244/PDT/2016/PT-MDN

P U T U S A N

Nomor : 244/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ENDANG TRISANTI ANGGREINI BAKARA, perempuan, lahir di Medan tanggal 10 Maret 1978, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, alamat Jalan Enggang XVI No. 284 Kelurahan Kenangan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada NOPERI PANDAPOTAN AMBARITA, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Noperi Pandapaotan, SH & Partners, yang beralamat Kantor di Jalan Pakis Nomor 03, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan :

AGUSTIAN MANURUNG, Laki-laki, lahir di Parapat tanggal 25 Agustus 1975, Pekerjaaan karyawan swasta, Agama Kristen, tempat tinggal saat ini di Jl. Merdeka No. 78A, Kelurahan Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kab. Simalungun, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 04 Februari 2015 dalam register perkara perdata Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN Sim., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 April 2002 secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Fidelis Parapat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-2508014-0024 tanggal 11 Nopember 2005;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada hubungan cinta atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dan setelah mendapat restu oleh orang tua kedua belah pihak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah/tempat usaha travel di Simpang USU Padang Bulan Medan;

4. Bahwa masih di awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar, dan pada bulan Agustus 2002 pada saat Penggugat mengandung anak pertama, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerusakan syaraf bagian mulut dan sulit digerakkan secara normal sehingga harus menjalani therapy, oleh karena itu orang tua Penggugat membawa Penggugat untuk dirawat di rumah orang tua Penggugat dan hingga melahirkan anak pertama yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2002 yang diberi nama Agnes Ayu Natasya br Manurung, kami tinggal di rumah orang tua Penggugat.

5. Bahwa pada bulan Juni 2003 Penggugat dan Tergugat beserta anaknya pindah dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Mandolin Pasar I Padang Bulan Medan, dan disana pun sering bertengkar dan bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat. Setelah setahun disana, Penggugat dan Tergugat pindah ke Simpang Kuala Medan dengan mengontrak rumah.

6. Bahwa di rumah kontrakan di Simpang Kuala Penggugat hanya bisa bertahan selama 3 (tiga) bulan dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat tidak enggan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, hal itu membuat orang tua Penggugat kembali harus menjemput Penggugat dan membawa ke rumah orang tua Penggugat untuk menghindari hal-hal yang lebih fatal.

7. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat datang sendiri ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta maaf, meskipun tidak didampingi oleh orang tua Tergugat secara adat batak, namun demi kepentingan Penggugat berserta anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat menyarankan Tergugat untuk mencari pekerjaan demi memenuhi nafkah rumah tangga, lalu Tergugat pergi ke Bandung, namun hanya beberapa bulan di Bandung tanpa menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat kembali ke Medan.

8. Bahwa orang tua Penggugat memberi lapangan pekerjaan kepada Tergugat dengan mengelola kebun sawit di Pakpak Barat, namun ternyata Tergugat tidak mengelola dengan baik bahkan meninggalkan hutang disana yang harus dibayarkan orang tua Penggugat.

9. Bahwa pada tanggal 07 Mei tahun 2007 Penggugat melahirkan anak kedua dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama Cythia Vanessa Margareth br Manurung.

10. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mencari pekerjaan ke Kota Dumai – Riau, dan saat itu Tergugat bekerja di perusahaan swasta, disamping itu orang tua Penggugat juga berusaha membeli truk pengangkutan yang dikelola Tergugat.

11. Bahwa selama tinggal bersama di Dumai, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari keharmonisan, selalu bertengkar yang mana Penggugat sering mengalami kekerasan fisik, namun Penggugat mencoba tetap bertahan demi anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat apalagi saat itu Penggugat juga telah mengandung anak ketiga.

12. Bahwa karena di Dumai tidak ada yang bisa membantu Penggugat untuk mengurus rumah tangga, maka untuk melahirkan anak ketiga Penggugat kembali ke Medan pada tahun 2009, dan melahirkan anak ketiga pada tanggal 16 Oktober 2009 yang diberi nama Oscar Sebastian Manurung dan seperti biasanya, orang tua Penggugat lah yang mengeluarkan segala biaya melahirkan dan merawat Penggugat sampai Penggugat pulih.

13. Bahwa pada tahun 2010 orang tua Penggugat membeli tanah di Dumai dan membangun rumah kontrakan disana yang pengelolaannya dipercayakan kepada Penggugat dan Tergugat, selain usaha pengangkutan, Penggugat juga membantu ekonomi keluarga dengan berjualan, namun hal itu tidak cukup mendukung keharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata Penggugat dan Tergugat masih sering tengkar.

14. Bahwa setelah dua tahun kembali ke Dumai, tahun 2012 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik, bahkan Tergugat menendang wajah Penggugat hingga bengkak-bengkak, sehigga Penggugat meminta orang tua Penggugat datang, beruntung Tergugat tidak jadi dilaporkan ke pihak yang berwajib karena ditengahi oleh keluarga untuk berdamai, namun Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama-sama dengan orang tua Penggugat kembali ke Medan untuk menjaga hal buruk yang bisa saja terjadi lagi, hal mana Penggugat merasa trauma dengan keadaan itu yang mana Tergugat juga pernah mengancam akan membakar rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Dumai tersebut.

15. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi, kalaupun Tergugat mengesms Penggugat, selalu berisi kata-kata hinaan dan merendahkan martabat Penggugat sebagai perempuan dan ibu dari anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

16. Bahwa pada bulan Agustus 2014, Penggugat dengan ditemani oleh orangtua Penggugat pergi ke Parapat tempat kediaman orang tua Tergugat, yang mana setahu Penggugat selama ini Tergugat tinggal disana, dan Penggugat beserta anak-anak Penggugat masuk ke rumah orang tua Tergugat dan bertemu dengan Tergugat beserta orang tua Tergugat, dan saat itu telah saling memaafkan dan rujuk kembali.

17. Bahwa dua minggu kemudian Tergugat datang ke Medan ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta maaf tanpa didampingi oleh orang tua Tergugat, lalu orang tua Penggugat menasehati agar Tergugat mencari pekerjaan demi kebutuhan anak-anak, sejak saat itu Tergugat pergi.

18. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat mengatakan kalau dia sudah bekerja, namun sepanjang tahun itu hanya dua bulan saja Tergugat mengirimkan nafkah anak-anak yaitu pada bulan Oktober dan Nopember masing-masing Rp.2.000.000,- dan Rp.1.000.000,-, sedangkan bulan Desember sama sekali tidak memberikan apa-apa, sehingga Penggugat meminta agar Tergugat menambahkan biaya sekolah dan belanja kebutuhan anak-anak, hal itu malah membuat Penggugat marah-marah sehingga terjadi pertengkaran.

19. Bahwa keadaan rumah Penggugat dan Tergugat yang demikian membuat Penggugat tidak sejahtera secara psikis dan tertekan, sedangkan keluarga Tergugat tidak berperan aktif mendamaikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu cekcok dan tidak ada keharmonisan dan sepertinya tidak dapat hidup rukun kembali, sehingga keluarga Penggugat mendukung langkah Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini.

20. Bahwa secara nyata Penggugat telah mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dengan bantuan pihak keluarga Penggugat, dan anak-anak masih tetap bersekolah sampai saat ini dengan baik, oleh karena itu demi kepentingan pendidikan anak dan kesejahteraan anak-anak, Penggugat mohon agar anak-anak tetap berada di bawah asuhan Penggugat hingga mereka dewasa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan untuk menerima surat gugatan ini serta menetapkan suatu hari persidangan untuk itu, dan memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan tersebut, seraya memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Fidelis Parapat tanggal 09 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-2508014-0024 tanggal 11 Nopember 2005 adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Fidelis Parapat tanggal 09 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-2508014-0024 tanggal 11 Nopember 2005, Putus karena Perceraian;

4. Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Agnes Ayu Anastasya (perempuan, 13 tahun), dan Cynthia Vanessa Margareth br Manurung (perempuan, 8 tahun) beserta Oscar Sebastian Manurung, (laki-laki, 6 tahun) berada dalam asuhan Penggugat hingga mereka dewasa;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau : apabila Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya dalam perkara ini (Ex Aquo Et Bono);

Membaca, jawaban secara lisan oleh Tergugat yag dicatatkan dalam Berita Acara sebagai berikut:

• Bahwa Tergugat bekerja di Palembang, namun sedang mengerjakan pekerjaan di Parapat;

• Bahwa Penggugat beralamat di Dumai;

• Bahwa dulu Tergugat tidak bekerja dan tidak bisa membiayai rumah tangganya tetapi sekarang Tergugat sudah bekerja dan mempunyai gaji yang semakin baik, Tergugat sudah mengutarakan keinginannya untuk mengajak Penggugat sebagai istrinya dan anak-anak untuk tinggal bersama di Palembang, tetapi Penggugat tidak menanggapinya dan malah mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan;

• Bahwa Tergugat ingin bersatu dengan Penggugat dan menolak untuk bercerai;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 16 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut :

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

• Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang di buat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa amar putusan perkara Perdata nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Sim. tanggal 16 Mei 2016 telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Kep. Kelurahan Parapat pada tanggal 7 Juni 2016;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 25 Mei 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 16 Mei 2016, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kep. Kelurahan Parapat pada tanggal 8 Juni 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 07 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 08 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kep. Kelurahan Parapat pada tanggal 21 Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

• Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dalam pertimbangan hukumnya telah mengesampingkan begitu saja fakta persidangan terlebih bukti keterangan Saksi yang PEMBANDING/Penggugat ajukan yaitu keterangan Saksi Rolas Siregar yang menerangkan bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun

• 2006 Saksi mengetahui bahwa sering terjadi permasalahan antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang biasanya disebabkan masalah ekonomi, dan Tergugat/Terbandig sering meminta uang kepada Penggugat dengan mengucapkan kata-kata makian, sedangkan Tergugat/Terbanding hanya sesekali membantu Penggugat/Pembanding yang bekerja pada usaha travel. Keterangan Saksi Rolas Siregar sangatlah mendukung dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menerangkan bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah sering bertengkar, artinya sering terjadi percekcokan yang sedemikian rupa yang memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

• Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 10 alinea ke-7 menyatakan “Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding hanya menerangkan mengenai suatu peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding bukan pertengkaran yang terus menerus yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, sedangkan bila keterangan Saksi-Saksi tersebut dihubungkan satu sama lain dikaitkan pula dengan posita gugatan Penggugat/ Pembanding, telah membuktikan/ menunjukkan suatu fakta bahwa Penggugat/ pembanding dan Tergugat/ Terbanding  baik pada saat bertempat tinggal di Medan maupun saat di Dumai sering bertengkar, bahkan telah menimbulkan kekerasan fisik yang membuat wajah dari PEMBANDING luka memar (lebam/ bengkak), dan saat Saksi Tumpal Simamora diajak oleh orang tua (bapak) Penggugat/ Pembanding ke Dumai untuk menjemput Penggugat/ Pembanding, Saksi tersebut melihat wajah Penggugat/Pembanding lebam, yang mana sebelumnya Bapak Penggugat/ Pembanding telah bercerita bahwa tujuannya ke Dumai adalah karena Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding bertengkar, dan ternyata wajah Penggugat/ pembanding lebam (memar) saat Saksi membawa pulang Penggugat/ Pembanding dan anaknya ke Medan. Dengan kata lain bahwa Pengadilan Negeri Simalungun telah keliru dalam mempertimbangkan keadaan itu hanyalah suatu peristiwa biasa dalam rumah tangga yang tidak memenuhi alasan perceraian;

• Bahwa Penggugat/ Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Simalingun pada hal. 11 alinea ke-2 dan ke-3 yang menyatakan “Menimbang pula bahwa Tergugat/ Terbanding dalam jawaban lisannya menyatakan telah menyampaikan niatnya kepada Penggugat/pembanding untuk mengajak Penggugat/pembanding dan anak-anak Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding ke tempatnya bekerja, namun Penggugat/pembanding tidak menanggapi dan mengajukan gugatan perceraian ini” “Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim beralasan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding untuk membangun rumah tangganya bersama”

• Pertimbangan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah sangat kontradiktif dengan fakta persidangan yang termuat dalam halaman 6 Putusan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN Sim tersebut, adanya itikad tidak baik dari Tergugat/ Terbanding yang tidak mau hadir lagi di persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat/ Pembanding, hal ini terbukti dimana Tergugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa dianya bekerja di Palembang (tempat kediamannya) ataupun jawaban secara tertulis, bahkan Tergugat/ Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat/ Terbanding telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang dapat membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding beserta anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding, sehingga jawaban lisan yang diutarakan oleh Tergugat/ Terbanding tersebut merupakan kebohongan yang tidak patut menjadi salah satu alasan hukum Pengadilan Negeri Simalungun untuk menyatakan bahwa Penggugat/ Pembanding tidak dapat membuktikan dalil posita gugatannya;

• Bahwa adalah kewajiban bagi Hakim / Majelis Hakim yang menangani suatu perkara perdata untuk mempertimbangkan semua petitum-petitum gugatan yang diajukan setelah mempertimbangkan fakta-fakta, namun dalam Putusannya, Pengadilan Negeri Simalungun Tidak mempertimbangkan petitum ke-2 Gugatan Penggugat/ Pembanding tentang Keabsahan Perkawinan Penggugat/ Pembading dengan Tergugat/ Terbanding, sehingga dengan hanya menyimpulkan bahwa gugatan ditolak untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri Simalungun telah keliru dalam menerapkan hukum acara dan hukum materil, yang mana seharusnya terhadap petitum ke-2 tersebut patutlah kiranya dikabulkan;

• Bahwa dalam 3 (tiga) kali jadwal persidangan, Penggugat/ Pembanding telah menghadirkan orang tua (Bapak) Penggugat/ Pembanding untuk didengarkan keterangannya di persidangan sehubungan dengan alasan-alasan gugatan Penggugat/ Pembanding tentang adanya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding hingga terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat/ Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun menolak mentah-mentah permohonan Penggugat/ Pembanding untuk mendengar keterangan dari Bapak Penggugat/ Pembanding tersebut, padahal Bapak Penggugat/ Pembanding adalah orang yang sangat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding bahkan yang rela berkorban pikiran dan materi demi keutuhan rumah tangga Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding. Sikap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah bertentangan dengan Hukum Acara dalam memeriksa gugatan perceraian yang diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya dalam Pasal 22 ayat (2) yang menentukan “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan “Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan”. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun telah menyatakan tidak bersedia mendengar pihak keluarga (orang tua Penggugat) dan tidak mempertimbangkan dalam putusannya apa alasan penolakan tersebut. Hal tersebut menunjukkan ketidak profesionalan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini.

• Bahwa nyata dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi satu sama lain bahwa perselisihan / pertengkaran Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudahlah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan, dimana Tergugat/ Terbanding telah melakukan kekerasan fisik yang mengancam keselamatan Penggugat/ pembanding, hal mana menunjukkan sikap Tergugat/Terbanding yang tidak lagi menyayangi Penggugat/Pembanding sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya.

• Dan ternyata hingga Putusan diucapkan, pihak Tergugat/Terbading sama sekali tidak ada menunjukkan sikap / itikad baik mempertahankan keutuhan kehidupan rumah tangga Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding, Tergugat/ Terbanding sama sekali tidak datang menjemput Penggugat/ Pembanding dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding telah menjadi tanggung jawab besar bagi Penggugat/Pembanding saat ini dengan dibantu oleh orang tua Penggugat/ Pembanding untuk memenuhi segala kebutuhan pendidikan mereka, yang sama sekali tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat/ Terbanding;

• Berdasarkan uraian keberatan-keberatan Penggugat/ Pembandng tersebut, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang kami kemukakan tersebut, serta memutus sebagai berikut :

• Menerima dan mengabulkan memori Banding Pembanding utuk seluruhnya;

• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 04/PDT.G/2016/PN Sim tanggal 16 Mei 2016;

• Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya.

• Menyatakan Perkawinan Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding yang dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Fidelis Parapat tanggal 09 April 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-2508014-0024, tanggal 11 Nopember 2005, Putus karena Perceraian;

• Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat/ Pembanding dan Tergugat / Terbanding masing-masing bernama Agnes Ayu Anastasya (perempuan) 13 tahun dan Cynthia Vanessa Margareth br. Manurung (perempuan) 8 tahun, beserta Oscar Sebastian Manurung (laki-laki) 6 tahun berada dalam asuhan Penggugat/ Pembanding hingga mereka dewasa;

• Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

• Atau kiranya Pengadilan Tinggi Medan memberikan putusan yang seadil- adilnya;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Simalungun, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 29 Juni 2016, dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kep. Kelurahan Parapat pada tanggal 8 Juni 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Sim dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 16 Mei 2016, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan yang pada pokoknya Pengugat tidak dapat membuktikan posita gugatannya, karena masing-masing saksi yang diajukan Penggugat hanya menerangkan mengenai suatu peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bukan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam posita-----

gugatannya nomor:1 menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 April 2002, secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Fidelis Prapat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 1207-KW-25080140024, tanggal 11 Nopember 2005, akan tetapi dalam petitum gugatannya nomor:2. “Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Fidelis Parapat, tanggal 9 April 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor:1207-KW 25080140024, tanggal 11 Nopember 2005 sah menurut hukum” dan petitum nomor:3 “Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Fidelis Parapat, tanggal 9 April 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor:1207-KW-25080140024, tanggal 11 Nopember 2005”, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum tersebut diatas ternyata tanggal dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Katolik tidak sama dimana dalam posita tertera tanggal 9 April 2002 sedangkan dalam petitum tertera tanggal 9 April 2016, sedangkan gugatan diajukan Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Januari 2016, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut kabur, oleh karena antara posita dan petitum berbeda;

Menimbang, bahwa seandainya pencantuman tahun 2016 dalam petitum adalah salah ketik yang sebenarnya adalah tahun 2002 karena sesuai posita gugatan Penggugat menguraikan sejak Agustus 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dstnya.... akan tetapi Penggugat pada persidangan tanggal 2 Maret 2016 pada saat gugatan dibacakan , menyatakan bahwa gugatan dalam perkara ini tidak perlu diperbaiki, demikian pula dalam Memori Banding Penggugat Pembanding bertanggal 7 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 8 Juni 2016, pada halaman: 6 pada point 4, tetap “Menyatakan Perkawinan Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding yang dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Fidelis Parapat tanggal 9 April 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor:12.07-KW-2508014-0024, tanggal 11 Nopember 2005,sah menurut hukum dan pada point : 5 “ Menyatakan Perkawinan Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding yang dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja Katolik St. Fidelis Parapat tanggal 9 April 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor:12.07-KW-2508014-0024, tanggal 11 Nopember 2005”, putus karena percerian sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat menganggap hal tersebut merupakan salah ketik;

Menimbang, bahwa selain itu Kutipan Akta Perkawinan nomor:1207-KW-2508014.0024, tanggal 11 Nopember 2005, tidak dijelaskan dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tentang Kutipan Akta Perkawinan tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/ Kotamadya mana dan setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding ternyata Akta Perkawinan nomor: 1207KW-25082014-0024 diterbitkan/ dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 25 Agustus 2014 (bukti P2) bukan tanggal 11Nopember 2005, sebagaimana dalam posita, petitum dan Memori Banding dari Penggugat/ Pembanding, sehingga hal tersebut lebih memperjelas lagi, bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding kabur (obscuur Libel)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat kabur (obscuur Libel), maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pengugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Sim tanggal 16 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor:04/Pdt.G/2016/

• PN.Sim. tanggal 16 Mei 2016, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

• Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verklaard).

• Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 oleh Kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.,MH. dan H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 244/PDT/2016/PT-MDN tanggal 02 Agustus 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 24 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta FACHRIAL, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd ttd

1. H. DASNIEL, SH.MH. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

ttd

2. H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

FACHRIAL, SH.MHum.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

J umlah Rp. 150.000,-