66/Pdt.G/2018/PN Gpr

DALAM PROVISI Mengabulkan tuntutan provisi untuk sebagian ; Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas bahwa Pengelolaan atas lokasi galian Sirtu di Desa Parelor, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Tumur, dengan kode Wilayah 22 35 06 5 40 2017 004 IUP OP seluas 20,34 Ha ; Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok; Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ; DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ; Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Yang sah Atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi komoditas sirtu di Desa Parelor, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dengan kode Wilayah 22 35 06 5 40 2017 004 IUP OP seluas 20,34 Ha, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/61/15.02/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 ; Menyatakan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 001 yang dibuat dihadapan Notaris TJATUR RIDJAJANI,S.H.,M.Kn/ Turut Tergugat tanggal 15 Agustus 2017 adalah sah ; Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam menjalankan isi perjanjian kerja sama sebagaimana Perjanjian Kerja Sama Nomor : 001 yang dibuat di hadapan Notaris TJATUR RIDJAJANI,S.H.,M.K.n/ Turut Tergugat, tanggal 15 Agustus 2017, yakni : Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar iuran pajak penghasilan (PPh) CV. Adhi Djojo tahun 2017 atas transaksi pertambangan yang berada di wilayah Izin Usaha Pertambangan dari Penggugat, hingga Penggugat mendapatkan teguran dari Kantor Pajak KPP Pratama Tergugat tetap tidak membayar pajak PPh tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 4 angka 2 Perjanjian a quo ; Tergugat tidak melakukan kewajibannya yang telah ditentukan dalam lampiran III Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/ 61/ 15.02/ VII/ 2017 tanggal 12 Juli 2017 ; 5. Menyatakan Perjanjian Kerja sama Nomor : 001 yang dibuat dihadapan Notaris TJATUR RIDJAJANI,S.H.,M.Kn/ Turut Tergugat tanggal 15 Agustus 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal 3 Mei 2018 ; 6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ; 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; DALAM REKONVENSI Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah