107/PDT/2016/PT-MDN

P U T U S A N

Nomor : 107/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUPATNI, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di 1. Jl.Mustafa Gang Abadi Kelurahan Padang Matinggi Kec.Padang sidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan 2. AR Marjoni Asisten Pemerintahan Pemko Padangsidimpuan di Kantor Walikota Padang sidimpuan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama IRSAN HARAHAP, SH Advokat/ Pengacara berkantor Jl.Suprapto Gang Sawo I/40 Kec. Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 21 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n :

HELENA SIMARMATA, Umur 51 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kampung Kapas Kec.Batahan, Kab.Mandailing Natal,yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama H.RIDWAN RANGKUTI, SH.,MH, BANDAHARO SAIFUDDIN, SH.,MH dan RAFIDAH, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office RIDWAN RANGKUTI, SH.,MH & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW beralamat di Jl.Sudirman Eks.Merdeka No.210 Kota Padangsidimpuan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 02 April 2014, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal dibawah Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Mdl, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memilikii sebidang tanah seluas 7,5 ha ( 75000 m2) yang dibeli Pengugat dari Ali Usman, yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal, sebagaimana Surat Pelepasan Hak Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 20 Juli 2007, dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Sebekah Timur berbatasan dengan tanah Andreas Hendro Marpaung/ Febri Donald Marpaung.

• Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Simom Marpaung.

• Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alberto Leo Simarmata/ Pari Sago.

• Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Parit Sago/ Supatni.

2. Bahwa Tergugat juga ada membeli tanah di Desa Bintangan Bejangkar Kec. Batahan seluas + 7,5 ha (75000 m2) dari Hakiman dan Hardianto; sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 27 Januari 2008; dengan batas-batas sebagai berikut:

• Sebelah Utara berbatasan dengan Anak Sungai/ Parit Sago Nauli: 310 M

• Sebekah rimur berbatasan dengan tanah ramsir: 270 M

• Sebelah selatan berbatasan dengan Lahan Trans sp lV: 200 M

• Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nainggolan: 320 M

3. Bahwa tanah yang di klaim Tergugat sebagai miliknya seluas ±7,5 ha terletak di Desa Bintungan Bejangkar Kec. Batahan, sedangkan tanah yang dibeli penggugat dari Ali Usman adalah terletak di Desa Kampung Kapas Kec.Batahan Kab. Mandailing Natal. dimana batas antara Desa Bintungan Bejangkar dengan Desa Kampung Kapas adalah dibatasi oleh sungai atau paret PT. Sago Nauli.

4. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Mandailing Natal atas tanah milik Penggugat seluas + 7,5 tersebut beserta tanah milik penggugat yang lain, akan tetapi setelah di survey BPN lokasi tanah, trnyata Tergugat telah menguasai tanah milik penggugat tersebut seluas + 3,5 ha, sehingga BPN Mandailing Natal tidak menindak lanjuti permohonan penggugat tersebut, sedangkan tanah milik Penggugat yang lain telah terbit sertifikatnya.

5. Bahwa tanah milik panggugat yang dikuasai dan diusahai tergugat dengan mengerjakan dan menanami sawit tersebut adalah seluas + 3,S ha yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing ttatat dengan batas-batas sebagai berikut:

• Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah mirik penggugau Helena Simarmata

• Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit Sago Nauli/ Lahan Trans SP IV

• Sebelah Barat berbatasan dengan: Parit Sago Nauli/ Anak Sungai/tanah tergugat

• Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Helena Rosalina Simarmata danFebri Donal Marpaung

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA.

6. Bahwa Tergugat menguasai, mengerjakan, dan rnenanami objek perkara adalah suatu perbuatan melawan hukum, karena sudah jelas dan pasti batas tanah milik Penggugat dengan Tergugat adalah dibatasi anak sungai/ paret PT sago Nauli, akan tetapi Tergugat menguasai dan mengerjakan tanahnya melebihi dan melampaui batas paret/ anak sungai tersebut, sehingga tanah milik penggugau objek perkara tersebut dikerjakan dan ditanami Tergugat seruas + 3,5 ha.

7. Bahwa sudah pasti tanah milik penggugat berbatasan dengan paret PT. Sago Nauli/ anak sungai dengan tanah milik Tergugat di sebelah barat, dan batas tanah milik Tergugat juga berbatasan dengan anak sungai dan paret PT. Sago Nauli, akan tetapi Tergugat secara sadar dan melawan hukum telah menguasai tanah milik Penggugat (objek perkara) melewati batas tanah milik Tergugat sendiri.

8. Bahwa menurut keterangan dari piha BPN Mandailing Natal, Tergugat telah berupaya untuk mengurus Sertifikat hak milik atas objek perkara tersebut; maka jika hal itu benar maka jika hal itu benar maka segala surat-surat yang timbul atas objek perkara tersebut tidak terkecuali Sertifikat Hak milik atas nama tergugat serta surat-surat lainnya yang berhubungandengan objek perkara, adalah tidak sah dan batal demi hukum, karerna objek perkara adalah milik Penggugat; yang dirampas dan dikuasai Tergugat secara melawan hukum.

9. Bahwa tergugat sebagai istri pejabat Asisten di Pemko Padangsidimpuan tidak pantas dan tidak wajar mengambil hak orang lain; maka untuk mencari jalan penyelesaian secara kekeluarga Penggugat telah 3x mengirim surat kepada Tergugat melalui suami Terguga yaitu AR Marjoni Asisten Pemerintahan di Pemko Padangsidimpuan, akan tetapi baik Tergugat maupun suaminya AR Marjoni tidak menanggapi sornasi Pengggugat tersebut, maka upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak mungkin lagi dicapai, maka upaya hukum dengan mengajukan gugatan ini adalah upaya terakhir yang ditempuh oleh Penggugat.

10. Bahwa akibat perbutan tergugat yang rnerlguasai objek perkara secara melawan hukum tersebut, Penggugat setaku pernilik Objek Perkara telah menderita kerugian secara materil berupa pernbelran objek perkara, dan jika dihitung harga tanah saat ini maka kerugian Penggugat sebesar Rp 85.000.000; (delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebsar Rp 25.000.000;/ ha x 3,5 ha, dan kerugian pembangunan kebun sawit (Obiek Perkara) sebesar Rp.25.000.000/ ha x 3,5 ha sehingga berjumlah Rp.85.000,000,- (delapan puluh lima juta rupiah) keuntungan atau hasil yang diperoleh dari kebun sawit tersebut (Objek perkara) seandainya Tergugat tidak merampas obpk perkara sebesar Rp 1.500.000/ ha x 3,5 ha sehingga berjumlah Rp.5.250.000; per bulan, dan jika di hitung kerugian selama satu tahun maka berjumlah Rp.5,250.000,-x 12 bulan sehingga berjumlah Rp.63.000.000,- dan jika dihutung kerugian yang diderita penggugat selama tergugat menguasai Objek Perkara sejak tahun 2008 hingga saat ini adalah selama ± 5 tahun, sehingga kerugian penggugat sebesar Rp.63.000.000 x 5 tahun sehingga berjumlah Rp.315.000.000,-(tiga ratus lima belas juta rupiah) ; sehingg total kerugian materil penggugat adalah:

1. Kerugian pembelian tanah sebesar………………....Rp 85.000.000,-

2. Kerugian biaya pembangunan kebunSawit/objek

Perkara………………………………………………....Rp. 85.000.000,

3. Kerugian keuntungan/hasil yang diperoleh

Rp.63.000.000,- x 5 tahun=……………………………Rp. 315.000.000.- +

Jumlah total kerugian...............................................Rp.485.000.000,-

(empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

11. Bahwa menurut hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata" setiap perbuatan yang melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” oleh karena itu akibat perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara sejak Tahun 2008 hingga saat ini, maka penggugat menderita kerugian materil yang cukup besar sebagaiman diuraikan pada poin 10 posita diatas maka menurut hukum cukup berdasar Tergugat di hukum untuk mengganti kerugian tersebut.

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak ilusi belaka; maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat berupa sebidang tanah perkebunan seluas + 7,5 ha terletak di desa Bintangan Bejangkar Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Anak Sungai/ Paret Sago Nauli: 310 M

- Sebekah timur berbatasan dengan tanah ramsir: 270 M

- Sebelah selatan berbatasan dengan Lahan Trans SP lV: 200 M

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nainggolan: 320 M

Sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi antara Hakiman dan Hardianto kepada Tergugat tertanggal 27 Januari 2008 yang disaksikan oleh Tamsir, Giso, Binarto, dan Ketua Adat Amran serta diketahui Amliar selaku Kepala Desa Bintungan Bejangkar Kec. Batahan.

13. Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah 2x melayangkan Surat Somasi kepada tergugat dan mengundang tergugat untuk memusyawarahkan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak diindahkan oleh Tergugat, oleh karena itu penyelesaian sengketa ini diajukan secara hukum guna menjamin hak-hak Penggugat sebagai pemilik objek perkara, dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat; untuk itu mohon kepada Bapa/lbu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara; dalam waktu persidangan yang ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara aquo, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan amarnya :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai, mengerjakan, dan menanami objek perkara adalah perbuatan melawan Hukum;

3. Menyatakan segala surat-surat hak bukti kepemilikan Tergugat atas objek perkara termasuk Sertifikat Hak Milik atas objek perkara atas nama Tergugat tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa objek perkara yaitu tanah seluas ± 3,5 ha yang terletak di desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah milik penggugat/ Helena Simarmata

• Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit Sago Nauli/ Lahan Trans SP IV

• Sebelah Barat berbatasan dengan: Parit Sago Nauli/ Anak Sungai/tanah tergugat

• Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Helena Rosalina Simarmata dan Febri Donal Marpaungadalah sah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dariAli Usman sebagaimana surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 20 Juli 2007;

5. Menyatakan Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No:140-53/KO/KI(2007 tertanggal 20 Juli 2007 antara Ali Usman dengan Penggugat yang diketahui Kepala Desa Kampung Kapas, Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Pemberdaya Masyarakat Desa Kampung Kapas adalah sah dan berkekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun diatasnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepadaPenggugat sebesar Rp 485.000.000,- ( empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian kerugian Penggugat :

1. Kerugian pembelian tanah sebesar :.....................Rp 85.000.000,-

2. Kerugian biaya pembangunan kebun Sawit/objek

perkara....................................................................Rp. 85.000.000,-

3. Kerugian keuntungan/hasil yang diperoleh

Rp.63.000.000,- x 5 tahun=....................................Rp 315.000.000.- +

Jumlah total kerugian............................................ Rp.485.000.000,-

(empat ratus delapan puluh lima juta rupiah);

8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini terhadap harta milik tergugat adalah sah dan berkekuatan hukum;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Tergugat sebesar Rp 150.000,- perhari; setiap Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara aquo; terhitung sejak putusan dalam perkara aquo diucapkan sampai dilaksanakan Tergugat;

10. Menyatakan secara Hukum putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dariTergugat.

11. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

II. SUBSIDAIR

Jika Pengadilan cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan jawaban secara tertulis dalam surat tertanggal 07 Juli 2014, yaitu sebagai berikut:

EKSEPSI MENGENAI KOMPTENSI ABSOLUT.

1. Bahwa dalam surat gugatan penggugat terbukti, adanya, permohonan penggugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa kasus ini menyatakan agar tidak syah atau batal demi hukum surat sertifikat Hak milik yang berkaitan dengan objek kasus a quo.

2. Bahwa adanya permohonan penggugat sebagaimana dimaksudkan point 1 diatas, dapat dilihat dalam surat gugatan penggugat halaman 3 point 8 menyatakan " menurut keterangan dari pihak BPN Mandailing Natal, tergugat telah berupaya untuk mengurus sertifikat hak milik atas objek perkara tersebut , maka jika hal itu benar maka segala surat- surat yang timbul atas objek perkara tersebut tidak terkecuali sertifikat hak milik atas nama tergugat serta surat-surat kepemilikan lainnya yang berhubungan dengan objek perkara adalah tidak syah dan batal demi hukum... .. dst.

3. Bahwa dalam eksespi mengenai kompetensi absolut ini, DIAKUI OLEH TERGUGAT "benar bahwa objek perkara telah bersertifikat Hak Milik. yang diterbitkan oleh Badan pertanaan Nasional Mandailing Natal.

4. Didasari atas fakta-fakta hukum tersebut diatas, nyata-nyata penggugat sangat keberatan kepada pihak Badan pertanahan Nasional sehubungan terbitnya sertifikat Hak Milik atas objek perkara a quo, KARENA itu, jika dihubungkan dengan undang-undang N0. 5 tahun 1986 jo Undang-undang 51 tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, maka nyata-nyata bahwa perkara a quo masuk dalam kompensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

• Pasal 53 ayat 1 undang-Undang No 5 tahun 1986 jo undang- undang N0. 51 tahun 2009 berbunyi “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang benwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara, yang disengketakan itu dinyatakan batat atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabiratasi.

• Kemudian selanjutnya pasal 1 angka 3 undang-undang N0 5 tahun 1986 berbunyi" Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berraku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

5. Bahwa sesuai dengan maksud gugatn Penggugat tentang pembatalan atau menyatakan tidak syah sertifikat Hak Milik dalam kaitan pada kasus a quo telah memenuhi unsur bersifat indiviual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang i'c penggugat telah nyata-nyata diterbitkan pihak ketiga Badang pertanahan Nasionar selaku institusi BADAN 'EMERTNTAAN, yang seyogianya gugatan penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa setain arasan point 5 diatas, daram praktek kaidah hukum tetap, bahwa setiap produk badan pemerintahan termasuk SKM maka pembatarannya atau pernyataan tidak syah sesuatu itu, adalah porsinya pengadilan Tata usaha Negara, KARENA rru, didasari atas hal-hal diatas, sangat tepat dan beralasan hukum jika pengadilan Negeri Mandailing Natal secara absolut menyatakan tidak berwenang , memeriksa, menyelesaikan dan memutu perkara a quo.

7. Bahwa karena eksepsi ini tentang kewenangan absolut (kompetensi absolut), tergugat mohon kepada majelis Hakim yang Terhormat untuk memutuskan terlebih dahulu eksepsi ini.

Berdasarkan har-har diatas, dengan ini tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untut memutuskan :

DALAM EKSEPSI.

• Menerima Eksepsi Tergugat seturuhnya.

• Menyatakan pengadilan Negeri Mandairing Natal tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

• Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segara hal yang dikemukakan dalam eksepsi kompetensi absolut, maka secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam bagian ini.

2. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil penggugat baik dalam posita maupun petitum, kecuali secara tegas diakui kebenaran nya dipersidangan.

3. Bahwa tidak benar bahwa objek perkara masuk dalam wilayah desa kampung kapas, namun justru yang benar bahwa objek perkara berada dalam wilayah Desa Bintangan bejangkar, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal.

4. Bahwa, jika dicermati surat gugatan penggugat tertanggal 28 Maret 2014 sungguh sangat keliru dan tidak berdasar hukum KARENA, disekitar wilayah objek perkara secara rill pemiliknya ada beberapa orang yang berhak termasuk.

1. Juliani sesuai dengan sertifikat hak milik No. 3626 tertanggal 30-11-2009.

2. Sumini sesuai dengan sertifikat hak milik No. 2627 tertanggal 30-11-2009.

3. Wasini sesuai dengan sertifikat hak milik No. 3625 tertanggal 30-11-2009.

4. Sri wulan Dari sesuai dengan sertifikat hak milik N0. 3624 tertanggal 30-11 -2009.

5. Berdasarkan point 4 diatas, jelas dan nyata-nyata bahwa penggugat telah salah alamat menggugat supatni sebagai tergugat dalam kasus a quo sesuai dengan maksud surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2014, KARENA itu, apa yang didalilkan oleh penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kasus a quo, adalah tidak terbukti.

6. Bahwa karena penggugat telah salah menentukan pihak tergugat dalam perkara ini, maka semakin tidak berdasar hukum atau cacat formal segala apa yang didalilkan oleh penggugat baik dalam positum maupun posita dalam surat gugatannya, oleh sebab dari lain-lain hal, sangat tepat dan adil dalil penggugat ditolak seluruhnya.

7. Bahwa tentang tuntutan ganti rugi materil sebagaimana dmaksudkan penggugat dalam surat gugatannya point ke 10 sangat berlebihan, lagi pula tuntutan yang semacam itu tidak berdasar menurut kaidah hukum, KARENA lru sangat tepat untuk ditolak.

8. Bahwa tentang sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat dalam kasus a quo, sangat tidak tepat dikabulkan oleh Majelis Hakim, KARENA alas hak yang dimilki oleh penggugat dalam mempertahankan objek perkara a quo bukanlah bersifat autentik yang bersifat menentukan menurut hukum acara.

9. Bahwa tentang dwangsoom yang dimohonkan oleh penggugat dalam perkara a quo harus ditolak sebab yang didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya adalah bukanlah kwalifikasi pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang dikehendaki oleh kaidah hukum tetap.

Dari uraian yang terdapat dalam eksepsi komptensi absolut, dan dalam pokok perkara tersebut diatas, maka selanjutnya tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menangani perkara a quo untuk memeriksa mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI.

• Menerima eksepsi dari tergugat seluruhnya,

• Menyatakan dalam hukum, bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal tidak berwenang memeriksa perkara ini.

TENTANG POKOK.PERKARA

• Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankhjke Verklarrd).

• Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menjatuhkan putusan nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Mdl tanggal 3 Februari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai, mengerjakandan menanami obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum;-

3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek perkara yaitu tanah seluas ± 3,5 Ha yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara berbatasan dengan: tanah milik penggugat/ Helena Simarmata;-

• Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit Sago Nauli/ Lahan Trans SP IV;-

• Sebelah Barat berbatasan dengan: Parit Sago Nauli/ Anak Sungai/tanah Tergugat;-

• Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Helena Rosalina Simarmata dan Febri Donal Marpaung;-

adalah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dariAli Suman sebagaimana surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi tertanggal 20 Juli 2007;

3. Menyatakan Surat Pelepasan Hak dan Penyerahan Ganti Rugi No:140-53/KD/KK/2007 tertanggal 20 Juli 2007 antara Ali Suman dengan Penggugat yang diketahui Kepala Desa Kampung Kapas, Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Pemberdaya Masyarakat Desa Kampung Kapas sah dan berkekuatan hukum;-

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun diatasnya;-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.991.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 3 Februari 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Mdl tanggal 3 Februari 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 9 Februari 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 2 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Negeri Mandailing Natal tanggal 3 Maret 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 29 April 2015;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 16 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Negeri Mandailing Natal tanggal 17 Desember 2015, dan Pengadilan Negeri Mandailing Natal melalui surat tanggal 17 Desember 2015 telah meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan untuk menyerahkan kontra memori banding tersebut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 15 Juni 2015, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 15 Desember 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pembanding/tergugat asal keberatan atas putusan SELA Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal N0. 7/PDT.G/2014/PN. Mdl tanggal 3 Pebruari 2015 , KARENA :

1. Objektum in litis yang dimohonkan terbanding/penggugat asal dalam kasus sengketa aquo adalah pembatalan SERTIFIKAT ATAS TANAH SENGKETA yang telah diterbitkan BPN Mandailing Natal, hal itu dikemukakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan yakni:

• Fakta yang nyata, petitum terbanding/penggugat asal dalam surat gugatannya yakni permohonan “agar sertifikat hak milik atas nama tergugat asal/pembanding TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM”.

• Adalah fakta yang nyata sesuai dengan replik terbanding/penggugat asal, menyatakan sertifikat hak milik atas objek perkara atas nama tergugat asal/pembanding “tidak sah”.

• Benar fakta yang rill yang diakui oleh pembanding/tergugat asal bahwa tanah sengketa pada kasus a quo telah diterbitkan sertifikatnya oleh BPN Mandailing Natal.

2. Didasari atas fakta-fakta tersebut diatas, pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan memutus kasus a quo sebagaimana termaksud dalam putusannya selanya, kenapa ?, KARENA bila direlevansikan antara fakta-fakta dengan ketentuan yuridis sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Undang-Undang, No 5 tahun 1986 yang diubah melalui UU No. 9 tahun 2014, pada pasal 53 seharusnya kasus a quo masuk dalam wilayah kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Jelasnya disebutkan pada Pasal 53 UU No 5 tahun 1986 jo UU No 9 tahun 2014 “seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Selanjutnya pasal, Langka 3 dari Undang-undang No. 5 tahun 1986 juga menerangkan “Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tetulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat, KONKRIT, INDIVIDUAL DAN MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGAI SESEORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA.

2. Bahwa dalam kaitannya pada kasus a quo, jelas telah memenuhi syarat individul, konkrit, final dan telah menimbulkan akibat hukum pada tanah sengketa bagi pembanding/tergugat asal, sehingga cukup mempunyai alasan hukum, bahwa seharusnya yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

3. Bahwa tentang pembatalan sertifikat hak milik, dalam praktiknya Mahkamah agung RI sebagai pengawas/pemelihara tatanan hukum yang tertinggi diwilayah NKRI, telah mengeluarkan beberapa kaidah hukum yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1816/K/PDT/1989 tanggal 2-10-1992 menyatakan “sertifikat merupakan suatu keputusan tata usaha negara adalah kewenangan instansi yang menerbitkan keputusan tata usaha negara membatalkannya dan bila terjadi sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkan sertifikat dengan tidak hati-hati diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1687 K/Pdt/1998 tanggal 29-10-1998 menyatakan “putusan tata usaha negara Palembang No 26/P.Tun/Plg/1993 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No 04/BDG/G/PL/PT-Mdn/1994 menyatakan “pembatalan sertifikat hak milik No 2398 atas nama Kokok/Gunawan Thamrin, kedua putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

4. Bahwa dihubungkan ketentuan yuridis sebagaimana diutarakan diatas, menyangkut keberatan terbanding/penggugat asal dengan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah sengketa sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, maka Pengadilan Tata Usaha Negaralah yang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutuskannya, bukan sebaliknya Pengadilan Negeri Mandailing Natal sesuai dengan putusan selanya.

5. Bahwa atas dasar dan pertimbangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memutus kasus a quo sebagaimana disebutkan diatas, maka jelas dan nyata-nyata Pembanding/Tergugat asal sangat keberatan, dan memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkannya. Dengan menyatakan dalam amar putusannya yaitu :

• Menerima eksepsi kompetensi absolut dari pembanding/tergugat asal.

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 7/PDT.G/2014/PN.Mdl tanggal 3 Pebruari 2015.

• Menyatakan, bahwa yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

• Membebankan ongkos perkara kepada terbanding/penggugat asal seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

PEMERIKSAAN SETEMPAT DILAKUKAN DENGAN SALAH OBJEK

1. Bahwa hal-hai diuterakan diatas, dianggap telah dimasukkan dalam bagian ini.

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No 7/PDT.G/2014/PN.Mdl tanggal 3 Pebruari 2015 tersebut telah dibuat dengan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak beralasan hukum, KARENA itu pembanding/tergugat asal sangat keberatan DAN melukai rasa keadilannya, mengenai pertimbangan hukum dalam putusan kasus a quo.

3. Bahwa pembanding/tergugat asal, sangat keberatan mengenai tanah yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 5 Januari 2015, sebab yang diperiksa, ternyata milik orang tua pembanding yaitu SUNARSI yang berbatas langsung dengan tanah yang diperoleh dari Hakiman dan Ardianto sesuai surat jual beli tanggal 27 Januari 2008.

4. Bahwa ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana tersebut point 3 diatas, seharusnya Majelis Hakim merujuk/berpatokan dari surat gugatan terbanding/penggugat asal sebagaimana termaksud dalam surat gugatannya pada point 2,3 dan 4.

5. Bahwa tolok ukur tentang objek tanah sengketa dalam gugatan terbanding/penggugat asal tersebut, adalah tanah vane dibeli pembanding/tergugat asal dari Hakiman dan Ardianto tertanggal 27 Januari 2008.

6. Bahwa yang harus diperiksa oleh. Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat seharusnva tanah sebagaimana disebutkan point 5 diatas, namun sunggu ironis justru tanah kebun orang tua pembandinglah (i.c. SUNARSI) yang diperiksa oleh Majelis Hakim, dan DIMANA fakta rill diketahui adalah berbatas langsung dengan tanah pembanding yang dibeli dari Hakiman dan Ardianto sesuai dengan surat tertanggal 27 Januari 2008.

7. Bahwa Pada saat dilapangan, bahwa pembanding melakukan protes terhadap Majelis Hakim dengan menghadirkan saksi KUNCI Hakiman (i.c. asal usul tanah sengketa yang diperoleh pembanding), sambil mengatakan bahwa seharusnya yang periksa tanahnya adalah tanah pembanding yang dibeli dari Hakiman dan Ardianto sesuai dengan surat tertanggal 27 Januari 2008, namun majelis Hakim tidak bersedia, dengan argumentasi bahwa tanah ini lah yang ditunjuk oleh penggugat/terbanding, maka tanah inilah yang harus kita periksa, dengan mengabaikan atau tidak meladeni untuk memeriksa atas tanah yang dibeli dari Hakiman dan Ardianto.

8. Bahwa sikap dengan tindakan Majelis Hakim sebagaimana tersebut point 7 diatas, selain tidak sesuai dengan process doel Matigheid dan melanggar tertib bercara, bahkan dirasakan memihak terbanding, yang pada akhirnya mengecewakan pembanding sebagai pencari keadilan.

9. Bahwa sebagai tolok ukur untuk memastikan, sepatutnya Majelis Hakim harus memerisa atau mendengar SAKSI KUNCI yaitu Hakiman dan Ardianto, yang telah menjual tanah kepada Pembanding sesuai surat jual beli tertanggal 27 Januari 2008, sehingga atas dasar itu, Majelis Hakim pada akhirnya telah dapat memposisikan bahwa tanah sengketa adalah sesuai dengan dalil gugatan terbanding/penggugat asal.

10. Selanjutnya keberatan pembanding tentang cara/wujud pemeriksaan setempat dalam kasus a quo yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2015, dimana Majelis Hakim dalam memeriksa tanah sebagaimana disebutkan diatas, justru telah melahirkan potensi persoalan baru dan/atau menimbulkan ketidak pastian hukum yang sedang hangat di ikrarkan oleh para petinggi Negara, KARENA selama pemeriksaan setempat Bapak Hakim telah mengabaikan yaitu :

• Pada saat dilasanakan pemeriksaan setempat (PS) sama sekali tidak dilakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai untuk itu, tetapi Hakim hanya melihat tanah yang ditunjuk oleh Penggugat/terbanding sambil dengan berjalan.

• Tidak melibatkan BPN sebagai juru ukur, untuk memastikan bahwa tanah sengketa yang didalilkan oleh penggugat/terbanding seluas - + 3, 5 Ha. Karena sebelumnya tidak pernah diletakkan sita jaminan dalam kasus a quo.

• Adanya luas tanah - + 3,5 Ha, yang didalilkan terbanding/penggugat asal, adalah pernyataan yang bersifat negatif, sebab luas tanahnya bisa lebih dari 3,5 Ha dan bisa kurang 3,5 Ha, sementara dalam asas hukum dikenal isitilah kepastian hukum dan dijaga sedini mungkin jangan sempat terjadi statement hukum bersipat ambivalensi.

• Tanah yang diperiksa Majelis Hakim adalah milik Sunarsi, dan pembanding telah memprotes pada saat itu, namun hanya mendengar apa ditunjuk oleh penggugat/terbanding (sepihak), melanggar audio alteram partem.

• Seharusnya Majelis Hakim mau mendengar saksi lapangan yakni Hakiman yang telah dihadirkan pembanding pada saat Pemeriksaan setempat dilakukan sebab saksi ini adalah KUNCI sebagai asal muasal tanah pembanding sebagaimana yang didalilkan penggugat/terbanding dalam gugatannya.

• Tanah yang dijual Hakiman dan Ardianto kepada pembanding, letaknya atau posisinya ada disebelah tanah SUNARSI, dan apa salahnya tanah ini diperiksa untuk mengetahui kebenaranya.

11. Bahwa apa yang diuterakan pada point 10 diatas, merupakan tindakan yang terburu-buru menurut pembanding, malahan pertimbangan hukumnya pada halaman 29 alinea 1, 2, 3, 4 dan 5 semakin tidak cukup alasan hukum, bahkan irosinya, Majelis Menyatakan menimbang, bahwa selama proses perkara a quo berjalan sampai pada konklusi Sunarsi yang adalah ibu kandung tergugat tidak pernah mengajukan gugatan intervensi sebagai intervenient dalam perkara a quo, yang jika seandainya Sunarsi adalah pemilik objek sengketa, patut diketahui adanya gugatan aquo dari tergugat selaku anak kandungnya dan atau dari Tamsir selaku yang mengelola kebun sawit diatas objek perkara.,

12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, pembanding sangat keberatan, KARENA pertimbangan tersebut tidak mempunyai alasan hukum yang kuat, DENGAN ALASAN :

• Bagaimana mungkin SUNARSI selaku ibu kandung tergugat/pembanding melakukan intervensi, sementara tanahnya diperiksa Hakim dilapangan dan/atau dijadikan sebagai objek sengketa, baru diketahui pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Januari 2015.

• Intervensi, diperkenakan menurut kaidah hukum, adalah pada saat poroses jawab menjawab, sementara tanah Sunarsi tidak pernah terungkap sama sekali pada proses tersebut. (lihat gugatan, jawaban, replik maupun Duplik pada kasus a quo).

13. Bahwa seluruh rangkaian fakta-fakta sebagaimana disebutkan diatas, maka jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim dalam menentukan atau memeriksa objek perkara a quo dilapangan telah mengalami KESALAHAN, karena itu, putusan mana sanagat berdasar untuk dibatalkan.

MAJELIS HAKIMI TELAH MELEGITIMASI ALAS HAK PENGGUGAT/ TERBANDING YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATU RAN YANG BERLAKU.

14. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 23 huruf a bagian ke 2 mengenai pembuktian hak, telah menerangkan yaitu “hak atas tanah baru dapat dibuktikan :

Asli akte PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan ... dst

15. Bahwa ironisnya Majelis Hakim sebagaimana termaksud dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 tersebut, jelas dan nyata-nyata telah melegalkan hak terbanding /penggugat asal atas tanah senketa sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan pada a quo yang mana telah diketahui adalah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan tersebut diatas.

16. Bahwa diketahui secara fakta, karena surat bukti terbanding/penggugat asal yakni P-1 (surat dibawah tangan-, seharusnya terbanding/penggugat asal harus mengikut sertakan ALI USMAN sebagai pihak dalam perkara a quo, apakah sebagai penggugat atau turut tergugat atau setidak-tidaknyanya sebagai saksi dalam perkara ini. Namun dalam kasus a quo sama sekali tidak, pada hal menurut terbanding/penggugat asal mendalilkan, bahwa ianya memperoleh tanah sengketa adalah berasal dari Ali Usman (nama vesi penggugat asal/terbanding dalam gugatan sedangkan nama Ali Suman versi Majelis Hakim dalam putusannya)

17. Bahwa hal tersebut diatas, dimaksudkan untuk membuktikan, apakah terbanding/penggugat asal mempunyai iktikat baik sebagai pemilik yang syah. Sebab menurut KUHPerdata, perpindahan hak milik belum terjadi selama belum ada LEVERING (Vide hal. 11, Aneka perjanjian cet ke 7, Prof Subketik, SH).

18. Bahwa selanjutnya, keberatan pembanding kepada Majelis Hakim, adalah pertimbangan Majelis Hakim yang terlalu dini menyatakan bahwa lokasi tanah sengketa berada diwilayah desa Kampung Kapas, Kec, Batahan, Kab, Mandailing Natal, keberatan mana di ungkapkan KARENA TIDAK terbukti Fakta - fakta yang rill seperti :

• Apakah telah ada PERDA Kab. Mandailing Natal yang menyatakan bahwa lokasi tanah sengketa berada diwilayah desa Kampung Kapas.

• Tidak pernah didengar saksi ahli dari Pemerintahan Mandailing Natal, yang menyatakan tanah perkara berada diwilayah desa Kampung Kapas.

• Baik keterangan Kepala Desa Bintungan Bejangkar maupun Kepala Desa Kampung Kapas, sama mengklaim lokasi tanah sengketa, adalah masuk dalam hak wilayah Desa mereka masing-masing.

• BPN Mandailing Natal, sebagai pemegang otoritas tertib adminstrasi pertanahan, telah menerbitkn sertifikat dan memasukkan disekitar dan/atau bagaian wilayah objek perkara masuk dalam wilayah Desa Bintungan Bejangkar, Kecamatan Batahan, Kab, Mandailing Natal., (vide T-1. Sampai dengan T-4), termasuk tanah sengketa yang yang diperoleh Pembanding/tergugat asal dari Hakiman dan Ardianto sesuai dengan surat tertanggal 27 Januari 2008,.

• Bahwa tanah sengketa telah disertifikat oleh BPN Mandailing Natal adalah sama-sama telah diakui baik pembanding maupun terbanding (vide gugatan dan jawaban), KARENA ITU harus dilindungi secara hukum sebab dengan adanya kenyataan itu telah cukup alasan dinyatakan pembanding sebagai pemilik yang beriktikat baik sesuai dengan PP 24 tahun 1997.

19. Bahwa atas keadaan tersebut diatas, sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam putusanya, apalagi tidak pernah dipertimbangkan saksi kunci dari pembanding/tergugat asal yakni ARDIANTO, atas dasar itu sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi Medan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal.

20. Bahwa jelasnya akan dikutip pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada halaman 26 tersebut, sebagai berikut :

• Menimbang bahwa pada pertimbangan diatas telah dapat dibuktikan bahwa penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas -+ 7,5 Ha (7.5000 M2 ) yang terletak di Desa Kampung Kapas, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas sebagai berikut : ----- dst.

21. Bahwa, berdasarkan atas pembanding/tergugat asal Ketua/Majelis Hakim Tinggi dengan amar putusannya :

• Menerima permohonan banding dari pembanding/tergugat asal seluruhnya.

Dan Mengadili Sendiri

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 7/PDT.G/2104/PN.Mdl tanggal 3 Pebruari 2015.

• Menolak gugatan terbanding/penggugat asal seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,

• Membebankan ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini kepada terbanding/penggugat asal.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

• Bahwa pokok gugatan penggugat/terbanding adalah sengketa hak milik dimana sebagian tanah milik penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan telah dikuasai secara melawan hak oleh penggugat yang mana objek perkaranya adalah sebidang tanah seluas 3,5 ha, dengan demikian pokok sengketa gugatan penggugat adalah bukan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga menurut hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang Secara absolut memeriksa dan mengadili perkara aquo;

• Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menyatakan Menolak Eksepsi terguga/pembanding adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu Pengadilan Mandailing Natal berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memutuskan mengabulkan sebagian petitum gugatan penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar serta sesuai dengan rasa keadilan, karena didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan baik berdasarkan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan penggugat / terbanding dan tergugat /pembanding semuanya telah dipertimbangankan oleh majelis hakim secara seksama, cermat, dan bijak, sehingga sudah memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu cukup berdasarkan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut, seraya memutus perkara a quo dalam tingkat banding dengan amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 07/Pdt.G/2014/PN.Mdl tanggal 03 Pebruari 2015

2. Bahwa semua keberatan pembanding yang diuraikan pembanding dalam memory bandingnya hanya sebagai pengulangan dalam jawaban dan duplik terguga/pembanding dalam persidangan, dan semua keberatan pembanding tersebut telah dipertimbangankan Majelis Hakim dalam putusannya, oleh karena itu alasan keberatan pembanding tersebut cukup berdasar menurut hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

3. Bahwa sekalipun menurut terbanding pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sudah tepat dan benar menurut hukum, akan tetapi terbanding akan memberikan tanggapan terhadap dalil-dalil memory banding pembanding Dalam Pokok Perkara sebagaimana yang diuraikan berikut ini :

1. TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT

• Bahwa dalam acara pemeriksaan setempat pada tanggal 6 Januari 2015 yang dihadiri penggugat dan kuasanya, tergugat dan kuasanya, saksi-saksi tergugat/pembanding dan saksi-saksi terbanding, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat tersebut dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum, berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat/terbanding, keberatan pembanding yang menyatakan bahwa objek perkara yang diperiksa oleh majelis hakim ternyata milik orang tua pembanding yaitu Sunarsih, yang berbatas langasung dengan tanah yang diperoleh pembanding dari Hakiman dan Ardianto sesuai dengan Surat Jual Beli tanggal 27 Januari 2008, alasan keberatan tersebut hanyalah khayalan dan kebohongan pembanding belaka, faktanya adalah surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 27 Januari 2008 tersebut tidak satupun batas-batas tanah yang dibeli pembanding tersebut berbatasan langsung dengan tanah Sunarsih. Justru yang tertulis dan sesuai dengan fakta di lapangan bahwa batas Tanah tergugat/pembanding tersebut sebelah Utara berbatas dengan Anak Sungai dan Parit Sago; tidak ada nama Sunarsih, dari sebelah manapun; dengan demikian keberatan pembanding tersebut hanyalah rekayasa belaka, dan demi hukum harus di kesampingkan;

• Bahwa mengenai keberatan pembanding poin 1 sd. poin 6 bahwa objek perkara yang diukur dan dilihat majelis hakim ketika sidang lapangan adalah tanah milik Sunarsih ibu kandung tergugat, bahwa semua keberatan pembanding tersebut telah dipertimbangkan majelis hakim secara khusus dan menyeluruh, dimana dalam jawaban dan duplik tergugat/pembanding dalam persidngan tiudak pernah mendalilkan bahwa objek perkara adalah milik Sunarsih ibu kandung tergugat, dan sangat patut diketahui oleh Sunarsih, bahwa objek perkara dalam perkara dan jika benar objek perkara milik Sunarsih, maka seharusnya menurut hukum Sunarsih mengajukan gugatan intervensi dalam perkara a quo. Akan tetapi hak perdata Sunarsih tersebut tidak dipergunakannya dan tergugat/pembanding sendiripun tidak pernah mengajukan alat bukti surat dalam persidangan bahwa objek perkara adalah milik Sunarsih, oleh karena itu menurut hukum objek perkara tidak benar milik Sunarsih, dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga cukup berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan;

• Bahwa mengenai keberatan pembanding poin 7 sd. poin 9; bahwa benar pembanding telah mengahadirkan saksi Hakiman dan Ardianto sebagai saksi dalam persidangan, akan tetapi ke dua saksi tersebut bukan SAKSI KUNCI, bahkan kedua saksi tersebut mengakui ada menjual tanah kepada tergugat/pembanding yang terletak di desa Bintungan Bejangkar dan berbatasan langsung dengan tanah milik penggugat dengan batas alam berupa Sungai Kecil/Parit Sago sebelah Utara, akan tetapi dalam penguasaannya terguga/pembanding melewati tapal batas Parit Sago tersebut hingga masuk ke tanah milik penggugat/terbanding yang menjadi objek perkara tersebut, dengan demikian terbukti dan tidak bisa dibantah oleh pembanding bahwa objek perkara adalah milik penggugat/terbanding bukan milik tergugat/pembanding apalagi milik Sunarsih ibu tergugat/pembanding;

• Bahwa mengenai keberatan pembanding poin 10 sd. poin 13; bahwa pembanding berbohong bahwa Sunarsih baru mengetahui gugatan perkara aquo pada saat sidang Pemerikasaan Setempat, kebohongan pembanding tersebut terbukti berdasarkan fakta hukum dalam jawaban-jawaban tergugat/pembanding saksi tergugat dalam persidangan bahwa bahwa yang menjaga kebun milik tergugat adalah ibunya bernama Sunarsih karena tergugat/pemabanding tidak bertempat tinggal di Kec. Batahan, akan tetapi bertempat tinggal di Kota Padangsidimpuan bersama suaminya AR.Marjoni yang menjadi Pejabat/Asisten di Pemko Padangsidimpuan, dengan demikian terbukti jauh hari selama proses pemeriksaan perkara a quo berjalan Sunarsih sudah mengetahui gugatan a quo, atau paling tidak tergugat sudah menceritakannya kepada Sunarsih, atau paling tidak setelah Sunarsih mengetahui kenapa hingga saat ini tidak mengajukan intervensi atau gugtatan baru terhadap penggugat/terbanding, oleh karena itu dalil dalil keberatan pembanding tersebut harus di kesampingkan, karena hanya kebohongan belaka.

2. TENTANG LEGALITAS ALAS HAK PENGGUGAT/TERBANDING

• Bahwa pertimbangan majelis hakim yang telah melegitimasi alas hak penggugat/terbanding adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan;

• Bahwa alasan keberatan pembanding dalam memory bandingnya poin 14 sd. poin 20; bahwa alasan keberatan pembanding tersebut tidak rasional dan tidak masuk dalam logika hukum, bahkan bertenatangan dengan hukum Pertanahan Indonesia. Bahwa berdasarkan UU No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria dan di dalam UU dan peraturan lainnya bahwa hak-hak keperdataa masyarakat atas tanah yang diperoleh berdasarkan penguasaan yang turun temurun, penyerahan, hibah, jual beli dengan ganti rugi, jual beli dengan Akta di bawah tangan, dan penyerahan secara lisan menurut hukum adat setempat, di akui dan dihormati legalitasnya;

• Bahwa mengenai poin 14 sd. poin 16 keberatan pembanding: bahwa Akte PPAT seperti Akta Jual Beli bukan bukti kepemilikan, akan tetapi dapat dijadikan sebagai bukti telah terjadi peralihan hak. Pendapat pembanding bahwa Akte PPAT adalah bukti kepemilikan adalah sauatu pendadapat yang salah dan keliru dan cendrung memutarbalikkan fakta hukum dengan menyelundupkan hukum yang tidak benar ke dalam memory bandingnya, oleh karena itu demi hukum alasan keberatan pembanding tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

• Bahwa mengenai poin 17 pembanding kurang memahami kaidah hukum Tanah menurut Hukum Perdata, seharusnya pembanding mengerti hukum perdata bahwa levering atau Penyerahan hak atas tanah terjadi pada saat sudah tercapai konsesus dan pembayaran, beda dengan benda bergerak, levering terjadi pada saat penyerahan pengusaan benda tersebut. Dengan demikian dalil keberatan pembanding poin 14 sd. 17 harus dikesampingkan dan ditolak;

• Bahwa mengenai dalil keberatan pembanding poin 18 sd. 20 menurut terbanding lagi-lagi pembanding kurang memahami Hukum Pemerintahan, khususnya tentang UU Pemerintahan Daerah, UU Desa dan PERMENDAGRI No. 26 dan No. 27 tahun 2006 yang berkaitan dengan Tapal Batas Desa dan Kecamatan, bahwa Tapal Batas Desa dalam satu Kecamatan ditentutkan berdasarkan batas alam, yang ditetapkan oleh Tim yang di bentuk untuk itu, sampai saat ini Pemkab. Mandailing Natal, tidak pernah menerbitkan Perda tentang Tapal Batas Desa di Wilayah Kab. Mandailing Natal, penentuan tapal desa di lapangan ditetapkan secara kesepakatan para tokoh tokoh adat atau Raja-Raja adat mulai zaman dahulu hingga sekarang masih diakui apa yang telah ditetapkan para raja-raja adat dahulu tersebut;

• Bahwa seandainya pembanding ingin membantah soal letak objek perkara seharusnya pembanding/tergugat mengajukan Ahli dari Pemkab Madina, BPN Mandailing Natal, sehingga tergugat/pembanding tidak penasaran dengan letak objek perkara yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berada di Wilayah Desa Kampung Kapas Kecamatan Batahan adalah milik Penggugat/Terbanding, dengan demikian pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan benar, sedangkan dalil keberatan pembanding tidak rasional dan hanya sekedar memory belaka tanpa didasarkan kepada fakta hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena dalil keberatan pembanding pon 18 sd 20 tersebut harus dikesampingkan;

Berdasarkan uraian - uraian Kontra Memory Terbanding tersebut diatas, Tergugat / Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Banding dari Pembanding seluruhnya.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal perkara No. 07/Pdt.G/2014/PN.MDL tanggal 3 Februari 2015;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya baik memori banding maupun kontra memori banding dari masing-masing pihak tersebut, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Mdl tanggal 3 Februari 2015, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah tepat dan benar dengan alasan dan pertimbangan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dimana tanah obyek perkara seluas + 3,5 Ha yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah milik Penggugat yang merupakan bahagian dari tanah Penggugat seluas + 7,5 Ha yang terletak di Desa Kampung Kapas Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal, sehingga alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Mdl tanggal 3 Februari 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M e n g a d i l i :

• Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut;

• Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Mdl tanggal 3 Februari 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

• Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 107/PDT/2016/PT-MDN tanggal 29 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 JUNI 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta PASTI,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd. ttd.

dtooodddddddddddddddtdttd ttd

1. JANNES ARITONANG, SH.MH. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

ttd.

ddddddddddddddddddttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd.

ttd

P A S T I, S H.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

J umlah Rp. 150.000,

Untuk salinan, sesuai dengan aslinya,

WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.

NIP. 040043391.