal dilakukan oleh BPK dan BPKP;

• Bahwa, walaupun LPJ Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah disahkan oleh DPRD, dengan adanya Pasal 57 Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, kalau ada temuan LPJ yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka harus ditindak lanjuti;

• Bahwa, pengawasan penggunaan APBD baru dilakukan setelah adanya penggunaan Anggaran karena harus ada dulu kesempatan bagi pengguna Anggaran untuk melengkapi dokumen-dokumen pertanggun jawaban;

• Bahwa, kalau memang ada uang lebih dari Anggaran, maka kelebihan tersebut harus disimpan di Kas Daerah, tidak boleh disimpan di luar Kas Daerah.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

3. Farida Hanum (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

• Bahwa, Saksi sudah kenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar Dakwaan, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, Saksi diperhadapkan ke Persidangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 yang dilakukan Terdakwa;

• Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana korupsi ini adalah karena sebelumnya Saksi sudah pernah dipanggil oleh Pihak Penyidik pada Polres Labuhanbatu dalam kapasitas jabatan Saksi sebagai Kepala Puskesmas Negeri Lama ;

• Bahwa pada Tahun 1989 – 1992 Saksi bekerja sebagai Dokter pada Puskesmas Aek Torop Kota Pinang, kemudian pada Tahun 1993 – 1996 Saksi bekerja sebagai Dokter di Puskesmas Sentosa Ajamu dan sejak Tahun 1997 sampai dengan sekarang Saksi menjabaat selaku Kepala Puskesmas Negeri Lama;

• Bahwa, Saksi menjabat selaku Kepala Puskesmas Negeri Lama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tanggal 20 Juni 1997 yang Nomor suratnya Saksi sudah tidak ingat lagi;

• Bahwa, pada waktu itu, yang menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah dr. Azwar Mahmud Lubis dan Surat Keputusan yang dikeluarkaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu itulah dasar Saksi menjadi Kepala Puskesmas Negeri Lama sampai dengan saat sekarang ini;

• Bahwa, yang Saksi ketahui, Terdakwa menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sejak Tahun 2001 s/d sekarang ini;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Terdakwa menjabat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Saksi menjabat selaku Kepala Puskesmas Negeri Lama;

• Bahwa Puskesmas Negeri Lama adalah Puskesmas Model Rawat Inap sejak Tahun 1995 sampai sekarang;

• Bahwa secara Struktural, Saksi selaku Kepala Puskesmas melaksanakan Manajemen Administrasi Puskesmas dengan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan secara Fungsional, Saksi melayani masyarakat warga Negeri Lama di Bidang Kesehatan;

• Bahwa, pada prinsipnya, Saksi selaku Kepala Puskesmas tidak ada melakukan Pencairan Dana, karena yang melakukan Pencairan Dana adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah APBD untuk Puskesmas Negeri Lama.

• Bahwa, selaku Kepala Puskesmas, Saksi tidak ada melakukan Pencairan Dana, karena yang melakukan pencairan dana adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, tidak ada kewenangan Saksi untuk mengusulkan Anggaran, karena dari awal sampai akhir Anggaran sepenuhnya di tangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, dalam hal Operasionalisasi Pelayanan Kesehatan, untuk mendapatkan sarana dan prasarana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

• Contoh :

• Untuk mendapatkan obat : dibuat permintaan kebutuhan akan obat, lalu Saksi teruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu demikian juga halnya untuk mendapatkan peralatan medis lainnya;.

• Untuk mendapatkan pembangunan fisik : di bawa ke Musrembang Kecamatan, setelah disetujui oleh Musrembang Kecamatan kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, dalam usul pembangunan fisik tidak ada disebutkan sekaligus rincian Anggarannya, hanya permintaan pembangunan saja, misalnya meminta untuk dibangun Puskesmas Pembantu, kemudian dibangunlah Puskesmas Pembantu di daerah yang diminta untuk dibangunnya Puskesmas Pembantu;

• Bahwa, semua kebutuhan Puskesmas Pembantu disalurkan oleh Puskesmas;

• Bahwa, Pelayanan Kesehatan masyarakat semuanya sudah diprogramkan dan dananya diambil dari JPS-BK dan yang dari APBN juga ada dari APBD serta pelaksanaannya juga saudah ditentukan karena begitu anggaran diterima, lalu kegiatan dilaksanakan dan setelah selesai langsung dilaporkan pelaksanaannya dengan diketahui oleh Saksi selaku Kepala Puskesmas, contohnya Program JPS-BK ada beberapa macam, yakni :

1. Pelayanan Kesehatan Dasar Gakin;

2. Pelayanan Kesehatan Kebidanan / Partus;

3. Program Kesehatan P2M Gakin;

4. Dan lain-lainnya;

• Bahwa, Uang PAD Tahun Anggaran 2004 dari Puskesmas Negeri Lama seluruhnya sudah disetorkan ked INAS Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu secara rutin tiap bulannya pada Tahun Anggaran yang bersangkutan, dan kalau Saksi tidak salah ingat, besaran PAD yang disetorkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebesar Rp. 4.469.000,- (Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan yang menyetorkan PAD ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dari Puskesmas Negeri Lama adalah Bendahara Puskesmas yang bernama Darma Warsita;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Puskesmas Negeri Lama ada menerima sejumlah dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu Dana Pengembalian PAD atau Dana Insentif dan dana dari APBD Kabupaten Labuhanbatu juga dana JPS-BK;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Puskesmas Negeri Lama ada menerima Dana Insentif sebanyak 4 (empat) kali dan kalau Saksi tidak salah ingat, Puskesmas Negeri Lama menerima Dana Insentif besarannya Rp.5.000.000,- s/d Rp.6.000.000,- kemudian Puskesmas Negeri Lama ada juga menerima dana JPS-BK sebanyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulannya dan yang menerima Dana JPS-BK ini adalah Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) yaitu Sdr. Berlan;

• Bahwa, perihal penandatangan kwitansi penerimaan uang insentif, Saksi tidak ada menandatangani kwitansi kosong dan juga tidak ada mencapnya dengan cap / stempel Puskesmas Negeri Lama;

• Bahwa, perihal keterangan Saksi di BAPenyidikan yang menyatakan tentang penandatanganan kwitansi kosong, Keterangan Saksi dalam BAPenyidikan tersebut adalah tidak benar karena kwitansi yang Saksi tanda tangani adalah kwitansi yang sudah tertera didalamnya Dana Insentif yang Saksi terima;

• Bahwa, Saksi tidak ingat lagi mengenai keterangan Saksi yang menerangkan Bahwa Saksi ada menandatangani kwitansi kosong;

• Bahwa, kwitansi penerimaan Dana Insentif tidak ada pada Saksi karena Saksi hanya menerima dananya sementara kwitansi ada pada yang menyerahkan kwitansi Dana Insentif yaitu Sdr. Nur Helmy;

• Bahwa, seingat Saksi, setiap kali penerimaan Dana Insentif, ada bukti kwitansinya / bukti penerimaaanya;

• Bahwa dalam penggunaan Dana Insentif tersebut, setelah Saksi menerimanya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi membagikannya kepada Puskesmas Negeri Lama;

• Bahwa, Puskesmas Negeri Lama ada 5 (lima) Puskesmas Pembantu dan 10 (sepuluh) Polindes;

• Bahwa, dalam hal rencana pembangunan fisik, Saksi selaku Kepala Puskesmas ikut duduk dim USRENANG umpamanya permintaan usul untuk pembangunan Pustu (Puskesmas Pembantu) atau Polindes;

• Bahwa, perihal usul yang disetujui atau tidak untuk dimasukkan ke APBD, Saksi tidak ikut mengetahuinya, tapi usul yang dikabulkan atau tidak akan diberitahukan oleh Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak tahu menahu perihal dana yang bersumber dari APBD;

• Bahwa, Puskesmas Negeri Lama memperoleh alokasi dana seperti Dana JPS-BK dan penggunaannya sudah terprogram dan pelaksanaannya juga sudah tertentu;

• Bahwa, perihal biaya alat tulis sebagaimana yang sudah ditentukan salam APBD untuk Unit Pelaksana Teknis, seingat Saksi, uangnya tidak ada, akan tetapi Puskesmas Negeri Lama menerima bahan-bahan alat tulis dan untuk Pustu juga diserahkan kepada Puskesmas Negeri Lama dan kemudian Puskesmas Negeri Lama mendistribusikannya kembali untuk untuk Puskesmas Pembantu dan Polindes;

• Bahwa, Saksi sudah tidak ingat lagi jumlah alat-alat tulis yang diserahkan pada Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, Tanda Terima alt-alat tulis untuk Puskesmas Negeri Lama kalau Saksi tidak salah mengingat ada tersimpan didalam Arsip Puskesmas Negeri Lama;

• Bahwa, bukti-bukti penerimaan Puskesmas Negeri Lama akan alat-alat tulis bisa Saksi serahkan di Persidangan berikutnya;

• Bahwa, mengenai biaya prangko sebagaimana aloksi dana anggaran yang tertera dalam APBD untuk Unit Pelaksana Teknis, uangnya tidak ada Puskesmas Negeri Lama terima, akan tetapi dalam bentuk materil prangko diserahkan kepada Puskesmas, Pustu dan Polindes, akan tetapi perihal benda-benda Pos yang sudah diterima oleh Puskesmas Negeri Lama, Saksi sudah tidak ingat lagi;

• Bahwa, Tanda Terima untuk benda-benda Pos tersebut kalau Saksi tidak salah ingat ada tersimpan di Arsip Puskesmas Negeri Lama dan arsip tersebut dapat Saksi serahkan pada Persidangan berikutnya;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima biaya telephone;

• Bahwa, perihak biaya cetak kop surat, Saksi tidak menerima uangnya, akan tetapi kertas yang sudah memakai kop surat Puskesmas yang diberikan kepada Puskesmas Negeri Lama dan tiap kali penerimaan kertas yang sudah ada kop surat Puskesmas kalau Saksi tidak salah mengingat ada tanda terimanya yang mana tanda terima tersebut sudah bisa Saksi serahkan pada Persidangan berikutnya;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang biaya fotocopy, demikian juga dengan Pustu dan Polindes di wilayah Puskesmas Negeri Lama;

• Bahwa, mengenai uang biaya Pakaian Sipil Harian, uang tidak Saksi terima, akan tetapi bahan pakaian ada disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu untuk sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan penerimaan bahan pakaian ini kalau Saksi tidak salah mengingat ada tanda terimanya yang bisa Saksi serahkan pada Persidangan berikutnya;

• Bahwa, Saksi ada beberapa kali menerima Uang Perjalanan Dinas untuk dalam daerah akan tetapi jumlahnya Saksi sudah tidak ingat lagi, dan untuk penerimaan Uang Perjalanan Dinas Daerah ini seingat Saksi ada kwitansinya akn tetapi kwitansi tidak Saksi yang menyimpan melainkan disimpan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai uang pemeliharaan alat-alat kantor, uangnya tidak Saksi terima, akan tetapi tindakan pemeliharaan ada dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu seperti misalnya apabila mesin tik rusak, maka mesin tik tersebut di bawa ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk diperbaiki, kemudian apabila kulkas penyimpan vaksi rusak, atau AC yang rusak, maka akan dipanggil petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan datang ke Puskesmas untuk melakukan perbaikan;

• Bahwa, mengenai Honor Supri Ambulance, honornya dibayrkan terlebih dahulu setiap bulan Rp. 300.000,- kemudian baru ditagih ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu setip Triwulan sekali, sementara Petugas Jaga Malam dan Tukang Kebun tidak ada, PTT (Pegawai Tidak Tetap) mengambil honornya langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Puskesmas Negeri Lama ada 2 (dua) orang PTT;

• Bahwa, Saksi sebagai Kepala Puskesmas Negeri Lama tidak ada menerima uang modal pengadaan meja dan kursi, akan tetapi meubeler seperti meja diperiksa dokter atau meja setengah biro, kursi putar dokter dan lemari ada diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan penerimaan meubeler itu kalau Saksi tidak salah mengingat da tanda terimanya yang tersimpan di Arsip Puskesmas Negeri Lama yang bisa Saksi bawa pada Persidangan berikutnya;

• Bahwa, Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Polindes juga ada mendapatkan meja dan kursi (meubeler) dan saksi selaku Kepala Puskesmas yang menyerahkannya kepada Pustu dan Polindes;

• Bahwa, mengenai uang biaya listrik elektronik, uangnya tidak ada Saksi terima, akan tetapi barang elektronik ada Puskesmas Negeri Lama terima seperti misalnya bola lampu dan peralatan elektronik lainnya, untuk keperluan peralatan elektronik Pustu dan Polindes juga ada diserahkan yang didistribusikan oleh Puskesmas dengan Saksi selaku Kepala Puskesmas yang menyerahkannya ke Pustu dan Polindes dan untuk penerimaan alat-alt elektronik ini kalau Saksi tidak salah ingat ada juga tanda terimanya yang tersimpan dalam Arsip Puskesmas Lama yang bisa Saksi bawa pada Persidangan berikutnya;

• Bahwa, setiap kali pendistribusian barang dari Puskesmas kepada Pustu dan Polindes tidak ada tanda terimanya, karena langsung saja Saksi serahkan kepada Pustu dan Polindes yang bersangkutan;

• Bahwa, mengenai uang sari anggaran untuk alat kebersihan dan pembersih, uangnya tidak ada Saksi terima, akan tetapi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu memberikannya dalam rupa barang-barang atau alat-alat kebersihan yang Puskesmas Negeri Lama terima berupa sapu lidi, alat pel, alas kaki, dan untuk Pustu serta Polindes yang bersangkutan dan untuk penerimaan alat alat-alat serta barang-barang kebersihan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kalau Saksi tidak salah mengingat ada bukti tanda terimanya pada Persidangan berikutnya;

• Bahwa, mengenai anggaran biya listrik, caranya, Puskesmas Negeri Lama membayar terlebih dahulu pakai anggaran yang ada, baru kemudian ditagih di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan bukti untuk biaya listrik ini ada disimpan di Arsip Puskesmas Negeri Lama yang bisa Saksi serahkan pada Persidangan berikutnya;

• Bahwa mengenai anggaran biaya Pelayanan Kesehatan Dasar, uangnya tidak ada Puskesmas Negeri Lama terima, akan tetapi anggaran tersebut diserahkan dalam rupa obat-obatan untuk rawat inap dan untuk obat rawat jalan, Laboratorium dan diagnotis elektroni (umpamanya untuk mencairkan darah yang menggumpal) ada diterima Puskesmas Negeri Lama dan penerimaan barng-barang tersebut kalau Saksi tidak salah mengingat ada tanda terimanya yang disimpan di Arsip Puskesmas Negeri Lama yang bisa Saksi serahkan pada Persidangan berikutnya;

• Bahwa, barang-barang realisasi dari anggaran biaya Pelayanan Kesehatan Dasar ada juga diterima Pustu dan Polindes dan yang menyerahkan adalah Saksi selaku Kepala Puskesmas Negeri Lama namun penyerahan barang-barang tersebut dari Puskesmas ke Pustu dan Polindes tidak memakai tanda terima;

• Bahwa, Saksi ada menerima Dana JPS-BK dari Kantor Pos yang bersumber dari APBN, sementara yang bersumber dari APBD untuk JPS-BK, Saksi tidak ada menerima dana cash/uang untuk Pelayanan Kesehatan untuk Keluarga Miskin, Pemberantasan Penyakit Menular, Program Perbaikan Gizi Keluarga Miskin dan Program Revitalisasi Keluarga Miskin dan untuk penerimaannya ini kalau Saksi tidak salah mengingat ada tanda bukti terimanya yang bisa Saksi serahkan pada Persidangan berikutnya;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima Dana untuk Pelayanan Kesehatan Karyawan;

• Bahwa, mengenai anggaran untuk pembelian obat-obatan, Saksi tidak ada menerima dana cas-nya, akan tetapi diserahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam bentuk obat-obatan yng terdiri dari obat essensial, sngat essensial dan sangat-sangat essensial yang mana obat-obatan tersebut kemudian Saksi disdribusikan kepada Pustu dan Polindes yang berada di wilayah Puskesmas Negeri Lama;

• Bahwa, obat essensial umpamamnya adalah infuse;

• Bahwa, tidak semua obat didistribusikan kepada Pustu dan Polindes karena ada jenis obat-obatan hanya boleh digunakan oleh dokter dan tidak boleh digunakan oleh Perawat pada Pustu ataupun Polindes;

• Bahwa, perihal anggaran pembangunan gedung, uang cash tidak ada Saksi terima, tapi ada perehaban Kantor secara fisik dan perbaikan Kantor seperti atap seng kantor, tempat rawat inap yang diganti semuanya dan lantai Puskesmas Negeri Lama seingat Saksi waktu itu dinaikkan 1 (satu) meter karena sering banjir dan juga penambahan ruang untuk UGD (Unit Gawat Darurat) dan pengecatan seluruh dinding luar dalam;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang cash dari pemeliharaan angkutan sarat, karena kalau ada kendaraan operasional Puskesmas yang rusak, maka kendaraan tersebut akan di bawa ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk diperbaiki;

• Bahwa, perihal anggaran pemeliharan meja dan kursi, Saksi tidak menerima uang dalam bentuk cash karena pemeliharan meubeler (meja dan kursi) dilakukan secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang datang langsung ke Puskesmas dan kalau ada meubeler yang rusak maka petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan datang memperbaikinya;

• Bahwa, Saksi tidak mengetahui seluruh perincian dan besaran penggunakan anggaran Unit Pelaksana Teknis untuk Puskesmas Negeri Lama, akan tetapi setahu Saksi, semua kebutuhan Puskesmas Negeri Lama sudah dipenuhi dan semua kegiatan yng diprogramkan sudah dilaksanakan semuanya;

• Bahwa, selaku Kepala Puskesmas, Saksi tidak pernah malakukan pembelanjaan barang, karena Saksi bukanlah sebagai Kuasa Pengguna dan untuk itu Saksi hanya menerima barang saja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk keperluan Puskesmas Negeri Lama;

• Bahwa, Saksi hanya mengusulkan hal-hal yang dibutuhkan oleh Puskesmas, namun yang merencanakan kebutuhan Puskesmas semuanya ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, perihal ketertiban administrasi keuangan di Puskesmas, Saksi tidak mengetahui karena Saksi dan jajaran Puskesmas bukan mengutmakan ketertiban administrasi melainkan mengutamakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

• Bahwa, keterangan Saksi yang benar adalah semua keterangan yang Saksi berikan di Persidangan;

Bahwa, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

4. dr. Sanny R. Sitompul (berjanji), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi sudah kenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar Dakwaan, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa Saksi diperhadapkan ke Persidangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini adalah karena sebelumnya Saksi sudah pernah dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi di Tingkat Penyidik di Polres Labuhanbatu dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Puskesmas Suka Makmur Labuhanbatu;

• Bahwa, riwayat Pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:

1993 s/d 1996, Saksi menjabat sebagai dokter pada Puskesmas Nangga Panda NTT;

1997 s/d 2000, Saksi bekerja di Kanwil Depkes Tim-Tim;

2001 s/d 2004, Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Suka Makmur Kabupaten Labuhanbatu;

2005 s/d 2006, Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Janji Sibargot Kabupten Labuhanbatu;

2006 s/d sekarang, Saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Suka Makmur, yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu; adalah Terdakwa;

• Bahwa, secara operasional, Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan secara fungsional, Saksi bertanggungjawab kepada masyarakat Kecamatan Bilah Barat dalam hal kesehatan;

• Bahwa, dalam hal pengelolaan dan untuk operasional Puskesmas, sebagai Kepala Puskesmas, Saksi bukanlah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran tapi apa yang dibutuhkan oleh Puskesmas diusulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian Puskesmas menerimanya dalam bentuk barang umpmanya kursi, meja dan lain-lain;

• Bahwa, selama Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Suka Makmur pada Tahun Anggaran 2004, semua kebutuhan yang Saksi usulkan untuk kebutuhan Puskesmas Suka Makmur sudah dipenuhi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, demikian juga selama Saksi menjabat Kepala Puskesmas Janji Sibargot Kabupten Labuhanbatu, semua kebutuhan Puskesmas Janji Sibargot sudah dipenuhi semuanya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.

• Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal Anggaran untuk Puskesmas, Pustu dan Polindes dalam APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004, akan tetapi semua kebutuhan Puskesmas Sua Makmur dan Puskesmas Janji Sibargot sebagaimana yang sudah Saksi terangkan sebelumnya sudah dipenuhi semuanya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai pemenuhan kebutuhan operasional, dari Pihak Puskesmas tidak ada Laporan Pertanggungjawabn karena bukan Puskesmas yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;

• Bahwa, Saksi selaku Kepala Puskesmas tidak pernah mengusulkan dana untuk kebutuhan Puskesmas yang Saksi pimpin, yang ada adalah pengusulan barang untuk kebutuhan Puskesmas sehingga yang ada dari Pihak Puskesmas adalah Usulan Barang Kebutuhan Puskesmas / Perincian Barang dan bukan Usulan Dana Puskesmas / Perincian Biaya;

• Bahwa, yang pernah Saksi usulkan sebagai hl yang bukan bersifat rutin adalah pengusulan penambahan jumlah dokter, pembangunan pagar, penambahan ruangan dan yang Saksi usulkan tersebut sudah direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi kurang begitu mengetahui persyaratan agar Puskesmas Biasa bisa menjadi Puskesmas Model, tapi yang Saksi tahu, semua Puskesmas pada prinsipnya akan menuju kea rah Puskesmas Model tetapi secara bertahap;

• Bahwa, untuk tiap perbedaan kategori Puskesmas, ada Surat Keputusannya;

• Bahwa, pelaksanaan pembangunan yang Saksi usulkan seperti Pembangunan tambahan ruangan dan pagar, pelaksananya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, untuk pembangunan atau perehaban di Tingkat Pustu, pelaksananya juga datang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, di Puskesmas Suka Makmur ada kendaraan dinas, yang mana biaya pemeliharaan untuk kendaraan dinas ini tidak pernah Saksi terima, akan tetapi apabila ada kendaraan dinas yang rusak, maka kendaraan tersebut di bawa ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untu diperbaiki dan Saksi tinggal terima kendaraan yang sudah diperbaiki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai anggaran ATK (Alat Tulis Kantor), uangnya tidak ada Saksi terima, tapi barangnya seperti kertas dan alat tulis kantor lainnya ada Saksi terima;

• Bahwa, mengenai anggaran untuk biaya cetak, uangnya tidak Saksi terima, tetapi kertas dan kartu yang sudah dicetak kop-nya ada Saksi terima;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima biaya fotocopy;

• Bahwa, mengenai anggaran pemeliharaan alat kantor, uang tidak ada Saksi terima, akan tetapi kalan ada alat-alat kantor seperti meja, kursi dan alat kantor lainnya yang rusak, maka akan dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan datang untuk melakukan perbaikan dan perawatan berkala;

• Bahwa, mengenai anggaran pengadaan meja dan kursi, uangnya tidak Saksi terima, akan tetapi barangnya berupa meja periksa dokter, lemari dan kursi serta meubeler lainnya diterima oleh Puskesmas Suka Makmur ketika Saksi menjabat selaku Kepala Puskesmas Suka Makmur;

• Bahwa, tidak semua Pustu dan Polindes di wilayah Puskesmas Suka Makmur yang mendapatkan kursi dan meja akan tetapi sudah ada beberapa yang menerima dan sebagian lagi yang pada Tahun Anggaran 2004 belum menerima sudah menerimanya di awal Tahun Anggaran 2005;

• Bahwa, untuk semua bahan yang diterima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, di Tingkatan Puskesmas, Saksi yang menerima barang-barang dan inventaris tersebut, akan tetapi bagian Tata Usaha Puskesmaslah yang mendistribusikannya ke Pustu dan Polindes di Wilayah Puskesmas Suka Makmur dengan diketahui oleh Saksi selaku Kepala Puskesmas;

• Bahwa, mengenai anggaran alat listrik, Saksi tidak ada menerima uangnya, akan tetapi peralatan listrik, seperti bola lampu diterima oleh Puskesmas Suka Makmur;

• Bahwa, mengenai anggaran kebersihan, Saksi tidak pernah menerima dalam bentuk uang, akan tetapi Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) terima adalah barang-barang / alat-alat kebersihan fisik;

• Bahwa, uang biaya listrik untuk pembayaran rekening listrik puskesmas), rekening dibayarkan terlebih dahulu kepada PLN oleh Pihak Puskesmas, kemudian rekening yang telah dibayar tersebut diusulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk mendapat ganti pembayaran dan uang biaya listrik ini didapatkan dari Zulpanuddin Hasibuan dan untuk itu ada kwitansi penerimaannya;

• Bahwa, tentang anggaran biaya Pelayanan Kesehatan Dasar, Uang tidak ada diterima, akan tetapi peralatan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar ada diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Puskesmas yang Saksi pimpin dan bentuk fisik dari peralatan Pelayanan Kesehatan Dasar ini umpamanya seperti peralatan Laboratorium;

• Bahwa, tentang anggaran Pelayanan Kesehatan dan JPS-BK, Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) ada menerima dalam bentuk uang dan barang seperti misalnya obat-obatan untuk penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin , Pemberantasan Penyakit Menular, Perbaikan Gizi Keluarga Miskin berupa pemberian makanan tambahan dan untuk operasional Posyandu;

• Bahwa, untuk penerimaan uang gaji bagi penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Kesehatan dan JPS-BK, Saksi sering menerimanya dari Jangga Hasibuan dan untuk setiap kali penerimaan uangnya ada tanda terima;

• Bahwa, mengenai anggaran untuk bahan obat-obatan, Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) tidak ada menerima dalam bentuk uang, akan tetapi Puskesmas menerimanya dalam benatuk fisik obat-obatan yang mana obat-obatan ini diambil langsung dari Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa obat-obatan yang diambil dari Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ini ada beberapa macam, diantaranya adalah obat untuk keperluan rawat jalan, obat untuk keluarga miskin, dan obat-obatan ini terbagi-bagi lgi jenisnya menjadi obat-obatan essensial, sangat essensial dan sangat-sangat essensial dan obat-obatan ini setelah diambil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian didistribusikan lagi ke Pustu dan Polindes sesuai dengan jenis obat-obatan yang bersangkutan dan pendistribusian obat-obatan ini terkadang Saksi lakukan langsung pemberiannya ke Pustu dan Polindes;

• Bahwa, mengenai anggaran biaya bangunan gedung tempat kerja, uangnya tidak ada Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) terima, akan tetapi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu langsung yang melakukan pembangunan terhadap Puskesmas yang Saksi pimpin seperti misalnya pembangunan ruangan gedung tempat kerja, pembangunan pagar gedung, perehaban gedung Puskesmas, Pustu dan Polindes;

• Bahwa, untuk setiap penerimaan uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Saksi, semuanya ada tanda terimanya, dan ada juga yang tidak, tergantung dari apa yang diterima;

• Bahwa, untuk setiap kali pen-drop-an barang fisik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ke Puskesmas, ada tanda terimanya karena penyerahan barang dilakukan oleh Tata Usaha Puskesmas dan setiap kali penerimaan barang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah dengan sepengetahuan Saksi selaku Kepala Puskesma;

• Bahwa, tanda terima penerimaan barang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ke Puskesmas tidak ada Saksi bawa pada Persidangan hari ini, semuanya ada di file Puskesmas yang bisa Saksi bawa pada Persidangan berikutnya;

• Bahwa, mengenai keperluan barng Puskesmas, Saksi tidak pernah menerima uang untuk belanja barang karena pembelanjaan barang dan penyerahannya semuanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dikarenakan : Saksi bukanlah sebagai Pengguna Anggaran akan tetapi Saksi hanya menerima barang-barang keperlun Puskesmas saja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu selaku Pemilik Puskesmas;

• Bahwa, mengenai ketertiban admisnistrasi di Puskesmas, Saksi tidak dapat melakukan penilaian terhadap hal itu karena Puskesmas bukanlah mengutamakan administrasi tetapi lebih mengutamakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

• Bahwa, keterangan Saksi yang benar adalah yang di Persidangan ini, bukan sebagaimana yang terdapat dalam BPenyidikan karena pada waktu tingkat penyidikan, Saksi sangat gugup dan waktu dilakukannya pemeriksaan, Saksi sedang berada dalam kondisi sedang bekerja yang mana Saksi masih harus memikirkan kondisi pasien-pasien yang berada di Puskesmas yang Saksi pimpin;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

5. dr. Hj. Ratna Dewi, KS (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi sudah kenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar Dakwaan, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah perihal dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana korupsi tersebut karena sebelum di Persidangan ini, Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di Tingkat Penyidik di Polres Labuhanbatu dan Saksi diperiksa dalam kapasitas Saksi selaku Kepala Puskesmas Kota Rantauprapat;

• Bahwa, sekarang ini Saksi sudah pensiun dan Saksi resmi Purna Bhakti (pensiun) sejak bulan Januari Tahun 2008;

• Bahwa, Saksi sudah menjadi PNS sejak Tahun 1986 dan pada Tahun Anggaran 2004, Saksi menjabat selaku Kepala Puskesmas Kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada saat Saksi menjabat selaku Kepala Puskesmas Kota Rantauprapat pada Tahun Anggaran 2004, yang menjabat selaku Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu itu adalah Terdakwa:

• Bahwa, dalam kapasitas Saksi selaku Kepala Puskesmas, secara operasional struktural, Saksi bertanggung jawab kapda Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, akan tetapi secara fungsional, dalam melakukan pekerjaan, Saksi bertanggung jawab kepada masyarakat (stake holder) dalam bidang pelayanan kesehatan;

• Bahwa, Saksi tidak memiliki kuasa untuk menentukan kebijakan anggaran yang diperlukan oleh Puskesmas yang Saksi pimpin, karena Saksi untuk setiap Tahun Anggaran hanya mengusulkan hal-hal (barang dan jasa), yang dibutuhkan oleh Puskesmas yang Saksi pimpin tanpa disertai dengan usulan biaya, karena Puskesmas Bukanlah sebagai penggun anggaran, sehingga dengan demikian, maka dalam pengelolaan Puskesmas, Saksi tidak pernah mengetahui besaran anggaran yang diperlukan dalam pengelolaan tiap 1 (satu) unit Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu ini;

• Bahwa, mengenai anggaran untuk keperluan alt tulis kantor, Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) tidak ada menerima uang dalam bentuk cash untuk belanja ATK, akan tetapi ATK (Alat Tulis Kantor) diberikan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Puskesmas yang Saksi pimpin umpamanya kertas HVS, pita mesin tik, map biasa, stempel dan sebagainya,

• Bahwa, mengenai anggaran prangko, materai dan benda pos lainnya, uang untuk pembelanjaan barang-barang tersebut tidak ada diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, akan tetapi semua yang diperlukan oleh Puskesmas sehubungan dengan hal-hal pos, sudah dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan untuk setiap kali penerimaan Puskesmas terhadap benda-benda pos ada tanda terimanya yang mana tanda terima ini dikembalikan / diberikan lagi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai keterangan Saksi didalam BAPenyidikan, memang benar, uang untuk pembelanjaan barang-barang / benda-benda pos tidak ada Saksi terima, akan tetapi barang-barang / benda-benda pos secara fisik ada Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) terima;

• Bahwa, biaya untuk memenuhi rekening telephone, rekening telephone dibayarkan oleh Puskesmas terlebih dahulu kepada Telkom, kemudian pembayaran rekening yang sudah dilakukan tersebut untuk per-Triwulan-nya diklaim oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tiap Triwulan akan melakukan penggantian terhadap Puskesmas yng sudah terlebih dahulu melakukan pembayaran rekening telephone kepada Telkom dan untuk setiap pembayaran oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Puskesmas untuk rekening telephone ini, ada tanda terimanya ini dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai anggaran untuk memenuhi kebutuhan air, rekening ir dibayarkan terlebih dahulu, kemudian diklaim oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan untuk pembayaran klaim oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ada tanda terimanya ini dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai anggaran untuk keperluan cetak, tidak ada Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) menerima uangnya, akan tetapi barang-barang cetak fisik seperti misalnya kertas yang sudah ber-kop dan kartu berobat tercetak sesuai dengan Puskesmas bersangkutan ada diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Puskesmas;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima anggaran untuk memenuhi kebutuhan fotocopy, karena untuk keperluan fotocopy, fotocopy dilakukan di Koperasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan tidak perlu membayar lagi untuk kegiatan fotocopy bersangkutan;

• Bahwa, mengenai anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian, tidak ada Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) menerima uangnya, akan tetapi setiap pegawai dan unsur-unsur Puskesmas da menerima pakaian jadi siap pakai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk pemeliharaan alat-alat kantor, karena kalau ada alat kantor yang rusak, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan dihubingi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan mengirimkan petugasnya untuk melakukan perbaikan maupun perawatan terhadap peralatan Kantor Puskesmas;

• Bahwa, Saksi ada menerima uang untuk honor Tukang Kebun dan Jaga Malam Puskesmas dan Tukang Kebun dan Jaga Malam ini, yang Saksi ketahui kriterianya adalah untuk honor Tenaga Sukarela, untuk penerimaan ini ada tanda terimanya dan tanda terima tersebut dikembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk pengadaan meja dan kursi meubeler Puskesmas, karena Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ada memberikan meja dan kursi meubeler keperluan Puskesmas berupa, kursi, meja ½ biro, kursi putar dan kursi lipat, dan untuk jumlah meubeler yang Puskesmas terima, Saksi sudah lupa jumlahnya, tapi seingat Saksi, untuk kursi lipat ada sekira 30 (tiga puluh) buah;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk memenuhi kebutuhan barang-barang kelistrikan, tetapi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ada memberikan kepada Puskesmas alat-alat listrik seperti misalnya bola lampu yang langsung di-drop oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Puskesmas dan untuk penerimaan Puskesmas akan barang-barang atau alat listrik ini ada tanda terimanya yang dikembalikan lagi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai anggaran untuk kebutuhan Pelayanan Kesehatan Dasar, Saksi tidak ada menerima uangnya karena sifatnya umum, tapi yang Puskesmas terima dalam bentuk obat-obatan, diagnostik elektronik dan untuk keperluan Laboratorium;

• Bahwa, mengenai apakah Pustu ada mengambil langsung peralatan-peralatan yang sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ke Puskesmas, Saksi tidak mengetahuinya;

• Bahwa, Saksi ada menerima uang untuk biaya anggaran penyelenggaraan Kesehatan Dasatr, JPS-BK seperti misalnya biaya untuk pemberantasan penyakit menular, perbaikan gizi, makanan tambahan dan revitalisasi Posyandu yang mengenai jumlahnya, Saksi sudah lupa akan tetapi untuk tiap penerimaan yang untuk hal tersebut, ada tanda terimanya yang mana tanda terimanya dikembalikan lagi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk pelayanan kesehatan rawat inap karena Puskesmas yang Saksi pimpin tidak ada menerima pasien rawat inap;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang pelayanan kesehatan Karyawan Perusahaan dan pelayanan hygiene perusahaan;

• Bahwa, Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) tidak ada menerima uang pengadaan obat-obatan essensial, sangat essensial dan sangat-sangat essensial, akan tetapi obat-obatan fisik yang langsung diterima oleh Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dimana obat-obatan diantarkan oleh Petugas Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang bernama Fitra yang mengantarkan obt-obatan tersebut;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang anggaran pemeliharaan alat angkutan darat, akan tetapi kalau ada mobil rusak, maka mobil yang rusak langsung diantarkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk diperbaiki ke bengkel yang dihunjuk langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang anggaran pembangunan tempat kerja, akan tetapi pada Tahun Anggaran 2004, Puskesmas yang Saksi pimpin mendapatkan 3 (tiga) ruangan kerja dan penggantian atap bangunan;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang pemeliharaan meja dan kursi, akan tetapi kalau ada meja dan kursi (meubeler) yang rusak atau membutuhkan perawatan, maka bagian perlengkapan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan dihubungi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan langsung mengirimkan petugasnya untuk melakukan perbaikan perbaikan maupun perawatan , pengecatan terhadap meja dan kursi dan pada Tahun Anggaran 2004, seingat Saksi, ada 30 (30) kursi dan 14 (empat belas) meja yang diperbaiki dan dicat;

• Bahwa, Saksi tidak ingat lagi perihal keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi tidak ada menerima uang pelayanan kesehatan karyawan, akan tetapi yang Saksi ingat, uang untuk pelayanan kesehatan ke perusahaan ada Saksi terima d imana petugas Puskesmas Keliling datang ke Puskesmas untuk menerima uang pelayanan kesehatan perusahaan;

• Bahwa, keterangan Saksi yang benar adalah yang di Persidangan;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

6. drg. Atilla Effendi (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah masalah dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi mengetahui hal ini karena sebelumnya, Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya pada Tingkat Penyidik di Polres Labuhanbatu dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Sub Dinas Pembinaan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan jabatan Saksi tersebut adalah jabatan Struktural;

• Bahwa, sebelumnya jabatan Saksi adalah Kepala Puskesmas Sigambal Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada saat Saksi menjabat selaku Kepala Puskesmas Sigambal sejak Bulan Mei 2002 s/d Bulan Agustus 2004;

• Bahwa, yang menggantikan Saksi selaku Kepala Puskesmas Sigambal setelah Agustus 2004 adalah dr. Nahar Pasaribu;

• Bahwa, selaku Kepala Puskesmas, tugas Saksi adalah untuk melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, melakukan pelayanan pengobatan kepada masyarakat yang membutuhkan, mencegah penularan penyakit di kalangan masyarakat dan secara struktural selaku Kepala Puskesmas, Saksi bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, selaku Kepala Puskesmas, pada Tahun Anggaran 2004 Saksi tidak ada menerima anggaran dari APBD Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, untuk kebutuhan Puskesmas yang saya pimpin, Saksi tidak ada mengusulkan anggaran kebutuhan Puskesmas, akan tetapi barang dan jasa yang diusulkan oleh Saksi untuk kebutuhan Puskesmas;

• Bahwa, hampir seluruh barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Puskesmas yang Saksi pimpin sudah dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada saat Saksi menjabat selaku Kepala Puskesmas Sigambal, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Terdakwa;

• Bahwa, dibawah Puskesmas yang saya Saksi pimpin, ada 4 (empat) Pustu dan 8 (delapan) Polindes;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk pemenuhankebutuhan alat tulis, akan tetapi barang-barang fisik kebutuhan ATK sudah sipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam bentuk kertas HVS, karbon, map biasa, pita mesin tik, dan lain sebagainya dan untuk setiap kali penerimaan barang-barang kebutuhan ATK, ada tanda terimanya yang ditanda tangani oleh pihak penerima yaitu Puskesmas dan dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, barang-barang yang diterima oleh Puskesmas ada dicatat di Buku Daftar Inventaris Barang Puskesmas;

• Bahwa, Saksi tidak pernah menerima uang biaya prangko dan materai serta benda pos lainnya;

• Bahwa, Saksi ada sebanyak 1 (satu) kali menerima uang biaya telephone yang jumlahnya Saksi kurang begitu ingat, kemudian mengenai pembayaran rekening telephone selanjutnya, Saksi sudah tidak ingat lgi karena Saksi sudah pindah tugas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) tidak ada menerima uang untuk biaya air karena Puskesmas yang Saksi pimpin memakai sumur;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk biaya cetak, tapi blangko kartu berobat ada diterima Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk biaya fotocopy;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk pemenuhan kebutuhan pakaian dinas, tetapi pakaian dinas siap pakai dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan semuanya sudah mendapatkannya;

• Bahwa untuk Tahun Anggaran 2004, Saksi tidak ada menerima uang perjalanan dinas karena selama menjabat sebagai Kepala Puskesmas, Saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan alat kantor, tetapi apabila ada alat kantor yang rusak atau kebutuhan perawatan, maka bagian perlengkapan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan datang dan petugas yang diutus oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan datang ke Puskesmas dan melakukan perbaikan dan perawatan terhadap barang kantor yang rusak atau membutuhkan perawatan;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk honor Tukang Kebun maupun Supir Ambulance, karena Puskesmas Sigambal tidak ada Tukang Kebun maupun Supir Ambulance dan mengenai honor dokter PTT, para dokter PTT ini langsung mengambil honornya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang pengadaan meja dan kursi serta meubeler kantor, tetapi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu memberikan dalam bentuk fisik meubeler seperti meja dan kursi yang diantarkan langsung oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan untuk ini ada tanda terimanya yang mana tanda terimanya dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu melalui petugas pengantar meubeler;

• Bahwa, Pustu dan Polindes di bawah Puskesmas Sigambal juga menerima pembagian distribusi meja dan kursi;

• Bahwa, mengenai alat listrik dan elektronik, Saksi tidak ada menerima uangnya tapi Saksi mendapatkan barang-barang fisik listrik dan elektronik seperti bola lampu;

• Bahwa, mengenai keterangan Saksi dalam BAPenyidikan yang menerangkan bahwa Saksi tidak ada menerima uang dan barang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, maksud Saksi adalah bukan Saksi yang menerima langsung uang dan barang-barang sebagaimana dimaksud, akan tetapi barang dan uang yang sebagaimana Saksi terangkan sebelumnya diterima oleh Petugas khusus di Puskesmas Sigambal yang menangani penerimaan inventaris;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk alat kebersihan, kan tetapi barang fisik untuk kebersihan ada diterima oleh Puskesmas yang Saksi pimpin;

• Bahwa, Saksi ada mendapatkan uang untuk klaim biaya listrik;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk pelayanan kesehatan dasar, tapi barang-barang fisik untuk pelayanan kesehatan dasar ada Saksi (Puskesmasa yang Saksi pimpin) terima dalm bentuk peralatan Laboratorium dan diagnostic elektronik;

• Bahwa, Saksi ada menerima uang untuk Pelayanan Kesehatan JPS-BK seperti uang untuk Revitalisasi Posyandu yang seingat Saksi sebanyak Rp. 10.950.000,- dan Biaya Insentif Kesehatan sebanyak Rp. 4.154.500,- dan untuk penerimaan uang tersebut ada tanda terimanya yang mana tanda terima tersebut ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai keterangan Saksi tentang kwitansi kosong, bukan kwitansi kosong yang Saksi maksudkan yang Saksi tanda tangani, melainkan kwitansi tanda terima yang didalamnya sudah tertera jumlah uangnya, tapi belum diketik dengan komputer; jadi baru kwitansi biasa dulu yang ditanda tangani dan kwitansi inilh yang Saksi tanda tangani dan beberapa hari kemudian baru ada yang diketik komputer;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk biaya rawat inap karena Puskesmas Sigambal yang Saksi pimpin tidak ada pelayanan rawat inap-nya;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk obat-obatan, tapi obat-obatan fisik dengan kualifikasi obat essesnsial, obat sangat essensial dan obat sangat-sangat essensial ada Saksi terima dan obat-obatan ini juga didistribusikan kepada Pustu;

• Bahwa, keterangan Saksi dihadapan Penyidik sangat berbeda dengan keterangan Saksi di Persidangan karena pada waktu Saksi memberikan keterangan dihadapan Penyidik sangat letih dan Saksi kurang mengerti mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada dan yang Saksi inginkan waktu itu adalah bagaimana upaya pemeriksaan cepat selesai, dan Saksi langsung saja menanda tangani BAPenyidikan;

• Bahwa, keterangan Saksi yang benar adalah yang di Persidangan;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

7. dr. Chairul Bahri Manurung (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi bisa mengetahui dugaan tindak pidana korupsi ini karena sebelum Persidangan ini, Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik di Polres Labuhanbatu dalam kapasitas Saksi selaku Kepala Puskesmas;

• Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Puskesmas sejak Tahun 1988 dimana dasar jabatan Saksi sejak Tahun 1988 s/d 2002 adalah berdasarkan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan sejak Tahun 2003 s/d sekarang ini adalah dengan SK Bupati Labuhanbatu;

• Bahwa, tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kepala Puskesmas adalah untuk melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, melakukan pelayanan pengobatan kepada masyarakat yang membutuhkan, mencegah penularan penyakit di kalangan masyarakat dan secara struktural, Saksi bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004 yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Terdakwa;

• Bahwa, Saksi tidak punya kewenangan dalam mengusulkan anggaran yang dibutuhkan oleh Puskesmas, akan tetapi dalam tiap Tahun anggaran, Saksi berwenang untuk mengusulkan hal-hal yang menyangkut barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Puskesmas yang Saksi pimpin demi kelangsungan operasional Puskesmas;

• Bahwa, Puskesmas yang Saksi pimpin adalah Puskesmas Model Rawat Inap;

• Bahwa, Saksi ada menerima dana dalam melaksanakan kegiatan operasional Puskesmas Kota Pinang berupa dana rawat jalan dan rawat inap Gakin (keluarga miskin) serta dana JPS-BK dan dana rutin berupa gaji pegawai;

• Bahwa, mengenai APBD Tahun Anggaran 2004, Saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang disediakan untuk Puskesmas, dan Saksi juga tidak tahu darimana sumber dana yang Saksi terima, apakah dari APBD atau dari APBN, karena yang Saksi ketahui hanya menerima dan menggunakannya;

• Bahwa, rawat jalan dan rawat inap Gakin (keluarga miskin) serta dana JPS-BK dan dana rutin berupa gaji pegawai diterima oleh Petugas Puskesmas Kota Pinang oleh Elviana dan untuk penerimaan tersebut ada tanda terimanya yang mana tanda terima dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai uang untuk keperluan alt tulis (ATK), Saksi tidak ada menerima dalam bentuk uang, akan tetapi barang fisik menyangkut ATK ada diterima oleh Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) dan untuk penerimaan barang-barang ATK ini ada tanda terimanya yang mana tanda terima dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk keperluan prangko, materai dan benda Pos lainnya, akan tetapi barang-barang fisik menyangkut pos seperti prangko, materai dan benda Pos lainnya ada Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) terima;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang biaya telephone karena tidak ada telephone di Puskesmas yang Saksi pimpin;

• Bahwa, Saksi juga tidak ada menerima uang biaya air karena Puskesmas yang Saksi pimpin tidak pakai jasa PAMD (Perusahaan Air Minum Daerah);

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang biaya cetak, tapi barang-barang cetakan berupa kertas yang sudah ber-kop dan kartu berobat ada diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang biaya fotocopy, tapi kalau mem-fotocopy dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan tidak dipungut biaya lagi untuk fotocopy sebanyak apapun untuk keperluan Puskesmas;

• Bahwa, uang untuk pengadaan pakaian dinas harian tidak ada diterima oleh Saksi, akan tetapi semua pakaian dinas sudah diberikan untuk semua Pegawai Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi ada menerima uang perjalanan dinas dalam daerah sebanyak Rp.50.000,- untuk per-hari-nya;

• Bahwa, Saksi ada menerima uang perjalanan dinas luar daerah, akan tetapi Saksi lupa berapa jumlahnya;

• Bahwa, Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) tidak ada menerima uang untuk pemeliharaan alat kantor, akan tetapi yang Puskesmas terima adalah dalam bentuk pemeliharaan langsung terhadap fisik alat kantor yang rusak ataupun alat kantor yang membutuhkan perawatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu mengirimkan petugasnya untuk melakukan perbaikan maupun perawatan terhadap alat kantor puskesmas berupa kulkas vaksin, mesin tik maupun AC (Air Conditioner);

• Bahwa, Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) ada menerima uang untuk Tukang Jaga Malam, Supir Ambulance dan Tukang Kebun yang mana tiap tenaga honor menerima honor sebanyak Rp. 300.000,- per-bulannya;

• Bahwa, Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) tidak ada menerima uang untuk pengadaan meja dan kursi (meubeler) akan tetapi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu langsung menyediakan meja dan kursi dalam bentuk fisik demikian juga dengan perawatan dan pemeliharaannya merupakan tanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang mengirimkan petugasnya untuk melakukan pemeliharaan maupun perawatan terhadap meja dan kursi yang membutuhkan perawatan maupun pemeliharaan;

• Bahwa, meja dan kursi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu juga didistribusikan oleh Puskesmas yang Saksi pimpin ke Pustu dan Polindes;

• Bahwa, untuk pengadaan alat listrik tidak ada Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) terima, akan tetapi alat-alat listrik dan elektonik seperti bola lampu dalam bentuk fisik ada diterima oleh Puskesmas yang Saksi pimpin dan alat elektronik yang sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tersebut juga didistribusikan ke Pustu dan Polindes;

• Bahwa, Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) tidak ada menerima uang untuk pengadaan alat-alat kebersihan dan pembersih, akan tetapi alat-alat kebersihan dan pembersih dalam bentuk fisik ada diberikan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ke Puskesmas yang Saksi pimpin dan alat-alat kebersihan dan pembersih yang sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan distribusikan sebagian lagi ke Pustu dan Polindes;

• Bahwa, uang untuk biaya listrik, Puskesmas secara pribadi akan membyarkan dulur rekening listrik ke PLN, kemudian rekening yang sudah dibayar akan di kalim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu per-triwulannya;

• Bahwa, Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) tidak ada menerima uang untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar, akan tetapi peralatan-peralatan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar seperti misalnya Laboratorium dan diagnostic elektronik ada diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ke Puskesmas yang Saksi pimpin;

• Bahwa, untuk kegiatan pelayanan kesehatan JPS-BK ada Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) terima dan untuk penerimaan uang pelayanan kesehatan JPS-BK ini memakai kwitansi dan kwitansi penerimaan uang dikembalikan / diambil lagi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan uang untuk pelayanan kesehatan JPS-BK ini seperti misalnya untuk kegiatan pelayanan kesehatan keluarga miskin (Gakin), pemberian makanan tambahan dan pemberantasan penyakit menular;

• Bahwa, Saksi ada menerima uang untuk biaya spesialis rawat inap yang jumlahnya Saksi sudah lupa untuk sepanjang Tahun Anggaran 2004 dan penerimaan uang biaya spesialis rawat inap ini ada kwitansinya setiap kali saksi mengambilnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, demikian jugaa uang untuk pelayanan kesehatan karyawan, setiap kali penerimaannya ada kwitnsinya yang mana jumlahnya untuk sepanjang Tahun Anggaran 2004 Saksi sudah lupa dan kwitansinya ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) tidak ada menerima uang untuk pengadaan obat-obatan, akn tetapi Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) menerima obat-obatan dalam bentuk fisik baik untuk kategori obat essesnsial, sangat essensial dan sangat-sangat essensial;

• Bahwa, kwitansi-kwitansi yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar sedemikian yang ditandatangani dan semua keterangan Saksi yng benar adalah keterangan Saksi yang terdapat di Persidangan ini mengingat keterangan yang Saksi berikan sewaktu dihadapan Penyidik Saksi berikan dalam keadaan bingung karena baru pertama kali berhadapan dengan Pihak Kepolisian dan pada waktu itu Saksi sangat letih karena pekerjaan Saksi sebagai dokter yang sangat padat dan bahasa yang dipakai oleh Penyidik waktu itu sangat rancu dan berbelit belit, sementara waktu itu Saksi ingin supaya pemeriksaan cepat selesai sehingga Saksi langsung saja menandatangani BAPenyidikan;

• Bahwa, setiap kalipenerimaan uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, selalu disertai kwitansi dan kwitansi yang ada dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

8. Sarjo (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui dugaan tindak pidana korupsi ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi bekerja sebagai wirawasta dan Saksi adalah sebagai Tukang Jahit dengan nam Usaha Saksi adalah Liven Tailor yang beralamat di Jalan Menara No. 40 Rantauprapat;

• Bahwa, sebagai Tukang Janit, Saksi tidak ada izin usaha, akan tetapi Saksi punya NPWP;

• Bahwa, Saksi pernah mendapatkan kesempatan untuk menjahit pakaian Dinas Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dari sejak Tahun 2003 s/d Tahun 2004;

• Bahwa, Saksi mendapatkan perintah kerja untuk menjahit pakian Dinas Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada akhir Tahun 2003 yang tanggl dan bulannya Saksi kurang ingat lgi;

• Bahwa, penjahitan pakaian Dinas Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tidak ada melalui tender;

• Bahwa, Saksi mendapatkan pekerjaan penjahitan pakaian Dinas Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah berdasarkan permintaan dari Daniel Hamonangan Manurung dan Saksi ada menerima panjar untuk pekerjaan penjahitan dari Daniel Hamonangan Manurung sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu langsung berdatangan ke tempat Usaha Saksi dan Saksi langsung melakukan pengukuran badan untuk tiap baju yang akan dijahit untuk setiap Pegawai yang datang ke tempat Usaha Saksi;

• Bahwa, Pegawai yang datang ke tempat Usaha Saksi untuk menjahitkan pakaiannya sehubungan dengan pekerjaan yang Saksi dapatkan dari Daniel Hamonangan Manurung tidak saja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, melainkan juga dari Puskesmas; Pustu dan Polindes;

• Bahwa, yang Saksi jahitkan + 200 (dua ratus) stel;

• Bahwa, tidak semua Pegawai Puskesmas dan Pustu yang datang ke tempat Usaha Saksi karena berhubungan dengan jauhnya tempat Usaha Saksi, dan untuk Pegawai yang tidak datang untuk diukurkan badannya ke Tempat Usaha Saksi, Saksi ada mengirimkan bahan pakaian ke Puskesmas / Pustu / Polindes yang bersangkutan;

• Bahwa, yang memilih jenis kain yang akan dijahit adalah Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu setelah Saksi menawarkan beberapa jenis kain yang kan digunakan untuk membuat baju dinas;

• Bahwa, uang yang Saksi terima untuk pekerjaan Saksi tersebut seluruhnya sebanyk Rp.40.000.000,- dimana uang sebanyak itu Saksi terima secara bertahap dimana klau Saksi butuh, maka Saksi akan menghubungi Daniel Hamonangan Manurung dan Anggota dari Daniel Hamonangan Manurung akan mengantarkan uang yang Saksi perlukan kepada Saksi sampai akhirnya semuanya berjumlah Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah);

• Bahwa, setiap kali pembayaran uang pekerjaan penjahitan tidak ada memakai kwitansi , hanya dengan rasa saling percaya saja satu sama lain;

• Bahwa, Saksi mengetahui kalau Saksi ada menerima uang dari Daniel Hamonangan Manurung dalm rangka penjahitan pakaian Dinas Pegawai untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Puskesmas, Pustu dan Polindes adalah dari catatan Saksi terhadap uang yang sudah Saksi terima dari Daniel Hamonangan Manurung;

• Bahwa, tidak ada tanda terima terhadap pegawai yang mengambil pakaian dari tempat usaha Saksi, tetapi setiap pegawai yang datang ke tempat usaha Saksi ada Saksi catat di catatan Saksi;

• Bahwa, yang Saksi terima adalah sebanyak Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) akan tetapi Daniel Hamonangan Manurung meminta Saksi untuk menanda tangani sejumlah Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) karena ada pakaian yang tidak dijahit oleh Saksi tapi dikirimkan langsung ke Puskesmas, Pustu dan Polindes yang jarak tempuhnya cukup jauh dari Rantuprapat dan juga untuk pembayaran PPh;

• Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal kebenaran dibayarkan tau tidaknya PPh sebagaimana yang dimaksud oleh Dniel. HM;

• Bahwa, SPK (Surat Perintah Kerja) dan kwitansi sesuai SPK Saksi tandatangani setelah Saksi selesai melakukan pekerjaan penjahitan pakaian untuk keperluan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi mempunyai NPWP;

• Bahwa, Saksi tidak ada membayar PPh (Pajak Penghasilan);

• Bahwa, semua biaya menjahit dan untuk biaya lainnya sudah dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Saksi;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

9. Riadi Fonata (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, pekerjaan Saksi adalah Wiraswasta yaitu berusaha dengan Toko alat tulis yang bernama Toko Zaman Baru yang bertempat usaha di Jl. Sudirman No. 18 Rantauprapat dan untuk usaha dagang ini, Saksi memiliki SIUP Usaha Toko Dagang dan penanggungjawab adalah Saksi sendiri;

• Bahwa, antara Toko Saksi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah ada kerjasama dalam bentuk apapun dalam hal pengadaan ATK maupun alat pembersih;

• Bahwa, Saksi tidak pernah menerima surat permintaan barang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2004;

• Bahwa, Saksi tidak pernah menerima pembayaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan kwitansi yang diperlihatkan kepada Saksi dihadapan Persidangan dan Saksi juga tidak kenal dengan Zulpanuddin Hasibuan maupun dengan Daniel Hamonangan Manurung dan mengenai nama serta tanda tangan yang tertera dalam kwitansi yang diperlihatkan kepada Saksi dihadapan Persidangan ini bukanlah tandatangan Saksi dan bukan juga tandatangn adik Saksi dan cap ataupun stempel dari Toko Zaman Baru bukanlh sebagaimna cap / stempel yang benar sebagaimana cap / stempel yang Toko Saksi miliki;

• Bahwa, sejak berdirinya Toko Zaman Baru sejak Tahun 1982, cap / stempel Toko Saksi tidak pernah berubah;

• Bahwa, bon / faktur yang diperlihatkan kepada Saksi sebagaimana dihadapkan di Persidangan ini adalah tidak benar, karena Toko Zaman Baru tidak pernah mengeluarkan bon / faktur sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi juga tidak kenal dengan orang yang bernama Emha Hamidi Alhuda yang menerima barang-barang sebagaimana tertera dalam bon / faktur yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut;

• Bahwa, di Jl. Sudirman Rantauprapat, tidak ada toko yang lain selain toko Saksi yang bernama Toko Zaman Baru dan bahkan seluruh kota Rantauprapat pun tidak ada toko lain lagi yang bernama Toko Zaman Baru;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan karena perihal kwitansi / tanda terima maupun cap dari Toko Zaman Baru sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya karena kewenangan dalam hal pengadaan barang dan pembelian barang tidak dilakukan secara langsung oleh Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh Bagian Perlengkapan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan perihal kebenaran dari cap / stempel Toko Zaman Baru sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, Terdakwa tidak mengetahui kenyataannya yang sebenarnya karena untuk tanggungjawab pengadaan barang ada bagian tersendiri di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang mana kewenangan pengadaan barang itu sudah didelegasikan tersendiri kepada Bagian perlengkapan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

10. Nona Suan Alias Awan (disumpah), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui dugaan tindak pidana ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi adalah seorang Wiraswasta yang membuka usaha toko dengan nama Toko Dhany Makmur yang mana Toko Dhany Makmur buknlh toko besar melainkan hanya toko biasa saj;

• Bahwa, untuk usaha Saksi ini, Saksi memiliki SIUP;

• Bahwa, pemilik Toko Dhany Makmur adalah orang yang bernama Dhany Makmur dan Pekerjaan Saksi adalah hanyalah sebagai Pengelola dan Penanggungjawab Operasional Toko;

• Bahwa, kalau ada kontrak pembelian barang, maka yang menandatangani kontrakadalah Saksi atau adik Saksi;

• Bahwa, pada Tahun 2004, yang menjadi Pengelola dan Penanggungjawab Operasional Toko Dhany Makmur adalah Saksi sendiri;

• Bahwa, pada Tahun 2004, Toko Dhany Makmur tidak ada melakukan kontrak kerjasama dalam bentuk apapun dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan di Rantauprapat, tidak ada toko lain yang bernama sama dengan Toko Dhany Makmur;

• Bahwa, pada Tahun 2004, Toko Dhany Makmur tidak pernah menerima kontrak / permintaan pengadaan barang ATK maupun alat kebersihan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak pernah menerima kwitansi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan nama serta tanda tangan sebagaimana yang tertera dalam kwitansi sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi dihadapan Persidangan, Saksi tidak kenal sedemikian juga dengan stempelnya yang atas nama Toko Dhany Makmur juga tidak benar dan Saksi selama mengelola Toko Dhany Makmur tidak pernah menerima pembayaran apapun dari orang yang bernama Zulpanuddin Hasibuan maupun dari Daniel Hamonangan Manurung;

• Bahwa, mengenai bon / faktur penerimaan barang dari Toko Dhany Makmur kepada Emha Hamidi Alhuda, Saksi tidak mengetahuinya karena Toko Dhany Makmur tidak pernah melakukan penyerahan barang barang kepada orang yang bernama Emha Hamidi Alhuda dan Saksi juga tidak kenal dengan yang bernama Emha Hamidi Alhuda;

• Bahwa, setiap bon / faktur yang keluar dari Toko Dhany Makmur semuanya ditandatangani oleh Saksi dan bon / faktur dari Toko Dhany Makmur tidak pernah diketik karena hanya Saksi tulis tangan saja dan seingat Saksi, bon / faktur fotocopy yang Saksi tulis tangan yang dikeluarkan Toko Dhany Makmur tidak pernah melebihi jumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

• Bahwa, mengenai barang-barang sebagaimana yang terdapat dalam bon / faktur atas nama Toko Dhany Makmur yaitu barng berupa ammoniak, Toko Dhany tidak pernah menjual / menyediakan barang berupa ammoniak dan Toko Dhany Makmur juga tidak pernah melakukan percetakan kop surat maupun kartu berobat;

• Bahwa, petugas yang berpakaian PNS pernh datang ke Saksi dan seingat Saksi ada membuat kwitansi ke Saksi, tapi Saksi tidak tahu orang tersebut PNS dari Dinas mana;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan karena perihal kwitansi / tanda terima maupun cap dari Toko Dhany Makmur sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya karena kewenangan dalam hal pengadaan barang dan pembelian barang tidak dilakukan secara langsung oleh Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh Bagian Perlengkapan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan perihal kebenaran dari cap / stempel Toko Dhany Makmur sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, Terdakwa tidak mengetahui kenyataannya yang sebenarnya karena untuk tanggungjawab pengadaan barang ada bagian tersendiri di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang mana kewenangan pengadaan barang itu sudah didelegasikan tersendiri kepada Bagian perlengkapan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Toko Dhany Makmur pernah menjadi rekanan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu atau tidak, dan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

11. Irwan Indra (disumpah), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui tindak pidana ini karena Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi adalah seorang Wiraswasta yang membuka toko alat-alat mobil dengan nama toko yaitu Toko Standard Motor yang bertempat usaha di Jl. A. Yani No. 82 Rantauprapat dan untuk usaha ini, Saksi memgang SIUP Usaha Toko Dagang dan penanggung jawab toko adalah Saksi sendiri dan selama ini, tidak pernah ada kerjasama antara toko Saksi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam hal pengadaan alat-alat mobil untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Toko Standard Motor tidak pernah menerima permintaan penawaran dan penggantian suku cadang kendaraan roda empat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.

• Bahwa, Saksi Tidak pernah menerima uang pembayaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana kwitansi yang diperlihatkan kepada Saksi dimuka Persidangan ini dan nama Herman sebagaimana tertera dalam kwitansi tidaklah Saksi kenal dan stempel atas nama Toko Standard Motor sebagaimana yang tertera dalam kwitansi juga tidak benar;

• Bahwa, untuk setiap pembayaran dari Pelanggan Toko Standard Motor, yang menerima uang pembayarannya adalah Saksi sendiri dan tidak pernah Saksi menerima pembayaran dari orang yang bernama Zulpanuddin Hasibuan ataupun dari Daniel Hamonangan Manurung;

• Bahwa, yang boleh tandatangn didalam kwitansi Toko Standard Motor hanya Saksi sendiri dan yang menerima pembayaran juga Saksi sendiri;

• Bahwa, perihal kwitansi penerimaan barng atas nama Toko Standard Motor yang ditandatangani oleh Emha Hamidi Alhuda aadalah tidak benar karena Emha Hamidi Alhuda tidak pernah menerima penyerahan brang apapun dari Toko Standar Motor dan Saksi sendiri juga tidak kenal dengan Emha Hamidi Alhuda;

• Bahwa, hanya Saksi yang bisa membuat kwitansi yang keluar atas nama Toko Standard Motor dan selama ini, bon / faktur atas nama Toko Standard Motor tidak pernah diketik atau ditulis dengan komputer, hanya Saksi tulis tangan saja;

• Bahwa, bon / faktur yang diperlihatkan kepada Saksi dimuka Persidangan ini adalah tidak benar karena dalam bon / faktur ada tertulis ban luar dan biaya service, sementara Toko Saksi (Toko Standard Motor) tidak pernah menjual ban luar dan toko Saksi tidak pernah menyediakan jasa service karena tidak ada mekanik di toko Saksi;

• Bahwa, setahu Saksi, di Rantauprapat tidak ada nama toko yang sama dengan Toko Standard Motor;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan karena perihal kwitansi / tanda terima maupun cap dari Toko Standard Motor sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya karena kewenangan dalam hal pengadaan barang dan pembelian barang tidak dilakukan secara langsung oleh Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh Bagian Perlengkapan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan perihal kebenaran dari cap / stempel Toko Standard Motor sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, Terdakwa tidak mengetahui kenyataannya yang sebenarnya karena untuk tanggungjawab pengadaan barang ada bagian tersendiri di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang mana kewenangan pengadaan barang itu sudah didelegasikan tersendiri kepada Bagian perlengkapan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Toko Standard Motor pernah menjadi rekanan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu atau tidak, karena berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang ada, tandatangan dan stempel adalah dari Toko Standard Motor dan untuk pengadaan peralatan kendaraan roda empat, ada Panitia pengadaannya sendiri yang tugas, kewenangn dan tanggungjawabnya sudah Terdakwa delegasikan, dan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

12. Armin Hasibuan disumpah), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal ini karena Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi adalah seorang Wiraswasta yang mempunyai toko yang menjual bahan bangunan bernama Toko Sepakat Baru dan yang bertanggungjawab di toko tersebut adalah Saksi sendiri;

• Bahwa, yang berhak untuk menandatangani setiap kwitansi yang dikeluarkan oleh Toko adalah Saksi sendiri dan dalam hal ini sudah berlangsung semenjak Toko Sepakat Baru berdiri sejak Tahun 2002 sampai dengan sekarang ini;

• Bahwa, Saksi tidak pernah menerima penghunjukan langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2004 untuk pengadaan barang maupun jasa dalam bentuk apapun;

• Bahwa, Saksi tidak pernah melakukan penawaran barang dan jasa kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, Toko Sepakat Baru milik Saksi bertempat usaha di Jl. Imam Bonjol Rantauprapat dan tidak ada lagi toko yang menjual bahan bangunan yang bernama Toko Sepakat Baru selain toko Saksi;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Toko Sepakat Baru tidak pernah menerima permintaan barang dan jasa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Puskesmas, Pustu dan Polindes;

• Bahwa, Saksi tidak pernah menerima uang pembayaran sebagaimana yang tertera dalam kwitansi yang diperlihatkan dimuka Persidangan dan nama serta tandatangan yang tertera pada kwitansi tersebut tidaklah Saksi kenal demikian juga dengan stempel yang ada di kwitansi tersebut juga bukanlah stempel Toko Sepakat Baru dan setiap kali penerimaan uang untuk toko Saksi, Saksi-lah yang menerima uangnya langsung dan selama ini Saksi tidak pernah menerima pembayaran dari orang yang bernama Zulpanuddin Hasibuan maupun dari Daniel Hamonangan Manurung;

• Bahwa, yang boleh menandatangani kwitansi atas nama Toko Sepakat Baru hanya Saksi sendiri selaku Pemilik Toko;

• Bahwa, Toko Sepakat Baru tidak pernah melakukan penyerahan barang kepada orang yang bernama Emha Hamidi Alhuda dan Saksi sendiri tidak kenal dengan orang yang bernama Emha Hamidi Alhuda;

• Bahwa, bon / faktur yang diperlihatkan di Persidangan atas nama Toko Sepakat Baru adalah bon / faktur yang tidak benar mengingat setiap bon / faktur atas nama Toko Sepakat Baru adalah Saksi sendiri yang langsung membuatnya dan kwitansi Toko Sepakat Baru tidak pernah diketik maupun ditulis dengan komputer tapi selalu ditulis dengan tangan oleh Saksi sendiri;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan karena perihal kwitansi / tanda terima maupun cap dari Toko Sepakat Baru sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya karena kewenangan dalam hal pengadaan barang dan pembelian barang tidak dilakukan secara langsung oleh Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh Bagian Perlengkapan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan perihal kebenaran dari cap / stempel Toko Sepakat Baru sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, Terdakwa tidak mengetahui kenyataannya yang sebenarnya karena untuk tanggungjawab pengadaan barang ada bagian tersendiri di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang mana kewenangan pengadaan barang itu sudah didelegasikan tersendiri kepada Bagian perlengkapan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Toko Sepakat Baru pernah menjadi rekanan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu atau tidak, karena berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang ada, tandatangan dan stempel adalah dari Toko Sepakat Baru dan untuk pengadaan peralatan bahan bangunan, ada Panitia pengadaannya sendiri yang tugas, kewenangn dan tanggungjawabnya sudah Terdakwa delegasikan, dan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

13. Agustinus (berjanji), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal ini karena Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi adalah seorang Pengusaha Toko Sinar Agung yang bertempat usaha di Jl. Ahmad Yani No. 75J Rantauprapat dan usaha Saksi tersebut hanyalah toko biasa;

• Bahwa, setahu Saksi sejak berdirinya Toko Sinar Agung sejak Tahun 2000 s/d sekarang ini, nama Toko Sinar Agung hanya toko Saksi saja dan tidak ada nama toko lain yang bernama sama dengan toko Saksi tersebut;

• Bahwa, toko Saksi menjual alat-alat sepeda motor dan oli kendaraan bermotor;

• Bahwa, penanggung jawab Toko Sinar Agung adalah Saksi sendiri dan tidak pernah Saksi wakilkan kepengurusan toko kepada anggota Saksi dan hal ini sudah berlangsung sejak Tahun 2000 s/d sekarang ini;

• Bahwa, toko Saksi tidak pernah berhubungan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak pernah menerima Surat Permintaan Pengadaan Suku Cadang dari Terdakwa selaku Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun 2004 dan Saksi juga tidak pernah menerima uang pembayaran sebagaimana yang tertera dalam kwitansi pembayaran untuk Toko Sinar Agung;

• Bahwa, Saksi tidak kenal dengan nama orang yang tertera dalam kwitansi pembayaran dan Saksi tidak tahu tanda tangan siapa yang tertera didalam kwitansi tersebut dan stempel a/n Toko Sinar Agung sebagaimana yang tertera dalam kwitansi tersebut juga bukanlah stempel / cap Toko Sinar Agung karena stempel / cap Toko Sinar Agung semenjak berdiri dari Tahun 2000 sampai dengan sekarang ini bukanlah sebagaimana yang tertera dalam kwitansi pembayaran sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi di Persidangan ini;

• Bahwa, stempel / cap yang tertera dalam kwitansi berbeda dengan cap / stempel sah Toko Sinar Agung sebagaimana yang Saksi bawakan stempelnya di Persidangan ini;

• Bahwa, perihal nma Emha Hamidi Alhuda sebagi seorang yang menerima brng dari Toko Sinar Agung, Saksi tidak kenal dengan orang tersebut;

• Bahwa, barang-barang sebagaimana yang tertera dalam bon / faktur yang diperlihatkan kepada Saksi adalah tidak benar barang-barang yang berasal dari toko Saksi;

• Bahwa, bon / faktur tersebut adalah tidak benar karena dalam bon / faktur tersebut tertera suku cadang kendaraan roda empat, sementara to Saksi (Toko Sinar Agung) tidak pernah menjual suku cadang / sparepart untuk kendaraan roda empat melainkan hanya suku cadang untuk kendaraan roda dua dan usaha Saksi bukanlah bengkel melainkan toko dan bon / faktur yang dikeluarkan oleh Toko Sinar Agung tidak pernah diketik atau ditulis komputer, melainkan hanya ditulis dengan tangan Saksi saja sebagai Penanggungjawab toko;

• Bahwa, di Rantauprapat, tidak ada lagi nama toko yang sama dengan toko Saksi yang bernama Toko Sinar Agung.

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan karena perihal kwitansi / tanda terima maupun cap dari Toko Sinar Agung sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya karena kewenangan dalam hal pengadaan barang dan pembelian barang tidak dilakukan secara langsung oleh Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh Bagian Perlengkapan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan perihal kebenaran dari cap / stempel Toko Sinar Agung sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, Terdakwa tidak mengetahui kenyataannya yang sebenarnya karena untuk tanggungjawab pengadaan barang ada bagian tersendiri di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang mana kewenangan pengadaan barang itu sudah didelegasikan tersendiri kepada Bagian perlengkapan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dan Terdakwa juga tidak tahu persis apakah Toko Sinar Agung pernah menjadi rekanan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu atau tidak, karena berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang ada, tandatangan dan stempel adalah dari Toko Sinar Agung dan untuk pengadaan peralatan kendaraan roda dua, ada Panitia pengadaannya sendiri yang tugas, kewenangn dan tanggungjawabnya sudah Terdakwa delegasikan, dan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

14. Amha Hamidi Alhuda (disumpah), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal tersebut karena Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Labuhanbatu dalam kapasitas Saksi sebagai Staff Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai Kepala Tata Usaha Puskesmas Perlayuan;

• Bahwa, mengenai riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut:

Pada Tahun 1983, Saksi ditempatkan sebagai Pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan tugas sebagai berikut:

Sejak Tahun 1983 s/d 1992, Saksi menjabat sebagai Staff Sub Bagian Kepegawaian;

Sejak Tahun 1993 s/d 1998, Saksi menjabat sebagai Staff pada Sub Bagian Perlengkapan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

Sejak Tahun 1999 s/d 2002, Saksi menjabat sebagai Staff Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

Sejak Tahun 2003 s/d 2008, Saksi menjabat sebagai Staff Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

Sejak Pebruari 2008 s/d sekarang, Saksi menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Puskesmas Perlayuan;

• Bahwa, Atasan Langsung Saksi adalah Ali Rachman Siregar yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, sementara Atasan Langsung Kasubag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang dijabat oleh Daniel Hamonangan Manurung;

• Bahwa, Atasan Langsung dari Kabag TU Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang waktu itu (Tahun Anggaran 2004) dijabat oleh Terdakwa;

• Bahwa, Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 adalah Zulpanuddin Hasibuan;

• Bahwa, selaku Staff Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bertugas untuk menyiapkan Daftar Kehadiran Pegawai, menyiapkan Petugas Upacara untuk tiap hari Senin, mengagendakan surat masuk dan surat keluar serta menyiapkan ruangan rapat;

• Bahwa, Saksi tidak pernah ikut dalam pengadaan barang untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, perihal keterlibatan Saksi dalam penerimaan barang dari beberapa toko yang dikelola oleh Suan Alias Awan, Armin Hasibuan, Irwan Indra, dan Agustinus, Saksi tidak mengetahui perihal keadaan anggaran untuk pengadaan barang untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal surat permintaan pengadaan barang dan jasa dari Terdakwa kepada Toko Zaman Baru untuk ATK dan alat-alat kebersihan;

• Bahwa, Saksi juga tidak mengetahui perihal kwitansi penerimaan pembayaran kepada Toko Zaman Baru dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam hal pengadaan ATK dan alat-alat kebersihan;

• Bahwa, perihal nama, tanda tangan dan NIP (Nomor Induk Pegawai) yang tertera dalam kwitansi dan tanda tangan penerimaan barang adalah benar sedemikian yang mana nama dan tanda tangan adalah benar nama dan tandatangan Saksi, akan tetapi NIP Saksi yang salah karena NIP Saksi yang betul adalah : 140142466;

• Bahwa, Saksi tidak pernah menerima satupun dari barang-barng sebagaimana yang tertera dalam bon / faktur tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui perihal barang-barang yang ada tercantum dalam bon / faktur yang diperlihatkan kepada Saksi dimuka Persidangan;

• Bahwa, Saksi mau menandatangani bon / faktur tersebut adalah karena perintah “bos” yang dalam hal ini adalah Daniel Hamonangan Manurung selaku Kabag TU Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan waktu itu Saksi diberitahukan oleh Zainal sebagai Tenaga Kerja Sukarela pada Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk menandatangani kwitansi / tanda penerimaan yang kondisinya masih kosong waktu Saksi tandatangani, sehingga nama dan tandatangan Saksi yang tertera dalam kwitansi / tanda penerimaan tersebut adalah benar sedemikian akan tetapi NIP-nya yang salah dan perihal barang-barang sebagaimana tertera dalam Tanda Penerimaan yang diperlihatkan kepada Saksi di Persidangan adalah tidak benar karena Saksi tidak pernah menerima barang-barang sebagaimana yang tertera dalam bon / faktur tersebut seperti misalnya barang-barang yang berasal dari Toko Zaman Baru berdasarkan bon / fktur yang Saksi bubuhkan tanda tangan didalamnya;

• Bahwa, pada waktu kwitansi / Tanda Penerimaan yang masih dalam keadaan kosong disodorkan kepada Saksi, waktu itu Saksi protes karena NIP yang tertera didalamnya adalah salah, akan tetapi waktu itu protes Saksi tidak diindahkn karena dikatakan bahwa kwitansi / bon / faktur sudah keburu dicap dan nanti repot mengganti-gantinya lagi, kemudian atas hal tersebut, Saksi langsung menandatangani kwitansi / tanda penerimaan / faktur yang masih kosong tersebut dan sampai sekarang ini Saksi tidak tahu siapa yang membuat nama dan NIP Saksi yang salah sebagaimana tertera dalam kwitansi / tanda penerimaan / faktur yang Saksi tandatangani tersebut;

• Bahwa, berdasarkan pemberitahuan dari Zainal untuk menandatangani kwitansi / tanda penerimaan / faktur yang masih kosong tersebut, Saksi tadinya tidak mau, kemudian Saksi dipanggil ke rumah Zulpanuddin Hasibuan yang mana ketika Saksi sampai di rumah Zulpanuddin Hasibuan, disitu sudah ada Daniel Hamonangan Manurung dan akhirnya Zulpanuddin Hasibuan serta Daniel Hamonangan Manurung menerangkan bahwa penandatangan kwitansi / tanda penerimaan / faktur tersebut adalah untuk melengkapi administrasi;

• Bahwa, Saksi mengetahui kalau kwitansi / tanda penerimaan / faktur yang Saksi tandatangani itu dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2004 sebab Saksi pernah diberikan / diserahkan Buku Pengadaan dan Penerimaan Barang untuk Saksi tandatangani sebagai Laporan Pertanggungjawaban;

• Bahwa, Saksi menandatangani kwitansi / tanda penerimaan / faktur tersebut tanpa sepengetahuan Atasan Langsung Saksi;

• Bahwa, penandatanganan kwitansi / tanda penerimaan / faktur tersebut tidak dilakukan sekaligus, melainkan sebagian ada yang ditandatangani di rumah Zulpanuddin Hasibuan, sebagian lagi ada yang Saksi tandatangani di rumah Daniel Hamonangan Manurung;

• Bahwa, kwitansi / tanda penerimaan / faktur ada yang Saksi tandatangani pada Tahun Anggaran 2004 dan kwitansi / tanda penerimaan / faktur yang paling banyk Saksi tandatangani adalah pada Tahun 2005 setelah Bulan Agustus 2005 yaitu setelah dilakukannya Penyidikan oleh Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, perihal kwitansi / tanda penerimaan / faktur yang Saksi bubuhkan tandatangan Saksi didalamnya atas nama Toko Dhany Makmur, Toko Sinar Agung dan Toko Sepakat Baru, kejadiannya adalah serupa dengan kwitansi / tanda penerimaan / faktur atas nama Toko Zaman Baru;

• Bahwa, perihal bukti Kwitansi / Tanda Penerimaan / Faktur atas nama Toko Sepakat Baru yang mana didalamnya ada Saksi bubuhkan nama, tandatangan dan NIP Saksi, tandatangan yang tertera didalamnya bukanlah tandatangan Saksi karena tarikan awal tandatangan Saksi berbeda dengan tandatangan yang tertera dalam Kwitansi / Tanda Penerimaan / Faktur tersebut;

• Bahwa, Saksi tidak pernh diangkat menjadi Bendahara Barang dan Saksi juga tidak merasa melakukan tugas sebagai Bendahara Barang;

• Bahwa, hampir semua Puskesmas Saksi pernah melakukan pengantaran barang-barang kebutuhan Puskesmas di wilayah Labuhanbtu, akan tetapi untuk Puskesmas yang berlokasi di pinggir pantai Saksi tidak pernah mengantar;

• Bahwa, semua penerimaan barang oleh Puskesmas yang mana barang-barangnya Saksi antarkan kepada Puskesmas, semuanya ber-tanda-terima dan tanda terima barang tersebut Saksi serahkan kepada Daniel Hamonangan Manurung;

• Bahwa, yang Saksi tandatangan sesudah Penyidikan hany bon / faktur pembelian barang dari Toko-toko yang Saksi tidak tahu apakah benar Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ada membeli barang dari toko-toko tersebut;

• Bahwa, sepanjang Tahun Anggaran 2004, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ada melakukan pemeliharaan terhadap bangunan gedung Puskesmas, Pustu dan Polindes;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan berpendapt bahwa:

1. Sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban, faktur dan toko-toko yang tertera namanya dalam faktur telah ditandatangani oleh Saksi dan Saksi tidak pernah mengetahui perihal penandatanganan tersebut kapan dan dimana;

2. Surat Keputusan tentang Penghunjukan Saksi tersebut sebagai Bendahara Barang sudah Terdakwa keluarkan dengan Surat Keputusan No. 440/900/579/2004 tertanggal 02 Maret 2004 dan sudah Terdakwa sampaikan ke Unit Kerja Saksi dengan Disposisi yang jelas dan Terdakwa tidak mengetahui perihal mengapa sampai Saksi tersebut mengetahui perihal pengangkatan Saksi sebagai Bendahara Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

Dan terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

15. Zuki (disumpah), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi adalah seorang Pengusaha yang memiliki bengkel bernama Bengkel Persaudaraan yang bertempat usaha di Jl. H. Adam Malik Rantauprapat;

• Bahwa, selama ini, tidak ada hubungan kerjasama dalam bentuk apapun antara Bengkel Saksi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, bengkel Saksi tidak pernah menerima permintaan apapun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk pengadaan suku cadang kendaraan roda empat dan jasa perawatan serta penggantian suku cadang kendaraan roda empat Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak pernah menerima pembayaran uang dengan jumlah uang sebagaimana yang tertera dalam kwitansi pembayaran pada Bengkel Persaudaraan dan nama serta tandatangan yang tertera dalam kwitansi tersebut tidaklah Saksi kenal dan stempel atas nama Bengkel Persaudaraan sebagaimana yang tertera dalam kwitansi tersebut juga bukanlah identitas yang benar dari Bengkel Persaudaraan karena tiap kali ada pembayran untuk Bengkel Persaudaraan, pasti Saksi yang menerima sebagai Penanggungjawab usaha dan selama ini, Saksi tidak pernah menerima pembayaran dalam bentuk apapun baik dari Zulpanuddin Hasibuan maupun dari Daniel Hamonangan Manurung dan yang boleh menandatangani kwitansi tanda penerimaan pembayaran hanyalah Saksi yang berhak untuk itu dengan pembubuhan nama Saksi selaku Penanggungjawab usaha Bengkel Persaudaraan;

• Bahwa, nomor telephone sebagaimana yang tertera dalam kwitansi / tanda penerimaan / bon / faktur adalah bukan nomor telephone Bengkel Persaudaraan;

• Bahwa, bon / faktur penerimaan barang sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi dimuka Persidangan adalah tidak benar karena Saksi tidak pernah menyerahkan barang apapun dari Bengkel Persaudaraan kepada Sdr. Emha Hamidi Alhuda dan Saksi tidak pernah kenal dengan Sdr. Emha Hamidi Alhuda;

• Bahwa, semua bon / faktur atas nama Bengkel Persaudaraan yang diperlihatkn kepada Saksi dimuka Persidangan semuanya tidak benar karena tidak pernah ada orang lain selain Saksi yang membuat bon / faktur dari Bengkel Persaudaraan dan selama ini, bon / faktur Bengkel Persaudaraan tidak pernah diketik maupun ditulis dengan komputer karena bon / faktur Bengkel Persaudaraan hanya ditulis dengan tangan saja oleh Saksi;

• Bahwa, mengeni nama orang yaitu Zulkarnain yang menyerahkan barang dari Bengkel Persaudaraan, kwitansi / bon / faktur tersebut adalah tidak benar karena tidak pernah ada Anggota Saksi yang bernama Zulkarnain dan selama berusaha dengan Nama Bengkel Persaudaraan, Saksi tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Zulkarnain dan didalam kwitansi / bon / faktur disitu tertera ada penjualan suku cadang kendaraan, dimana kalau ada perbaikan, maka suku cadang dibeli dari luar dan dipasang di Bengkel Saksi;

• Bahwa, selama Tahun 2004, Saksi tidak pernah berhubungan atau memperbaiki kendaraan dinas / operasional plat merah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan di Bengkel Saksi, tidak ada tenaga mekanik selain Saksi sendiri sebagai tenaga Service bengkel di bengkel milik Saksi tersebut;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan karena perihal kwitansi / tanda terima maupun cap dari Bengkel Persaudaraan sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya karena kewenangan dalam hal pengadaan barang dan pembelian barang tidak dilakukan secara langsung oleh Terdakwa dan hal tersebut dilakukan oleh Bagian Perlengkapan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan perihal kebenaran dari cap / stempel Bengkel Persaudaraan sebagaimana yang tertera dalam kwitansi, Terdakwa tidak mengetahui kenyataannya yang sebenarnya karena untuk tanggungjawab pengadaan barang ada bagian tersendiri di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang mana kewenangan pengadaan barang itu sudah didelegasikan tersendiri kepada Bagian perlengkapan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dan Terdakwa juga tidak mengtahui persis apakah Bengkel Persaudaraan pernah menjadi rekanan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu atau tidak, karena berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang ada, tandatangan dan stempel adalah dari Bengkel Persaudaraan dan untuk pengadaan peralatan kendaraan roda dua, ada Panitia pengadaannya sendiri yang tugas, kewenangn dan tanggungjawabnya sudah Terdakwa delegasikan, dan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

16. Hj. Nurhelmy Dalimunthe (disumpah), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada Tahun 1979, Saksi diangkat sebagai Pegawai yang ditempatkan pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan saat ini;

• Bahwa, Atasan Langsung Saksi selaku Kasubbag Keuangan adalah Daniel Hamonangan Manurung (Kabag TU) dan Atasan Langsung Daniel Hamonangan Manurung adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, selaku Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bertugas untuk mengkoordinir dan memeriksa pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji PNS di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan dalam pelaksanaan tugas tersebut, Saksi bertanggung jawab langsung kepada Kabag TU yaitu Daniel Hamonangan Manurung;

• Bahwa, dalam pelaksanaan tugas sebagai Kasubbag Keuangan, urusan tugas Saksi tidak ada sampai menampuri tentang masalah pengadaan barang dan jasa;

• Bahwa, Saksi hanya mengurusi masalah gaji pegawai dan mengenai urusan uang di luar gaji pegawai maupun uang non gaji bukanlah tanggungjawab Saksi selaku Kasubbag Keuangan;

• Bahwa, Saksi pernah melakukan pembagian uang insentif kepada Kepala Puskesmas-Kepala Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan sesungguhnya hal itu bukanlah tanggung jawab Saksi selaku Kasubbag Keuangan dan Saksi melakukan hal itu karena waktu itu dimintai tolong oleh Kabbag TU (Daniel Hamonangan Manurung) dan permintaan dari Kabag TU kepada Saksi sifatnya hanya lisan saja tanpa ada perintah secara tertulis;

• Bahwa, Saksi mau melakukan pekerjaan yang bukan merupakan ruang lingkup dalam jabatan Saksi selaku Kasubbag Keuangan adalah karena Kabbag TU adalah Atasan Saksi dan masalah yang dimintai tolong oleh Kabbag Keuangan juga masih termasuk dalam masalah keuangan;

• Bahwa, yang bertugas untuk membagi-bagikan uang insentif adalah tugas Zulpanuddin Hasibuan selaku Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Daniel Hamonangan Manurung meminta tolong kepada Saksi untuk membantu membagi-bagikan uang insentif kepada Kepala Puskesmas-Kepala Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan atas hal tersebut, kemudian Saksi menjumpai Zulpanuddin Hasibuan selaku Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk meminta kwitansi dan karena kesibukan waktu itu, Zulpanuddin Hasibuan menyerahkan kwitansi sementara yang belum ditandatangani oleh Zulpanuddin Hasibuan kepada Saksi untuk diisi dan ditanda tangani sesuai dengan jumlah uang yng diserahkan dan ditandatangani oleh pihak penerima uang, dan setelah uang diterima oleh para Kepala Puskesmas-Kepala Puskesmas, kemudian kwitansi sementara tersebut Saksi serahkan kembali kepada Zulpanuddin Hasibuan selaku Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, nama pihak penerima uang dan jumlah uang yang diserahkan sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam kwitansi sementara;

• Bahwa, tandatangan Saksi yang tertera dalam BAPenyidikan adalah benar tandatangan Saksi, akan tetapi Saksi kurang begitu ingat lagi apakah keterangan Saksi dalam BAPenyidikannya yang pernah Saksi berikan dihadapan Penyidik itu benar atau tidak karena keterangan Saksi yang benar adalah keterangan Saksi yang ada di Persidangan ini;

• Bahwa, kwitansi sementara bukanlah kwitansi yang diketik dengan komputer melainkan masih dalam bentuk kwitansi biasa yang orang awam kenal sebagai kwitansi tanda terima uang dan karena belum berbentuk format yang resmi sementara uang insentif diperlukan oleh Kepala Puskesmas sementara Kabag TU dan Bendahara sendiri sibuk dan belum sempat semuanya diketik dengan komputer disamping Saksi sendiri tidak bisa menggunakan Komputer, maka kwitansi sementara dulu yang diberikan untuk ditanda tangani oleh para Kepala Puskesmas yang melakukan pengambilan dana isentif dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi kurang begitu ingat apakah Kaharuddin adalah Kepala Puskesmas Sei Berombang pada Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, Saksi tidak tahu perihal kwitansi yang diketik dengan komputer , karena setahu Saksi, kwitansi sementara yang sebelumnya sudah tertera jumlah uang yang diterima oleh pihak penerima (para Kepala Puskesmas) kemudian diketik lagi dengan menggunakan komputer dan kwitansi yang sudah diketik dengan komputer inilah yang kemudian dinamakan dengan kwitansi resmi yang dipergunakan untuk Laporan Pertanggungjawabanl;

• Bahwa, setelah kwitansi sementara ditandatangani oleh pihak penerima (para Kepala Puskesmas) kemudian pihak penerima uang ini datang lagi pada waktu rata-rata 2 hari kemudian untuk menandatangani kwitansi yang sudah selesai diketik dengan komputer dan antara kwitansi sementara dengan kwitansi yang sudah diketik dengan komputer dicocokkan lagi dengan kwitansi yang sifatnya masih sementara tersebut;

• Bahwa, proses atau cara penandatanganan kwitansi yang sudah diketik dengan komputer dilakukan langsung oleh Kepala Puskesmas (penerima uang) dihadapan Zulpanuddin Hasibuan selaku Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

17. H. Djangga Hasibuan (disumpah), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, sekarang ini, Saksi sudah Pensiun (Purna Bhakti) dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi sudah menjadi PNS sejak Tahun 1973 dan ditempatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sampai Pensiun pada Bulan April Tahun 2008;

• Bahw, pada Tahun 2004, Saksi menjabat sebagai Kasubdis Bin Kemas (Bina Kesehatan Masyarakat) dan jabtan Saksi tersebut adalah jabatan struktural dengan dasar SK Bupati;

• Bahwa, sebagai Kasubdis Bin Kemas, Saksi bertugas melakukan pembinaan kesehatan masyarakat dengan mengadakan kegiatan promosi dan penyuluhan kesehatan, pengembangan jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan kesadaran peningkatan gizi, kesehatan ibu dan anak serta usia lanjut dengan mengkoordinir upaya kesehatan masyarakat seperti kesehatan sekolah, Posyandu, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya;

• Bahwa, selain menjabat jabatan struktural yaitu sebagai Kasubdis Bin Kemas, ada tugas Saksi yang lain yaitu sebagai Ketua Team Pengelola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin atau disingkat disingkat dengan JPK Gakin Tahun Anggaran 2004 yang pengangkatannya dengan dengan dasar SK Bupati;

• Bahwa, pada jabatan tugas dan fungsi Saksi sebagaimana tersebut, Saksi ada mengelola sejumlah dana yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2004 yang Saksi gunakan untuk pemberian makanan tambahan bagi anak Balita pada Keluarga Miskin (Gakin);

• Bahwa, semua kegiatan yang menyangkut pengelolaan dana APBD Tahun Anggaran 2004 untuk pemberian makanan tmbahan bagi anak Balita Gakin sudah dilaksanakan dengan baik semuanya;

• Bahwa, Saksi memperoleh dana tersebut dari Zulpanuddin Hasibuan selaku Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang jumlahnya sebanyak Rp. 693.472.500,-;

• Bahwa dana sebanyak Rp. 693.472.500,- tersebut tidak Saksi terima secara tunai sekaligus melainkan tunai per-triwulan dan semua dana tersebut sudah Saksi terima semuanya dari Bendaharawan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, realisasi penggunaan dana tersebut adalah dengan cara mendistribusikannya langsung ke Puskesmas-Puskesmas dan pelaksananya di Puskesmas yaitu Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas atu TPG dan TPG inilah yang menerima dana tersebut;

• Bahwa, cara penyerahan dana tersebut adalah dengan cara Saksi memanggil semua TPG dari semua Puskesmas kemudian Saksi memberikan pengarahan tentang tugas dan tanggung jawab pengelolaan dana yang dibagikan dan Saksi menyerahkan dana dimaksud kepada tiap TPG dari tiap Puskesmas di wilayah Kabupaten Labuhanbatu ini dengan pembayaran secara per-triwulan;

• Bahwa, setiap kali penyerahan uang untuk pelaksanaan gizi sebagaimana tersebut kepada TPG, ada tanda terimanya;

• Bahwa, dalam pelaksanaan, TPG tidak lagi memberikan uang kepada yang membutuhkan, melainkan uang yang diterima oleh TPG digunakan untuk membeli makanan mentah, lalu bahan mentah tersebut diserahkan kepada orangtua dari Gakin (Keluarga Miskin) sebagaimana yang telah didata;

• Bahwa, Saksi mengetahui perihal pelaksanaan pemberian makanan tambahan dalam rangka peningkatan gizi Gakin adalah dari Laporan para TPG kepada tiap Kepala Puskesmas ataupun langsung kepada Saksi dan kemudian Saksi melaporkan kegiatan tersebut kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa yang berhak untuk menerima makanan tambahan dari TPG adalah keluarga miskin yang sudah didata oleh Kantor Statistik;

• Bahwa, pemberian makanan tambahan tersebut pada dasarnya tidak mencukupi karena sifatnya hanya penyuluhan saja dan tindak lanjutnya tetap dikembalikan lagi kepada para keluarga yang diberikan makanan tambahan oleh TPG;

• Bahwa, mengenai beberapa anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2004 yang diperuntukkan untuk pemberian makanan tambahan, Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya menerima saja dari Zulpanuddin Hasibuan selaku Bendaharawan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak mengetahui perihal rekening PMT (Pemberian Makanan Tambahan);

• Bahwa, penggunaan dana JPS Gakin sudah dilaporkan dan Laporan Pertanggungjawaban sudah diterima;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

18. Liati Alias Lenny (berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, pekerjaan Saksi adalah Wiraswasta dimana Saksi mempunyai Apotik yang bernama Apotik Mitra yang bertempat usaha di Kota Rantauprapat dan yang mengelola usaha Apotik tersebut adalah Saksi sendiri dan yang bertanggungjawab untuk usaha tersebut dalam opersionalnya juga Saksi sendiri;

• Bahwa, Apotik Mitra tidak pernah mempunyai rekanan usaha dengan Instansi Pemerintah manapun;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Saksi tidak pernah mengikuti pelelangan obat-obatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, sebagaimana nama yang tertera dalam berkas kontrak pengadaan barang berupa obat-obatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, nama yang tertera disitu memang adalah nama Saksi, akan tetapi tandatangan yang tertera dalam kontrak tersebut bukanlah tandatangan Saksi, karena Saksi merasa tidak pernah menerima kontrak apapun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk pengadaan obat-obatan;

• Bahwa, stempel Apotik Saksi yang tertera di berkas kontrak tersebut juga bukanlah stempel Apotik Saksi dan Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama drg. Anwar Matondang yang mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam hal mengadakan kontrak dengan Apotik Saksi;

• Bahwa, dalam hal surat menyurat dan berkaitan dengan yang dituang secara tertulis dalam surat-menyurat dari Apotik Saksi, tidak ada orang lain di Apotik kecuali Saksi yang berhak untuk melakukan surat menyurat kepada Pihak Ketiga yang lain;

• Bahwa, yang bertanggung jawab untuk mengelola obat-obatan adalah Apoteker dan tidak ada orang lain lagi selain Apoteker yang berhak untuk mengelola obat-obatan sesuai dengan resep;

• Bahwa, Apoteker berhak untuk menanda tangani surat yang menyangkut resep dan pemakaian obat, akan tetapi Apoteker tidak berhak untuk menandatangani surat yang berhubungan dengan jual beli kepada Pihak Ketiga;

• Bahwa, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang bernama Siregar pernah datang ke Apotik Saksi dan berbelanja di Apotik Saksi kira-kira Tahun 2000;

• Bahwa, mengenai tanda tangan Saksi dan stempel Apotik Saksi yang dipalsukan sebagaimana yang sudah Saksi lihat dimuka Persidangan, Saksi merasa keberatan akan tetapi Saksi tidak akan mengajukan tuntutan ataupun pengaduan karena Saksi tidak mau menambah masalah;

• Bahwa, Apotik Mitra pernah mengadakan pergantian stempel pada tahun 2003, akan tetapi pergantian stempel dari model yang lama ke model yang baru tidak jauh berbeda;

• Bahwa, Daniel Hamonangan Manurung tidak pernah berbelanja di Apotik Mitra dan Saksi sendiri juga tidak kenal dengan Daniel Hamonangan Manurung;

• Bahwa, Anwar Matondang tidak pernah berbelanja di Apotik Mitra dan Saksi sendiri juga tidak kenal dengan Anwar Matondang;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada prinsipnya tidak keberatan karena mengenai kebenaran dan keabsahan dari stempel Apotik Mitra adalah diketahui oleh Petugas bagian Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang sudah ditunjuk perihal belanja obat-obatan dan Terdakwa hanya menerima Laporan saja dari Petugas yang bersangkutan, dan atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap menyatakan tetap pada keterangannya semula;

19. drg. Anwar Matondang (disumpah), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, jabatan Saksi sekarang ini di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU);

• Bahwa, Saksi sudah menjadi Pegawai sejak Tahun 1979 dan ditempatkan di Puskesmas Kota Rantauprapat, kemudian pada Tahun 1995, Saksi dimutasikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan setelh beberapa kali menjadi Kepala Seksi di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian pada Bulan JANUARI 2008, Saksi menjabat sebagai Kabag TU Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan sekarang ini;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Terdakwa;

• Bahwa, dasar Saksi menjadi Wakil Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah SK Bupati Labuhanbatu No.841.1/2253/BKD-I/2004 Tanggal 13 Agustus 2004 dan jabatan Wakil Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah jabatan struktural;

• Bahwa, tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Wakil Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah membantu semua tugas dan urusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam hal merumuskan kebijakan dan kebijaksanaan teknis dalam bidang kesehatan, perizinan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada Tahun 2004 ketika Saksi menjabat jabatan struktural sebagai Wakil Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Saksi juga memegang jabatan fungsional yaitu sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, yang mengangkat Saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2004 adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu Terdakwa;

• Bahwa, sebagai Wakil Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Saksi tidak ikut bertanggungjawab dalam penggunaan dana APBD untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, sebelum menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, jabatan Saksi adalah Kasubdis Bina Program Kesehatan;

• Bahwa, Saksi tidak membawa Surat Keputusan baik dari Bupati Labuhanbatu maupun dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang menunjuk dan mengangkat Saksi selaku Wakil Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004, akan tetapi Saksi bisa membawa SK tersebut pada Persidangan berikutnya;

• Bahwa, Saksi kurang begitu memahami mengapa sampai ada perbedaan nomor rekening untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, nama yang tertera dalam Kontrak Kerjasama Pengadaan Obat-obatan dengan Apotik Mitra Rantauprapat, nama dan tandatangan atas nama Saksi adalah benar sedemikian yang Saksi bubuhkan didalam kontrak tersebut dan stempel yang ada di kontrak tersebut adalah benar stempel Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, dalam pengadaan obat-obatan pada Tahun Anggaran 2004, kapasitas Saksi adalah sebagai Ketua Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Pihak Kedua yang menandatangani kotrak dalam kapasitasnya sebagai mitra kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Pihak Kedua ini tidak menandatangani kontrak didepan Saksi;

• Bahwa, kotrak kerjasama pengadaan barang tersebut tidak ditandatangani oleh Pihak Kedua (mitra kerja) dihadapan Saksi karena dalam hal pengadaan barang, sangat banyak pekerjaannya, sehingga Saksi hanya menandatangani saja kontrak yang ada kemudian ditindaklanjuti oleh para Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu / Pekerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang bertugas dalam bidang pengadaan barang;

• Bahwa, kontrak yang ada dengan mitra kerja sebagaimana yang tertera didalamnya yaitu Apotik Mitra sebagaimana diperlihatkan dimuka Persidangan adalah kontrak yang terlebih dahulu Saksi tandatangani dan karena kesibukan Saksi, maka Saksi tandatangani terlebih dahulu dan ditindaklanjuti lagi oleh para pekerja bidang pengadaan barang di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, penindaklanjutan pelaksanaan kontrak yang sudah Saksi tandatangani boleh saja dilakukan, akan tetapi penindaklanjutan tersebut dilakukan oleh Pekerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa, dan kontrak yang sudah dilaksanakan tidak dikembalikan lagi ke Saksi melainkan kepada pelaksana pengadaan barang dilapangan;

• Bahwa, pelaksana kegiatan pengadaan barang ditunjuk langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan pelaksana pengadaan barang barang ini bertanggungjawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai sumber anggaran untuk pengadaan obat-obatan bagi daerah terpencil, Saksi kurang begitu mengetahui sumbernya dari mata rekening yang mana;

• Bahwa, Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik pada Polres Labuhanbatu sehubungan dengan keberadaan Surat Perintah Kerja atau Kontrak Pengadaan Barang berupa obat-obatn dan mengenai keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidika, waktu itu dalam suasana yang kurang konsentrasi dan sangat lelah karen kesibukan Saksi, sekarang ini Saksi kurang begitu mengetahui lagi apa yang sudah Saksi terangkan sebelumnya;

• Bahwa, obat-obatan yang sudah dibeli dalam rangka pengadaan obat-obatan kemudian didistribusikan kepada Puskesmas-Puskesmas yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi kurang begitu memahami perihal pendistribusian barang (obat-obatan) karena sudah ada bagian khusus yang menangani hal tersebut yang seingat Saksi namanya adalah Esther Nemani dan sudah ada pula bagian tertentu yang menangani pendistribusian obat-obatan yang pekerjanya cukup banyak yang Saksi tidak ingat nama-namanya, tapi pada prinsipnya, Saksi hanya menandatangani saja kontrak pengadaan baarang, dan kemudian kontrak ini dilaksanakan oleh para pekerja bidang pengadaan barang dan jasa;

• Bahwa, ketika Saksi menandatangani Kontrak Pengadaan Obat-obatan dengan penunjukkan didalamnya sebagai mitra yaitu Apotik Mitra, pihak Apotik Mitra belum menandatangani Kontrak Pengadaan Barang berupa obat-obatan tersebut;

• Bahwa, ada orang yang Saksi ingat bernama Mitra AS yang bertugas untuk mendistribusikan barang-barang kepada Puskesma-Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pertanggungjawaban Saksi selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa hanya sebatas administrasi saja, akan tetapi soal penerimaan barang dan pendistribusian barang bersangkutan, sudah ada petugasnya masing-masing untuk itu yang ditunjuk langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa hanya fokus saja kepada proses penawaran dan pembuatan kontrak / Surat Perintah Kerja dan setelah hal itu tuntas, kemudian tindak lanjut pengadaan dan penerima barang dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Barang;

• Bahwa, setelah penerima barang menerima barang, kemudian memang dilaporkan kepada Saksi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui semuanya secara persis karena pelaksana pengadaan dan penerimaan serta pendistribusian barang semuanya dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, dasar untuk menentukan kebutuhan obat-obatan sudah ditentukan dan dirumuskan oleh Bagian Bina Program untuk obat-obtan dan obat-obatan diadakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, umpamanya untuk daerah yang terpencil pinggir pantai, perlu obat-obatan malaria;

• Bahwa peruntukan dana boleh berubah asalkan kondisinya memang diperlukan, umpamanya tidak ada wabah malaria, tapi ada wabah muntaber, maka dana yang diperuntukkan untuk malaria bisa dialihkn untuk pengadaan obat-obatan muntaber;

• Bahwa, dasar pengalihan dana untuk jenis obat-obatan yang akan diadakan tergantung pada kebutuhan yang mendadak mendesak;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

20. Ali Rahman Siregar disumpah), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa sebagai Saksi di Tingkat Penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai Kasubbag Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi sudah menjadi Pegawai sejak Tahun 1974 dan ditempatkan di Kantor Camat Labuhan Bilik, kemudian pada Tahun 1978 s/d 1980, Saksi ditempatkan sebagai Staff Dinas Pasar Aek Nabara, lalu pada Tahun 1980 s/d 1982, Saksi menjabat sebagai Kepala Pembantu Dinas Pasar Aek Nabara, Tahun 1983 s/d 1985 sebagai Kabag TU Dinas Pasar Kabupaten Labuhanbatu, Tahun 1986 s/d 1988 sebagai Kepala Pembantu Dinas Pasar Kota Rantauprapat, Tahun 1991 s/d 1993 sebagai Staff Itwilkan Kabupaten Labuhanbatu, Tahun 1994 s/d 1996 sebagai Kepala Kelurahan Marbau, Tahun 1997 s/d 2001 sebagai Kaur Kesra Kantor Camat Leidong, Tahun 2002 pindah ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sebagai Kepala Rumkit (Rumah Sakit) dan pada Tahun 2002 s/d 2005 Saksi menjabat sebagai Kasubbag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada saat menjabat sebagai Kasubbag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Terdakwa;

• Bahwa, tugas Saksi selaku Kasubbag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah membuat Absensi Pegawai pagi dan sore, mengelola surat masuk dan keluar, masalah kearsipan, kebersihan kantor dan pekarangan serta mengurusi inventarisasi kantor serta Protokoler;

• Bahwa, pada waktu menjabat sebagai Kasubbag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Atasan Langsung Saksi adalah Kabag TU yang pada waktu itu dijabat oleh Daniel Hamonangan Manurung;

• Bahwa, sebagai Kasubbag Umum, Saksi tidak berhubungan dengan pengadaan dan jasa dan Saksi juga tidak bertanggungjawab dalam hal penerimaan dan pendistribusian barang;

• Bahwa, disamping jabatan struktural sebagai Kasubbag Umum, Saksi juga memegang jabatan fungsional sebagai Ketua Panitia Lelang Kegiatan Proyek Fisik Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, dalam Kepanitiaan Lelang, Saksi menjabat sebagai Ketua Lelang, Sanusi Nasution sebagai Sekretaris, sementara anggota adalah : Pono, Hamonangan Daulay, Sarno Edy dan Turing Ritonga;

• Bahwa, contoh kegiatan proyek fisik adalah pembangunan fisik seperti rehab dan pembangunan terhadap gedung baru Puskesmas, Pustu dan Polindes;

• Bahwa, yang mengangkat Saksi sebagai Ketua Panitia Lelang adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, dalam pelaksanaan tugas sebagai Ketua Panitia Lelang, tidak ada hambatan yang Saksi temuai, semuanya berjalan dengan baik tanpa ada hambatan apapun;

• Bahwa, cara pelelangan adalah sebagai berikut :

1). Diumumkan melalui Koran tentang adanya proyek fisik agar rekanan mendaftar;

2). Menerima pendaftaran;

3). Memberikan penjelasan tentang proyek;

4). Menyusun Berita Acara Penjelasan;

5). Pemasukan penawaran;

6). Pembukaan penawaran;

7). Evaluasi penawaran;

8). Penetapan pemenang lelang;

9). Pengumuman pemenang;

10). Masa sanggah;

11). Penunjukkan pemenang;

• Bahwa, dalam pelaksanaan proyek fisik tidak pernah da penunjukkan langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, semuanya melalui lelang;

• Bahwa, mengenai pelaksanaan pembangunan Puskesmas, dalam hal ini Puskesmas hanya sebagai pemakai / pengguna saja, penerima saja karena pelaksananya semuanya berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, setelah proses pelelangan selesai dan pemenang telah ditunjuk, lalu semua berkas pelelangn Saksi serahkan kepada Terdakwa selaku penanggungjawab proyek dan urusan Saksi dalam hal kegiatan proyek hanya smpai disitu saja dan Saksi tidak tahu menahu lagi soal pelaksanaannya;

• Bahwa, pemeliharaan gedung tidak termasuk proyek karena kalau proyek ada klasifikasinya, umpamanya kalau ganti seng saja, maka itu bukan disebut rehab tapi perawatan;

• Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai perbedaan mata anggaran antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu karena Saksi tidak mengurusi anggaran dan Saksi bukanlah sebagai Pelaksana Anggaran;

• Bahwa, Saksi pun tidak ada mengurusi anggaran untuk Puskesmas-Puskesmas;

• Bahwa, dalam pelaksanaanya, Saksi tidak tahu menahu perihal sumber dana untuk kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu maupun Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi kenal dengan Emha Hamidi Alhuda karena dia adalah Staff Subbag Umum sementara Saksi adalah Kasubbag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak tahu segala hal yang dilakukan oleh Emha Hamidi Alhuda yang dikerjakannya diluar tugasnya selaku Staff Subbag Umum dan apapun yang dilakukan oleh Emha Hamidi Alhuda diluar pekerjaannya sebagai Staff Subbag Umum, bukanlah merupakan tanggung jawab Saksi selaku Kasubbag Umum;

• Bahwa, Saksi mengatahui kalau Emha Hamidi Alhuda adalah sebgai Bendahara Barang dari Penyidikan yang dilakukan dalam kasus ini;

• Bahwa, sebagai Staff Subbag Umum, Emha Hamidi Alhuda bertnggungjawab kepada Saksi, sementara sebagai Bendahara Barang, Emha Hamidi Alhuda bertanggungjawab kepada sang pemberi SK yang mengangkatnya menjadi Bendahara Barang, bukan kepada Saksi;

• Bahwa, Emha Hamidi Alhuda pernah menyerahkan barang-barang berupa ATK ke Puskesmas-Puskesmas;

• Bahwa, mengenai Surat Penyerahan Barang ke Puskesmas, Saksi tidak punya kewenangan sampai kesitu untuk meminta surat tersebut;

• Bahwa, Saksi tidak pernah mengantar barang sampai ke Puskesmas-Puskesmas;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

21. Sumarni Hasibuan disumpah), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal ini karena Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Menular (Kasi P2M);

• Bahwa, Saksi menjadi CPNS pada Tahun 1976, kemudian pada Tahun 1977 Saksi diangkat sebagi PNS dan ditempatkan di Puskesmas Batang Toru Tapanuli Selatan, kemudian pada Tahun 1979 Saksi dipindahkan ke Dinas Kesehatan Tapanuli Selatan dan pada Tahun 1985 Saksi pindah lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan sekarang ini;

• Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kasi P2M sejak Tahun 2003 sampai dengan sekarang dan Atasan Langsung Saksi adalah Kasubdis P2PPL yaitu Bpk. Sutajid, BSc;

• Bahwa, tugas pokok Saksi sebagai Kasi P2M adalah membantu Kasubdis P2PPL dalam rangka melaksanakan tugas pemberantaan penyakit menular dan Saksi bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas Saksi kepada Kasubdis P2PPL;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Saksi telah melaksanakan kegiatan pemberantasan penyakit menular demam berdarah dengan cara melakukan kegiatan penyemprotan dan penanggulangan penyakit demam berdarah dan juga sudah dilaksanakan kegiatan pembagian obat-obatan kepada masyarakat yang sudah terserang penyakit demam berdarah;

• Bahwa, dalam rangka pengadaan obat-obatan, Saksi tidak ada menerima uangnya secara cash, akan tetapi mendapatkan obat-obatan fisik dalam rangka pemberantasan penyakit menular;

• Bahwa, Saksi tidak tahu menahu perihal pengadaan barang dan obat-obatan, karena Saksi hanya menerima obat-obatan saja dalam rangka pelaksanaan tugas Saksi untuk melakukan kegiatan pemberantasan penyakit menular kepada masyarakat;

• Bahwa, obat-obatn untuk pemberantasan penyakit menular tersebut dibagikan ke masyarakat dengan cara ada yang diberikan terlebih dahulu ke Puskesmas, dan ada juga yang langsung dibagikan kepada kedua masyarakat;

• Bahwa, pembagian obat yang secara langsung ke masyarakat tersebut misalnya ada wabah muntabe, dengan adanya wabah ini, kemudian pihak bagian pemberantasan penyakit menular Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu langsung mengadakan kegiatan penanggulangan dengan cara terjun langsung ke masyarakat dan memberikan obat secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan pengobatan, sementara yang tidak langsung caranya adalah dengan memberikan obat menyangkut penyakit menular yang ada ke Puskesmas, dan kemudia Puskesmas yang akan memberikan obat kepada masyarakat yang datang berobat ke Puskesmas;

• Bahwa untuk daerah tepi pantai yang cukup jauh dari Puskesmas, sementara penyakit sudah menjadi wabah disitu, maka pihak pemberantasan penyakit menular Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan terjun langsung ke daerah tersebut dan membagi-bagikan obat kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit tersebut;

• Bahwa, obat-obat yang pernah Saksi terima dan salurkan adalah obat-obatan untuk penyakit menular seperti obat malaria, muntaber, oralit, vitamin B Complex dan lain sebagainya;

• Bahwa, barang-barng berupa obat-obatan tersebut sudah ada di Gudang Subdis P2PPL dan Saksi tiggal menyalurkan saja;

• Bahwa, Saksi tidak tahu menahu siapa yang mengadakan obat-obat tersebut, Saksi hanya tinggal menyalurkannya saja dan Saksi juga tidak tahu soal anggaran untuk pengadaan obat-obat tersebut;

• Bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai Kasubdis P2PPL dan yang mengangkat Saksi waktu itu adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kasubdis P2PPL Sementara hanya 1 (satu) bulan saja karena waktu itu jabatan Kasubdis P2PPL masih kosong dan belum ada yang definitive serta Saksi hanya sebentar saja mengisi jabatan tersebut;

• Bahwa, yang akhirnya menjadi Kasubdis P2PPL Definitif adalah Bpk. Sutajid, BSc dan yang mengangkat Kasubdis Definitif adalah Bupati Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak tahu perihal mekanisme obat-obatan bisa sampai keg UDANG P2PPL dan semua obat-obatan untuk penyakit menular tersebut harus selalu tersedia karena dibutuhkan untuk keadaan yang luar biasa;

• Bahwa, yang menyerahkan obat-obatan tersebut seingat Saksi adalah Sdr. Mitra;

• Bahwa, yang menentukan obat-obatan mana saja yang diperlukan oleh Saksi dalm rangka pelaksanaan kegiatan penyakit menular adalah Kasubdis Bina Program;

• Bahwa, pada waktu Saksi menjabat selaku Kasubdis P2PPL Sementara dan Kasi P2M, Saksi ada menerima peralatan-peralatan ATK berupa kertas HVS, map, hekter, anak hekter, sapu ijuk, bulu ayam, dan peralatan-peralatan lain yang Saksi kurang ingat lagi;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

22. Sutajid, BSc (disumpah), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal ini karena Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai Kasubdis P2PPL (Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan);

• Bahwa, Saksi menjadi CPNS pada Tahun 1976 dan pada Tahun 1977 Saksi menjadi PNS, kemudian pada Tahun 1997 s/d Tahun 1981, Saksi menjabat sebagai Staff Kasi Penyehatan Lingkungan (Staff Kasi PL Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu). Tahun 1982 s/d 1989 : Saksi menjabat Kasi PL, kemudian Tahun 1990 s/d 1998 : Saksi menjabat sebagai Staff Kasubdis P2PPL, lalu pada Tahun 1999 s/d 2000 : Saksi menjabat sebagai Kasi PL kembali, Tahun 2001 s/d 2002 : Saksi menjabat sebagai Kasubdis Kesehatan Masyarakat dan Tahun 2002 s/d 2004 : Saksi menjadi Kasubdis Bina Program;

• Bahwa, sejak bulan Agustus 2004 s/d sekarang ini, Saksi menjabat sebagai Kasubdis P2PPL dengan SK Bupati Labuhanbatu tertanggal 13 Agustus 2004 yang nomor SK-nya Saksi sudah lupa;

• Bahwa, sebagai aplikasi dari tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Kasubdis P2PPL pada prinsipnya adalah melakukan perencanaan, memonitoring dan mengevaluasi program dengan cara melakukan kegiatan:

  • Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;

  • Penyehatan lingkungan dan pemukiman;

  • Penyuluhan penyehatan tempat umum, tempat makanan dan minuman;

  • Penyuluhan penyehatan produk makanan dan minuman;

• Bahwa, salah satu kegiatan pencegahan penyakit menular adalah imunisasi yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Puskesmas;

• Bahwa, salah satu kegiatan penanggulangan penyakit menular adalah umpamanya kalau ada wabah muntaber, maka akan terjun langsung ke lapangan sekaligus membawa obat diantaranya oralit;

• Bahwa, dalam kegiatan pencegahan penyakit menular, Saksi mendapatkan obat dari Gudang Farmasi dan obat dari Saksi selaku Kasubdis P2PPL berbeda dengan obt yang disediakan dari Puskesmas;

• Bahwa, obat yang di Puskesmas ada daftar peruntukannya sesuai dengan usulan permintaan obat dari Puskesma. Sementara kalau Saksi selaku Kasubdis P2PPL, obat tersedia di Gudang Farmasi dan digunakan kalau diperlukan umpamanya kalau ada wabah muntaber, maka langsung obat diambil dari gudang dan dibawa ke lapangan;

• Bahwa, mengenai Laporan Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan oleh Saksi, apabila kegiatan selesai dilaksanakan dengan kerjasama bersama Puskesmas, maka selesai kegiatan dilakukn akn langsung dilaporkan ke Kepala Puskesmas dan Saksi selaku Kasubdis P2PPL akan membuat laporan sebulan sekali berupa Laporan Bulanan;

• Bahwa, obat yang sudah tersedia di Gudang Farmasi tinggal Saksi ambil saja, karena obat tersebut sudah tersedia di Gudang P2PPL;

• Bahwa, obat-obatn yang ada di Gudang P2PPL adalah obat yang diantarkan / diberikan oleh dr. Mitra selaku Petugas Bagian pengadaan Barang Obat-obatan;

• Bahwa, dalam pelaksanaan kegiatan, Saksi ada menerima Uang Perjalanan Dinas yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah Petugas yang berangkat untuk melakukan kegiatan dan jarak tempuh tempat dilakukannya kegiatan;

• Bahwa, proses untuk mengambil Uang Perjalanan tersebut adalah tinggal menghubungi Pak Zulpanuddin Hasibuan selaku Bendaharawan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan selama Tahun Anggaran 2004, Saksi ada melakukan kegiatan yang menyangkut kesehatan masyarakat sebanyak 8 (delapan) kali;

• Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai jumlah anggaran untuk pengadaan obat-obatan untuk kegiatan Saksi karena Saksi hanya tinggal menerima barng berupa obat-obatn saja;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, mengenai kegiatan perawatan Kendaraan Dinas / Kendaraan Operasional, kalau ada yang rusak maka langsung dilaporkan kepada Kabag TU (Daniel Hamonangan Manurung) dan mobil yang rusak akan langsung di bawa ke bengkel untuk diperbaiki, akan tetapi dibawa ke bengkel mana, Saksi tidak tahu;

• Bahwa, mengenai keterangan Saksi di BAPenyidikan yang menerangkan kalau Saksi pernah menerima uang untuk perbaikan kendaraan dinas, keterangan tersebut adalah kurang benar, karana Saksi tidak ada menerima uang untuk perbaikan kendaraan dinas, tapi sejumlah uang yang tertera dalam kwitansi adalah merupakan jumlah dana perawatan dan penggantian suku cadang Kendaraan Mobil Dinas P2PPL yang Saksi tandatangani setelah kendaraan selesai diperbaiki, jadi bukan Saksi langsung menerima uangnya;

• Bahwa, mengenai perbaikan AC dan komputer, kalau ada kerusakan maka akan langsung dilaporkan kepada Daniel Hamonangan Manurung dan akn datang langsung petugas untuk melakukan perbaikan dan perawatan;

• Bahwa, Saksi tidak memahami perihal pembagian mata rekening antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu karena Saksi tidak ada mengurusi soal anggaran selain hanya sebatas Saksi melakukan kegiatan sebagaimana yang telah disediakan dananya oleh APBD Tahun Anggaran 2004 dan Saksi adalah sebagai Pelaksana Kegiatan Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular;

• Bahwa, semasa menjabat sebagai Kasubdis P2PPL, Saksi ada menerima ATK seperti misalnya kertas HVS, map biasa, map tulang, map berlobang, amplop, tinta komputer dan lain sebagainya;

• Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa Bendahara Barang;

• Bahwa, barang-barang berupa ATK kadang-kadang Saksi terim dari Kasibag Umum (Ali Rachman Siregar) dan kadang-kadang Saksi terim juga dari Emha Hamidi Alhuda;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

23. Drs. Mitra. AS (disumpah), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal tindak pidana ini karena sebelumnya Saksi sudah diperiksa di Penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi di RSUD Rantauprapat sejak Tahun 1984 s/d 1992, kemudian pada Tahun 1993 s/d 2007 : Saksi menjadi Pelaksana Harian Kepala Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan pada Bulan Juli Tahun 2007 Saksi Pensiun;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, jabatan Saksi adalah sebagai Pelaksana Harian Kepala Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, jabatan Kepala Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Esselon IV, dan setelah ada Otonomi, maka jabatan Kepala Gudang Farmasi tidak lagi harus dipegang oleh Esselon;

• Bahwa, Atasan Langsung Saksi dalam pelaksanaan tugas Saksi adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, tugas Saksi sebagai Pelaksana Harian Kepala Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah menerima, menyimpan, mendistribusikan, mencatat dan melaporkan semua jenis obat yang masuk ke Gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak tahu menahu perihal pengadaan obat-obatan yang masuk ke Gudang karena untuk pengadaan obat-obatan ada Panitianya sendiri;

• Bahwa, yang mengangkat Panitia Pengadaan Obat adalah Terdakwa;

• Bahwa, mengenai sumber dana untuk Pengadaan obat-obatan, setahu Saksi secara umum, sumber dananya adalah dari APBD Tingkat I dan ada juga yang dari APBD Tingkat II;

• Bahwa, Saksi tidak bisa membedakan mna obat yang sumber dananya berasal dari APBD Tingkat I maupun mana yang dari Tingkat II;

• Bahwa, Saksi tidak bisa membedakan mana obat yang untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan mana yang untuk Unit Pelaksana Teknis, karena yang Saksi terima hanyalah Berita Acara Tujuan Penggunaan Obat, umpamanya untuk Puskesmas, Pustu dan Polindes dan juga ada yang untuk keadaan luar biasa juga untuk pengobatan gratis;

• Bahwa, dasar Saksi dalam melakukan pendistribusian obat-obatan ke Puskesmas adalah berdasarkan permintaan Puskesmas yang bersangkutan;

• Bahwa, tidak setiap permintaan obat untuk Puskesmas dikabulkan karena harus dicek dulu jenis obat yang diminta, kalau memang jenis obat yang diminta memang untuk klasifikasi Puskesmas, maka akan diberikan;

• Bahwa, Saksi sebagai Kasubdis P2PPL ada mengusulkan obat kepada Panitia Pengadaan Barang dan Obat-obatan, akan tetapi semuanya kembali kepada Panitia tersebut, apakah akan mengadakan pemenuhan atau memproses semua obat yang diminta oleh Saksi atau tidak;

• Bahwa, yang Saksi ingat, Ketua Panitia Pengadaan Obat adalah Esther Nemani dan semua obat pada Tahun Anggaran 2004 yang masuk ke Gudang Farmasi, semuanya Saksi yang terima;

• Bahwa, Saksi sudah lupa berapa total jumlah obat yang Saksi terima pada Tahun Anggaran 2004, tapi ada standard dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang standard jumlah obat yang harus ada di setiap Gudang Farmasi di seluruh wilayah Indonesia;

• Bahwa, cukup sederhana mekanisme penyerahan obat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ke Puskesmas, yaitu dengan cara Pihak Puskesmas datang ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan meminta obat, kemudian klasifikasi yang diminta tersebut dicheck dan kemudian diberikan kepada Puskesmas yang meminta, karena pada prinsipnya, semua obat yang ada di gudang adalah obat-obatan yang sebelumnya sudah pernah diminta oleh seluruh Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, obat yang diminta oleh Puskesmas sudah termasuk obat yang dibutuhkan oleh Pustu dan Polindes karena Puskesmas-lah yang nantinya akan mendistribusikan kembali obat-obatan untuk keperluan Pustu dan Polindes;

• Bahwa, pada saat menerima obat, ada label sumber dana pembelian obat-obatan yang Saksi terima, akan tetapi Saksi kurang begitu memperhatikan label yang bertuliskan sumber dana tersebut, apakah dari APBD Tingkat I atau Tingkat II, karena yang selalu Saksi perhatikan untuk tiap kali Saksi menerima obat adalah label peruntukan obat;

• Bahwa, menyangkut Gudang Farmasi, semua fasilitasnya Saksi terima dari Pusat;

• Bahwa, perawatan gedung Gudang Farmasi ditangani dan dikerjakan oleh Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 19 BAPenyidikan adalah benar sedemikian tersebut;

• Bahwa, kalau ada permintaan obat dari Puskesmas, Saksi akan memeriksa apakah klasifikasi obat yang diminta oleh Puskesmas sudah sesuai dengan peruntukannya untuk Puskesmas atau tidak, dan kalau memang sesuai maka Saksi akan langsung memberikan obat yang diminta oleh Puskesmas yang meminta tersebut;

• Bahwa, yang mengambil obat-obatan dari Gudang Farmasi dari Pihak Puskesmas adalah Petugas Puskesmas;

• Bahwa, mengenai obat untuk pelayanan Gakin yang sumber dananya ada dari APBD dan APBN, Saksi tidak bisa membedakannya secara sumber dana darimana, karena dalam pelaksanaanya semuanya disatukan dan Saksi hanya menerima semua obat dan kemudian menyimpannya di Gudang Farmasi;

• Bahwa, dalam perencanaan obat-obatan mana saja yang akan diadakan untuk tiap Tahun Anggaran, Saksi hanya mengusulkan saja obat-obatan yang akan diadakan, akan tetapi perihal jadi diadakannya semua usul Saksi atau tidak, semuanya bergantung kepada Panitia Pengadaan Barang dan Obat-obatan yang sudah dibentuk untuk itu, dan yang perlu diketahui, tidak semua obat-obatan yang sesudah diadakan kemudian diberikan langsung ke Puskesmas-Puskesms sebagaimana yang sudah diprogramkan sebelumnya;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

24. dr. Rustian Sinaga (disumpah), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal tindak pidana ini karena sebelumnya Saksi sudah diperiksa di Penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut :

Tahun 1986 s/d 1993 : Saksi ditempatkan di Puskesmas Natal Tapanuli Selatan;

Tahun 1994 s/d 1996 : Saksi ditempatkan di Puskesmas Pintu Pada Tapanuli Selatan;

Tahun 1997 s/d 2001 : Saksi ditempatkan sebagai dokter di Puskesmas Aek Korsik;

Tahun 2001s/d 2008: Saksi menjadi Kepala Puskesmas Aek Korsik;

• Bahwa, Puskesmas Aek Korsik adalah Puskesmas Biasa yang tidak ada fasilitas rawat inapnya;

• Bahwa, tugas Saksi sebagai Kepala Puskesmas adalah melakukan Pembinaan Pegawai dalam pelaksanaan program kesehatan, melakukan pelayanan pengobatan terhadap masyarakat yang membutuhkan, melakukan penyuluhan kesehatan, membina kesehatan masyarkat yang mana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Saksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada waktu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Puskesmas Aek Korsik yaitu pada Tahun Anggaran 2004, yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Terdakwa;

• Bahwa, dalam pelaksanaan operasional Puskesmas, Saksi ada menerima anggaran dalam bentuk pengembalian PAD dari Puskesmas;

• Bahwa, pengembalian PAD yang Saksi terima adalah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan uang itu adalah untuk uang Insentif dan operasional;

• Bahwa, Saksi menerima dana tersebut dari Ibu Nurhelmy Dalimunthe yang bekrja pada Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ;

• Bahwa, dalam penerimaan tersebut, ada kwitansinya akan tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi kemana kwitansi tersebut;

• Bahwa, uang insentif bukan hanya untuk Pegawai saja, melainkan semua Pegawai Puskesmas mendapatkannya;

• Bahwa, sebagai Kepala Puskesmas, Saksi tidak ikut melakukan pengadaan obat karena pengadaan obat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, apa yang sudah pernah Saksi usulkan untuk Puskesmas yang Saksi pimpin dari Kecamatan, ada yang dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan ada juga yang tidak dipenuhi;

• Bahwa, dana untuk JPS-BK dan Jaminan Kesehatan Gakin (Keluarga Miskin) bukanlah dana yang diusulkan oleh Saksi, melainkan sudah diprogramkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Saksi tinggal menerima dananya saja yang kemudian melakukan kegiatannya;

• Bahwa, penerima dana sudah ditentukan dan pelaksanaannya juga sudah ditentukan, dan dalam hal ini, Saksi hanya sebagai yang mengetahui saja dan yang menerima dana disebut dengan Penerima Uang Muka Kerja dan setelah petugas selesai melakukan kegiatan yang sudah diprogramkan misalnya seperti melakukan kegiatan pemberian makanan tambahan, maka hasil kegiatan dilaporkan kembali ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai keterangan Saksi di Penyidik yang mengatakan bahwa Saksi ada menandatangani blangko kosong, hal tersebut adalah benar dan Saksi mau menandatangani blangko kosong tersebut karena sudah merupakan kebiasaan dan sudah sering kali dilakukan;

• Bahwa, di wilayah Puskesmas Aek Korsik, ada 4 (empat) Pustu dan 7 (tujuh) Polindes;

• Bahwa, Saksi yang menyetorkan PAD setiap bulannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan tiap per-triwulan sekali, Saksi kembali menerima pengembalian PAD tersebut;

• Bahwa, mengenai 11 (sebelas) bukti kwitansi penerimaan uang yang masing-masing dengan tanggal dan bulan yang berbeda tapi semuanya pada Tahun Anggaran 2004 dari Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan diketahui oleh atasan pemegang kas, nama yang tertera dalam kwitansi tersebut adalah benar nama Saksi dan tandatangan yang tertera dalam kwitansi adalah benar tandatangan Saksi juga stempel yang tertera didalamnya juga merupakan stempel Puskesmas yang Saksi pimpin yaitu Puskesmas Aek Korsik;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang sebagaimana jumlah yang tertera dalam kwitansi yang Saksi tandatangani tersebut dan pada saat Saksi menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut, kolom jumlahnya masih kosong dan belum diisi;

• Bahwa, Saksi mau menandatangani kwitansi kosong tersebut karena sudah merupakan kebiasaan dan seringkali dilakukan;

• Bahwa, pada saat Saksi menandatangani blangko kwitansi kosong tersebut, nama ZULPANUDDIN HASIBUAN (Bendaharawan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu) dan DANIEL HAMONANGAN MANURUNG (Kabag TU Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu) belum ada tertera didalam kwitansi tersebut;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk pengadaan ATK akan tetapi Puskesmas yang Saksi pimpin ada menerima barang-barang ATK seperti misalnya kertas HVS, map dan lain sebagainya;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk pengadaan perangko, materi dan benda pos lainnya;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk biaya telepon;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk biaya air karena Puskesmas yang Saksi pimpin memakai sumur;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk biaya telepon;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk biaya air karena Puskesmas yang Saksi pimpin memakai sumur;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk biaya fotocopy;

• Bahwa, Saksi ada menerima bakal pakaian dinas dan Saksi jahit sendiri, tapi Saksi tidak menerima uang untuk pengadaan pakaian dinas;

• Bahwa, Saksi ada menerima bakal pakaian dinas dan Saksi jahit sendiri, tapi Saksi tidak menerima uang untuk pengadaan pakaian dinas;

• Bahwa, Saksi ada menerima uang perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah dan penerimaan uang perjalanan dinas ini jumlahnya Saksi sudah tidak ingat lagi dan untuk tiap penerimaan uang perjalanan dinas ada kwitansinya dan kwitansi tersebut dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Ahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk pemeliharaan alat-alat kantor, akan tetapi kalau ada alat-alat kantor yang rusak dan perlu untuk diperbaiki juga untuk dirawat, maka peralatan kantor tersebut akan dibawa ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang akan langsung melakukan perbaikan dan perawatannya;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk honor bulanan supir ambulance, tukang kebun dan dokter PTT karena di Puskesmas yang Saksi pimpin tidak ada dokter PTT;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk pengadaan meja dan kursi (meubeler) akan tetapi meubeler (meja dan kursi) ada diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang mana meubeler ini diserahkan oleh DANIEL HAMONANGAN MANURUNG dengan tanda terima dan tanda terima barang dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima dana untuk pengadaan alat listrik dan barang elektronik, tapi Saksi ada menerima bola lampu, demikian juga dengan alat-alat kebersihan dan pembersih, Saksi tidak ada menerima dananya melainkan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu langsung memberikan alat-alat kebersihan dan pembersih seperti sapu, alas kaki dan lain sebagainya kepada Puskesmas yang Saksi pimpin;

• Bahwa, Pustu dan Polindes juga mendapatkan barang-barang yang sudah didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ke Puskesmas;

• Bahwa, Saksi ada menerima uang untuk anggaran pelayanan kesehatan dasar, tapi Puskesmas yang Saksi pimpin menerima barang berupa diagnotis elektronik;

• Bahwa, anggaran untuk JPS-BK, seingat Saksi, yang diterima oleh Puskesmas yang Saksi pimpin hanya uang untuk biaya pemberian makanan tambahan saja, tidak ada lagi biaya yang lain-lain;

• Bahwa, seingat Saksi, untuk biaya pemberian makanan tambahan yang pernah Saksi terima dalam Tahun Anggaran 2004 hanya Rp. 2.500.000,- saja yang Saksi terima per-triwulan dalam Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima dana untuk pelayanan kesehatan karyawan perusahaan dan Saksi juga tidak ada menerima dana untuk pelayanan hygiene perusahaan;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima dana untuk pengadaan obat-obatan karena obat-obatan diambil langsung dari gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Pustu dan Polindes juga mendapatkan obat-obatan, dimana pada saat Puskesmas yang Saksi pimpin menerima obat-obatan dari gudang farmasi, kemudian dari gudang farmasi itu sudah ditentukan obat yang peruntukannya untuk Pustu dan Polindes dan Saksi tinggal hanya menyerahkan saja kepada Pustu dan Polindes yang berada di wilayah Puskesmas Aek Korsik;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima dana untuk pembangunan gedung, tapi yang Saksi ingat waktu itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pernah memberikan cat kepada Puskesmas yang Saksi pimpin;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima dana untuk pemeliharaan angkutan darat karena di Puskesmas yang Saksi pimpin tidak ada angkutan darat;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima dana untuk pemeliharaan meja dan kursi;

• Bahwa, benar keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi tandatangan kwitansi kosong tapi tidak ada uangnya;

• Bahwa, Saksi ada terima dana insentif Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, dana insentif bukanlah termasuk dana rutin;

• Bahwa, kalau ditotal selama Tahun Anggaran 2004, dana insentif yang sudah Saksi terima ada +47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) akan tetapi Saksi kurang mengetahui apakah dana ini adalah dana yang termasuk kwitansi yang pernah Saksi tandatangani atau tidak;

• Bahwa, kalau ditotal, 11 kwitansi kosong yang Saksi tandatangani jumlahnya Rp. 42.000.000,- sementara yang sudah pernah Saksi terima selama Tahun Anggaran 2004 jumlahnya mencapai Rp. 47.000.000,-

• Bahwa, Saksi tidak mengetahui sumber dana pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis karena yang Saksi tahu, Saksi hanya menerima dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berkeberatan dengan berpendapat bahwa Terdakwa sangat kenal dengan Saksi tersebut dan Saksi tersebut terkenal dengan orang yang sangat disiplin dalam bidang keuangan dan hal ini bisa Terdakwa ketahui dalam setiap rapat bulanan maupun rapat triwulan antara Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan para Kepala Puskesmas, Saksi tersebut selalu hadir dan menyampaikan setiap keluhan dan saran kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu menyangkut operasional dan tugas Puskesmas dan dari pengalaman Terdakwa selama bergaul dengan Saksi tersebut, tidak mungkin Saksi tersebut mau tandatangan kwitansi yang belum ada tertera uangnya, dan atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula

25. dr. Hj. Andriati (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal tindak pidana ini karena sebelumnya Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai Kepala Puskesmas Perbaungan;

• Bahwa, pada tahun 1989, Saksi menjadi CPNS di RSUD Rantauprapat, kemudian pada tahun 1990 : Saksi pindah ke Puskesmas Negeri Lama, tahun 1993 s/d tahun 2000 : Saksi bertugas di Puskesmas Perbaungan dan sejak tahun 2001 s/d sekarang imni : Saksi menjadi Kepala Puskesmas Perbaungan;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Perbaungan;

• Bahwa, sebagai Kepala Puskesmas, tugas Saksi adalah memberikan pelayanan / penyuluhan kesehatan kepada masyarakat terutama kepada pasien yang berobat dan mengelola semua kegiatan Puskesmas;

• Bahwa, sebagai Kepala Puskesmas, Saksi tidak ada mengelola anggaran tapi hanya menerima anggaran dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan melakukan kegiatan sebagaimana dana yang sudah diperuntukkan untuk itu;

• Bahwa, dana-dana yang Saksi terima adalah dana rutin dan dana insentif;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima dana untuk pengadaan ATK, tapi Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) menerima barang fisik ATK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima dana untuk penyelenggaraan pemeliharaan gedung puskesmas, alat-alat meubeler seperti meja dan kursi dan juga tidak menerima dana untuk perawatan kursi, kulkas vaksin, AC dan lain sebagainya, tapi kalau ada barang-barang yang rusah dan butuh perbaikan maupun perawatan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan dihubungi dan petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan langsung datang ke Puskesmas ataupun juga barang yang rusak kalau bisa dibawa ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sekalian Saksi ada pertemuan / rapat di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan langsung mengadakan perawatan maupun perbaikan terhadap barang yang bersangkutan;

• Bahwa, Saksi ada menerima uang honorer pegawai seperti honor untuk supir yang mana uang honor ini didahulukan dulu oleh pihak Puskesmas baru kemudian per-triwulan sekali diklaim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan dibayar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai pengadaan obat-obatan, obat-obatan yang sebelumnya sudah diusulkan oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kemudian akan diambil oleh Puskesmas ke gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi pernah menandatangani kwitansi kosong dan penandatangan ini tergantung pada situasinya umpamanya setelah selesai rapat, karena terburu-buru dan memang uang sangat dibutuhkan, kemudian Saksi menandatangani kwitansi kosong dan kwitansi sementara dan baru beberapa hari kemudian Saksi datang lagi dan mengambil kembali kwitansi sementara yang sudah pernah Saksi tandatangani dengan mencocokkan angka yang ada di kwitansi sementara dengan kwitansi resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, kwitansi sementara dipakai untuk penerimaan yang karena kesibukan di administrasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sementara uang sangat dibutuhkan untuk dibawa ke Puskesmas, tapi beberapa hari kemudian, Saksi datang lagi untuk memeriksa kwitansi yang sudah resmi yang diketik komputer dan dicocokkan kembali dengan kwitansi sementara dan kwitansi sementara kemudian dikembalikan lagi ke bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, kwitansi sementara ada untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kelancaran pengambilan yang dari bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu karena tidak setiap saat petugas komputer ada di tempat sehingga dibuat dulu kwitansi sementara;

• Bahwa, kalau memang petugas komputer sedang tidak ada ditempat, sementara uang sangat dibutuhkan untuk dibawa hari itu juga ke Puskesmas, maka Saksi berinisiatif agar dibuat kwitansi sementara saja dan kadang dari bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sendiri yang mengusulkan pakai kwitansi sementara dulu;

• Bahwa, Saksi ada menerima uang perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang mana besaran uang perjalanan dinas tersebut tergantung dari jarak tempuh;

• Bahwa, baik penerimaan uang maupun barang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, semuanya ada tanda terimanya dan tanda terima ini dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sebagai arsip Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi kenal dengan Emha Hamidi ALhuda yaitu orang yang sering mengantarkan barang-barang fisik ke Puskesmas;

• Bahwa, Puskesmas yang Saksi pimpin termasuk Puskesmas model rawat inap dan Puskesmas yang Saksi pimpin tersebut menjadi Puskesmas Model Rawat Inap sejak bulan Mei tahun 2002;

• Bahwa, pembentukan Puskesmas yang Saksi pimpin menjadi Puskesmas Model Rawat Inap adalah berdasarkan SK Bupati Labuhanbatu;

• Bahwa, dipersidangan ini Saksi sudah membawa SK Bupati Labuhanbatu tentang pembentukan Puskesmas yang Saksi pimpin menjadi Puskesmas Model Rawat Inap (SK sudah diserahkan kepada Majelis Hakim dipersidangan);

• Bahwa, diwilayah Puskesmas yang Saksi pimpin, ada 8 (delapan) Pustu dan 10 (sepuluh) Polindes yang mana apabila Saksi ada menerima dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan memang diperuntukkan untuk Pustu maupun Polindes, maka Saksi akan langsung mendistribusikannya kepada Pustu dan Polindes yang bersangkutan;

• Bahwa, honor tetap di Puskesmas Saksi tidak ada, karena kalau memang sedang diperlukan seorang supir/driver, maka akan dipanggil supir yang honornya didahulukan dulu oleh Puskesmas baru kemudian rekening / biaya yang sudah dikeluarkan oleh Puskesmas untuk supir tersebut dikalim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu per-triwulan sekali, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah membayarnya kepada Puskesmas;

• Bahwa, Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Labuhanbatu dan Saksi sudah tidak ingat lagi apa yang pernah Saksi terangkan sebelumnya dihadapan Penyidik karena pada waktu diperiksa dihadapan penyidik waktu itu, Saksi diperiksa dari pagi sampai sore hari sehingga Saksi sangat letih dan dalam kondisi bathin yang tertekan walaupun tidak ada tekanan dari pihak kepolisian, disamping baru sekali itu Saksi diperiksa di kantor polisi sehingga Saksi merasa gelisah dan tidak tahu bagaimana;

• Bahwa, tandatangan yang Saksi bubuhkan di BAPenyidikan adalah benar tandatangan Saksi, akan tetapi keterangan Saksi yang benar adalah keterangan yang Saksi berikan dihadapan persidangan ini dan Saksi sudah bersumpah untuk itu;

• Bahwa, Saksi mau tandatangan di BAPenyidikan karena Saksi pada waktu itu ingin supaya pemeriksaan cepat selesai mengingat kondisi badan Saksi yang sangat letih dan tidak lagi konsentrasi sementara masih banyak pekerjaan di Puskesmas yang harus dilakukan menyangkut pelayanan kepada masyarakat;

• Bahwa, mengenai 12 lembar kwitansi yang jumlahnya + Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Saksi selaku Kepala Puskesmas Perbaungan, nama yang tertera dalam kwitansi tersebut adalah benar tandantangan Saksi dan namanya adalah benar nama Saksi sementara stempel yang terbubuh di kwitansi tersebut adalah benar stempel Puskesmas Perbaungan yang Saksi pimpin;

• Bahwa, pada saat Saksi menandatangani kwitansi sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan, Saksi tidak ingat apakah waktu itu jumlahnya sudah ada tertera atau tidak dan Saksi juga tidak ingat lagi apakah ada tertera peruntukan uang yang Saksi terima sebagaimana kwitansi tersebut;

• Bahwa, Saksi juga tidak ingat lagi apakah pada waktu Saksi menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut sudah ada tertera nama ZULPANUDDIN HASIBUAN atau tidak;

• Bahwa, pada saat Saksi menandatangani kwitansi-kwitansi yang sudah diketik dengan komputer tersebut, Saksi tidak ada menerima uangnya karena Saksi sudah menerima sebelumnya ketika masih memakai kwitansi sementara;

• Bahwa, Saksi menerima semua uang sebagaimana yang jumlahnya tertera dalam kwitansi tersebut adalah dari Ibu NURHELMY BR. DALIMUNTHE dan memang ketika Saksi menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut, semuanya masih dalam keadaan kosong akan tetapi Saksi menerima uang sebagaimana yang Saksi kemudian tandatangani kwitansinya kemudian yang diketik dengan komputer;

• Bahwa, Saksi mau menandatangani kwitansi kosong karena disamping loyal, Saksi juga berani untuk tandatangan kwitansi yang disebut kosong tersebut karena sebelumnya sudah ada kwitansi sementara yang dijadikan pegangan untuk mengisi kwitansi yang belum diketik dengan komputer tersebut;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima dana untuk kegiatan pelayanan kesehatan karyawan dan hygiene perusahaan, tapi Saksi menerima obat-obatan untuk kegiatan tersebut;

• Bahwa, mengenai keterangan Saksi dalam point 29 BAPenyidikan, waktu itu Saksi kurang paham perihal dana untuk pelayanan kesehatan karyawan perusahaan dan hygiene perusahaan yang seingat Saksi, ada petugas puskesmas keliling mendatangi perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Puskesmas yang Saksi pimpin dan memberikan pelayanan kesehatan karyawan perusahaan serta hygiene perusahaan;

• Bahwa, Saksi lupa perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah menerima pelayanan kesehatan perusahaan;

• Bahwa, Saksi tidak ada terima uang untuk biaya fotocopy karena kalau Puskesmas memerlukan fotocopy, maka kegiatan fotocopy dilakukan di Koperasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan untuk hal itu tidak dipungut bayaran lagi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk pengadaan materai, perangko dan benda pos lainnya, akan tetapi kalau ada keperluan untuk mengirim surat, maka surat yang akan dikirim diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang akan melakukan pengiriman sesuai alamat yang dituju dan materai juga disediakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk biaya telepon dan mengenai biaya untuk perawatan gedung Puskesmas, Saksi tidak ada menerima dananya, melainkan hanya menerima cat saja;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk pemeliharaan alat-alat kesehatan karena kalau ada alat-alat kesehatan yang rusak, maka pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan langsung dihubungi dan ada petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang datang ke Puskesmas untuk melakukan perbaikan maupun perawatan;

• Bahwa, mengenai jawaban Saksi dalam point 33 BAPenyidikan yang menerangkan bahwa Saksi sudah menerima dana akan tetapi kwitansi yang Saksi tandantangani adalah blanko kosong, Saksi pada waktu di tingkat penyidikan tidak ingat dan kurang begitu memahami katefori dana-dana yang Saksi terima, akan tetapi sekarang ini Saksi sudah mengerti dan ingat kembali bahwa semua dana sebagaimana yang ada dalam kwitansi yang Saksi tandatangani sudah Saksi terima;

• Bahwa, keterangan Saksi yang benar adalah yang dipersidangan ini dan keterangan Saksi yang dihadapan penyidik, Saksi tidak tahu apakah itu kategori keterangan palsu atau tidak;

• Bahwa, perbedaan jawaban Saksi antara yang dihadapan penyidik dengan yang dipersidangan ini adalah karena waktu itu Saksi sedang letih dan tidak konsentrasi dan Saksi juga sanggup karena baru sekali itu diperiksa oleh polisi;

• Bahwa, uang untuk PMT (Pemberian Makanan Tambahan) langsung Saksi yang menerimanya dari bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi juga yang langsung menerima dana JPS Gakin;

• Bahwa, Saksi tidak ingat betul perihal honor supir, tapi setiap kali berangkat, seingat Saksi selalu ada supir;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

26. dr. Harry Suryadi (disumpah), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal tindak pidana ini karena sebelumnya Saksi sudah diperiksa di Penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, sejak tahun 2001 s/d tahun 2002, Saksi menjadi dokter di Puskesmas Silangkitang dan sejak tahun 2003 s/d 2008, Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Aek Goti;

• Bahwa, sebagai Kepala Puskesmas, tugas Saksi adalah melayani masyarakat dalam bidang kesehatan dan memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan secara khusus melayani pasien yang berobat ke Puskesmas;

• Bahwa, Saksi tidak tahu menahu soal anggaran karena masalah anggaran yang mengaturnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Saksi ada menerima dana berupa gaji dan insentif dimana dana untuk gaji ini diterima setiap bulannya dan dana insentif diterima setiap per-triwulan;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Puskesmas Aek Goti ada menerima alat-alat kantor dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan penerimaan barang-barang alat-alat kantor ini memakai tanda terima barang ini dikembailkan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang biasa mengantarkan barang-barang inventaris Puskesmas ke Puskesmas Aek Goti adalah Emha Hamidi Alhuda dan yang menerimanya di Puskesmas adalah tergantung dari situasi dan kondisi Puskesmas saat barang datang, terkadang yang menerimanya adalah Syafrizal kalau Saksi sedang sibuk melakukan kegiatan sebagai Kepala Puskesmas;

• Bahwa, kalau ada penerimaan uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, maka yang menerimanya adalah Saksi dan penerimaan uang tersebut adalah dengan memakai kwitansi tanda terima uang;

• Bahwa, yang Saksi maksudkan dengan kwitansi kosong dalam BAPenyidikan adalah kwitansi sementara dimana kwitansi kosong yang Saksi sebutkan tersebut yang sebenarnya adalah kwitansi sementara, Saksi tandatangan kalau situasi sedang sibuk di bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sementara uang sangat dibutuhkan dan hari pengambilan uang sudah sore, misalnya hasib rapat di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, sehingga supaya uang bisa diambil, maka dipakailah inisiatif untuk mendatangani kwitansi sementara dulu;

• Bahwa, kwitansi sementara yang sudah Saksi tandatangani, beberapa hari kemudian Saksi datang lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan menandatangani kwitansi yang sudah diketik dengan komputer dengan terlebih dahulu dicocokkan dengan kwitansi sementara yang sebelumnya sudah Saksi tandatangani;

• Bahwa, ‘kalau memang situasi mendesak, sementara petugas komputer menurut keterangan bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sedang tidak berada ditempat, maka kwitansi kosong atau kwitansi sementara dulu yang dipakai guna kelancaran pengambilan uang, jadi kadang-kdang memakai kwitansi kosong atau kwitansi sementara dan terkadang juga langsung dengan memakai kwitansi sementara dan terkadang juga langsung dengan memakai kwitansi yang sudah diketik dengan komputer;

• Bahwa, mengenai obat-obatan, sudah ada pengamprahannya atau permintaan dari Puskesmas dan obat-obatan bisa diambil atau diantarkan ke Puskesmas setiap per-triwulan sekali;

• Bahwa, pengamprahan / permintaan obat-obatan untuk Pustu dan Polindes tidak terpisah melainkan bersamaan dengan Puskesmas dan dalam pengamprahan tersebut sudah ditentukan mana obat yang diperuntukkan untuk Pustu serta Polindes dan mana yang untuk Puskesmas;

• Bahwa, kalau obat-obatan sudah diberikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Puskesmas, maka pihak Puskesmas yang akan mendistribusikan obat-obatan ke Pustu dan Polindes;

• Bahwa, setiap kali pengambilan dan penerimaan obat, ada tanda terimanya dan petugas penerima obat Puskesmas akan didampingi oleh Saksi;

• Bahwa, pada umumnya, amprah obat akan diluluskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu karena sudah diusulkan secara matang oleh Puskesmas dan perihal penggantian obat, terkadang jenis obat diganti tapi walaupun jenisnya berbeda, namun khasiatnya sama, misalnya obat anti biotic;

• Bahwa, selama Tahun Anggaran 2004, Saksi tidak ada menerima obat-obatan untuk kejadian luar biasa karena selama Tahun Anggaran 2004 berjalan, di wilayah Puskesmas yang Saksi pimpin tidak ada kejadian luar biasa yang terjadi;

• Bahwa, yag biasa menyerahkan obat-obatan kepada Puskesmas yang Saksi pimpin adalah Sdr. Mitra AS;

• Bahwa, selama Tahun Anggaran 2004, Saksi tidak ada menerima dana untuk BBM dan pemeliharaan kendaraan karena Puskesmas yang Saksi pimpin tidak memiliki kendaraan dinas / operasional;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Saksi tidak ada menerima honor tukang kebun karena di Puskesmas yang Saksi pimpin tidak ada pegawai honor tukang kebun-nya;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk pemeliharaan degung karena pemeliharaan gedung puskesmas dilakukan langsung oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang datang ke Puskesmas yang Saksi pimpin;

• Bahwa, Saksi tidak ingat lagi berapa total semua dana yang pernah Saksi terima selama berjalannya Tahun Anggarfan 2004, akan tetapi yang Saksi ingat, Saksi ada menerima sejumlah besar dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, yang menyerahkan dana yang sudah Saksi terima selama berjalannya Tahun Anggaran 2004 adalah Sdr. NURHELMY Br. DALIMUNTHE yang bekerja di bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan dana-dana tersebut Saksi terima per-triwulan sekali untuk dana yang non-rutin;

• Bahwa, dalam pengadaan barang-barang, tidak ada konsultasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, hanya saja barang-barang yang dibutuhkan oleh Puskesmas diusulkan supaya sekiranya dapat dipenuhi dan ketika diambil, maka dibuat pengamprahannya sesuai dengan apa yang sudah diusulkan sebelumnya;

• Bahwa, mengenai semua yang sudah Saksi terima baik barang maupun obat-obatan, semuanya ada dibuat laporan bulanan pertanggugjawaban;

• Bahwa, untuk semua penerimaan barang dan uang, ada tanda terimanya dan semua tanda terima dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima dana untuk fotocopy, akan tetapi kalau ada keperluan untuk fotocopy, makan akan dilakukan fotocopy di Koperasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan untuk kegiatan fotocopy di koperasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tersebut tidak dipungut bayaran;

• Bahwa, dari dulu sampai dengan sekarang ini, kategori Puskesmas Aek Goti adalah sebagai Puskesmas Biasa;

• Bahwa, beda Puskesmas Biasa dengan Puskesmas Model adalah bahwa Puskesmas Model memiliki fasilitas yang lebih bagus dan lebih baik daripada Puskesmas Biasa, sebagai contoh : Puskesmas Biasa belum ada laboratoriumnya, sementara Puskesmas Model sudah ada laboratoriumnya, apalagi Puskesmas Model Rawat Inap yang sudah punya laboratorium dan kamar untuk rawat inap;

• Bahwa, di wilayah Puskesmas Aek Goti, ada 5 (lima) Pustu dan 6 (enam) Polindes;

• Bahwa, Pustu kegiatannya pada dasarnya hanya melayani permasalahan kesehatan dasar, sementara Polindes menangani masalah kehamilan biasa demikian juga dengan konsultasinya, akan tetapi kalau ada kasus, maka akan langsung dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan tindakan tanpa harus melalui Pustu dan Polindes terlebih dahulu;

• Bahwa, semua pegawai di Pustu dan Polindes sama-sama semuanya mendapatkan gaji tetap;

• Bahwa, pegawai Pustu dan Polindes juga mendapatkan uang insentif yang mana uang insentif ini sejak diberikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah ditentukan peruntukannya demikian juga dengan pendistribusian obat-obatan, juga sudah ditentukan peruntukannya yang mana yang untuk Pustu dan yang mana untuk Polindes;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 27 BAPenyidikan adalah benar sedemikian karena Saksi tidak pernah menerima uang untuk fotocopy, karena kegiatan fotocopy kalau perlu diadakan di Koperasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan tidak dipungut bayaran lagi untuk itu;

• Bahwa, keterangan Saksi yang benar adalah yang dipersidangan ini dan banyak keterangan Saksi dalam BAPenyidikan yang Saksi berikan karena Saksi buru-buru ingin pemeriksaan di polisi cepat selesai sehingga Saksi silap dan Saksi juga kurang begitu mengetahui kategori-kategori dana yang Saksi terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, tandatangan yang dibubuhkan di BAPenyidikan adalah benar tandatangan Saksi, dan Saksi tetap menandatangani BAPenyidikan karena Saksi buru-buru dan tidak konsentrasi lagi karena badan Saksi sudah letih dan masih memikirkan pekerjaan di Puskesmas untuk melayani masyarakat dan juga Saksi baru sekali itu diperiksa polisi;

• Bahwa, mengenai benda-benda pos seperti materai dan perangko, uang untuk pengadaan barang-barang itu memang tidak ada, tapi Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) ada menerima barang-barangnya karena kalau ada keperluan surat-menyurat, maka perangko sudah diperlukan juga sudah disediakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanpa dipungut bayaran lagi;

• Bahwa, keterangan Saksi yang benar adalah keterangan yang Saksi berikan dimuka persidangan ini;

• Bahwa, mengenai 12 lembar kwitansi yang didalamnya tertera nama Saksi dengan kode rekening 2.10.1003, nama dan tandatangan atas nama Saksi adalah benar sedemikian, dan stempel yang terbubuh di kwitansi itu juga benar stempel Puskesmas yang Saksi pimpin;

• Bahwa, jumlah uang dan untuk keperluan apa dana yang Saksi terima, semuanya sudah ada tertuang dalam kwitansi tersebut;

• Bahwa, semua uang yang jumlahnya tertera dalam kwitansi yang diperlihatkan dihadapan persidangan, semuanya sudah Saksi terima dan uang tersebut Saksi terima dari Sdr. NURHELMU BR. DALIMUNTHE yang bekerja di bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada waktu Saksi menandatangani kwitansi tersebut, seingat Saksi belum ada tertera nama ZULPANUDDIN HASIBUAN dan juga belum ada tandatangan DANIEL HAMONANGAN MANURUNG;

• Bahwa, Saksi ingat lagi, karena ternyata uang yang sebagaimana tertera dalam kwitansi yang diperlihatkan dimuka persidangan bukan Saksi terima dari Sdr. NURHELMY BR. DALIMUNTHE karena yang Saksi ingat, Saksi menerimanya dari ZULPANUDDIN HASIBUAN;

• Bahwa, walaupun banyak perbedaan antara keterangan Saksi dihadapan penyidik dengan yang dipersidangan, keterangan Saksi yang benar adalah yang dipersidangan ini;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

27. dr. T. Mestika Mayang (disumpah), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui hal tindak pidana ini karena sebelumnya Saksi sudah diperiksa di Penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, sebagai PNS, jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai PJS di Puskesmas Aek Kanopan;

• Bahwa, pada tahun 2002, Saksi ditempatkan sebagai dokter PTT di Puskesmas Aek Kanopan dan pada bulan Mei 2004, Saksi menjabat sebagai PJS Kepala Puskesmas Aek Kanopan;

• Bahwa, pada tahun 2002, Saksi ditempatkan sebagai dokter PTT di Puskesmas Aek Kanopan dan pada bulan Mei 20041, Saksi menjabat sebagai PJS Kepala Puskesmas Aek Kanopan;

• Bahwa, dasar Saksi menjadi PJS Kepala Puskesmas Aek Kanopan adalah berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, dipersidangan ini Saksi bisa menyerahkan Surat Perintah penunjukkan Saksi sebagai PJS Kepala Puskesmas Aek Kanopan;

• Bahwa, Surat Perintah Tugas benar tanggal 26 April 2004 akan tetapi terhitung sejak serah terima jabatan sampai akhirnya positif Saksi baru melaksanakan tugas adalah baru pada bulan Mei tahun 2004;

• Bahwa, Berita Acara Serah Terima tidak ada Saksi pegang karena Berita Acara Serah Terima dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Puskesmas Aek Kanopan termasuk Puskesmas Model Biasa;

• Bahwa, tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Puskesmas adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesehatan dan melayani masyarakat yang membutuhkan perobatan;

• Bahwa, untuk operasional Puskesmas, Puskesmas mendapatkan dana dari APBD, akan tetapi dalam aplikasinya, Saksi tidak ada mengelola dana dari APBD karena Saksi/Puskesmas yang Saksi pimpin hanya tinggal menerima dana saja yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, sebagai Kepala Puskesmas, Saksi menerima dana insentif dan dana rutin;

• Bahwa dana insentif adalah dana yang diberikan kepada pegawai kesehatan atas jasa medik yang diberikan yaitu khusus kepada aparat medik baik di Puskesmas maupun di pustu dan polindes dan dana untuk yang lainnya yang telah ditentukan peruntukannya, contohnya JPS BK dan lainnya serta dana rutin seperti gaji PNS;

• Bahwa, selama Tahun Anggaran 2004, Saksi sudah menerima dana insentif dan dana JPS BK juga sudah Saksi terima semuanya dan sudah Saksi salurkan sesuai dengan peruntukannya;

• Bahwa, mekanisme penggunaan dan peruntukan dana yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sehingga mengenai jumlah dana dan peruntukan dana hanya tinggal Saksi terima dan ikuti saja mekanisme penyaluran dananya sebagaimana yang sudah ditentukan tersebut;

• Bahwa, semua dana yang Saksi terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ada tanda terimanya akan tetapi tanda terima tersebut dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu

• Bahwa, Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi/tanda terima kosong yang ketika Saksi tandatangan belum ada tertera jumlah uangnya, semua yang Saksi tandatangani sudah ada tertera jumlah uangnya;

• Bahwa, Saksi tidak pernah menerima kwitansi sementara;

• Bahwa, Saksi TIdak ada menerima uang untuk pengadaan barang-barang daj jasa, akan tetapi barang-barang dan jasa untuk Puskesmas Aek Kanopan diberikan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu seperti meja, kursi, meubeler lainnya dan juga tempat tidur serta lain sebagainya;

• Bahwa, Saksi menerima barang-barang tersebut dari petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang datang langsung ke Puskesmas menyerahkan barang-barang bersangkutan;

• Bahwa, siapa nama petugas pengantar barang-barang ke Puskesmas, Saksi sudah tidak ingat lagi;

• Bahwa, cara pengambilan barang-barang kebutuhan puskesmas, ada yang diantar langsung oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan ada juga yang disuruh untuk diambil di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dan untuk barang yang diambil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, ada petugas khusus dari Puskesmas untuk melakukan pengambilan barang tersebut;

• Bahwa, mengenai obat-obatan, sebelumnya sudah ada pengusulan terlebih dahulu akan obat-obatan yang dibutuhkan oleh Puskesmas sesuai dengan kebutuhan penyakit di wilayah Puskesmas yang Saksi pimpin, kemudian obat-obatan berdasarkan permintaan tersebut diambil dari gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, tidak ada kejadian mendesak atau kejadian luar biasa yang terjadi di wilayah Puskesmas yang Saksi pimpin;

• Bahwa, tidak ada perbedaan prinsipil antara yang disebut sebagai pimpinan Puskesmas dan Kepala Puskesmas;

• Bahwa, untuk memangku jabatannya, Saksi ada serah terima jabatan terlebih dahulu;

• Bahwa, perbedaan antara Puskesmas Biasa, Puskesmas Model adalah dalam bidang pelayanan dan bangunan gedung Puskesmas yang bersangkutan. Puskesmas biasa hanyalah melayani pasien rawat jalan, dan kalau Puskesmas Model Rawat Inap, bangunannya sudah beda dengan Puskesmas Biasa karena ada khusus kamar yang melayani rawat inap;

• Bahwa, walaupun Saksi MASIH PTT, akan tetapi Saksi boleh menjadi pimpinan Puskesmas dan dasarnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan yang memperbolehkan PTT menjadi Kepala Puskesmas;

• Bahwa, di wilayah Puskesmas Aek Kanopan, ada 1 (satu) Pustu dan 3 (tiga) Polindes;

• Bahwa, Pustu dan Polindes berada langsung dibawah Puskesmas dan segala keperluan Pustu dan Polindes diusulkan oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan yang menerima barang-barang untuk Pustu dan Polindes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Puskesmas Aek Kanopan dan kemudian Puskesmas Aek Kanopan yang akan mendistribusikannya kembali ke Pustu dan Polindes;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Terdakwa;

• Bahwa, mengenai sebuah ketentuan dalam Surat Perintah Saksi sebagai PJS Pimpinan Puskesmas yang menyatakan : Tugas-tugas yang sifatnya prinsip harus dikoordinasikan dulu dengan pihak atasan, maksudnya adalah untuk keputusan yang menyangkut dana yang akan diambil dari luar dana yang peruntukannya sebelum sudah ditentukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Puskesmas Aek Kanopan secara fisik sudah Puskesmas Model dengan status Puskesmas Biasa, akan tetapi baru pada Tahun Anggaran 2005, Puskesmas Aek Kanopan resmi menjadi Puskesmas Model;

• Bahwa SK penentuan status Puskesmas Aek Kanopan menjadi Puskesmas Model tidak ada SK-nya dan juga tidak ada ketentuan tertulis untuk itu, akan tetapi perihal status Puskesmas Aek Kanopan menjadi Puskesmas Model diberitahukan dalam rapat di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai perubahan angaran menyangkut perubahan status Puskesmas Aek Kanopan menjadi Puskesmas Model, Saksi tidak tahu menahu soal anggaran;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam BAPenyidikan yaitu dalam point 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 09 adalah benar sedemikian, akan tetapi dalam point 09 BAPenyidikan, keterangan Saksi ada yang sedikit salah yaitu dalam sub 4, karena ternyata sudah dibayar penuh dan cara pembayaran dipotongkan oleh staff Saksi pada saat menyetor uang PAD ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada waktu diperiksa dihadapan penyidik Polres Labuhanatu, tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak penyidik dan pertanyaan penyidik juga tidak disampaikan oleh penyidik sesuai selera penyidik, dan atas keterangan Saksi yang sedikit salah, Saksi tidak lagi mendatangi penyidik karena pikiran Saksi tidak sampai kesitu;

• Bahwa, Saksi ada menerima dana untuk pelayanan kesehatan dasar dan Saksi menerimanya dari uang pengembalian PAD;

• Bahwa, saksi tidak tahu soal APBD, yang Saksi tahu bahwa dana yang Saksi terima semuanya berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Puskesmas yang Saksi PImpin ada menerima dan auntuk pelayanan kesehatan karyawan perusahan., tapi bukan Saksi yang menerima dana tersebut langsung karena ada karyawan Puskesmas yang bernama Sumario yang menerima dana tersebut dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan dana pelayanan kesehatan karyawan perusahaan dan mengenai jumlahnya, Saksi juga tidak tahu;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima dana untuk pemeliharaan meja dan kursi, akan tetapi ada petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang datang langsung ke Puskesmas Aek Kanopan untuk melakukan perawatan terhadap meubeler Puskesmas Aek Kanopan;

• Bahwa, Saksi ada menerima dana untuk honor Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dimana di Puskesmas Aek Kanopan ada 18 orang pegawai honor, dimana seingat Saksi, tukang kebun salah satunya sebagai pegawai honor ada 1 (satu) orang;

• Bahwa, Saksi sebagai PTT menerima honor dari APBN karena Saksi adalah pegawai pusat;

• Bahwa, Saksi tidak ingat berapa total jumlah semua pegawai PTT Pusat di seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu, akan tetapi setahu Saksi, di Puskesmas Aek Kanopan, tidak ada PTT Daerah karena hanya 1 (satu) orang yang merupakan pegawai PTT Pusat yang mendapatkan honor dari APBN;

• Bahwa, mengenai kwitansi penerimaan dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Puskesmas Aek Kanopan sepanjang Tahun Anggaran 2004 yang diperlihatkan dimuka peridangan, nama yang tertera dalam kwitani tersebut memang nama Saksi dan tandatangan yang terbubuh didalamnya juga merupakan tandatangan Saksi, juga stempel yang tertera didalam kwitansi tersebut adalah stempel dari Puskesmas yang saksi pimpin;

• Bahwa, pada waktu Saksi menandatangani semua kwitansi yang diperlihatkan dimuka persidangan sebagaimana trsebut, semua kwitansi itu sudah ada tertera jumlah uangnya sebagaimana yang kemudian Saksi terima;

• Bahwa, pada waktu Saksi menandatanmgani kwitansi-kwitansi tersebut, peruntukan dana semuanya sudah ada di dalam kwitani tersebut dan Saksi sudah melaksanakan pembagian dana kepada yang membutuhkan sesuai dengan peruntukannya;

• Bahwa, pada waktu kwitansi ditandatangani oleh Saksi, nama ZULPANUDDIN HASIBUAN belum ada tertera di dalam kwitansi tersebut, demikian juga dengan DH MANURUNG sebagai Kabag TU juga belum ada menandatangani kwitansi tersebut;

• Bahwa, Saksi sudah menerima semua uang / dana sebagaimana yang tertera dalam kwitansi tersebut dan jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kwitansi;

• Bahwa, mengenai kwitansi tertanggal Januari 2004 yang diperlihatkan dimuka peridangan untuk pelayanan kesehatan karyawan perusahaan, nama dan tandatangan yang ada disitu atas nama Saksi adalah benar sedemikian dan juga stempel yang terbubuhkan disitu juga merupakan stempel Puskesmas yang Saksi pimpin;

• Bahwa, walaupun Saksi menerima uang sebagai PJS Kepala Puskesmas padahal dalam kwitansi tertulis jabatan Saksi adalah Kepala Puskesmas, hal itu tidak ada masalah karena hanya masalah menerima uang saja dan juga karena sebelum Saksi menjabat sebagai PJS Pimpinan Puskesmas, Saksi sudah menjadi dokter PTT di Puskesmas Aek Kanopan dan semua dana yang Saksi terima sudah Saksi salurkan sebagaimana mestinya dalam peruntukannya;

• Bahwa, pada saat sebelum Saksi menjabat sebagai PJS Kepala Puskesmas Aek Kanopan, dr. ERWIN kadang-kadang masuk kerja dan kadang-kadang juga tidak karena beliau sedang mengikuti pendidikan spesialis, dan oleh karena hambatan kehadiran dr. ERWIN di Puskesmas Aek Kanopan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik tanpa ada hambatan apapun, dan sebelum Saksi Menjadi PJS Kepala Puskesmas, kalau memang dr. ERWIN tidak ada di tempat, maka Saksi yang mengambil uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan uang tersebuyt memang Saksi ambil untuk kebutuhan Puskesmas;

• Bahwa, mengenai keterangan Saksi dalam point 14, 19 dan 21 BAPenyidikan adalah benar bahwa Saksi tidak ada menerima uangnya, akan tetapi ada petugas khusus dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang datang langsung ke Puskesmas Aek Kanopan untuk keperluan tersebut;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

28. dr. Martaon Siregar (berjanji), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semendan dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa ;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan saksi bisa mengetahui dugaan tindak pidana ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik di Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi pada waktu itu diperiksa di Polres Labuhanbatu dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Puskesmas Aek Raso;

• Bahwa, pada tahun 2001 s/d 2003, Saksi ditempatkan menjadi dokter di Londut, kemudian terhitung sejak Januari 2004 : Saksi dihunjuk sebagai PLH Kepala Puskesmas Aek Raso dan sejak Desember 2004, Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Aek Raso sampai dengan sekarang ini;

• Bahwa, tugas Saksi sebagai Kepala Puskesma adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan melayani masyarakat di bidang kesehatan khususnya melayani pasien yang datang berobat dan melaksanakan management operasional Puskesmas dan dalam pelaksanaannya, Saksi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, sebelum Saksi menjabat sebagai PLH Kepala Puskesmas Aek Raso, yang menjadi Kepala Puskesmas Aek Raso adalah dr. Jone Morena;

• Bahwa, dasar Saksi menjadi PLH Puskesmas Aek Raso adalah Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang waktu itu dijabat oleh Terdakwa;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Terdakwa;

• Bahwa, Saksi dapat menyerahkan Surat Perintah Tugas yang menghunjuk Saksi untuk melaksanakan tugas sebagai PLH dan sebagai Kepala Puskesmas Aek Raso (kemudian Saksi menyerahkannya dimuka persidangan kepada Majelis Hakim);

• Bahwa, selain melakukan kegiatan melayani masyarakat dalam hal berobat, Puskesmas Aek Raso juga melakukan kegiatan dalam Pelayanan Jaringan Pengamanan Sosial bidang kesehatan atau disebut juga dengan JPS-BK yang meliputi pemberian makanan tambahan (PMT) dan Pemberantasan Penyakit Menular (P2M);

• Bahwa, semua kegiatan Puskesmas Aek Raso dilakukan dengan dana yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan dana untuk program JPS-BK sudah diberikan semuanya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, jumlah dana untuk JPS-BK yang Saksi terima, Saksi sudah lupa, akan tetapi seingat Saksi, semua dana untuk JPS-BK sudah Saksi terima semuanya;

• Bahwa, karena sudah merupakan program yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, maka Saksi tinggal menerima dana JPS-BK saja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Saksi mengambil dana tersebut langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, dana-dana yang Saksi terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, semuanya sudah ada peruntukannya untuk kegiatan apa saja dan untuk pelaksanaannya, ada petugas khusu yang ditunjuk untuk itu dari Puskesmas;

• Bahwa, Saksi yang langsung menerima dana-dana tersebut;

• Bahwa, mengenai siapa yang berhak untuk menerima dana-dana tersebut, sudah ada ketentuan yang mengatur tentang siapa yang berhak untuk menerima dana-dana tersebut dan semua dana yang dikucurkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu diterima dalam bentuk cash dan diterima setiap tri-wulan;

• Bahwa, Saksi ada menerima dana untuk pelayanan kesehatan karyawan dan dana itu disebut juga dengan dana pengembalian PAD termasuk untuk rawat jalan;

• Bahwa, selama Tahun Anggaran 2004, Saksi ada 4 (empat) kali menerima dana insentif akan tetapi Saksi sudah lupa berapa jumlah total semuanya;

• Bahwa, untuk uang insentif yang Saksi terima, semuanya sudah ada peruntukannya umpamanya untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan karyawan dan lain sebagainya;

• Bahwa, semua dana yang diterima oleh Saksi adalah dengan memakai kwitansi dan dana Saksi terima dari ZULPANUDDIN HASIBUAN yang mana kadang-kadang, penerimaan dana dengan memakai kwitansi sementara karena kesibukan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang belum sempat untuk membuat kwitansi yang sudah diketik dengan computer, dan kalau Saksi menandatangani kwitansi sementara, maka beberapa hari kemudian, Saksi datang lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk menandatangani kwitansi yang sudah diketik dengan computer dengan jumlah yang terlebih dahulu dicocokkan dengan kwitansi sementara;

• Bahwa, dengan nota sementara, uang yang dibutuhkan oleh Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah bisa diserahkan mengingat waktu untuk pengambilan uang kadang-kadang sudah mendesak dan hari sudah sore, akan tetapi beberapa hari kemudian, nota sementara itu akan dilengkapi lagi dan diganti dengan nota yang sudah diketik dengan computer;

• Bahwa, pengambilan uang dengan nota sementara tidak setiap kali terjadi, tapi tergantung situasi dan kondisi sebagaimana yang sudah Saksi terangkan sebelumnya;

• Bahwa, kwitansi / nota pengambilan uang sementara diperbolehkan karena sudah ada kesepakatan sebelumnya antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan pihak pengambil uang dalam hal ini Puskesmas;

• Bahwa, selain menerima dalam bentuk uang, yang pernah Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah barang-barang meubiler seperti meja, kursi putar dan lain sebagainya;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima biaya telepon karena di Puskesmas yang Saksi pimpin tidak ada telepon;

• Bahwa, biaya listrik dibayarkan terlebih dahulu oleh Puskesmas, baru kemudian rekening per-triwulan yang sudah dibayar oleh Puskesmas diklaim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan mengganti semua pengeluaran Puskesmas untuk pembayaran rekening listrik secara per-triwulan;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Saksi tidak ada menerima biaya pemeliharaan angkutan darat karena Puskesmas yang Saksi pimpin tidak memiliki angkutan darat baik roda 2 maupun roda 4;

• Bahwa, walaupun tidak ada kendaraan dinas/operasional Puskesmas, Saksi memakai kendaraan pribadi Saksi sendiri;

• Bahwa, status Puskesmas Aek Raso pada Tahun Anggaran 2004 adalah Puskesmas Biasa Non Rawat Inap;

• Bahwa, Saksi masih menjabat sebagai CPNS ketika menjadi PLH Kepala Puskesmas Aek Raso sejak Januari 2004 dan hal ini diperbolehkan, akan tetapi dasar hukum diperbolehkan atau tidak, Saksi tidak tahu dasar hukumnya;

• Bahwa, tidak ada perbedaan prinsip antara istilah Pimpinan Puskesmas dengan Kepala Puskesmas karena tugasnya sama dan hanya perbedaan kata-kata saja;

• Bahwa, sejak Saksi menjadi PNS pada tahun 2004, Saksi secara definitive langsung menjabat sebagai Kepala Puskesmas Aek Raso dengan SK yang dikeluarkan oleh Bupati Labuhanbatu;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, di wilayah Puskesmas Aek Raso ada 3 (tiga) Pustu dan 1 (satu) Polindes, yaitu Pustu Bagan Toreh, Pustu Afdeling C, Pustu Afdeling 6, Aek Raso dan Polindes Bagan Sari;

• Bahwa, Pustu dan Polindes berada dibawah Puskesmas;

• Bahwa, kebutuhan operasional Pustu dan Polindes ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, akan tetapi semua kebutuhan Pustu dan Polindes diperhatikan oleh Puskesmas dan Puskesmas mengusulkan kebutuhan Pustu dan Polindes ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan mengenai dikabulkan atau tidaknya apa yang sudah diusulkan oleh Puskesmas, semuanya tergantung pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sebagai penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Puskesmas;

• Bahwa, mengenai point 3 kata-kata “Hal-hal” sebagaimana dalam SK Saksi, yang dimaksud dengan kata-kata itu adalah hal-hal yang menyangkut kegiatan yang belum ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu demikian pula dengan pendanaannya yang masih membutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Tapi kata-kata tersebut dalam SK penunjukan Saksi sebagai Kepala Puskesmas definitive sudah tidak dicantumkan lagi;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 7 halaman 2 BAPenyidikan pemeriksaan Saksi adalah benar sedemikian, akan tetapi perihal keterangan Saksi dalam point 8 BAPenyidikan, keterangan Saksi tersebut kurang benar karena memang uang untuk pengadaan benda-benda pos tidak ada Saksi terima, tapi kalau Puskesmas butuh benda-benda pos seperti misalnya perangko untuk pengiriman surat, maka perangko diambil di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada kesempatan ketika Saksi ada pertemuan atau rapat di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan juga materai sudah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, sepanjang Tahun Anggaran 2004, Saksi tidak ingat apakah menerima perangko dan materai;

• Bahwa, jawaban Saksi waktu di tingkat penyidikan banyak yang Saksi berikan dalam kondisi Saksi tidak bisa mengingat semuanya secara utuh walaupun memang waktu itu di tingkat penyidikan tidak ada tekanan yang datang dari penyidik dan juga Saksi tidak ada diajari oleh penyidik;

• Bahwa, setelah beberapa hari kemudian Saksi baru ingat Bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2004, Puskesmas yang Saksi pimpin menerima benda-benda pos dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan tetpai Saksi tidak datang lagi ke penyidik karena Saksi merasa canggung dan tidak tahu perihal proses hukum sehingga Saksi tidak terpikir untuk kembali mendatangi penyidik;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point BAPemeriksaan Saksi di penyidik adalah benar sedemikian, akan tetapi mengenai keterangan Saski Bahwa Saksi tidak ada menerima biaya fotocopy, memang benar sedemikian, tapi kalau memang Puskesmas ada keperluan untuk melakukan fotocopy, maka kegiatan fotocopy akan dilakukan di Koperasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan untuk kegiatan tersebut tidak lagi dipungut bayaran;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 13 halaman 3 BAPemeriksaan Saksi di penyidik tanggal 29 September 2005 adalah tidak benar karena Saksi baru ingat setelah Saksi menerima barang-barang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana yang ditanyakan oleh penyidik;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima biaya untuk alat listrik dan elektronik, tapi peralatan listrik dan elektronik ada Saksi terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu seperti misalnya bola lampu;

• Bahwa, Saksi ada menerima alat pembersih dan alat kebersihan lain dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004 , Puskesmas Aek Raso tidak ada penambahan daya listrik;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Saksi ada menerima dana untuk pelayanan kesehatan karyawan perusahaan dan mengenai keterangan Saksi dalam BAPemeriksaan Saksi di penyidik yang menerangkan tidak menerima, keterangan Saksi tersebut adalah salah karena Saksi pada waktu diperiksa dihadapan penyidikan tidak mengetahui kategori mengenai dana pelayanan kesehatan karyawan karena ternyata setelah ditanyakan perihal kategori dana yang Saksi terima untuk pelayanan kesehatan pegawai adalah sama dengan pelayanan kesehatan karyawan;

• Bahwa, Saksi mengerti kategori sebagaimana yang Saksi terangkan tersebut adalah ketika Saksi berjumpa dengan kawan-kawan Saksi yang lain dan juga setelah ditanyakan kepada bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan banyak dokter yang tidak begitu mengerti perihal kategori dana-dana yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu karena tugas dokter secara pokok bukanlah untuk mengelola keuangan melainkan untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan dan perobatan;

• Bahwa, dana pelayanan kesehatan karyawan itu termasuk dalam dana yang Saksi terima yang disebut dengan dana insentif;

• Bahwa, Saksi ada menerima Dana Pelayanan Kesehatan Dasar sehingga keterangan Saksi dalam BAPemeriksaan point 34 adalah tidak benar;

• Bahwa, keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik waktu itu memang Saksi sudah ragu, akan tetapi karena sudah dihadapan penyidik walaupun dalam kondisi ragu, Saksi menjawab pertanyaan penyidik dalam kondisi keraguan, akan tetapi setelah ditanyakan kepada teman-teman Saksi, ternyata semua dana sebagaimana yang ditanyakan oleh penyidik sudah Saksi terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi tidak datang lagi ke penyidik untuk memperbaiki keterangan Saksi karena Saksi tidak tahu proses hukum dan tidak pernah berhadapan dengan pihak kepolisian;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 35 juga tidak benar karena Saksi menerima dana untuk P2M dan Dana untuk Program Perbaikan Gizi Gakin yang semuanya sudah termasuk dalam Dana Insentif yang sudah pernah Saksi terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 36 dan 37 BAPemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan adalah tidak benar karena Saksi setelah menanyakan kepada petugas di Puskesmas dan juga setelah ditanyakan dengan teman-teman Saksi yang mengetahui perihal kategori dana-dana yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, ternyata Saksi sudah menerima semuanya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 1.650.250,- yang diperlihatkan dimuka persidangan, nama dan tandatangan yang terbubuh didalamnya memang benar nama dan tandatangan Saksi, akan tetapi perihal nama Saksi yang berbeda karena nama Jone Morena yang ada didalam kwitansi tersebut, sebagaimana yang sudah Saksi terangkan, nama Jone Morena adalah nama pimpinan Puskesmas Aek Raso sebelum sebelum Saksi gantika, akan tetapi karena waktu itu uang sudah dibutuhkan untuk diambil, maka Saksi meminta supaya nama Jone Morena diganti atas nama Saksi, akan tetapi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu mengatakan nanti diganti sehingga Saksi langsung tandatangan dan menerima uang sebagaimana jumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut;

• Bahwa, pada saat Saksi menandatangani kwitansi tersebut, nama ZULPANUDDIN HASIBUAN dan DANIEL HAMONANGAN MANURUNG belum ada tertera dalam kwitansi penerimaan uang tersebut dan Saksi tidak tahu menahu perihal administrasi surat-menyurat keuangan;

• Bahwa, stempel yang tertera dalam kwitansi penerimaan uang tersebut adalah benar stempel Puskesmas yang Saksi pimpin;

• Bahwa, walaupun bukan nama Saksi yang tertera dalam kwitansi dan Saksi berani untuk menandatangani, dalam pikiran Saksi, tokh uangnya memang sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kwitansi penerimaan uang dan juga uangnya untuk kebutuhan Puskesmas yang Saksi pimpin dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sendiri mengatakan akan mengganti nama Jone Moreno( (Pimpinan Puskesmas Aek Raso terdahulu yang sudah Saksi gantikan kemudian) dengan nama Saksi;

• Bahwa, jumlah uang yang sudah ada tertera dalam kwitansi penerimaan uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu walaupun saat itu Saksi sudah menjabat sebagai PLH Kepala Puskesmas Aek Raso, uang yang Jone Moreno ambil sudah diterima oleh Puskesmas Aek Raso dan waktu Jone Moreno yang mengikuti Rapat di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sehingga sekalian saja uang diambil Jone Moreno;

• Bahwa, walaupun Saksi menjabat sebagai PLH Kepala Puskesmas Aek Raso, akan tetapi Jone Moreno tetap menjabat sebagai Kepala Puskesmas Aek Raso dan tugasnya Saksi ambil alih kalau Jone Moreno tidak berada di tempat karena mengambil pendidikan spesialis di Puskesmas (Universitas Sumatera Utara) Medan, dan kalau Jone Moreno sedang off dari pendidikannya, Jone Moreno tetap masuk kerja di Puskesmas Aek Raso dan melaksanakan tugas sebagai Kepala Puskesmas Aek Raso dan boleh mengambil uang di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk keperluan Puskesmas;

• Bahwa, walaupun dalam kwitansi penerimaan uang bukan nama Saksi akan Saksi tandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut, hal itu Saksi lakukan karena uangnya memang untuk keperluan Puskesmas dan juga dibutuhkan oleh Puskesmas dan Jone Moreno sendiri bukanlah siapa-siapa karena Jone Morena sesungguhnya adalah Kepala Puskesmas Aek Raso;

• Bahwa, ketika Jone Moreno mengambil uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, beliau selalu memberitahukan Saksi Bahwa ia sudah mengambil uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk keperluan Puskesmas, dan terkadang, ketika Jone Moreno sedang off dari pendidikan spesialisnya, beliau mengikuti rapat di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan mengambil uang untuk keperluan Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi memang tidak ada menerima dana untuk perbaikan dan perawatan peralatan elektronik, akan tetapi kalau ada peralatan elektronik yang rusak maupun membutuhkan perawatan, maka Puskesmas akan menghubungi bagian perlengkapan atau Kabag TU Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan langsung mengirimkan petugasnya datang ke Puskesmas untuk melakukan perbaikan dan perawatan dan bahkan kadang-kadnag kalau memang barang yang rusak akan dibawa langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan melakukan perbaikan dan perawatan terhadap barang yang bersangkutan;

• Bahwa, mengenai barang-barang yang Puskesmas Aek Raso terima pada awal tahun 2005, barang-barang berupa meja dan kursi putar sebenarnya sudah diperintahkan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu agar diambil dari gudang bagian perlengkapan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, akan tetapi petugas PUskesmas baru sempat mengambilnya pada sekira awal tahun 2005 dan setelah diskusi dengan teman-teman, ternyata barang yang Puskesmas terima pada awal tahun 2005 merupakan barang-barang yang sebelumnya sudah diadakan pada Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, yang Saksi maksudkan dengan kwitansi kosong bukanlah kosong sebagaimana pengertian bahasa Indonesia kosong, melainkian kwitansi sementara yang belum diketik dengan komputer, dan jumlah uang yang tertera dalam kwitansi sementara tersebut sudah sama dengan yang Saksi terima;

• Bahwa, mengenai banyaknya keterangan Saksi yang cukup berbeda dengan yang dipersidangan jika dibandingkan dengan yang Saksi berikan ketika dihadapan penyidik adalah karena keletihan Saksi pada waktu ditingkat penyidikan dimana untuk memenuhi surat panggilan penyidik, Saksi berangkat dari tempat Saksi pada waktu dinihari dan sampai di Polres Labuhanbatu pada pukul 13.00 WIB dan Saksi sudah sangat letih disamping Saksi masih memikirkan kerjaan Saksi yang tertinggal di Puskesmas yaitu untuk melayani masyarakat yang akan berobat dan juga pemeriksaan dilakukan hingga sore hari sehinga Saksi sudah sangat letih yang mempengaruhi daya ingat Saksi pada waktu pemeriksaan di penyidik waktu itu;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

28. dr. H. Muchtar Lutfi Siregar (disumpah), yang menerangkan pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semendan dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa ;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui dugaan tindak pidana ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik di Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi diperiksa dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Puskesmas Gunting Saga untuk Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, sejak tahun 1980 s/d 1982, Saksi bekerja sebagai CPNS/Dokter pada Puskesmas Sipagimbar, kemudian pada tahun 1983 sampai dengan tahun 1983 s/d 1985, Saksi ditempatkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan pada tahun 1986 sampai dengan sekarang ini, Saksi ditempatkan sebagai Kepala Puskesmas Gunting Saga;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004 ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Gunting Saga, yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Terdakwa;

• Bahwa, tugas Saksi sebagai Kepala Puskesmas adalah membangun kesehatan masyarakat dan melayani pasien yang berobat dengan mengoperasionalkan Puskesmas dan dalam pelaksanaan tugas, Saksi bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, untuk operasional Puskesmas, Saksi mendapatkan dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, yang melakukan pengadaan barang untuk Puskesmas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pengadaan obat-obatan untuk keperluan Puskesmas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, sebagai Kepala Puskesmas, Saksi selama Tahun Anggaran 2004 sudah menerima semua hal yang menjadi hak-hak Saksi;

• Bahwa, Saksi pada Tahun Anggaran 2004 ada menerima dana insentif dan yang menyerahkan dana tersebut adalah ZULPANUDDIN HASIBUAN;

• Bahwa, Saksi sudah tidak ingat lagi berapa jumlah dana yang Saksi terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, setahu Saksi, atasan langsung Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu (ZULPANUDDIN HASIBUAN) adalah Kabag TU yang pada Tahun Anggaran 2004 dijabat oleh DANIEL HAMONANGAN MANURUNG;

• Bahwa, dana yang sudah mencakup semua kategori kegiatan untuk Puskesmas, setahu Saksi namanya adalah Dana Pelayanan JPS-BK;

• Bahwa, dalam penerimaan dana, Saksi sudah tahu peruntukan dana yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Saksi selaku Kepala Puskesmas karena sudah ada program yang khusus untuk setiap pengucuran dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dan disamping itu, setiap kali ada pengucuran dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dalam kwitansi tanda terima uang sudah ada tertulis tujuan dari peruntukan dana yang diberikan;

• Bahwa, cara Saksi mengevaluasi setiap kegiatan yang Saksi laksanakan sebagai Kepala Puskesmas adalah dengan cara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu melakukan kegiatan rapat rutin setiap bulan, dimana dalam rapat rutin tersebut, ada rencana program yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu bagi Unit Pelaksana Teknis (Puskesmas) dan dalam rencana program tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah memberitahu jumlah dana yang ada dan yang diperuntukkan untuk Puskesmas-puskesmas;

• Bahwa, program sudah ada ditentukan atau diprogramkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, sebagai Kepala Puskesmas, Saksi tinggal mengusulkan besaran anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Puskesmas yang Saksi pimpin dan setiap anggaran yang diusulkan oleh Puskesmas, umum disetujui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.

• Bahwa, Saksi bisa mengetahui apakah usul anggaran dari Puskesmas disetujui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu bagi keperluan Puskesmas, kemudian dana yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Labuhanbatu kepada Puskesmas;

• Bahwa, dengan adanya peruntukan dana yang sudah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu bagi keperluan Puskesmas, kemudian dana dikucurkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan sudah ada petugas dari Puskemas yang sudah disiapkan untuk menerima dana tersebut dan Saksi hanya menemani petugas Puskesmas yang bersangkutan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu bagi Puskesmas;

• Bahwa, dana-dana tersebut diterima oleh Puskesmas setiap tri-wulan sekali;

• Bahwa, setiap penerimaan uang, selalu memakai kwitansi tanda terima uang yang mana kwitansi ini ada yang memakai kwitansi yang resmi yang sudah diketik dengan computer, dan ada juga yang masih kwintansi sementara yang ditulis dengan tangan;

• Bahwa, keberadaan kwitansi sementara tersebut adalah tergantung pada situasi dan kondisi kesibukan bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada saat uang diambil dan Saksi pernah menerima dana dengan kwitansi sementara dari Zulpanuddin Hasibuan;

• Bahwa, kalau habis rapat sampai sore hari sementara Puskesmas membutuhkan dana yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk dibawah ke Puskesmas dan petugas komputer di bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sangat sibuk, maka Saksi menerima dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu cukup dengan kwitansi sementara saja, dimana setiap dana yang Saksi terima, sesuai dengan jumlah dana yang tertera dalam kwintasi sementara tersebut;

• Bahwa, walaupun dana diterima dengan kwitansi sementara, namun jumlah dana yang tertera dalam kwitansi sementara sudah ada, demikian pula sudah tertera peruntukan dana yang bersangkutan dan ada tanggal penerimaan uang;

• Bahwa, Saksi mau menerima uang dengan kwitansi sementara karena sudah saling percaya satu sama dengan bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan juga Saksi melihat bahwa jumlah yang tertera dalam kwitansi sementara sudah sesuai dengan jumlah yang Saksi terima;

• Bahwa, Puskesmas Gunting Saga adalah Puskesmas Model Rawat Inap;

• Bahwa, di wilayah Puskesmas Gunting Saga, dada 8 Pustu dan 12 Polindes;

• Bahwa, Pustu dan Polindes berada dibawah Puskesmas dan semua kegiatan Pustu maupun Polindes diketahui dan dikoordinir oleh Puskesmas;

• Bahwa, Saksi mengkoordinasi kegiatan Pustu dan Polindes adalah dengan cara melakukan kegiatan rapat bulanan di Puskesmas dan semua pegawai juga pimpinan Pustu dan Polindes datang ke Puskesmas untuk mengikuti rapat koordinasi yang bersangkutan;

• Bahwa, hubungan Puskesmas dengan keuangan adalah bahwa Puskesmas hanya tinggal menerima dana yang dikucurkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu saja, tidak ada Puskesmas melakukan pengelolaan keuangan secara langsung;

• Bahwa, Saksi tidak mengetahui soal APBD Kab. Labuhanbatu, yang Saksi ketehui, Puskesmas hanya menerima dana saja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan dihadapan penyidik, banyak soal kategori dana yang tidak Saksi ketahui akan tetapi Saksi tetap melanjutkan pemeriksaan atas diri Saksi;

• Bahwa, keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik pada BAPemeriksaan Saksi point 8 adalah benar sedemikian, akan tetapi perihal keterangan Saksi dalam point 9 adalah kurang lengkap karena sesungguhnya setelah Saksi mengerti, semua dana yang ditanyakan oleh pihak penyidik sudah Saksi terima, tapi ternyata kekurangannya sudah dipotong dari dana PAD yang disetorkan dari Puskesmas Gunting Saga ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dan pada waktu ditingkat penyidikan, Saksi tidak menyetorkan uang PAD ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak menerangkan sebagaimana tersebut Saksi terangkan dipersidangan ini ketika dihadapan penyidik adalah karena setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi langung menanyakan kepada pegawai Puskesmas Gunting Saga dan ternyata semua dana yang ditanyakan oleh penyidik tersebut sudah diterima oleh Puskesmas Gunting Saga;

• Bahwa, pada waktu ditingkat penyidikan, Saksi sangat letih dan Saksi sudah mengatakan kepada Pihak penyidik bahwa Saksi kurang sehat, walaupun memang pada waktu ditingkat penyidikan, tidak ada dilakukan pemaksaan ataupun tekanan baik fisik maupun moril;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam BAPemeriksaan Saksi dalam point 11 dan 13 adalah benar sedemikian, akan tetapi keterangan Saksi dalam point 4 adalah kurang tepat karena Saksi sudah menerima semua dana yang ditanyakan oleh pihak penyidik tersebut;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 19 BAPemeriksaan Saksi adalah benar sedemikian dan Saksi menyatakan hal tersebut benar adalah karena walaupun bukan Saksi yang menerima dananya langsung, tapi ada dilaporkan kepada Saksi;

• Bahwa, mengenai keterangan Saksi dalam point 25, keterangan Saksi tersebut memang benar kalau Saksi tidak ada menerima dana untuk pengadaan benda-benda pos, karena kalau Puskesmas membutuhkan hal-hal yang meyangkut pos, maka seperti prangko dan materai sudah disediakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Puskesmas tinggal mengambil dan menggunakannya tanpa dipungut bayaran lagi;

• Bahwa, mengenai keterangan Saksi dalam point 3, keterangan Saksi tersebut adalah kurang benar karena tidak lengkap Saksi menjelaskannya, dimana uang untuk pengadaan fotocopy atau keperluan fotocopy memang tidak ada Saksi terima, akan tetapi kalau ada kegiatan fotocopy yang perlu dilakukan, maka Puskesmas tinggal melakukan fotocopy di Koperasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanpa dipungut bayaran lagi sebanyak apapun yang difotocopy;

• Bahwa, yang difotocopy biasanya adalah Laporan Bulanan dan fotocopy tersebut berfungsi untuk membuat rangkap laporan bulanan yang dibuat oleh Puskesmas

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 34 adalah kurang lengkap karena Puskesmas memang tidak menerima dana untuk perawatan dan pemeliharaan kulkas vaksin, AC dan peralatan-peralatan Puskesmas lainnya, apabila Puskesmas membutuhkan perawatan dan perbaikan, maka Puskesmas akan langsung menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan lansung mengutus petugasnya untuk melakukan perbaikan maupun perawatan terhadap semua peralatan Puskesmas;

• Bahwa, keterangan Saksi berbeda dengan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik adalah karena pada waktu Saksi diperiksa dihadapan penyidik, Saksi banyak tidak mengetahui hal-hal yang menyangkut kegiatan operasional Puskesmas karena Saksi lebih konsentrasi kepada kegiatan perobatan bagi masyarakat dan ketika Saksi bertanya langsung kepada para pegawai Puskesmas, maka Saksi baru mengetahui kalau petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sepanjang Tahun Anggaran 2004 ada datang ke Puskesmas Gunting Saga untuk melakukan perbaikan dan perawatan terhadap semua peralatan Puskesmas Gunting Saga;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 35 dan 36 BAPemerikasaan Saksi Adalah benar sedemikian, akan tetapi mengenai keterangan Saksi 37 adalah tidak benar karena pada waktu Saksi diperiksa dihadapan penyidik, Saksi tidak memiliki data-data yang lengkap dan setelah Saksi bertanya kepada para pegawai dan staff Puskesmas, ternyata apa yang ditanyakan oeleh penyidik, Saksi tidak memiliki data-data yang lengkap dan ditanyakan oleh penyidik sudah Saksi terima dan sudah ditandatangani sesuai dengan sebagaimana mestinya dan tidak ada masalah sama sekali;

• Bahwa, yang sebenarnya, dalam semua kwitansi tanda terima uang, sudah ada tertera jumlah uang yang diterima dan semua Saksi terima, jumlahnya sudah sesuai dengan jumlah yang tertera dalam kwitansi;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 40 adalah benar sedemikian;

• Bahwa, mengenai 11 kwintansi tanda terima uang yang diperlihatkan dimuka persidangan yang mana semua kwitansi tersebut adalah pada Tahun Anggaran 2004 yang didalamnya tertera peruntukan dana seperti misalnya untuk Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan JPS-BK dan lain sebagainya, nama dan tandatangan Sakasi dan stempel yang tertera di dalam kwitansi tersebut juga benar stempel yang tertera di dalam kwitansi tersebut juga benar stempel Puskesmas Gunting Saga yang Saksi pimpin;

• Bahwa, ada kwitansi tanda terima yang tidak distempel karena waktu itu Saksi lupa membawa stempel;

• Bahwa, ketika Saksi menandatangani kwitansi tanda terima uang, didalam kwitansi tersebut sudah tertera jumlah uang demikian juga untuk peruntukannya, akan tetapi nama Zulpanuddin Hasibuan belum ada tertera dalam kwitansi tersebut demikian juga nama Daniel Hamonganan Manurung belum ada tertera dalam kwitansi tersebut;

• Bahwa, Saksi tidak ingat mengenai jumlah seluruh uang yang Saksi terima, akan tetapi sebagaimana yang telah tertera dalam kwitansi tanda teriam tersebut, Sakasi sudah menerimanya;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, untuk Puskesmas Gunting Saga ada penambahan bangunan gedung dan ada penggantian seng asbes;

• Bahwa, Skasi sudah menerima semua dana senagaimana yang tertera dalam semua kwitansi tanda terima uang yang diperlihatkan kepada Saksi dimika persidangan;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

30. dr. Hj. Fianna Molhaini (disumpah), yang pada pokoknya menerangakan sebagai berikut :

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan ( makan gaji ) dengan Terdakwa ;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah perihal dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Saksi bisa mengetahui dugaan tindak pidana ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik pada Polres Labuhanbatu dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Puskesmas Langga Payung;

• Bahwa, pada tahun 1998 Saksi menjabat sebagai CPNS dan ditempatkan di Puskesmas Langga Payung dan pada tahun 2000: Saksi menjabat sebagai PNS Pelaksana Kepala Puskesmas Langga Payung sampai dengan 2002, kemudian pada tahun 4 Juni 2002, Saksi diangkat menjadi Kepala Puskesmas Langga Payung sampai dengan sekarang ini;

• Bahwa, tugas Saksi sebagai Kepala Puskesmas adalah memberikan pelayanan kesehatan berupa penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan melayani pasien yang berobat serta melaksanakan kegiatan Puskesmas dan mempertanggung jawabkannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahawa, ada beberapa macam kegiata program Puskesmas seperti misalnya Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Kesehatan JPS-BK yang meliputi pelayanan kesehatan Gakin, pemberantasan penyakit menular (P2M), pemberian makanan tambahan (PMT), pelayanan kesehatan karyawan dan lain sebagainya;

• Bahwa, untuk program-program tersebut, yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Terdakwa, sementara yang menjadi Bendaharawan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Zulpanuddin Hasibuan dan Atasan Langsung Pemegang Kas adalah Daniel Hamonangan Manurung;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, status Puskesmas Langga Payung adalah Puskesmas Biasa ;

• Bahwa, setiap kali ada penerimaan dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu semuanya memakai tanda terima / kwitansi tanda terima uang;

• Bahwa, Saksi tidak ingat apakah Saksi ada menerima uang BBM atau tidak;

• Bahwa, mengenai honor supir, kalau Saksi tidak salah ingat, Saksi ada menerimanya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 300.000,- Per-Bulannya;

• Bahwa, yang terima honor supir adalah bukan orang tertentu yang ditentukan sebagai supir Puskesmas, karena suir Puskesmas tidak tetap 1 orang yang menjadi supir tetap, dan siapa yang menjadi supir, maka dia-lah yang akan mengambilnya langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan terlebih dahulu Saksi memberitahukannya kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi mau menandatangani kwitansi kosong karena sebelumnya sudah ada kwitansi sementara dimana setelah Saksi mengembil uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan kwitansi sementara, beberapa hari kemudian Saksi kembali lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk melengkapi kwitansi sementara menjadi kwitansi yang resmi sifatnya dengan diketik computer;

• Bahwa, keberadaan kwitansi sementara dibenarkan karena sudah saling percaya dan memang pada hari pengambilan uang sebagaimana tersebut dengan menggunakan kwitansi sementara, kondisi dan situasi bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah tidak sempat lagi melayani pengambilan uang dengan kwitansi yang diketik computer seperti misalnya sesudah rapat di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan hari sudah sore dan petugas computer keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah tidak lagi ada di tempat sementara Puskesmas yang Saksi pimpin membutuhkan dana dimaksudkan sehingga dengan kwitansi sementara saja dulu mengambil uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu agar tidak ada hambatan dan halangan dalam pengambilan uang untuk kebutuhan Puskesmas;

• Bahwa, mengenai masalah koordinasi untuk mempersiapkan kwitansi sebelum diadakannya rapat di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Saksi tidak tahu menahu soal hal tersebut;

• Bahwa, kwitansi sementara adalah kwitansi yang masih ditulis dengan tangan, tapi didalamnya sudah ada terera jumlah uang yang Saksi ambil dan sudah tertera peruntukan dari dana bersangkutan, sementara yang dinamakan dengan kwitansi resmi adalah kwitansi yang sudah diketik dengan computer;

• Bahwa, mengenai apakah ada persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam kwityansi atau tidak, Saksi tidak mengetahui hal tersebut;

• Bahwa, yang membuat kwitansi sementara adalah petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, kwitansi sementara diperoleh untuk kelancaran tugas;

• Bahwa, perbedaan antara kwitansi sementara dengan kwitansi kosong adalah bahwa dalam kwitansi sementara adalah kwitansi yang ditulis dengan tangan baik jumlah uang, peruntukan uang dan ditandatangani oleh yang mengambil uang (Puskesmas), sementara yang dinamakan dengan kwitansi kosong adalah kwitansi yang hanya tertera tandatangan saja;

• Bahwa, diwilayah Pukesmas yang Saksi pimpin, ada 5 Pustu (Puskesmas Pembantu) dan 6 polindes;

• Bahwa, program yang dilakukan oleh Pustu dan Polindes semuanya sudah diatur oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, akan tetapi dalam pelaksanaan program tersebut, Pustu dan Polindes bertanggung jawab kepada Puskesmas;

• Bahwa, yang membuat DP3 Pustu dan Polindes adalah Skasi selaku Kepala Puskesmas ;

• Bahwa, Saksi tidak dapat membedakan perihal sumber pendanaan yang berasal dari APBN dan yang dari APBD.

• Bahwa, mengenai pendanaan untuk operasional Puskesmas, Saksi tidak bisa dan tidak tahu membedakan mana yang pendanaan bersumber dari APBD atau yang dari APBN;

• Bahwa, mengenai dana yang Saksi terima sebagaimana jumlahnya yang tertera dalam kwitansi tanda terima uang, Saksi tidak mengetahui sumber dananya dari APBN atau dari APBD, dan juga tidak tahu perihal kode-kode rekening.

• Bahwa, setelah Saksi menandatangani kwitansi, Saksi kemudian menerima uang dengan jumlah sebagaimana yang tertera dalam kwitansi;

• Bahwa, yang menyerahkan dana kepada Saksi, kadang-kadang Zulpanuddin Hasibuan dan kadang-kadang juga Sdr. Nurhelmy Br Dalimunthe;

• Bahwa, yang melengkapi kwitansi sementara atau yang disebutkan juga dengan kwitansi kosong adalah pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ;

• Bahwa, Saksi tidak ingat apakah dalam kwitansi tanda terima uang ada tertera kode rekening sumber dana atau tidak ;

• Bahwa, kwitansi sementara diperbolehkan, tapi dasar hukumnya, Saksi tidak tahui;

• Bahwa, Saksi tidak mengetahui soal Peraturan Menteri Dalam Negeri perihal yang mengatur ketertiban dalam adminitrasi karena dana adalah uang Negara, karena semua uang sebagaimana jumlahnya telah tertera dalam kwitansi sementara sudah Saksi terimanya dan tidak ada masalah untuk itu dan uang yang Saksi terima tersebut adalah untuk memenuhi semua kebutuhan Puskesmas;

• Bahwa, mengenai alokasi dana dalam APBD Kab. Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 untuk Unit Pelaksana Teknis-Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Saksi tidak mengetahui soal itu, yang Saksi sudah menerima semua dana selama Tahun Anggaran 2004 berjalan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai keterangan Saksi dalam BAPemeriksaan a/n Saksi di point 7, keterangan Saksi tersebut adalah betul, namun yang perlu untuk Saksi sampaikan dipersidangan ini adalah bahwa disamping kwitansi yang masih belum diketik, namun sudah ada kwitansi sementara yang sudah tertulis jumlah uang yang Saksi terima serta sudah juga tertulis peruntukan dana dan Saksi membubuhkan tandatangan di kwitansi sementara;

• Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi ingat kembali dan Saksi juga ada berkonsultasi dengan teman-teman sesama Kepala Puskesmas yang lain bahwa mereka juga melakukan hal yang sama, dimana untuk pengambilan uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, kadang-kadang memakai kwitansi sementara yang sudah lengkap tertera jumlah uang yang diterima, peruntukan dana dan tandatangan pengambil uang kemudian dibubuhkan di kwitansi sementara tersebut;

• Bahwa, tidak ada Saksi menandatangani balnko / kwitansi kosong, karena yang Saksi tandatangani selalu kwitansi sementara dan kemudian dari kwitansi sementara ini, beberapa hari kemudian akan diperbaiki dengan kwitansi yang sudah diketik dengan computer dan kemudian Saksi menandatanganinya kembali setelah Saksi mencocokkannya dengan kwitansi sementara sebelumnya sebagaimana yang diperlihatkan kembali oleh bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, jawaban dalam BAPemeriksaan Saksi bukanlah jawaban yang sebelumnya sudah disiapkan oleh penyidik, dan selama pemeriksaan di tingkat penyidikan, Saksi tidak ada ditekan oleh penyidik;

• Bahwa, penerima uang dalam kwitansi yang diperlihatkan dimuka persidangan adalah benar nama Saksi dan tandatangan yang terbubuhkan didalamnya juga benar tandatangan Saksi;

• Bahwa, Saksi sudah menerima semua dana sebagaimana dana yang jumlahnya tertera dalam kwitansi yang diperlihatkan dimuka persidangan;

• Bahwa, mengenai dana untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Karyawan Perusahaan dan Pelayanan Hygiene Perusahaan, Selama ini Saksi kurang mengetahui kategori dana tersebut, tapi setelah Saksi mengetahuinya secara mendalam, barulah Saksi mengetahui kalau semua dana, yaitu dana untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Karyawan Perusahaan dan Pelayanan Kesehatan Karyawan Perusahaan dan Pelayanan Hygiene Perusahaan sudah Saksi terima dimana dana untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Karyawan Perusahaan dan Pelayanan Hygiene Perusahaan selama ini Saksi kenal dengan nama : DANA PELAYANAN KESLING ( KESEHATAN LINGKUNGAN );

• Bahwa, selama Tahun Anggaran 2004, Puskesmas yang Saksi pimpin ada melakukan kegiatan pelayanan kesehatan untuk karyawan perusahaan;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

31. dr. Edyson Stephan ( berjanji ), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan ( makan gaji ) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah perihal dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa seleku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Puskesmas Tanjung Medan;

• Bahwa, mengenai riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut :

• Tahun 2001s/d 2004 : Saksi menjabat sebagai dokter PTT di puskesmas Tanjung Medan ;

• Tahun 2003 s/d 2006 : Saksi menjabat sebagai dokter PTT sekaligus sebagai PLH Kepala Puskesmas Tanjung Medan ;

• Tahun 2006 : Saksi menjadi PNS dengan tugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan sekarang ini;

• Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepla Puskesmas adalah memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat dan juga melayani masyarakat yang berobat ke Puskesmas Tanjung Medan ;

• Bahhwa, dalam operasionalnya, Puskesmas Tanjung Medan ada menerima dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang mana dana tersebut adalah untuk kegiatan program Puskesmas;

• Bahwa, yang membuat dan menyusun program kegiatan Puskesmas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, contoh program kegiatan Puskesmas adalah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin ( Gakin ), Pemberantasan Penyakit Menular ( P2M ) dan Pemberian Makanan Tambahan ( PMT ) serta kegiatan dan program Puskesmas Tanjung Medan sudah dilaksanakan semuanya dengan baik dengan daa yang dikucurkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, dana yang diperluhkan untuk operasional Puskesmas sudah Saksi terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang saksi terima dari Zulpanuddin Hasibuan dan uang untuk kegiatan program Puskesmas yang sudah ditunjuk untuk menerima dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi mengetahui kalau dana diberikan oleh Zulpanuddin Hasibuan adalah karena tiap per-triwulan sekali, saksi menemani petugas dari Puskesmas Tanjung Medan untuk mengambil dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, gaji honor diterima per-bulan sekali, sementara dana untuk kegiatan program diterima per-triwulan sekali;

• Bahwa, setelah uang diterima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian uang diberikan kepada tiap petugas pelaksana kegiatan program Puskesmas karena untuk setiap kegiatan Puskesmas, sudah ada petugas yang disiapkan khusus untuk tiap program dan dana yang diterima tersebut juga didistribusikan sesuai dengan peruntukannya;

• Bahwa, jumlah uang yang Saksi terima sama jumlahnya dengan jumlah uang yang tertera dalam kwitansi;

• Bahwa, selama Tahun Anggaran 2004, Saksi ada menerima uang insentif yang mana dana insentif ini adalah dana untuk imbalan jasa paramedis akan tetapi besaran uang insentif / dana insentif yang pernah diterima oleh Puskesmas Tanjung Medan selama Tahun Anggaran 2004, Saksi sudah tidak ingat lagi;

• Bahwa, sumber dana insentif adalah dari pengembalian PAD;

• Bahwa, di Puskesmas yang Saksi pimpin, tidak ada supir honor tetap, tapi yang menjadi supir adalah Staff Puskesmas dengan honor per-bulannya adalah Rp. 300.000,-;

• Bahwa, di Puskesmas yang Saksi pimpin tidak ada tukang kebun;

• Bahwa, Saksi tidak pernah menandatangani kwitansi kosong, tapi yang pernah Saksi tandatangani adalah kwitansi sementara;

• Bahwa, kwitansi sementara bisa timbul karena petugas belum siap dan Saksi juga buru-buru mau pulang (misalnya sehabis rapat koordinasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan dana dibutuhkan sekali oleh Puskesmas), maka dibuatlah kesepakatan untuk membuat kwitansi sementara dulu yang mana dalam kwitansi sementara ini, jumlah uang dan peruntukan uang sudah tertulis dengan jelas dan Saksi menandatanganinya;

• Bahwa, bentuk dari kwitansi sementara adalah kwitansi yang masih ditulis dengan tangan;

• Bahwa, dalam kwitansi sementara, sudah ada jumlah yang diterima, dan didalamnya juga sudah ada tertera peruntukan dana yang diberikan, dimana setelah uang dengan kwitansi sementara diterima, beberapa hari kemudian Saksi datang lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk menandatangani kwitansi yang sudah diketik dengan computer setelah terlebih dahulu dicocokkan dengan kwitansi sementara yang sebelumnya sudah Saksi tandatangani;

• Bahwa, alasan dibuatnya kwitansi kosong karena pengambilan uang sangat dibutuhkan hari itu juga, sementara bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah tidak ada lagi petugas komputernya dan terkadang hari juga sudah sangat sore, sehingga disepekatilah untuk dibuat kwitansi sementara dalam pengambilan uang;

• Bahwa, sepanjang Tahun Anggaran 2004, Saksi ada menerima barang-barang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu seperti kulkas vaksin, meja dan kursi serta lain-lain barang;

• Bahwa, yang menerima barang tersebut adalah staff puskesmas akan tetapi semua barang yang diterima ada pembukuannya;

• Bahwa, setiap barang yang diterima ada pembukuannya dan ada juga tanda terimanya, dan tanda terima penyerahan barang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ke Puskesmas ini dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, biaya rehab gedung Puskesmas tidak ada Saksi terima, tapi kalau ada bagian dari gedung Puskesmas yang rusak, maka pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan langsung dihubungi dan petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan datang ke Puskesmas dan melakukan perbaikan gedung;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima dana untuk pengadaan obat-obatan, akan tetapi obat-obatan diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ke Puskesmas dan terkadang juga pihak Puskesmas mengambil langsung obat-obatan yang diperlukan ke gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, tidak ada kejadian darurat yang terjadi di wilayah Puskesmas yang Saksi pimpin, dan tidak ada obat-obatan yang Puskesmas ambil untuk kegiatan darurat kesehatan untuk wilayah Puskesmas yang Saksi pimpin;

• Bahwa, yang menyerahkan obat-obatan dari gudang farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ke Puskesmas adalah Sdr. MITRA AS;

• Bahwa, Saksi tidak pernah menerima biaya telepon karena di Puskesmas yang Saksi pimpin tidak ada telepon;

• Bahwa, Saksi ada menerima biaya listrik, dimana mekanisme penerimaan biaya listrik ini adalah dengan cara Puskesmas membayarkan terlebih dahulu rekening listrik Puskesmas dan kemudian per-triwulan sekali, Puskesmas akan meng-klaim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan kemudian bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan mengganti pengeluaran Puskesmas untuk pembayaran rekening listrik;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima biaya untuk PAM karena di Puskesmas yang Saksi pimpin tidak masuk PAM dan hanya memakai sumur saja;

• Bahwa, ada pakaian dinas yang Puskesmas terima dimana pegawai dan semua dokter mendapatkan bahan untuk pembuatan pakaian dinas;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Puskesmas yang Saksi pimpin adalah Puskesmas Model Non Rawat Inap;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, di wilayah Puskesmas yang Saksi Pimpin ada 5 (lima) pustu dan 8 (delapan) polindes;

• Bahwa, obat-obatan untuk Pustu dan Polindes diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ke Puskesmas dan kemudian Saksi tinggal menyalurkannya ke Pustu dan Polindes dimaksud sebagaimana peruntukannya sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak tahu perihal sumber dana yang Saksi terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 37 BAPemeriksaan Saksi ditingkat penyidikan kurang lengkap karena di Puskesmas yang Saksi pimpin tidak ada supir tetap, Saksi hanya memakai staff Saksi sebagai supir dan staff ini yang mengambil honornya langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan tetapi mengenai besaran honor supir ini, Saksi kurang begitu ingat;

• Bahwa, pada waktu di tingkat penyidikan, tidak ada tekanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Saksi baik secara fisik maupun mental, hanya saja ketika diperiksa dihadapan penyidik, Saksi merasa canggung karena baru sekali itu diperiksa polisi dan juga Saksi sangat letih sehingga kurang konsentrasi dalam memberikan keterangan-keterangan dihadapan penyidik;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 23 dan 24 BAPemeriksaan Saksi dihadapan penyidik adalah benar sedemikian;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 29 BAPemeriksaan dihadapan penyidik adalah kurang benar karena mengenai barang yang ditanyakan oleh penyidik tersebut, setelah Saksi ingat-ingat lagi sekarang ini, ternyata yang menerima barang tersebut bukanlah Saksi melainkan Staff Saksi di Puskesmas;

• Bahwa, yang Saksi maksudkan tidak konsentrasi waktu dihadapan penyidik adalah karena Saksi canggung dan letih, sehingga Saksi tidak fokus kepada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik kepada Saksi;

• Bahwa, tandatangan yang tertera dalam BAPemeriksaan Saksi adalah benar tandatangan Saksi;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 38 BAPemeriksaan Saksi adalah benar sedemikian dan tandatangan yang terbubuh didalamnya juga benar tandatangan Saksi;

• Bahwa, stempel yang tertera dalam semua kwitansi yang diperlihatkan dimuka persidangan ini adalah benar stempel Puskesmas yang Saksi pimpin dan Saksi menerima semua uang sebagaimana yang tertera dalam semua kwitansi yang diperlihatkan penuntut Umum dipersidangan;

• Bahwa, pada waktu ditingkat penyidikan, Saksi tidak ada diarahkan oleh Penyidik untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik;

• Bahwa, sebelum Saksi menandatangani BAPemeriksaan Saksi, semua isi BAPemeriksaan Saksi sudah dibacakan terlebih dahulu oleh penyidik, akan tetapi waktu itu Saksi sudah tidak konsentrasi lagi;

• Bahwa, Saksi tidak ingat lagi mengenai pencantuman kata : KWITANI SEMENTARA dalam BAPemeriksaan Saksi dihadapan penyidik;

• Bahwa, yang Saksi ketahui tentang katefori dana dalam semua kwitansi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi adalah DANA INSENTIF;

• Bahwa, pada waktu dihadapan penyidik, Saksi belum mengetahui kalau yang selama ini disebut DANA KESLING adalah dana untuk pelayanan kesehatan karyawan perusahaan dan pelayanan hygiene perusahaan;

• Bahwa, soal dana kesling memang tidak ada ditanyakan dihadapan penyidik, sehingga sewaktu penyidik menjawab apakah Saksi ada menerima dana untuk pelayanan kesehatan karyawan dan dana pelayanan hygiene perusahaan, Saksi menjawab tidak ada menerima, dan Saksi memberikan jawaban sebagaimana tersebut karena Saksi tidak mengetahui katefori DANA KESLING yang selama ini sudah Saksi terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Staff Saksi di Puskesmas yang biasa menerima barang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah AMALAN DONGORAN;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima biaya untuk pengadaan benda-benda pos, tapi untuk keperluan pos seperti misalnya materai dan perangko, apa yang diperlukan oleh Puskesmas untuk benda pos sudah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Puskesmas tinggal mengambil saja di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

32. drg. Amelia Pratiwi (disumpah), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semendan dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa ;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 yang mana Saksi bisa mengetahui hal ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan oleh penyidik pada Polres Labuhanbatu dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Puskesmas Teluk Sentosa;

• Bahwa pada Tahun Anggaran 2004, Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Teluk Sentosa;

• Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Puskesmas adalah melayani pasien yang berobat, mengelola Puskesmas supaya bisa berjalan dengan baik dan dalam pelaksanaannya, Saksi bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004 ketika saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Teluk Sentosa, pada waktu itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Terdakwa;

• Bahwa, saksi tidak ikut dalam menyusun rencana program kegiatan Puskesmas karena yang merencanakan kegiatan Puskesmas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Puskesmas tinggal mengikuti program yang sudah dibentuk dan ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, saksi juga ikut dalam penyusunan anggaran Puskesmas karena penyusunan anggaran adalah urusan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ;

• Bahwa, Puskesmas Teluk Sentosa berwilayah kerja di Kecamatan Panai Hulu dan di Puskesmas Teluk Sentosa ada 3 Pustu dan 5 Polindes;

• Bahwa, Pustu dan Polindes berada dibawah Puskesmas dan bertanggungjawab kepada Puskesmas;

• Bahwa hubungan Saksi dengan Pustu dan Polindes adalah Bahwa sebagai dokter, Saksi mengadakan kunjungan ke Pustu dan Polindes dan sebagai Kepala Puskesmas, Saksi mengundang Pustu dan Polindes untuk mengadakan rapat dinas koordinasi yang diadakan sebulan sekali;

• Bahwa, untuk operasional Puskesmas, Puskesmas mendapatkan dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, akan tetapi Saksi tidak tahu perihal sumber pendanaan kegiatan Puskesmas dari APBD;

• Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak terima dana untuk pengadaan ATK, akan tetapi ATK disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Puskesmas;

• Bahwa, ATK diterima dari bagian Perlengkapan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang biasa menyerahkan ATK adalah EMHA HAMIDI ALHUDA;

• Bahwa, barang yang diantar oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tersebut, kalau ada Saksi, maka Saksi yang terima, kalau Saksi tidak berada di tempat, maka Staff atau Bendahara Saksi yang menerima barang-barang tersebut;

• Bahwa, tidak ada mekanisme pemberian ATK karena petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang mengantarkannya ke Puskesmas dan kalau disuruh untuk diambil di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, maka Saksi atau Staff Saksi akan mengambil barang-barang yang disuruh oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk diambil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, penerimaan barang biasanya adalah per-triwulan sekali, dan terkadang tidak sampai per-triwulan, barang-barang sudah diantar oleh petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ke Puskesmas;

• Bahwa, penerimaan barang ada tanda terimanya dan tanda terima ini dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak ada terima untuk biaya pengadaan benda-benda pos, akan tetapi kalau perlu prangko dan materai, sudah ada disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, tinggal mengambil saja tanpa dipungut bayaran lagi;

• Bahwa, benda-benda pos ini biasa diambil dari Bendaharawan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Saksi tidak ada menerima biaya telepon karena telepon tidak ada di Puskesmas yang Saksi pimpin ;

• Bahwa, Saksi juga tidak pernah menerima biaya air (PAM) karena tidak ada PAM masuk ke Puskesmas, hanya memakai air sumur saja;

• Bahwa, Saksi tidak pernah menerima biaya cetak karena barang-barang cetakan seperti kartu berobat dan kertas yang ber-kop sudah disediakan oleh Dinas Kesehatan Labuhanbatu dan diberikan Dinas Kesehatan Labuhanbatu ke Puskesmas;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima biaya fotocopy karena kalau ada keperluan fotocopy, maka fotocopy akan dilakukan di Koperasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanpa dipungut bayaran lagi;

• Bahwa, jaraka antara Puskesmas yang Saksi pimpin dengan Dinas Kesehatan Labuhanbatu adalah 90 kilometer dan mengenai masalah jauh atau tidaknya jarak tersebut untuk keperluan fotocopy, Saksi tidak tahu karena mengenai fotocopy, tidak banyak kegiatan fotocopy yang dilakukan oleh Puskesmas, biasanya hanya untuk memfotocopy Laporan Bulanan saja ;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima biaya untuk pengadaan pakaian dinas, tapi bakal pakaian dinas ada diberikan oleh Daniel Hamonangan Manurung untuk semua pegawai dan dokter Puskesmas;

• Bahwa, Saksi ada menerima Biaya Perjalanan Dinas sepanjang Tahun Anggaran 2004, akan tetapi sudah tidak ingat lagi jumlahnya;

• Bahwa, perjalanan dinas yang Saksi ingat pernah Saksi lakukan adalah ke Parapat dan ke Medan, akan tetapi Saksi sudah lupa jumlah yang Saksi terima dan untuk penerimaan tersebut ada tanda terimanya akan tetapi tanda terima dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, jumlah biaya perjalanan dinas yang tertera dalam kwitansi dan yang Saksi terima jumlahnya bersesuaian;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima biaya untuk pemeliharaan alat kantor karena kalau rusak alat kantor di Puskesmas yang Saksi pimpin, maka Puskesmas akan menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini kepada Daniel Hamonangan Manurung selaku Kabag TU dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu akan mengirimkan petugasnya untuk melakukan perbaikan maupun perawatan terhadap alat-alat kantor di Puskesmas yang Saksi pimpin;

• Bahwa, petugas Dinas Kesehatan Labuhanbatu yang datang ke Puskesmas untuk melakukan perbaikan dan perawatan terhadap alat-alat kantor yang Saksi ingat jumlahnya 2 (dua) orang;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima biaya pengadaan meja dan kursi karena meja dan kursi sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan Labuhanbatu kepada Puskesmas

• Bahwa, Saksi tidak ingat lagi siapa petugas Dinas Kesehatan Labuhanbatu yang datang ke Puskesmas untuk memberikan meja dan kursi dan Saksi juga sudah tidak ingat lagi jumlah meubiler yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Labuhanbatu untuk Puskesmas yang Saksi pimpin;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima biaya untuk alat listrik dan elektronik, tapi peralatan elektronik seperti bola lampu yang pernah diberikan oleh Dinas Kesehatan Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004, Saksi tidak ingat lagi;

• Bahwa, Saksi tidak menerima biaya untuk pengadaan alat-alat kebersihan dan pembersih, akan tetapi alat-alat kebersihan dan pembersih seperti pel dan sapu ijuk ada diberikan oleh Dinas Kesehatan Labuhanbatu dan Saksi sudah tidak ingat lagi jumlahnya;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima biaya listrik karena rekening listrik Puskesmas dibayarkan terlebih dahulu oleh Puskesmas, baru kemudian per-triwulan sekali diklaim ke Dinas Kesehatan Labuhanbatu dan Dinas Kesehatan Labuhanbatu menggantikan biaya yang sudah dikeluarkan oleh Puskesmas untuk membayarkan rekening listrik tersebut;

• Bahwa Saksi tidak ada menerima biaya pelayanan kesehatan dasar, tapi peralatan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar seperti laboratorium ada diberikan oleh Dinas Kesehatan Labuhanbatu kepada Puskesmas yang Saksi pimpin;

• Bahwa, Saksi ada menerima biaya untuk pelayanan kesehatan jaringan pengamanan sosial (JPS) Bidang Kesehatan (BK) untuk kegiatan pelayanan kesehatan keluarga miskin, pemberantasan penyakit menular dan pemberian makanan tambahan bagi Keluarga Miskin (Gakin) yang jumlah dari biaya JPS-BK yang pernah Saksi terima ini, Saksi sudah tidak ingat lagi;

• Bahwa, yang menerima biaya JPS-BK adalah Saksi dan sesudah Saksi menerima dana JPS-BK, kemudian Saksi memberikannya lagi kepada petugas Puskesmas yang sudah ditentukan untuk melaksanakan program kegiatan dimaksud;

• Bahwa, dana JPS-BK Saksi terima dari DJANGGA HASIBUAN dan terkadang juga dari Sdr. NURHELMY BR. DALIMUNTHE;

• Bahwa, selama Tahun Anggaran 2004, Saksi tidak pernah berhubungan dengan ZULPANUDDIN HASIBUAN;

• Bahwa, Saksi pada Tahun Anggaran 2004 ada menerima biaya pelayanan kesehatan karyawan tapi Saksi tidak tahu sumber dananya darimana dan Saksi tidak ingat lagi terima dari siapa tapi yang pastinya Saksi terima dari bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, penerimaan uang untuk Pelayanan Kesehatan Karyawan memakai tanda terima dan tanda terima ini dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Labuhanbatu

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima biaya untuk pengadaan obat-obatan karena obat-obatan sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan Labuhanbatu kepada Puskesmas dari Bagian Gudang Farmasi;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima biaya untuk bangunan gedung Puskesmas, karena rehab dan pembangunan gedung dilakukan langsung oleh Dinas Kesehatan Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima biaya untuk pemeliharaan meja dan kursi, tapi kalau ada meja dan kursi yang rusak, maka Dinas Kesehatan Labuhanbatu akan dihubungi dan kemudian petugas Dinas Kesehatan Labuhanbatu datang untuk melakukan perbaikan dan perawatan terhadap meubiler yang diminta untuk diperbaiki maupun dirawat;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 9 BAPemeriksaan Saksi dihadapan penyidik tentang masalah perangko, waktu dihadapan penyidik, Saksi kurang ingat dan setelah Saksi sampai di Kantor dan menanyakan kepada Staff Puskesmas, ternyata benda-benda pos seperti perangko ada diterima oleh Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, tentang keterangan Saksi dalam point 11 BAPemeriksaan Saksi dihadapan penyidik, dilakukannya fotocopy adalah saat menyampaikan Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Laporan Bulanan tersebut diperbanyak dulu di Koperasi Dinas Kesehatan Labuhanbatu sembari memfotocopy hal-hal lain;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 12 BAPemeriksaan penyidik adalah benar sedemikian, dan keterangan Saksi dalam point 13 adalah sedikit tidak benar karena memang Saksi tidak ada menerima biayanya, tapi kalau ada kerusakan maupun membutuhkan perawatan, maka petugas Dinas Kesehatan Labuhanbatu setelah Puskesmas menghubungi Dinas Kesehatan Labuhanbatu akan datang ke Puskesmas dan melakukan perbaikan maupun perawatan terhadap mesin tik dan kulkas vaksin yang rusak;

• Bahwa, mengenai perbedaan keterangan Saksi, pada waktu dihadapan penyidik, Saksi sudah tidak konsentrasi lagi mengingat pekerjaan Saksi di Puskesmas yang tidak bisa ditinggalkan, juga karena hari sudah sore maka Saksi sudah mau buru-buru pulang;

• Bahwa, mengenai keterangan saksi dalam point 14 BAPemeriksaan Saksi dihadapan penyidik, keterangan Saksi tersebut tidak benar karena setelah Saksi ingat kembali dan tanyakan kepada staff Saksi di Puskesmas, ternyata Saksi ada menerima hal yang ditanyakan oleh penyidik;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 22 dan 26 BAPemeriksaan Saksi dihadapan penyidik juga tidak benar, sementara keterangan Saksi dalam point 24 adalah benar sedemikian;

• Bahwa, Saksi baru mengetahui kalau ternyata Dana untuk pelayanan kesehatan dan karyawan dan hygiene perusahaan yang selama ini Saksi terima adalah Dana Kesling dan setelah Saksi bertanya-tanya kepada teman-teman Saksi demikian juga dengan Staff Puskesmas, barulan Saksi mengetahui kalau dana pelayanan kesehatan karyawan dan hygiene perusahaan adalah masuk dalam Dana Kesling yang istilahnya lebih dikenal oleh para dokter daripada dana pelayanan kesehatan karyawan perusahaan dana hygiene perusahaan;

• Bahwa, Saksi tidak tahu sumber pendanaan untuk Dana Kesling itu darimana, apakah dari APBD atau dari APBN, Saksi tidak mengetahuinya ;

• Bahwa alasan Saksi mengatakan Bahwa dana pelayanan kesehatan karyawan dan hygiene perusahaan adalah Dana Kesling adalah karena Dana Kesling selama ini digunakan untuk kegiatan pemeriksaan ke tempat-tempat umum termasuk perusahaan dan untuk kegiatan pemberian pelayanan kesehatan kepada karyawan pabrik ;

• Bahwa, Saksi tidak ingat terima pakaian dinas berapa kali pada Tahun Anggaran 2004, tapi seingat Saksi, Saksi menerima pakaian dinas setahun sekali ;

• Bahwa, Saksi tidak ingat apakah Tahun Anggaran 2004, Saksi ada menerima pakaian dinas atau tidak, tapi yang Saksi ingat persis, setiap tahun sekali, ada pakaian dinas diberikan oleh Dinas Kesehatan Labuhanbatu;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

32. dr. Nahar Pasaribu (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan dengan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui dugaan tindak pidana ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik pada Polres Labuhanbatu dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Puskesmas Sigambal;

• Bahwa, pada tahun 2001, Saksi sebagai CPNS dan ditempatkan di Puskesmas Tanjung Medan, kemudian pada tahun 2003, Saksi pindah ke Sigambal dan menjadi dokter pada Puskesmas Sigambal dan sejak bulan September 2004, Saksi dipercaya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk menjadi Kepala Puskesmas Sigambal ;

• Bahwa, dasar Saksi menjadi Kepala Puskesmas Sigambal adalah berdasarkan SK Bupati Labuhanbatu;

• Bahwa, fungsi saksi sebagai Kepala Puskesmas adalah bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan mengoptimalisasi operasional Puskesmas dan dalam pelaksanaannya, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004 ketika Saksi menjabat Kepala Puskesmas, yang menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Terdakwa

• Bahwa, Saksi mendapatkan dana untuk operasional Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ;

• Bahwa, Saksi tidak tahu sumber dana untuk operasional Puskesmas, yang Saksi ketahui, pendanaan Puskesmas hanya Saksi terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi ada membawa SK Bupati Labuhanbatu yang mengangkat Saksi sebagai Kepala Puskesmas Sigambal dan SK tersebut memang terhitung sejak 12 Agustus 2004, akan tetapi serah terima jabatan baru terealisasi pada bulan September 2004;

• Bahwa, Saksi dilantik sebagai Kepala Puskesmas Sigambal pada tanggal 13 Agustus 2004, akan tetapi serah terima jabatan baru pada bulan September 2004, jadi tidak serta merta dilantik baru sertijab;

• Bahwa, Puskesmas Sigambal adalah Puskesmas Model Rawat Inap;

• Bahwa, pada saat sertijab, drg. ATILLA EFENDI ada menyerahkan dokumen-dokumen program-program yang telah dilaksanakan tapi Saksi sudah tidak ingat lagi program-program apa saja yang sudah terlaksana ketika sertijab tersebut;

• Bahwa, proses penerimaan dan untuk pelaksanaan program Puskesmas adalah dengan cara Saksi menerima dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi menyerahkan dana tersebut kepada Bendaharawan dan kemudian Bendaharawan akan memberikan dana kepada para petugas pelaksana program

• Bahwa, untuk dana pelaksanaan program, Saksi biasa menerima dana dari DJANGGA HASIBUAN, sementara untuk Dana Insentif, Saksi menerimanya dari Sdr. NURHELMY BR. DALIMUNTHE;

• Bahwa, Saksi tidak pernah berhubungan dengan ZULPANUDDIN HASIBUAN dalam penerimaan dana operasional Puskesmas dan pelaksanaan program

• Bahwa, setiap kali menerima dana, selalu memakai kwitansi tanda terima uang dan jumlah uang yang tertera dalam kwitansi dengan yang Saksi terima, sama jumlahnya

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 7 adalah tidak benar karena selain dana PAD, masih ada dana-dana lain;

• Bahwa, pada waktu diperiksa dihadapan penyidik, tidak ada tekanan fisik dan mental yang dilakukan oleh penyidik terhadap Saksi, dan mengenai perbedaan keterangan Saksi dalam BAPemeriksaan Penyidik dengan yang dipersidangan adalah karena waktu dihadapan penyidik, Saksi tidak tenang akibat stress yang dialami oleh Saksi dan Stress ini adalah karena diperiksa dari pagi hari sampai sore hari sementara masih banyak pekerjaan di Puskesmas yang menunggu untuk dikerjakan apalagi masyarakat yang harus dilayani ;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 11 BAPemeriksaan Penyidik adalah tidak benar karena biaya BBM dan Biaya Listrik diterima full dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sementara BBM dan biaya listrik ini dibayarkan terlebih dahulu oleh yang bersangkutan, baru per-triwulan sekali dikalim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ;

• Bahwa, honor supir dibayar full, tidak benar kalau dibayar tidak full;

• Bahwa, onderdil kendaraan operasional Puskesmas berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 12 dan 16 BAPemeriksaan Penyidik adalah benar;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 17 BAPemeriksaan Penyidik adalah kurang tepat karena memang biaya untuk pemeliharaan alat-alat kesehatan dan biaya untuk pengadaan alat-alat kebersihan tidak ada Saksi terima, tapi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu datang langsung ke Puskesmas untuk melakukan perbaikan dan perawatan terhadap alat-alat kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu juga memberikan alat-alat kebersihan kepada Puskesmas seperti misalnya sapu ijuk, sapu lidi dan lain sebagainya;

• Bahwa, mengenai kwitansi tanda terima yang tidak ada tandatangan Saksi didalamnya, memang benar tidak ada nama dan tandatangan Saksi di dalam kwitansi, akan tetapi Saksi (Puskesmas yang Saksi pimpin) sudah menerima semua dana yang tertera dalam kwitansi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

• Bahwa, Saksi dipanggil 3 (tiga) hari sebelum dilakukan pemeriksaan atas diri Saksi, akan tetapi ketika Saksi datang ke Polres pada pukul 08.00 WIB, ternyata pemeriksaan atas diri Saksi baru mulai pada pukul 11.00 WIB sampai sore hari dan Saksi diperiksa sebanyak 1 (satu) kali;

• Bahwa, cara pemeriksaan adalah dengan cara, pertanyaan diajukan penyidik, kemudian ditinggalkan dan kemudian datang lagi lalu disuruh jawab dan begitu seterusnya;

• Bahwa, pada waktu dipenyidikan, tidak ada tekanan baik fisik maupun mental dari pihak penyidik terhadap Saksi;

• Bahwa, penyidik tidak ada mengajari Saksi untuk memberikan jawaban dalam BAPemeriksaan Saksi;

Bahwa keterangan Saki tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan

32. dr. Iyenni Yosita (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan dengan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui dugaan tindak pidana ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Polres Labuhanbatu dalam kapasitas Saksi sebagai PTT pada Puskesmas Teluk Sentosa ;

• Bahwa, mengenai riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut :

• tahun 2003 s/d 2005 : Saksi bekerja sebagai dokter PTT di Puskesmas Teluk Sentosa;

• tahun 2006 s/d 2008 : Saksi sebagai dokter PNS di Puskesmas Teluk Sentosa ;

• Bahwa, Kepala Puskesmas Teluk Sentosa adalah drg. AMELIA PRATIWI;

• Bahwa, fungsi saksi sebagai dokter PPT di Puskesmas Teluk Sentosa adalah melayani jasa perobatan bagi masyarakat dan membuat laporan yang diperintahkan oleh Kepala Puskesmas dan Saksi juga ditugaskan untuk melakukan pembinaan terhadap Staff Puskesmas;

• Bahwa, Puskesmas Teluk Sentosa jenisnya adalah Rawat Jalan Biasa;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Puskesmas Teluk Sentosa ada melakukan kegiatan program-program kesehatan sebagaimana yang sudah diprogramkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, sumber dana untuk operasional Puskesmas adalah berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ;

• Bahwa di Puskesmas Teluk Sentosa, dokter PTT hanya saksi seorang ;

• Bahwa, banyak program yang dilakukan oleh Puskesmas Teluk Sentosa yang umumnya disebut dengan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jaringan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) yang meliputi kegiatan pelayanan kesehatan keluarga miskin, pemberian makanan tambahan, pemberantasan penyakit menular (P2M), program perbaikan gizi keluarga miskin, dan lain sebagainya;

• Bahwa, setiap program tersebut, ada dananya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ;

• Bahwa, Saksi tidak mengetahui besaran dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk setiap program yang dilaksanakan oleh Puskesmas Teluk Sentosa;

• Bahwa, Saksi mengetahui ada dana untuk setiap program Puskesmas adalah dari Rapat Koordinasi yang biasa dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu

• Bahwa, dana untuk program-program tersebut, masih ada dana lain lagi yang Puskesmas Teluk Sentosa terima yaitu Dana Insentif

• Bahwa, yang dimaksud dengan Dana Insentif untuk jasa pramedik dalam pelaksanaan tugas khususnya pelaksanaan tugas dalam pelayanan kesehatan dasar;

• Bahwa, Dana Insentif diterima Puskesmas Teluk Sentosa per-triwulan sekali dalam Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, Saksi kurang mengetahui besaran Dana Insentif yang sudah terima oleh Puskesmas Teluk Sentosa sepanjang Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, apabila Kepala Puskesmas berhalangan, maka Saksi yang menggantikannya dan untuk menggantikan Kepala Puskesmas ini, Saksi pernah mengambil dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang besaran dana yang pernah Saksi ambil dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Saksi sudah lupa;

• Bahwa, pada waktu Saksi mengambil gaji di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Kepala Puskesmas memerintahkan Saksi untuk sekalian mengambil Dana Insentif dan dana-dana lain yang sudah disediakan khusus untuk Puskesmas Teluk Sentosa;

• Bahwa, dana yang sudah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Puskesmas tinggal ambil saja tanpa banyak mekanisme pengambilan dana dan setiap kali penerimaan dana, selalu memakai kwitansi tanda terima uang yang mana jumlah yang tertera dalam kwitansi adalah sama dengan yang Saksi terima secara fisik;

• Bahwa, setelah Saksi menerima dana, kemudian dana tersebut Saksi serahkan kepada Bendahara Puskesmas dan Bendahara kemudian akan memberikannya kepada para petugas pelaksana program;

• Bahwa, siapa saja di Puskesmas Teluk Sentosa boleh mengambil dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu asalkan sudah meminta izin kepada Kepala Puskesmas dan pengambilan dana untuk Puskesmas Teluk Sentosa harus dengan sepengetahuan Kepala Puskesmas sedangkan Saksi sebagai dokter PTT boleh mengambil langsung dana yang sudah disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu bagi keperluan Puskesmas Teluk Sentosa

• Bahwa, seingat Saksi, lebih dari 1 kali Saksi mengambil dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu

• Bahwa, pada waktu Saksi terima uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, sudah ada kwitansi yang diketik dengan computer, dan ada juga pengambilan uang yang memakai kwitansi sementara yang masih ditulis dengan tangan;

• Bahwa, kwitansi yang ditulis dengan tangan tersebut terjadi karena seingat Saksi waktu itu Saksi hendak mengambil dana, sementara lampu mati dan listrik tidak jalan sehingga dipakailah dulu kwitansi sementara dan beberapa hari kemudian kwitansi sementara itu dilengkapi kembali dengna diccocokkan terlebih dahulu dengan kwitansi sementara sebelumnya

• Bahwa, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, yang menyerahkan dana kepada Saksi adalah ZULPANUDDIN HASIBUAN;

• Bahwa, saksi kenal dengan NURHELMY BR. DALIMUNTHE yang mana Saksi pernah berhubungan dengan beliau waktu mengambil dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu Dana Insentif;

• Bahwa, Puskesmas Teluk Sentosa tidak pernah menerima biaya untuk pengadaan ATK, akan tetapi ATK ada diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam bentuk fisik bagi kebutuhan Puskesmas Teluk Sentosa;

• Bahwa, Puskesmas Teluk Sentosa tidak memiliki kendaraan operasional baik kendaraan roda dua maupun roda empat;

• Bahwa, dalam pelaksanaan operasional Puskesmas, menggunakan kendaraan umum;

• Bahwa, Puskesmas Teluk Sentosa tidak ada menerima uang untuk telepon, , karena di Puskesmas Teluk Sentosa tidak ada telepon Puskesmas;

• Bahwa, mengenai biaya listrik, rekening listrik Puskesmas dibayarkan dulu oleh Puskesmas kepada PLN, baru pembayaran rekening listrik ini diklaim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu per-triwulan sekali untuk mendapatkan penggantian;

• Bahwa di Puskesmas Teluk Sentosa tidak ada tukang kebun tetap, tapi tukang kebun sukarela ada;

• Bahwa di Puskesmas Teluk Sentosa tidak ada pegawai honor

• Bahwa, Saksi diangkat menjadi PTT atas dasar SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

• Bahwa, honor Saksi setiap bulannya adalah Rp. 1.180.000,- yang berasal dari APBN;

• Bahwa, ada 2 macam PTT, yaitu PTT Pusat yang honornya dibayarkan dari APBN dan PTT Daerah yang honornya dibayarkan dari APBD;

• Bahwa, selama Tahun Anggaran 2004 setahu Saksi, PTT Pusat ada 6 orang sementara yang PTT Daerah, Saksi tidak tahu;

• Bahwa, Saksi tidak tahu di daerah mana saja yang PTT Pusat ditempatkan;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 5 dan 6 BAPemeriksaan Penyidik adalah benar sedemikian, sementara keterangan Saksi dalam point 7 adalah kurang benar karena tandatangan yang tertera dalam kwitansi adalah benar tandatangan Saksi dan nama Saksi yang tertera didalamnya juga merupakan nama Saksi dan Saksi sudah menerima semua uang sebagaimana jumlah tertera dalam kwitansi tersebut;

• Bahwa, pada waktu diperiksa penyidik, tidak ada tekanan baik fisik maupun mental dari penyidik dan penyidik tidak ada mengarahkan Saksi untuk memberikan jawaban sesuai selera penyidik, tapi pada waktu diperiksa dihadapan penyidik, Saksi kurang konsentrasi;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 8 BAPemeriksaan Penyidik adalah kurang tepat karena yang benar : Saksi menerima uang sebagaimana jumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut;

• Bahwa, pada waktu diperiksa, penyidik ada menunjukkan kwitansi kepada Saksi dan keterangan Saksi dalam BAPemeriksaan Penyidik dibacakan terlebih dahulu kepada Saksi baru Saksi tandantangani;

• Bahwa, Saksi tidak tahu sumber dana sebagaimana jumlah uang yang tertera dalam kwitansi, yang Saksi tahu, Saksi menerima dana tersebut dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 9 BAPemeriksaan Penyidik juga tidak benar karena saat ditunjukkan penyidik, sangat banyak kwitansi sehingga Saksi menjadi bingung dan tidak konsentrasi karena letih dan Saksi menjadi kurang teliti kwitansi yang mana yang pernah Saksi tandatangani;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 10 dan 11 BAPemeriksaan Penyidik tidak benar karena kwitansi yang diperlihatkan kepada Saksi adalah kwitansi yang sudah diketik lengkap;

• Bahwa, Saksi menerima dana-dana sebagaimana jumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut adalah dari NURHELMY BR. DALIMUNTHE dan dari ZULPANUDDIN HASIBUAN;

• Bahwa, ketika menerima dana, saksi langsung berhadapan dengan sang pemberi dana yang mana kalau yang ZULPANUDDIN HASIBUAN yang menyerahkan, maka Saksi berhadapan langsung dengan ZULPANUDDIN HASIBUAN, sementara kalau yang menyerahkan adalah NURHELMY BR. DALIMUNTHE, maka Saksi berhadapan langsung dengan NURHELMY BR. DALIMUNTHE

• Bahwa, Saksi lupa tanggal-tanggal menerima dana baik dari NURHELMY BR. DALIMUNTHE dan dari ZULPANUDDIN HASIBUAN;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 12 dan 13 BAPemeriksaan Penyidik adalah tidak benar karena kwitansi lengkap yang ada / kwitansi yang sudah tertera dengan jelas jumlah uang dan peruntukan dana;

• Bahwa, mengenai 4 kwitansi yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan adalah benar nama dan tandatangan Saksi yang tertera didalamnya dan kwitansi tersebut adalah kwitansi yang pernah diperlihatkan penyidik pada waktu tingkat penyidikan di Kantor Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, luas ruangan penyidikan seingat Saski adalah 3 M x 3 M yang mana didalam ruangan tersebut ada 2 meja dan beberapa kursi dengan 2 orang penyidik didalamnya;

• Bahwa, yang memeriksa Saksi adalah 1 orang penyidik;

• Bahwa, alat Bantu penyidik adalah mesin tik, tapi Saksi lupa apakah computer atau mesin tik;

• Bahwa, yang bertanya adalah penyidik dan Saksi menjawab secara lisan dan tidak ada perbedaan antara yang ditulis dengan yang disampaikan oleh Penyidik dan Saksi;

• Bahwa, keterangan Saksi bisa berbeda antara yang di BAPemeriksaan Penyidik dengan yang dipersidangan karena Saksi lupa dan tidak ingat perihal dana-dana yang sudah Saksi terima sepanjang Tahun Anggaran 2004;

Bahwa keterangan Saki tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan

32. dr. Juli Elviani Sinaga (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan dengan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui dugaan tindak pidana ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Polres Labuhanbatu dalam kapasitas Saksi sebagai Kepala Puskesmas Sukarame;

• Bahwa, pada tahun 2000 s/d 2002 ; Saksi menjabat sebagai dokter PTT di Puskesmas Londut, kemudian tahun 2003: Saksi sebagai CPNS di Puskesmas Sukarame, bulan Juli 2004 s/d Nopember 2004 : Saksi menjabat sebagai PLH Kepala Puskesmas Sukarame dan sejak bulan Agustus 2008 s/d sekarang ini : Saksi sebagai Kepala Puskesmas Kota Rantauprapat;

• Bahwa, tanggungjawab Saksi sebagai Kepala Puskesmas secara umum adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan secara struktureal mengelola operasional Puskesmas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu

• Bahwa, dasar Saksi sebagai PLH Puskesmas Sukarame adalah SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang mana Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2004 adalah Terdakwa ;

• Bahwa, jenis Puskesmas Sukarame pada Tahun Anggaran 2004 adalah Puskesmas Biasa Non Rawat Inap dan dalam operasionalnya, Puskesmas Sukarame mendapatkan dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, selama Tahun Anggaran 2004, setiap per-triwulan sekali, Saksi ada menerima dana insentif dan yang menerima dana tersebut adalah Saksi langsung;

• Bahwa, boleh orang lain yang mengambil dana untuk Puskesmas Sukarame, umpamanya adalah Bendahara Puskesmas Sukarame;

• Bahwa, jumlah dana yang Saksi terima per-triwulan tersebut seingat Saksi adalah sekitar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) akan tetapi jumlah dana secara global yang Saksi terima untuk sepanjang Tahun Anggaran 2004, Saksi sudah lupa;

• Bahwa, selain dana insentif, masih ada dana-dana lain yang Saksi terima seperti misalnya dana untuk pemberian makanan tambahan, dana untuk pelayanan kesehatan karyawan (Kesling) dan dana untuk kegiatan pelayanan lain;

• Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi jumlah dana untuk masing-masing kegiatan tersebut, tapi yang Saksi ingat, semua dananya sudah Saksi terima;

• Bahwa, sumber dana dari dana-dana yang Saksi terima tersebut adalah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Puskesmas Sukarame tidak memiliki kendaraan operasional sehingga tidak ada dana untuk BBM yang diterima oleh Puskesmas Sukarame;

• Bahwa di Puskesmas Sukarame, tidak ada pegawai honor dan honornya pegawai honor ini adalah dari Kepala Puskesmas;

• Bahwa, Saksi mengetahui ada dana untuk tiap kegiatan Puskesmas adalah dari rapat koordinasi yang biasa dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, dalam rapat koordinasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tersebut diterangkan tentang program-program yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas dan diberitahukan juga Bahwa setiap kegiatan ada dananya yang akan diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada masing-masing Puskesmas Pelaksana Program;

• Bahwa, Puskesmas Sukarame tidak ada menerima dana untuk pengadaan ATK, akan tetapi ATK ada diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ke Puskesmas Sukarame yang diterima oleh Staff Puskesmas yang bertugas untuk menerima barang;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima dana untuk listrik karena biaya listrik dibayarkan dulu oleh Puskesmas baru kemudian tri-wulan sekali biaya yang sudah dikeluarkan oleh Puskesmas untuk membayar rekening listrik digantikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Puskesmas yang bersangkutan yang sudah mengeluarkan uang terlebih dahulu untuk membayar rekening listrik;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima dana untuk perawatan gedung Puskesmas, akan tetapi rehab dan pembangunan gedung Puskesmas dilakukan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, setelah Saksi menerima uang dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada para petugas pelaksana program dan setelah setiap petugas melaksanakan program, kemudian petugas-petugas ini membuat Laporan Pertanggungjawaban ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan diketahui oleh Saksi selaku PLH Kepala Puskesmas Sukarame;

• Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang untuk pengadaan obat-obatan, tapi obat-obatan diberikan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dari Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, kalau dalam keadaan luar biasa umpamanya terjadi wabah diare, Puskesmas akan langsung menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan sebelum datang obat-obatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, maka dipakai dulu stock obat Puskesmas;

• Bahwa sebelum Tahun Anggaran 2004, yang menjadi Kepala Puskesmas Sukarame adalah dr. FAUSAL ASWAD;

• Bahwa, Saksi aktif menjadi Kepala Puskesmas Sukarame adalah sejak Juli 2004;

• Bahwa, Saksi lupa kapan sertijab dari dr. FAUSAL ASWAD kepada Saksi;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 11 BAPemeriksaan Penyidik adalah benar sedemikian tetapi kurang lengkap karena kalau fotocopy, maka fotocopy akan dilakukan di Koperasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan tidak dipungut bayaran lagi untuk itu sebanyak apapun lembar yang difotocopy;

• Bahwa, ongkos jalan dari Puskesmas Saksi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah Rp. 60.000,- pulang pergi;

• Bahwa kegiatan fotocopy biasanya dilakukan sebulan sekali yaitu ketika membuat rangkap Laporan Bulanan Puskesmas di Koperasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, keterangan saksi dalam point 14 BAPemeriksaan Penyidik adalah tidak benar karena apa yang ditanyakan penyidik tersebut sudah diterima oleh Puskesmas pada Januari 2005;

• Bahwa, tandatangan Saksi dalam BAPemeriksaan Penyidik adalah benar tandatangan Saksi dan sebelum Saksi tandatangan BAPemeriksaan Penyidik, BAPemeriksaan Penyidik tersebut sebelumnya dibacakan penyidik kepada Saksi baru kemudian Saksi tandatangani;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 16 BAPemeriksaan Penyidik adalah tidak benar karena sesudah Saksi ingat dan setelah Saksi tanyakan kepada para Staff, ternyata Saksi (Puskesmas Sukarame) ada menerimanya;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 21 BAPemeriksaan Penyidik adalah tidak benar karena setelah Saski ingat dan perhatikan kembali di Puskesmas, ternyata ada hal yang ditanyakan oleh penyidik tersebut;

• Bahwa, keterangan saksi yang benar adalah keterangan Saksi yang dipersidangan ini;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 25 BAPemeriksaan Penyidik adalah tidak benar karena setelah Saksi pulang kembali ke Puskesmas dan Saksi menanyakan kepada para Staff, ternyata hal yang ditanyakan oleh Penyidik itu ada di Puskesmas dan sudah diterima Puskesmas;

• Bahwa, keterangan Saksi dalam point 29 BAPemeriksaan Penyidik adalah tidak benar karena setelah Saksi ingat kembali, ternyata memang Saksi pernah menandatangani kwitansi yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi dan Saksi benar-benar menerima uangnya sebagaimana jumlah uang yang tertera dalam kwitansi tersebut;

• Bahwa, dalam kwitansi penerimaan uang memang namanya adalah dr. FAUSAL ASWAD, akan tetapi Saksi yang menandatanganinya, hal ini dikarenakan hari sudah sore ketika mengambil uang tersebut dan Saksi sudah memberitahukan kepada pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu agar memperbaiki kwitansi tersebut, dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu mengatakan agar Saksi menandatangani saja dulu kwitansi-kwitansi tersebut dan nanti akan diperbaiki, tapi Saksi sudah menerima semua uang yang tertera dalam kwitansi tersebut;

• Bahwa, ketika Saksi menerima dana sebagaimana jumlahnya sudah tertera dalam kwitansi, dalam kwitansi juga sudah tertera peruntukan dana, akan tetapi dalam kwitansi belum ada tandatangan DANIEL HAMONANGAN MANURUNG maupun tandatangan ZULPANUDDIN HASIBUAN;

• Bahwa, jumlah uang yang Saksi terima sama dengan jumlah yang tertera dalam kwitansi;

• Bahwa, mengenai kwitansi tertanggal 2 Juni 2004 padahal Saksi baru menjabat sebagai Kepala Puskesmas pada bulan Juli 2004. waktu itu Kepala Puskesmas berhalangan karena sedang mengikuti pendidikan ke USU dan Kepala Puskesmas memerintahkan Saksi untuk mengambil dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa,Saksi berhak untuk menerima dana tersebut asalkan sudah dengan persetujuan Kepala Puskesmas;

• Bahwa, mengenai kwitansi yang didalamnya ada tandatangan Saksi tapi tanpa nama Saksi, hal tersebut Saksi lakukan karena hari sudah sore, dan Saksi mau cepat pulang dan disamping itu juga Saksi sudah melihat tulisan : Puskesmas Sukarame sehingga Saksi langsung menandantangani walaupun nama Saksi belum ada tertera didalamnya;

• Bahwa, soal sah atau tidaknya tentang penandatangan kwitansi tanda terima yang bukan atas nama Saksi, Saksi tidak tahu menahu soal itu, yang pastinya, semua uang yang tertera dalam kwitansi sudah Saski terima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan semua dana itu bukanlah untuk kepentingan pribadi Saksi melainkan untuk kepentingan Puskesmas;

• Bahwa, sebelum Saksi menjabat sebagai PLH Kepala Puskesmas Sukarame, Kepala Puskesmas yang definitive sedang mengikuti pendidikan di USU (Univ. Sumatera Utara) dan sering tidak masuk kerja sehingga sering Saksi mengambil dana untuk kegiatan Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi Mau menandatangani kwitansi yang bukan atas nama Saski karena Saski menganggap Bahwa Saksi mewakili Kepala Puskesmas untuk mengambil uang dan yang penting, uangnya sudah Saksi terima dengan jumlah yang sama dengan yang tertera dalam kwintasi;

• Bahwa, yang Saksi tandatangani bukanlah blangko kosong melainkan kwitansi sementara dan keterangan Saksi dalam point 31 adalah tidak benar;

• Bahwa, Saksi mau menandatangani kwitansi yang tidak ada nama Saksi tertera didalamnya karena Saksi sudah melihat Bahwa didalam kwitansi sudah ada kata-kata : Kepala Puskesmas Sukarame;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

32. Daniel Hamonangan Manurung (berjanji), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan dengan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui dugaan tindak pidana ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Polres Labuhanbatu dan Saksi juga sebagai Terdakwa dalam kasus Terdakwa serupa dengan berkas yang displitsing;

• Bahwa, Saski diperiksa dalam kapasitas Saksi sebagai Atasan Langsung Pemegang Kas/Bendahara Non Gaji pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan sekaligus dalam jabatan Saksi selaku Kabag TU (Kepala Bagian Tata Usaha) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, pemegang kas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk tAHUN Anggaran 2004 adalah ZULPANUDDIN HASIBUAN;

• Bahwa, atasan langsung Saski sebagai Kabag TU adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, mengenai riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut :

tahun 1992 : Saksi sebagai CPNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu

tahun 1995 : Saksi menjadi Kasubsi Penyakit Menular

tahun 2003 : Saski menjadi Kabag TU

tahun 2006 s/d sekarang : Saksi menjadi Wakil Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu

• Bahwa, Saksi adalah Atasan Langsung Pemegang Kas;

• Bahwa, tugas Saksi selaku Kabag TU adalah membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam bidang ketatausahaan di lingkungan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Unit Pelaksana Teknis-Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, sebagai atasan langsung pemegang kas, Saksi harus mengetahui pengeluaran uang yang dilakukan oleh Bendahara;

• Bahwa, fungsi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan anggaran APBD adalah mengatur agar anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya;

• Bahwa, untuk mempermudah penggunaan anggaran, maka diadakan pembedaan mata rekening untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan untuk Unit Pelaksana Teknis;

• Bahwa, mata rekening untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah 1.001 sementara untuk Unit Pelaksana Teknis adalah 1.003;

• Bahwa, sebagai Kabag TU pada Tahun Anggaran 2004, Saksi sudah melakukan pengendalian dan pembinaan ketatausahaan menyangkut umum dan kepegawaian serta keuangan;

• Bahwa, tugas Saksi menyangkut keuangan adalah membina dan mengendalikan realisasi keuangan baik dari APBD maupun dari APBN;

• Bahwa, tugas Saksi menyangkut bagian umum adalah menyangkut surat-menyurat, inventaris dan protokoler;

• Bahwa, yang melaksanakan Dana Non-Gaji adalah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh para Kepala Puskesmas dengan SK untuk melaksanakan program-program yang sudah disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk dilakukan kegiatannya oleh Unit Pelaksana Teknis (Puskesmas);

• Bahwa, selama Tahun Anggaran 2004, Saksi sudah melaksanakan tugas Saksi dengan baik dan tidak ada kegiatan yang sudah diprogramkan yang tidak terlaksana;

• Bahwa, dana operasional kegiatan program Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berasal dari APBD dan ada juga yang berasal dari luar APBD;

• Bahwa, dana Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dari APBD Kabupaten Labuhanbatu berasal dari DAK dan DAU dimana DAK adalah khusus untuk Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan kode rekening 1.001 dan DAU adalah untuk Unit Pelaksana Teknis-Unit Pelaksana Teknis dengan kode rekening 1.003;

• Bahwa, jumlah total dana untuk Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Unit Pelaksana Teknis-Unit Teknis pada Tahun Anggaran 2004 adalah + 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

• Bahwa, penyaluran dan realisasi anggaran yang bersumber dari APBD adalah dengan mengacu kepada ketentuan pengelolaan keuangan yang sudah diatur dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2003, sehingga dalam hal ini, tidak semuanya yang diberikan dalam bentuk uang kepada Unit Pelaksana Teknis karean untuk barang dan jasa dibelanjakan sesuai dengan SPMU kecuali untuk kegiatan program di Puskesmas, dana insentif dan honor diberikan dalam bentuk uang;

• Bahwa, peruntukan dana untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dapat diketahui dari DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) dan yang menerbitkan DASK ini adalah Bupati Labuhanbatu dan sekaligus ditunjuk siapa-siapa saja yang menjadi pengelola anggaran tersebut;

• Bahwa, mekanisme pencairan dana adalah sebagai berikut;

• Pertama : diajukan Surat Permintaan kepada Bupati Labuhanbatu melalui Kabag KU Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu oleh Saksi selaku Atasan Langsung Pemegang Kas bersama dengan Pemegang Kas kemudian Bupati Labuhabatu akan menerbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) dan setelah SKO keluar, lalu Kabag Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan menerbitkan SPMU yang ditujukan kepada Bendahara Kas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam rangkap 3 dimana rangkap 1 dan rangka 2 ditandatangani oleh Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan rangkap 3 ranpa ditandantangani menjadi pertinggal di Kas Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, kemudian berdasarkan SPMU rangkap 1 dan 2, Bendaharawan Daerah Kabupaten Labuhanbatu akan menerbitkan Cheque Giro kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara melalui rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan AC Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, sebagai Kabag TU, Saksi tidak punya wewenang untuk berinisiatif mengatur penyaluran dana, karena mengenai penyaluran dana sudah diatur tersendiri dan sudah ada peruntukannya tertuang dalam SPMU dan pos-posnya masing-masing sehingga Saksi hanya tinggal menyalurkan saja dan penerima tinggal menggunakannya;

• Bahwa, semua dana dalam APBD tidak diambil semuanya akan tetapi diambil dalam 4 (empat) tahap yaitu per-triwulan sekali, akan tetapi kalau dibutuhkan, maka dapat diambil sesuai dengan kebutuhan ;

• Bahwa, realisasi dana tersebut ke Unit Pelaksana Teknis adalah disalurkan untuk kegiatan program yang pelaksananya adalah Puskesmas dan penyerahan kepada Unit Pelaksana Teknis yang berupa uang untuk kegiatan program tersebut selalu dilakukan dengan memakai kwitansi tanda terima uang dan kwitansi-kwitansi tersebut disimpan di arsip Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kecuali untuk barang dan jasa, yang belanja adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan diserahkan ke Unit Pelaksana Teknis-Unit Pelaksana Teknis;

• Bahwa, mengenai mekanisme belanja barang dan jasa adalah dengan pembentukan panitia khusus untuk itu yaitu Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;

• Bahwa, yang membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah Terdakwa;

• Bahwa, yang mengkoordinir penyaluran barang dan jasa ke Puskesmas-puskesmas (Unit Pelaksana Teknis) adalah Saksi selaku Kabag TU;

• Bahwa, cara mengetahui kebutuhan Puskesmas adalah dengan cara, sebelum diusulkan dalam APBD, dibuat RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) dengan menampung usulan-usulan dari Unit Pelaksana Teknis (Puskesmas) kemudian dihimpun menjadi Daftar Usulan Proyek;

• Bahwa, semua anggaran dari APBD yang diperuntukkan untuk Unit Pelaksana Teknis sudah seluruhnya disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya;

• Bahwa, dari APBD Tahun Anggaran 2004, ada alokasi anggaran untuk pakaian dinas yang jumlahnya mencapai Rp. 58.000.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Rupiah);

• Bahwa, untuk pengeluaran dana pengadaan pakaian dinas, ada bukti pengeluarannya;

• Bahwa, dari APBD Tahun Anggaran 2004, ada juga alokasi dana untuk pembangunan dan perbaikan gedung yang dalam pelaksanaannya diatur oleh pejabat yang membuat komitmen yang mempertanggungjawabkan tentang pelaksanaannya;

• Bahwa, dari APBD Tahun Anggaran 2004 juga ada dialokasikan untuk dana insentif yang mana dana ini diberikan kepada paramedik atas jasanya melayani di bidang kesehatan;

• Bahwa, Saksi tidak tahu berapa total jumlah dana insentif, tapi untuk itu ada kwitansinya semua;

• Bahwa, mengenai keberadaan kwitansi kosong, menurut data yang Saksi terima, semuanya sudah ditandatangani;

• Bahwa, mengenai keterangan saksi-saksi yang menerangkan ada menandatangani kwitansi kosong, yang menjadi jawaban adalah Bahwa kemungkinan diantara kwitansi-kwitansi tersebut belum dibuat nama penerima, akan tetapi disuruh menandatangani, namanya dibuat, tapi yang Saki ketahui, ada kwitansi yang uangnya sudah diterima tapi belum menandatangani kwitansi;

• Bahwa, tidak ada yang melaporkan kepada Terdakwa Bahwa kwitansi belum ditandatangai;

• Bahwa, mengenai perbedaan mata anggaran 1.003 dengan 1.001, Saksi sudah pernah mensosialisasikannya kepada Unit Pelaksana Teknis-Unit Pelaksana Teknis dengan cara mengingatkan kepada tiap pelaksana program kegiatan Puskesmas Bahwa setiap program yang dilaksanakan sudah ada dananya;

• Bahwa, mengenai Saksi-saksi yang tidak mengetahui adanya sosialisasi dana dari APBD untuk kegiatan Unit Pelaksana Teknis, Saksi tidak mengetahui hal tersebut, yang penting, Saksi sudah memberitahukan kepada para petugas pelaksana program khusus untuk itu;

• Bahwa, yang membuat angka rupiah untuk setiap pelaksana program adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu karena Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang membuat program kegiatan bagi Puskesmas atas usulan Puskesmas-puskesmas dan setiap tahun anggarannya, pasti ada usulan kegiatan program dari Puskesmas-puskesmas;

• Bahwa, yang dijadikan data pendukung untuk menentukan jumlah dana untuk kegiatan program adalah umpamanya untuk obat, maka disesuaikan dengan jumlah pasien yang dilayani dan jumlah kunjuangannya;

• Bahwa, yang melakukan pembayaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah ZULPANUDDIN HASIBUAN selaku Pemegang Kas/Bendaharawan;

• Bahwa, yang mengajukan SPP adalah Terdakwa, tapi dalam pelaksanaannya, Terdakwa hanya tinggal menerima laporannya saja;

• Bahwa, seluruh dana dengan kode rekening 1.001 dan 1.003 Tahun Anggaran 2004 sudah dicairkan semuanya dan sudah disalurkan sebagaimana peruntukannya;

• Bahwa, sesudah dana cair, yang membuat Laporan Pertanggungjawaban adalah ZULPANUDDIN HASIBUAN;

• Bahwa, Terdakwa ada membuat rekomendasi sebelum dilakukannya rekapitulasi terhadap dana yang sudah dikeluarkan;

• Bahwa, yang membuat rekapitulasi dana adalh ZULPANUDDIN HASIBUAN;

• Bahwa, menurut Keputusan Presiden, ada item-item seperti pelelangan dimana dalam sebuah mata anggaran dapat dipecah-pecah menjadi beberapa mata anggaran, hal ini dapat dilakukan tapi tergantung pada sifat penggunaan barang;

• Bahwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah melakukan pelelangan karena tempat yang cukup jauh dan bisa merugikan rekanan;

• Bahwa, tidak ada dispensasi, rekomendasi maupun inisiatif dari Terdakwa untuk tidak dilakukannya pelelangan;

• Bahwa, DASK Tahun Anggaran 2004 sudah dicairkan dan sudah disalurkan sesuai dengan peruntukannya;

• Bahwa, kode rekening 1.001 dan 1.003 dalam DASK disatukan, akan tetapi dalam pencairannya dipisahkan guna mempermudah mengetahui mana yang untuk peruntukan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan mana yang untuk peruntukan Unit Pelaksana Teknis;

• Bahwa, fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah untuk melakukan pembangunan kesehatan di daerah yang bersangkutan;

• Bahwa, dana diluar SPP tidak boleh diterima karena harus ada beban untuk itu;

• Bahwa, Saksi sudah melihat bon-bon kwitansi yang ditulis dengan tangan yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan Saksi tidak mengetahui apakah dana tersebut sudah dicairkan atau tidak karena tidak ada dana dari APBD yang dikeluarkan untuk itu;

• Bahwa, dana dengan mata rekening 1.001 adalah untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sementara dana dengan mata rekening 1.003 adalah untuk Unit Pelaksana Teknis;

• Bahwa, dana dengan mata rekening 1.001 tidak masuk dalam dakwaan;

• Bahwa, pada Tahun Anggaran 2004, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ada dibawah pengawasan khusus Badan Pengawasan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, semua dana Tahun Anggaran 2004 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Unit Pelaksana Teknis sudah dipertanggungjawabkan;

• Bahwa, Saksi tidak tahu darimana uang-uang yang diminta Terdakwa sebagaimana dalam kwitansi/bon-bon yang ditulis dengan tangan Terdakwa, tapi setahu Saksi, tidak ada satupun dari bon-bon tersebut yang dananya dikeluarkan dari Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu maupun dari kas Unit Pelaksana Teknis yang dananya bersumber dari uang negara;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

32. H. Zulpanuddin Hasibuan (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak berhubungan dengan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan Saksi bisa mengetahui dugaan tindak pidana ini karena sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Polres Labuhanbatu dalam kapasitas Saksi sebagai Bendaharawan Non Gaji/Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, riwayat pekerjan Saksi adalah sebagai berikut :

• tahun 1984 : Saksi sebagai CPNS pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu

tahun 1986 : Saksi diangkat menjadi PNS di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu

tahun 1990 s/d 1995 : Saksi sebagai Bendahara Rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

tahun 2003 s/d 2005 : Saksi sebagai Bendahara Rutin sekaligus sebagai Bendahara Non Gaji (Pemegang Kas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, dasar Saksi menjadi Bendahara Rutin adalah SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan dasar Saksi menjadi Bendahara Non Gaji/Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang berhubungan dengan APBD Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, tugas Saksi sebagai Bendahara Rutin adalah SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan dasar Saksi menjadi Bendahara Non Gaji / Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adakah SK Bupati Labuhanbatu;

• Bahwa, atasan langsung Saksi adalah Kabag TU pada Tahun Anggaran 2004 dijabat oleh DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM, MM;

• Bahwa, penanggungjawab pengguna anggaran adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, Saksi tidak ada melakukan pengusulan dalam perencanaan anggaran karena Saksi hanya sebagai pelaksana penyaluran anggaran saja;

• Bahwa, yang merencanakan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah bagian program Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, apabila DASK telah ditetapkan dan disahkan, maka Saksi dan atasan langsung Saksi langsung mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Bupati Labuhanbatu;

• Bahwa, setiap mata anggaran sudah ada kode rekening, jadi dalam pencairannya tinggal meminta sesuai dengan rekening yang ada;

• Bahwa, yang menjadi pengguna anggaran adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sementara Unit Pelaksana Teknis bukanlah sebagai pengguna anggaran;

• Bahwa, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang merencanakan kebutuhan ATK untuk Unit Pelaksana Teknis (Puskesmas);

• Bahwa, sebagai Bendahara Rutin maupun sebagai Bendahara Rutin Non Gaji, Saksi sudah melaksanakan tugas Saski dengan baik;

• Bahwa, sebagai Bendahara, Saksi tidak pernah mendapatkan pelatihan;

• Bahwa, sebagai Bendahara, Saksi sudah memahami aturan yang terkandung dalam PP No. 105 Tahun 2000 khususnya pasal 4 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 khususnya pasal 57 ayat (1) yang intinya adalah setiap pengeluaran yang membebani APBD harus didukung dengan bukti-bukti yang sah;

• Bahwa, Saksi sudah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang terkandung dalam PP No. 105 Tahun 2000 khususnya pasal 4 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 khususnya pasal 57 ayat (1) ;

• Bahwa contoh dari telah dilaksanakannya aturan yang terkandung dalam PP No. 105 Tahun 2000 khususnya pasal 4 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 khususnya pasal 57 ayat (1) adalah dalam bidang pelayanan kesehatan dasar, uang insentif dan lain sebagainya yang harus diserahkan ke Puskesmas, semua dana yang memang diperuntukkan untuk Puskesmas sudah diserahkan sepenuhnya kepada Unit Pelaksana Teknis (Puskesmas);

• Bahwa, setiap penyerahan uang selalu memakai tanda terima uang / kwitansi tanda terima uang dan dalam kwitansi jelas siapa yang menerimanya dan Saksi yang menyerahkan dengan diketahui oleh DANIEL HAMONANGAN MANURUNG (Saksi);

• Bahwa, kwitansi sementara memang ada, pembayaran yang memakai kwitansi sementara itu dibayarkan oleh juru bayar, baru kemudian kwitansi sementara itu diperbaiki lagi dan keberadaan kwitansi sementara adalah karena cukup banyaknya tugas-tugas bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu apalagi ketika petugas komputer sedang tidak ada ditempat dan hari sudah sore sementara dari pihak Unit Pelaksana Teknis sendiri karena kebutuhan mendesak supaya dana bisa diambil walaupun dengan memakai kwitansi sementara;

• Bahwa, yang melaksanakan belanja ATK adalah sebuah Panitia Pengadaan Barang, tidak boleh perorangan yang membeli ATK;

• Bahwa, prosedur pengadaan barang adalah sebagai berikut : pertama mereka membuat permintaan barang atau bon pengadaan barang, setelah mereka menerima barang, lalu mereka meminta bon faktur barang dan berdasarkan bon faktur barang kemudian Panitia Pengadaan Barang menagih kepada Saksi lalu Saksi menyerahkan dana yang ditagih dan selanjutnya Panitia Pengadaan Barang berurusan dengan pemberi barang dan Saksi tinggal menerima kwitansi saja yang telah ditandatangani oleh pemberi barang;

• Bahwa, Saksi kurang mengetahui masalah bon faktur yang disangkal oleh rekanan yang menyatakan tidak pernah menjadi rekanan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, karena prinsipnya, Saksi hanya menandatangani kwitansi tersebut bersama dengan DANIEL HAMONANGAN MANURUNG selaku Atasan Langsung Saksi;

• Bahwa, dari hal tersebut yang Saksi uraikan, kesalahan ini adalah kesalahan Panitia Pengadaan Barang yang mana Panitia Pengadaan Barang pada Tahun Anggaran 2004 diketuai oleh drg. AZWAR MATONDANG, NURSALIM sebagai Sekretaris dan YURIZAL sebagai anggota;

• Bahwa, tidak ada diatur dalam PP No. 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang memo untuk mengeluarkan uang kepada orang lain dan selama Tahun Anggaran 2004, Saksi tidak pernah mengalami hal-hal tersebut;

• Bahwa, beda Saksi sebagai Bendahara Rutin dengan sebagai Pemegang Kas adalah Bahwa sebagai Bendahara Rutin. Saksi mengurung atau mengelola gaji pegawai dan sebagai pemegang kas / bendahara rutin non gaji, Saksi bertugas untuk mengurus dan mengelola uang yang berasal dari APBD;

• Bahwa, Saksi sudah mencairkan seluruh dana dari APBD yang diperuntukkan untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, yang melaksanakan pencairan dana tersebut adalah DANIEL HAMONANGAN MANURUNG selaku Atasan Langsung Saksi;

• Bahwa, yang menjadi alasan Saksi Bahwa adanya kwitansi fiktif adalah tanggungjawab drg. AZWAR MATONDANG adalah karena mereka-lah sebagai Panitia Pengadaan Barang yang menerima barang dari pemberi barang, dimana mereka juga sebagai Panitia Pengadaan Barang, yang membayar langsung kepada pemberi barang / penjual barang dan yang sampai kepada Saksi hanyalah kwitansi yang telah ditandatangani oleh Pemilih Toko;

• Bahwa, sebagai Pemegang Kas, Saksi tidak pernah mengeluarkan uang yang membebani APBD hanya berdasarkan memo saja karena pengeluaran uang yang membebani APBD tidak diperbolehkan hanya dengan menggunakan memo / nota saja;

• Bahwa, 319 memo yang diperlihatkan kepada Saksi yang dibuat oleh DANIEL HAMONANGAN MANURUNG dan juga Terdakwa sudah Saksi terima semuanya dari mereka dan semua bukti kwitansi tersebut disita semuanya dari Saksi dan dari sebagian besar memo / nota tersebut, Saksi ada membayarkannya kepada DANIEL HAMONANGAN MANURUNG maupun kepada Terdakwa, akan tetapi tidak ada yang berasal dari dana APBD karena semuanya berasal dari uang pribadi Saksi;

• Bahwa, Saksi mengetahui dan menyadari kalau berbohong dipersidangan, maka akan dikutuk oleh Allah SWT dan akan dapat ditahan selama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan KUHPidana, akan tetapi semua keterangan yang sudah Saksi berikan tersebut benar sedemikian sebagaimana yang terjadi;

• Bahwa, Saksi menyadari Bahwa kalau ada kerugian negara yang timbul akibat keterangan Saksi yang meringankan Terdakwa, maka kerugian negara tersebut akan ditanggung oleh Saksi, Saksi menyadari hal tersebut dan Saksi sudah siap untuk menanggung hukuman yang akan dijatuhkan kepada Saksi kalau Saksi memang dinyatakan bersalah dan siap untuk dikutuk oleh Allah SWT;

• Bahwa, Saksi sudah pernah menjalani pelatihan bendaharawan di Rantauprapat;

• Bahwa, dari pelatihan tersebut Saksi sudah memahami Bahwa dalam penggunaan anggaran harus transparan, proporsional dan akuntabiliteit;

• Bahwa, yang membuat Surat Permintaan Pembayaran adalah DANIEL HAMONANGAN MANURUNG selaku Atasan Langsung Saksi;

• Bahwa, dalam Surat Permintaan Pembayaran sudah tercantum nomor rekening;

• Bahwa, yang mengeluarkan SPMU adalah Saksi bersama dengan DANIEL HAMONANGAN MANURUNG (Atasan Langsung Saksi);

• Bahwa, ketika Saksi memangku jabatan sebagai Bendaharawan, Saksi sudah disumpah;

• Bahwa, SPT (Surat Permintaan Pembayaran) tidak ada hubungannya dengan kwitansi maupun bon faktur tapi kalau SPJ ada kaitannya dengan kwitansi dan bon faktur;

• Bahwa, yang melakukan pembayaran atas barang-barng dan jasa adalah Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan Saksi hanya tinggal mengeluarkan uang dan menerima kwitansi saja dari Panitia tersebut yang mana kwitansi pembayaran sebelumnya sudah ditandatangani oleh pemberi / penjual barang kemudian Saksi menandatangani kwitansi tersebut bersama dengan atasan langsung Saksi yang bernama DANIEL HAMONANGAN MANURUNG;

• Bahwa, dari realisasi dana APBD Tahun Anggaran 2004, dimana menurut dakwaan ada kurang lebih Rp. 1,7 milyard yang tidak dipertanggungjawabkan, dalam hal ini Saksi menerangkan Bahwa pertanggungjawaban tersebut sudah dilaksanakan akan tetapi bukti-buktinya kurang lengkap, bukan bukti-buktinya tidak ada;

• Bahwa, semua memo Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi bukanlah dikeluarkan dari uang APBD tapi dari uang pribadi Saksi sendiri dan tidak semua memo langsung diberikan uangnya kepada Terdakwa, ada yang tidak Saksi berikan karena Saski memang kebetulan waktu itu tidak ada uang dan juga memo-memo tersebut hanyalah catatan pribadi Terdakwa yang Saksi simpan sebagai hutang Terdakwa kepada Saksi;

• Bahwa, Saksi sudah lupa berapa total uang pribadi Saksi yang sudah Saksi pinjamkan kepada Terdakwa dan DANIEL HAMONANGAN MANURUNG;

• Bahwa, Saksi menyimpan uangh pribadi Saksi tersebut di rumah Saksi;

• Bahwa, dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara, Saksi tidak pernah mendapatkan pengarahan baik Terdakwa maupun dari DANIEL HAMONANGAN MANURUNG;

• Bahwa, keterangan Saksi yang menerangkan dipenyidik Bahwa memo-memo yang ada dicairkan dari APBD adalah tidak benar karena waktu Saksi diperiksa dihadapan penyidik, pada waktu itu Saksi sedang sakit dan tidak sehat;

• Bahwa, pada waktu diperiksa dihadapan penyidik, tidak ada tekanan mental maupun fisik terhadap Saksi dan jawaban tidak diarahkan oleh penyidik;

• Bahwa, Saksi tidak ingat apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pernah diperiksa oleh BPKP atau tidak;

• Bahwa, tidak ada Saksi memberikan data kepada tim auditor BPKP Perwakilan Sumatera Utara (Drs. MR. SIAGIAN, RAPLAN LUMBANBATU, SE; EDWARD TH SIMATUPANG);

• Bahwa, Saksi memahami tentang perhitungan kerugian negara sebagaimana yang dihitung oleh tim audit BPKP;

• Bahwa, pada waktu diperiksa dihadapan Penyidik Saksi sampai stress dan sakit dan memang pada waktu diperiksa dihadapan Penyidik, badan Saksi sedang demam sehingga sebagian BAPemeriksaan Saksi sebagian ada yang ditandatangani di Kantor Polisi dan ada juga yang ditandantangani di rumah saksi;

• Bahwa, BAPemeriksaan ditandantangani di rumah Saksi karena pada waktu itu Saksi sedang sakit;

• Bahwa, sesungguhnya uang Saksi tidak banyak, sebab yang pinjam juga tidak lama-lama meminjam ada yang 3 hari sudah dikembalikan lagi kepada Saksi kemudian Saksi meminjamkan lagi kemudian 1 Minggu dikembalikan lagi kepada Saksi kemudian Saksi meminjamkan lagi kemudian 1 minggu dikembalikan lalu Saksi simpan dirumah, ada yang Saksi simpan di Kantor, jadi Saksi meminjamkan uang tidak sekaligus;

• Bahwa, ketika Saksi memberikan uang pinjaman, tidak ada kwitansi tanda terima uang dan kalau pengembalian pinjaman juga tidak ada kwitansi tanda terima uangnya, hanya memo-memo itu saja tau nota-nota itu saja sehingga uang berputar atau pusing-pusing yaitu itu-itu juga, tapi semuanya adalah uang pribadi Saksi;

• Bahwa, tidak semua memo-memo dari atasan-atasan Saksi yang Saksi penuhi dan walaupun Terdakwa juga DANIEL HAMONGAN MANURUNG adalah atasan Saksi, namun mereka sering meminjam kepada Saksi karena memang mereka sudah lama dan biasa meminjam uang dari Saksi;

• Bahwa BAPemeriksaan Penyidik \dibuat di Kantor Polisi dank arena Saksi mengetahui Bahwa mengeluarkan uang dari APBD untuk pinjaman adalah hal yang salah menurut aturan yang berlaku;

• Bahwa, kalau untuk Unit Pelaksana Teknis (Puskesmas-puskesmas), dana yang dipakai adalah dana APBD sementara kalau untuk memo-memo, yang Saksi pakai adalah uyang pribadi Saksi;

• Bahwa, tidak ada benturan dalam kejiwaan Saksi dalam urusan dinas dan pribadi, kalau urusan dinas yang urusan dinas, sementara kalau urusan pribadi yang urusan pribadi;

• Bahwa, memo-memo tersebut banyak yang Saksi simpan di Kantor;

• Bahwa, Saksi diperiksa 3 kali sebagai Saksi dan 1 kali sebagai tersangka;

• Bahwa, yang membawa BAPemeriksaan penyidik untuk ditandantangani Saksi dirumah adalah H. GINTING, SH;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, Bahwa persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan verbalissant sebagai berikut :

1. Halomoan Hutahaean (berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa, verbalissant kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, verbalissant ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2004 dan verbalissant mengetahui dugaan tindak pidana ini karena pada tingkat penyidikan dalam perkara ini, verbalissant ditugaskan oleh atasan verbalissant menjadi salah seorang tim pemeriksa terhadap Saksi-Saksi;

• Bahwa, pada tahun 1990, verbalissant menjadi anggota POLRI dan pada tahun 1994 verbalissant sudah bekerja pada unit serse dan sejak tahun 1998 verbalissant menjadi penyidik pembantu pada Polres Labuhanbatu, sejak tahun 2000 s/d sekarang ini, verbalissant menjabat sebagai penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, sejak menjadi penyidik, verbalissant tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus;

• Bahwa, sebelum menjadi penyidik, verbalissant sudah banyak melakukan penyidikan dalam tindak pidana umum dan verbalissant juga sudah menangani beberapa perkara tindak pidana ekonomi;

• Bahwa, dalam perkara ini, verbalissant sudah memeriksa diantaranya ada 9 (sembilan) orang Saksi;

• Bahwa, dalam perkara ini, ada 2 (dua) kapasitas dari Saksi-Saksi yang diperiksa dimana Saksi-Saksi yang diperiksa sebagai Kepala Puskesmas dan sebagai karyawan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, nama – nama terperiksa diantaranya adalah :

1. Ali Rahman Siregar, diperiksa pada tanggal 1 April 2005;

2. Farida Hanum, diperiksa pada tanggal 8 September 2005;

3. dr. Rustian Sinaga, diperiksa pada tanggal 23 September 2005;

4. Partahi Tulus Aritonang, diperiksa pada tanggal 24 September 2005;

5. dr. T Mestika Mayang, diperiksa pada tanggal 24 Agustus 2005;

6. Sumario, diperiksa pada tanggal 25 Agustus 2005;

7. Nursalim, diperiksa pada tanggal 12 Agustus 2005;

8. dr. Saodah Nasution, diperiksa pada tanggal 24 Agustus 2005;

• Bahwa, teknik pemeriksaan verbalissant adalah dengan cara menggunakan tanya jawab secara langsung dimana verbalissant bertanya dan terperiksa menjawab secara bebas, tidak ada tekanan baik fisik maupun mental dan jawaban tidak diarahkan kemanapun;

• Bahwa, posisi verbalissant dengan terperiksa berhadap – hadapan sama – sama duduk di kursi antara meja dengan jarak + 80 cm – 90 cm;

• Bahwa, para Saksi diperiksa dalam ruangan akan tetapi pintu tidak tertutup dan siapa saja bebas keluar masuk;

• Bahwa, di dalam ruangan pemeriksaan tersebut paling sedikit selalu ada 3 orang, kadang teman verbalissant dan teman dari terperiksa;

• Bahwa, bahasa yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan adalah bahasa Indonesia;

• Bahwa, semua pertanyaan pemeriksaan sudah disusun dalam bentuk draft dan yang menyusun adalah tim, tapi jawaban sesuai dengan jawaban terperiksa bisa dikembangkan;

• Bahwa, pertanyaan yang diajukan secara lisan kemudian ditulis;

• Bahwa, cara verbalissant menjadikan data atas pertanyaan dan jawaban terperiksa adalah Bahwa dalam mengumpulkan data dari pertanyaan dan jawaban, ditulis lalu diketik dengan komputer kemudian dibacakan lagi kepada terperiksa pertanyaan dan jawaban yang sudah diketik dan setelah itu di print – out dan 1 stel diberikan kepada terperiksa untuk dibaca sendiri oleh terperiksa dan verbalissant ada menyarankan agar kalau ada kalimat yang salah maka kalimat yang salah agar dicoret dan diperbaiki, kemudian mana yang salah akan diketik ulang kembali sesuai dengan apa yang diperbaiki oleh terperiksa dan hasil akhirnya sebelum diketik kembali dibacakan dulu kepada terperiksa baru diketik dan ditandatangani lagi oleh terperiksa yang sebelumnya ada dibaca lagi oleh terperiksa dan terperiksa menandatangani setelah terperiksa membenarkan hasil pemeriksaan dan menandatanganinya;

• Bahwa, pada waktu pemeriksaan, tidak ada kendala antara pemeriksa dengan terperiksa;

• Bahwa, pada waktu pemeriksaan, ada kwitansi – kwitansi yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terperiksa;

• Bahwa, tentang situasi Tanya jawab adalah sebagai berikut : “Disini diperlihatkan kepada saudara sebuah kwitansi, apakah saudara mengenalnya?”, kalau terperiksa menjawab tidak mengenalnya maka pertanyaan tidak akan dikembangkan, tapi kalau terperiksa menjawab mengenalnya, maka pertanyaan akan dikembangkan lagi;

• Bahwa, setelah BAPemeriksaan selesai dibuat kemudian dibacakan lagi seluruhnya oleh verbalissant dihadapan terperiksa, setelah itu diserahkan kepada terperiksa untuk dibaca sendiri sambil koreksi lembar perlembar. Setelah selesai meneliti dan memeriksa lembar per lembar, lalu verbalissant ambil kembali terperiksa dan selanjutnya verbalissant menyuruh terperiksa untuk membubuhkan tandatangannya lembar per – lembar pda sisi kiri (boleh), pada bagian tengah (boleh), pada lembar bagian bawah (boleh) dan pada lembar terakhir ada dibubuhkan nama terperiksa dan tandatangan terperiksa dan tandatangan terperiksa dibubuhkan tegak lurus diatas nama terperiksa dan dengan dekat nama terperiksa;

• Bahwa, pemanggilan verbalissant dilakukan sampai ke alamat terperiksa dan dalam surat panggilan kepada terperiksa agar hadir pada pukul 10.00 wib (pagi);

• Bahwa, mengenai jam dimulainya pemeriksaan, biasanya kalau tidak ada halangan, maka pemeriksaan akan dilakukan pada pukul 10.00 wib;

• Bahwa, pemeriksaan dapat dilakukan sampai sore hari yaitu pukul 17.00 wib apabila sang terperiksa tidak berkeberatan, akan tetapi tidak ada pemaksaan untuk itu;

• Bahwa, mengenai waktu istirahat, kepada terperiksa diberikan waktu untuk istirahat dan untuk terperiksa yang beragama muslim, diberikan waktu untuk sholat;

• Bahwa, dalam pemeriksaan Saksi- Saksi perkara ini, rata – rata para Saksi hanya diperiksa 1 (satu) kali saja dalam waktu pertemuan antara pukul 10.00 WIB s/d pukul 18.00 WIB;

• Bahwa, dalam setiap pertemuan verbalissant dengan para terperiksa, umumnya tidak ada keberatan (keluhan) dari para terperiksa;

• Bahwa, dalam melakukan pemeriksaan, verbalissant tidak ada menemui masalah ataupun hambatan baik dari verbalissant maupun dari para terperiksa, semuanya berjalan dengan baik;

• Bahwa, pertanyaan yang verbalissant ajukan mulai dari No. 1 s/d nomor berikutnya sebagaimana tertuang dalam BAPemeriksaan Penyidikan yang mana pertanyaan dimulai dengan kata – kata: “APAKAH DALAM KEADAAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI” dan setelah dijawab oleh terperiksa kemudian diteruskan kembali. Jadi pertanyaan pertama adalah bertanya apakah sehat jasmani dan rohani;

• Bahwa, verbalissant tidak memperhatikan apakah ada orang lain selain verbalissant dan terperiksa keluar masuk ruangan penyidikan, tapi seingat Saksi, terperiksa ada minta izin untuk keluar sebentar, ada juga yang minta izin untuk ke kamar mandi, ada juga yang minta untuk istirahat dan sholat;

• Bahwa, tidak ada yang dicurigai ada pihak – pihak yang mengajari para terperiksa ketika dilakukan penyidikan terhadap para terperiksa;

• Bahwa, setelah selesai pemeriksaan, tidak ada lagi dari antara para terperiksa yang datng kembali ke kantor penyidik;

• Bahwa, para terperiksa mengetahi Bahwa mereka menjadi Saksi dalam masalah penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2004 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu karena sebelum dilontarkan pertanyaan dari verbalissant, kepada para terperiksa ditanyakn terlebih dahulu apakah mereka mengerti diperiksa dalam masalah apa, dan kalau mereka tidak mengerti, maka verbalissant akan menjelaskan Bahwa mereka diperiksa dalam masalah penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2004 pada dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, ketika para terperiksa diperiksa dihadapan verbalissant, para terperiksa umumnya mengerti Bahwa mereka diperiksa dalam hal masalah penggunaan dana APBD Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, dari semua terperiksa yang verbalissant periksa, semua terperiksa menandatangani BAPemeriksaan di kantor penyidik, tidak ada yang di luar kantor penyidik;

• Bahwa, pedoman verballissant dalam mengajukan pertanyaan adalah APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, dan APBD inilah yang menjadi acuan dalam pemeriksaan penyidikan;

• Bahwa, tidak ada ditanyakan perihal DANA KESLING, karena yang ditanyain adalah Dana Kesehatan Karyawan dan Hygiene Perusahaan;

• Bahwa, verballisant tidak mengetahui tentang pemisahan dana untuk Unit Pelaksana Teknis dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, karena acuan Saksi hanya APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, verballisant tidak tahu perihal memo Terdakwa dan memo DANIEL HAMONANGAN MANURUNG kepada ZULPANUDDIN karena verballisant tiak ada memeriksa ZULPANUDDIN;

• Bahwa, yang verballissant tahu hanya masalah penyimpangan dana APBD Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, mengenai kwitansi yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan, memang kwitansi model seperti itulah yang dulu di tingkat penyidikan verballissant perlihatkan kepada para terperiksa;

• Bahwa, situasi Tanya jawab menyangkut kwitansi-kwitansi tersebut adalah sebagai berikut;

• verballissant menanyakan kepada para terperiksa :”Apakah saat saudara menandatangani kwitansi ini sudah tertulis jumlah uang? ”kemudian dijawab oleh para terperiksa : “Belum”. Kemudian verballisant kembali menanyakan :”Apakah sudah ada untuk apa uang diterima?” dan dijawab oleh para terperiksa :”belum”. Ditanyakan lagi oleh verballisant: “Apakah sudah ditandatangani oleh ZULPANUDDIN?” dan dijawab lagi oleh para terperiksa : ”Belum”. Kemudian : “Apakah sudah ditandatangani oleh DANIEL HAMONANGAN MANURUNG “ dan dijawab : “belum”. Ditanyakan kembali : “Apakah saat ditandatangani merupakan kwitansi kosong” dan dijawab oleh para terperiksa: “Benar” kemudian ditanyakan lagi : “Apakah saudara ada terima uangnya?” dan dijawab : “tidak ada terima uangnya’.

• Bahwa, pada waktu disita, kwitansi tersebut sudah seperti itu;

• Bahwa, pada saat verballissant bertanya kepada para terperiksa mengapa mau menandatangani kwitansi kosong, para terperiksa menjelaskan karena keloyalan mereka terhadap atasan;

• Bahwa, verballissant ada menanyakan perihal siapa yang menyuruh para terperiksa menandatangani kwitansi kosong tersebut dan para terperiksa menjawab Bahwa yang menyuruh adalah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu atas perintah bos dan setentang penandatanganan kwitansi kosong, hampir semua terperiksa memberikan jawaban yang sama;

• Bahwa, dari 9 orang yang Saksi periksa, ada 7 orang terperiksa yang memberikan keterangan tentang penandatanganan kwitansi kosong;

• Bahwa, semua terperiksa yang Saksi periksa menandatangani BAPemeriksaan Penyidik di ruangan penyidik dan ada yang menandatangani BAPemeriksaan Penyidik di luar kantor Penyidik;

• Bahwa, mengenai BAPemeriksaan itu ditandatangani di kantor penyidik atau diluar kantor penyidik, kekuatannya sama saja karena di rumah pun dibacakan lagi dan ditanyakan apakah terperiksa sudah mengerti mengenai BAPemeriksaan yang bersangkutan dan barulah kemudian terperiksa membubuhkan tandatangannya tanpa adanya tekanan fisik maupun mental;

• Bahwa, di tingkat penyidikan para terperiksa menerangkan “ada” menandatangani kwitansi tersebut, akan tetapi tidak ada menerima uangnya;

• Bahwa, kwitansi-kwitansi tersebut saat disita adalah seperti keadaan sekarang ini yang sudah lengkap dan sempurna, tapi menurut keterangan pada terperiksa saat kwitansi ditandatangani, kwitansi masih berbentuk kwitansi kosong;

• Bahwa, atas keterangan verballissant tersebut, pada prinsipnya Terdakwa tidak berkeberatan karena Terdakwa tidak mengetahui apakah saat ditandatangani, kwitansi tersebut masih kosong atau tidak;

2. Parluhutan Manalu (berjanji), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa, verballissant kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak berhubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, yang verballissant ketahui dalam perkara Terdakwa ini adalah mengenai masalah dugaan tindak pidana korupsi dan verballissant bisa mengetahui hal ini karena verballissant pernah ditugaskan oleh atasan verballissant untuk menjadi salah seorang pemeriksa terhadap para Saksi dalam perkara Terdakwa ini ditingkat penyidikan;

• Bahwa, susunan personil tim pemeriksa adalah sebagai berikut :

AGUS SUPRIYONO : Ketua

JARASPEN PURBA : Anggota

HALOMOAN HUTAHEAN : Anggota

RE PASARIBU : Anggota

PARLUHUTAN MANALU : Anggota

H. GINTING, SH : Anggota

• Bahwa, pada tahun 1995, verballissant menjadi Anggota POLRI yang ditempatkan pertama kali di Polres Nias dan sejak tahun 1995 s/d 2000 : verballissant adalah sudah bekerja pada Unit Serse. Kemudian pada tahun 2001 : verballissant menjadi Penyidik Pembantu pada Polres Nias dan sejak tahun 2002 s/d sekarang ini : verballissant menjadi penyidik pada Polres Labuhanbatu;

• Bahwa, pada saat menjadi penyidik, verballissant tidak pernah mendapatkan pelatihan atau pendidikan khusus;

• Bahwa, sebelum menjadi penyidik, verballissant sudah melakukan pemeriksaan terhadap 32 orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli;

• Bahwa, dalam perkara ini, para terperiksa diperiksa dalam 3 (tiga) kapasitas, yang pertama sebagai Kepala Puskesmas, yang kedua sebagai Karyawan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan yang ketiga sebagai Ahli;

• Bahwa, dalam mengadakan pemeriksaan, jawaban dari terperiksa kepada penyidik bersifat bebas, tidak ada dipaksakan maupun diarahkan akan tetapi pertanyaan dari penyidik pada umumnya sudah disusun dengan baik dalam bentuk draft;

• Bahwa, pemeriksaan terhadap para terperiksa dilakukan di dalam ruangan penyidik;

• Bahwa, di dalam ruangan penyidik, ada 3 (tiga) meja dimana antara verballissant dengan terperiksa dilakukan dengan duduk berhadap-hadapan dengan diantara 1 (satu) meja;

• Bahwa, jarak antara pemeriksa dengan terperiksa ada kurang lebih 80 s/d 90 cm;

• Bahwa, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia;

• Bahwa, yang bertanya adalah verballissant dan kemudian dijawab oleh para terperiksa;

• Bahwa, jawaban dari terperiksa langsung dituangkan di komputer;

• Bahwa, ada alat bukti surat yang dipegang oleh verballissant karena verballissant bertanya berdasarkan bukti-bukti surat yang verballissant pegang tersebut;

• Bahwa, model pertanyaan verballissant kepada terperiksa mengenai bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut : “diperlihatkan kepada saudara 1 buah bukti pembayaran atau kwitansi, apakah nama Saki yang tertera sebagai penerima dalam kwitansi ini?” dan kalau dijawab “iya” oleh para terperiksa maka pertanyaan dikembangkan lagi menjadi :”Apakah tanda tangan diatas nama Saksi adalah tandatangan Saksi?”, kemudian kalau dijawab “benar” pertanyaan dilanjutkan lagi menjadi “Apakah ada terima uangnya”, dan begitu juga kalau mengenai barang maka akan ditanyakan : “apakah ada terima barangnya?”

• Bahwa, mengenai seputar pertanyaan kwitansi, rata-rata para terperiksa menerangkan tidak ada menerima uangnya;

• Bahwa, setelah BAPemeriksan selesai dibuat, kemudian BAPemeriksaan tersebut seluruhnya dibacakan kembali dihadapan terperiksa dan setelah selesai dibacakan walaupun terperiksa membernarkannya, namun BAPemeriksaan tetap print-outnya diserahkan kembali kepada terperiksa untuk terperiksa periksa lagi lembar per lembar sebelum terperiksa tandatangani, dan verballissant menyarankan kepada para terperiksa agar kalau masih ada kata-kata yang kurang pas atau salah agar dicoret dan diperbaiki lagi dan kalau terperiksa mengatakan Bahwa hasil pemeriksaannya dengan lembar per lembar BAPemeriksaan ditandatangani lembar per lembar;

• Bahwa, tandatangan di BAPemeriksaan bisa dibubuhkan di bagian kanan, atau disamping kiri atau dibawah lembaran BAPemeriksaan dan pada lembaran terakhir BAPemeriksaan, ada tertulis nama lengkap terperiksa dan terperiksa kemudian menandatangani BAPemeriksaan Saksi pada halaman terakhir diatas nama terperiksa dekat nama terperiksa;

• Bahwa, rata-rata para terperiksa diperiksa dalam 1 (satu) kali pertemuan saja, dan kalau memang masih ada kekurangan, maka dibuat kesepakatan antara verballissant dengan para terperiksa untuk mengadakan lagi pertemuan guna melengkapi BAPemeriksaan yang belum selesai;

• Bahwa, kalau memang diadakan pertemuan lagi untuk berikutnya guna melengkapi BAPemeriksaan yang belum selesai, maka para pertemuan berikut kembali ditanyakan kepada para terperiksa pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan terdahulu, dan kalau tetap dengan keterangannya terdahulu maka pemeriksaan akan dilanjutkan kembali dan kalau ada perkembangan maka pengembangan seperlunya akan dilakukan;

• Bahwa, dalam setiap kali pemeriksaan terhadap para terperiksa, kalau memang sudah waktunya untuk makan siang atau shalat atau untuk istrihat, maka akan diberikan waktu untuk keperluan itu kepada para terperiksa, tapi walaupun misalnya verballissant lupa untuk memberikan waktu guna keperluan tersebut, kalau memang terperiksa meminta izin, maka verballissant akan memberikan izin;

• Bahwa, dalam tiap kali pemeriksaan terhadap terperiksa, selalu ditanyakan pertama kali kondisi kesehatan terperiksa dan itu merupakan suatu keharusan dalam penyelidikan;

• Bahwa, pertanyaan tentang kondisi kesehatan bukan hanya sebagai suatu formalitas, tapi harus ditanyakan dan ditanggapi dengan baik, karena kalau memang terperiksa sudah sakit, maka pemeriksaan ditunda untuk terperiksa berobat dulu, bahkan yang sering verballissant lakukan untuk terperiksa yang ditahan, apabila memang sakit, maka verballissant sendiri yang akan langsung membawa terperiksa berobat;

• Bahwa, dari para terperiksa, ada dari antara mereka yang secara jasmani kurang sehat tapi mengaku sehat jasmani dan rohani dan menyatakan siap untuk diperiksa dan bahkan minta diperiksa seperti terperiksa ZULPANUDDIN;

• Bahwa, pemeriksaan boleh dilakukan diluar kantor penyidik, asalkan ada perintah atasan untuk itu;

• Bahwa, yang melakukan penyitaan terhadap surat-surat bukti dalam perkara ini adalah AGUS SUPRIYONO bersama verballissant;

• Bahwa, kalau penyidik (verballissant) yang menerangkan tidak pernah melihat memo, hal tersebut bisa terjadi karena memang kepada verballissant tersebut yang berhubungan terperiksa, terperiksa bersangkutan tidak perlu untuk diperlihatkan memo-memo dan setahu Saksi, hanya kepada tersangka ZULPANUDDIN HASIBUAN, DANIEL HAMONANGAN MANURUNG dan Terdakwa saja yang diperlihatkan memo-memo tersebut. jadi tidak kepada semua terperiksa diperlihatkan memo-memo tersebut sehingga tidak semua penyidik yang mengetahui memo-memo tersebut;

• Bahwa, pemeriksaan terhadap 32 orang Saksi yang verballissant lakukan sudah sesuai dengan aturan main ketentuan yang berlaku dan BAPemeriksaan ditandatangani pada hari itu juga dan ditutup dengan resmi setelah pemeriksaan meminta keterangan terperiksa selesai dilakukan;

• Bahwa, tidak ada satu pun dari yang verballissant periksa (terperiksa) datang lagi kepada verballissant untuk mengubah keterangannya, bahkan ada yang dipanggil 2 kali dan menyatakan tetap pada keterangannya;

• Bahwa, dari 32 orang terperiksa, 9 orang diantaranya adalah Kepala Puskesmas;

• Bahwa, dari 9 orang Kepala Puskesmas tersebut, ada yang verballissant tanyakan mengenai masalah kwitansi yaitu kwitansi yang berkaitan langsung dengan terperiksa bersangkutan;

• Bahwa, mengenai jawaban terhadap kwitansi, apabila terperiksa mengatakan tidak ada menerima uangnya sebagaimana jumlah yang tertera dalam kwitansi, kepada terperiksa tidak disuruh untuk membuktikan Bahwa mereka tidak menerima uangnya. Cukup kepada para terperiksa menajwab : ADA atau TIDAK dalam menerima uang;

• Bahwa, para terperiksa umumnya mengetahui dan menyadari sumber dana dari hal – hal yang ditanyakan oleh verballissant, karena mereka terperiksa rata – rata menjawab Bahwa sumber dana berasal dari APBD;

• Bahwa, sepengetahuan verballissant, semua kwitansi yang ditandatangani Kepala Puskesmas ber – kode rekening 1.003;

• Bahwa, pada saat konfirmasi kepada para Kepala Puskesmas (terperiksa di tingkat penyidikan), kwitansi atas nama terperiksa atau yang berkaitan dengan terperiksa langsung diperlihatkan kepada terperiksa sebagaimana yang dilakukan dimuka persidangan ini;

• Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan kepada para Kepala Puskesmas (terperiksa), untuk kwitansi yang diperlihatkan kepada mereka terperiksa khususnya Kepala Puskesmas – Kepala Puskesmas, mereka pada umumnya menerangkan Bahwa pada saat ditandatanganinya kwitansi yang didalamnya sudah tertera jumlah uang dan peruntukan dana dalam kwitansi, didalamnya belum ada nama ZULPANUDDIN HASIBUAN dan juga belum ada terbubuhkan nama DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, terperiksa – terperiksa juga mengatakan Bahwa nama yang tertera dalam kwitansi adalah benar nama terperiksa – terperiksa tapi umumnya, tandatangannya bukanlah tandatangan para terperiksa;

• Bahwa, atas pertanyaan verballissant, para terperiksa umumnya menjawab tidak ada menerima uang sebagaimana tertera dalam kwitansi yang diperlihatkan kepada mereka terperiksa;

• Bahwa, ada juga kwitansi yang tidak ditandatangani;

• Bahwa, untuk kwitansi yang tidak ditandatangani, tidak lagi dinyatakan ada terima uanganya atau tidak, karena kalau sudah dijawab tidak ada menandatangani kwitansi, maka tidak ditanya lagi mengapa tidak menerima uangnya;

• Bahwa, semua terperiksa mengaku menandatangani blanko kosong;

• Bahwa, para terperiksa (Kepala Puskesmas) mau menandatangani blanko kosong tersebut menurut keterangan mereka adalah karena mereka loyal kepada atasan;

• Bahwa, tentang loyal kepada atasan tapi tidak menerima uang, verballissant tidak tahu menahu soal itu;

• Bahwa pada saat pemeriksaan, tidak ada terperiksa yang ditekan baik fisik maupun mental dan juga pemeriksaan berjalan dengan kerjasama yang baik satu sama lain dan juga pemeriksaan berjalan dengan normal dan santai tapi serius;

• Bahwa, seingat verballissant, nama – nama Kepala Puskesmas yang pernah verballissant periksa adalah :

1. dr. Hj. RATNA DEWI KS;

2. dr. PARDAMEAN SINURAT;

3. dr. H. AHYAR RANGKUTI;

4. dr. Hj. FIONNA MOLHGAINI;

5. dr. Hj. ANDRIATI;

6. dr. NAHAR PASARIBU

7. dr. RUSTIAN SINAGA;

8. dr. NURDIN;

9. dr. FATIMAH SIREGAR;

• Bahwa, semua Kepala Puskesmas tersebut diperiksa oleh verballissant dalam keadaan sehat;

• Bahwa, pada waktu dipanggil, ada seorang Saksi yang bernama ZULPANUDDIN HASIBUAN yang datang menerangkan kepada verballissant Bahwa ia berada dalam keadaan sakit dan hendak berobat dulu, kemudian verballissant memberikan izik kepadanya untuk berobat dan kemudian ZULPANUDDIN HASIBUAN datang sendiri ke kantor penyidik dan minta untuk diperiksa;

• Bahwa, verballissant tidak pahan perihal pertanyaan “sehat atau tidak” apakah sekedar formalitas saja atau tidak karena semua terperiksa mengatakan sehat dan tidak berkeberatan untuk diperiksa;

• Bahwa, terhadap terperiksa ZULPANUDDIN HASIBUAN tidak ada diminta surat keterangan dari dokter karena ZULPANUDDIN HASIBUAN sendiri menyatakan Bahwa ia berada dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa dan bahkan ia meminta untuk diperiksa;

• Bahwa, verballissant tidak pernah bertanya kepada ZULPANUDDIN HASIBUAN menderita sakit apa;

• Bahwa, walaupun pemeriksaan tidak selesai pada hari itu, namun pemeriksaan harus ditutup dengan resmi pada hari itu juga dan harus ditandatangani oleh terperiksa. Soal pemeriksaan berikutnya, dapat dimusyawarahkan kapan ada waktu dari sang terperiksa lalu ditentukan bersama – sama. Kecuali sudah selesai diperiksa namun Saksi merasa ada lagi yang hendak ditambahkan atau ditanyakan atau apakah terperiksa tetap pada keterangannya, maka pada waktu pertemuan atau pemeriksaan berikutnya, verballissant kembali memanggil terperiksa untuk datang menghadap penyidik pada waktu dan tempat yang sudah ditentukan dalam panggilan tersebut. Soal lamanya waktu itu tidak menjadi masalah sepanjang berkas belum dilimpahkan ke penyidik;

• Bahwa, Saksi tidak tahu perihal BAPenyedikan yang ditandatangani oleh ZULPANUDDIN HASIBUAN di rumah ZULPANUDDIN HASIBUAN;

• Bahwa, memo – memo tersebut disita dari ZULPANUDDIN HASIBUAN;

• Bahwa, memang ada kode pembedaan rekening 1.001 dan 1.003 akan tetapi verballissant sudah lupa, tapi yang ditanyakan adalah dana untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, atas keterangan verballissant tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan karena Terdakwa juga tidak mengetahui perihal proses pembuatan kwitansi – kwitansi tersebut;

Menimbang, Bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Ahli yang bernama Drs. MANGAHU RAJA SIAGIAN yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa, Ahli dikenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak berhubungan kelaurga sedarah maupun semenda dan tidak berhubungan pekerjaan (makan gaji) dengan Terdakwa;

• Bahwa, sebelumnya Kepala Kepolisian Resort Labuhanbatu pada sekira bulan Agustus 2005 telah mengajukan permintaan kepada BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara untuk melakukan perhitungan kerugian negara akibat adanya dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 dan berdasarkan permintaan tersebut kemudian Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara menugaskan Ahli bersama 2 teman Ahli yang lain untuk mengadakan audit atau perhitungan kerugian negara;

• Bahwa, jabatan Saksi adalah Auditor Ahli Madya;

• Bahwa, mengenai riwayat pekerjaan Ahli, pada tahun 1975 setelah tamat D3, lalu ditempatkan sebagai auditor di Kanwil I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan Negara di Medan. Tahun 1979 – 1983 : Ahli bekerja sebagai Tenaga Auditor di KPAN Banjarmasin, lalu 1984 – 1989 :. Tahun 1990 – 1991 : Ahli ditempatkan sebagai Auditor di BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara dan tahun 1992 – 1996 : Ahli menjabat sebagai Kasie Pengawasan di BPKP Perwakilan Propinsi Riau di Pekan Baru. Tahun 1997 – 1999 : Ahli ditempatkan sebagai Auditor pada BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara di Palembang dan tahun 2000 – 2003 : Ahli ditempatkan sebagai Auditor pada BPKP Perwakilan Yogyakarta di DI Yogyakarta dan sejak tahun 2004 – sekarang ini : Ahli bekerja sebagai Auditor Ahli Madya bidang investigasi pada BPKP Perwakilan Sumatera Utara;

• Bahwa, BPKP punya kewenangan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 Tahun 2001 Tentang Pembetukan BPKP Sebagai Lembaga Non Departemen dan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 pada pasal 6 dan penjelasan pasal 6 tersebut, maka BPKP punya kewenangan untuk meng – audit hal – hal yang berkaitan dengan kerugian negara dan investigasi untuk perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan permintaan penyidik;

• Bahwa, kalau melakukan audit dengan program kerja tahunan, auditor harus mengadakan investigasi, dan kalau atas permintaan penyidik, belum tentu diadakan investigasi;

• Bahwa, teknik melakukan perhitungan kerugian negara adalah dengan cara : sebelum melakukan audit, penyidik harus terlebih dahulu membuat paparan untuk mengetahui adanya dugaan kerugian negara dan apabila ada cukup syarat adanya indikasi kerugian negara, lalu atas dasar permintaan penyidik, lalu pimpinan BPKP atau Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Utara membuat surat penugasan terhadap auditor untuk melakukan investigasi akan adanya kerugian negara tersebut. Jadi Ahli selaku auditor, bekerja atas adanya surat penugasan untuk menginvestigasi indikasi kerugian negara di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada pertengahan September 2005 untuk Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, karena Ahli ditunjuk oleh Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Utara untuk memenuhi surat permintaan Kapolres Labuhanbatu, maka Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara juga disampaikan oleh Kepala BPKP Sumatera Utara kepada Kapolres Labuhanbatu;

• Bahwa, karena hanya permintaan penyidik, maka tidak ada koordinasi dengan pihak manapun ataupun dengan Inspektorat Daerah;

• Bahwa, pada saat paparan, sudah ada data – data yang disediakan oleh penyidik pada Polres Labuhanbatu diantaranya adalah : APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Realisasi APBD Tahun Anggaran 2004 khusus untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, data – data tentang Unit Pelaksana Teknis (Puskesmas, Pustu dan Polindes), Buku Kas Umum (BKU), SPP, SPM, SPJ serta bukti – bukti pendukun SPJ tersebut juga BAPenyidik;

• Bahwa, selain pemeriksaan penggunaan dana dari APBD, juga hasil dari BAPenyidikan seperti keterangan dari pihak Puskesmas, Pustu dan Polindes;

• Bahwa, setelah pemeriksaan / audit, ditemukan terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp. 1.768.225.182,- (satu milyard tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

• Bahwa, cara mendapatkan indikasi kerugian negara tersebut adalah dengan cara memeriksa SPJ setiap bulan, lalu dijumlah seluruhnya dari SPJ tersebut yaitu sebanyak Rp. 5.445.628.093,- (lima milyard empat ratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh tiga rupiah), dan setelah semua SPJ diteliti, ternyata ada bukti pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti – bukti yang sah dan pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti – bukti yang sah inilah yang merupakan indikasi Negara sebesar yang sudah Ahli sebutkan sebelumnya;

• Bahwa, selain SPJ, ada bukti-bukti dokumen lainnya yang juga dituangkan oleh penyidik dalam BAPenyidikan;

• Bahwa, prosedur audit adalah dengan cara melakukan konfirmasi dengan pihak terkait untuk melakukan klarifikasi dan dalam perkara ini, memang tidak ada peninjauan ke lapangan untuk mengadakan pemeriksaan fisik;

• Bahwa, karena auditor juga sebagai investigator, jadi auditor juga berhak untuk melakukan pemeriksaan fisik barang ke lapangan, tapi dalam perkara ini, auditor tidak ada melakukan pemeriksaan fisik baik ke Puskesma, Pustu maupun Polindes;

• Bahwa, memandang kerugian negara, kerugian negara ini bisa dilihat dari 2 sisi, yaitu sisi material dan sisi formiel, cara pengujian juga dengan cara pengujian formiel dan pengujian materiel dan berdasarkan penugasan dari Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Utara, maka auditor tidak ada memegang penugasan untuk melakukan pemeriksaan fisik ke lapangan;

• Bahwa, semua kegiatan pemasukan dan pengeluaran keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ada dicatat dalam Buku Kas Umum yang merupakan agenda besar keuangan secara global;

• Bahwa, dalam Buku Kas Umum tercatat semua bentuk pengeluaran dan penerimaan instansi terkait untuk tiap Tahun Anggaran-nya dan Buku Kas Umum hanya merupakan media pencatatan penerimaan dan pengeluaran dengan menunjuk mata anggaran dan bukti-bukti pengeluaran, tapi indikasi kerugian negara tidak dapat terlihat dari Buku Kas Umum;

• Bahwa, BKU hanya merupakan data. Kwitansi yang ada harus dicocokkan dengan BKU dan juga mencocokkan apakah mata anggaran sudah sesuai dengan kode rekeningnya;

• Bahwa, dalam pelaksanaan audit, selain harus terlaksana secara formil, auditor juga harus menggunakan keahliannya karena auditor merupakan sebuah profesi;

• Bahwa, konfirmasi dan klarifikasi dapat juga dilaksanakan oleh penyidik maupun Penuntut Umum;

• Bahwa, klarifikasi diminta dari pihak-pihak yang terkait;

• Bahwa, dari klarifikasi dan konfirmasi yang dilakukan oleh pihak penyidik dengan saksi-saksi, maka sudah ada uji materiel walaupun auditor tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan. Contoh secara formil ada rekanan, lalu beberapa rekanan telah dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh penyidik dan telah tertuang dalam BAPenyidik;

• Bahwa, dalam realisasi SPJ dari bulan Januari 2004 s/d Desember 2004, lalu diteliti SPM dan data lainnya lalu dibandingkan dengan pengeluaran yang seharusnya, selisihnya adalah indikasi kerugian negara;

• Bahwa, uji secara materiel juga sudah dipenuhi dengan didukung oleh konfirmasi dan klarifikasi terhadap Saksi-saksi sebagaimana telah tertuang dalam BAPenyidikan;

• Bahwa, mengenai barangnya ada tapi dokumennya tidak ada, hal ini adalah tidal lazim karena keberadaan suatu barang harus dibuktikan dengan dokumen dan kalau tidak ada dokumennya, maka ini adalah sebuah penyimpangan karena menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, maka setiap pengeluaran APBD harus dengan bukti yang sah. Jadi, syarat formil harus ada bukti yang sah;

• Bahwa, kerugian negara sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu berkurangnya hak atau bertambahnya kewajiban negara akibat adanya indikasi melawan hukum atau adanya pelanggaran;

• Bahwa, DASK adalah dokumen negara yang membebani negara untuk suatu kegiatan dan dalam pelaksanaan kegiatan, kegiatan Ahli sudah memeriksa dokumen-dokumen formil seperti SPJ dan data pendukungnya dan secara materiel, Ahli sudah mengadakan klarifikasi dan konfirmasi melalui penyidik. Jadi perhitungan kerugian negara yang Ahli lakukan sudah termasuk secara formil dan materiiel;

• Bahwa, dalam melakukan penghitungan Laporan Pertanggungjawaban, maka setiap pertanggungjawaban adalah merupakan laporan realisasi anggaran, maka harus didukung oleh bukti-bukti yang sah. Contoh : dalam pengadaan barang, harus ada dokumen lelang, SPK, Berita Acara Penyerahan Barang dan Dokumen lainnya. Inilah yang membebani anggaran negara;

• Bahwa, mengenai data pendukung untuk SPJ honor, data pendukungnya adalah : harus ada SPJ honor, ada job dan ada besaran dan jumlah honor dalam bulan-bulan tertentu lalu ada kwitansi sebagai bukti penerimaan honor;

• Bahwa, kwitansi merupakan satu kesatuan dengan SPJ, tidak terpisahkan;

• Bahwa, Ahli sudah pernah dimintai keterangan dihadapan penyidik dan tandatangan Ahli dalam BAPenyidikan adalah benar tandatangan Ahli;

• Bahwa, mengenai apakah melakukan klarifikasi merupakan suatu keharusan, sudah Ahli jelaskan sebelumnya Bahwa salah satu prosedur audit adalah dengan melakukan klarifikasi terhadap pihak terkait dan klarifikasi ini sudah dilakukan oleh penyidik dan Ahli tinggal menggunakan hasil klarifikasi dari penyidik ini dalam melakukan audit;

• Bahwa, mengenai keperluan dari klarifikasi, hal ini tergantung dari kegiatan audit yang dilakukan;

• Bahwa, dalam melakukan klarifikasi, Ahli menggunakan BKU (Buku Kas Umum), SPP dan lain sebagainya juga BAPenyidikan sebagai bahan perhitungan / audit;

• Bahwa, klarifikasi sudah dibuat oleh penyidik dan sudah tertuang dalam BAPenyidikan dan Ahli tidak perlu lagi membuat BAP;

• Bahwa, klarifikasi merupakan salah satu syarat mutlak dalam melakukan audit, dan karena dalam penugasan Ahli untuk melakukan penghitungan indikasi kerugian negara di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah ada klarifikasi yang dilakukan oleh penyidik, maka Ahli tidak perlu lagi untuk melakukan klarifikasi ke Puskesmas, Pustu dan Polindes;

• Bahwa, proses yang sudah ditempuh sebelum melakukan audit adalah : proses perencanaan ® proses pelaksanaan ® proses pelaporan;

• Bahwa, dalam melakukan audit sebagai sebuah profesi, maka ada 4 standar profesi yang Ahli lakukan yaitu : 1. Standar Umum, 2. Standar Penilaian, 3. Standar Perhitungan dan 4. Standar Penindaklanjutan;

• Bahwa, dalam melakukan audit terhadap indikasi kerugian negara di tubuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, semua standar profesi tersebut sudah Ahli terapkan dan jalankan;

• Bahwa, mengenai keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang menerangkan justru sebaliknya dari yang terdapat dalam BAPenyidikan sehingga ada fakta yang berubah dari klarifikasi penyidik dengan yang dipersidangan ini, Ahli tiak mau mencampuri hal tersebut, semuanya Ahli serahkan kembali kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

• Bahwa, Ahli tetap pada keterangan yang sudah Ahli berikan waktu di tingkat penyidikan karena apa yang Ahli hitung adalah berdasarkan data yang ada pada waktu itu, dan mengenai perubahan yang ada dipersidangan, itu bukan kewenagan Ahli untuk menilainya dan Ahli menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

• Bahwa, DASK adalah dasar untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan ke dalam Buku Kas Umum (Buku Besar), dan pencatatan BKU harus dicatat dan ditutup per tiga bulan sekali dan itu sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, bagaimanapun juga, dasar mengisi BKU adalah DASK dan walaupun sudah tercatat semuanya, hal tersebut hanyalah merupakan catatan;

• Bahwa, mengenai memo-memo yang ditulis dengan tangan sebagaimana yang diperlihatkan oleh penyidik, Ahli sudah melihat dan memperhatikannya, akan tetapi memo-memo tersebut tidak dijadikan sebagai bahan perhitungan audit oleh Ahli karena memo-memo tersebut bukanlah sebagai bukti pengeluaran yang sah dan memo-memo tersebut tiak bisa dijadikan sebagai bukti untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tidak ada kaitannya dengan memo-memo tulisan tangan tersebut;

• Bahwa, syarat sah suatu dokumen untuk dapat menjadi bukti pembayaran yang sah harus memenuhi ketentuan dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Jadi, memo-memo tersebut bukanlah sebagai dokumen pengeluaran yang sah;

• Bahwa, dalam Laporan Keuangan tidak ada diberikan opini terhadap hasil audit, tapi berupa laporan bersifat WAJAR atau TIDAK WAJAR. Dan yang dilaporkan adalah juga beberapa indikasi kerugian negara;

• Bahwa, mengenai sudah sempurna atau tidak sempurnanya hasil audit yang sudah Ahli lakukan, hal tersebut tergantung dari penilaian Majelis Hakim karena semua data yang Ahli hitung adalah hanya berdasarkan apa yang sudah disajikan oleh penyidik tanpa ada investigasi ke lapangan perihal inventaris yang senyatanya ada atau tidak ada pada Tahun Anggaran 2004;

• Bahwa, mengenai kalau barangnya ada, tapi dokumen pengeluarannya yang tidak sah, Ahli tidak bisa menjawab hal itu karena sudah mengarah kepada keadaan materialnya ada tapi formilnya salah. Ahli tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut;

• Bahwa, perhitungan kerugian negara didapatkan dari audit, jadi audit sama dengan perhitungan kerugian negara;

• Bahwa, Ahli jadikan bahan audit hanyalah bahan-bahan yang bersumber dari Puskesmas, Pustu dan Polindes juga Akper, sehingga hanya BAPenyidikan saja yang Ahli audit. Soal rekening, tidak pernah Ahli jadikan data audit;

Bahwa, atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa pada prinsipnya tidak berkeberatan karena memo-memo tulisan tangan Terdakwa juga tidak pernah keluar dari APBD Tahun Anggaran 2004, juga keterangan para Saksi dipersidangan tidak sama sebagaimana yang terdapat dalam BAPenyidikan sehingga Terdakwa sedikit berkeberatan mengenai bahan audit yang Ahli lakukan hanya berdasarkan data yang disajikan oleh penyidik saja. Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Ahli menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, Bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

• Bahwa, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan jabatan tersebut sudah Terdakwa pangku sejak tahun 2001;

• Bahwa, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa juga sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan SK Bupati Labuhanbatu tanggal 14 Mei 2004 No. 914/125/DASK/2004;

• Bahwa, tugas Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua unit/perangkat di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan juga Terdakwa bertugas untuk mengelola keuangan APBD Tahun Anggaran 2004 sebagai penanggungjawab penggunaan anggaran;

• Bahwa, sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis, terdakwa juga bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan anggaran APBD untuk Unit Pelaksana Teknis-Unit Pelaksana Teknis;

• Bahwa, pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD-UPTD dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung;

• Bahwa, pembinaan dan pengawasan langsung Terdakwa lakukan dengan melakukan pengarahan dalam rapat koordinasi setiap bulannya di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan para Kepala Puskesmas (UPTD) dan juga melakukan acara-acara tertentu di Puskesmas-puskesmas. Sementara pembinaan dan pengawasan secara tidak langsung Terdakwa lakukan dengan cara menerima laporan-laporan dari tiap perangka baik yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan juga laporan dari Unit Pelaksana Teknis tentang kegiatan-kegiatan semua bidang yang sudah dilakukan oleh tiap perangkat baik Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu maupun Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, sesuai dengan SK Bupati Labuhanbatu tentang petunjuk pelaksana tugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, maka pertanggungjawaban tetap di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu walaupun sasaran-sasaran atau petugas pengelola adalah UPTD-UPTD (Unit Pelaksana Teknis) yaitu Puskesmas-puskesmas beserta jajarannya seperti Pustu dan Polindes diwilayah kerja masing-masing Puskesmas;

• Bahwa, mengenai prosedur pertanggungjawaban, setelah pelaksanaan kegiatan selesai dilakukan, kemudian tiap Unit Pelaksana Teknis melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah ditetapkan petugas-petugas yang khusus untuk menangani pengawasan bagi setiap kegiatan dengan masing-masing mata anggaran dan petugas yang sudah ditetapkan tersebut akan meneliti apakah laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut sudah sesuai dengan mata anggaran atau mata rekening. Jadi Terdakwa hanya tinggal menerima laporan saja dari tiap perangkat pengawasan yang sudah Terdakwa bentuk di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan petugas-petugas inilah yang bertanggungjawab kepada Terdakwa. Terdakwa hanya bertanggungjawab saja secara global;

• Bahwa, tugas dan fungsi masing-masing perangkat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk setiap kegiatan sudah Terdakwa tentukan berdasarkan job description dan liability (tanggungjawab) yang jelas dan Terdakwa menerima laporan baik kegiatan dan keuangan dari tiap perangkat yang sudah Terdakwa bentuk tersebut;

• Bahwa, dalam bidang keuangan sudah ada perangkat-perangkat atau jabatan-jabatan yang secara structural dibentuk oleh Bupati dan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Kepala Unit Pelaksana Teknis berwenang untuk menghunjuk orang-orang tertentu untuk mengisi jabatan atau perangkat keuangan yang mana orang-orang yang telah dihunjuk ini bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan baik secara khusus dan reguler terhadap bidang keuangan per-bulan, per-triwulan, per-catur wulan atau per-semester dan tahunan dan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Kepala Unit Pelaksana Teknis tinggal menerima laporan dari tingkat perangkat yang sudah dibentuk dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas yang Terdakwa pimpin;

• Bahwa, dalam melakukan pengawasan keuangan, Terdakwa melakukan klarifikasi dengan perangkat-perangkat keuangan dan dari hasil pengawasan Terdakwa, perangkat keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Anggaran 2004 tidak ada bermasalah;

• Bahwa, mengenai pembedaan rekening antara rekening untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan rekening untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, hal itu adalah karena masalah SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan dana untuk Unit Pelaksana Teknis dank arena itu diputuskan agar pengelolaan keuangan tetap dipegang oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan mata anggaran / rekening 1.003 dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, intisari dari pembedaan rekening 1.003 dengan rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu adalah karena sumber daya manusia di Unit Pelaksana Teknis bukanlah orang administrasi melainkan tenaga teknis kesehatan sehingga tidak memegang pengelolaan keuangan untuk kebutuhan Unit Pelaksana Teknis, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang dalam hal ini melakukan pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan Unit Pelaksana Teknis;

• Bahwa, secara langsung, Terdakwa tidak ada melakukan pengelolaan anggaran karena sudah ada perangkat-perangkat khusus bidang keuangan yang sudah dibentuk oleh Bupati Kabupaten Labuhanbatu seperti misalnya Kepala Tata Usaha dan Bendaharawan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, keuangan baik untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu maupun untuk Unit Pelaksana Teknis pada Tahun Anggaran 2004 sudah sempurna Terdakwa pertanggungjawabkan kepada Bupati Labuhanbatu dan Bupati Labuhanbatu sudah mempertanggungjawabkannya dihadapan DPRD dan tidak ada masalah lagi;

• Bahwa, maksud Terdakwa menerangkan “tidak ada masalah” adalah karena tiap bulan diadakan rapat koordinasi untuk Unit Pelaksana Teknis di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis menyatakan tidak ada masalah perihal pemenuhan kebutuhan Unit Pelaksana Teknis, dan dari laporan-laporan yang Terdakwa terima dari tiap perangkat baik untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu maupun untuk Unit Pelaksana Teknis, semua perangkat menyatakan tidak ada masalah dan tidak ada kendala dan semua kegiatan baik dalam bidang kesehatan maupun keuangan sudah dilaporkan kepada Terdakwa dengan laporan yang baik sesuai dengan pelaksanaannya;

• Bahwa, mengenai kesalahan-kesalahan formal dalam kwitansi penerimaan uang, hal tersebut menurut Terdakwa bisa terjadi karena persoalan sumber daya manusia dank arena masalah jarak antara Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan Unit Pelaksana Teknis-Unit Pelaksana Teknis dilingkungan kabupaten Labuhanbatu yang relative jauh sehingga terjadilah kesalahan administrasi. Orang-orang yang ada di Unit Pelaksana Teknis bukanlah orang-orang yang menguasai administrasi, tapi pada umumnya hanya menguasai masalah teknis saja;

• Bahwa, acuan Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu yang memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk menghunjuk orang-orang sebagai pelaksana anggaran, akan tetapi penanggungjawab anggaran tetap ditangan Terdakwa;

• Bahwa, sejak Terdakwa menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, pengelolaan mata anggaran dengan rekening 1.001 dan 1.003 sudah dilakukan 1 pintu guna mempermudah Terdakwa dalam melakukan pengawasan;

• Bahwa, pada saat BPKP melakukan audit, BPKP sama sekali tidak mengadakan uji materiel dan juga tidak ada konfirmasi kepada Terdakwa dan tidak mengechek fisik ke lapangan;

• Bahwa, selama menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, apabila BPKP datang meng-audit di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, maka BPKP akan menanyakan kepada Terdakwa dan perangkat-perangkat lain baik untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu maupun untuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan realisasi kegiatan fisik dan pengadaan fisik. Kalau ada audit, maka Terdakwa juga biasanya memberikan laporan kepada BPKP akan tetapi kenyataannya untuk audit terhadap Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, audit dilakukan dengan sepihak tanpa ada uji materiel ke lapangan langsung, padahal banyak Saksi dalam hal ini Kepala Puskesmas (Kepala Unit Pelaksana Teknis) yang tidak mengerti perihal administrasi keuangan karena mereka lebih menguasai masalah teknis kesehatan sehingga banyak keterangan Saksi-saksi dimuka persidangan yang berubah-ubah;

• Bahwa, mengenai nota-nota tulisan tangan Terdakwa yang diperlihatkan dimuka persidangan, nota-nota tersebut bukanlah bukti pengeluaran uang pembebanan APBD yang sah, dan yang perlu untuk diketahui, semua nota tersebut adalah catatan pribadi Terdakwa terhadap Bendaharawan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu (ZULPANUDDIN HASIBUAN) untuk peminjaman uang karena ZULPANUDDIN HASIBUAN biasa meminjamkan uang;

• Bahwa, nota-nota tulisan tangan Terdakwa bukanlah sebagai bukti yang berhubungan dengan kedinasan dan bukan sebagai bukti pengeluaran pembebanan APBD;

• Bahwa, pengawasan 1 pintu terhadap kegiatan Unit Pelaksana Teknis adalah dengan cara melakukan rapat koordinasi bulanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dimana para Kepala Unit Pelaksana Teknis dari semua wilayah Kabupaten Labuhanbatu dalam rapat tersebut melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan demikian juga dengan dana yang diterima;

• Bahwa, mata anggaran / rekening 1.001 adalah untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sementara mata anggara / rekening 1.003 adalah untuk Unit Pelaksana Teknis;

• Bahwa, mengenai apakah rekening 1.003 adalah tanggungjawab Terdakwa, memang Terdakwa bertanggungjawaban, akan tetapi tanggungjawab Terdakwa adalah secara global baik untuk mata rekening 1.001 dan 1.003;

• Bahwa, fungsi pengawasan tidak sepenuhnya secara absolute ada di tangan Terdakwa karena para Kepala Puskesmas (Kepala Unit Pelaksana Teknis) juga bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dalam membantu Terdakwa melakukan pengawasan penggunaan anggaran;

• Bahwa, sejak tanggal 1 April 2001, Terdakwa sudah menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Terdakwa tetap membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Labuhanbatu;

• Bahwa, laporan yang Terdakwa sampaikan sudah diaudit oleh Bawaskab selaku auditor internal dan untuk penggunaan anggaran bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Unit Pelaksana Teknis khusus Tahun Anggaran 2004 sudah diaudit oleh Bawaskab dan tidak ada ditemui masalah apapun;

• Bahwa, memo-memo pribadi / nota-nota tulisan tangan Terdakwa bukanlah sebagai bukti yang sah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan tidak pernah memo-memo tersebut dimasukkan sebagai lampiran Laporan Pertanggungjawaban;

• Bahwa, acuan Terdakwa dalam menjalankan roda anggaran adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 dan Pedoman Kegiatan serta SK Petunjuk Khusus dari Menteri Kesehatan, Dirjen dan lain sebagainya;

• Bahwa, Terdakwa sudah berkali-kali membuat Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati dan acuan Terdakwa dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut adalah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah;

• Bahwa, kwitansi sebagai bukti pengeluaran yang sah adalah kwitansi yang harus dikeluarkan oleh perangkat di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang bertanggungjawab dalam bidang keuangan;

• Bahwa, yang bertanggungjawab dalam bidang keuangan sudah ditentukan oleh Bupati Labuhanbatu yang dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 954/946/KEU/AT/2004 tanggal 3 Februari 2004 menunjuk ZULPANUDDIN HASIBUAN (Pemegang Kas) dan DANIEL HAMONANGAN MANURUNG (Atasan Langsung Pemegang Kas/KTU) sebagai perangkat yang bertanggungjawab dalam bidang keuangan;

• Bahwa, secara struktural, Bendaharawan / Pemegang Kas bertanggungjawab langsung kepada atasan langsung-nya yaitu DANIEL HAMONANGAN MANURUNG selaku KTU (Kepala Tata Usaha) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan KTU (DANIEL HAMONANGAN MANURUNG) bertanggung jawab kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Bahwa, tidak bisa Bendaharawan mengeluarkan uang tanpa persetujuan atasan langsung-nya karena ZULPANUDDIN HASIBUAN selaku Pemegang Kas harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari DANIEL HAMONGAN MANURUNG dalam pengeluaran uang;

• Bahwa, yang berwenang untuk menyimpan dokumen-dokumen keuangan adalah pengelola kegiatan seperti misalnya bagian tata usaha dan bagian pemberantasan penyakit menular;

• Bahwa, apabila ada kegiatan yang akan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis, maka yang mengeluarkan dana adalah ZULPANUDDIN HASIBUAN selaku Pemegang Kas dengan persetujuan DANIEL HAMONANGAN MANURUNG selaku Atasan Langsung Pemegang Kas/Kabag TU;

• Bahwa, Terdakwa tidak dapat memerintahkan Bendaharawan untuk mengeluarkan uang, dan sebaliknya, Bendaharawan tidak wajib untuk meminta persetujuan dari Terdakwa untuk mengeluarkan uang karena pengeluarna uang dari kas oleh Bendaharawan wajib mendapatkan persetujuan dari atasan langsung bendaharawan yaitu Kabag TU;

• Bahwa, setiap kali selesai melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan harus melaporkan kegiatan kepada Terdakwa, akan tetapi seiring dengan banyaknya tugas Terdakwa baik sebagai tenaga kesehatan juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, maka untuk kegiatan yang sudah diprogramkan akan tetapi tidak dilaporkan kepada Terdakwa, Terdakwa bisa tidak mengetahuinya;

• Bahwa, setahu Terdakwa, dari laporan-laporan yang Terdakwa terima, untuk Tahun Anggaran 2004, semua pengelola kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Unit Pelaksana Teknis sudah melaporkan semua kegiatan yang dilakukan kepada Terdakwa dalam bentuk laporan bulanan, catur wulan dan semester juga laporan tahunan dimana dari hasil analisa Terdakwa terhadap laporan-laporan yang masuk kepada Terdakwa, semua kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan program dan ketentuan yang berlaku dan Terdakwa juga selama Tahun Anggaran 2004 sudah berusaha untuk melakukan kegiatan pengawasan semaksimal mungkin;

• Bahwa, mengenai indikasi kerugian Negara yang ditemukan oleh BPKP, keterangan Terdakwa tetap sebagaimana yang sudah Terdakwa terangkan dimuka persidangan ini dimana semua kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan semua kegiatan sudah didukung oleh bukti-bukti yang sah yang sudah Terdakwa lampirkan dalam laporan pertanggungjawaban Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan laporan yang Terdakwa lampirkan ini adalah laporan yang datang dari tiap perangkat baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu maupun dari Unit Pelaksana Teknis;

• Bahwa, yang mengangkat dan menghunjuk Panitia Pengadaan Barang adalah Terdakwa dan Terdakwa melakukan pengangkatan serta penghunjukan tersebut atas usul dari atasan langsung tiap bagian kegiatan dan kegiatan pengadaan barang dan jasa juga bertanggungjawab kepada tiap atasan langsung per-bagian kegiatan, dan atasan langsung tiap bagian kegiatan inilah yang akan bertanggungjawab kepada Terdakwa mengenai sudah atau belumnya kegiatan dilaksanakan, dan dari pengamatan Terdakwa terhadap laporan yang Terdakwa terima, semua kegiatan yang diprogramkan sepanjang Tahun Anggaran 2004 dengan pengeluarannya sudah dilaporkan kepada Terdakwa dan tidak ada masalah yang Terdakwa temui didalam laporan-laporan tersebut;

• Bahwa, mengenai kebenaran dari laporan, Terdakwa tidak memeriksa langsung kepada bagian per bagian karena Terdakwa melakukan pengawasan secara global dan tidak mungkin bagi Terdakwa untuk memeriksa semua kebenaran fisik karena yang bertanggungjawab untuk itu sudah Terdakwa tunjuk dan sudah Terdakwa delegasikan kewenangan Terdakwa untuk melakukan pengawasan terhadap pengadaan fisik dan Terdakwa hanya tinggal menerima laporan saja;

• Bahwa, semua perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Unit Pelaksana Teknis sudah diklarifikasi dan sudah dipertanggungjawabkan dihadapan DPRD Kabupaten Labuhanbatu dan tidak ada masalah ditemui setelah audit yang dilakukan oleh Bawaskab;

• Bahwa, dikarenakan minimnya tenaga bidang administrasi, banyak bukti-bukti anggaran Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang masihg ada di Bawaskab dan ada juga yang di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, tapi setahu Terdakwa, semua kegiatan untuk Tahun Anggaran 2004 bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Unit Pelaksana Teknis sudah dilaksanakan dengan baik dengan bukti-bukti yang benar sebagaimana yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

• Bahwa, Terdakwa yakin, dengan laporan pertanggungjawaban yang sudah ada dan sudah dipertanggungjawabkan dihadapan DPRD Kabupaten Labuhanbatu, sudah tidak ada lagi kerugian yang dialami oleh Negara Republik Indonesia;

• Bahwa, sesuai dengan SK Otorisasi atau SKO, maka yang bertanggung jawab secara langsung terhadap penggunaan anggaran adalah Atasan Langsung Pengguna Anggaran (Kabag TU dan Bendaharawan) dan Terdakwa dalam bidang tanggungjawab penggunaan anggaran adalah pertanggungjawaban secara umum, akan tetapi tidak secara langsung bertanggungjawab secara teknis terhadap pengeluaran uang yang ada;

• Bahwa, sepanjang Tahun Anggaran 2004, seingat Terdakwa ada 5 Panitia / perangkat yang Terdakwa bentuk yaitu :

1. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan / Proyek APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Maret 2004 No. 440/900/691/III/2004;

2. Pemimpin Pengelola Kegiatan / proyek APBD Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu No. 440/900/692/III/2004 tanggal 3 Maret 2004;

3. Pelaksana Swa Kelola Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja / Tempat Tinggal APBD Kabupaten Labuhanbatu dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 2 Maret 2004 No. 440/900/693/III/2004;

4. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Proyek APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 2 Maret 2004 No. 440/900/694/III/2004;

5. Panitia Penerima / Pemeriksa Barang – Jasa Kegiatan Proyek APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 dengan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Maret 2004 No. 440/900/695/III/2004;

• Bahwa, semua perangkat yang sudah Terdakwa tetapkan tersebut berhubungan dengan tiap unit kegiatan sesuai dengan tugas kepanitiaan masing – masing dan Panitia bertanggung jawab kepada setiap Kasubdis selaku atasan langsung tiap pelaksana kegiatan dan atasan langsung pelaksana kegiatan baru melakukan laporan pertanggungjawaban kepada Terdakwa;

• Bahwa, untuk kegiatan pengadaan, pertanggungjawaban adalah diberikan kepada Kabag TU, sementara untuk kegiatan program, pertanggung jawaban disampaikan kepada Kasubdis Program dan Kasubdis Program yang akan menyampaikan laporan kepada Terdakwa;

• Bahwa, Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu secara struktural melakukan pengawasan secara umum saja dan yang langsung melakukan pengawasan secara fisik pelaksanaan kegiatan dan pengadaan di lapangan adalah para “sub” tugas masing – masing;

• Bahwa, dari pengawasan secara umum yang Terdakwa lakukan untuk Tahun Anggaran 2004 bagi jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa tidak ada menemui hambatan dan masalah dan pada saat pemeriksaan, semua pelaksana kegiatan dan atasan langsung pelaksana kegiatan menerangkan tidak ada hambatan, kendala atau masalah dalam pendistribusian barang – barang kebutuhan Unit Pelaksana Teknis dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu demikian pula dalam bidang keuangan untuk Unit Pelaksana Teknis dan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Memang pada Tahun Anggaran 2004 banyak pengaduan yang datang dari masyarakat, akan tetapi hal tersebut langung ditindaklanjuti oleh Bawaskab dan tidak ada ditemui permasalahan, bahkan Kejaksaan Negeri Rantauprapat pernah melakukan pemeriksaan akan tetapi tidak ada ditemui masalah;

• Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui perihal kwitansi kosong karena bukan Terdakwa yang bertugas untuk membuat kwitansi melainkan bagian keuangan yang bertanggung jawab secara keuangan dalam strukturalitas jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Unit Pelaksana Teknis, karena selain itu juga, dari laporan yang Terdakwa terima, tidak ada kwitansi kosong, semua kwitansi sudah diisi dengan baik dan juga sudah dihitung oleh BPKP sebagai bukti pengeluaran yang sah yang dapat mendukung pengeluaran APBD akan tetapi masih ada kwitansi lain yang juga tidak ditemukan yang mana sudah Terdakwa ajukan sebagai bukti dipersidangan ini;

• Bahwa, seingat Terdakwa, sepanjang Tahun Anggaran 2004 banyak pengaduan yang datang dari masyarakat, akan tetapi pengaduan ini langsung ditindaklanjuti oleh Bawaskab dan setelah diadakan audit, tidak ada ditemui masalah oleh Bawaskab karena semua alur anggaran untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Unit Pelaksana Teknis sudah dilaksanakan dengan baik dan tidak ada ditemui penyimpangan dalam bentuk apapun;

• Bahwa, cara pencairan dana APBD baik untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu maupun untuk Unit Pelaksana Teknis adalah secara bertahap yaitu per – triwulan;

• Bahwa, supaya dana triwulan berikutnya bisa dicairkan, maka harus sudah ada laporan pertanggung jawaban terlebih dahulu untuk triwulan yang sedang berjalan, baru dana untuk triwulan berikutnya bisa dicairkan;

• Bahwa, sebelum Polres Labuhanbatu melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Kejaksaan Negeri Rantauprapat sebelumnya sudah pernah mengadakan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tidak ada ditemui masalah apapun akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bentuk pemeriksaan tersebut yang dilakukan oleh Kejari Rantauprapat apakah bersifat penyelidikan atau penyidikan;

• Bahwa, mengenai keberatan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang mana Penuntut Umum mendasarkan diri dari keterangan EMHA HAMIDI ALHUDA yang menerangkan tidak ada melakukan tugas sebagaimana yang sudah ditentukan (bukti T.3) dan juga keterangan dari dr. RUSTIN SINAGA yang menerangkan Bahwa dr. RUSTIN SINAGA menandatangani blanko kosong dan tidak ada menerima dana, Terdakwa tidak tahu hal tersebut karena bagaimana pun juga, dr. RUSTIN SINAGA juga sudah menerangkan ada menerima sejumlah dana akan tetapi menurut Terdakwa dr. RUSTIN SINAGA ini yang kurang mengerti istilah – istilah kategori dana yang diterimanya, semuanya juga Terdakwa kembalikan lagi kepada Majelis Hakim untuk dipertimbangkan dengan baik dan sesuai dengan keadilan;

• Bahwa, alasan Terdakwa menerangkan Bahwa apabila SPJ triwulan I belum lengkap maka untuk triwulan II dana tidak akan dicairkan adalah Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dimana dijelaskan Bahwa anggaran rutin dicairkan secara bertahap. Jadi supaya anggaran bisa dicairkan per – tahapan triwulan, laporan pertanggung jawaban tiap triwulan yang sudah berjalan harus dilengkapi terlebih dahulu, baru dana triwulan berikutnya bisa dicairkan;

• Bahwa, kalau ada wabah, walaupun belum dicairkan, bisa dicairkan dan itu disebut dengan uang muka dan baru dipertanggungjawabkan kemudian;

• Bahwa, yang dianggap sebagai pihak penagih adalah pihak rekanan;

• Bahwa, secara umum, Terdakwa bertanggung jawab kepada Negara dan Terdakwa tidak akan lari dari tanggung jawab;

• Bahwa, Terdakwa sudah melaksanakan tanggung jawab pekerjaan Terdakwa semaksimal mungkin dan kalau memang Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa tidak akan lari dari masalah;

Menimbang, Bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telag diajukan barang bukti berupa :

• 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas No. 440.900/2936/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan obat – obatan program dan bahan habis pakai Laboratorium Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.132.000,- (tiga puluh delapan juta seratus tiga pulih dua ribu rupiah) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan;

• 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : No. 440.900/2426/VIII/2004 tanggal 29 Agustus 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan obat – obatan program dan bahan habis pakai Laboratorium Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.132.000,- (tiga puluh delapan juta seratus tiga pulih dua ribu rupiah) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan;

• 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas No. 440.900/2504/VIII/2004 tanggal 29 Agustus 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan obat – obatan program dan bahan habis pakai Laboratorium Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 37.507.585,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah ) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan;

• 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas No. 440.900/2163/VIII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengasuhan Toko Sepakat Baru Rantauprapat, dan bon faktur senilai Rp. 38.604.415,- (tiga puluh delapan juta enam ratus empat ribu empat ratus lima belas rupiah);

• 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas No. 51/PPBJ-SPK/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 tentang Pengadaan obat – obatan gratis dan penyakit menular senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Apotik Mitra Rantauprapat;

• 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas No. 13/PPBJ-SPK/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Pengadaan obat – obatan gratis dan penyakit menular senilai Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Apotik Mitra Rantauprapat;

• 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas No. 440.900/ / /2004 tanggal ......................2004 tentang Pelaksanaan Pemeliharaan alat kedokteran, alat kesehatan dan alat laboratorium selama 12 (dua belas) bulan tahun 2004 keperluan Puskesmas, Pustu dan Polindes dengan nilai kontrak sebesar Rp. 30.455.250,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikerjakan CV. Guna Mandiri Medan;

• 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas No. 440.900/3457/SPK/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 perihal pengadaan AC dan TV 14 Inchi untuk keperluan Puskesmas Model Kotapinang TA 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.976.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Toko Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat;

• 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/3489/II/2004 tanggal 01 November 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 900.00,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/40086/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/378/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 600.00,- (enam ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/40013/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Servis Clino mobil roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/86/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 500.00,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/738/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 600.00,- (enam ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/1429/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp.1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/103/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/2416/VIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/2433/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/2279/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/1206/IV/2004 tanggal 19 April 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/ /IV/2004 tanggal April 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/3218/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/3047/IX/2004 tanggal 24 September 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

• Surat Keputusan Bupati No. 903/436/Keu/2004 tanggal 27 September 2004 keperluan pembayaran biaya bahan obat – obatan pada UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan III TA 2004 sebesar Rp. 2.348.193.000,- (dua milyard tiga ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

• Surat Keputusan Bupati No. 903/313/Keu/2004 tanggal 19 Juli 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan III TA 2004 sebesar Rp. 352.664.950,- (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

• Surat Keputusan Bupati No. 903/458/Keu/2004 tanggal 04 Oktober 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan IV TA 2004 sebesar Rp. 821.825.525,- (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);

• Surat Keputusan Bupati No. 903/312/Keu/2004 tanggal 19 Juli 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan III TA 2004 sebesar Rp. 828.356.675,- (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

• Surat Keputusan Bupati No. 903/459/Keu/2004 tanggal 04 Oktober 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan IV TA 2004 sebesar Rp. 283.356.675,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

• Surat Keputusan Bupati No. 903/24/Keu/2004 tanggal 08 Maret 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan I TA 2004 sebesar Rp. 752.219.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

• Surat Keputusan Bupati No. 903/25/Keu/2004 tanggal 08 Maret 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan I TA 2004 sebesar Rp. 146.750.560,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah);

• Surat Keputusan Bupati No. 903/226/Keu/2004 tanggal 14 Mei 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan II TA 2004 sebesar Rp. 305.619.250,- (tiga ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

• Surat Keputusan Bupati No. 903/227/Keu/2004 tanggal 14 Mei 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Triwulan II TA 2004 sebesar Rp. 701.458.750,- (tujuh ratus satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

• Surat Keputusan Bupati No. 050/423/Keu/2004 tanggal 03 Februari 2004 tentang penunjukkan penangung jawab kegiatan / Proyek APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2004;

• Surat Keputusan Bupati No. 954/946/KU/IV-1/2004 tanggal 03 Februari 2004 tentang perubahan pertama atasan langsung pemegang kas dan pemegang kas pada unit kerja se – Kabupaten Labuhanbatu untuk TA. 2004 mengangkat DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM sebagai Atasan Langsung Kas, H. ZULPANUDDIN HASIBUAN Pemegang Kas, penunjukkan penanggung jawab kegiatan / proyek APBD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

• Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu No. 440/900/691/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penghunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan / Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drg. AZWAR MATONDANG Ketua NURSALIM, Sekretaris YUSRIZAL Anggota;

• Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu No. 440/900/691/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penghunjukkan Pimpinan Pengelola Kegiatan Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat ALIAMAN SIREGAR Ketua;

• Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu No. 440/900/692/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penghunjukkan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan / Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drs. SUPRIYADI sebagai Pimpinan;

• Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu No. 440/900/695/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penghunjukkan Panitia Penerima Barang / Jasa Kegiatan / Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drs. ESTER NEMANI sebagai Ketua;

• Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu No. 440/900/579/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penghunjukkan Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Bangunan geedung tempat kerja / tempat tinggal APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat EMHA HAMIDI HALHUDA selaku Ketua;

• Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu No. 914/62/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Belanja TA. 2004 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• Surat Keputusan Kadis Kes Kabupaten Labuhanbatu No. 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Belanja TA. 2004 untuk UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;

• SPMU No. 51/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp. 712.108.250,- (tujuh ratus dua belas juta seratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

• SPMU No. 50/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp. 40.110.750,- (empat puluh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

• SPMU No. 49/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp. 120.824.500,- (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

• SPMU No. 48/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp. 25.926.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

• SPMU No. 378/PK/2004 tanggal 19 Mei 2004 senilai Rp. 44.485.000,- (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

• SPMU No. 379/PK/2004 tanggal 19 Mei 2004 senilai Rp. 261.134.250,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

• SPMU No. 660/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp. 194.588.050,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah);

• SPMU No. 662/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp. 633.768.625,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

• SPMU No. 663/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp. 91.295.200,- (sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

• SPMU No. 1008/PK/2004 tanggal 09 November 2004 senilai Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah);

• SPMU No. 860/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 senilai Rp. 266.666.250,- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)

• SPMU No. 861/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 senilai Rp. 57.209.880,- (lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah );

• SPMU No. 1252/PK/2004 tanggal 31 Desember 2004 senilai Rp. 482.750.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

• SPMU No. 860/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 senilai Rp. 266.666.250,- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)

• 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas No. 440.900/474/II/2004 tanggal Februari 2004 perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 50.355.000,- (lima puluh juta tiga ratus lima pu luh lima ribu rupiah) untuk pemeliharaan gedung tempat kerja UPTD;

• 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas No. 440.900/783/II/2004 tanggal Februari 2004 perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 20.220.000,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk pemeliharaan gedung tempat kerja UPTD;

• 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas No. 440.900/025/V/2004 tanggal Mei 2004 perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemeliharaan gedung Farmasi dan Laboratorium;

• 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas No. 440.900/1027/V/2004 tanggal Mei 2004 perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 3.002.000,- (tiga juta dua ribu rupiah) untuk pemeliharaan gedung Farmasi dan Laboratorium tempat kerja AKPER;

• 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas No. 440.900/1026/V/2004 tanggal Mei 2004 perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 9.588.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk pemeliharaan tempat kerja Dinkes;

• Surat Kepala Dinas No. 440.900/1112/V/2004 tanggal Agustus 2004 perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 20.220.000,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemeliharaan tempat kerja UPTD;

• Surat Kepala Dinas No. 440.900/811/IV/2004 tanggal April 2004 perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 20.220.000,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemeliharaan tempat kerja UPTD;

• 1 (satu) berkas No. 440.900/15/II/2004 tanggal 09 Februari 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/111/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/763/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/1078/III/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/1390/IV/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/763/II/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pengadaan dan Penjilidan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/15/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan ATK pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/343/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 953.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/2201/IV/2004 tanggal 14 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/1786/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/1497/VI/2004 tanggal 19 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/1027/IV/2004 tanggal 01 April 2004 perihal Pengadaan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 870.550,- (delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/1752/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 487.750,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/2453/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/366/II/2004 tanggal 04 Februari 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/2245/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/667/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/36/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/699/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/19/I/2004 tanggal 11 Maret 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/19/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 928.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/2154/VII/2004 tanggal 09 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/388/XI/2004 tanggal 28 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/3153/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/3148/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/3083/IX/2004 tanggal 28 September 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/415/II/2004 tanggal 09 Februari 2004 perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/1078/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/1390/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/3496/IX/2004 tanggal 01 November 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/3149/II/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat – Alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/15/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan ATK pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 1.009.250,- (satu juta sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/3034/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pengadaan ATK pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 713.150,- (tujuh ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/3037/IX/2004 tanggal 04 Februari 2004 perihal Pengadaan Alat – Alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/3184/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/1599/V/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 2.405.000,- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/1383/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Percetakan Pengadaan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas No. 440.900/1417/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat – Alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

• 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan dasar (Rawat Jalan, Laboratorium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan ke-I (Januari , Februari dan Maret) di wilayah kerja Puskesmas Sei Barombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kotapinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 123.872.250,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh masing – masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM;

• 45 (empat puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-I (Januari, Februari dan Maret) di wilayah kerja Puskesmas Sei Barombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kotapinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 133.350.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh masing – masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM;

• 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-II (April, Mei dan Juni) di wilayah kerja Puskesmas Sei Barombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kotapinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 306.711.000,- (tiga ratus enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh masing – masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM;

• 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan dasar (Rawat Jalan, Laboratorium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan ke-II (April, Mei dan Juni) di wilayah kerja Puskesmas Sei Barombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kotapinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 123.872.250,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh masing – masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM;

• 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan dasar (Rawat Jalan, Laboratorium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan ke-III (Juli, Agustus dan September) di wilayah kerja Puskesmas Sei Barombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kotapinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 123.872.250,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh masing – masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM;

• 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-III (Juli, Agustus dan September) di wilayah kerja Puskesmas Sei Barombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kotapinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 306.711.000,- (tiga ratus enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang ditandatangani oleh masing – masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM;

• 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-IV (Oktober, November dan Desember) di wilayah kerja Puskesmas Sei Barombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kotapinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 306.739.500,- (tiga ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani oleh masing – masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM;

• 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan dasar (Rawat Jalan, Laboratorium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan ke-IV (Oktober, November dan Desember) di wilayah kerja Puskesmas Sei Barombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kotapinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 123.872.250,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh masing – masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM;

• 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sei Barombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kotapinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh masing – masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM;

• 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan dan Higeyeni (untuk bulan Januari s/d April 2004) di wilayah Puskesmas seKabupaten Labuhanbatu masing – masing di Wilayah kerja Puskesmas Sei Barombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kotapinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh masing – masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM;

• 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan dan Higeyeni (untuk bulan Septmber s/d Desember 2004) di wilayah Puskesmas seKabupaten Labuhanbatu masing – masing di Wilayah kerja Puskesmas Sei Barombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kotapinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh masing – masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM;

• 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran untuk Puskesmas Langga Payung BK 308 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh NURDIN;

• 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Aek Torop BK 234 Y sebesar Rp. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BAHRIUM;

• 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Bandar Durian BK 403 Y sebesar Rp. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HENDRAWAN;

• 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Negeri Lama BK 286 Y sebesar Rp. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh USMAN RAMBE;

• 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Sigambal BK 1024 Y sebesar Rp. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUSLIM;

• 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Perbaungan BK 370 Y sebesar Rp. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh USMAN SALEH;

• 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Kota Rantauprapat BK 335 Y sebesar Rp. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KAMAL;

• 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Aek Kota Batu BK 419 Y sebesar Rp. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SOLEHUDIN;

• 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Belongkut BK 1026 Y sebesar Rp. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HAIRUMAN HARAHAP;

• 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Suka Rame BK 109 Y sebesar Rp. Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUNAWAR

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2410/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 472.500,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3039/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3038/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 472.500,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3040/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 472.500,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2755/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3227/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3221/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2367/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2461/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1046/IV/2004 tanggal 02 April 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/150/IV/2004 tanggal 02 April 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2352/VII/2004 tanggal 27 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1763/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2459/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1757/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2463/VII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1371/V/2004 tanggal 04 Mei 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2119/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1509/VI/2004 tanggal 14 Mei 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2466/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1814/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3490/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/676/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/677/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/675/II/2004 tanggal 02 Februari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/362/II/2004 tanggal 04 Februari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/653/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/61/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/392/II/2004 tanggal 06 Februari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/369/II/2004 tanggal 04 Februari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/363/II/2004 tanggal 04 Februari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/674/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/393/II/2004 tanggal 06 Februari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/66/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1378/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2231/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/616/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/702/III/2004 tanggal 14 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/445/I/2004 tanggal 11 Januari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/724/III/2004 tanggal 05 Maret 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pad Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 2.816.000,- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2172/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Alat Kebersihan ada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3112/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 913.000,- (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1389/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 857.700,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3113/IX/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3155/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1076/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3156/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/413/II/2004 tanggal 09 Februari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3498/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3508/XI/2004 tanggal 02 Nopember 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.041.250,- (satu juta empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3161/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 365.400,- (tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3159/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 614.300,- (enam ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/345/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 perihal Percetakan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 902.500,- (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/17/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1412/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1197/IV/2004 tanggal 19 April 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1503/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1742/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2398/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 537.150,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2475/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2143/VII/2004 tanggal 09 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 2.109.000,- (dua juta seratus sembilan ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/109/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/761/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1076/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/705/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.9003497XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/411/II/2004 tanggal 09 Februari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3190X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Percetakan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1704/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1837/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 857.700,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/318/IX/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3192/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3114/IX/2004 tanggal 31 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3187/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 917.250,- (sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/371/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/664/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/222/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 915.900,- (sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/7222/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 915.900,- (sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/38/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 791.290,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/245/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.445.000,- (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2449/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2347/VII/2004 tanggal 27 Juni 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.445.000,- (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2296/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/551/II/2004 tanggal 19 Februari 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/872/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/511/II/2004 tanggal 17 Februari 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/698/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2237/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/368/II/2004 tanggal 04 Februari 2004 perihal Pengadaan Materai dan Prangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/18/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 923.200,- (sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/446/II/2004 tanggal 11 Februari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/13766/V/2004 tanggal 04 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 553.500,- (lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/7222/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 915.900,- (sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3502/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pesanan Materai dan Perangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3146/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/341/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 perihal Pengadaan Materai dan Perangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/14/I/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 539.900,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3131/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 539.900,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/647/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 439.500,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3043/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3133/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pengadaan dan Penjilidan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3044/IX/2004 tanggal 24 September 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1463/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1711/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1098/IV/2004 tanggal 08 April 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1071/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Pengadaan dan Penjilidan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/344/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 902.500,- (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1104/IV/2004 tanggal 08 April 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 511.100,- (lima ratus sebelas ribu seratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1021/IV/2004 tanggal 01 April 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 826.750,- (delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1191/IV/2004 tanggal 19 April 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 915.900,- (sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1769/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.445.000,- (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2478/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.205.600,- (satu juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2430/VIII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Pesanan Poster pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 4.837.500,- (empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2149/VII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Pesanan Stiker pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.996.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1684/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1735/VII/2004 tanggal 07 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat-alat Elektornik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 797.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1148/IV/2004 tanggal 11 April 2004 perihal Pengadaan Alat-alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/344/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 902.500,- (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2534/VIII/2004 tanggal 17 Agustus 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.227.500,- (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2092/VII/2004 tanggal 06 Juli 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1723/V/2004 tanggal 04 Mei 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3162/XI/2004 tanggal 05 Nopember 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 3.285.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/648/II/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/341/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 perihal Pengadaan Materai dan Perangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/14/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.091.750,- (satu juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2194/VII/2004 tanggal 14 Juni 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/647/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 439.500,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2266/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1723/VI/2004 tanggal 04 Juni 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2092/VII/2004 tanggal 06 Juli 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2534/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.227.500,- (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3562/XI/2004 tanggal 05 Nopember 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/417/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 3.285.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/4411/II/2004 tanggal 09 Februari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/759/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1074/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2407/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 423.200,- (empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/108/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1387/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Kabupaten Labuhanbatu dengan nilai Rp. 857.700,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/52/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/447/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3029/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik, Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/448/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3486/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3494/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2438/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2211/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 487.500,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2444/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2447/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2216/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2126/VII/2004 tanggal 08 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2465/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2469/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pemeliharaan Sound System pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/12/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.90013/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 889.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/60/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pemeliharaan Sound System pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/651/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pemeliharaan OHP pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/31/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/346/III/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/652/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1468/V/2004 tanggal 12 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1097/IV/2004 tanggal 08 April 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/ /IV/2004 tanggal April 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/ /IV/2004 tanggal April 2004 perihal Pemeliharaan Telephone pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3214/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 792.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3028/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 792.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3129/IX/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3027/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3183/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3120/IX/2004 tanggal 20 September 2004 perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3122/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2256/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/744/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2455/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/20/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/21/I/2004 tanggal 05 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/444/II/2004 tanggal 11 Februari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/700/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/35/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1585/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 857.700,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3162/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/409/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1072/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3499/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3150/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/16/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3031/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 956.300,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3139/X/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Penyerahan Alat-alat kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/342/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 902.500,- (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3030/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2432/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 2.816.000,- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3126/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3128/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1590/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 2.445.000,- (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1035/IV/2004 tanggal 01 April 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 591.300,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/775/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 perihal Pesanan Materai dan Perangko pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1691/IV/2004 tanggal 01 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/190/IV/2004 tanggal 14 April 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2323/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 582.400,- (lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/342/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Pengadaan Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 902.500,- (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2472/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pengadaan Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1385/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 857.700,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/106/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/409/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/757/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1072/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

• Pembayaran biaya honor/upah bulanan supir Ambulance pada UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah)

• Pembayaran biaya honor/upah bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modren Non Rawat Inap Aek Kanopan Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

• Pembayaran biaya honor/upah bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modren Non Rawat Inap Sikampak Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

• Pembayaran biaya honor/upah bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modren Non Rawat Inap Aek Kota Batu Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/53/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3143/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3046/IX/2004 tanggal 29 September 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3193/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/32/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3488/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/30/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2330/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2389/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2422/VII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1399/V/2004 tanggal 06 Mei 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1059/IV/2004 tanggal 06 April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/800/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/454/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/679/I/2004 tanggal 08 Januari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1042/IV/2004 tanggal 02 April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/ /IV/2004 tanggal April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/ /V/2004 tanggal Mei 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3216/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2045/IX/2004 tanggal 24 September 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2413/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/30/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2441/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pesanan Meja, Kursi dan Lembari pada Pengusaha Toko Asia dengan nilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2206/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pesanan Meja, Kursi dan Lembari pada Pengusaha Toko Asia dengan nilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2195/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pesanan Meja, Kursi dan Lembari pada Pengusaha Toko Asia dengan nilai Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/312/XI/2004 tanggal 02 Nopember 2004 perihal Pesanan Meja, Kursi dan Lembari pada Pengusaha Toko Asia dengan nilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3487/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Enam pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3032/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004 perihal Pembelian dan Batre Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3217/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/3033/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/ /V/2004 tanggal Mei 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/ /IV/2004 tanggal April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/1063/IV/2004 tanggal 06 April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2428/VIII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/817/III/2004 tanggal 16 Maret 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/2372/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/732/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• 1 (satu) berkas surat Nomor : 440.900/90/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Enam pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

• Pembayaran biaya honor/upah bulanan supir ambulance pada UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);

• Pembayaran biaya honor/upah bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modren Non Rawat Inap Aek Kanopan Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

• Pembayaran biaya honor/upah bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modren Non Rawat Inap Sikampak Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

• Pembayaran biaya honor/upah bulanan Tenaga Kerja Sukarela pada UPTD Puskesmas Modren Non Rawat Inap Aek Kota Batu Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Dan terhadap bukti tersebut, baik Terdakwa maupun Saksi-saksi membenarkannya dan mengenai memo tulisan tangan Terdakwa, memang Terdakwa yang membuatnya dan merupakan catatan pinjaman Terdakwa dari ZULPANUDDIN HASIBUAN dan mengenai kwitansi-kwitansi tersebut, Terdakwa bukanlah perangkat yang mengeluarkan kwitansi dan Terdakwa juga sudah mendelegasikan kewenangannya untuk bidang keuangan kepada DANIEL HAMONANGAN MANURUNG dan ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Terdakwa hanya tinggal menerima laporan keuangan dari orang-orang yang sudah Terdakwa tugaskan pada bagian keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.

Menimbang, Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa :

• fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Maret 2004 Nomor : 440.900/691/III/2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan / Proyek APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 (bukti bertanda T.1);

• fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Maret 2004 Nomor : 440.900/692/III/2004 tentang Penghunjukan Pemimpin Pengelola Kegiatan / Proyek APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 (bukti bertanda T.3);

• fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Maret 2004 Nomor : 440.900/693/I/2004 tentang Penghunjukan Pelaksana Swa Kelola Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja / Tempat Tinggal APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 (bukti bertanda T.3);

• fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Maret 2004 Nomor : 440.900/694/III/2004 tentang Penghunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Proyek APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 (bukti bertanda T.4);

• fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Maret 2004 Nomor : 440.900/695/III/2004 tentang Penghunjukan Panitia Penerima / Pemeriksa Barang / Jasa Kegiatan Proyek APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 (bukti bertanda T.5);

• fotocopy Buku Bantu tentang Biaya Alat Listrik dan Elektronik Kode Rekening Nomor :

2.10.1003.1.2.01.01.2, tentang Biaya Peralatan Kebersihan dan Pembersih Kode Rekening: 2.10.1003.1.2.01.04.2, tentang Biaya Dinas Pakaian Sipil Harian Kode Rekening: 2.10.1003.1.2.03.02.1, tentang Biaya Pelayanan Kesehatan JPS-BK Kode Rekening: 2.10.1003.2.1.03.05.2 (bukti bertanda T.6)

• fotocopy Buku Bantu tentang Pemeliharaan Angkutan Darat Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.4.02.01.2 tentang Biaya Pemeliharaan Meja dan Kursi Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.4.11.04.2, tentang Biaya Fotocopy Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.4.03.01.1 (bukti bertanda T.7);

• fotocopy Buku Bantu tentang Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Puskesmas Model Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.06.2, tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Karyawan Kode Rekening Nomor : 2.10.10003.2.1.03.07.2, tentang Biaya Obat-obatan Rekening Nomor : 2.10.1003.2.2.01.01.2, tentang Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.4.05.01.2 (bukti bertanda T.8);

• fotocopy Buku Bantu tentang Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.01.03.1.03, tentang Biaya Telepon Kode Rekening Nomor 2.10.1003.1.2.02.02.1.02, tentang Biaya Air Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.02.03.1, tentang Biaya Cetak Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.03.02.1.01 (bukti bertanda T.9);

• fotocopy Buku Bantu tentang Biaya Pemeliharaan Alat Laboratorium Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.4.14.01.2, tentang Biaya Pemeliharaan Alat Peraga / Praktek Sekolah Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.4.14.02.2, tentang Biaya Belanja Modal Jaringan Listrik Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.07.03.2, tentang Biaya Alat Tulis Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.1.2.01.02, tentang Biaya Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.03.1.03 (bukti bertanda T.10);

• fotocopy Buku Bantu tentang Belanja Model Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kode Rekeningt Nomor : 2.10.1001.3.5.55.02.2, tentang Belanja Modal Buku Perpustakaan Kesehatan Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.180.04.2, tentang Biaya Umum Proyek Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.2.02.07.2, tentang Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.08.01.2, tentang Belanja Modal Alat-alat Peraga Sekolah Kode Rekening 2.10.1001.3.5.114.04.2, tentang Biaya Obat-obatan Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.2.01.05.2, tentang Biaya Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.3.5.28.04.1, tentang Biaya Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.4.01.02.1 (bukti bertanda T.11);

• fotocopy Buku Bantu tentang Biaya Alat Listrik Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.01.2 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.04.2, tentang Biaya Pelayanan Kesehatan JPS-BK Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.05.2 tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawap Inpa Puskesmas Model Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.06.2 (bukti bertanda T.12);

• fotocopy Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang Pengadaan Alat Tulis Mata Anggaran 1.2..10.02.1 (bukti bertanda T.13);

• fotocopy Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Perangko, Materai dan Benda Pos Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu mata anggaran 1.2.10.03.1 (bukti bertanda T.14);

• fotocopy Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kab. Labuhanbatu APBD Tahun 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang Jasa Telepon Mata Anggaran 1.2.02.02.1 (bukti bertanda T.15);

• fotocopy Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kab. Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang Jasa Air Mata Anggaran : 1.2.02.03.1 (bukti bertanda T.16);

• fotocopy Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang Cetakan Mata Anggaran : 1.2.03.01.1 (bukti bertanda T.17);

• fotocopy Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang fotocopy Mata Anggaran : 1.2.03.03.1 (bukti bertanda T.18);

• fotocopy Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang Pemeliharaan Alat Kantor Mata Anggaran : 1.4.03.01.1 (bukti bertanda T.19);

• fotocopy Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang Pengadaan Meja dan Kursi Mata Anggaran : 3.1.02.04.1 (bukti bertanda T.20);

• fotocopy Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik Mata Anggaran : 1.2.02.01 (bukti bertanda T.21);

• fotocopy Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Pembersih Mata Anggaran : 1.2.02.04 (bukti bertanda T.22);

• fotocopy Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang Insentif Pelayanan Kesehatan Dasar Mata Anggaran : 2.1.03.4 (bukti bertanda T.23);

• fotocopy Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang Insentif Pelayanan Kesehatan JPS-BK Mata Anggaran : 2.1.035 (bukti bertanda T.24);

• fotocopy Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin Mata Anggaran : 2.1.03.6 (bukti bertanda T.25);

• fotocopy Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang Pelayanan Kesehatan Karyawan Mata Anggaran : 2.1.037 (bukti bertanda T.26);

• fotocopy kwitansi tanda pembayaran Nomor 1686 Kode Rekening : 2.10.1003.2.1.01.02.1 tanggal 20 Nopember 2004 dan fotocopy kwitansi tanda pembayaran BKU : 721 Kode Rekening : 2.10.1003.2.4.05.01.2 tertanggal 20 Juni 2004 serta fotocopy kwitansi tanda pembayaran BKU : 1039 Kode Rekening : 2.10.1003.2.1.01.02.1 tertanggal 19 Agustus 2004 yang seluruhnya berjumlah Rp. 166.310.000,- berikut dengan lampiran fotocopy Berita Acara Pembayaran dan fotocopy Surat Perintah Kerja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Tempat Kerja (bukti bertanda T.27);

• fotocopy Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Mata Anggaran 2.4.02.1 (bukti bertanda T.28);

• fotocopy Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang Pemeliharaan Meja dan Kursi Mata Anggaran : 2.4.11.04 (bukti bertanda T.29);

Menimbang, Bahwa bukti-bukti yang diajukan dari pihak Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan dipersidangan dan sudah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didaksakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas sehingga akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perbuahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;

3. Sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan tersebut;

4. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Add. 1 SETIAP ORANG

Menimbang, Bahwa unsur “setiap orang” adalah sama dengan pandangan KUHP perihal “barangsiapa” karena menyangkut pengertian yang sama yaitu subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan / manusia ataupun badan hukum yang diwakili oleh persoon yang menampakkan daya berpikir, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa yang bernama dr. NAZMIL FUAD HARAHAP, M. Kes dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, dimana dari pengamatan Majelis dipersidangan, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, akan tetapi dalam mempertimbangkan perihal unsur ini, tentu tidak dapat dilepaskan dari perhatian akan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam redaksi pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Bahwa unsur setiap orang yang dimaksud adalah dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki atau yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, Bahwa memperhatikan unsur setiap orang dalam konteks pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut hemat Majelis Hakim, unsur setiap orang adalah ditujukan kepada siapa saja tanpa terkecuali atau dengan perkataan lain subyek delik yang dimaksud adalah berlaku umum tanpa terkecuali;

Menimbang, Bahwa mengenai subyek hukum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subyek delik diatur secara khusus sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi mengatur Bahwa subyek hukum menurut Undang-undang tersebut adalah :

1. Koperasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

2. Pegawai Negeri adalah meliputi :

1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;

2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-ujndang Hukum pidana;

3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;

5. orang yang menrima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, Bahwa jabatan Terdakwa selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan SK No. 2215/B/PERS/51/PNS/1998 tanggal 25 Januari 1998 NIP. 140188886 dan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004, maka mengenai pengertian “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dengan mengacu kepada pengertian tentang “setiap orang” tersebut diatas adalah sesuai mengingat Terdakwa bukanlah orang-perseorangan dalam artian bebas karena Terdakwa terikat pada sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, juga Terdakwa jelas bukan merupakan suatu korporasi, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Add. 2 SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Menimbang, Bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, sisi filosofis yang ada pada system keuangan daerah yang harus diperhatikan adalah Bahwa pada dasarnya, Desentralisasi Otonomi Daerah (Destoda) menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk semakin nyata memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh serta tantangan untuk mengembangkan kapasitas otonomi yang dimiliki. Satu hal yang pasti, Bahwa bila selama ini adalah benar-benar merupakan kesempatan untuk mengembangkan inisiatif, prakarsa dan kreativitas daerah, baik melalui kebijaksanaan perencanaan program maupun aspek kebijaksanaan keuangan daerahnya. Sejauh ini, kebijaksanaan keuangan daerah, khususnya mengenai pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah, meskipun sudah menampakkan peran serta dan partisipasi masyarakat, namun pada umumnya belum ditampakkan secara gambling dan rinci sejak proses perencanaan. Peranan masyarakat luas, khususnya dunia usaha dalam total pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah masih ditempatkan sebagai “faktor residu”, sebagai selisih antara total kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan kemampuan pembiayaan oleh sektor pemerintahan secara keseluruhan. Sebuah tantangan memasuki era Destoda, dimana faktor residu tersebut sudah perlu dieksliplisitkan dan dijabarkan secara nyata dalam proses perencanaan. Apalagi dalam perspektif serta arah pengembangan pembangunan bidang politik ke depan, telah menempatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang semakin nyata dan terbuka. Dimana, menuntut lahirnya kerangka kebijaksanaan pemerintah daerah terutama pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang terbuka dan bukan merupakan “domain” sector pemerintah saja. Karenanya, pemerintah daerah perlu memfasilitasi kegiatan bersama, baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat kedalam bentuk penyediaan alokasi dana di Indonesia menunjukkan, sebelum memasuki era Destoda fokus perhatiannya diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah, baik melalui kegiatan intensifikasi maupun melalui kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Karena pada saat yang sama, paradigma perencanaan keuangan pemerintah daerah, terus diperhadapkan pada tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap pelayanan politik yang efisien, ekfektif, ekonomis, responsive, transparan dan akuntabel. Hal tersebut semakin dipertegas oleh pemerintah melalui Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri, yakni : Pertama, uu No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Kedua, PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang secara spesifik disebutkan pada pasal 8 yang berbunyi Bahwa “APBD disusun dengan pendekatan kinerja”, dan disyaratkan pada pasal 20 ayat 2 : “untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dikembangkan Standar Analisa Biaya (SAB), tolak ukur kinerja dan standar biaya”, ketiga, Kepmendagri No. 29/2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sistematika berpikir sebagaimana yang tertuang melalui keterkaitan dokumen perencanaan tersebut diatas, memvisualisasikan posisi penting dan strategisnya kebijaksanaan keuangan daerah dalam implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijaksanaan keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD harus dapat dipayungi oleh “arah dan kebijaksanaan umum APBD” yang merupakan kesepakatan antara legislative dengan eksekutif, dan sebagai lembaran daerah yang harus dipertanggungjawabkan secara bersama kehadapan masyarakatnya dan pemilihnya. Arah dan kebijaksanaan umum (AKU-APBD) inilah sebagai pengantar dan dijabarkan kedalam bentuk “nota keuangan” dalam APBD yang merupakan pedoman dan “paying” dalam penyusunan penjabaran APBD. Karenanya, pembahasan penjabaran APBD antara eksekutif dan legislatif, secara ideal tidak lagi membutuhkan waktu yang panjang dan berbelit-belit, pembahasan AKU-APBD lah yang akan membutuhkan waktu yang panjang dan menyita perhatian ekskutif dan legislative, karena akan disorot oleh public. Hal ini harus ditempuh, mengingat tuntutan yang demikian besar untuk dapat dapat mempertemukan dan merumuskan berbagai aspirasi dari para stakeholder penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk periode satu tahun berjalan ke depan. Memasuki pembahasan RAPBD, nota keuangan yang dijabarkan dan diderivasi dari AKU-APBD ini, hendaknya menjadi bagian penting dan perhatian utama dalam mempertemukan konsep kebijakaan keuangan eksekutif dengan aspirasi masyarakat luas yang menjadi pemilih bagi para anggota legislative. Hal itu berarti, legislatif sebagai pembawa aspirasi masyarakat luas, idealnya lebih banyak menyotor nota keuangan ini karena berkaitan langsung dengan kebijaksanaan yang akan mengantarkan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan public berkepanjangan ke dalam item-item batang tubuh RAPBD, yang tidak lain berupa teknis dan perincian pembiayaan pada item-item kegiatan pemerintah daerah untuk pencapaian dan implementasi kebijaksanaan yang telah ditetapkan secara bersama. Peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan Daerah telah banyak mengalami perubahan sejak tahun 1999, yaitu sejak bergulirnya proses reformasi di Indonesia. Peraturan pelaksanaan yang ada dan kurun waktu berlakunya masing-masing adalah sebagai berikut :

• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA), berlaku 12 April 1980 10 Juni 2003 (sampai dengan tahun anggaran IA, 2002). MAKUDA ini berpedoman pada ICW UUPI (Undang & ndash Undang Perbendaharaan Indonesia) yang berubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;

• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002, berlaku 10 Juni 2002. Kepmendagri ini adalah pedoman pengelolaan keuangan daerah setelah MAKUDA 1986 dan merupakan yang pertama keuangan Daerah setelah era otonomi Daerah Peraturan ini merupakan pengaplikasian Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 berlaku 15 Mei 2006 sampai dengan sekarang. Permendagri ini adalah pedoman pengelolaan keuangan Daerah Perubahan peraturan pelaksana tersebut tidak terlepas dari berubahnya perundang&ndah undangan tentang Keuangan Negara UU No. 17 2003 dan Undang&ndah ; Undang Perbendaharaan (UU No. I 2004) serta peraturan-peraturan yang terkait;

Dari segi konsep akuntansi antara MAKUDA dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 mempunyai perbedaan mendasar, yaitu MAKUDA menggunakan basis kas sebagai dasar pencatatannya, sedangkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 menyatakan basis pencatatannya adalah kas modifikasian sehingga defenisi dan terminology serta laporan yang diwajibkan tidak lagi menganut basis kas sebagai dasar pencatatannya. Seperti pengakuan adanya hak dan kewajiban daerah, membedakan pendapatan dan penerimaan daerah, membedakan pengeluaran dan belanja daerah. Istilan &ndah; istilah tersebut tidak dikenal dalam basis kas versi ICW UUPI. Perbedaan lain yang mendasar adalah MAKUDA mengadopsi single entry system sedangkan Kepmendagri No. 29/2002 menggunakan double system single entry diartikan sebagai pencatatan yang menitikberatkan hanya pada satu sisi yaitu kas. Sedangkan double entry maskudnya adalah pencatatan dilakukan pada dua sisi, yaitu debet dan kredit. Perkembangan selanjutnya adalah dengan dikeluarkannya Permendagri No. 13 TAHUN 2006 yang berbeda dari segi konsep reporting-nya dengan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 sebagai konsekwensi Undang-undang No. 1 tahun 2004, Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) adalah Pengguna Anggaran / Pengguna Barang bagi satuan Kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Persamaan dengan Kepmendagri No. 29/2002 dan pasal 10 Permendagri No. 13/2006. Namun Permendagri 13 lebih jauh memberi tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala SKPD dibandingkan dengan Kepmendagri No. 29 yang terlihat dari keharusan SKPD membuat laporan keuangan (pasal 265).

Menimbang, Bahwa sejalan dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutannya, Bahwa yang dimaksud “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah dalam pengertian Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terdakwa menjadi kaya atau memiliki harta benda yang lebih atau membuat orang lain menjadi kaya atau mendapat kekayaan. Maksud dari istilah melawan hukum menurut doktrin atau pendapat para sarjana seperti Mr. Drs. H.J. Van Schravendijk dalam bukunya “Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia” J.B. Wolters Jakarta, Groningen 1956, hal 127 menyebutkan 3 (tiga) pengertian yang berbeda dari istilah melawan hukum yaitu :

1. melawan Hak : dengan tidak berhak sendiri

2. Melawan Hak : bertentangan dengan hak orang lain

3. Melawan Hak : bertentangan dengan hukum pada umumnya

Setiap perbuatan yang dilakukan “tidak dengan berhak sendiri” atau “bertentangan dengan hak orang lain” merupakan perbuatan melawan hukum (Prof. Dr. H. Burhanuddin Lopa, SH, masalah korupsi dan pemecahnya, halaman 13, (Penerbit Kipas Putih Aksara Tahun 1989).

Dahulu rumusan bertentangan dengan hukum (melawan hukum) pada umumnya mempunyai makna terbatas pada hukum tertulis saja. Berhubung dengan perkembangan hukum, lalu istilah melawan hukum juga mencakup yang tidak tertulis. Untuk mempertegas maka timbul rumusan “sifat-sifat melawan hukum yang formal dan materiil” Formelle wederrechtelijk terdapat jika sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan Undang-undang, jadi bersandar kepada Undang-undang (Prof. Satocid Kartanegara, SH, Kumpulan kuliah Hukum Pidana, Bagian II Hal. 557) tentang materieele wederrechttelijkheid, E. Utrecht SH alam Budaya hUkum Pidana I, Peneribtan Universitas Bandung, 1960 hal 270, menulis sebagai berikut : Menurut pelajaran materieele wederrechttelijkheid harus ditafsirkan (diinterpretasikan) sebagai melawan hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut pencafsiran yang luas ini, maka Hukum itu bukan hanya Undang-undang tetapi hukum seluruhnya bahkan asas-asas hukum pula. (Prof. Dr. H. Burhanuddin Lopa, SH Masalah Korupsi dan Pemecahannya, Halaman 15, Penerbit Kipas Putih Aksara tahun 1989).

Menimbang, Bahwa tentang konsepsi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud unsur ini, sekarang ini sudah memiliki pengertian yang dibatasi hanya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materil dalam arian, harus ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terdakwa dan mengenai kualifikasi kerugian Negara pun sekarang ini bukan lagi dalam pengertian potensi kerugian Negara melainkan kerugian Negara itu sendiri harus dapat dihitung dengan pasti. Perhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/PUU-IV/2006 perihal pengujian UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UU 1945.

Menimbang, Bahwa dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menginventarisir Bahwa sejalan dengan pengertian dari perbuatan melawan hukum dan kerugian negara sebagaimana dimaksud oleh unsur ini, hal-hal yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya pada dasarnya adalah sebagai berikut :

U NTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Hukum Positif yang dilanggar oleh Terdakwa selaku Kepala DInas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan banyaknya dokumen-dokumen yang salah dan ada sebagian yang fiktif dalam pengeluaran uang pembebanan APBD Tahun Anggaran 2004 Unit Pelaksana Teknis adalah : Pasal 4 PP 105 Tahun 2000 yang mengatur Bahwa “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat kepada perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”. Pasal 27 PP 105 Tahun 2000 : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak penagih; Pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 : “Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah”.

UNTUK SISI KERUGIAN NEGARA

Berdasarkan Perda Kabupaten Labuhanbatu No. 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2004, dialokasikan DANA SEBESAR Rp. 5.452.052.920,-(LIMA MILYARD EMPAT RATUS LIMA PULUH DUA JUTA LIMA PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH RUPIAH) UNTUK UNTUK PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU. Anggaran tersebut sudah dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM, MM dan H. ZULPANUDDIN HASIBUAN yang mana dana dari sejumlah tersebut telah dipergunakan untuk sebahagian kegiatan-kegiatan sesuai dengan APBD khusus UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja dan DIDUKUNG DENGAN BUKTI-BUKTI YANG SAH DENGAN JUMLAH Rp. 3.677.402.911,- (TIGA MILYARD ENAM RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA EMPAT RATUS DUA RIBU SEMBILAN RATUS SEBELAS RUPIAH) dan sisa sebesar Rp. 1.768.225.182,- (SATU MILYARD TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH) DIGUNAKAN OLEH TERDAKWA DR. NAZMIL FUAD HARAHAP, M.Kes UNTUK MEMPERKAYA DIRINYA SENDIRI ATAU ORANG LAIN BERSAMA-SAMA DENGAN DANIEL HAMONGAN MANURUNG, SKM, MM DAN H. ZULPANUDDIN HASIBUAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI yang mana khusus untuk Terdakwa, dengan memo-memo pengeluaran pembebanan APBD yang sah yang ditujukan kepada ZULPANUDDIN HASIBUAN, Terdakwa bisa mendapatkan Rp. 337.755.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah). Selain itu, ada dana sebanyak Rp. 810.730.182,- (delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang keluar dari APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Unit Pelaksana Teknis yang digunakan bagi kepentingan orang lain selain dari Terdakwa, DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM, MM dan ZULPANUDDIN HASIBUAN dan sesuai hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : S-4906/PW/02/05/2005 tanggal 15 Desember 2005, indikasi kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan DANIEL HAMONGAN MANURUNG, SKM, MM dan ZULPANUDDIN HASIBUAN adalah sebesar Rp. 1.768.225.182,- (Satu milyard tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) karena pengeluaran untuk sejumah tersebut tidak didukung dengan dokumen pengeluaran yang sah.

Dari inventaris dakwaan sebagaimana tersebut, pertanyaan sekarang adalah :

APAKAH MEMANG BENAR ADA TERBUKTI HAL- HAL TERSEBUT BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM TERUNGKAP PERSIDANGAN DAN BENARKAH ANGKA KERUGIAN NEGARA SEBAGAIMANA TERSEBUT DAN APAKAH KERUGIAN NEGARA ITU BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PERBUATAN TERDAKWA ?

Menimbang, bahwa demi obyektivitas pertimbangan hukum guna mencari kebenaran dengan mendasarkan kepada teori hukum dan logika berpikir juga berpijak kepada peraturan perundang-undangan khususnya Hukum Acara Pidana, tidak begitu saja secara gampang menjadikan sebagai sebuah petunjuk bahwa dengan memo sebagai bukti tertulis yang disampaikan / diajukan dipersidangan kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdakwa ada mengambil sebagian dari uang APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana yang didalilkan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada terdakwa. Tidak kemudian menjadi secara mudah untuk membuat suatu kesimpulan dini bahwa sebagian uang dari APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ada pada tangan terdakwa dengan sarana memo-memo tulisan tangan terdakwa atau setidak-tidaknya dengan memo dari pribadi. Terdakwa sebagai bukti yang tidak sah untuk pengeluaran uang pembebanan APBD.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, begitu banyak saksi yang memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang sebelumnya pernah mereka terangkan dihadapan penyidik pada Polres Labuhanbatu. Para saksi yang tadinya menerangkan tidak ada menerima uang dengan contoh : uang untuk biaya fotocopy Unit Pelaksana Teknis, uang untuk biaya pemeliharaan alat kantor Unit Pelaksana Teknis, uang untuk materai dan benda pos lainnya, uang untuk pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan karyawan perusahaan juga hygiene perusahaan, akhirnya dipersidangan menerangkan bahwa mereka ada menerima semua biaya sebagaimana yang sudah tertera sebagai item anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis dengan alasan bahwa di tingkat penyelidikan, kebanyakan para saksi tidak mengerti istilah bidang kategori keuangan dari uang yang mereka terima. Contoh para saksi (seperti misalnya : dr. Farida Hanum, dr. Sanny R Sitompul, dr. Hj Ratna Dewi KS, drg. Atilla Effendi, dr. H Chairul Bahry Manurung, H Djangga Hasibuan, drg. Azwar Matondang, Ali Rahman Hasibuan, Sumarlin Hasibuan, Sutajid BSc, Mitra AS, dr. Hj. Andriati, dr. Harry Suryadi, dr. T Mestika Mayang, dr. Martaon Siregar, dr. H. Muchtar Lufti Siregar, Dr. Hj Fianna Molhaini, dr. Edyson Stephan, drg. Amelia Pratiwi, dr. Nahar Pasaribu, dr. Iyenni Yosita, dr. Juli Elviani Sinaga, menerangkan tadinya di muka penyidik bahwa mereka secara umumnya tapi tidak merata ada yang tidak menerima uang untuk pengadaan alat tulis, uang untuk pengadaan prangko, materai dan benda pos lainnya, uang untuk biaya cetak, uang untuk fotocopy, uang untuk pemeliharaan alat kantor, uang untuk pengadaan meja dan kursi, uang untuk peralatan listrik dan elektronik, uang untuk peralatan kebersihan dan pembersih, uang untuk pelayanan kesehatan dasar, uang untuk pelayanan kesehatan JPS BK, uang untuk pelayanan kesehatan spesialis rawat inap, uang untuk pelayanan kesehatan karyawan, uang untuk pengadaan obat-obatan, uang untuk pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja, uang untuk pemeliharaan angkutan darat dan uang untuk pemeliharaan meja dan kursi. Secara gampang atau simple dari keterangan mereka para saksi dari tingkat penyidik dapat menunjukkan bahwa banyak dari para saksi sebagaiman tersebut yang tidak menerima uang-uang atau dana-dana sebagaimana yang sudah diperuntukkan bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan batu padahal peruntukkannya adalah untuk Unit Pelaksana Teknis. Kemudian, apakah kemudian sudah terjawab bahwa memang banyak kategori dana sebagaimana yang sudah disebutkan tersebut yang memang tidak diterima oleh Unit Pelaksana Teknis ?

Bagaimana hubungannya dengan memo yang dikeluarkan oleh Terdakwa guna Terdakwa bisa mendapatkan sebagian uang yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2004 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ? Keterangan mana yang harus dipakai oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa? Apakah keterangan saksi-saksi yang dihadapan penyidik, ataukah yang dimuka persidangan ? Pertanyaan ini yang harus dijaab karena logikanya, para saksi yaitu para Kepala Puskesmas-lah yang mengetahui persis bagaimana kondisi sebenarnya dari pemenuhan kebutuhan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Unit Pelaksana Teknis masing-masing dalam wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Mengapa ? Karena sejak dari awal penyidikan, sebagaimana keterangan Ahli yang disampaikan dipersidangan, tidak ada dilakukan investigasi fisik kepada tiap Unit Pelaksana Teknis yang ada di wilayah Kab. Labuhanbatu padahal sudah diterangkan oleh Ahli bahwa salah satu bagian dari tekni audit adalah dengan melakukan investigasi. Dengan alasan bahwa audit yang sudah dilakukan oleh ahli sudah meliputi hal teknis materiel dengan turut melakukan audit berdasarkan klarifikasi penyidik terhadap para saksi yaitu dari para Kepala Puskesmas, menurut hemat Majelis Hakim, perkara dugaan tingkat pidana korupsi bukanlah sebuah perkara yang mudah dalam pembuktiannya. Perkara dugaan tindak pidana korupsi membutuhkan kecermataan yang mendalam serta pengamatan yang sempurna dari semua sisi secara holistik dengan mengesampingkan terlebih dahulu paradigma bahwa semua perkara korupsi harus diputus atau Majelis Hakim akan diremehkan atau dicerca oleh masyarakat karena objektivitas hukum-lah dengan penilaiannya yang benar yang harus diutamakan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP jelas mengatus bahwa salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi dan pasal 185 ayat (1) KUHAP sendiri sudah menjelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan. Lalu bagaiaman dengan keterangan saksi yang sebelumnya sudah pernah diberikan dihadapan penyidik yang ternyata berubah dipersidangan ? Apakah kemudian bisa dikatakan bahwa para saksi yang memberikan keterangan berbeda dengan yang dihadapan penyidik menjadi saksi bohong yang bisa dikenakan sanksi pidana? Jawabannya adalah bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengapa bisa sampai keterangan tersebut berbeda sebelum keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan bisa menjadi acuan bagi Majelis Hakim dalam mengadili sebuah perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan dari para saksi yaitu dr. Farida Hanum, dr. Sanny R Sitompul, dr. Hj Ratna Dewi KS, drg Atilla Effendi, dr. H Chairul Bahry Manurung, H Djangga Hasibuan, drg. Azwar Matondang, Ali Rahman Hasibuan, Sumarlin Hasibuan, Sutajid BSc, Drs. Mitra AS. Dr. Hj Andriati, dr. Harry Suryadi, dr. T Mestika Mayang, dr. Martaon Siregar, dr H uchtar Lufti Siregar, dr. Hj Fianna Molhaini, dr. Edyson Stephan, drg. Amelia Pratiwi, dr. Nahar pasaribu, dr. Iyenni Yosita, dr. Juli Elviani Sinaga, para saksi yang diperiksa masing-masing di ruang persidangan dengan tanpa didampingi oleh saksi lainya telah menerangkan bahwa alasan perbedaan keterangan saksi dari yang di BAPenyidikkan dengan yang dipersidangan adalah karena 4 (empat) hal yaitu :

1. Kebanyakan dari para saksi merasa letih ketika diperiksa di penyidikan karena para saksi adalah tenaga medis yang juga masih harus memikirkan para pasien yang ada di tempat kerja masing-masing saksi;.

2. Para saksi sebelumnya belum pernah diperiksa oleh polisi sehingga merasa canggung dan ingin cepat pemeriksaan selesai dan memberikan ketenangan sekenanya saja;

3. Para saksi pada waktu diperiksa tidak mengetahui kategori dana yang sudah mereka terima dan sesudah diperiksa penyidik dan para saksi mengklarifikasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu ternyata apa yang sudah pernah ditanyakan penyidik sudah pernah mereka terima seperti misalnya Dana Pelayanan Kesehatan Dasar. Dana Pelayanan Kesehatan JPS-BK. Dana Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin dan Dana Pelayanan Kesehatan Karyawan ternyata yang para saksi mengerti sebagai tenaga medis yang kurang mengetahui masalah keuangan adalah UANG INSENTIF, Sehingga ketika ditanyakan masing-masing dana tersebut di tingket penyidikan, para saksi dengan gambling menjawab tidak pernah menerimanya.

4. Para saksi (umumnya tenaga medis yang hamper tidak pernah berhubungan dengan hukum) tidak lagi datang ke penyidik untuk mengubah keterangan mereka sehingga keterangan yang mereka sebutkan dan nyatakan sebelum mereka mengetahui kategori dana-lah yang dipakai hingga dipersidangan ini;.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut. Majelis Hakim juga memikirkan dengan apa yang sering kali dinyatakan oleh Penuntut Umum dipersidangan mengapa para saksi yang mengubah keterangannya dipersidangan tidak lagi datang ke penyidik untuk mengubah keterangannya karena keterangan para saksi yang menentukan nasib terdakwa. Majelis Hakim memandang bahwa bukan saksi yang mengubah jawabannya, akan tetapi jawaban para saksi menjadi berubah seiring dengan pengetahuan yang kemudian mereka miliki setelah ditanyakan kepada pihak terkait yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tentang kategori dana-dana yang sudah pernah mereka terima dalam artian dana yang memang diterima dalam bentuk uang cash dan bukan sebagai barang kebutuhan Unit Pelaksana Teknis. Apakah kemudian saksi bisa dinyatakan sebagai pembohong sehingga bisa dikenakan sanksi pidana? Menurut pandangan Majelis Hakim, para saksi yang keterangannya berubah dipersidangan bisa memberikan penjelasan yang tepat dan masuk akal perihal perubahan keterangan tersebut. Counter yang bergerak dalam proses persidangan dengan pengajuan verballissant diperisdangan untuk menganalisa bahwa para saksi yang berubah keterangannya dipersidangan adalah saksi yang berbohong kepada penyidik, bukanlah sebagai alasan bahwa keterangan saksi yang harus dipakai adalah keterangan saksi yang terdapat di BAPenyidikan, karena yang harus disadari dan diketahui bahwa yang dinamakan dengan verballissant adalah bukan saksi sebagai kategori saksi menurut ketentuan pasal 1 butir 26 KUHAP. Keterangan verballissant bukan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan menurut ketentuan pasal 184 KUHAP karena pada prinsipnya verballissant bukanlah saksi;

Menimbang, bahwa dengan hal menriak yang pernah terjadi selama proses persidangan berlangsung yaitu keterangan yang diberikan oleh dr. Rustian Sinaga yang menerangkan sejak awal dimulainya pertanyaan dari Majelis Hakim dipersidangan bahwa dr. Rustian Sinaga tidak pernah menerima uang untuk pengadaan alat tulis, uang untuk pengadaan prangko, materai dan benda pos lainnya, uang untuk biaya cetak, uang untuk fotocopy, uang untuk pemeliharaan alat kantor, uang untuk pengadaan meja dan kursi, uang untuk peralatan listrik dan elektronik, uang untuk peralatan kebersihan dan pembersih, uang untuk pelayanan kesehatan dasar, uang untuk pelayanan kesehatan JPS BK, uang untuk pelayanan kesehatan spesialis rawat inap, uang untuk pelayanan kesehatan karyawan, uang untuk pengadaan obat-obatan, uang untuk pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja, uang untuk pemeliharaan angkutan darat dan uang untuk pemeliharaan meja dan kursi? Majelis Hakim mencermati bahwa dalam keterangannya dimuka persidangan, dr. Rustian Sinaga sendiri juga menerangkan bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2004, ia pernah menerima sejumlah dana sebanyak + Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) sebagai dana insentif. Bagaimana dengan hal ini ? Apakah kemudian keterangan awal dari dr. Rustian Sinaga bisa dijadikan pegangan padahal ia sendiri dipersidangan pada akhirnya ada menerima sejumlah besar dana yang disebutnya sebagai Dana Insentif ? Tentu tidak demikian, karena Majelis Haki memandang bahwa dengan keterangan dr. Rustian Sinaga yang menerangkan sedemikian telah membuktikan bahwa ia bukannya tidak menerima dana yang seharusnya diterima dalam bentuk cash, karena sebaliknya, dr. Rustian Sinaga ada menerima dana yang memang sudah diperuntukkan untuk diterima dalam bentuk cash yang meliputi dana untuk Pelayanan Kesehatan Dasar, Pelayanan Kesehatan JPS BK, Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin dan Pelayanan Kesehatan Karyawan yang kalau mau dilihat dari kategorinya adalah kategori Dana Insentif yang selama ini dikenal oleh para Kepala Puskesmas (dokter). Dalam mempertimbangkan keterangan dari dr. Rustian Sinaga ini, Majelis Hakim memandang bahwa meskipun dr. Rustian Sinaga menerangkan tidak ada menerima dana yang dianggarkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004, tapi dari fakta terungkap dipersidangan, jumlah nilai dana yang tertera dalam kwitansi pembayaran yang diperlihatkan dipersidangan yang nama dan tandatangannya dibenarkan oleh dr. Rustian Sinaga, ternyata setelah diperhitungkan dana yang diterima pada Tahun Anggaran 2004 oleh dr. Rustian Sinaga pada saat menjabat sebagai Kepala Puskesmas Blungkut lebih besar daripada jumlah yang tertera dalam kwitansi dan hal tersebut menurut pengamatan Majelis Hakim telah dibenarkan oleh Penuntut Umum dalam nota requisitor-nya dimana dalam requisitor Majelis Hakim memperhatikan bahwa Penuntut Umum menyatakan kalau dr. Rustian Sinaga ada menerima dana sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) untuk Dana Insentif meskipun jumlah yang tertera dalam kwitansi hanya Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah). Maksud dari pertimbangan hukum tersebut adalah bahwa untuk bidang keuangan dari APB Tahun Anggaran 2004 peruntukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Keseharan Kabupaten Labuhanbatu, sejalan dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan sebagai pihak yang paling mengetahui menerima atau tidak menerima, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa untuk dana yang memang diperuntukkan diterima oleh Unit Pelaksana Teknis secara cash untuk kategori Dana Pelayanan Kesehatan Dasar. Dana Pelayanan Kesehatan JPS BK. Dana Pelayanan Kesehatan spesialis Rawat Inap Gakin. Dana Pelayanan Kesehatan Karyawan, dari keterangan saksi-saksi yang ada yang mencakup keterangan yang diberikan oleh dr. Farida Hanum, dr. Sanny R. Sitompul, dr. Hj Ratna Dewi KS, drg Atilla Effendi, dr. H Chairul Bahry Manurung, H Djangga Hasibuan, drg. Azwar Matondang, Ali Rahman Hasibuan Sumarlin Hasibuan, Sutajid, BSc, Drs. Mitra AS, dr. Hj Andriati, dr. Harry Suryadi, dr. T Mestika Mayang, dr. Martaon Siregar, dr. H Muchtar Lufti Siregar, dr. Hj Fianna Molhaini, dr. Edyson Stephan, drg, Amelia Pratiwi, dr. Nahar Pasaribu, dr Iyenni Yosita, dr. Juli Elviani Sinaga, sudah diterima oleh Unit Pelaksana Teknis-Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian, bagaimana dengan dana-dana lain seperti misalnya pengadaan alat tulis, uang untuk pengadaan prangko, materai dan benda pos lainnya, uang untuk biaya cetak, uang untuk fotocopy, uang untuk pemeliharaan alat kantor, uang untuk pengadaan meja dan kursi, uang untuk peralatan listrik dan elektronik, uang untuk peralatan kebersihan dan pembersih uang untuk pengadaan obat-obatan, uang untuk pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja, uang untuk pemeliharaan angkutan darat dan uang untuk pemeliharaan meja dan kursi ? Apakah para saksi seperti dr. Farida Hanum, dr. Sanny R Sitompul, dr Hj Ratna Dewi KS, drg Atilla Effendi, dr. H Chairul Bahry Manurung, H Djangga Hasibuan, drg Azar Matondang, Ali Rahman Hasibuan, Sumarlin Hasibuan, Sutajid, BSc, Drs Mitra AS dr Hj Andriati, dr Harry Suryadi, dr T Mestika Mayang, dr. Martaon Siregar, dr H Muchtar Lufti Siregar, dr. Hj Fianna Molhaini, dr. Edyson Stephan, drg Amelia Pratiwi, dr. Nahar Pasaribu, dr. Iyenni Yosita, dr. Juli Elviani Sinaga dan dr. Rustian Sinaga sudah menerima dananya? Keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan menerangkan bawah mereka tidak ada menerima dana-dana dengan kategori sebagaimana tersebut. Lalu bagaiman ? Mengapa bisa sampai sana tersebut tidak diberikan kepada Unit Pelaksan Teknis-Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu? Dari pengamatan dan cermatan Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap, ternyata Unit Pelaksana Teknis bukanlah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengingat bahwa Unit Pelaksana Teknis adalah tenaga teknis yang bersentuhan langsung dengan bidang kesehatan dan bukan bidang adminitrasi keuangan. Dana dengan kategori biaya alat tulis, biaya prangko, materai dan benda pos lainnya, biaya cetak, biaya fotocopy, biaya pemeliharaan alat kantor, biaya pengadaan meja dan kursi, biaya peralatan listrik dan elektronik, biaya peralatan kebersihan dan pembersih, biaya bahan obat-obatan, biaya pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja, biaya pemeliharaan angkutan darat dan biaya pemeliharaan meja dan kursi bukanlah dana yang diberikan dalam bentuk uang cash kepada Unit Pelaksana Teknis karena Dinas Kesehatan Labuhanbatu-lah yang menjadi pengguna anggaran dalam bidang pengadaan kebutuhan Unit Pelaksana Teknis. Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang menyalurkan kebutuhan fisik Unit Pelaksa Teknis dan Unit Pelaksana Teknis hanya tinggal menerima saja barang fisik kebutuhan Unit Pelaksana Teknis. Pertanyaannya, apakah Unit Pelaksana Teknis sudah menerima barang kebutuhan fisik sebagaimana kategori biaya-biaya tersebut ? Dari keterangan yang diberikan oleh sebagain besar saksi para Kepala Puskesmas seperti dr. Farida Hanum, dr. Sanny R Sitompul, dr. Hj Ratna Dewi KS, drg. Atilla Effendi, dr. H Chairul Bahry Manurung, H Djangga Hasibuan, drg. Azwar Matondang, Ali Rahman Hasibuan, Sumarlin Hasibuan, Sutajid, BSc, Drs. Mitra AS, dr Hj Andriati, dr. Harry Suryadi, dr. T Mestika Mayang, Dr. Martaon Siregar, dr. H Muchtar Lufti Siregar, dr. Hj Fianna Molhaini, dr. Edyson Stephan, drg. Amelia Pratiwi, dr. Nahar Pasaribu, dr. Iyenni Yosita, dr. Juli Elviani Sinaga dan dr. Rustian Sinaga, mereka menerangkan bahwa untuk biaya alat tulis, uang tidak diterima, tapi barang fisik Alat Tulis Kantor ada diterima oleh Unit Pelaksana Teknis (Puskesmas) sepanjang Tahun Anggaran 2004, biaya untuk prangko, materai dan benda pos lainnya tidak diterima, tapi kalau ada kebutuhan akan keperluan mengirim surat atau material, maka tinggal mengambil di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, biaya untuk telepon dan air, bagi Puskesmas (Unit Pelaksana Teknis) yang memiliki telepon kantor dan PAM, maka biaya rekening telelpon dan PAM ditalangi dulu oleh Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan dan diganti oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu per-triwulan, biaya cetak tidak diterima oleh Unit Pelaksana Teknis tapi barang fisik cetakan seperti kartu berobat sudah dicetak oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan disalurkan kepada masing-masing Unit Pelaksana Teknis, biaya fotocopy tidak ada diterima Unit Pelaksana Teknis tapi untuk keperluan fotocopy sebanyak apapun rangkap yang akan digandakan maka tinggal melakukan fotocopy di koperasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu tanpa dipungur bayaran lagi. Untuk biaya pakaian sipil harian tidak ada diterima biayanya tapi para Kepala Puskesmas (Kepala Unit Pelaksana Teknis) menerangkan ada menerima bahan ataupun pakaian jadi PSH, biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah, para Kepala Puskesmas menerangkan bahwa mereka sudah menerima biaya perjalanan dinas. Kemudian biaya untuk pemeliharaan alat kantor, tidak ada diterima akan tetapi untuk pemeliharaan alat kantor, pemeliharaan meja dan kursi kantor, pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja bukanlah diterima dalam bentuk uang cash sehingga Unit Pelaksana Teknis yang melakukan pemeliharaan sendiri melainkan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan batu sebagai induk dari Unit Pelaksana Teknis atau yang menjadi pemilik gedung Unit Pelaksana Teknis yang langsung mengadakan pemeliharaan yang mencakup pembangunan, perawatan dan perehaban terhadap semua gedung Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu tanpa pemungutan biaya bagi lagi dari Unit Pelaksana Teknis bersangkutan. Begitu juga dengan biaya modal pengadaan meja dan kursi, alat listrik dan elektronik, obat-obatan juga peralatan kebersihan dan pembersih, semuanya diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu selaku Kuasa pengguna anggaran yang mengadakan barang-barang kebutuhan fisik Puskesmas (Unit Pelaksana Teknis) dengan penyaluran kepada Puskesmas yang akan diteruskan pendistribusiannya oleh Puskesmas kepada Pustu dan Polindes sesuai dengan peruntukkannya masing-masing. Dari uraian tersebut, logis kiranya untuk dikatakan sebagai hal awal bahwa secara fisik, semua kebutuhan Unit Pelaksana Teknis (Puskesmas, Pustu dan Polindes sepanjang Tahun Anggaran 2004) dari keterangan para saksi tersebut sudah dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Lalu bagaimana dengan keterangan yang diberikan oleh Emha Hamidi Alhuda yang menerangkan bahwa ia tidak pernah melaksanakan tugas sebagaimana SK yang diberikan kepadanya sebagai Bendaharawan Barang dalam artian tidak pernah melakukan pengantaran apapun terhadap barang-barang fisik ke Unit Pelaksana Teknis-Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu ? Keterangan lisan boleh diberikan, akan tetapi dari keterangan Emha Hamidi Alhuda sendiri yang sudah diberikan dipersidangan yang menerangkan kalau “semua penerimaan barang oleh puskesmas yang mana barang-barangnya saksi antarkan kepada puskesmas, semuanya ber-tanda terima dan tanda terima barang tersebut saksi serahkan kembali kepada Daniel Hamonangan Manurung”. Dan keterangan Emha Hamidi Alhuda dipersidangan yang menerangkan bahwa “pada Tahun Anggaran 2004 saksi (ic: Emha Hamidi Alhuda) ada menyerahkan barang berupa ATK alat kebersihan meja dan kursi serta bahan bangunan untuk rehab Puskesmas dan Saksi juga ada membuat tanda terima berupa SBBK (Surat Bukti Barang Keluar) dimana sekarang ini SBBK tersebut ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sebagai arsip dan tandatangan yang tertera dalam SBBK adalah tandatangan saksi (ic: Emha Hamidi Alhuda). Dari tanda terima yang Majelis Hakim perhatikan sebagaimana bukti dipersidangan, bukti penerimaan barang oleh Unit Pelaksana Teknis tersebut ditandatangani oleh Emha Hamidi Alhuda. Artinya, dari semua rangkaian pertimbangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa dari laporan pelaksanaan kegiatan proyek yang terdakwa terima sepanjang Tahun Anggaran 2004 tidak ada terdakwa temukan masalah dalam hal pengadaan barang dan jasa untuk Unit Pelaksana Teknis akan tetapi yang harus diingat adalah bahwa terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan bukti pelaksanaan kegiatan tidak kemudian memerintahkan Zulpanuddin Hasibuan untuk mengeluarka uang kas yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2004 karena yang memerintahkan Zulpanuddin untuk mengeluarkan uang dari kas APBD Tahun Anggaran 2004 untuk pembayaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa adalah bagian dari kewenangan Daniel Hamonangan Manurung, SKM.MM. Juga mengenai keuangan, dari keterangan saksi-saksi sepanjang untuk Unit Pelaksana Teknis sebagaimana keterangan dari para Kepala Puskesmas , sudah didapatkan fakta bahwa untuk bidang keuangan yang diperuntukkan guna diterima secara cash oleh Unit Pelaksana Teknis, sudah juga diterima oleh Unit Pelaksana Teknis. Tepai yang jadi pertanyaan lagi, bagaimana dengan keterangan yang diberikan oleh SARJO selaku tukang jahir pada LIVE TAYLOR di Jalan Menara Nomor 40, RIADI FONATA selaku pengusaha toko alat tulis kantor, NONA SUAN Alias AWAN IRWAN INDRA, ARMIN MANURUNG, AGUSTINUS, ZUKI, LIATI Alias LENNY selaku pengusaha yang membuka Apotik MITRA Rantauprapat yang menurut mereka tidak pernah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam pengadaan barang dan jasa jadi darimana barang-barang kebutuhan fisik Unit Pelaksana Teknis bisa dipenuhi? Kalau memang penyedianya sendiri tidak ada menyediakan barang-barang kebutuhan, lalu mengapa barang-barang kebutuhan Unit Pelaksana Teknis bisa eksis dan ada diterima oleh Unit Pelaksana Teknis? Jawaban paling dekat untuk menjawab hal ini dalam tahap awal adalah keterangan yang diberikan oleh Ahli yang menerangkan, bukan merupakan suatu hal yang lazim dimana barangnya ada tapi bukti dokumennya tidak ada. Sarjo sebagai tukang jahit Liven Taylor Rantauprapat, ia sudah menerangkan bahwa ia menerima sejumlah dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu hanya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) akan tetapi Daniel Hamonangan Manurung, SKM.MM meminta Sajor untuk menandatangani sejumlah Rp. 60.000.000,- karena ada bahan pakaian yang tidak dijahir oleh Sarjo tapi dikirimkan langsung ke puskesmas, pustu dan polindes yang jarak tempuhnya cukup jauh dari Rantau Prapat dan juga untuk pembayaran PPH, Pasal 185 ayat (2) KUHAP sudah mengatur pada prinsipnya bahwa (1) satu saksi bukan saksi, dan khusus untuk keterangan Sarjo yang menerangkan sebagaimana tersebut, Penuntut Umum sendiri dirasa kurang dapat mendukung keterangan Sarjo tersebut dengan alat bukti lainnya bahwa Sarjo memang hanya menerima Rp. 40.000.000,- saja. Keterangan Sarjo di dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu para Kepala Puskesmas yang menerangkan bahwa mereka ada yang hanya menerima bahan pakaian saja tanpa dijahit, ada juga yang sudah dijahit semuanya, sudah dapat menjadi petunjuk bahwa mengenai item dalam anggaran Unit Pelaksana Teknis untuk Tahun Anggaran 2004 khusus item Biaya Pakaian Sipil Harian dipakai secara murni sebagaimana besaran angka anggaran yang diperuntukkan untuk itu. Mengenai keterangan yang diberikan oleh Nona Swan alias Awan, Irwan Indra, Riadi Fonata, Armin Manurung, Agustinus, Zuki dan Liaty alias Lenny, Majelis Hakim memperhatikan terlebih dahulu BAGAIMANA HUBUNGANNYA ANTARA TERDAKWA SEBAGAI KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHAN BATU DENGAN PARA REKANAN YANG MERUPAKAN REKANAN FIKTIF sebagaimana fakta terungkap dipersidangan terutama dalam bidang pengadaan barang. Dari bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Nomor : 050/423/Pemb/2004 tanggal 02 Maret 2004, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sekaligus selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 telah menghunjuk perangkat dan pengelola serta penanggungjawab kegiatan dan keuangan dari staff lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu (sebagaimana bukti T.1 s/d T.5). Dari bukti T.1 s/d T.5 sebagaimana tersebut, dalam melaksanakan kegiatan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang dananya bersumber dari APBD Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004, masing-masing pemimpin kegiatan yang diangkat dan dihunjuk berdasarkan bukti T.1 s/d T.5 tersebut harus bertanggungjawab serta membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu secara desentralisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Karena dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 menurut penilaian Majelis Hakm, terdakwa hanya bersifat menerima laporan pelaksanaan kegiatan untuk kemudian memerintahkan Pemegang Kas untuk mengeluarkan uang guna pembayaran kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut, tak bisa diingkari juga bahwa pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pemimpin kegiatan berdasarkan SPJ yang telah lengkap dan telah memenuhi persyaratan formal adminitratif sebagai SPJ yang sah, apabila dalam pengelolaan kegiatan UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 terdapat adanya pemalsuan terhadap bon-bon faktur atau stempel toko sebagaimana yang diterangkan oleh Sarjo, Riadi Fonata, Nona Suan alias Awan, Irwan Indra, Armin Manurung, Agustinus, Zuki dan Liaty alias Lenny, walaupun Kepmendgri No. 29 Tahun 2002 telah mengatur bahwa Pengguna anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, namun dengan adanya surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada para pemimpin kegiatan, sifat pertanggungjawaban terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tidak bisa dipandang remeh begitu saja. Harus dilihat, apakah memang tanggungjawab ini bersifat tanggungjawab yang kolektivitas sifatnya dalam artian semua turut bertanggungjawab karena terdakwa juga terjun langsung dalam bidang pengadaan barang dan jasa ataukah sifatnya hanya ditumpukan kepada pelaksana kegiatan atau pimpinan kegiatan proyek sebagaimana telah dihujuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu? Jawabannya tentu kembali lagi kepada apa yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa pihak-pihak yang sudah dihunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu guna melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan pihak yang memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu bahwa kegiatan sudah dilaksanakan dan kemudian terdakwa hanya menerima laporan pelaksanaan kegiatan dari para Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang juga terdakwa turut mengetahui bahwa berdasarkan laporan Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa tersebut kemudian perangkat Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yaitu Bendaharawan dan Atasan Langsung Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah mengeluarkan uang guna kegiatan pengadaan bersangkutan. Apalagi sudah ada ketentuan dalam pasal 57 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yang mengatur bahwa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bendaharawan, dan pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran (SPP) dan/atau penjabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar (SPM) dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan. Pegawai pada BPKP, Itjen, Inspketorat Utama, dan unit pengawas lainnya juga dilarang menjadi panitia/pejabat pengadaan pada institusi lain. TIDAK ADA HUBUNGAN LANGSUNG ATAUPUN TIDAK LANGSUNG ATAU KERJASAMA YANG NYATA YANG MAJELIS HAKIM CERMATI ANTARA TERDAKWA DENGAN PARA PELAKSANA KEGIATAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA DAN PERANGKAT KEUANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU YANG TERDIRI DARI PEMEGANG KAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU DAN KEPALA BAGIAN TU DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU SEBAGAI ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menilai kerugian Negara, menurut keterangan ahli sebesar Rp. 1.768.225.182,- (satu milyard tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: S-4906/PW/02/05/2005 tanggal 15 Desember 2005 Majelis Hakim memperhatikan bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan memo-memo tulisan tangan terdakwa atau memo dari pribadi terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum merupakan cara atau alat bagi Terdakwa untuk mendapatkan sebagain dana dari total dana sebanyak Rp. 1.768.225.182,- (satu milyard tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang diindikasikan sebagai kerugian Negara, tidak pernah dijadikan bahan perhitungan untuk mengukur indikasi keruhian Negara akibat pembebanan APBD Tahun Anggaran 2004 yang tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah, dimana semua kwitansi Tanda Pembayaran yang diperlihatkan dipersidangan-lah yang semuanya dijadikan sebagai bukti pengeluaran pembebanan APBD, sementara yang merupakan indikasi kerugian Negara adalah pembebanan APBD yang tidak didukung oleh bukti-bukti kwitansi yang sah. Kwitansi tanda pembayaran uang sebagaimana yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan berdasarkan keterangan Penasehat Hukum Terdakwa adalah berasal dari Bawaskab yang belum sempat disita oleh pihak penyidik sehingga belum dijadikan bahan perhitungan oleh BPKP menurut hemat Majelis Hakim dapat menjadi bukti yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini karena pihak terdakwa pun memiliki kedudukan yang sama dengan Penuntut Umum untuk mengajukan bukti dipersidangan, dan dari keberatan Penuntut Umum yang menerangkan bahwa Penuntut Umum tidak menerima diajukannya bukti-bukti oleh penasehat Hukum terdakwa adalah kurang cukup beralasan mengingat bahwa kalaupun dipakai sebagai alasan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak terdakwa baru dibuat setelah ada penyidik, dipersidangan sendiri tidak dapat dibuktikan atau terungkap yang didukung dengan bukti yang sah mengenai hal tersebut disamping bukti tertulis berupa kwitansi tanda pembayaran uang yang walaupun didalamnya tertera salah tandatangan dan nama sebagaimana terungkap fakta sebagaimana sebelum diatas namun tetap dipakai oleh BPKP sebagai bahan perhitungan indikasi kerugian Negara dan juda bukti bon faktur khusus untuk pengadaan barang yang diterangkan oleh Emha Hamidi Alhuda juda ditandatangani di rumah Daniel Hamonangan Manurung bersama dengan Zulpanuddin Hasibuan kenyataannya juga dipakai sebagai bahan perhitungan indikasi kerugian Negara dalam artian sebagai bukti yang bisa untuk dipertanggungjawabkan. Dari bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum, Majelis Hakim memperhatikan bahwa dari kwitansi-kwitasi yang mana kwitansi ini sudah sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan dipersidangan, degan rincian kwitansi masing-masing dan angka pengeluarannya, didapati hal-hal sebagai berikut :

Dari bukti bertanda T.24, didapati beberapa kwitansi dengan pengeluaran untuk Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantauprapat untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.572.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Londut untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.697.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Baringin Jaya untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.401.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Batu Ajo untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.559.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Suka Rame untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.272.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Marbau untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.494.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Perbaungan untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.674.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Huta Godang untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.290.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Sono Martani untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.597.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.855.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Pangkatan untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.217.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sentosa untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.082.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Goti untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.046.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Torop untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.895.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Simonis untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.220.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Leidong untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.274.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Teluk Panji untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.978.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Korsik untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.518.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Sibargot untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.420.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Belengkot untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.485.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Langga Payung untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.918.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Bandar Durian untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.454.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Kota Batu untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.414.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Cikampak untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.285.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Kanopan untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.329.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Kampung Mesjid untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.866.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.440.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Labuhan Bilik untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.596.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Kota Pinang untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.029.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Gunting Saga untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.473.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Perlayuan untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.960.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Baringin Jaya untuk triwulan ke-1 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.401.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantauprapat untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.572.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Pangkatan untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.217.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Gunting Saga untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.473.500

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Batu Ajo untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.559.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Huta Godang untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.290.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Korsik untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.518.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Suka Rame untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.727.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.855.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Sonomartani untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.597.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Kota Batu untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.414.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Baringin Jaya untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.401.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Cikampak untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.286.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Labuhan Bilik untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.596.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Kota Pinang untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.029.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.440.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Bandar Durian untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.454.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Kampung Mesjid untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.866.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Kanopan untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.329.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sentosa untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.082.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Perbaungan untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.674.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Torop untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.895.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Raso untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.118.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Leidong untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.274.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Londut untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.697.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Goti untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.046.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Simonis untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.220.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Sibargot untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.420.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Belongkut untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.485.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Langga Payung untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.918.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Perlayuan untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.960.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Teluk Panji untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.978.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Marbau untuk triwulan ke-2 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.494.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantauprapat untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.572.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Torop untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.895.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Cikampak untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.286.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.855.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Baringin Jaya untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.401.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Labuhan Bilik untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.596.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sentosa untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.082.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Teluk Panji untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.978.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Marbau untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.494.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Simonis untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.220.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Krosik untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.518.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Kampung Mesjid untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.866.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Gunting Saga untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.473.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Leidong untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.274.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Pangkatan untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.217.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Kota Pinang untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.029.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Perbaungan untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.674.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Londut untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.697.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Langga Payung untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.918.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Kota Batu untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.414.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Goti untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.046.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Sibargot untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.420.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Huta Godang untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.290.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Raso untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.118.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Kanopan untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.329.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Bandar Durian untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.454.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Suka Rame untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.727.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Sonomartani untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.597.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Batu Ajo untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.559.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Perlayuan untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.960.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.440.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Belengkot untuk triwulan ke-3 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.485.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantauprapat untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.572.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Torop untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.895.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Cikampak untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.286.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.855.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Baringin Jaya untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.401.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Labuhan Bilik untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.596.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sentosa untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.082.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Teluk Panji untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.978.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Marbau untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.494.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Simonis untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.220.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Korsik untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.518.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Kampung Mesjid untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.866.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Gunting Saga untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.473.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Leidong untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.274.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Pangkatan untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.217.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Kota Pinang untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.029.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Perbaungan untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.674.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Londut untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.697.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Langga Payung untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.918.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Kota Batu untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.414.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Goti untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.046.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Sibargot untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.420.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Huta Godang untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.290.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Raso untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.118.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Aek Kanopan untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.329.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Bandar Durian untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.454.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Suka Rame untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.727.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Sonomartani untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.597.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Batu Ajo untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.559.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Perlayuan untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.960.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.440.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK di wilayah kerja Puskesmas Belongkut untuk triwulan ke-4 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.485.500,-

• Dari bukti bertanda T.23, didapati beberapa kwitansi dengan pengeluarannya sebagai berikut :

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantauprapat triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.911.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.122.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Langga Payung triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.337.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Belongkut triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.924.000.-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Sibargot triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.379.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Korsik triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.497.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Teluk Panji triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.735.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Leidong triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.746.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Raso triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.650.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Simonis triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.515.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Torop triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.549.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Perbaungan triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.823.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Marbau triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.292.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Perlayuan triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.377.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Goti triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.412.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sentosa triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.174.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Pangkatan triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.933.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Huta Godang triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.565.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Suka Rame triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.327.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Beringin Jaya triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.190.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Batu Ajo triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.702.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Londut triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.379.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Kanopan triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.860.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Kampung Mesjid triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.627.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.574.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Cikampak triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.349.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Bandar Durian triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.402.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Pinang triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 10.836.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Labuhan Bilik triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 8.092.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Gunting Saga triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 11.745.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Sonomartani triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 533.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Kota Batu triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 8.692.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantauprapat triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.911.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.122.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Langga Payung triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.337.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Belongkut triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.924.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Sibargot triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.379.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Korsik triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.497.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Teluk Panji triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.735.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Leidong triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.746.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Raso triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.650.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Simonis triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.515.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Torop triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.549.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Perbaungan triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.823.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Marbau triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.292.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Perlayuan triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.377.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Goti triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.412.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sentosa triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.174.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Pangkatan triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.933.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Huta Godang triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.565.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Suka Rame triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.327.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Beringin Jaya triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.190.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Batu Ajo triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.702.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Londut triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.379.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Kanopan triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.860.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Kampung Mesjid triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.627.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.574.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Cikampak triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.349.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Bandar Durian triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.402.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Pinang triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 10.836.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Labuhan Bilik triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 8.092.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Gunting Saga triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 11.745.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Sonomartani triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 533.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Kota Batu triwulan ke-2 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 8.692.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantauprapat triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.911.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.122.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Langga Payung triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.337.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Belongkut triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.924.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Sibargot triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.379.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Korsik triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.497.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Teluk Panji triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.735.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Leidong triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.746.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Raso triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.650.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Simonis triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.515.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Torop triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.549.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Perbaungan triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.823.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Marbau triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.292.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Perlayuan triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.377.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Goti triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.412.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sentosa triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.174.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Pangkatan triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.933.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Huta Godang triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.565.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Suka Rame triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.327.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Beringin Jaya triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.190.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Batu Ajo triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.702.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Londut triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.379.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Kanopan triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.860.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Kampung Mesjid triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.627.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.574.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Cikampak triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.349.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Bandar Durian triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.402.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Pinang triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 10.836.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Labuhan Bilik triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 8.092.750

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Gunting Saga triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 11.745.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Sonomartani triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 533.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Kota Batu triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 8.692.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantauprapat triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.911.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.122.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Langga Payung triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.337.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Belongkut triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.924.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Sibargot triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.379.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Korsik triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.497.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Teluk Panji triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.735.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Leidong triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.746.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Raso triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.650.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Simonis triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.515.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Torop triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.549.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Perbaungan triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.823.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Marbau triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.292.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Perlayuan triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.377.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Goti triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.412.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sentosa triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.174.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Pangkatan triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.933.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Huta Godang triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.565.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Suka Rame triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.327.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Beringin Jaya triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.190.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Batu Ajo triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.702.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Londut triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.379.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Kanopan triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.860.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Kampung Mesjid triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.627.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.574.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Cikampak triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.349.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Bandar Durian triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.402.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Kota Pinang triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 10.836.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Labuhan Bilik triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 8.092.750,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Gunting Saga triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 11.745.250,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Sonomartani triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 533.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Dasar di wilayah kerja Puskesmas Aek Kota Batu triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 8.692.500,-

Dari bukti bertanda T.26 didapati beberapa kwitansi dengan pengeluaran sebagai berikut

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantauprapat untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.760.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Kota Batu untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.495.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Torop untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.495.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Cikampak untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.790.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Simonis untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.495.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Teluk Panji untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Belongkut untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.050.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Perlayuan untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.595.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Batu Ajo untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.200.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Kanopan untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.200.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Sonomartani untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.100.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Beringin Jaya untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Suka Rame untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Bandar Durian untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.070.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Leidong untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp2.525.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Kampung Mesjid untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.525.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Raso untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.825.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Perbaungan untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Pangkatan untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.165.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Langga Payung untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.165.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Goti untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.700.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Londut untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Marbau untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.100.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sentosa untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.590.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.100.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Sibargot untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.350.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Huta Godang untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Korsik untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.665.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Gunting Saga untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.070.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Kota Pinang untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.070.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Labuhan Bilik untuk bulan Januari s/d April Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.665.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantauprapat untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.760.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Kota Batu untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.495.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Torop untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.495.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Cikampak untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.790.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Simonis untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.495.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Teluk Panji untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Belongkut untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.050.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Perlayuan untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.595.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Batu Ajo untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.200.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Kanopan untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.200.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Sonomartani untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.100.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Beringin Jaya untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Suka Rame untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Bandar Durian untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.070.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Leidong untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.525.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Kampung Mesjid untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.525.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Raso untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.825.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Perbaungan untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Pangkatan untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.165.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Langga Payung untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.165.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Goti untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.700.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Londut untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Marbau untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.100.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sentosa untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.590.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.100.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Sibargot untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.350.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Huta Godang untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Korsik untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.665.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Gunting Saga untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.070.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Kota Pinang untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.070.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Labuhan Bilik untuk bulan (Mei s/d Agustus) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.760.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Kota Rantauprapat untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.760.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Kota Batu untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.495.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Torop untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.495.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Cikampak untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.790.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Simonis untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.495.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Teluk Panji untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Belongkut untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.050.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Perlayuan untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.595.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Batu Ajo untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.200.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Kanopan untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 200.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Sinomartani untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.100.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Beringin Jaya untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Suka Rame untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Bandar Durian untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.070.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Leidong untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.525.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Kampung Mesjid untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.525.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Raso untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.825.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Perbaungan untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Pangkatan untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.165.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Goti untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.700.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Londut untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Marbau untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.100.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Teluk Sentosa untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.590.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.100.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Sibargot untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.350.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Huta Godang untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.625.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Aek Korsik untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.665.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Gunting Saga untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.070.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Kota Pinang untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.070.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan Dan Hygiene di wilayah kerja Puskesmas Labuhan Bilik untuk bulan (September s/d Desember) Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 2.665.000,-

Dari bukti bertanda T.28 didapati beberapa kwitansi dengan pengeluarannya sebagai berikut :

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Labuhan Bilik untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 858.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Kota Pinang untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 858.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Gunting Saga untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 858.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Gunting Saga untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 941.200,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Langga Payung untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 941.200,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Perbaungan untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 941.200,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Sigambal untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 941.200,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Aek Kanopan untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 941.200,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Negeri Lama untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 941.200,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Aek Kota Batu untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 941.200,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Kota Rantauprapat untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 941.200,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Teluk Panji untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 941.200,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Belongkut untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 941.200,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Kota Pinang untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 941.200,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Aek Kanopan untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 941.200,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Bandar Durian untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 941.200,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Suka Rame untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 941.200,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Tanjung Medan untuk triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 941.200,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Gunting Saga BK 467 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.006.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Kota Pinang BK 466 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.006.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Labuhan Bilik BK 467 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.006.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Marbau BK 302 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Sigambal BK 1024 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Teluk Panji BK 307 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Gunting Saga BK 392 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Aek Torop BK 243 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Kota Pinang BK 310 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Perbaungan BK 370 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Negeri Lama BK 286 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Langga Payung BK 308 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Aek Kota Batu BK 419 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Aek Kanopan BK 354 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Bandar Durian BK 403 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Suka Rame BK 1039 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Kota Rantauprapat BK 355 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Tanjung Medan BK 1032 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Marbau bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Aek Kanopan bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 968.350,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Kota Pinang bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.006.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Bandar Durian BK 403 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Labuhan Bilik BK 465 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.006.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Langga Payung BK 308 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Sigambal BK 1024 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Suka Rame BK 139 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Teluk Panji BK 307 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Aek Torop BK 243 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Tanjung Medan BK 1032 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Negeri Lama BK 286 Y bulan Agustus Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Kota Rantauprapat BK 355 Y Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Kota Pinang BK 310 Y Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Gunting Saga BK 392 Y Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Aek Kota Batu Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Ak Kanopan BK 1037 Y Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Gunting Saga BK 467 Y Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.006.500,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Perbaungan BK 370 Y Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Marbau BK 302 Y Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Aek Kota Batu BK 419 Y Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya BBM Puskesmas Aek Kanopan BK 243 Y Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode 1.003 sebanyak Rp. 1.095.050,-

Dari bukti bertanda T.15 didapati bukti pembayaran JASTEL (Jasa Telekomunikasi) yang di-SPJ-kan dengan rekening kode : 2.10.1003 1.2.02.02.1 untuk biaya abodemen telepon (pembayaran rekening Jastel dari Telkom) dengan rincian pengeluarannya sebagai berikut :

• Pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 133.508,-

• Pembayaran pada tanggal 26 Mei 2004 sebesar Rp. 99.778,-

• Pembayaran pada tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 137.229,-

• Pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 57.639,-

• Pembayaran pada tanggal 18 Agustus 2004 sebesar (jumlah tidak terbaca dalam fotocopy)

• Pembayaran pada tanggal 26 Mei 2004 sebesar Rp. 748.769,-

• Pembayaran pada tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 245.211,-

• Pembayaran pada tanggal 21 April 2004 sebesar Rp. 144.154,-

• Pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 863.234,-

• Pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 192.399,-

• Pembayaran pada tanggal 18 Juni 2004 sebesar Rp. 249.179,-

• Pembayaran pada tanggal 18 Juni 2004 sebesar Rp. 58.320,-

• Pembayaran pada tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp. 261.081,-

• Pembayaran pada tanggal 16 Januari 2004 sebesar Rp. 232.543,-

• Pembayaran pada tanggal 17 Februari 2004 sebesar Rp. 274.359,-

• Pembayaran pada tanggal 19 Maret 2004 sebesar Rp. 844.232,-

• Pembayaran pada tanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 192.898,-

• Pembayaran pada tanggal 6 Mei 2004 sebesar (jumlah tidak terbaca dalam fotocopy),-

• Pembayaran pada tanggal 20 Juli 2004 sebesar Rp. 630.295,-

• Pembayaran pada tanggal 11 Agustus 2004 sebesar Rp. 227.773,-

• Pembayaran pada tanggal 17 September 2004 sebesar Rp. 123.495,-

• Pembayaran pada tanggal 12 Oktober 2004 sebesar Rp. 121.514,-

• Pembayaran pada tanggal 7 Januari 2004 sebesar Rp. 964.255,-

• Pembayaran pada tanggal 13 Februari 2004 sebesar Rp. 1.375.305,-

• Pembayaran pada tanggal 11 Maret 2004 sebesar Rp. 953.281,-

• Pembayaran pada tanggal 14 April 2004 sebesar Rp. 1.216.403,-

• Pembayaran pada tanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp. 952.576,-

• Pembayaran pada tanggal 16 Juni 2004 sebesar Rp. 698.581,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Juli 2004 sebesar Rp. 423.344,-

• Pembayaran pada tanggal 9 Agustus 2004 sebesar Rp. 1.103.765,-

• Pembayaran pada tanggal 9 Agustus 2004 sebesar Rp. 1.103.765,-

• Pembayaran pada tanggal 10 September 2004 sebesar Rp. 1.477.776,-

• Pembayaran pada tanggal 6 Oktober 2004 sebesar Rp. 1.858.593,-

• Pembayaran pada tanggal 10 November 2004 sebesar Rp. 993.358,-

• Pembayaran pada tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp. 397.096,-

• Pembayaran pada tanggal 15 Januari 2004 sebesar Rp. 45.900,-

• Pembayaran pada tanggal 19 Februari 2004 sebesar Rp. 31.092,-

• Pembayaran pada tanggal 19 Maret 2004 sebesar Rp. 28.732,-

• Pembayaran pada tanggal 19 April 2004 sebesar Rp. 50.938,-

• Pembayaran pada tanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp. 44.760,-

• Pembayaran pada tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 42.535,-

• Pembayaran pada tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp. 41.982,-

• Pembayaran pada tanggal 19 Juli 2004 sebesar Rp. 44.106,-

• Pembayaran pada tanggal 18 September 2004 sebesar Rp. 51.020,-

• Pembayaran pada tanggal 18 Oktober 2004 sebesar Rp. 51.458,-

• Pembayaran pada tanggal 22 November 2004 sebesar Rp. 40.095,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp. 47.940,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Januari 2004 sebesar Rp. 276.156,-

• Pembayaran pada tanggal 19 Februari 2004 sebesar Rp. 322.444s,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Maret 2004 sebesar Rp. 356.773,-

• Pembayaran pada tanggal 20 April 2004 sebesar Rp. 450.949,-

• Pembayaran pada tanggal 22 Juni 2004 sebesar Rp. 372.781,-

• Pembayaran pada tanggal 19 Juli 2004 sebesar Rp. 331.580,-

• Pembayaran pada tanggal 18 Agustus 2004 sebesar Rp. 364.249,-

• Pembayaran pada tanggal 18 September 2004 sebesar Rp. 337.397,-

• Pembayaran pada tanggal 22 Oktober 2004 sebesar Rp. 216.873,-

• Pembayaran pada tanggal 18 Desember 2004 sebesar Rp. 240.915,-

• Pembayaran pada tanggal 10 November 2004 sebesar Rp. 78.928,-

• Pembayaran pada tanggal 19 Januari 2004 sebesar Rp. 60.436,-

• Pembayaran pada tanggal 6 Januari 2004 sebesar Rp. 285.728,-

• Pembayaran pada tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp. 193.218,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Maret 2004 sebesar Rp. 181.811,-

• Pembayaran pada tanggal 20 April 2004 sebesar Rp. 277.099,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Mei 2004 sebesar Rp. 342.899,-

• Pembayaran pada tanggal 18 Juni 2004 sebesar Rp. 203.331,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Juli 2004 sebesar Rp. 160.765,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Agustus 2004 sebesar Rp. 312.015,-

• Pembayaran pada tanggal 20 September 2004 sebesar Rp. 371.447,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 337.619,-

• Pembayaran pada tanggal 24 November 2004 sebesar Rp. 303.507,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp. 249.533,-

• Pembayaran pada tanggal 9 Februari 2004 sebesar Rp. 137.654,-

• Pembayaran pada tanggal 18 Maret 2004 sebesar Rp. 237.430,-

• Pembayaran pada tanggal 19 April 2004 sebesar Rp. 132.109,-

• Pembayaran pada tanggal 12 Mei 2004 sebesar Rp. 118.242,-

• Pembayaran pada tanggal 9 Juni 2004 sebesar Rp. 159.754,-

• Pembayaran pada tanggal 12 Juli 2004 sebesar Rp. 149.475,-

• Pembayaran pada tanggal 18 Agustus 2004 sebesar Rp. 125.502,-

• Pembayaran pada tanggal 17 September 2004 sebesar Rp. 138.606,-

• Pembayaran pada tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 121.695,-

• Pembayaran pada tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 108.060,-

• Pembayaran pada tanggal 29 Desember 2004 sebesar Rp. 131.448,-

• Pembayaran pada tanggal 12 Februari 2004 sebesar Rp. 136.190,-

• Pembayaran pada tanggal 16 Maret 2004 sebesar Rp. 199.282,-

• Pembayaran pada tanggal 16 Maret 2004 sebesar Rp. 150.453,-

• Pembayaran pada tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp. 261.081,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 456.395,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Januari 2004 sebesar Rp. 44.252,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 43.496,-

• Pembayaran pada tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp. 70.911,-

• Pembayaran pada tanggal 20 April 2004 sebesar Rp. 47.72,-

• Pembayaran pada tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 56.564,-

• Pembayaran pada tanggal 21 Juli 2004 sebesar Rp. 76.172,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Agustus 2004 sebesar Rp. 77.889,-

• Pembayaran pada tanggal 20 September 2004 sebesar Rp. 74.944,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 160.123,-

• Pembayaran pada tanggal 20 November 2004 sebesar Rp. 62.571,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp. 55.077,-

• Pembayaran pada tanggal 9 Januari 2004 sebesar Rp. 133.441,-

• Pembayaran pada tanggal 9 Februari 2004 sebesar Rp. 81.458,-

• Pembayaran pada tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 88.554,-

• Pembayaran pada tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 91.642,-

• Pembayaran pada tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 91.642,-

• Pembayaran pada tanggal 7 Mei 2004 sebesar Rp. 77.982,-

• Pembayaran pada tanggal 9 Juni 2004 sebesar Rp. 320.301,-

• Pembayaran pada tanggal 8 Juli 2004 sebesar Rp. 139.641,-

• Pembayaran pada tanggal 7 Agustus 2004 sebesar Rp. 75.327,-

• Pembayaran pada tanggal 9 September 2004 sebesar Rp. 150.029,-

• Pembayaran pada tanggal 9 Oktober 2004 sebesar Rp. 170.772,-

• Pembayaran pada tanggal 8 November 2004 sebesar Rp. 312.214,-

• Pembayaran pada tanggal 10 Desember 2004 sebesar Rp. 247.157,-

• Pembayaran pada tanggal 19 Mei 2004 sebesar Rp. 191.745,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 111.254,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Maret 2004 sebesar Rp. 209.045,-

• Pembayaran pada tanggal 20 April 2004 sebesar Rp. 103.105,-

• Pembayaran pada tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 164.520,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Juni 2004 sebesar Rp. 160.091,-

• Pembayaran pada tanggal 15 Juli 2004 sebesar Rp. 151.172,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Agustus 2004 sebesar Rp. 192.710,-

• Pembayaran pada tanggal 20 September 2004 sebesar Rp. 169.161,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 168.450,-

• Pembayaran pada tanggal 11 November 2004 sebesar Rp. 183.659,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp. 155.054,-

• Pembayaran pada tanggal 13 Januari 2004 sebesar Rp. 419.021,-

• Pembayaran pada tanggal 11 Februari 2004 sebesar Rp. 337.253,-

• Pembayaran pada tanggal 15 Maret 2004 sebesar Rp. 645.228,-

• Pembayaran pada tanggal 20 April 2004 sebesar Rp. 642.165,-

• Pembayaran pada tanggal 14 Mei 2004 sebesar Rp. 355.307,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Juni 2004 sebesar Rp. 262.573,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Juli 2004 sebesar Rp. 294.663,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Agustus 2004 sebesar Rp. 308.130,-

• Pembayaran pada tanggal 17 September 2004 sebesar Rp. 361.597,-

• Pembayaran pada tanggal 18 Oktober 2004 sebesar Rp. 307.316,-

• Pembayaran pada tanggal 22 November 2004 sebesar Rp. 359.642,-

• Pembayaran pada tanggal 15 Desember 2004 sebesar Rp. 211.573,-

• Pembayaran pada tanggal 19 Februari 2004 sebesar Rp. 118.690,-

• Pembayaran pada tanggal 17 Maret 2004 sebesar Rp. 48.246,-

• Pembayaran pada tanggal 13 April 2004 sebesar Rp. 50.661,-

• Pembayaran pada tanggal 19 Mei 2004 sebesar Rp. 36.942,-

• Pembayaran pada tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 38.488,-

• Pembayaran pada tanggal 8 Juli 2004 sebesar Rp. 49.244,-

• Pembayaran pada tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp. 77.755,-

• Pembayaran pada tanggal 16 September 2004 sebesar Rp. 57.103,-

• Pembayaran pada tanggal 13 Oktober 2004 sebesar Rp. 47.532,-

• Pembayaran pada tanggal 3 November 2004 sebesar Rp. 56.752,-

• Pembayaran pada tanggal 9 Desember 2004 sebesar Rp. 49.222,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Januari 2004 sebesar Rp. 61.633,-

• Pembayaran pada tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 66.890,-

• Pembayaran pada tanggal 18 Maret 2004 sebesar Rp. 147.077,-

• Pembayaran pada tanggal 16 April 2004 sebesar Rp. 283.729

• Pembayaran pada tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp. 70.519,-

• Pembayaran pada tanggal 13 Juli 2004 sebesar Rp. 62.036,-

• Pembayaran pada tanggal 11 Agustus 2004 sebesar Rp. 57.857,-

• Pembayaran pada tanggal 14 September 2004 sebesar Rp. 63.855,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 70.651,-

• Pembayaran pada tanggal 1 Desember 2004 sebesar Rp. 4.870,-

• Pembayaran pada tanggal 13 Desember 2004 sebesar Rp. 34.870,-

• Pembayaran pada tanggal 14 Januari 2004 sebesar Rp. 36.749,-

• Pembayaran pada tanggal 4 Februari 2004 sebesar Rp. 39.325,-

• Pembayaran pada tanggal 17 Maret 2004 sebesar Rp. 45.515,-

• Pembayaran pada tanggal 12 April 2004 sebesar Rp. 41.027,-

• Pembayaran pada tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 52.520,-

• Pembayaran pada tanggal 12 Juli 2004 sebesar Rp. 62.195,-

• Pembayaran pada tanggal 12 Juli 2004 sebesar Rp. 53.021,-

• Pembayaran pada tanggal 23 Agustus 2004 sebesar Rp. 66.545,-

• Pembayaran pada tanggal 14 September 2004 sebesar Rp. 48.345,-

• Pembayaran pada tanggal 11 Oktober 2004 sebesar Rp. 34.870,-

• Pembayaran pada tanggal 4 November 2004 sebesar Rp. 34.870,-

• Pembayaran pada tanggal 8 Januari 2004 sebesar Rp. 51.698,-

• Pembayaran pada tagihan bulan Juni 2004 sebesar Rp. 262.573

• Pembayaran pada tanggal 7 Januari 2004 sebesar Rp. 964.255,-

• Pembayaran pada tanggal 13 Februari 2004 sebesar Rp. 1.375.303,-

• Pembayaran pada tanggal 11 Maret 2004 sebesar Rp. 605.088,-

• Pembayaran pada tanggal 14 April 2004 sebesar Rp. 1.216.403,-

• Pembayaran pada tanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp. 952.726,-

• Pembayaran pada tanggal 16 Juni 2004 sebesar Rp. 698.581,-

• Pembayaran Jastel dalam bukti fotocopy-an tidak terbaca

• Pembayaran pada tanggal 9 Agustus 2004 sebesar Rp. 1.103.765,-

• Pembayaran pada tanggal 10 September 2004 sebesar Rp. 1.477.776,-

• Pembayaran pada tanggal 6 Oktober 2004 sebesar Rp. 1.858.593,-

• Pembayaran pada tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp. 397.096,-

• Pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 133.508,-

• Pembayaran pada tanggal 26 Mei 2004 sebesar Rp. 99.778,-

• Pembayaran pada tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 137.229,-

• Pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 57.369,-

• Pembayaran pada tanggal 18 Juni 2004 sebesar Rp. 80.349,-

• Pembayaran pada tanggal 26 Mei 2004 sebesar Rp. 748.769,-

• Pembayaran pada tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 245.211,-

• Pembayaran pada tanggal 21 April 2004 sebesar Rp. 144.514,-

• Pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 863.234,-

• Pembayaran pada tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp. 192.399,-

• Pembayaran pada tanggal 18 Juni 2004 sebesar Rp. 249.175,-

• Pembayaran pada tanggal 18 Juni 2004 sebesar (jumlah tidak terbaca)

• Pembayaran pada tanggal 18 Juni 2004 sebesar Rp. 58.370,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 65.420,-

• Pembayaran pada tanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp. 436.413,-

• Pembayaran pada tanggal 12 Maret 2004 sebesar 473.699,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 291.342,-

• Pembayaran pada tanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp. 213.806,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 117.828,-

• Pembayaran pada tanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp. 50.604,-

• Pembayaran pada tanggal 12 Maret 2004 sebesar Rp. 30.102,-

• Pembayaran pada tanggal 21 Januari 2004 sebesar Rp. 99.037,-

• Pembayaran pada tanggal 21 Januari 2004 sebesar Rp. 144.965,-

• Pembayaran pada tanggal 21 Januari 2004 sebesar Rp. 128.264,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 645.392,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Juli 2004 sebesar Rp. 184.760,-

• Pembayaran pada tanggal ___ sebesar Rp. ______ (tidak terbaca fotocpynya)

• Pembayaran pada tanggal 20 Juli 2004 sebesar Rp. 714.968,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Juli 2004 sebesar Rp. 225.957,-

• Pembayaran pada tanggal 28 September 2004 sebesar Rp. 115.990,-

• Pembayaran pada tanggal 28 September 2004 sebesar Rp. 655.925,-

• Pembayaran pada tanggal 28 September 2004 sebesar Rp. 123.647,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 950.421,-

• Pembayaran pada tanggal 20 Oktober 2004 sebesar Rp. 460.631,-

Dari bukti bertanda T.14 didapati beberapa kwitandi untuk prangko, materai dan benda pos dengan pengeluarannya sebagai berikut :

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya pengadaan prangko dan materai untuk keperluan Unit Pelaksana Teknis dengan lampiran bon / faktur barang Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 790.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya pengadaan prangko dan materai untuk keperluan Unit Pelaksana Teknis dengan lampiran bon / faktur barang Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 970.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya pengadaan prangko dan materai untuk keperluan Unit Pelaksana Teknis dengan lampiran bon / faktur barang Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 790.000,-

Dari bukti bertanda T. 20, didapati beberapa kwitansi untuk pengadaan meja dan kursi dengan pengeluarannya sebagai berikut :

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya pengadaan meja, kursi dan lemari untuk keperluan Unit Pelaksana Teknis dengan lampiran bon/faktur barang Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.050.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya pengadaan meja, kursi dan lemari untuk keperluan Unit Pelaksana Teknis dengan lampiran bon/faktur barang Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 6.000.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya pengadaan meja, kursi dan lemari untuk keperluan Unit Pelaksana Teknis dengan lampiran bon/faktur barang Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.250.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya pengadaan meja, kursi dan lemari untuk keperluan Unit Pelaksana Teknis dengan lampiran bon/faktur barang Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.250.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya pengadaan meja, kursi dan lemari untuk keperluan Unit Pelaksana Teknis dengan lampiran bon/faktur barang Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 5.250.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya pengadaan meja, kursi dan lemari untuk keperluan Unit Pelaksana Teknis dengan lampiran bon/faktur barang Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.000.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya pengadaan meja, kursi dan lemari untuk keperluan Unit Pelaksana Teknis dengan lampiran bon/faktur barang Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 7.500.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya pengadaan meja, kursi dan lemari untuk keperluan Unit Pelaksana Teknis dengan lampiran bon/faktur barang Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 8.100.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya pengadaan meja, kursi dan lemari untuk keperluan Unit Pelaksana Teknis dengan lampiran bon/faktur barang Tahun Anggaran 2004 dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 7.500.000,-

Dilengkapi dengan Surat Bukti Barang Keluar dimana sebagai Penyerahan Barang adalah Emha Hamidi Alhuda sebagai penerima adalah Unit Pelaksana Teknis dan Surat Bukti Barang Keluar tersebut juga ditandatangani oleh para penerima barang (ic: Unit Pelaksana Teknis)

Dari bukti bertanda T.26, didapati beberapa kwitandi untuk Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin dengan pengeluarannya sebagai berikut :

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin di wilayah kerja Puskesmas Gunting Saga Triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan poko kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 9.450.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin di wilayah kerja Puskesmas Gunting Saga Triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan poko kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 6.720.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin di wilayah kerja Puskesmas Kota Pinang Triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan poko kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 10.800.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin di wilayah kerja Puskesmas Labuhan Bilik Triwulan ke-1 Tahun Anggaran 2004 dengan poko kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 6.750.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin di wilayah kerja Puskesmas Gunting Saga Triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan poko kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 9.450.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin di wilayah kerja Puskesmas Kota Pinang Triwulan ke-3 Tahun Anggaran 2004 dengan poko kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 10.800.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin di wilayah kerja Puskesmas Gunting Saga Triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan poko kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 9.450.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin di wilayah kerja Puskesmas Labuhan Bilik Triwulan ke-4 Tahun Anggaran 2004 dengan poko kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 6.750.000,-

Dari bukti bertanda T.19 didapati bukti kwitansi tanda pembayaran uang untuk pemeliharaan alat kantor dengan pengeluaran sebagai berikut :

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pemeliharaan mesin tik keperluan Puskesmas Remington Steel Rantauprapat dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 500.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pemeliharaan AC keperluan Puskesmas kepada Toko Cahaya Baru Rantauprapat dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 500.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pengadaan alat-alat kulkas vaksin keperluan Puskesmas kepada Toko Cahaya Baru Elektronik dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 4.500.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pengadaan pemeliharaan AC Puskesmas Model kepada Cahaya Baru Elektronik dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 500.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pemeliharaan / pengadaan bahan mesin tik Puskesmas kepada reperasi mesin tik Remintong Steel Rantauprapat dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 750.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pengadaan bahan keperluan pemeliharaan vaksin Puskesmas kepada Toko Cahaya Baru Elektronik dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.000.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk bahan kulkas vaksin untuk keperluan pemeliharaan kulkas vaksin kepada Toko Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 3.000.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk bahan AC keperluan pemeliharaan AC Puskesmas Model kepada Toko Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 500.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pemeliharaan mesin tik Puskesmas kepada Remington Steel Rantauprapat dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 750.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pemeliharaan kulkas vaksin untuk keperluan Puskesmas kepada Toko Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.000.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pemeliharaan mesin tik untuk keperluan Puskesmas kepada Remington Steel Rantauprapat dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.000.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pemeliharaan kulkas vaksin untuk keperluan Puskesmas kepada Toko Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.000.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pemeliharaan AC keperluan Puskesmas Model Rawat Inap kepada Toko Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 500.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pemeliharaan kulkas vaksin keperluan Puskesmas kepada Toko Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan pokok kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 1.200.000,-

Dari bukti bertanda T.16 didapati kwitansi tanda pembayaran untuk abonemen air dengan pengeluaran sebagai berikut :

• Kwitansi tanda pembayaran untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bina untuk Puskesmas Model Kota Rantauprapat Tahun Anggaran 2004 dengan SPJ biaya terambil dari kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 720.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bina untuk Puskesmas Perbaungan Tahun Anggaran 2004 dengan SPJ biaya terambil dari kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 720.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bina untuk Puskesmas Londut Tahun Anggaran 2004 dengan SPJ biaya terambil dari kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 720.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bina untuk Puskesmas Sei Berombang Tahun Anggaran 2004 dengan SPJ biaya terambil dari kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 720.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bina untuk Puskesmas Aek Goti Tahun Anggaran 2004 dengan SPJ biaya terambil dari kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 720.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bina untuk Puskesmas Sonomartani Tahun Anggaran 2004 dengan SPJ biaya terambil dari kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 720.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bina untuk Puskesmas Labuhan Bilik Tahun Anggaran 2004 dengan SPJ biaya terambil dari kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 900.000,-

• Kwitansi tanda pembayaran untuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bina untuk Puskesmas Gunting Saga Tahun Anggaran 2004 dengan SPJ biaya terambil dari kode rekening 1.003 sebanyak Rp. 900.000,-

Dari bukti bertanda T.27 terdapat kwitansi tanda pembayaran untuk keperluan pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja dengan pengeluaran sebagai berikut:

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya kepada pelaksana swakelola pemeliharaan bangunan gedung untuk keperluan pemeliharaan gedung Puskesmas, Puskesmas Model, Pustu dan Polindes Tahun Anggaran 2004 dengan pokok rekening 1.003 sebanyak Rp. 83.155.000,- yang dilengkapi dengan Berita Acara Pembayaran pelaksana kegiatan pemeliharaan bangunan gedung Puskesmas, Pustu dan Polindes dan juga tertera daftar kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana pemeliharaan gedung / bangunan Puskesmas, Pustus dan Polindes.

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya kepada pelaksana swakelola pemeliharaan bangunan gedung untuk keperluan pemeliharaan gedung Puskesmas, Puskesmas Model, Pustu dan Polindes Tahun Anggaran 2004 dengan pokok rekening 1.003 sebanyak Rp. 41.577.500,- tanggal 19 agustus 2004 yang dilengkapi dengan Berita Acara Pembayaran pelaksana kegiatan pemeliharaan bangunan gedung Puskesmas, Pustu dan Polindes dan juga tertera daftar kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana pemeliharaan gedung / bangunan Puskesmas, Pustus dan Polindes.

• Kwitansi tanda pembayaran untuk pembayaran biaya kepada pelaksana swakelola pemeliharaan bangunan gedung untuk keperluan pemeliharaan gedung Puskesmas, Puskesmas Model, Pustu dan Polindes Tahun Anggaran 2004 dengan pokok rekening 1.003 sebanyak Rp. 41.577.500,- tanggal 30 November 2004 yang dilengkapi dengan Berita Acara Pembayaran pelaksana kegiatan pemeliharaan bangunan gedung Puskesmas, Pustu dan Polindes dan juga tertera daftar kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana pemeliharaan gedung / bangunan Puskesmas, Pustus dan Polindes.

Yang menjadi pelaksana swakelola Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhan Batu adalah Emha Hamidi Alhuda dan berdasarkan fakta persidangan, tidak terbukti bahwa Emha Hamidi Alhuda melaksanakan pekerjaan melakukan pemeliharaan bangunan gedung Puskesmas, Pustu dan Polindes karena berdasarkan keterangan dari Emha Hamidi Alhuda sepanjang Tahun Anggaran 2004, Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu ada melakukan pemeliharaan terhadap bangunan gedung Puskesmas, Pustu dan Polindes.

Dari bukti bertanda T.18 didapati bukti kwitansi tanda pembayaran untuk keperluan fotocopy dengan pengeluaran sebagai berikut :

• Kwitansi tanda pembayaran untuk biaya fotocopy untuk keperluan Puskesmas, Puskesmas Model, Pustu dan Polindes kepada KPN Sehati Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan pengeluaran dengan pokok rekening 1.003 sebanyak Rp. 791.250,- dan kwitansi ini didukung dengan Surat Bukti Barang Keluar yang ditandatangani oleh Bendaharawan barang dan para penerima barang fotocopy-an yaitu Unit Pelaksana Teknis.

• Kwitansi tanda pembayaran untuk biaya fotocopy untuk keperluan Puskesmas, Puskesmas Model, Pustu dan Polindes kepada KPN Sehati Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan pengeluaran dengan pokok rekening 1.003 sebanyak Rp. 917.250,- dan kwitansi ini didukung dengan Surat Bukti Barang Keluar yang ditandatangani oleh Bendaharawan barang dan para penerima barang fotocopy-an yaitu Unit Pelaksana Teknis.

Dari bukti bertanda T.17, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi khususnya para Kepala Puskesmas membuktikan bahwa barang cetakan berupa kop surat unit kerja, kartu berobat dan amplop pakai lambang sudahw diberikah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada para Unit Pelaksana Teknis dengan pengeluaran dana yang berasal dari rekening kode 1.003 berdasarkan SPJ yang ada dalam bukti tersebut;

Dari bukti bertanda T.22 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi khususnya para Kepala Puskesmas (Unit Pelaksana Teknis) dan dari Surat Bukti Barang Keluar, membuktikan bahwa untuk alat kebersihan yang pengadaannya berdasarkan SPJ terlampir diambil dari pokok rekening 1.003 dan dengan lampiran SBBK (Surat Bukti Barang Keluar), peralatan kebersihan dan pembersih sudah disalurkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Unit Pelaksana Teknis-Unit Pelaksana Teknis;

Dari bukti bertanda T.29 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi khususnya para Kepala Puskesmas dari SPJ yang ada telah dikeluarkan biaya untuk pemeliharaan meja dan kursi yang terambil dari pokok kode rekening 1.003 dengan rincian Rp. 1.185.000,- dan Rp. 1.500.000,-

Dari bukti bertanda T.21 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Surat Bukti Barang Keluar, dari SPJ yang ada telah dikeluarkan biaya untuk alat listrik dan elektronik yang terambil dari pokok rekening kode 1.003 dan alat listrik serta elektronik sudah disalurkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Unit Pelaksana Teknis-Unit Pelaksana Teknis dengan rincian pengeluaran sebagaimana terdapat dalam SPJ adalah :

a) Rp. 1.920.000,-

b) Rp. 1.102.500,-

c) Rp. 1.027.500,-

d) Rp. 547.500,-

e) Rp. 637.500,-

Dari bukti bertanda T.13, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Surat Bukti Barang Keluar, dari SPJ yang telah dikeluarkan biaya untuk alat tulis yang terambil dari pokok rekening kode 1.003 dan alat tulis sudah disalurkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Unit Pelaksana teknis-Unit Pelaksana Teknis dengan rincian pengeluaran sebagaimana terdapat dalam SPJ adalah :

a) Rp. 4.075.200,-

b) Rp. 6.775.000,-

c) Rp. 7.249.950,-

d) Rp. 5.846.000,-

Bukti bertanda T.7, T.9, T.10, T.11 dan T.12 merupakan bukti Buku Catatan Pengeluaran Per Rekening yang mana dari bukti ini tergambar alur pengeluaran dana dan penerima dana untuk masing-masing item kegiatan Unit Pelaksana Teknis seperti :

• Pemeliharaan anggutan darat.

• Pemeliharaaan meja dan kursi.

• Keperluan fotocopy

• Pemeliharaan alat kantor

• Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Puskesmas Model

• Pelayanan Kesehatan Karyawan

• Obat-obatan

• Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja

• Pengadaan prangko, materai dan benda pos lainnya

• Telepon

• Air

• Listrik

• Bahan cetakan

• Pelayanan Kesehatan Dasar

• Pelayanan Kesehatan JPS-BK

• Pengadaan meja dan kursi

• Pengadaan alat tulis

Yang mana dari buku Catatan Pengeluaran per-rekening ini nampak alur pengeluaran dana yang berasal dari rekening 1.003 yang merupakan rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu khusus untuk Unit Pelaksana Teknis.

Menimbang, bahwa dari semua bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi khususnya para Kepala Puskesmas sebagai penerima barang dan dana dari rekening 1.003, logika yang bisa diambil adalah bahwa barang dan dana yang diperuntukkan untuk Unit Pelaksana Teknis sudah disalurkan kepada pengguna atau pemakai atau user dalam hal ini kepada Unit Pelaksana Teknis. Akan tetapi yang menjadi perhatian utama Majelis Hakim adalah sebagai berikut : pada dasarnya, dalam anggaran APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Unit Pelaksana Teknis ada 2 (dua) jenis yang diperuntukkan bagi Unit Pelaksana Teknis. (1) barang dan (2) uang. Barang dan uang ini merupakan 2 item global yang harus diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Unit Pelaksana Teknis sehubungan dengan telah dibaginya anggaran menjadi 2 kode rekening yaitu kode 1.001 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan Kode Rekening 1.003 untuk Unit Pelaksana Teknis. Mengenai uang, pada prinsipnya dari fakta terungkap dipersidangan. Bisa diambil kesimpulan bahwa yang merupakan item dengan judul “untuk biaya misalnya pengadaan barang dan jasa, UNIT PELAKSANA TEKNIS BUKANLAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN UNTUK KEMUDIAN MEMENUHI KEBUTUHANNYA SENDIRI. Tapi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu-lah yang membelanjakan anggaran yang ada untuk kemudian disalurkan kepada Unit Pelaksana Teknis-Unit Pelaksana Teknis (dalam hal barang dan kalau jasa seperti seperti misalnya pemeliharaan meja dan kursi juga alat kantor, maka pihak petugas yang melakukan pemeliharaan dan perbaikan atau perawatan peralatan / inventaris Unit Pelaksana Teknis dan petugas ini yang jasanya dibayar dari anggaran dengan kode rekening 1.003) diantaranya adalah :

1. Alat tulis (barang)

2. Prangko, materai dan benda pis lainnya (barang)

3. Bahan cetakan (barang)

4. Fotocopy (barang dan jasa)

5. Pakaian Sipil Harian (barang)

6. Pemeliharaan alat kantor (jasa)

7. Meja dan kursi (barang)

8. Alat listrik dan elektronik (barang)

9. Peralatan kebersihan dan pembersihan

10. Obat-obatan

11. Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja (jasa dan material)

12. Pemeliharaan angkutan darat (jasa dan material)

13. Pemeliharaan meja dan kursi (jasa dan material)

Sementara anggaran yang berasal dari kode rekening yang harus diserahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu secara cash langsung kepada user dalam hal ini yaitu Unit Pelaksana Teknis yang berasal dari kode rekening 1.003 adalah berupa item untuk anggaran yang disebut dengan dana insentif dimana dana insentif ini terbagi lagi menjadi beberapa kategori diantaranya : Dana Pelayanan Kesehatan Dasar, Dana Pelayanan Kesehatan JPS BK, Dana Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin, Dana Pelayanan Kesehatan Karyawan. Selain itu dana yang harus diserahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu secara cash langsung kepada user dalam hal ini yaitu Unit Pelaksana Teknis yang berasal dari kode rekening 1.003 adalah berupa dana pengganti rekening telepon, dana penggantian rekening air, dana perjalanan dinas dalam dan luar daerah, honor / upah bulanan, dan dana penggantian rekening listrik. Kembali lagi kepada fakta yang terungkap dipersidangan, semua Kepala Puskesmas yang didengarkan keterangannya dimuka persidangan Majelis Hakim simpulkan bahwa pada prinsipnya mereka menerima semua barang dan dana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu untuk kebutuhan Unit Pelaksana Teknis. Pertanyaannya, mengapa bisa sampai BPKP menemukan ada indikasi kerugian Negara yang dalam hal ini adalah pengeluaran sebagai Pembebanan APBD Tahun Anggaran 2004? Jawaban tegas dari Ahli Auditor Madya BPKP menerangkan bahwa indikasi kerugian Negara ini didapatkan dari pengeluaran yang tidak didukung oleh kwitansi pengeluaran yang sah atau bukti pengeluaran yang sah. SPJ sebagai bukti pengeluaran yang sah harus disertai dengan kwitansi pengeluaran / tanda pembayaran. Sinonim dengan pengertian : SPJ tanpa kwitansi tanda pembayaran bukan merupakan SPJ yang sah. Perhitungan yang didapatkan oleh BPKP dengan indikasi kerugian Negara didapatkan dari beberapa item anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan mengingat ketiadaan kwitansi tanda pembayarannya. Hal ini didapatkan dari hubungan logika hukum dari keterangan Ahli dipersidangan yang menerangkan bahwa semua kwitansi tanda pengeluaran uang atau kwitansi tanda pembayaran yang diperlihatkan dipersidangan sebagaimana disita oleh penyidik merupakan bahan perhitungan BPKP sementara memo tulisan tangan terdakwa bukanlah sebagai bukti pengeluaran yang sah. Artinya, semua memo yang walaupun ada kesalahan tandatangan dan nama penerima dana di dalamnya, namun Ahli tetap menghitung sebagai bukti pengeluaran yang sah yang membebani APBD Tahun Anggaran 2004. Dalam artian juga, pengeluaran yang membebani APBD Tahun Anggaran 2004 untuk item barang yang tidak ada kwitansi tanda pembayarannya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pada waktu di tingkat penyidikan yang sebagian juga menyatakan tidak ada menerima barangnya, menjadi petunjuk bagi ahli dari BPKP waktu itu untuk menyimpulkan bahwa pengeluaran yang tidak ada kwitansinya merupakan barang yang tidak pernaj eksis ada di Unit Pelaksana Teknis sehingga merupakan pengeluaran yang dipertanyakan kemana uangnya lari kalau memang tidak ada barangnya dan ini lah yang disebut sebagai pengeluaran yang tidak sah. Tidak hanya barang yang para saksi yaitu para Kepala Puskesmas yang menerangkan tidak menerimanya, karena Dana Pelayanan Kesehatan Dasar, Dana Pelayanan Kesehatan JPS BK. Dana Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin. Dana Pelayanan Kesehatan Karyawan juga banyak saksi-saksi khususnya dari para Kepala Puskesmas tidak menerimanya akan tetapi ternyata dipersidangan, dengan alasan yang dapat diterima secara hukum, para saksi yaitu Kepala Puskesmas-Kepala Puskesmas menerangkan ternyata ada menerima dana bersangkutan yang selama ini mereka kenal dengan nama dana insentif, disamping masih ada juga ternyata kwitansi tanda pembayaran yang belum disita penyidik sebagaimana kemudian menjadi bukti yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa dipersidangan. Juga, kalaupun memang ternyata barang perolehan dinas kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dari rekanan yang mana ternyata terungkap dipersidangan rekana tadi adalah rekanan fiktif, tapi para saksi khususnya para Kepala Puskesmas menerangkan ada menerima barang sebagaimana item pengeluaran untuk kode rekening 1.003, tapi ternyata BPKP tetap juga menghitung kwitansi pengeluaran sebagai bukti yang sah. Jadi, bagaimana dengan hasil perhitungan BPKP terhadap indikasi kerugian Negara yang sebesar Rp. 1.768.225.182 (satu milyard tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah)? Apakah memang indikasi kerugian Negara ini memang benar masih ada sejumlah sebagaimana perhitungan BPKP tersebut Apakah memang dengan tidak adanya dilakukan investigasi langsung ke lapangan yatiu ke Unit Pelaksana Teknis-Unit Pelaksana Teknis di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan ketiadaan koordinasi dengan pihak-pihak bidang keuangan terkait di jajaran dinas pemerintah Kabupaten Labuhanbatu seperti misalnya Bawaskab dan Bendahara Keuangan Pemerintah Kabupaten menjadikan perhitungan indikasi kerugian Negara tersebut menjadi premature ? Prematur dalam arti apa ? Apakah premature dalam artian memang kerugian Negara bukanlah sejumlah sebagaimana hasil perhitungan BPKP tersebut, ataukah memang tidak ada kerugian Negara didalamnya ?

Menimbang, bahwa dalam menilai tentang pengadaan barang dan jasa. Majelis Hakim memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam keputusan presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanan pengadaan barang/jasa pemerintah. Keppres ini dimaksudkan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN dan/atau APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efesien. Disamping itu juga agar terpenuhi prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuannya yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dari maksud Kepres 80/2003 tersebut berarti bahwa pengadaan barang/jasa wajib memenuhi prinsip yaitu pertama efesien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dan dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Ketiga terbuka dan bersaing berarti pengadaan barang/jasa harsu terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Keempat transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Kelima adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun, dan keenam akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, diperlukan pemeriksaan oleh auditor yang professional, efektif, efesien dan mandiri. Kondisi ini menjadi tantangan bagi auditor untuk dapat berperan lebih nyata dan signifikan dalam mencegah, mendeteksi dan menindaklanjuti penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah pengadaan barang/jasa. Keinginan untuk dapat berperan optimal perlu dibekali dengan kemampuan melakukan pemeriksaan dan “awareness” setiap auditor agar menjadi auditor handal. Kandungan pokok Kepres 80/2003 ruang lingkup berlakunya keputusan presiden ini adalah untuk :

1. Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

2. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberiinjaman / hibah bersangkutan.

3. Pengadaan barang/jasa untuk invesasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Dari lingkup tersebut terlihat BUMN/BMUD meskipun merupakan entitas pemerintah dan dalam lingkup keuangan Negara tidak harus tunduk pada Kepres 80/2003, BUMN/BUMD dapat menyusun prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku secara khusus pada perusahaan tersebut. Meskipun demikian, BUMN/BUMD dapat mengadopsi atau menjadikan Kepres 80 tahun 2003 sebagai referensi dalam menyusun prosedur pengadaan barang dan jasa yang akan diterapkan entitasnya. PEMERIKSAAN ATAS PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH Audit penagdaan barang dan jasa pemerintah dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa pelaksanaan kegiatan khususnya pengadaan barang dan jasa telah sesuai dengan criteria yang ditentukan. Criteria dimaksud adalah peraturan yang diberlakukan untuk kegiatan dimaksud, berupa Undang-Undang. Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, serta petunjuk/prosedur lain yang merupakan turunan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan audit dapat dilakukan pada saat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut. Audit pengadaan barang/jasa dilakukan oleh :

1. Pengguna barang/jasa dalam hal meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, yaitu sesuai dengan kebutuhan pengguna barang/jasa.

2. Aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam hal meyakinkan apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan pengadaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Auditor eksternal pemerintah (BPK-RI) baik melalui audit keuangan, audit kinerja maupun audit investigasi.

Menurut Majelis Hakim, audit keuangan adalah audit yang dimaksudkan untuk menguji apakah penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Atas adit keuangan terhadap entitas pemerintah dan penerima lain bantuan keuangan pemerintah, auditor eksternal (bukan saja BKP-RI) wajib menerapkan Pernyataan Standar Audit (PSA) Nomor 62 yang diterbitkan IAI. Standar tersebut menyatakan bahwa audit atas entias pemerintah harus meliputi audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepatuhan terhadap pengendaian intern. Audit pengadaan barang/jasa secara prinsip termasuk dalam jenis audit ketaatan/kepatuhan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan audit keuangan dapat juga dilaukan audit pengadaan barang dan jasa, khususnya aspek kepatuhan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Audit kinerja adalah audit atas kegiatan/operasi untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan/program tersebut telah dilaksanakan secara ekonomis, efesien, dan efektif sesuai dengan tujuan yang direncanakan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Audit kinerja pengadaan barang/jasa, penetapan pemenang, penyusunan dan penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak hingga penyelesaian kontrak dan serah terima pekerjaan serta masa pemeliharaan. Audit investigasi dilaksanakan dalam hal pelaksanaan/proses pengadaan barang/jasa berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang merupakan tindak pidana. Dalam audit investigasi ini maka sasarannya TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA. Mengungkap pengadaan barang dan jasa yang relevan korupsi tentunya terkait erat dengan akan makna Tipikor sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa :

1. Pasal 2 ayat (1) “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korprasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

2. Pasal 3 “ Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara.

Dari defenisi tersebut maka unsure Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diutarakan sebelumnya adalah melawan hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan material perundang-undangan dan juga termasuk tindakan-tindakan yang melawan prosedur dan ketentuan daam sebuah instansi, perusahaan yang telah ditetapkan oleh yyang berkompeten daam organisasi tersebut. Hukum yang ada umumnya dilanggar oleh pelaku dalam pengadaan barang dan jasa adalah Keppres No. 80 tahun 2003, disamping aturan intern lainnya yang dimaksudkan sebagai pengendalian dalam pengadaan barang dan jasa suatu entitas. Memperkaya diri, atau orang lain atau suatu korporasi adalah memberikan manfaat kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik berupa pribadi, atau orang lain atau suatu korporasi . bentuk manfaat yang diperoleh karena memperkaya diri adalah, terutama berupa uang atau bentuk-bentuk harta lainnya seperti surat-surat berharga atau bentuk-bentuk asset berharga lainnya, termasuk di dalamnya memberikan keuntungan kepada suatu korporasi yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Dalam hal yang berkaitan dengan korporasi, juga termasuk memperkaya diri dari pengurus-pengurus atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan kerja atau hubungan –hubungan lainnya. Pihak yang diperkaya dalam pengadaan barang dan jasa antara lain rekanan yang memperoleh keuntungan yang melebihi kewajaran (mark-up), pelaku pengadaan dan kepala satuan kerja yang memperoleh komisi/rabat/fee dll. Kerugian Negara akibat pengadaan barang dan jasa adalah penggelembungan biaya/harga (mark-up) atas barang dan jasa kebutuhan entitas pemerintah. Kerugian Negara juga dapat terjadi karena adanya rabat/komisi/fee dan sejenisnya yang diberikan rekanan tetapi tidak termasuk ke Kas Negara/Daerah MODUS OPERANDI KECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Kepres 80 mengatur pengadaan barang dan jasa Pemerintah dilakukan secara efesien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Prinsip pengadaan tersebut merupakan suatu criteria yang sangat hakiki dalam proses pengadaan bang dan jasa. Permasalahan utama dan umum terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Permasalahan utama dan umum erjadi (modus operandi) dalam pengadaan barang dan jasa terkait dengan dilanggarnya criteria/prinsip tersebut. Pertama pengadaan barang/jasa tidak efesien, berarti pengadaan barang/jasa tidak dilakukan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang umum terjadi adalah pembelian suatu barang di atas Harga Patokan Standar (HPS). Kedua tidak efektif, berarti pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Hal yang umum terjadi adalah pengadaan barang dan jasa yang tidak benar-benar dibutuhkan oleh Pemerintah. Hal ini dapat menjadi suatu ketidak hematan (boros) atau kerugian Negara. Ketiga, tertutup dan terbatas terutama adanya pembatasan peserta lelang kepada orang-orang atau rekanan tertentu. Proses Penunjukkan Langsung (PL) atau Pemilihan Langsung yang menyimpang dari Keppres 80 juga umum terjadi. Keempat tidak transparan, dalam arti adanya penyembunyian ketentuan dan informasi tertentu mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, yang disembunyikan dari peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Kelima tidak adik/diskriminatif, berarti memberikan perlakukan yang berbeda bagi calon penyedia barang/jasa dan mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun, dan keenam tidak akuntabel, berarti tidak mencapai sasran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Meskipun prinsip pengadaan tersebut dilanggar (adanya unsur melawan hukum), hal tersebut tidak serta merta mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi. Auditor investigasi harus dapat membuktikan terpenuhinya dua unsur lain yaitu kerugian Negara dan memperkaya diri/orang lain/korporasi. Hal ini karena karateristik yang unik dalam audit investigasi adalah dilakukan dengan mengkaitkan hasil audit dengan criteria hukum yang berlaku. Karaterisik ini menjadikan audit investigasi harus dapat diidentifikasikan ke dalam area hukum sehinga diperoleh tindak lanjut yang jelas dan pasti terkait dengan hak dan kewajiban dari pihak terkait. Audit investigative terhadap kasus pengadaan barang/jasa yang berindikasi pada kerugian Negara, yang diduga penyelenggaraan Negara maupun pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung, mencakup kepada dua hal yaitu kasus yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi dan Kasus yang berindikasi Perdata. Pengadaan barang dan jasa yang diidentfikasikan merugikan Negara, maka auditlebih ditekankan kepada identifikasi pidana. Namun jika ternyata setelah diputuskan oleh pihak pengadilan yang terjadi adalah kasus perdata, maka kerugian Negara yang terjadi harus di cegah dengan melakukan berbagai upaya hukum guna diperoleh kembali asset Negara, dan kepada pegawai yang bertanggung jawab dikenakan sanksi sesuai dengan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS. Pengadaan barang dan jasa yang berindikasi terjadinya kerugian Negara akibat adanya penyimpangan –penyimpangan, tidak selalu merupakan kasus Tindak Pidana Korupsi, melainkan dapat juga merupakan kasus perdata.

Menimbang, bahwa proses pengadaan barang ataupun jasa dalam institute pemerintah tidak semudah pengadaan di institute swasta. Seluruh pengadaan barang yang pembiayaannya melalui APBN/APBD, baik sebagian atau keseluruhan, harus mengacu kepada aturan yang berlaku (Kepres No. 80 Tahun 2003, bagian kedua pasal 2; bagian ketujuh pasal 71.ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses pengadaan ini, diantaranya :

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabata yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

• Penydia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/jasa.

• Barang, adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh penggunan barang/jasa, khusus jasa, terbagi atas 3 jenis, yaitu jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Apakah seluruh pengadaan atau kegiatan di institusi pemerintahan itu harus dilaksanakan dalam bentuk pelelangan? Sesuai dengan aturan, ada 2 (dua) pelaksanaan pengadaan, yaitu dengan menggunakan penyedia barang/jasa (pihak ketiga) atau dengan cara swakelola (dikelola sendiri oleh institusi itu). Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh institusi, dimana dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh PPK, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat/LSM penerima hibah.pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah :

• Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemamlouan teknis SDM pada institusi yang bersangkutan (misalnya diklat, beasiswa, kunjungan kerja).

• Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaanya memerlukan partisipasi masyarakat.

• Pekerjaan yang dari segi besara, sifat, lokasi atau pembiayaan tidak diminati oleh penyedia barang/jasa.

• Pekerjaan yang secara rnci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabilak dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar.

• Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan.

• Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus, yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

• Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi /lembaga ilmiah pemerintah

• Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa.

Apabila sebuah pengadaan barang/jasa dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu melalui penyedia barang dan jasa, maka proses pengadaannya harus melalui panitia atau pejabat pengadaan. Panitia pengadaan harus subtansi pengadaan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkan sebagai panitia dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah. PPK, bendaharawan, dan pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah pembayaran (SPP) dan atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar (SPM) dilarang duduk sebagai panitia/pejabat pengadaan. Pegawai pada BPKP, Itjen, Inspektorat Utama, dan unit pengawas lainnya juga dilarang menjadi panitia/pejabat pengadaan pada institusi lain. Mereka hanya bisa menjadi panitia/pejabat pengadaan pada institusi masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam sebuah perkara korupsi yang sekaran ini menjadi sorotan public. Majelis Hakim harus secara cermat meneliti masalah bagaimana posisi kerugian Negara ini dalam sebuah perbuatan dugaan tindak pidana korupsi terhadap seorang terdakwa yang didakwa dengan tindak pidana korupsi. Mengapa demikian ? Jawabannya sederhana. Meskipun perkara korupsi merupakan perkara yang menarik perhatian masyarakat luas yang sekarang ini dianggap sebagai tindak pidana luar biasa tau extra ordinary, namun Majelis Hakim tetap harus mendudukan persoalan pada kenyataanya yang terjadi dengan tetap mengingat asas-asas pertanggungjawaban dalam ilmu hukum pidana. Untuk menghitung kerugian Negara, tentu kalau diambil dari cara BPKP melakukan perhitungan adalah melakukan penghitungan terhadapt APBD untuk Unit Pelaksana Teknis kode rekening 1.003 dibandingkan dengan kwitansi pengeluaran pembebanan APBD yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan item anggaran dalam kode rekening 1.003. Kategori jumlah anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut perhitungan BPKP berdasarkan keterangan Ahli adalah pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti yang sah dalam hal ini adalah kwitansi tanda pembayaran dengan nama penerima yang tertera jelas didalam kwitansi tanda pembayaran bersangkutan. Dengan adanya sakis-saksi khususnya para Kepala Puskesmas yang mengubahketerangannya sejalan dengan alasan yang dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dimuka persidangan, Majelis Hakim harus membaginya menjadi 2 (dua) golongan hal-hal yang menurut para Kepala Puskesmas sudah mereka terima dalam rangka pemenuhan kebutuhan Unit Pelaksana Teknis yaitu :

1. Untuk jenis barang dan jasa yang secara fisik memang harus diberikan kepada Unit PelaksanaTeknis.

2. Untuk jenis dana segar / cash yang harus diberikan kepada Unit Pelaksana Teknis.

Point (1) : Untuk jenis ke (1) yaitu untuk jenis barang fisik dan jasa yang harus diberikan kepada Unit Pelaksana Teknis, kategori barang-batang dan jasa yang harus diberikan adalah :

1. Alat Tulis

2. Prangko, materai dan benda pos lainnya.

3. Bahan cetakan

4. Fotocopy

5. Pakaian sipil harian

6. Pemelihaaan alat-alat kantor

7. Meja dan kursi

8. Alat listrik dan eletronik

9. Peralatan kebersihan dan pembersih

10. Obat-obatan

11. Pemeliharaan bangunan dan gedung tempat kerja

12. Pemeliharaan angkutan darat.

13. Pemeliharaan meja dan kursi.

Terhadap jenis-jenis tersebut, total perhitungan BPKP yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah Rp. 388.475.350,-(dalam artian ada yang tidak didukung oleh bukti pengeluaran untuk selisih dari pengeluaran yang bisa dipertanggungjawabkan bagi pengeluaran item-item tersebut). Kalau dibandingkan dengan keterangan saksi-saksi (ic: para kepala puskesmas) yang menerangkan dipersidangan bahwa mereka menerima semua barang tersebut selama Tahun Anggaran 2004 berlangsung, pertanyaannya adalah : apakah memang dengan diterimanya barang-barang sebagaimana keterangan saksi-saksi dapat menutup pengeluaran untuk item barang tersebut dari kode rekening 1.003 APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 yang dianggap BPKP sebagai peneluaran yang tidak sah ? Kerugian Negara, setidak-tidaknya harus dihitung secara matematis dan sistematis. Matematis dalam arti setidak-tidaknya dalam mengadili ini Majelis Hakim harus bisa menghitung besaran nilai barang sebagaimana yang diterangkan oleh para Kepala Puskesmas dimaksud sudah mereka terima dan sistematis artinya harus dibandingkan dengan apa yang dianggap olehn BPKP sebagai pengeluaran yang tidak sah. Hal inilah yang akan berbicara kepada muara ketidaklaziman ada barang namun kwitansi pembayaran terhadap barang bersangkutan tidak ada. rinciannya :

1. Untuk jenis pengeluaran alat tulis, yang bisa dipertanggungjawabkan menurut perhitungan BPKP adalah senilai Rp. 4.495.550,- dari anggaran sebanyak Rp. 24.988.700,-

2. Untuk jenis prangko, materai dan benda pos lainnya tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut perhitungan BPKP dari anggaran sebanyak Rp. 3.700.000,-

3. Untuk jenis pengeluaran bahan cetakan yang bisa dipertanggung jawabkan BPKP adalah senilai Rp. 5.297.500,- dari anggaran sebanyak Rp. 39.625.000,-

4. Untuk jenis pengeluaran fotocopy, tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut perhitungan BPKP dari anggaran sebanyak Rp. 3.539.400,-

5. Untuk jenis pengeluaran pakaian sipil harian, sudah bisa dipertanggung jawabkan menurut BPKP dari anggaran sebanyak Rp. 58.800.000,-

6. Untuk jenis pengeluaran pemeliharaan alat-alat kantor, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut BPKP adalah senilai Rp. 18.950.000,- dari anggaran sebanyak Rp. 18.950.000,-

7. Untuk jenis pengeluaran meja dan kursi, yang bisa dipertanggungjawabkan menurut BPKP adalah senilai Rp. 9.450.000,- dari total anggaran sebanyak Rp. 51.900.000,- sehingga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah sebanyak Rp. 42.360.000,-

8. Untuk jenis pengeluaran alat listrik dan elektronik, yang bisa dipertanggungjawabkan menurut BPKP adalah senilai Rp. 960.000,- dari total anggaran sebanyak Rp. 5.235.000,-

9. Untuk jenis pengeluaran peralatan kebersihan dan pembersih, yang bisa dipertanggungjawabkan menurut BPKP adalah senilai Rp. 1.885.000,- dari total anggaran sebanyak 25,254.000,-

10. Untuk jenis pengeluaran obat-obatan, semua bisa dipertanggungjawabkan menurut perhitungan BPKP dari total anggaran untuk pengadaan obat-obatan.

11. Untuk jenis pengeluaran pemeliharaan banguna gedung tempat kerja yang bisa dipertanggungjawabkan menurut perhitungan BPKP tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk pengeluaran dari total anggaran Rp. 166.310.000,-

12. Untuk jenis pengeluaran pemeliharaan alat angkutan darat, yang bisa dipertanggungjawabkan menurut BPKP adalah senilai Rp. 15.500.000,- dari total anggaran sebanyak Rp. 81.595.800,-

13. Untuk jenis pengeluaran pemeliharaan meja dan kursi tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut perhitungan BPKP dari nilai anggaran sebanyak Rp. 5.005.000,-

------------------------- dibandingkan dengan ----------------

1. Untuk jenis pengeluaran alat tulis, bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum setidak-tidaknya adalah senilai Rp. 20.000.000,-

2. Untuk pengeluaran Peranko, materai dan bendapos lainnya, bukti yang di aujukan oleh Penasehat Hukum setidak-tidaknya adalah senilai Rp. 3.700.000,-

3. Untuk pengeluaran Bahan cetakan, bukti yang di aujukan oleh Penasehat Hukum setidak-tidaknya adalah senilai Rp. 34.000.000,-

4. Untuk pengeluaran fotocopy, bukti yang di aujukan oleh Penasehat Hukum setidak-tidaknya adalah senilai Rp. 3.000.000,-

5. Untuk pengeluaran pemeliharaan alat kantor, bukti yang di aujukan oleh Penasehat Hukum setidak-tidaknya adalah senilai Rp. 18.000.000,-

6. Untuk pengeluaran meja dan kursi, bukti yang di aujukan oleh Penasehat Hukum setidak-tidaknya adalah senilai Rp. 42.000.000,-

7. Untuk pengeluaran alat listrik dan elektronik, bukti yang di aujukan oleh Penasehat Hukum setidak-tidaknya adalah senilai Rp. 4.000.000,-

8. Untuk pengeluaran peralatan kebersihan dan pembersih, bukti yang di aujukan oleh Penasehat Hukum setidak-tidaknya adalah senilai Rp. 23.000.000,-

9. Untuk pengeluaran pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja, bukti yang di aujukan oleh Penasehat Hukum setidak-tidaknya adalah senilai Rp. 166.000.000,-

10. Untuk pengeluaran pemeliharaan angkutan darat, bukti yang di aujukan oleh Penasehat Hukum setidak-tidaknya adalah senilai Rp. 66.000.000,-

11. Untuk pengeluaran pemeliharaan meja dan kursi, bukti yang di aujukan oleh Penasehat Hukum setidak-tidaknya adalah senilai Rp. 5.000.000,-

------------------------------------------------ dihubungkan lagi dengan ----------------------------------------

Keterangan Saksi-saksi khususnya para Kepala Puskesmas yang menerangkan menerima semua barangnya namun tidak terungkap dipersidangan satu pun diantara para Kepala Puskesmas yang dapat memperinci jumlah dari barang-barang yang sudah mereka terima untuk jenis kategori point (1) tersebut selain dari hanya menerangkan sudah menerima. Untuk kategori pengadaan kebutuhan fotocopy, para Saksi menyatakan sudah menerima pengadaan fotocopy dengan melakukan fotocopy di koperasi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanpa dipungut bayaran lagi. Untuk keperluan fotocopy sama sekali tidakada masalah dan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan yang sebaliknya. Akan tetapi, kalau mengenai pengadaan barang yang dihubungkan dengan keterangan Riadi Fonata, Nona Suan alias Awan, Irwan Indra,Armin Manurung, agustinus, Zuki dan Liaty alias lenny untuk pengadaan barang dan jasa seperti jasa bengkel kendaraan dan pengadaan onderdil juga bahan bagunan serta barang cetakan yang mana mereka membantah ada hubungan dengan Dinas Kesehatan kabupaten Labuhanbatu, sementara dipersidangkan sendiri para Kepala Puskesmas tidak ada satu pun dari antara mereka yang dapat memerinci berapa jumlah barang fisik yang mereka terima selain dari hanya menerangkan “SUDAH MENERIMA” disamping juga keterangan dari Emha hamidi Alhuda yang menerangkanada menandatangani bon fakturfiktif di rumah Daniel hamonangan Manurung bersama dengan Zulpanuddin Hasibuan akan tetapi dengan tetap memperhatikan hubungannya dengan penyangkalan yang diberikan oleh Riadi Fonata, Nona Suan alias Awan, Irwan Indra, Armin Manurung, Agustinus, Zuki dan Liaty alias Lenny dipersidangkan sebagaimana tersbut, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa ketegori dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan adalah khusus dalam bidang pengadaan barang fisik dan jasa yang mencukupi ;

• Pengadaan alat tulis sebanyak Rp. 24.988.700,-

• Pengadaan bahan cetakan sebanyak Rp. 39.625.000,-

• Pengadaan peralatan kebersihan dan pembersihan sebanyak Rp. 25.254.000,-

• Pemeliharaan angkutan darat sebanyak Rp. 81.595.800,-

• Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja sebanyak Rp. 166.310.000,-

• Pengadaan obat-obatan sebanyak Rp. 37.500.000,-

TOTAL = RP. 375.273.500,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS RUPIAH);

Point (2) : Untuk jenis ke (2) yaitu jenis dana segar / cash yang harus diberikan kepada Unit Pelaksana Teknis, kategori dana yang harus diberikan adalah :

1. Telepon ;

2. Air ;

3. Perjalanan dinas dalam daerah ;

4. Perjalanan dinas luar daerah ;

5. Honor / upah bulanan ;

6. Listruk ;

7. Pelayanan Kesehatan Dasar ;

8. Pelayanan Kesehatan JPS BK ;

9. Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin ;

10. Pelayanan kesehatan Karyawan ;

Terhadap jenis-jenis tersebut, total perhitungan BPKP yang tidak bisa dipertanggung jawabkan adalah Rp. 1.379.749.832 (dalam artian tidak ada bukti yang sah untuk selisih dari pengeluaran yang bisa dipertanggung jawabkan bagi pengeluaran item-item tersebut). Kalau dibandingkan dengan keterangan Saksi-saksi (ic: para Kepala Puskesmas) yang menerangkan dipersidangan bahwa mereka menerima semua jasa mencakup barang tersebut selama Tahun Anggaran 2004 berlangsung, pertanyaan adalah : apakah memang dengan diterimanya jasa mencakup barang sebagaimana keterangan Saksi-saksi dapat menutup pengeluaran untuk item dana-dana tersebut dari kode rekening 1.003 APBD Dinas Kesehatan kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 yang diaggap BPKB sebagai pengeluaran yang tidak sah? Kerugian Negera, setidak-tidaknya harus dihitung secara matematis dan sistematis. Matematis dalam arti setidak-tidaknya dalam mengadili perkara di Majelis Hakim harus bisa menghitung besaran nilai barang sebagaimana yang diterangkan oleh para Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud sudah mereka terima dan sistematis, artinya harus dbandingkan dengan apa yangdi aggap oleh BPKP sebagai pengeluaran yang tidak sah. Hal inilah yangakan berbicara kepada muara perhitungan terhadap kwitansi pembayaran terhadap dana-dana yang bukti pengeluarannya menurut perhitungan BPKP pada waktu penyidikan tidak ditemukan, Rinciannya :

1. Untuk jenis pengeluaran telepon yang bisa dipertanggung jawabkan menurut BPKP adalah senilai Rp. 16.020.000,-

2. Untuk jenis pengeluaran air menurut BPKP bisa dipertanggung jawabkan ;

3. Untuk jenis pengeluaran perjalan dinas dalam daerah menurut BPKP bisa dipertanggung jawabkan keseluruhannya ;

4. Untuk jenis pengeluaran perjalanan dinas luar daerah menurut BPKP bisa dipertanggung jawabkan keseluruhnya ;

5. Untuk jenis pengeluaran honor / upah bulanan menurut BPKP bisa dipertanggung jawabkan keseluruhannya ;

6. Untuk jenis pengeluaran listrik menurut BPKP semua bisa dipertanggung jawabkan;

7. Untuk jenis pengeluaran pelayanan kesehatan dasar yang bisadipertanggung jawabkan menurut BPKP adalah senilai Rp.489.386.000,-;

8. Unutuk jenis pengeluaran pelayanan kesehatan JPS BK yang bisa dipertanggung jawabkan menurut BPKP adalahsenilai Rp. 533.400.000,-;

9. Untuk jenis pengeluaran pelayanan kesehatan spesialis Rawat Inap yang bisa dipertanggung jawabkan menurut BPKP adalah senilai Rp. 108.000.000,-;

10. Untuk jenis pengeluaran pelayanan kesehatan karyawan yangbisa dipertanggung jawabkan menurut menurut BPKP adalah senilai Rp. 210.000.000,-

------------------------- dihubungkan dengan -----------------

1. Untuk jenis pengeluaran telepon bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum adalah senilai Rp. 31.243.512,- Jadi untuk jenis ini, semua sudah bisa dipertanggung jawabkan dengan kwitansi tanda pembayaran yang ada ;

2. Untuk jenis pengeluaran air, bukti yang diajukan air, bukti yang di ajukan oleh Penasehat Hukum adalah senilai Rp. 7.720.320,-. Jadi untuk jenis ini, semua sudah bisa dipertanggung jawabkan dengan kwitansi tanda pembayaran yang ada;

3. Untuk jenis pengeluaran pelayanan kesehatan dasar, bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum setidak-tidaknya adalah senilai Rp. 489.386.000,- jadi semua sudah bisa dipertanggung jawabkan ;

4. Untuk jenis pengeluaran pelayanan kesehatan JPS BK bukti yang di ajukan oleh Penasehat Hukum adalah senilai Rp. 533.400.000,-. Jadi untuk jenis ini sudah bisa dipertanggung jawabkan ;

5. Untuk pengeluaran pelayanan kesehatan spesialis Rawat Inap, bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum adalah senilai Rp. 108.000.000,-. Jadi untuk jenis ini sudah bisa dipertanggung jawabkan ;

6. Untuk pengeluaran pelayanan kesehatan karyawan, bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum adalah senilai Rp. 210.000.000,-. Jadi untuk jenis ini sudah bisa dipertanggung jawabkan ;

-------------------------- dihubungkan dengan ----------------

Keterangan Saksi-saksi khususnya para Kepala Puskesmas yang menerangkan menerima semua dana yang selama inimereka kenal dengan dana insentif masih terdapat lagi dana-dana lain yaitu dana pelayanan kesehatan dasar, dana pelayanan kesehatan karyawan, dana pelayanan kesehatan spesiali rawat inap Gakin dan dana pelayanan kesehatan JPS BK, pernyataan sudah menerima dana ini dari fakta yang ada ternyata didukung oleh kwitansi tanda pembayaran yang cukup untuk dapat membuktikan bahwa indikasi kerugian Negara dari kategori item yang termasukdalam point ke-2 tersebut menjadi dapat tertutupi. Artinya, sama dengan yang sebelumnya sudah dinyatakan Majelis Hakim diatas, hanya dari perhitungan matematis sederhana seperti itulah yang dapat dilakukan untuk membandingkan antara perhitungan indikasi kerugian Negara versi BPKP dengan bukti yang diajukan oleh Penasehatan Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari perhitungan yang dapat Majelis hakim lakukan sebagai penghargaan terhadap pembuktian kedua belah pihak baki Jaksa / Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa ternyata, indikasi kerugian Negeri yang sudah tertutupi oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah khusus untuk bukti yang tidak di sanggah kebenarannya oleh pihak yang tertera dalam bukti pengeluaran adalah sebanyak sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan BPKP tentang indikasi kerugian Negeri sebanyak Rp. 1.768.225.182,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) menurut hemat Majelis Hakim adalah masih premature mengingat 3 (tiga) hal penting yaitu:

1. Tidak pernah dilakukan investigasi langsung ke lapangan untuk mengecheck kebenaran ada tiadanya barang fisik atau jasa yang sudah atau belum dipenuhi dari anggaran kode rekening 1.003 Dinas kesehatan Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Unit Pelaksanaan Teknis. Untuk mengetahui secara benar, Majelis Hakim mengambil pegangan dari keterangan Saksi-saksi yaitu dari para Kepala Puskesmas yang paling mengetahui apakah di Unit Pelaksana Teknis yang dipimpinnya sudah pernah menerima atau tidak menerima barang dan jasa, yang ternyata semua Kepala Puskesmas menerangkan mereka menerima barang dan jasa dengan kategori point 1 yang sebelumnya sudah disebutkan tersebut diatas :

2. Ada dokumen yang belum distita secara lengkap oleh pihak penyidik sehingga bahan klarifikasi Ahli untuk perhitungan indikasi kerugian Negeri majelis Hakim anggap masih kurang ;

3. Untuk kategori dana insentif, hal fiktif yang di anggap pertama kali pada tingkat penyidikan ketika ditanyakan kepada para Kepala Unit pelaksana Teknis apakah pernah menerima dana pelayanan kesehatan dasar, dana pelayanan kesehatan spesialis rawat inap Gakin, dana pelayanan kesehatan karyawan dan dana pelayanan kesehatan JPS BK, hampir semua menjawab tidak pernah menerima. Padahal, semua dana ini masuk dalam kategori dana insentif dan dana insentif sendiri tidak pernah dinyatakan di tingkat penyidikan.kecuali dipersidangkan para Kepala Puskesmas akhirnya menjelaskan dengan alasan yang cukup dapat diterima bahwa selama ini mereka tidak tahu perihal kategori dana pelayanan kesehatan dasar, dana pelayanan kesehatan spesialis rawat inap Gakin, dana pelayanan kesehatan karyawan dan dana pelayanan kesehatan JP BK, karena yang mereka tahu hanya Dana Insentif, padahal kalau diperhatikan secara seksama, dana insentif merupakan anggaran 1.003 dengan kode 2.1.03 yang masih terbagi lagi didalmnya kategori rekening 2.1.03.4.2.1.03.5.2.1.03.6, dan 2.1.03.7 yaitu dana pelayanan kesehatan dasar,dana pelayanan kesehatan spesialis rawat inap Gakin, dana pelayanan kesehatan karyawan dan dana pelayanan kesehatan JPS BK ;

Menimbang, bahwa dari perhitungan Majelis Hakim terdapat indikasi kerugian Negara dengan jumlah perkiraan Majelis Hakim, diambil kesimpulan bahwa dari pengeluaran sebanyak Rp. 5.445.628.093,- yang membebani APBD Dinas Kesehatan kabupaten labuhanbatu tahun anggaran 2004 untuk UPTD, pengeluaran sebanyak Rp. 375.273.500,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratustujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) adalah pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang kuat dengan adanya penyangkalan dari Riadi Fonata, Nona Suan alaias Awan, Irwan Indra, Armin Manurung, Agustinus, zuki dan Liaty alias Lenny dan juga didukung dengan keterangan Emha Hamidi Alhuda yang menandatangani bon / faktur pengadaan barang yang fiktif sifatnya. Ditinjau dari sisi perbuatan yang terungkap beberapa dokumen fiktif tentang hubungan antara Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dengan para rekanan, perbuatan ini bukan perbuatan yang langsung dilakukan oleh Terdakwa, juga Terdakwa tidak terungkap dipersidangan pernah menyuruh atau menjadi peserta atau menjadi pelaku langsung yang mengakibatkan timbulnya dokumen tentang kerjasama fiktif dan toko terungkap dipersidangan. Dengan bukti bertanda T.1 s/d T.5, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu sudah mendelegasikan kewenangannya dalam bidang pengadaan barang dan jasa kepada Panitia Pegadaan Barang dan jasa, sementara kewenangan terdakwa terpisah dari Daniel Hamonangan Manurung dan H. Zulpanuddin hasibuan dalam bidang keuangan. Terdakwa juga hanya bersifat menerima laporan saja dalam bentuk Laporan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah dilakukan oleh Panitia yang sudah ditunjuk untuk itu akan tetapi bukan kewenangan Terdakwa dan memang Terdakwa dan memang Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk dikeluarkannya dana bagi pembiayaan pengadaan barang dan jasa bersangkutan karena yang berwenang dalam bidang pengeluarannya dana bagi pembiayaan pengadaan barang dan jasa bersangkutan karena yang berwenang dalam bidang pengeluaran dana dari Kas APBD TA 2004 untuk UPT adalah Daniel Hamonangan manurung dan H. Zulpanuddin Hasibuan. Kembali lagikepada dakwaan Penuntut Umum yang menyatakanbahwa perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan negara setidak-tidaknya dalam kasus ini bisa diinventarisir menjadi 2 (dua) bagian penting sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu ;

1. Terdakwa ada membuat memo pribadi untuk pengeluaran uang darikas APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Unit Pelaksana Teknis padahal memo pribadi bukanlah sebagai bukti yang sah untuk pembebankan APBD ;

2. Ada uang sebesar Rp. 810.730.182,- (delapan ratus juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang diperuntutkan bagi keperluan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan dengan memperhatikan keterangan dari Ahli yang menerangkar, bahwa MEMO-MEMOTULISAN TANGAN TERDAKWA TIDAK PERNAH DIJADIKAN BUKTI / BAHAN PERHITUNGAN BAGI PENGELUARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2004 UNIT PELAKSANATEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU, juga tidak terungkap fakta-fakta atau membuktikan bahwa jumlah kekayaan Terdakwa menjadi bertambah atau kekayaan orang lain bertambah akibat perbuatan Terdakwa,didasarkan kepada pertimbangan Majelis Hakim bahwa dari bukti yang di ajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu dari Buku kas Rekening juga tidak tergambarkan adanya pengeluaran dari APBD tahun Anggaran 204 untuk Unit Pelaksana Teknis yang tidak wajar atau untuk pengeluaran yang bukan sesuai dengan peruntukannya, setidak-tidaknya Penuntut Umum juga sudah menyetujui bahwa berdasarkan memo pribadi Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah suatu bentuk perbuatan yang terbukti ada mengakibatkan pengeluaran keuangan Negara dari APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Unit Pelaksana Teknis yang tidak wajar, dan dari hal tersebut juga sudah terungkap dan Penuntut Umum juga menyetujui bahwa TIDAK ADA JUGA TERUNGKAP DIPERSIDANGAN BAHWA ORANG LAIN ADA IKUT MENIKMATI UANG YANG BERASAL DARI APBD TAHUNANGGARAN 2004 UNTUK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU. Tapi menjadi masalah yang belum terjawab adalah : apakah dengan bentuk perbuatan perihal bon faktur pengadaan barang dan jasa sebagaimana terungkap dipersidangan yang disangkal oleh Riadi Fonata, Nona Suan alaias Awan, Irwan Indra, Armin Manurung, Agustinus, zuki dan Liaty alias Lenny bisa dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa ? sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pihak yang duduk langsung dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga bentuk formal yang bagaimana yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa mulai dari ditunjuknya anggota Panitia Pengadaan Barang danJasa sampai pada penandatangan dengan pihakketiga sebagi rekanan yang tidak dilakukan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten labuhanbatu? Jawabnya : TERDAKWA SAM ASEKALI TIDAK BISA DIPERTANGGUNG JAWABKAN UNTUK MASALAH DOKUMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA KARENA DALAM BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA, TERDAKWA SUDAH MENDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA PERANGKAT PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG HARUS MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA TERDAKWA TENTANG PELAKSANAANYA NAMUN DALAM PENGELUARAN DANA UNTUK KEGIATAN PENGADAAN YANG BERSANGKUTAN TETAP MELALUI PERANGKAT KEUANGAN DINAS KESEHATAN KABUPETEN LABUHANBATU YANG PADA TAHUN ANGGARAN 2004 DIPEGANG OLEH DANIEL HAMONANGAN NANURUNG, SKM. MM DAN ZULPANUDDIN HASIBUAN MASING-MASING SELAKU ATASAN EMEGANG KAS DAN PEMEGANG KAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU DAN TIDAK ADA KEWAJIBAN BAGI PEMEGANG KAS UNTUK MEMINTA PERSETUJUAN DARI KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU DALAM BIDANG PENGELUARAN UAGNG APBD ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terjawab sudah tabel inventarisasi dakwaan sebagimana tersebut sebelumnya pada awal pertimbangan akan unsur ini sebagaiberikut :

UNTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Pasal 4 PP 105 Tahun 2000 yang mengatur bahwa : “Pengelolahan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat kepada perundang-undangan yang berlaku, efesien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan” : Pasal 27 PP 105 Tahun 2000 Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap da sah mengenai hak yang diperoleh pihak penagih : Pasal 57 ayat (1) keputusan Materi Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 : “Pengguna anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuatSPJ(Surat Pertanggung Jawaban) yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah” ; PERATURAN POSITIF INI ADA TERLANGGAR DALAM BIDANG TATA DOKUMENTARIS PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU PADA TAHUN ANGGARAN 2004 AKAN TETAPI BUKAN TERDAKWA YANG MEMBUAT DOKUMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU OLEH BUPATI LABUHANBATU ;

U NTUK SISI KERUGIAN NEGARA

Dana sebanyak Rp. 1.768.225.182,- (satu milyard tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua ribu rupiah) menurut dakwaan yang sebagian digunakan oleh Terdakwa dan dana sebanyak Rp. 810.182,- (delapan ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) yang keluar dari APBD Tahun Anggaran 2004 untuk unit pelaksana teknis yang digunakan bagi kepentingan orang lain selain dari Terdakwa, Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MMdan Zulpanuddin Hasibuan dan hasil perhitungan

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Nomor : S-4906/PW/02/05/2005 Tanggal 15 Desember 2005, Indikasi Kerugian Negara Akibat Perbuatan Terdakwa Bersama-Sama Dengan Daniel Hamonangan Manurung, SKM.MM dan Zulpanuddin Hasibuan adalah sebesar Rp. 1.768.225.182,- (satu milyard tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah) TIDAK CUKUP TERPENUHI PERIHAL BESARAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAIMANA DAKWAAN PENUNTUT UMUM DENGAN DASAR BAHWA BPKP TIDAK MELAKUKAN AUDIT YANG BERSIFAT INVESTIGATIF DAN INDIKASI KERUGIAN NEGARA DARI PERHITUNGAN BPKP BELUM MENJADI PEGANGAN YANG AKURAT UNTUK MAJELIS HAKIM SEHINGGA MAJELIS HAKIM MENERAPKAN PERHITUNGAN HANYA BERDASARKAN SURAT KWITANSI YANG DISANGKAL KEBENARANNYA OPLEH REKANAN SEBAGAIMANA FAKTA DIPERSIDANGKAN KARENA MAJELIS HAKIM PUN TIDAK MENERAPKAN STANDAR PERHITUNGAN AKUTANSI SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN OLEH IAI (IKATAN AKUTANSI INDONESIA) YANG BERARTI WALAUPUN PARA SAKSI MENERIMA BARANG SEBAGAIMANA ITEM PERUNTUKAN DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2004 UNTUK UNIT PELAKSANA TEKNIS, NAMUN KUALITAS BARANG YANG DITERIMA BELUM DI INVESTIGASI SEHINGGA PERHITUNGAN TERSEBUT MENGGAMBARKAN KESUNGGUHAN DARI MAJELIS HAKIM DALAM MENILAI NILAI KERUGIAN NEGARA SEBAGAI POTENSI, AKAN TETAPI WALAUPUN POTENSI NILAI KERUGIAN NEGARA MEMANG ADA, BUKAN MERUPAKAN AKIBAT PERBUATAN TERDAKWA SEHINGGA KERUGIAN NEGARA BISA TIMBUL KARENA BUKAN TANGGUNGJAWAB TERDAKWA DALAM BIDANG KEUANGAN DAN UNTUK MASALAH DOKUMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA KARENA DALAM BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA, TERDAKWA SUDAH MENDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA PERANGKAT PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG HARUS MEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA TERDAKWA TENTANG PELAKSANAANNYA NAMUN DALAM PENGELUARAN DANA UNTUK KEGIATAN PENGADAAN YANG BERSANGKUTAN TETAP MELALUI PERANGKAT KEUANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU YANG PADA TAHUN ANGGARAN 2004 DIPEGANG OLEH DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM.MM DAN ZULPANUDDIN HASIBUAN MASING-MASING SELAKU ATASAN PEMEGANG KAS DAN PEMEGANG KAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU DAN TIDAK ADA KEWAJIBAN BAGI PEMEGANG KAS UNTUK MEMINTA PERSETUJUAN DARI KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU DALAM BIDANG PENGELUARAN UANG APBD. JUGA TIDAK ADA TERUNGKAP ADA BESARAN ANGKA SEBAGAIMANA DAKWAAN PENUNTUT UMUM YANG MENYATAKAN ORANG LAIN DILUAR DIRI TERDAKWA, DANIEL HAMONANGAN MANURUNG DAN ZULPANUDDIN HASIBUAN TURUT MENIKMATI UANG YANG BERASAL DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian pertimbangan tersebut, maka unsur ini tidak cukup terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (10 KUHPidana dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair dimana dalam dakwaan subsidair ini, Terdakwa didakwa melanggar pasal 3 jo pasal18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

3. Sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan tersebut;

4. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Add. 1. SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” sudah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan tentang unsure “setiap orang” sudah dipertimbangkan tentang dakwaan primair. Oleh karena menyangkut pertimbangan yang sama dengan pertimbangan akan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “barang siapa dalam pertimbangan dakwaan primair untuk kembali dipertimbangkan dalam unsur ini sehingga dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua hal yang sudah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primair tentang unsur “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” relevan untuk kembali dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsure ini dan segenap pertimbangan tentang pertimbangan unsur “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam dakwaan primair kembali dipertimbangkan dalam pertimbangan unsure ini;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa :

• Dari semua bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi khususnya para Kepala Puskesmas sebagai penerima barang dan dana dari rekening 1.003, logika yang bisa diambil adalah bahwa barang dan dana yang diperuntukkan untuk Unit Pelaksana Teknis sudah disalurkan kepada pengguna atau pemakai atau user dalam hal ini kepada Unit Pelaksana Teknis. Akan tetapi yang menjadi perhatian utama Majelis Hakim adalah sebagai berikut : pada dasarnya, dalam anggaran APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Unit Pelaksana Teknis ada 2(dua) jenis yang diperuntukkan bagi Unit Pelaksana Teknis. (1) Barang dan (2) Uang. Barang dan uang ini merupakan 2 item global yang harus diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu kepada Unit Pelaksana Teknis sehubungan dengan telah dibaginya anggaran menjadi 2 kode rekening yaitu kode 1.001 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dan kode rekening 1.003 untuk Unit Pelaksana Teknis. Mengenai uang, pada prinsipnya dari fakta terungkap dipersidangan, bisa diambil kesimpulan bahwa yang merupakan item dengan judul “untuk biaya” misalnya pengadaan barang dan jasa, UNIT PELAKSANA TEKNIS BUKANLAH SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN YANG MENGGUNAKAN ANGGARAN UNTUK KEMUDIAN MEMENUHI KEBUTUHANNYA SENDIRI. Tapi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu-lah yang membelanjakan anggaran yang ada untuk kemudian disalurkan kepada Unit Pelaksana Teknis-Unit Pelaksana Teknis (dalam hal barang dan kalau jasa seperti misalnya pemeliharaan meja dan kursi juga alat kantor, maka petugas pihak yang melakukan pemeliharaan dan perbaikan atau perawatan peralatan / investaris Unit Pelaksana Teknis dan petugas ini yang jasanya dibayar dari anggaran dengan kode rekening 1.003) diantaranya adalah :

1. Alat Tulis (barang);

2. Prangko, Materai dan benda pos lainnya (barang);

3. Bahan cetakan (barang);

4. Fotocopy (barang dan jasa);

5. Pakaian Sipil Harian (barang);

6. Pemeliharaan Alat Kantor (jasa);

7. Meja dan Kursi (barang);

8. Alat Listrik dan Elektronik (barang);

9. Peralatan Kebersihan dan Pembersih;

10. Obat-obatan;

11. Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja (jasa dan material);

12. Pemeliharaan angkutan darat (jasa dan material);

13. Pemeliharaan meja dan kursi (jasa dan material);

Sementara anggaran yang berasal dari kode rekening yang harus diserahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu secara cash langsung kepada user dalam hal ini yaitu Unit Pelaksana Teknis yang berasal dari kode rekening 1.003 adalah berupa item untuk anggaran yang disebut dengan Dana Insentif dimana Dana Insentif ini terbagi lagi menjadi beberapa kategori diantaranya adalah : Dana Pelayanan Kesehatan Dasar, Dana Pelayanan Kesehatan JPS BK, Dana Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin, Dana Pelayanan Kesehatan Karyawan. Selain itu dana yang harus diserahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu secara cash kepada user dalam hal ini yaitu Unit Pelaksana Teknis yang berasal dari kode rekening 1.003 adalah berupa dana penggantian rekening telepon, dana penggantian rekening air, dana perjalanan dinas dalam dan luar daerah, honor / upah bulanan, dan dana penggantian rekening listrik. Kembali lagi kepada fakta yang terungkap dipersidangan, semua Kepala Puskesmas yang didengarkan keterangannya dimuka dipersidangan Majelis Hakim simpulkan bahwa pada prinsipnya mereka menerina semua barang dan dana dari Dinas Kesehatan kabupaten Labuhanbatu untuk kebutuhan Unit Pelaksana Teknis. Pertanyaannya, mengapa bisa sampai BPKP menemukan ada indikasi kerugian Negara yang dalam hal ini adalah pengeluaran sebagai pembebanan APBD Tahun anggaran 2004? Jawaban tegas dari Ahli Auditor Madya BPKP menerangkan bahwa indikasi kerugian Negara ini didapatkan dari pengeluaran yang tidak didukung oleh kwitansi pengeluaran yang sah atau bukti pengeluaran yang sah. SPJ sebagai bukti pengeluaran yang sah harus disertai dengan kwitansi pengeluaran / tanda pembayaran. Sinonim dengan pengertian : SPJ tanpa kwitansi tanda pembayaran bukan merupakan SPJ yang sah. Perhitungan yang didapatkan dari beberapa item anggaran untuk Unit Pelaksana Teknis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan mengingat ketiadaan kwitansi tanda pembayarannya. Hal ini didapatkan dari hubungan logika hukum dari keterangan Ahli dipersidangan yang menerangkan bahwa kwitansi tanda pengeluaran uang atau kwitansi tanda pembayaran yang diperlihatkan dipersidangan sebagaimana disita oleh penyidik merupakan bahan perhitungan BPKP sementara memo tulisan tangan Terdakwa bukanlah sebagai bukti yang dipergunakan oleh BPKP untuk melakukan perhitungan terhadap indikasi kerugian Negara. Artinya, semua kwitansi tanda tanda pengeluaran uang, yang walaupun ada kesalahan tanda tangan dan penerima dana didalamnya, namun Ahli tetap menghitung sebagai bukti pengeluaran yang sah yang membebani APBD Tahun anggaran 2004. Dalam artian juga, pengeluaran yang membebani APBD Tahun 2004 untuk item barang yang tidak ada kwitansi tanda pembayarannya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pada waktu ditingkat penyidikan yang sebagian juga menyatakan tidak ada menerima barangnya, menjadi petunjuk bagi Ahli dari BPKB waktu itu untuk menyimpulkan bahwa pengeluaran yang tidak ada kwitansinya merupakan barang yang tidak pernah eksis ada diunit Pelaksana Teknis sehingga merupakan pengeluaran yang dipertanyakan kemana uangnya lari kalau memang tidak ada barangnya dan inilah yang disebut sebagai pengeluaran yang tidak sah. Tidak hanya barang yang para Saksi yaitu para Kepala Puskesmas yang menerangkan tidak menerimanya, karena Dana Pelayanan Kesehatan Dasar, Dana Pelayanan Kesehatan JPS BK, Dana Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin, Dana Pelayanan Kesehatan Karyawan juga banyak saksi-saksi khususnya dari para Kepala Puskesmas menyatakan tidak menerimanya akan tetapi dipersidangan, dengan alasan yang dapat diterima secara hukum, para saksi yaitu Kepala Puskesmas-Kepala Puskesmas menerangkan ternyata ada menerima dana bersangkutan yang selama ini mereka kenal dengan nama insentif, disamping masih ada juga ternyata kwitansi tanda pembayaran yang belum disita penyidik sebagaimana kemudian menjadi bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan. Juga, kalau pun memang ternyata barang perolehan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dari rekanan yang mana ternyata terungkap dipersidangan rekanan tadi adalah rekana fiktif, tapi para saksi khususnya para Kepala Puskesmas menerangkan ada menerima sebagaimana item pengeluaran untuk kode rekening 1.003, tapi ternyata BPKP tetap juga menghitung kwitansi pengeluaran sebagai bukti yang sah

→ Jadi, bagaimana dengan hasil perhitungan BPKP terhadap indikasi kerugian Negara yang sebesar Rp. 1.768.225.182,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh rupiah)? Apakah memang indikasi kerugian Negara ini memang benar masih ada sejumlah sebagaimana perhitungan BPKP tersebut? Apakah memang tidak adanya dilakukan investigasi langsung kelapangan yaitu ke Unit Pelaksana Teknis-Unit Pelaksana Teknis di wilayah Dinas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu seperti misalnya Bawaskab dan Bendahara Keuangan Pemerintah Kabupaten menjadikan perhitungan indikasi kerugian Negara tersebut menjadi Prematur? Prematur dalam arti apa? Apakah Prematur dalam artian memang kerugian Negara bukanlah sejumlah sebagaimana hasil perhitungan BPKP tersebut, ataukah memang tidak ada kerugian Negara didalamnya?

• Dalam menilai tentang pengadaan barang dan jasa, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Keppres ini dimaksudkan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN dan/atau APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Disamping itu juga agar terpenuhi prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Dari maksud Kepres 80/2003 tersebut berarti bahwa pengadaan barang/jasa wajib memenuhi prinsip yaitu pertama efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Ketiga, terbuka dan bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Keempat transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Kelima adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun. Dan keenam akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Untuk mewujudkan prinsip tersebut, diperlukan pemeriksaan oleh auditor yang professional, efektif, efisien, dan mandiri. Kondisi ini menjadi tantangan bagi auditor untuk dapat berperan lebih nyata dan sigfnifikan dalam mencegah, mendeteksi dan menindaklanjuti penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah pengadaan barang/jasa. Keinginan untuk dapat berperan optimal perlu dibekali dengan kemampuan melakukan pemeriksaan dan “awareness” setiap auditor agar menjadi auditor handal. Kandungan Pokok Kepres 80/2003 Ruang lingkup berlakunya Keputusan Presiden ini adalah untuk :

1. Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;

2. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan;

3. Pengadaan barang/jasa untuk investasi dilingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian stau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

   • Audit pengadaan barang/jasa dilakukan oleh :

1. Pengguna barang/jasa, dalam hal meyakinkan bahwa pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak, yaitu sesuai dengan kebutuhan pengguna barang/jasa.

2. Aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam hal meyakinkan apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai perencanaan pengadaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Auditor eksternal pemerintah (BKR-RI) baik melalui audit keuangan, audit kinerja meupun audit investigasi.

Dari ketiga hal tersebut, nampaklah bahwa audit yang dilakukan oleh Ahli Hitung Keuangan Negara tidaklah sesederhana yang dipikirkan karena perhitungan kerugian Negara wajib dengan cara yang sudah ditentukan guna mencari kebenaran yang hakiki tentang posisi asset yang ada dibandingkan dengan posisi keuangan Negara untuk pengadaan asset tesebut, apakah seimbang atau tidak seimbang sehingga dengan demikian maka audit yang dilakukan auditor dalam perhitungan kerugian Negara, wajib dengan menggunakan teknik investigasi yang mana salah satunya bisa melakukan penyegelan terhadap asset Negara/Entitas pemerintahan yang akan dihitung oleh auditor yang bersangkutan;

• Audit keuangan adalah audit yang dimaksudkan untuk menguji apakah penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akutansi berterima umum. Atas audit keuangan terhadap entitas pemerintah dan penerima lain bantuan keuangan pemerintah, auditor aksternal (bukan saja BPK-RI) ajib menerapkan Pernyataan Standart Audit (PSA) Nomor 62 yang diterbitkan IAI. Standar tersebut menyatakan bahwa audit atas entitas pemerintah harus meliputi audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepatuhan terhadap pengendalian intern. Audit pengadaan barang/jasa secara prinsip termasuk dalam jenis audit ketaatan/kepatuhan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan audit keuangan dapat juga dilakukan audit pengadaaan barang/jasa, khususnya aspek kepatuhan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Audit kinerja adalah audit atas kegiatan/operasi untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan kegiatan/program tersebut telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan tujuan yang direncanakan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Audit kinerja pengadaan barang/jasa dilakukan terhadap seluruh aspek dari perencanaan, pemilihan penyediaan barang/jasa, penetapan pemenang, penyusunan, dan penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak hingga penyelesaian kontrak dan serah terima pekerjaan serta masa pemeliharaan. Audit investigasi dilaksanakan dalam hal pelaksanaan/proses pengadaan barang/jasa berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merupakan tindak pidana. Dalam audit investigasi ini maka sasarannya TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA. Mengungkap pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi tentunya terkait erat dengan permasalahan tindak pidana korupsi. Untuk itu, sekedar mengingatkan kembali akan makna Tipikor sebagai mana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa

1. Pasal 2 ayat (1) : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. “

2. Pasal 3 : “ Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara. “

   • Proses pengadaan barang ataupun jasa dalam instuti pemerintah tidak semudah pengadaan di instuti swasta. Seluruh pengadaan barang yang pembiayaannya melalui APBN/APBD, baik sebagian atau keseluruhan, harus mengacu kepada aturan yang berlaku (Keppres No. 80 Tahun 2003, Bagian Kedua Pasal 3; bagian ketujuh pasal7). Ada beberapa istilah yang digunakan dalam proses pengadaan ini, diantaranya :

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna anggaran/kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa

- Penyedia barang/jasa, adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/jasa

- Barang, adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, bahan setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Khusus jasa, terbagi atas 3 jenis, yaitu Jasa Pemborongan, Jasa Konsultasi dan Jasa lainnya;

• Sesuai dengan aturan, ada 2 (dua) pelaksanaan pengadaan, yaitu dengan menggunakan penyedia barang/jasa (pihak ketiga) atau dengan cara swakelola (dikelola sendiri oleh instuti itu). Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh instuti, dimana dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh PPK, instansi pemerintah lain atau kelompok masyarakat/LSM penerima hibah. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola adalah :

- Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis SDM pada instusi yang bersangkutan (misalnya diklat, beasiswa, kunjungan kerja);

- Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannnya memerlukan partisipasi masyarakat;

- pekerjaan yang dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaan tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;

- Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar;

- Penyelanggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;

- Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus, yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;

- Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian dilaboraturium, pengembangan system tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;

- Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa.

• Pertimbangan-pertimbangan selanjutnya sebagaimana tersebut sebelumnya dalam pertimbangan akan unsure “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatun korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dalam dakwaan primair sampai akhirnya Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa kategori dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan adalah khusus dalam bidang pengadaan barang fisik dan jasa yang mencakup :

  • Pengadaan alat tulis sebanyak Rp. 24.988.700,-;

  • Pengadaan bahan cetakan sebanyak Rp. 39.625.000,-;

  • Pengadaan peralatan kebersihan dan pembersih sebanyak Rp. 25.254.000,-;

  • Pemeliharaan angkutan darat sebanyak Rp. 81.595.800,-;

  • Pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja sebanyak Rp. 166.310.000,-;

  • Pengadaan obat-obatan sebanyak Rp. 37.500.000,-;

TOTAL = RP. 375.273.500,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS RUPIAH);

• Dalam proses persidangan, dengan memperhatikan keterangan dari ahli yang menerangkan bahwa MEMO-MEMO TULISAN TANGAN TERDAKWA TIDAK PERNAH DIJADIKAN BUKTI / BAHAN PERHITUNGAN BAGI PENGELUARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2004 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU, juga tidak terungkap fakta-fakta atau membuktikan bahwa jumlah kekayaan Terdakwa menjadi bertambah atau kekayaan orang lain bertambah akibat perbuatan Terdakwa, didasarkan kepada pertimbangan Majelis Hakim bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yaitu dari Buku Kas Rekening juga tidak tergambarkan adanya pengeluaran dari APBD tahun anggaran 2004 untuk Unit Pelaksana Teknis yang tidak wajar atau untuk pengeluaran yang bukan sesuai dengan peruntukannya, setidak-tidaknya Penuntut Umum juga sudah menyetujui bahwa berdasarkan memo pribadi Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa bukanlah suatu bentuk perbuatan yang terbukti ada mengakibatkan pengeluaran keuangan Negara dari APBD Tahun Anggaran 2004 untuk Unit Pelaksana Teknis yang tidak wajar, dan dari hal tersebut juga sudah terungkap dan Penuntut Umum juga menyetuji bahwa TIDAK ADA JUGA TERUNGKAP DIPERSIDANGAN BAHWA ORANG LAIN ADA IKUT MENIKMATI UANG YANG BERASAL DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2004 UNTUK UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU. Tapi menjadi masalah yang belum terjawab adalah : Apakah dengan bentuk perbuatan perihal bon faktur pengadaan barang dan jasa sebagaiman terungkap dipersidangan yang disangkal oleh Riadi Fonata, Nona Suan alias Awan, Irwan Indra, Armin Manurung, Agustinus, Zuki, dan Liaty alias Lenny bisa dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa? Sudah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pihak yang duduk langsung dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga bentuk formal yang bagaimana harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa mulai dari ditunjuknya anggota Panitia Pengadaan barang dan Jasa sampai pada penandatanganan dengan pihak ketiga sebagai rekanan yang tidak dilakukan dikantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu? Jawabannya : TERDAKWA SAMA SEKALI TIDAK BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN UNTUK MASALAH DOKUMENTASI BARANG DAN JASA KARENA DALAM BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA, TERDAKWA SUDAH MENDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA PERANGKAT PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG HARUS MEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA TERDAKWA TENTANG PELAKSANAANYA NAMUN DALAM PENGELUARAN DANA UNTUK KEGIATAN PENGADAAN YANG BERSANGKUTAN TETAP MELALUI PERANGKAT KEUANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU YANG PADA TAHUN ANGGARAN 2004 DIPEGANG OLEH DANIEL HAMONANGAN MANURUNG, SKM. MM DAN ZULPANUDDIN HASIBUAN MASING-MASING SELAKU ATASAN PEMEGANG KAS DAN PEMEGANG KAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU DAN TIDAK ADA KEWAJIBAN BAGI PEMEGANG KAS UNTUK MEMINTA PERSETUJUAN DARI KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LABUHANBATU DALAM BIDANG PENGELUARAN UANG APBD;

Dari uraian-uraian sebagaimana beberapa check point tersebut diatas, Majelis Hakim kembali mengingat kepada tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2004. Kerugian keuangan Negara sebagaimana tersebut, tidak ada secara langsung disebabkan oleh perbuatan Terdakwa karena Terdakwa bukanlah sebagai perangkat keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Penyebab kerugian keuangan Negara berasal dari pengadaan barang dan jasa sebagaimana telah dipertimbangkan bukanlaj tanggungjawab Terdakwa karena secara kewenangan, Terdakwa sudah mendelegasikan kewenangannya kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai denga bukti T.1 s/d T.5 dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berhubungan dengan Daniel Hamonangan Manurung dan Zulpanuddin Hasibuan dalam bidang pengeluaran keuangan APBD Tahun Anggaran 2004 untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa bersangkutan. Sementara untuk pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sendiri sudah merupakan tugas dan kewenangan Terdakwa untuk membentuknya akan tetapi pelaksanaan tetap otonom ditangan Panitia yang bersangkutan untuk melaksanakan apa yang perlu dalam hal pengadaan barang dan jasa akhirnya Panitia yang bersangkutan menetapkan siapa-siapa yang akan menjadi rekanan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu dalam pengadaan barang dan jasa dan kemudian pengeluaran keuangan untuk kegiatan bersangkutan juga bukan dengan Terdakwa melainkan dengan zulpanuddin Hasibuan dan Daniel Hamonangan Manurung, SKM. MM. Tidak ada tampak dan terungkap adanya penyalahgunaan kewenangan dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga dengan demikian unsur ini tidak cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsudair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka sejalan dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 4 tahun 2004 jo pasal 97 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Th 1981) jo pasal 14 PP No. 27 tahun 1983 sudah sewajarnya apabila hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, berkedudukan dan harkat serta martabatnya dipulihkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan / pledooi Penasehat Hukum Terdakwa, sejalan dengan pertimbangan yang sudah diuraikan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut, pada prinsipnya hal-hal yang diajukan sebagai petitum oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah cukup beralasan dengan dasar pertimbangan sebagaimana tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

1. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/2936/IX/204 tanggal 10 September 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan obat-obatan program dan bahan habis pakai Laboraturium Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.132.000,- (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan;

2. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas No. 440.900/2426/VIII/2004 tanggal 29 Agustus 2004 tentang Pelaksanaan pengadaan obat-obatan program dan bahan habis pakai laboraturium Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.132.000,- (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan;

3. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas No. 440.900/2426/VIII/2004 tanggal 29 Agustus 2004 tentang Pelaksanaan pengadaan obat-obatan program dan bahan habis pakai laboraturium Dinas Kesehatan dan UPTD Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 37.507.585,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan;

4. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas No. 440.900./2163/VIII/2004 tanggal 12 Juli 2004 Perihal Pengadaan bahan bangunan kepada Pengasuhan Toko Sepakat Baru Rantauprapat, dan bon faktur senilai Rp. 38.604.415,- (tiga puluh delapan juta enam ratus empat ribu empat ratus lima belas rupiah);

5. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas No. 51/PPBJ-SPK/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 tentang pengadaan obat-obatan gratis dan Penyakit menular senilai Rp. 18.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Apotik Mitra Rantauprapat ;

6. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas No. 13/PPBJ-SPK/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang pengadaan obat-obatan gratis dan Penyakit menular senilai Rp. 18.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh apotik Mitra Rantauprapat ;

7. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas No. 440.900/ / /2004 tanggal …………2004 tentang Pelaksanaan Pemeliharaan alat Kedokteran, alat kesehatan dan alat laboraturium selama 12(dua belas) bulan tahun 2004 keperluan Puskesmas, Pustu dan Polindas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 30.455.250,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikerjakan CV. Guna Mandiri Medan ;

8. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas No. 440.900/3457/SPK//2004 tanggal 28 Oktober 2004 perihal pengadaan AC dan TV 14 Inchi untuk keperluan Puskesmas Model Kota Pinang TA 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.976.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Toko Caharya Baru Elektronik Rantauprapat ;

9. 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/3489/II/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

10. 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/40086/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

11. 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/378/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

12. 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/40013/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Servis Clino mobil roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

13. 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/86/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

14. 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/738/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

15. 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/1429/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

16. 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/103/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

17. 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/2416/VIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

18. 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/2433/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

19. 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/2279/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

20. 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/1206/IV/2004 tanggal 19 April 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

21. 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/ /IV/2004 tanggal April 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

22. 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/3218/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

23. 1 (satu) berkas Surat No. 440.900/3047/IX/2004 tanggal 24 September 2004 perihal penggantian suku cadang roda empat pada Bengkel Sinar Agung sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

24. 1 (satu) berkas Surat No. 903/436/Keu/2004 tanggal 27 September 2004 keperluan pembayaran biaya bahan obat-obatan pada UPT Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan III TA 2004 sebesar Rp. 2.348.193.000,- (dua milyard tiga ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

25. Surat Keputusan Bupati No. 903/313/Keu/2004 tanggal 19 Juli 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp. 352.664.950,- (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

26. Surat Keputusan Bupati No. 903/458/Keu/2004 tanggal 04 Oktober 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan IV TA. 2004 sebesar Rp. 821.825.525,- (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) ;

27. Surat Keputusan Bupati No. 903/312/Keu/2004 tanggal 19 Juli 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp. 828.356.675,- (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh lima rupiah) ;

28. Surat Keputusan Bupati No. 903/459/Keu/2004 tanggal 04 Oktober 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan IV TA. 2004 sebesar Rp. 283.356.675,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

29. Surat Keputusan Bupati No. 903/24/Keu/2004 tanggal 08 Maret 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan I TA. 2004 sebesar Rp. 752.219.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

30. Surat Keputusan Bupati No. 903/25/Keu/2004 tanggal 08 Maret 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan I TA. 2004 sebesar Rp. 146.750.560,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) ;

31. Surat Keputusan Bupati No. 903/226/Keu/2004 tanggal 14 Mei 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan II TA. 2004 sebesar Rp. 305.619.250,- (tiga ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

32. Surat Keputusan Bupati No. 903/227/Keu/2004 tanggal 14 Mei 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan II TA. 2004 sebesar Rp. 701.458.750,- (tujuh ratus satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

33. Surat Keputusan Bupati No. 050/423/Keu/2004 tanggal 03 Februari 2004 tentang penunjukan penanggungjawab kegiatan/proyek APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2004 ;

34. Surat Keputusan Bupati No. 954/946/Keu/2004 tanggal 03 Februari 2004 tentang perunahan pertama atasan langsung pemegang kas dan pemegang kas pada unit kerja se-Kabupaten Labuhanbatu untuk TA. 2004 mengangkat DH. MANURUNG, SKM sebagai Atasan Langsung Pemegang Jas, H. ZULPANUDDIN HASIBUAN Pemegang Kas, penunjukan penanggungjawab kegiatan/proyek APBD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ;

35. Surat Keputusan Kadis Kab. Labuhanbatu No. 440/900/691/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tantang Penghunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan/Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drg. AZWAR MATONDANG Ketua NURSALIM, Sekretaris YUSRIZAL Anggota ;

36. Surat Keputusan Kadis Kes Kab. Labuhanbatu No. 440/900/691/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penghunjukan Pimpinan Pengelola Kegiatan Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat ALIAMAN SIREGAR Ketua ;

37. Surat Keputusan Kadis Kes Kab. Labuhanbatu No. 440/900/692/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penghunjukan Panitia Pangadaan Barang/Jasa Kegiatan/Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drs. SUPRIADI sebagai Pimpinan ;

38. Surat Keputusan Kadis Kes Kab. Labuhanbatu No. 440/900/695/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penghunjukan Panitia / Pemeriksa Barang Jasa Kegiatan/Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drs. ESTER NEMANI sebagai Ketua ;

39. Surat Keputusan Kadis Kes Kab. Labuhanbatu No. 440/900/579/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penghunjukan Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Bangunan gedung tempat kerja/tempat tinggal ;

40. APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat EMHA HAMIDI HALHUDA selaku Ketua ;

41. Surat Keputusan Kadis Kes Kab. Labuhanbatu No. 914/62/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004 tantang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Belanja TA. 2004 untuk Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu ;

42. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pengesahan Dokumen anggaran Satuan Kerja (DASK) anggaran belanja tahun 2004 untuk UPTD Dinas Kesehatan Labuhanbatu ;

43. SPMU No. 51/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp. 712.108.250,- (tujuh ratus dua belas juta seratus delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

44. SPMU No. 50/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp. 40.110.750,- (empat puluh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

45. SPMU No. 49/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp. 120.824.500- (seratus duapuluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

46. SPMU No. 48/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp. 25.926.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

47. SPMU No. 378/PK/2004 tanggal 19 Mei 2004 senilai Rp. 44.485.000,- (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

48. SPMU No. 379/PK/2004 tanggal 19 Mei 2004 senilai Rp. 261.134.250,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

49. SPMU No. 660/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp. 194.588.050,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) ;

50. SPMU No. 662/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp. 633.768.625,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;

51. SPMU No. 663/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp. 91.295.200,- (sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah)

52. SPMU No. 1008/PK/2004 tanggal 09 Nopember 2004 senilai Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) ;

53. SPMU No. 860/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 senilai Rp. 266.666.250,- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

54. SPMU No. 861/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 senilai Rp. 57.209.880,- (lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

55. SPMU No. 1252/PK/2004 tanggal 31 Desember 2004 senilai Rp. 482.750.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

56. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/474/II/2004 tanggal Februari 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 50.355.000,- (lima puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah) untuk pemeliharaan gedung tempat kerja UPTD ;

57. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/783/II/2004 tanggal Februari 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 20.220.000,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemeliharaan gedung tempat kerja UPTD ;

58. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/025/V/2004 tanggal ….. Mei 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemeliharaan gedung gedung Farmasi dan Laboraturium ;

59. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/1027/V/2004 tanggal ….. Mei 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 3.002.000,- (tiga juta dua ribu rupiah) untuk pemeliharaan tempat kerja AKPER ;

60. 1 (satu) berkas Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/1026/V/2004 tanggal ….. Mei 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada Pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 9.558.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk pemeliharaan gedung tempat kerja Dinkes ;

61. Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/1112/ /2004 tanggal Agustus 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 20.220.000,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemeliharaan tempat kerja Dinkes ;

62. Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/811/IV/2004 tanggal April 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai Rp. 20.220.000,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemeliharaan tempat kerja UPTD ;

63. 1 berkas Nomor : 440.900/15/II/2004 tanggal 09 Februari 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

64. 1 berkas Nomor : 440.900/111/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

65. 1 berkas Nomor : 440.900/763/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

66. 1 berkas Nomor : 440.900/1078/III/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

67. 1 berkas Nomor : 440.900/1390/IV/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

68. 1 berkas Nomor : 440.900/763/II/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pengadaan dan Penjilidan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

69. 1 berkas Nomor : 440.900/15/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

70. 1 berkas Nomor : 440.900/343/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 953.000,- (sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

71. 1 berkas Nomor : 440.900/2201/IV/2004 tanggal 14 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

72. 1 berkas Nomor : 440.900/1786/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

73. 1 berkas Nomor : 440.900/1497/VI/2004 tanggal 19 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

74. 1 berkas Nomor : 440.900/1027/VI/2004 tanggal 01 April 2004 perihal Pengadaan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 870.550,- (delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

75. 1 berkas Nomor : 440.900/1752/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 487.750,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

76. 1 berkas Nomor : 440.900/2453/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

77. 1 berkas Nomor : 440.900/366/II/2004 tanggal 04 Februari 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

78. 1 berkas Nomor : 440.900/2245/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

79. 1 berkas Nomor : 440.900/667/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

80. 1 berkas Nomor : 440.900/36/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

81. 1 berkas Nomor : 440.900/699/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal Peretaka pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

82. 1 berkas Nomor : 440.900/19/I/2004 tanggal 11 Maret 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

83. 1 berkas Nomor : 440.900/19/VI/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pesana ATK pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 928.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

84. 1 berkas Nomor : 440.900/2154/VII/2004 tanggal 09 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

85. 1 berkas Nomor : 440.900/388/XI/2004 tanggal 28 September 2004 perihal Pesanan pada ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

86. 1 berkas Nomor : 440.900/3153/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

87. 1 berkas Nomor : 440.900/3148/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

88. 1 berkas Nomor : 440.900/3083/X/2004 tanggal 28 September 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

89. 1 berkas Nomor : 440.900/415/II/2004 tanggal 09 Februari 2004 perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

90. 1 berkas Nomor : 440.900/1078/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

91. 1 berkas Nomor : 440.900/1390/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

92. 1 berkas Nomor : 440.900/3496/IX/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

93. 1 berkas Nomor : 440.900/3149/II/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Pengedaan Alat-alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

94. 1 berkas Nomor : 440.900/15/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan ATK pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 1.009.250,- (satu juta sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

95. 1 berkas Nomor : 440.900/3034/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pengadaan ATK pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 713.150,- (tujuh ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah) ;

96. 1 berkas Nomor : 440.900/3037/IX/2004 tanggal 04 Februari 2004 perihal Pengadaan Alat-alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

97. 1 berkas Nomor : 440.900/3184/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;

98. 1 berkas Nomor : 440.900/1599/V/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Percetakan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 2.405.000,- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah) ;

99. 1 berkas Nomor : 440.900/1383/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Percetakan Pengadaan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

100. 1 berkas Nomor : 440.900/1417/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

101. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan dasar (Rawat Jalan, Laboraturium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan ke-I (Januari, Februari, dan Maret) diwilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 123.872.250,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

102. 45 (empat puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-I (Januari, Februari, dan Maret) diwilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 133.350.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

103. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-II (April, Mei dan Juni) diwilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 306.711.000,- (tiga ratus enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

104. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan dasar (Rawat Jalan, Laboraturium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan ke-II (April, Mei dan Juni) diwilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 123.872.250,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

105. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan dasar (Rawat Jalan, Laboraturium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan ke-III (Juli, Agustus, dan September) diwilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 123.872.250,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

106. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-III (Juli, Agustus, dan September) diwilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 306.711.000,- (tiga ratus enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

107. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-IV (Oktober, Nopember, dan Desember) diwilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 306.739.500,- (tiga ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

108. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif pelayanan kesehatan dasar (Rawat Jalan, Laboraturium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan ke-IV (Oktober, Nopember, dan Desember) diwilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 123.872.250,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

109. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif diwilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

110. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan dan Higeyeni (untuk bulan Januari s/d April 2004) di wilayah Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

111. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran biaya insentif Pelayanan Kesehatan Karyawan dan Higeyeni (untuk bulan September s/d Desember 2004) di wilayah Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, Kota Rantauprapat, Kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik, Gunting Saga, dan Kota Batu, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM ;

112. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran untuk Puskesmas Langga Payung BK 308 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh NURDIN ;

113. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Aek Torop BK 243 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BAHRIUM ;

114. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Bandar Durian BK 403 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HENDRAWAN ;

115. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Negeri Lama BK 286 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh USMAN RAMBE ;

116. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Sigambal BK 1024 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUSLIM ;

117. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Perbaungan BK 370 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh USMAN SALEH ;

118. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Kota Rantauprapat BK 335 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KAMAL ;

119. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Aek Kota Batu BK 419 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SOLEHUDIN ;

120. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Belongkut BK 1026 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HAIRUMAN HARAHAP ;

121. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Suka Rame BK 109 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUNAWAR ;

122. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2410/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 472.500,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

123. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3039/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

124. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3038/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 472.500,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

125. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3040/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 472.500,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

126. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2755/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

127. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3227/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

128. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3221/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

129. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2367/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

130. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2461/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

131. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1046/IV/2004 tanggal 02 April 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

132. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1050/VI/2004 tanggal 02 April 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

133. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2352/VII/2004 tanggal 27 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

134. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1763/VII/2004 tanggal 08 Juni 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

135. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2459/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

136. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1757/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

137. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2463/VII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

138. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1371/V/2004 tanggal 04 Mei 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

139. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2119/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

140. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1509/VI/2004 tanggal 14 Mei 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

141. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2466/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

142. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1814/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

143. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3490/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

144. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/676/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

145. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/677/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

146. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/675/II/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

147. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/362/II/2004 tanggal 04 Februari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

148. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/653/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

149. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/61/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

150. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/392/II/2004 tanggal 06 Februari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

151. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/369/II/2004 tanggal 04 Februari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

152. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/363/II/2004 tanggal 04 Februari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

153. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/674/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

154. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/393/II/2004 tanggal 06 Februari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

155. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/66/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

156. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1378/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

157. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2231/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengann nilai Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

158. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/616/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

159. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/702/III/2004 tanggal 14 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

160. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/445/II/2004 tanggal 11 Januari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

161. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/724/III/2004 tanggal 05 Maret 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

162. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2435/VIII/2004 tanggal 03 Agusutus 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 2.816.000,- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

163. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2172/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

164. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3112/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Pesanan Pada ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 913.000,- (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) ;

165. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1389/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 857.700,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;

166. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3113/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

167. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3155/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

168. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1076/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan Pada ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

169. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3156/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

170. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/413/II/2004 tanggal 09 Februari 2004 perihal Pesanaa ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.000,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

171. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3498/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

172. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3508/XI/2004 tanggal 02 Nopember 2004 perihal Pesanan Pada ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.041.250,- (satu juta empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

173. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3161/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Pesanan Pada ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 365.400,- (tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

174. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3159/XI/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

175. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3132/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pengadaan Pada ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 614.300,- (enam ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) ;

176. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/345/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 902.500,- (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

177. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/17/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

178. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1412/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

179. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1197/IV/2004 tanggal 19 April 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

180. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1503/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

181. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1742/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

182. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2398/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pengadaan Pada ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 537.150,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) ;

183. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2475/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

184. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2143/VII/2004 tanggal 09 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 2.109.000,- (dua juta seratus sembilan ribu rupiah) ;

185. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/109/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Pesanan Pada ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

186. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/761/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Pesanan Pada ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

187. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1076/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan Pada ATK pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

188. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/705/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

189. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3497/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

190. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3190/X/2004 tanggal 09 Februari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

191. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3190/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Percetakan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

192. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1074/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

193. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1837/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 857.700,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;

194. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/318/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Percetakan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.000,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

195. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3192/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

196. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3114/IX/2004 tanggal 31 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

197. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3187/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 917.250,- (sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

198. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/37/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

199. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/664/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

200. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/222/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 915.900,- (sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) ;

201. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/7222/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 915.900,- (sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) ;

202. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/38/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 791.290,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) ;

203. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/245/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.445.000,- (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

204. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2449/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

205. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2347/VII/2004 tanggal 27 Juni 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.445.000,- (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

206. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2296/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

207. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/551/II/2004 tanggal 19 Februari 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

208. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/872/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

209. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/551/II/2004 tanggal 17 Februari 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

210. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/698/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

211. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2237/VII/2004 tanggal 16 Juni 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

212. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/368/II/2004 tanggal 04 Februari 2004 perihal Pengadaan Materai pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

213. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/18/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 923.200,- (sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

214. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/446/II/2004 tanggal 11 Februari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 655.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

215. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/13766/V/2004 tanggal 04 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 553.500,- (lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

216. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3502/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pesanan Materai dan Perangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

217. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3146/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

218. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/341/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 perihal Pengadaan Materai dan Perangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

219. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/14/I/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.091.750,- (satu juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

220. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3131/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 539.900,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;

221. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/647/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 439.500,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

222. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3043/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;

223. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3133/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pengadaan dan Penjilidan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

224. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3044/IX/2004 tanggal 24 September 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

225. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1463/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

226. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1711/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 985.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

227. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1098/I/2004 tanggal 08 April 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 990.000,- (sembilan puluh sembilan puluh ribu) ;

228. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1071/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

229. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/344/II/2004 tanggal 03 Februari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 902.500,- (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

230. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1104/IV/2004 tanggal 08 April 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 511.100,- (lima ratus sebelas ribu seratus rupiah) ;

231. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1021/IV/2004 tanggal 01 April 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 826.750,- (delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

232. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1191/IV/2004 tanggal 19 April 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 915.900,- (sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) ;

233. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1769/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.445.000,- (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

234. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2478/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.205.600,- (satu juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah) ;

235. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2430/VIII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Pesana Poster pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 4.837.500,- (empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

236. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/2149/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pesanan Stiker pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.996.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

237. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/1684/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

238. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/1735/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat-alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 797.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

239. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/1148/VI/2004 tanggal 11 April 2004 perihal Pengadaan Alat-alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

240. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/344/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 902.500,- (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

241. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/2534/VII/2004 tanggal 17 Agustus 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.227.500,- (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

242. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/2092/VI/2004 tanggal 06 Juli 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

243. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/1723/V/2004 tanggal 04 Juli 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

244. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/3162/XI/2004 tanggal 05 Nopember 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 3.285.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

245. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/648/II/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

246. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/341I/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Pengadaan materai dan perangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 400.000,- 9empat ratus ribu rupiah) ;

247. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/14/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal pengadaan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.091.750,- (satu juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

248. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/2149/VII/2004 tanggal 14 Juni 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

249. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/647/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 439.500,- 9empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

250. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/2266/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

251. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/1723/VI/2004 tanggal 04 Juni 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.250.000,- (dua juta ratus lima puluh ribu rupiah) ;

252. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/2092/VII/2004 tanggal 06 Juli 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

253. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/23534/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.227.500,- (dua juta dua ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah) ;

254. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/3562/XI/2004 tanggal 05 Nopember 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

255. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/417/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 3.285.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

256. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/4411/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

257. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/759/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

258. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/1074/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

259. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/2407/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal pengadaan alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 423.200,- (empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus);

260. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/108/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

261. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/1387/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 857.700,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;

262. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/4411/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

263. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/447/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

264. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/3029/IX/2004 tanggal 23 september 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

265. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/448/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

266. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/3486/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

267. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/3494/XI/2004 tanggal 05 Nopember 2004 perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

268. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/2438/II/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

269. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/2211/VII/2004 tanggal 15 juli 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 487.500,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

270. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/2444/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

271. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/244/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

272. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/2216/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Pemeliharaan mesin Tik pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 750.000,- 9tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

273. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/2126/VI/2004 tanggal 08 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

274. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/2465/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

275. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/2469/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pemeliharaan Sound Sistem pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 950.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

276. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/12/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

277. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/13/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 889.000,- (delapan ratus delapan opuluh sembilan ribu rupiah) ;

278. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/60/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pemeliharaan Sound Sistem pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

279. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/651/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pemeliharaan OHP pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

280. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/31/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

281. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/346/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

282. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/652/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

283. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/1468/V/2004 tanggal 12 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

284. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/1097/IV/2004 tanggal 08 April 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

285. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/……/IV/2004 tanggal …….April 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

286. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/……./IV/2004 tanggal ………April 2004 perihal Pemeliharaan Telephone pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

287. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/3214/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 792.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

288. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/3028/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 792.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

289. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/3129/IX/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

290. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/3027/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

291. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/3183/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

292. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/3120/IX/2004 tanggal 20 September 2004 perihal Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

293. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/3122/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

294. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/2256/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

295. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/744/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

296. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400.900/2455/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

297. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/20/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

298. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/21/I/2004 tanggal 05 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

299. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/444/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

300. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/700/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

301. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/35/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

302. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/1585/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 857.000,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;

303. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3162/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

304. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/409/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

305. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/1072/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

306. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3499/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

307. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3150/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

308. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/16/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

309. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3031/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 956.300,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;

310. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3139/X/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

311. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/342/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 902.500,- (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

312. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3030/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

313. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2432/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 2.816.000,- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

314. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3126/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

315. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3128/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

316. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/1590/V/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 2.445.000,- (dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah) ;

317. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/1035/IV/2004 tanggal 01 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 591.300,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

318. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/775/IV/2004 tanggal 09 Juni 2004 perihal Pesanan Matrai dan Prangko pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 970.000,- (sembilan ratus ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

319. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/1691/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

320. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/190/IV/2004 tanggal 14 April 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

321. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2323/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 582.400,- (lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

322. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/342/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 902.500,- (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

323. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2472/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

324. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/1385/V/2004 tanggal 05 Meii 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 857.700,- (delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah) ;

325. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/106/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

326. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/409/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus limapuluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

327. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/757/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus limapuluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

328. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/1072/III/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus limapuluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

329. Pembayaran biaya honor / upah bulanan supir Ambulance pada UPTD Puskesmas kab. Labuhanbatu sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

330. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Aek Kanopan sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

331. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Sikampak sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

332. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Aek Kota Batu sebesar Rp10.800.000,- (sepuluh juta delpan ratus ribu rupiah) ;

333. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/53/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Toko Remington Steel dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

334. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3143/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Toko Remington Steel dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

335. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3046/X/2004 tanggal 29 September 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Toko Remington Steel dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

336. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3193/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Toko Remington Steel dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

337. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/32/II/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Toko Remington Steel dengan nilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

338. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3488/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

339. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/30/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

340. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2330/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

341. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2389/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

342. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2422/VII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

343. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/1399/IV/2004 tanggal 06 Mei 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

344. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/1059/IV/2004 tanggal 06 April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

345. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/800/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

346. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/454/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

347. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/679/IV/2004 tanggal 08 Januari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

348. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/1042/IV/2004 tanggal 02 April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

349. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/………./IV/2004 tanggal ……. April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

350. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/………./V/2004 tanggal ……. Mei 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

351. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3216/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

352. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2045/IX/2004 tanggal 24 September 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

353. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2413/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

354. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/30/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

355. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2441/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pesanan Meja, Kursi, dan Lemari pada Pengusaha Toko Asia dengan nilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) ;

356. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2206/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pesanan Meja, Kursi, dan Lemari pada Pengusaha Toko Asia dengan nilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

357. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2195/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pesanan Meja, Kursi, dan Lemari pada Pengusaha Toko Asia dengan nilai Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;

358. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/312/XI/2004 tanggal 02 Nopember 2004 perihal Pesanan Meja, Kursi, dan Lemari pada Pengusaha Toko Asia dengan nilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

359. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3487/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

360. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3032/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004 perihal Pembelian Ban dan Batre Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

361. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3217/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

362. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3033/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

363. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/………./V/2004 tanggal ……. Mei 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

364. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/………./IV/2004 tanggal ……. April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

365. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/1063/IV/2004 tanggal 06April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

366. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/2428/VIII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

367. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/817/III/2004 tanggal 16 Maret 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

368. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/3273/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

369. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/732/II/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

370. 1 (satu) berkas Surat Nomor : 440.900/90/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

371. Pembayaran biaya honor / upah bulanan supir ambulance pada UPTD Puskesmas Kab. Labuhanbatu sebesar Rp16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

372. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Aek Aek Kanopan sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan jutasembilan ratus ribu rupiah) ;

373. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Sikampak sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan jutasembilan ratus ribu rupiah) ;

374. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Aek Aek Kota Batu sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat untuk dipergunakan dalam perkara H. Zulpanuddin Hasibuan ;

Menimbang, bahwa sementara perihal bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

• Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Maret 2004 Nomor : 440.900/691/III/2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan / Proyek APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 (bukti bertanda T.1);

• Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Maret 2004 Nomor : 440.900/692/III/2004 tentang Penghunjukan Pemimpin Pengelola Kegiatan / Proyek APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 (bukti bertanda T.2);

• Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 2 Maret 2004 Nomor : 440.900/693/III/2004 tentang Penghunjukan Pelaksana Swa Kelola Kegiatan Pemeliharaan bangunan Gedung Tempat Kerja /Tempat Tinggal APBD Kabupaten Labuhanbatu anggaran 2004 (bukti bertanda T.3);

• Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 2 Maret 2004 Nomor : 440.900/694/III/2004 tentang Penghunjukan Pejabat Pengadaan barang / Jasa Kegiatan Proyek APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu anggaran 2004 (bukti bertanda T.4);

• Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Maret 2004 Nomor : 440.900/695/III/2004 tentang Penghunjukan Panitia Penerima / Pemeriksa Barang/ Jasa Kegiatan Proyek APBD Kabupaten Labuhanbatu anggaran 2004 (bukti bertanda T.5);

• Fotocopy Buku Bantu Tentang Biaya Alat Listrik Dan Elektronik Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.01.01.2, Tentang Biaya Peralatan Kebersihan Dan Pemberisihan Kode Rekening : 2.10.1003.1.2.01.04.2, Tentang Biaya Dinas Pakaian Sipil Harian Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.03.02.1, Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan JPS-BK Kode Rekening Nomor :2.10.1003.2.1.03.05.2, (bukti bertanda T.6) :

• Fotocopy Buku Bantu Tentang Pemeliharaan Angkutan Darat Kode Rekening Nomor : : 2.10.1003.2.4.02.01.2, Tentang Biaya Pemeliharaan Meja dan Kursi Kode Rekening Nomor :2.10.1003.2.4.11.04.2, Tentang Biaya Foto Copy Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.03.1, Tentang Biaya Pemeliharaan Alat Kantor Kode Rekening Nomor :2.10.1003.1.4.03.01.1, (bukti bertanda T.7) :

• Fotocopy Buku Bantu Tentang Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Puskesmas Model Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.06.2, Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Karyawan Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.07.2, Tentang Biaya obat-obatan Rekening Nomor : 2.10.1003.2.2.01.01.2, Tentang Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.4.05.01.2 9bukti bertanda T. 8) :

• Fotocopy Buku Bantuan tentang Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.01.03.1.03, Tentang Biaya Telepon Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.02.03.1, Tentang Biaya Cetak Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.03.01.1.01 (bukti bertanda T.9) :

• Fotocopy Buku Bantu Tentang Biaya pemeliharaan Laboratorium Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.4.14.01.2, Tentang Biaya Pemeliharaan Alat laboraturium Kode Rekening Nomor :2.10.1001.2.4.14.01.2, Tentang Biaya Pemeliharaan Alat Peraga / Praktek Sekolah Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.4.14.02.2, Tentang Biaya Belanja Modal Jaringan Listrik Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.07.03.2, Tentang Biaya Alat Tulis Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.1.2.01.02.1.02, Tentang Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.12.01.03.1.03 (bukti bertanda T.10) :

• Fotocopy Buku Bantu Tentang Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.55.02.2, Tentang Belanja Modal Buku Perpustakaan Kesehatan Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.180.04.2, Tentang Biaya Umum Proyek Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.2.02.07.2, Tentang Belanja Modal Bangunan Gedung kantor Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.08.01.2, Tentang Belanja Modal Alat-alat Peraga Sekolah kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.114.05.2, Tentang Biaya Obat-oabatn Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.2.01.05.2, Tentang Biaya Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.3.5.28.04.1, Tentang Biaya Pemeliharaan Gedung tempat Kerja Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.4.01.02.1 (bkukti bertanda T. 11) :

• Fotocopy Buku Bantu Tentang Biaya Alat Listrik Kode Reking Nomor : 2.10.1003.1.2.01.2, Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.04.2, Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan JPS-BK Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.05.2, Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Puskesmas Modal Kode Reking Nomor : 2.10.1003.2.1.03.06.2 (bukti bertanda T.12) :

• Fotocopy Surat Pertanggung Jawab Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pengadaan Alat Tulis Mata Anggaran 1.2.10.02.1 (bukti bertanda T.13) :

• Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Prangko, Materai dan Benda Pos Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Mata Anggaran : 1.2.10.03.1 (bukti bertanda T.14) :

• Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kab. Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten labuhanbatu Tentang Jasa Telepon Mata Anggaran : 1.2.02.02.1 (bukti bertanda T.15) :

• Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPTD Puskesmas kab. Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan kabupaten Labuhanbatu tentang Jasa Air mata Anggaran : 1.2.02.03.1 (bukti bertanda T.16) :

• Fotocopy Surat Penganggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Cetakan Mata Anggaran : 1.2.03..01.1 (bukti bertanda T.17) :

• Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang fotocopy Mata Anggaran 1.2.03.03.1 (bukti bertanda T.18) :

• Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pemeliharaan Alat Kantor Mata Anggaran : 1.4.03.01.1 (bukti bertanda T.19) :

• Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pengadaan Meja dan Kursi Mata Anggaran : 3.1.02.04.1 (bukti bertanda T.20) :

• Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik mata Anggaran : 1.2.02.01 (bukti bertanda T.21) :

• Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pengadaan Peralatan Kebersihan Dan Pembersihan Mata Anggaran : 1.2.02.04 (bukti bertanda T.22) :

• Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Insentif Pelayanan kesehatan Dasar mata Anggaran : 2.1.03.4 (bukti bertanda T.23) :

• Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Insentif pelayanan Kesehatan JPS-BK Mata Anggaran : 2.1.035 (bukti bertanda T.24) :

• Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pelayanan kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin mata Anggaran : 2.1.03.6 (bukti bertanda T.25) :

• Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pelayanan Kesehatan Karyawan Mata Anggaran 2.1.037 (bukti bertanda T.26) :

• Fotocopy kwitansi tanda pembayaran Nomor : 1686 Kode Rekening : 2.10.1003.2.1.01.02.1 tanggal 20 Nopember 2004 dan fotocopy kwitansi pembayaran BKU : 721 Kode Rekening : 2.10.1003.2.4.05.01.2 tertanggal 20 Juni 2004 serta fotocopy kwitansi tanda pembayaran BKU : 1039 Kode Rekening : 2.10.1003.2.1.01.2.1 tertanggal 19 Agustus 2004 yang seluruhnya berjumlah Rp. 166.310.000,- berikut dengan lampiran fotocopy Berita Acara Pembayaran dan fotocopy Surat Kerja Tentang Pemeliharaan bangunan dan Gedung Tempat kerja (bukti tanda T.27) :

• Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pemeliharaan Alat Angkutan Darat mata Anggaran : 2.4.02.1 (bukti bertanda T.28) :

• Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan kabupaten labuhanbatu Tentang pemeliharaan Meja dan Kursi mataAnggaran : 2.4.11.04 (bukti bertanda T.29) :

Oleh karena masih diperlukan untuk dilampirkan dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar dilampirkan dalam berkas perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara :

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 1912 ayat (1) KUHAP jo pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 jo pasal 97 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Th 1981) jo pasal 14 PP No. 27 tahun 1983 jo Undang-undang No. 4 tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang dikaitkan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa Dr. Nazmil Fuad harahap, M. Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidar :

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair :

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya :

Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/2936/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan obat-obatan program dan bahan habis pakai Laboratorium Dinas kesehatan dan UPTD Dinas kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.132.000,- (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan :

2. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/2426/VIII/2004 tanggal 29 Agustus 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan obat-obatan program dan bahan habis pakai Laboratorium Dinas kesehatan dan UPTD Dinas kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.132.000,- (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan :

3. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/2504/VIII/2004 tanggal 29 Agustus 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan obat-obatan program dan bahan habis pakai Laboratorium Dinas kesehatan dan UPTD Dinas kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 37.132.000,- (tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang dikerjakan PT. Guna Mandiri Medan :

4. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/2163/VIII/2004 tanggal 12 Juli 2004 Perihal pengadaan bahan bangunan kepada Pengasuhan Toko Sepakat Baru Rantauprapat, dan bon faktur senilai Rp. 38.604.415,- (tiga puluh delapan juta enam ratus empat ribu empat ratus lima belas rupiah) :

5. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 51/PPBJ-SPK/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan obat-obatan gratis dan Penyakit menular senilai Rp. 18.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Apotik Mitra Rantauprapat :

6. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 13/PPBJ-SPK/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan obat-obatan gratis dan Penyakit menular senilai Rp. 18.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Apotik Mitra Rantauprapat :

7. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/ / /2004 tanggal ………………… 2004 tentang Pelaksanaan Pemeliharaan alat kedokteran, alat kesehatan dan alat laboraturium selama 12 (dua belas) bulan tahun 2004 keperluan Puskesmas, Pustu dan Polindas dengan nilai kontrak sebesar Rp. 30.455.250,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikerjakan CV. Guna mandiri Medan :

8. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/3457/SPK/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 perihal pengadaan AC dan TV 14 Inchi untuk keperluan Puskesmas Model Kota Pinang TA 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 38.976.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuan puluh enam ribu rupiah) yang dikerjakan oleh Toko Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat :

9. 1 (satu) berkas Surat No : 440.900/3489/II/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) :

10. 1 (satu) berkas Surat No : 440.900/40086/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) :

11. 1 (satu) berkas Surat No : 440.900/378/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) :

12. 1 (satu) berkas Surat No : 440.900/40013/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Servis Clino Mobil roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) :

13. 1 (satu) berkas Surat No : 440.900/86/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) :

14. 1 (satu) berkas Surat No : 440.900/738/III/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) :

15. 1 (satu) berkas Surat No : 440.900/1429/V/2004 tanggal 10 Mei 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) :

16. 1 (satu) berkas Surat No : 440.900/103/I/2004 tanggal 10 Me12 Januari 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) :

17. 1 (satu) berkas Surat No : 440.900/2416/VIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) :

18. 1 (satu) berkas Surat No : 440.900/2433/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) :

19. 1 (satu) berkas Surat No : 440.900/2279/VII/2004 tanggal 21 Juli 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) :

20. 1 (satu) berkas Surat No : 440.900/1206/IV/2004 tanggal 19 April 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) :

21. 1 (satu) berkas Surat No : 440.900/ /IV/2004 tanggal April 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) :

22. 1 (satu) berkas Surat No : 440.900/3218/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) :

23. 1 (satu) berkas Surat No : 440.900/3047/IX/2004 tanggal 24 September 2004 perihal penggantian suku cadang roda enam pada Bengkel Sinar Agung dengan nilai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) :

24. Surat Keputusan Bupati No. 903/436/Keu/2004 tanggal 27 September 2004 keperluan pembayaran biaya bahan obat-obatan pada UPT Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp. 2.348.193.000,- (dua milyard tiga ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) :

25. Surat Keputusan Bupati No. 903/313/Keu/2004 tanggal 19 Juli 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp. 352.664.950,- (tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) :

26. Surat Keputusan Bupati No. 903/458/Keu/2004 tanggal 04 Oktober 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan IV TA. 2004 sebesar Rp. 821.825.525,- (delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus duapuluh lima rupiah) :

27. Surat Keputusan Bupati No. 903/312/Keu/2004 tanggal 19 Juli 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp. 828.356.675,- (delapan ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) :

28. Surat Keputusan Bupati No. 903/459/Keu/2004 tanggal 04 Oktober 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan IV TA. 2004 sebesar Rp. 283.356.675,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus liam puluh enam ribu tujuh puluh lima rupiah) :

29. Surat Keputusan Bupati No. 903/24/Keu/2004 tanggal 08 Maret 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp. 752.219.000,- (tujuh ratus lima puluh dua juta ratus sembilan belas ribu rupiah) :

30. Surat Keputusan Bupati No. 903/25/Keu/2004 tanggal 08 Maret 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan I TA. 2004 sebesar Rp. 146.750.000,- (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu limaratus enam puluh rupiah)

31. Surat Keputusan Bupati No. 903/226/Keu/2004 tanggal 14 Mei 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp. 305.619.250,- (tiga ratus limajuta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) :

32. Surat Keputusan Bupati No. 903/227/Keu/2004 tanggal 14 Mei 2004 keperluan pembayaran berbagai biaya Pengeluaran Belanja Aparatus Daerah, Belanja Publik dan Belanja Modal pada Kantor UPT Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu untuk Triwulan III TA. 2004 sebesar Rp. 701.458.750,- (tujuh ratus satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) :

33. Surat Keputusan Bupati No. 050/423/Keu/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 tentang penunjuk penganggung jawabkegiatan /Proyek APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2004 :

34. Surat Keputusan Bupati No. 945/946/KU/IV-I/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 tentang perubahan pertama atasan langsung pemegang kas pada unit kerja sekabupaten Labuhanatu untuk TA. 2004 mengangkat DH. MANURUNG, SKM sebagai Atasan Langsung Pemegang Jas, H. ZULPANUDDIN HASIBUAN Pemegang Kas, penunjukan penanggung jawab kegiatan / proyek APBD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu :

35. Surat Keputusan Kadis Kes Kab. Labuhanbatu No. 440/900/691/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penghunjukan Panitian Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan/Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drg.AZWAR MATONDANG ketua NURSALIM, Sekretaris YUSRIZAL Anggota :

36. Surat Keputusan Kadis Kes Kab. Labuhanbatu No. 440/900/691/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penghunjukan Pimpinan Pengelola Kegiatan Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat ALIAMAN SIREGAR Ketua :

37. Surat Keputusan Kadis Kes Kab. Labuhanbatu No. 440/900/692/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penghunjukan Panitian Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan/Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drs.SUPRIYADI sebagai Pimpinan :

38. Surat Keputusan Kadis Kes Kab. Labuhanbatu No. 440/900/695/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penghunjukan Panitian Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan/Proyek APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat Drs.ESTER NEMANI sebagai Ketua :

39. Surat Keputusan Kadis Kes Kab. Labuhanbatu No. 440/900/579/III/2004 tanggal 03 Maret 2004 tentang Penghunjukan Pelaksanaan Pengelola Kegiatan Pemeliharaan Bangunan gedung tempat kerja/tempat tinggal

40. APBD Labuhanbatu TA. 2004 mengangkat EMHA HAMIDI HALHUDA selaku Ketua :

41. Surat Keputusan Kadis Kes Kab. Labuhanbatu No. 914/62/DSK/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Belanja TA. 2004 untuk Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu :

42. Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 914/125/DASK/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) anggaran belanja tahun 2004 untuk UPTD Dinas Kesehatan Labuhanbatu :

43. SPMU No. 51/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp. 712.108.250,- (tujuh ratus dua belas juta seratuts delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) :

44. SPMU No. 50/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp. 40.110.750,- (empat puluh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) :

45. SPMU No. 49/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp. 120.824.500,- (seratus dua puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

46. SPMU No. 48/PK/2004 tanggal 09 Maret 2004 senilai Rp. 25.926.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) :

47. SPMU No. 378/PK/2004 tanggal 19 Mei 2004 senilai Rp. 44.485.000,- (empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima riburupiah) :

48. SPMU No. 379/PK/2004 tanggal 19 Mei 2004 senilai Rp. 261.134.250,- (dua ratus enam puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) :

49. SPMU No. 660/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp. 194.588.050,- (seratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) :

50. SPMU No. 662/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp. 633.768.625,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) :

51. SPMU No. 663/PK/2004 tanggal 27 Juli 2004 senilai Rp. 91.295.200,- (sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) :

52. SPMU No. 1008/PK/2004 tanggal 09 Nopember 2004 senilai Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) :

53. SPMU No. 860/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 senilai Rp. 266.666.250,- (dua ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) :

54. SPMU No. 861/PK/2004 tanggal 07 Oktober 2004 senilai Rp. 57.209.880,- (lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan) :

55. SPMU No. 1252/PK/2004 tanggal 31 Desember 2004 senilaiRp. 482.750.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) :

56. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/474/II/2004 tanggal Pebruari 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai 50.355.000,- (lima puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pemeliharaan gedung tempat kerja UPTD :

57. 1 (satu) berkas Surat perintah Kerja Kepala Dinas Nomor : 440.900/783/II/2004 tanggal Pebruari 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai 20.220.000,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemeliharaan gedung tempat kerja UPTD :

58. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/025/V/2004 tanggal …. Mei 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk pemeliharaan gedung farmasi dan Laboraturium ;

59. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/1027/V/2004 tanggal …. Mei 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai 3.002.000,- (tiga juta dua ribu rupiah) untuk pemeliharaan tempat kerja AKPER ;

60. 1 (satu) berkas Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/1026/V/2004 tanggal …. Mei 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai 9.558.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) pemeliharaan tempat kerja Dinkes ;

61. Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/1112/ /2004 tanggal Agustus 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai 20.220.000,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemeliharaan tempat kerja UPTD :

62. Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/811/IV/2004 tanggal April 2004 perihal pengadaan bahan bangunan kepada pengusaha Toko Sepakat Baru Rantauprapat dan bon faktur senilai 20.220.000,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pemeliharaan tempat kerja UPTD :

63. Surat Kepala Dinas Nomor : 440.900/15/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

64. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/111/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

65. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/763/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

66. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/1078/III/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

67. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/1390/IV/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

68. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/763/II/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pengadaan dan Penjili dan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 650.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

69. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/15/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 1.925.000,- (satu juta sembilanratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

70. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/343/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 953.000,- (sembilan ratus lima puluh tigaribu rupiah) ;

71. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/2201/IV/2004 tanggal 14 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Kebesihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

72. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/1786/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat Kebesihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

73. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/1497/VI/2004 tanggal 19 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Kebesihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

74. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/1027/IV/2004 tanggal 01 April 2004 perihal Pengadaan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 870.550,- (delapan ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

75. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/1752/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 487.750,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

76. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/2453/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

77. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/366/II/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

78. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/2245/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

79. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/667/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

80. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/36/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

81. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/699/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

82. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/19/I/2004 tanggal 11 Maret 2004 perihal Pengadaan Alat Kebesihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

83. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/19/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 928.000,- (sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

84. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/2154/VII/2004 tanggal 09 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Kebesihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

85. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/388/XI/2004 tanggal 28 September 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

86. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/3153/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

87. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/3148/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

88. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/3083/IX/2004 tanggal 28 September 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

89. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/415/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

90. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/1078/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

91. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/1390/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

92. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/3496/IX/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebesihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

93. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/3149/II/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat-alat Kebesihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

94. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/15/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 1.009.250,- (satu juta sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

95. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/3034/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pengadaan ATK Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 713.150,- (tujuh ratus tiga belas ribu seratus lima puluh rupiah) ;

96. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/3037/IX/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 perihal Pengadaan Alat-alat Kebesihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

97. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/3148/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 515.000,- (lima ratus lima belas ribu rupiah) ;

98. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/1599/V/2004 tanggal 25 Mei 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 2.405.000,- (dua juta empat ratus lima ribu rupiah);

99. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/1383/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Percetakan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

100. 1 (satu) berkas Nomor: 440.900/1417/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat-alat Kebesihan Toko Dhanny Makmur dengan nilai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

101. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan dasar (Rawat Jalan, Laboratyurium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan ke-I (Januari, Pebruari dan Maret) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik,Gunting Saga,dan Kota Batu,dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 123.872.250,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu duaratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM :

102. 45 (empat puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-I (Januari, Pebruari dan Maret) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik,Gunting Saga,dan Kota Batu,dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 133.350.000,- (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM :

103. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-I (April, Mei dan Juni) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik,Gunting Saga,dan Kota Batu,dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 306.711.000,- (tiga ratus enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM :

104. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan dasar (Rawat Jalan, Laboratyurium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan ke-II (April, Mei dan Juni) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik,Gunting Saga,dan Kota Batu,dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 123.872.250,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM :

105. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan dasar (Rawat Jalan, Laboratyurium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan ke-III (Juli, Agustus dan September) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik,Gunting Saga,dan Kota Batu,dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 123.872.250,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM :

106. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-III (Juli, Agustus dan September) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik,Gunting Saga,dan Kota Batu,dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 306.711.000,- (tiga ratus enam juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM :

107. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan JPS-BK (Yamkesdas, Yamkesbit, Program P2M dan Revitalisasi Posyandu) untuk Triwulan ke-IV (Oktober, Nopember dan Desember) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik,Gunting Saga,dan Kota Batu,dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 306.739.500,- (tiga ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM :

108. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif pelayanan kesehatan dasar (Rawat Jalan, Laboratyurium, Puskesmas Pembantu dan Polindes) untuk Triwulan ke-IV Oktober, Nopember dan Desember) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik,Gunting Saga,dan Kota Batu,dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 123.872.250,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM :

109. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik,Gunting Saga,dan Kota Batu,dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM :

110. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif Pelayanan kesehatan Karyawan dan Higeyeni (untuk bulan Januari s/d April 2004) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik,Gunting Saga,dan Kota Batu,dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM :

111. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi tanda pembayaran insentif Pelayanan kesehatan Karyawan dan Higeyeni (untuk bulan September s/d Desember 2004) di wilayah kerja Puskesmas Sei Berombang, Langga Payung, Belongkut, Sibargot, Aek Korsik, Teluk Panji, Aek Raso, Sigambal, Simonis, Aek Torop, Suka Makmur, Perbaungan, Merbau, Perlayuan, Aek Goti, Teluk Sentosa, Pangkatan, Negeri Lama, Huta Godang, Suka Rame, Beringin Jaya, Batu Ajo, Londut, Bandar Durian, Aek Kanopan, kota Rantauprapat, kampung Mesjid, Tanjung Medan, Sikampak, Kota Pinang, Labuhan Bilik,Gunting Saga,dan Kota Batu,dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Puskesmas, dan Pemegang Kas H. ZULPANUDDIN HASIBUAN dan Atasan Langsung Pemegang Kas DH. MANURUNG, SKM :

112. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran untuk Puskesmas Langga Payung BK 308 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh NURDIN ;

113. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Aek Torop BK 243 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh BAHRIUM;

114. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Bandar Durian BK 403 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HENDRAWAN ;

115. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Negeri Lama BK 286 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUSLIM;

116. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Sigambal BK 1024 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh USMAN SALEH ;

117. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Perbaungan BK 370 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh USMAN SALEH ;

118. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Kota Rantauprapat BK 335 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh KAMAL ;

119. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Aek Kota Batu BK 419 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SOLEHUDIN ;

120. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Belongkut BK 1026 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HAIRUMAN HARAHAP ;

121. 1 (satu) lembar kwitansi tanda pembayaran honor supir Ambulance Puskesmas Sukarame BK 109 Y sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh MUNAWAR ;

122. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2410/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 472.500,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

123. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3039/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

124. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3038/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 472.500,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

125. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3040/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 472.500,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

126. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2755/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

127. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3227/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

128. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/3221/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

129. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2367/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

130. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2461/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

131. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1046/IV/2004 tanggal 02 April 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

132. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1050/VI/2004 tanggal 02 April 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

133. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2352/VII/2004 tanggal 27 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

134. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1763/VII/2004 tanggal 08 Juni 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

135. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2459/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

136. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1757/VI/2004 tanggal 08 Juni 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

137. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2463/VII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

138. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1371/V/2004 tanggal 04 Mei 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

139. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2119/VII/2004 tanggal 07 Juli 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

140. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1509/VI/2004 tanggal 14 Mei 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

141. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/2466/VII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

142. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/1814/VI/2004 tanggal 11 Juni 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

143. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/3490/1371/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

144. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/676/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

145. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/677/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

146. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/675/II/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

147. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/362/II/2004 tanggal 02 Pebruari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) ;

148. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/653/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

149. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/61/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

150. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/392/II/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

151. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/369/II/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

152. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/363/II/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

153. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/674/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

154. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/393/II/2004 tanggal 06 Pebruari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

155. 1 (satu) lembar surat Nomor : 400/900/66/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pesanan Makanan dan Minuman pada Kantin Dharma Wanita unit Kesehatan sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

156. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1378/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

157. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/2231/VII/2004 tanggal 16 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

158. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/616/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

159. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/702/III/2004 tanggal 14 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

160. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/445/II/2004 tanggal 11 Januari 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

161. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/724/III/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

162. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/2435/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 2.816.000,- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

163. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/2172/VII/2004 tanggal 12 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

164. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3112/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 913.000,- (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) ;

165. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1389/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 857.700,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;

166. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3113/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

167. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3155/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

168. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1076/X/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

169. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3156/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

170. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/413/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

171. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3498/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

172. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3508/XI/2004 tanggal 02 Nopember 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.041.250,- (satu juta empat puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

173. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3161/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 365.400,- (tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) ;

174. 1 (satu) l berkas surat Nomor : 400/900/3159/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

175. 1 (satu) l berkas surat Nomor : 400/900/3132/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 614.300,- (enam ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) ;

176. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/345/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 902.500,- (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

177. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/17/II/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

178. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1412/V/2004 tanggal 07 Mei 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

179. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1197/IV/2004 tanggal 19 Aprill 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

180. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1503/V/2004 tanggal 14 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

181. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1742/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

182. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/2398/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 537.150,- (lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) ;

183. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/2475/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

184. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/2475/VIII/2004 tanggal 09 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 2.109.000,- (dua juta seratus sembilan ribu rupiah) ;

185. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/109/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 585.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

186. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/761/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 585.200,- (lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

187. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1076/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan Toko Gunung Mas Rantauprapat dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

188. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/705/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

189. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3497/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

190. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1076/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 585.200,- (lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

191. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3190/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

192. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1704/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 585.200,- (lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

193. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/1837/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 857.700,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;

194. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/318/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 858.000,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

195. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3192/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

196. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3114/IX/2004 tanggal 31 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

197. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3187/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 917.250,- (sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

198. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/37/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

199. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/664/III/2004 tanggal 02 Maret 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

200. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/222/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 915.900,- 9sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) ;

201. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/7222/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 915.900,- (sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) ;

202. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/38/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 791.290,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) ;

203. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/245/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.445.000,- (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

204. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2449/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

205. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2347/VII/2004 tanggal 27 Juni 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.445.000,- (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

206. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2296/VII/2004 tanggal 22 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh rupiah) ;

207. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/551/II/2004 tanggal 19 Pebruari 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

208. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/872/III/2004 tanggal 18 Maret 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

209. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/511/II/2004 tanggal 17 Pebruari 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

210. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/698/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

211. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/2237/VII/2004 tanggal 16 Juni 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 864.000,- (delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

212. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/368/II/2004 tanggal 04 Pebruari 2004 perihal Pengadaan Matrai dan Prangko pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

213. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/18/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 923.200,- (sembilan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ;

214. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/446/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

215. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/13766/I/2004 tanggal 04 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 553.500,- (lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

216. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/3502/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Matrai dan Prangko pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

217. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3146/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

218. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400/900/341/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Pengadaan Matrai dan Prangko pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

219. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/14/I/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.091.750,- (satu juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

220. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3131/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 539.900,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan rupiah) ;

221. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/647/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 139.500,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

222. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3043/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;

223. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3133/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pengadaan dan Penjilidan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

224. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3044/II/2004 tanggal 24 September 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 324.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;

225. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1463/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 930.000,- (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

226. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1711/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 985.000,- (Sembilanratus delapan puluh ribu rupiah) ;

227. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1098/I/2004 tanggal 08 April 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilanpuluh ribu rupiah) ;

228. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1071/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 perihal Pengadaan dan Penjilidan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

229. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1344/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 902.500,- (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

230. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1104/IV/2004 tanggal 08 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 511.100,- (lima ratus sebelas ribu seratus rupiah) ;

231. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1021/IV/2004 tanggal 01 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 826.750,- (delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

232. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1191/IV/2004 tanggal 19 April 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 915.900,- (sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah) ;

233. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1769/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.445.000,-(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

234. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2478/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.205.600,- (satu juta dua ratus lima ribu enam ratus rupiah)

235. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2430/VIII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Pesanan Poster pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 4.837.500,- (empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

236. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2149/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pemesanan Stiker pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.996.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

237. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1684/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 840.000,-) ;

238. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1735/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat-alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 797.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;

239. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1148/VI/2004 tanggal 11 April 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

240. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/344/I/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 902.500,- (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

241. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2534/VII/2004 tanggal 17 Agustus 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.227.500,- (dua juta dua ratus du apuluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

242. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2092/VI/2004 tanggal 06 Juli 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

243. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1723/V/2004 tanggal 04 Juli 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

244. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3162/XI/2004 tanggal 05 Nopember 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 3.285.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

245. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/648/I/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

246. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/341/I/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Pengadaan materai dan Perangko pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

247. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/14/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.091.750,- (satu juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) ;

248. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2194/VII/2004 tanggal 14 Juni 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

249. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/647/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 439.500,- (empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

250. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2266/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;

251. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1723/VI/2004 tanggal 04 Juni 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

252. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2092/VII/2004 tanggal 06 Juli 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

253. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2534/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 2.227.500,- (dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

254. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3562/XI/2004 tanggal 05 Nopember 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 3.825.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

255. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/417/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal fotocopy pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 3.285.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

256. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/4411/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 585.200,- (lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

257. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/759/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 585.200,- (lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

258. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1074/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 585.200,- (lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

259. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2407/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Pengusaha KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 423.200,- (empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus) ;

260. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/108/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 585.200,- (lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

261. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1387/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan KPN Sehati Dinkes Labuhanbatu dengan nilai Rp. 857.700,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;

262. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/52/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

263. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/447/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 4.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

264. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3029/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

265. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/448/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

266. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3486/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

267. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3494/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pemeliharaan Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

268. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2438/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

269. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2211/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 487.500,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

270. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2444/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pemeliharaan Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) ;

271. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2447/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

272. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2216/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) ;

273. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2126/VI/2004 tanggal 08 Juli 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

274. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2465/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

275. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2469/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Pemeliharaan Sound Sistem pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

276. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/12/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 986.000,- (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

277. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/13/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 889.000,- (delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

278. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/60/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pemeliharaan Sound Sistem pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

279. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/651/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pemeliharaan Sound Sistem pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- 9lima ratus ribu rupiah) ;

280. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/31/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

281. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/346/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

282. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/625/III/2004 tanggal 01 Maret 2004 perihal Pemeliharaan Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

283. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1468/V/2004 tanggal 12 Mei 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

284. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1097/IV/2004 tanggal 08 April 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

285. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/…./IV/2004 tanggal …….April 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) ;

286. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/…./IV/2004 tanggal …….April 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

287. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3214/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 729.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

288. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3028/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pengadaan Alat Elektronik pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 729.000,- (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

289. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3129/IX/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

290. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3027/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

291. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3183/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

292. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3120/IX/2004 tanggal 20 September 2004 perihal Pemeliharaan Pemeliharaan Kulkas Vaksin pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

293. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3122/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Pemeliharaan AC pada Cahaya Baru Elektronik Rantauprapat dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

294. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2256/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusahan Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

295. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/744/III/2004 tanggal 08 Maret2004 perihal Pesanan Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

296. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2455/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 870.000,- (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

297. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/20/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

298. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/21/I/2004 tanggal 06 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

299. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/444/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 545.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

300. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/700/III/2004 tanggal 04 Maret 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

301. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/35/I/2004 tanggal 06 Januari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;

302. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1585/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 857.700,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;

303. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3163/X/2004 tanggal 04 Oktober 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

304. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/409/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 545.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

305. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1072/IV/2004 tanggal 07 April 2004 perihal pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;

306. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3499/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

307. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3150/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

308. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/16/I/2004 tanggal 02 Januari 2004 perihal Pengadaan Alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 495.000,- 9empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

309. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3031/XI/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pemesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 956.300,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;

310. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3139/X/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Penyerahan Alat-alat Kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

311. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/342/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 902.500,- (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

312. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3030/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 670.000,- 9enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

313. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2432/VIII/2004 tanggal 03 Agustus 2004 perihal Pengadaan Alat kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 2.816.000,- (dua juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

314. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3126/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 913.500,- (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;

315. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3128/IX/2004 tanggal 30 September 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah) ;

316. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1590/V/2004 tanggal 24 Mei 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 2.445.000,- 9dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

317. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1035/IIV/2004 tanggal 01 April 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 591.300,- 9lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) ;

318. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/775/VI/2004 tanggal 09 Juni 2004 perihal Pesanan Matrai dan Prangko pada Pengusaha Toko Zaman baru dengan nilai Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluribu rupiah) :

319. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1691/VI/2004 tanggal 01 Juni 2004 perihal Pengadaan Alat kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) ;

320. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/190/IV/2004 tanggal 14 April 2004 perihal Pengadaan Alat kebersihan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

321. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2323/VII/2004 tanggal 23 Juli 2004 perihal Pengadaan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 582.400,- (lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

322. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/342/II/2004 tanggal 03 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 902.500,- (sembilan ratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

323. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2472/VIII/2004 tanggal 05 Agustus 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) ;

324. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1385/V/2004 tanggal 05 Mei 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 857.700,- (delapan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;

325. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/106/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupaih) ;

326. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/409/II/2004 tanggal 09 Pebruari 2004 perihal Percetakan pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupaih) ;

327. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/757/III/2004 tanggal 09 Maret 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupaih) ;

328. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1072/III/2004 tanggal 07 April 2004 perihal Pesanan ATK pada Pengusaha Toko Zaman Baru dengan nilai Rp. 858.200,- (delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupaih) ;

329. Pembayaran biaya honor / upah bulanan supir Ambulance pada UPTD Puskesmas kab. Labuhanbatu sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) ;

330. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Aek Kanopan sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

331. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Sikampak sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

332. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Aek Kota Batu sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

333. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/53/I/2004 tanggal 07 Januari 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

334. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3143/I/2004 tanggal 01 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

335. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3046/X/2004 tanggal 29 September 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

336. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3193/X/2004 tanggal 6 Oktober 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

337. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/32/II/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pemeliharaan Mesin Tik pada Pengusaha Toko Remington Steel dengan nilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

338. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3488/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

339. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/30/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

340. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2330/VII/2004 tanggal 26 Juli 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

341. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2389/VII/2004 tanggal 29 Juli 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Persaudaraan dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

342. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2422/VII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

343. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1399/IV/2004 tanggal 06 Mei 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

344. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1059/IV/2004 tanggal 06 April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

345. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/800/III/2004 tanggal 12 Maret 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

346. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/454/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

347. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/679/I/2004 tanggal 08 Januari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

348. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1042/IV/2004 tanggal 02 April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

349. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/……/IV/2004 tanggal …….. April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp. 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) ;

350. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/……/V/2004 tanggal …….. Mei 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

351. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3216/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

352. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2045/IX/2004 tanggal 24 September 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

353. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2413/VII/2004 tanggal 20 Juli 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp. 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

354. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/30/I/2004 tanggal 05 Januari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel persaudaraan dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

355. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2441/VIII/2004 tanggal 03 Agustus
     
     2004 perihal Pesanan Meja, Kursi dan Lemari pada Pengusaha Toko Asia dengan nilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) ;

356. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2206/VII/2004 tanggal 19 Juli 2004 perihal Pesanan Meja, Kursi dan Lemari pada Pengusaha Toko Asia dengan nilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

357. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/21951/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 perihal Pesanan Meja, Kursi dan Lemari pada Pengusaha Toko Asia dengan nilai Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;

358. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2206/XI/2004 tanggal 02 Nopember 2004 perihal Pesanan Meja, Kursi dan Lemari pada Pengusaha Toko Asia dengan nilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

359. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3487/XI/2004 tanggal 01 Nopember 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Enam pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

360. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3032/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004 perihal pembelian Ban dan Batre Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

361. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3217/X/2004 tanggal 08 Oktober 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

362. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/3033/IX/2004 tanggal 23 September 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

363. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/…../V/2004 tanggal ……Mei 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

364. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/…../IV/2004 tanggal ……April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

365. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/1063/IV/2004 tanggal 06 April 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

366. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2428/VIII/2004 tanggal 02 Agustus 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

367. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/817/III/2004 tanggal 16 Maret 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

368. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/2372/VII/2004 tanggal 28 Juli 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

369. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/732/II/2004 tanggal 08 Maret 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Empat pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

370. 1 (satu) berkas surat Nomor : 400.900/90/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 perihal Pergantian Suku Cadang Roda Enam pada Bengkel Standart Motor dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

371. Pembayaran biaya honor / bulanan supir ambulance pada UPTD Puskesmas Kab. Labuhanbatu sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas dua ratus ribu rupiah) ;

372. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Aek Kanopan sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

373. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Sikampak sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

374. Pembayaran biaya honor / upah bulanan Tenaga Kerja Suka Rela pada UPTD Puskesmas Modren non rawat inap Aek Kota Batu sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara H. Zulpanuddin Hasibuan, sementara terhadap bukti surat berupa :

 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Maret 2004 Nomor : 440.900/691/III/2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan / Proyek APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 (bukti bertanda T.1);

 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Maret 2004 Nomor : 440.900/692/III/2004 tentang Penghunjukan Pemimpin Pengelola Kegiatan / Proyek APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2004 (bukti bertanda T.2);

 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 2 Maret 2004 Nomor : 440.900/693/III/2004 tentang Penghunjukan Pelaksana Swa Kelola Kegiatan Pemeliharaan bangunan Gedung Tempat Kerja /Tempat Tinggal APBD Kabupaten Labuhanbatu anggaran 2004 (bukti bertanda T.3);

 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 2 Maret 2004 Nomor : 440.900/694/III/2004 tentang Penghunjukan Pejabat Pengadaan barang / Jasa Kegiatan Proyek APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu anggaran 2004 (bukti bertanda T.4);

 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 3 Maret 2004 Nomor : 440.900/695/III/2004 tentang Penghunjukan Panitia Penerima / Pemeriksa Barang/ Jasa Kegiatan Proyek APBD Kabupaten Labuhanbatu anggaran 2004 (bukti bertanda T.5);

 Fotocopy Buku Bantu Tentang Biaya Alat Listrik Dan Elektronik Kode Rekening Nomor : : 2.10.1003.1.2.01.01.2, Tentang Biaya Peralatan Kebersihan Dan Pembersih Kode Rekening : 2.10.1003.1.2.01.04.2, Tentang Biaya Dinas Pakaian Sipil Harian Kode Rekening Nomor :2.10.1003.1.2.03.02.1, Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan JPS-BK Kode Rekening Nomor :2.10.1003.2.1.03.05.2, (bukti bertanda T.6) :

 Fotocopy Buku Bantu Tentang Pemeliharaan Angkutan Darat Kode Rekening Nomor : : 2.10.1003.2.4.02.01.2, Tentang Biaya Pemeliharaan Meja dan Kursi Kode Rekening Nomor :2.10.1003.2.4.11.04.2, Tentang Biaya Foto Copy Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.03.1, Tentang Biaya Pemeliharaan Alat Kantor Kode Rekening Nomor :2.10.1003.1.4.03.01.1, (bukti bertanda T.7) :

 Fotocopy Buku Bantu Tentang Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Puskesmas Model Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.06.2, Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Karyawan Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.07.2, Tentang Biaya obat-obatan Rekening Nomor : 2.10.1003.2.2.01.01.2, Tentang Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.4.05.01.2 9bukti bertanda T. 8) :

 Fotocopy Buku Bantuan tentang Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.01.03.1.03, Tentang Biaya Telepon Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.02.03.1, Tentang Biaya Cetak Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.1.2.03.01.1.01 (bukti bertanda T.9) :

 Fotocopy Buku Bantu Tentang Biaya pemeliharaan Laboratorium Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.4.14.01.2, Tentang Biaya Pemeliharaan Alat laboraturium Kode Rekening Nomor :2.10.1001.2.4.14.01.2, Tentang Biaya Pemeliharaan Alat Peraga / Praktek Sekolah Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.4.14.02.2, Tentang Biaya Belanja Modal Jaringan Listrik Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.07.03.2, Tentang Biaya Alat Tulis Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.1.2.01.02.1.02, Tentang Biaya Prangko, Materai dan Benda Pos lainnya Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.12.01.03.1.03 (bukti bertanda T.10) :

 Fotocopy Buku Bantu Tentang Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.55.02.2, Tentang Belanja Modal Buku Perpustakaan Kesehatan Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.180.04.2, Tentang Biaya Umum Proyek Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.2.02.07.2, Tentang Belanja Modal Bangunan Gedung kantor Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.08.01.2, Tentang Belanja Modal Alat-alat Peraga Sekolah kode Rekening Nomor : 2.10.1001.3.5.114.05.2, Tentang Biaya Obat-oabatn Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.2.01.05.2, Tentang Biaya Modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.3.5.28.04.1, Tentang Biaya Pemeliharaan Gedung tempat Kerja Kode Rekening Nomor : 2.10.1001.2.4.01.02.1 (bkukti bertanda T. 11) :

 Fotocopy Buku Bantu Tentang Biaya Alat Listrik Kode Reking Nomor : 2.10.1003.1.2.01.2, Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Dasar Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.04.2, Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan JPS-BK Kode Rekening Nomor : 2.10.1003.2.1.03.05.2, Tentang Biaya Pelayanan Kesehatan Spesialis Rawat Inap Puskesmas Modal Kode Reking Nomor : 2.10.1003.2.1.03.06.2 (bukti bertanda T.12) :

 Fotocopy Surat Pertanggung Jawab Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pengadaan Alat Tulis Mata Anggaran 1.2.10.02.1 (bukti bertanda T.13) :

 Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Pengadaan Prangko, Materai dan Benda Pos Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Mata Anggaran : 1.2.10.03.1 (bukti bertanda T.14) :

 Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kab. Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten labuhanbatu Tentang Jasa Telepon Mata Anggaran : 1.2.02.02.1 (bukti bertanda T.15) :

 Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan UPTD Puskesmas kab. Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan kabupaten Labuhanbatu tentang Jasa Air mata Anggaran : 1.2.02.03.1 (bukti bertanda T.16) :

 Fotocopy Surat Penganggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Cetakan Mata Anggaran : 1.2.03..01.1 (bukti bertanda T.17) :

 Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang fotocopy Mata Anggaran 1.2.03.03.1 (bukti bertanda T.18) :

 Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pemeliharaan Alat Kantor Mata Anggaran : 1.4.03.01.1 (bukti bertanda T.19) :

 Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pengadaan Meja dan Kursi Mata Anggaran : 3.1.02.04.1 (bukti bertanda T.20) :

 Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik mata Anggaran : 1.2.02.01 (bukti bertanda T.21) :

 Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pengadaan Peralatan Kebersihan Dan Pembersihan Mata Anggaran : 1.2.02.04 (bukti bertanda T.22) :

 Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Insentif Pelayanan kesehatan Dasar mata Anggaran : 2.1.03.4 (bukti bertanda T.23) :

 Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Insentif pelayanan Kesehatan JPS-BK Mata Anggaran : 2.1.035 (bukti bertanda T.24) :

 Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pelayanan kesehatan Spesialis Rawat Inap Gakin mata Anggaran : 2.1.03.6 (bukti bertanda T.25) :

 Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pelayanan Kesehatan Karyawan Mata Anggaran 2.1.037 (bukti bertanda T.26) :

 Fotocopy kwitansi tanda pembayaran Nomor : 1686 Kode Rekening : 2.10.1003.2.1.01.02.1 tanggal 20 Nopember 2004 dan fotocopy kwitansi pembayaran BKU : 721 Kode Rekening : 2.10.1003.2.4.05.01.2 tertanggal 20 Juni 2004 serta fotocopy kwitansi tanda pembayaran BKU : 1039 Kode Rekening : 2.10.1003.2.1.01.2.1 tertanggal 19 Agustus 2004 yang seluruhnya berjumlah Rp. 166.310.000,- berikut dengan lampiran fotocopy Berita Acara Pembayaran dan fotocopy Surat Kerja Tentang Pemeliharaan bangunan dan Gedung Tempat kerja (bukti tanda T.27) :

 Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas Kabupaten Labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pemeliharaan Alat Angkutan Darat mata Anggaran : 2.4.02.1 (bukti bertanda T.28) :

 Fotocopy Surat Pertanggung Jawaban Kegiatan Rutin UPTD Puskesmas kabupaten labuhanbatu APBD Tahun Anggaran 2004 Dinas Kesehatan kabupaten labuhanbatu Tentang pemeliharaan Meja dan Kursi mataAnggaran : 2.4.11.04 (bukti bertanda T.29) :

Agar dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara :

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2009 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan negeri Rantauprapat oleh kami; Baslin Sinaga, SH. MH selaku Hakim Ketua, Syahru Rizal, SH. MH dan Bony Daniel, SH masing-masing selaku Hakim Anggota,keputusan manadiucapkan pada hariRabu tanggal 18 Pebruari 2009 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Baik Sitepu, SH – Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut (menggantikan Piter manik, SH dan dihadiri oleh R. Damanik, SH dan Denny Trisnasari, SH-Penuntut Hukum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

dto dto

1. SYAHRU RIZAL, SH. MH BASLIN SINAGA, SH. MH

dto

2. BONY DANIEL, SH

Panitera Pengganti

dto

BAIK SITEPU, SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 18 Pebruari 2009 Nomor : 255/Pid/2008/PN-RAP, sesuai dengan Akta Kasasi tertanggal 23 Pebruari 2009 Nomor : 08/Akta. Pid/2009/PN-RAP;

Panitera/ Sekretaris

Pengadilan Negeri Rantauprapat,

- dto -

PITER MANIK, SH

Nip. 040045620