Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda

PUTUSAN

Nomor: 05/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : H. RAHMADI,SE.MM Bin KROMODIHARDJO

Tempat lahir : Kalten (Jawa Tengah) ;

Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/02 Mei 1957;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewargane-

garaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Kedondong No.29 RT.15 RW.005 Tanjung Selor Kab. Bulungan;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : PNS (Kabag. Umum Setda Kab. Bulungan)/Camat Tanjung Selor;

Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tanahan Negara (RUTAN) oleh;

Penyidik di Rutan, sejak tanggal 26 September 2012 s/d 15 Oktober 2012;
Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal 24 Nopember 2012;
Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 25 Nopember 2012 s/d 24 Desember 2012;
Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember ber 2012 s/d tanggal 26 Desember 2012;
Perpanjangan oleh Plh.Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d 25 Januari 2012;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 26 Januari 2013 s/d 24 Februari 2013;
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d 21 Februari 2013;
Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 22 Februari 2013 s/d 22 April 2013;
Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 23 April 2013 s/d 22 Mei 2013;
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d 21 Juni 2013 2013;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: LAURENSIUS SILI BOLI,SH & SURYATININGSIH,SH Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Jakarta Blok CB No.15 Perumahan Korpri Loa Bakung, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 2012 .

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor: 05/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda. tertanggal 28 Janurai 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa; H. RAHMADI, SE, MM BIN KROMODIHARDJO;

Penetapan Majelis Hakim Nomor: 05/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda, tertanggal 30 Januari 2013, tentang Penetapan hari sidang;
Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor: B-01/Q.4.16/Ft.1/01/2013, tertanggal 10 Januari 2013, dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Selor , atas nama Terdakwa: H.RAHMADI,SE,MM BIN KROMODIHARDJO ;
Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar:

Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDS-06/T.Selor/Ft.1/12/2012, tertanggal 07 Desember 2012, atas nama Terdakwa; H. RAHMADI, SE,MM BIN KROMODIHARDJO;
Keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-06/T.Selor/Ft.1/12/2012 tanggal 13 Juni 2013, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa terbukti dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan terdakwa H. RAHMADI, SE,MM BIN KROMODIHARDJO; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
Menyatakan terdakwa H. RAHMADI, SE,MM BIN KROMODIHARDJO; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. RAHMADI, SE,MM BIN KROMODIHARDJO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
Menghukum Terdakwa untuk membayar uang penggatim sebesar Rp. 19.329.225 (Sembilan belas juta tiga ratsus dua puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
Menyatakan barang bukti berupa :

-	1 (satu) bundle asli Laporan Akhir Penilaian Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan (Revisi);
-	1 (satu) lembar copy Kartu Surat Keluar Bupati Bulungan tentang surat pengantar ke UMPK;
-	1 (satu) bundle legalisir gambar situasi lokasi Cold Storage dan Berita Acara Pembayaran.
-	1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan No: 821.24/04-KEP/BKD/2006 tanggal 03 Maret 2006 tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar, MM. menjadi Asisten Bidang Administrasi Kab. Bulungan;
-	1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Bulungan No : 821.24/016-KEP/BKD/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar, MM.menjadi Kepala BAPPEDA Kab. bulungan;
-	1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Bulungan No: 821.24/775-KEP/BKD-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar menjadi Pj. Ketua Bappeda Kab. Bulungan;
-	1 (satu) lembar legalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No: 821.12/10931-SK/Peg-I/1985 tanggal 26 September 1985 tentang Pengangkatan A. Zaini Anwar, Bsc sebagai CPNS.
-	1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/058/BKD-II/2002 tanggal 27 Mei 2002 kepada Sdr. JUMRING, SH. sebagai Plt. Kabag. Hukum Setda Bulungan;
-	1 (satu) bundle copy Keputusan Bupati Nomor: 52 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 25 Pebruari 2004;
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 823/75-KEP/BKD/2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Jumring, SH. M.Ap. tanggal 15 Maret 2005.
-	1 (satu) bundle copy Lembaran Kerja Tahun 2004 tentang Proyek pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Biaya Rp. 11.420.000.000,- Nomor Kode Proyek : 2P.0.10.2.02.001;
-	2 (dua) copy lembar berita acara serah terima berkas Proyek pembebasan tanah bangunan dan tanam tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Kamis 02 Juni 2005.
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor:821.24/04-KEP.JST/BKD/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang jabatan baru atas nama H. RAHMADI, SE., MM sebagai Camat Tanjung Selor / III.B;
-	1 (satu) lembar legalisir Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821.12/3041-SK/Peg-II/1984 tanggal 10 Maret 1984 Pengangkatan PNS atas nama RAHMADI;
-	1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa Nomor: SK. 814.413-145.- tanggal 1 Agustus 1983 tentang pengangkatan sebagai CPNS An. Rahmadi;
-	1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Kabag Umum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan/eselon III.a Nomor: 824.24/05/BKD-II/2011 tanggal 31 Januari 2011;
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/775-Kep/BKD-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang pengangkatan untuk menduduki jabatan structural Kasubbag. Uumum Bag. Umum Setkab. Bulungan/ IVa;
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Nomor:821.24/513/Peg-III/1999 tanggal 26 April 1999 tentang pengangkatan sebagai Pj. Kepala Bagian Umum Setwilda tingkat II Bulungan/eselon IV.a;
-	1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 441 tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan, dan Tanam Tumbuh untuk pelaksaan pembangunan di Kab. Bulungan dan lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 441 tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004.
-	1 (satu) bundle copy berita acara serah terima kegiatan pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di Kab. Bulungan TA 2007 yang terdiri dari: Surat pengantar No: 045.2/162/Tapem.III/V/2006 tanggal 9 Maret 2006 Kartu surat keluar kode 045.2 nomor urut 162 Tapem tanggal 9 Mei 2006 Kartu surat keluar kode 045.2 nomor urut 162 Tapem III tanggal 9 Mei 2006 Daftar luas hasil ukur inventarisasi rencana pembebasan tanah untuk koltorit pabrik udang tanggal 1 Desember 2003 (BPN Bulungan) Peta situasi BPN Bulungan rencana pembebasan untuk koltorit (pabrik udang) 1 Desember 2003 Surat kuasa Kamaruddin kepada Drs. Rustam Mage tanggal 19 Mei 2004 Surat pernyataan Kamaruddin ukuran tanah 15.943 m² tanggal 16 Desember 2003 beserta peta situasinya Surat pernyataan Kamaruddin ukuran tanah 303 m² tanggal 16 Desember 2003 beserta peta situasinya Surat pernyataan penyerahan surat hak atas tanah Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004 Surat pernyataan Kamaruddin 19 Juli 2004 Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004 Kwitansi BK.No:263/Kwi.Tanah/VII/04 Rp. 471.134.000,- penerima Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004 Surat kuasa Nawe Kepada Drs. Rustam Mage tanggal 19 Mei 2004 Berita acara kesepakatan ganti rugi tanah di lokasi pembangunan cold storage (pabrik udang) Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kab. Bulungan atas nama Nawe dan Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004 Surat pernyataan Nawe ukuran tanah 10.499 m² tanggal 2 Desember 2003 beserta sket lokasi tanah Surat pernyataan Nawe ukuran tanah 17.993 m² tanggal 2 Desember 2003 beserta sket lokasi tanah Surat pernyataan penyerahan hak atas tanah Nawe tanggal 19 Juli 2004 Surat pernyataan Nawe tanggal 19 Juli 2004 Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nawe tanggal 19 Juli 2004 Kwitansi BK.No:264/Kwi.Tanah/VII/04 Rp. 592.481.000,- penerima Nawe tanggal 19 Juli 2004
-	1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor: 98/PS/2004 T.A. 2004 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 1.787.643.163,- ditanda tangani oleh An. Bupati Bulungan Kasubbag. Perbendaharaan Moh. Sidik, BAC;
-	1 (satu) bundle copy kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran No: 02 Bulan Mei Kode 2P.0.10.2.02.001 (02,05) untuk tanah sebesar Rp. 1.787.643.163,- tanggal 17 Mei 2004, antara lain: Lampiran III Surat Pernyataan untuk SPP UUDP Nomor kode proyek 2P.0.10.2.02.001 unit Tapem tanggal 17 Mei 2004 Tabel uraian Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Sementara / UUDP untuk pembayaran selama bulan Mei 2004 tanggal 17 Mei 2004;
-	1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 165 Tahun 2004 tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek Serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004. tanggal 1 April 2004, beserta lampiran nama-nama Pimpro / Bendaharawan Proyek.
-	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279 tahun 2003 tanggal 5 Juli 2003 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, beserta lampiran nama Panitia;
-	1 (satu) bundel legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor: 811.132-1871 tanggal 25 Mei 1998 pengangkatan CPNS an. Nazarsyah, beserta lampiran nama CPNS yang diangkat;
-	1 (satu) bundel legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor: 811.211.2-2813 tanggal 30 Juli 1999 pengangkatan PNS an. Nazarsyah, beserta lampiran nama PNS yang diangkat;
-	1 (satu) lembar copy Disposisi Bupati Bulungan (H. Anang Dachlan Djauhari) tanggal 13 Mei 2004 untuk Kab. Keuangan “Harap dibantu didahulukan penyelesaian dana untuk pembebasan lahan untuk Cold Storage dan dana untuk penyertaan modal pada PT. Bulungan Lestari Mandiri, karena sangat mendesak”
-	1 (satu) copy Kwitansi BK. No: 307/Kwi.Tanah/XII/03 M.A. : 2P.0.10.2.02.001 tanggal 29 Desember 2003 Sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk panjar ganti rugi tanah;
-	1 (satu) bundel copy Lembaran Kerja tahun 2003 Dinas bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bulungan Nomor Kode Proyek 2P.0.10.2.02.001 biaya Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
-	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 78 tahun 2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek Serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Bulungan, beserta lampiran nama-nama;
-	1 (satu) lembar Copy Kwitansi tanggal 24 Mei 2004 sebesar Rp. 19.329.225,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) untuk Bayar PPAT 1,5 % kepada Camat Tanjung Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan An. H. Rahmadi, SE., MM
-	1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No.6404052201080005 nama kepala keluarga Mannawe.
-	1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No.6404050809070009 nama kepala keluarga Amaluddin.K.
-	1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/141/BKD-II/2002 tanggal 21 Februari 2002 An. Zainal Abidin, ST. Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
-	1 (satu) lembar copy Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan No: 24/P-I/1975 tanggal 1 Februari 1975 pengangkatan CPNS An. Zainal Abidin,M.D.;
-	1 (satu) lembar copy Salinan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Nomor: 134/P-II/1976 tanggal 7 Juni 1976 Pengangkatan PNS An. Zainal Abidin Mahmud.
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 813.2/12021-SK/Peg-II/1986 tanggal 01-09-1986 Tentang Pengangkatan CPNS atas nama Sdr. MUHAMMAD SUHAIMY;
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821.12/11277-SK/Peg-II/1987 tanggal 31-08-1987 tentang Pengangkatan PNS atas nama Sdr. MUHAMMAD SUHAIMY;
-	1 (satu) lembar copy Nota Dinas Bupati Bulungan ANANG DACHLAN DJAUHARI, SE Kepada Sdr. M. SUHAIMY, S.Sos Nomor: 820/809/BKD-IV/2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Seketariat Daerah Kabupaten Bulungan.
-	1 (satu) Bundle copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor: 933/PS/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang Pembayaran UUDP Biaya Pejalanan Dinas dan Tanah atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemkab Bulungan sebesar Rp. 810.933.828,- dengan lampiran yaitu : Surat Perintah Pembayaran (Beban Semantara Anggaran Rutin/Pembangunan) Tahun Anggaran 2003 Nomor 014 tanggal 11 Desember 2003 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan; Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/Pembangunan Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 11 Desember 2003; Kabupaten Bulungan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan tanggal 11 Desember 2003; Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.2002 Proyek Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tanggal 11 Desember 2003.
-	1 (satu) lembar copy Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/Pembangunan Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 17 Mei 2004 atas nama Bendaharawan Proyek Dwiyanti.
-	1 (satu) lembar copy dan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: Peg-827/B-2/KDH tentang Pengangkatan menjadi CPNS atas nama M. Saleh Al Amrie tanggal 27 Desember 1980;
-	1 (satu) lembar copy dan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: Peg-28/B-2/UP-III-D/1981 tentang Pengangkatan menjadi PNS atas nama M. Saleh Al Amrie tanggal 28 Februari 1981;
-	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/428-SK/Peg-III/2000 tentang pengangkatan jabatan baru Pj. Kabag Keuangan Setda Kab. Bulungan Eselon IV.a tanggal 26 Mei 2000.
-	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 813.3/6219-SK/Peg-I/1985 tanggal 25 Juni 1985 Tentang Pengangkatan CPNS atas nama Drs. KARSIM AL’AMRIE;
-	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821.13/7572-SK/Peg-I/1986 tanggal 31 Mei 1986 tentang Pengangkatan PNS atas nama Drs. KARSIM AL’AMRIE;
-	1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 821.24/001-KEP/BKD-IV/2002 tanggal 15 Januari 2002 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. H. KARSIM AL’AMRIE dari jabatan lama Asisten Administrasi Eselon II.b sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Eselon II.A.
	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 813.3/10882-SK/Peg-I/1986 tanggal 19 Agustus 1986 Tentang Pengangkatan CPNS atas nama Drs. SUGIONO;
	1 (satu) lembar Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor: 811.3/3078/Peg-II/1986 tanggal 3 Desember 1986 tentang Penempatan Tugas CPNS atas nama Sdr. Drs. SUGIONO NIP. 550011122 ditempatkan/ditugaskan pada kantor BAPPEDA Kab. Bulungan;
	1 (satu) lembar copy dan lampiran Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor SK: 833.823.3-4246 tanggal 19 Maret 1990 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Penata Muda TK.I. (III/b) pada Bappeda Kab. Bulungan;
	1 (satu) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor : SK.823.823.3-15983 tanggal 30 Nopember 1993 Tentang Pengangkatan Jabatan Baru Penata TK.1 III/c Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
	1 (satu) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor : SK.823.823.3- tanggal 06 Maret 1997 Tentang Pengangkatan Jabatan Baru Penata TK.1 III/d Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : SK.823.4.KP-001.VII.2001 tanggal 27 Juli 2001 Tentang Kenaikan Pangkat sebagai Kepala Bagian Hukum / III.a Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 821.24/016-KEP/BKD/2003 tanggal 29 Desember 2003 Tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Baru sebagai Kabag Pembangunan Setkab Bulungan / III.a atas nama Drs. SUGIONO, M.Si;
	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 101/K Tahun 2009 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Pembina Utama Muda (IV/c) atas nama Drs. H. SUGIONO, M.Si;
	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 824.24/155/KEP-BKD/2011 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Bulungan / Eselon II.b atas nama Drs. SUGIONO, M.Si;
	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/44-KEP/BKD/2004 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kepala Kantor Pariwisata Kabupaten Bulungan / Eselon III.a atas nama Drs. SUGIONO, M.Si;
	1 (satu) lembar copy Surat Perintah pada tanggal 26 Maret 2004 kepada Drs. H. SUGIONO, M.Si terhitung tanggal 29 Maret 2004 ditempatkan sebagai Staf Ahli Bupati Bulungan sambil menunggu Keputusan yang defenitif.
	1 (satu) Bundle copy dan lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.44-076 Tanggal 23 Februari 2000 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Bulungan Propinsi Kalimantan Timur masa jabatan tahun 2000-2005 atas nama H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, SE.
	1 (satu) bundel copy Daftar Honor Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh Untuk Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004 tanggal 23 Nopember 2004;
	1 (satu) lembar copy dan lampiran Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821/B-2/RDH tanggal 27 Desember 1980 Tentang Pengangkatan CPNS atas nama HAMIDAN;
	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/176/BKD-II/2004 atas nama Sdr. Drs. H. HAMIDAN, M.Si diangkat dalam jabatan sebagai Pj. Kabag Pembangunan Setkan Bulungan pada tanggal 09 Agustus 2004;
	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821.24/04-KEP/BKD/2006 pada tanggal 03 Maret 2006 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Bulungan /III.a dari jabatan lama sebagai Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan /III.a atas nama Drs. HAMIDAN MS, M.Si ;
	1 (satu) lembar copy Lampiran Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 824.24/40/KEP-BKD/2009 tanggal 02 Februari 2009 Tentang Pengangkatan Jabatan Baru Kabag Umum Sekretariat Daerah Eselon III.a Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. HAMIDAN MS, M.Si;
	1 (satu) Lembar Peta Situasi skala 1:2.000 Bangunan PT. Bulungan Lestari Mandiri (BLM) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan di ukur oleh Mohammad Nazir;
	1 (satu) Lembar Berita Acara Pengembalian Batas terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan No. 115 atas nama PT. Bulungan Lestari Mandiri tanggal 25 Juni 2011.
	1 (satu) copy bundel Buku Agenda / Buku Register Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003 ;
	1 (satu) copy bundel Buku Agenda / Buku Register Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Agustus 2003 sampai dengan Desember 2003.
	1 (satu) bundel copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Sekretariat Daerah Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.04.03;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kecamatan Tanjung Selor/ Kelurahan Tanjung Selor Ulu Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kelurahan Tanjung Selor Timur Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa / Jelarai Selor Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kecamatan Tanjung Selor/ Desa Gunung Seriang Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa/ Bumi Rahayu Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Gunung Sari Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Apung Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Tengkarak Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.08.01.
	1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 209 Tahun 2004 tentang Penunjukkan Komisaris Utama PT. Bulungan Lestari Mandiri Kabupaten Bulungan Tanjung Selor Tahun 2004 ;
	1 (satu) bundel copy Akta Notaris (HARINA JUSUF, SH.) Notaris tertanggal 03 Maret 2004, Nomor 04, telah dibuat Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Bulungan Lestari Mandiri, berkedudukan di Kabupaten Bulungan / Salinan / Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bulungan Lestari Mandiri berkedudukan di Bulungan, Kalimantan Timur Nomor : 01 Tanggal 03 November 2003 ;
	1 (satu) bundel copy Akta Notaris (ACHMAD DAHLAN, S.H.) / Salinan / Grosse Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Bulungan Lestari Mandiri, Nomor: 24 tanggal 05 Mei 2010 ;
	1 (satu) bundel copy Akta Notaris (HARINA W JUSUF, SH.) / Salinan / Grosse Akta Perubahan PT. Bulungan Lestari Mandiri berkedudukan di Bulungan Kalimantan Timur, Nomor : 04 tanggal 03 Maret 2004 ;
	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Bulungan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bulungan berupa tanah kepada PT. Bulungan Lestari Mandiri Tanjung Selor ;
	1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Akta perubahan dari PT. Bulungan Mandiri Lestari menjadi PT. Bulungan Lestari Mandiri.
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir (camat Tg. Selor) ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Agustus 2004 sampai dengan Desember 2004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2005 sampai dengan Desember 2007 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2008 sampai dengan Desember 2009 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2010 sampai dengan September 2011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari 2004 Kelurahan sampai dengan Desember 2004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari 2005 sampai dengan Desember 2009 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari 2010 sampai dengan September 2011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir.
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir (camat Tg. Selor) ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) Buku Agenda / Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003 ;
	1 (satu) Buku Agenda / Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Agustus 2003 sampai dengan Desember 2003;
	1 (satu) Buku Agenda / Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003;
	1 (satu) Buku Agenda / Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Juli 2003 sampai dengan Desember 2003;
	1 (satu) Buku Agenda / Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Tahun 2004;
	1 (satu) Buku Agenda / Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir per Januari 2004 sampai dengan Desember 2004.
	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor: 933/PS/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang Pembayaran UUDP Biaya Pejalanan Dinas dan Tanah atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemkab Bulungan sebesar Rp. 810.933.828,- (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan lampiran yaitu : Surat Perintah Pembayaran (Beban Semantara Anggaran Rutin/Pembangunan) model: Bend.2 Tahun Anggaran 2003 Nomor: 014 tanggal 11 Desember 2003 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan sebesar Rp. 810.933.828,- (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah); Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/Pembangunan Model: Bend. 4 Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.001 No. Register: 014 tanggal 11 Desember 2003 belanja perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bagunan dan tanam tumbuh sebesar Rp. 810.933.828,- (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah); Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan tanggal 11 Desember 2003; Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP (Lampiran III) Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.002 Unit Bagian Tata Pemerintahan, Proyek Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tanggal 11 Desember 2003;
	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor: 98/PS/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pembayaran Biaya Pembebasan Tanah dan Biaya Perjalanan Dinas atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemkab Bulungan sebesar Rp. 1.787.643.163,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan lampiran yaitu : Surat Permintaan Pembayaran (Beban Semantara Anggaran Rutin/Pembangunan) Nomor: 02 Bulan Mei tanggal 17 Mei 2004 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan sebesar Rp. 1.787.643.163,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah); Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP (Lampiran III) Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.001 Unit Bagian Tata Pemerintahan, Proyek Pembebasan Tanah, Bangunan dan TanamTumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tanggal 17 Mei 2004; Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Bulan Mei 2004 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan tanggal 17 Mei 2004; Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/Pembangunan Model: Bend. 4 Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.001 No. Register: 01 tanggal 17 Mei 2004 belanja perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bagunan dan tanam tumbuh sebesar Rp1.787.643.163,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat pembelaannya tertanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan : Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam kesimpulan Pembelaannya, Penasihat Hukum terdakwa memohon pada Majelis Hakim untuk memutuskan :

Menyatakan Terdakwa H. RAHMADI, SE,MM BIN KROMODIHARDJO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baik Primair maupun Subsidair;
Membebaskan Terdakwa H. RAHMADI, SE,MM BIN KROMODIHARDJO dari Dakwaan Primair dan Subsidair ;
Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
Membebankan Biaya perkara kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakimj berpendapat lain, mohon kiranya putusan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertsebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaan /pledoinya;

Menimbang bahwa Terdakwa H. RAHMADI, SE,MM BIN KROMODIHARDJO oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum register perkara nomor: PDS-06/T.Selor/Ft.1/12/2012, tertanggal 07 Desember 2012 yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa H. RAHMADI,SE.,MM. Bin KROMODIHARJO selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821.12/3041-SK/Peg-II/1984 tanggal 10 Maret 1984, selaku Camat Tanjung Selor Kabupaten Bulungan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/04-KEP.JST/BKD /2003 tanggal 13 Mei 2003 dan dalam kedudukannya sebagai Anggota Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan, dan Tanam Tumbuh untuk Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bulungan berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 279 tahun 2003 tanggal 5 Juli 2003 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan dan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 441 tahun 2004 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan, dan Tanam Tumbuh untuk Pelakasanaan Pembangunan di Kabupaten Bulungan serta dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 600/50/BPN-44/2003 tentang Penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama H. RAHMADI, SE.,MM. tanggal 25 September 2003, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan NAZARSYAH, S. STP Bin MUHAMMAD SEMAN selaku Pemimpin Proyek, MUHAMMAD SUHAIMY, S.Sos., M.Si Bin MUHAMMAD SALIM selaku Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Nopember tahun 2003 sampai dengan bulan Juli tahun 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2003 sampai dengan dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal adanya pertemuan antara Bupati Bulungan Periode Tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 yaitu saksi H. ANANG DACHLAN DJAUHARI Bin H. ANANG ARIF, saksi Ir. H. A. ZAINI ANWAR, MM. Bin H. HIDAJAT, saksi RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE dengan Ir. ARIEF KADIR di Hotel Marcopolo Jakarta pada tahun 2003 yang berencana akan mendirikan Pabrik Pendingin Udang (Cold Storage) di Kabupaten Bulungan, yang kemudian berdiri PT. Bulungan Mandiri Lestari berdasarkan Akta Notaris HARINA W JUSUF, SH. Nomor: 01 tanggal 03 November 2003 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bulungan Mandiri Lestari dan berdasarkan Akta Notaris HARINA W JUSUF, SH. Nomor: 04 tanggal 03 Maret 2004 tentang Akta Perubahan PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM), adapun tujuan didirikannya Pabrik Pendingin Udang (Cold Storage) di Kabupaten Bulungan adalah:

Untuk pembangunan Gudang Cold Storage di Tanjung Selor;
Meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulungan;
Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat Bulungan.

Bahwa untuk mewujudkan rencana tersebut, dibentuk Panitia Pengadaan Dan Pembebasan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279 Tahun 2003 tanggal 05 Juli 2003 Tentang Panitia Pengadaan Dan Pembebasan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan dan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 441 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 Tentang Panitia Pengadaan Dan Pembebasan Tanah, Bangunan Dan Tanam Tumbuh Untuk Pelaksanaan Pembangunan Di Wilayah Kabupaten Bulungan dengan Susunan Panitia sebagai berikut:

Pembina	:	Bupati Bulungan Wakil Bupati Bulungan
Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
Ketua I	:	Asisten Bidang Pemerintahan
Ketua II	:	Kepala BPN Kabupaten Bulungan
Seketaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bulungan
Anggota	:	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
		Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan
		Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
		Kepala Bagian Hukum
		Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Bulungan
		Kepala Bagian Umum & Perlengkapan Setda Kab. Bulungan
		Kepala Bagian Pembangunan Setda. Kab. Bulungan
		Kasub.Bag Adm. Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bulungan
		Kasi pemberian Hak Tanah BPN Kab. Bulungan
		Kasubid Tata Ruang & Tata Guna Tanah Bappeda Kab. Bulungan
		Camat Setempat
		Lurah/Kepala Desa setempat
Sekretariat	:	Nazarsyah, S.STP (Koordinator) Seluruh Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bulungan

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah adalah:

Menyiapkan tanah yang dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan agar dapat terlaksana dengan aman dan lancar.
Membebaskan tanah, bangunan dan tanaman tumbuh milik masyarakat yang terkena lokasi pembangunan pemerintah.
Melakukan perhitungan-perhitungan tentang besarnya jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan kepada masyarakat yang terkena pembebasan sebesar harga yang telah disepakati.

Bahwa untuk pembangunan Pabrik Pendingin Udang (Cold Storage) tersebut dibutuhkan lahan atau lokasi tanah yang dekat dengan sungai, selanjutnya Sdr. Ir. ARIEF KADIR meminta kepada Saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE untuk mencari lokasi kemudian didapatkan lahan atau lokasi tanah di Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dimana tanah di lokasi tersebut adalah berstatus tanah Negara yang digarap oleh Saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA tetapi saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA tidak memiliki surat-surat atas tanah yang mereka garap.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2003 turun team untuk melakukan pengukuran tanah yang dikuasai oleh saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA antara lain saksi SUDARJANTO, SIP.,M.Si Bin SUDJIANTO (Lurah Tanjung Selor Hilir), saksi MOHAMAD NAZIR dan Ir. TIMBUL SIMANJUNTAK (Badan Pertanahan Nasional), saksi NAZARSYAH, S.STP dan terdakwa selaku Camat Tanjung Selor, yang disaksikan oleh saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE, saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA.

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran tanah yang digarap oleh saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA sebagaimana Peta Situasi Rencana Pembebasan untuk Koltorit (Pabrik Udang) 1 Desember 2003 dan Daftar Luas Hasil Ukur Inventarisasi Rencana Pembebasan Tanah Untuk Koltorit (Pabrik Udang) tanggal 1 Desember 2003 yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan adalah 44.738 m² dengan rincian sebagai berikut :

luas tanah NAWEK (saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA) adalah 28.492 m².
luas tanah KAMARUDDIN (saksi KAMARUDDIN Bin TALLA) adalah 16.246 m².

Setelah dilakukan pengukuran tanah lalu saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE membuat sendiri Surat Kuasa dari saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA kepada saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE untuk mengurus surat-surat tanah karena saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis, kemudian saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE pergi ke kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir menemui saksi SUDARJANTO, SIP.,M.Si Bin SUDJIANTO dengan maksud mengurus surat tanah atas nama saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA, selanjutnya saksi SUDARJANTO, SIP.,M.Si Bin SUDJIANTO meminta kepada saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE untuk mengurus Surat Pernyataan Tanah Garapan langsung kepada saksi RUSNANDAR. M, SH. Bin H.M. MISRA selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan antara lain :

Pemohon datang menghadap ke Kantor Kelurahan menghadap Lurah/Kasi Pemerintahan, dengan membawa fotocopy KTP (asli), surat pengantar dari RT jika ada;
Pemohon diminta untuk membersihkan lahan garapan yang akan disuratkan;
Ditentukan waktunya untuk peninjauan lokasi bersama ketua RT setempat dan saksi batas, untuk mengetahui identitas dan ukuran tanah yang dimohonkan;
Diterbitkan surat pernyataan penguasaan tanah oleh pihak kelurahan sesuai dengan keadaan sebenarnya;
Selanjutnya surat pernyataan diserahkan kepada pemohon untuk ditanda tangani pemohon saksi batas, dan saksi lainnya;
Setelah ditandatangani diserahkan kembali ke Kantor Kelurahan untuk diberikan nomor register, kemudian ditandatangani Lurah dan di stempel di sisi kiri lembaran surat pernyataan;
Surat Pernyataan selanjutnya diserahkan kepada pemohon untuk di tandatangani Camat

Bahwa saksi RUSNANDAR. M, SH. Bin H.M. MISRA tidak memeriksa atau mengecek kebenaran surat-surat yang dibawa oleh saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE karena meyakini tanah yang dikuasai oleh saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA tersebut telah ditinjau oleh Lurah dan dalam permohonan telah dilampirkan gambar situasi tanah yang dibuat oleh Tim Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulungan, kemudian atas permintaan penerbitan Surat Pernyataan atas nama saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA oleh saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE tersebut akhirnya Lurah Tanjung Selor Hilir mengeluarkan :

Surat Pernyataan atas nama KAMARUDDIN adalah seluas 16.246 m² dengan perincian :

Nomor : 593/33/002/Pem-XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 dengan luas 15.943 m²;
Surat Pernyataan atas nama Kamaruddin Nomor : 593/32/002/Pem-XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 dengan luas 303 m².

Surat Pernyataan atas nama NAWE (saksi MANNAWE) adalah seluas 28.492 m² dengan perincian :

Nomor : 593/25/002/Pem-XII/2003 tanggal 5 Desember 2003 dengan luas 17.993 m²;
Nomor : 593/31/002/Pem-XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 dengan luas 10.499 m².

Bahwa Surat Pernyataan atas nama KAMARUDDIN dengan Nomor : 593/33/002/Pem-XII/2003 dan Nomor: 593/32/002/Pem-XII/2003 masing-masing dengan tanggal 16 Desember 2003 ternyata tidak terdaftar dalam buku Register Surat Pernyataan Tanah Kantor Lurah Tanjung Selor Hilir karena Surat Pernyataan dengan nomor tersebut atas nama orang lain yaitu JOSPHIEN W, ST dan YUNG TRIWAHYUNI.

Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE pergi ke Kantor Kecamatan Tanjung Selor untuk bertemu dengan terdakwa dan meminta tandatangan terdakwa pada Surat Pernyataan atas nama saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA, kemudian terdakwa menandatangi Surat Pernyataan tersebut.

Setelah Surat Pernyataan menggarap tanah atas nama saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA selesai kemudian saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE menyerahkan Surat Pernyataan tersebut ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Bulungan selanjutnya saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE menghadap kepada Wakil Bupati Bulungan yaitu (almarhum) HENRY EDOM untuk meminta agar tanah yang dikuasai oleh saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA diberikan ganti rugi sebesar Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu) per meter persegi meskipun sebelumnya antara saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE dengan saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA telah menyepakati harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, dan saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE juga meminta dana panjar dapat segera dicairkan karena akan dipergunakan oleh saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA untuk keperluan ibadah haji.

Bahwa kemudian atas perintah dari Wakil Bupati yaitu Sdr. HENRY EDOM (Alm) selaku Pembina Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah tahun 2003, saksi MUHAMMAD SUHAIMY, S.Sos., M.Si Bin MUHAMMAD SALIM memerintahkan kepada Saksi NAZARSYAH, S. STP Bin MUHAMMAD SEMAN dan Sdr. FARIDAH (Alm) selaku Bendaharawan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Kabupaten Bulungan (selanjutnya disebut Bendaharawan Proyek) Tahun 2003, untuk melakukan pembayaran panjar biaya ganti rugi tanah Negara yang dikuasai oleh Saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2003, Bendaharawan Proyek mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dengan nomor register 014 sebesar Rp.810.933.828,00, (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) diketahui dan disetujui oleh Saksi NAZARSYAH, S.STP., dan dilampiri dengan Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP (Uang Untuk DiPertanggungjawabkan) per Pasal dalam Uraiannya menyebutkan antara lain Pembayaran pembebasan tanah, bangunan, tanam tumbuh (tafsiran ganti rugi per lokasi sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 01 Tahun 1994) untuk Pembebasan Tanah Tak Terduga dengan nilai Rp. 299.553.228,00 (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

Selanjutnya SPP tersebut disetujui hingga jumlah sebesar Rp810.933.828,00 (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dan diketahui oleh Kepala Bagian Keuangan pada tanggal 15 Desember 2003 dengan Nomor 117/PS/SPP/2003 dan berdasarkan Surat Permintaan Membayar Uang (SPMU) Nomor 933/PS/2003 tanggal 16 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Keuangan (a.n. Bupati Bulungan), selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2003 Bendaharawan Proyek mencairkan dana sebesar Rp810.933.828,00 (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) untuk pembayaran UUDP biaya perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh.

Bahwa dari dana yang telah dicairkan sebesar Rp810.933.828,00 (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) tersebut, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2003 Bendaharawan Proyek melakukan pembayaran panjar biaya ganti rugi tanah yang terletak di lokasi cold storage sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi Nomor 107/Kw1.Tanah/XII/03, yang diterima dan ditandatangani oleh dan atas nama Saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE selaku orang yang menjadi perantara dari Saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA untuk mengurus dan menjual tanah garapan tersebut tetapi tidak ada Surat Kuasa untuk menerima pembayaran uang panjar tersebut, Surat Kuasa atas nama Kamarudin dan Nawe baru dibuat oleh saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE tertanggal 19 Mei 2004 yang isinya memberi kuasa kepada saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE untuk mengurus, menjual, menandatangani surat-surat dan menerima uang ganti rugi tanah dan pembayaran panjar tersebut disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SUHAIMY, S.Sos., M.Si Bin MUHAMMAD SALIM dan saksi NAZARSYAH, S.STP.

Bahwa pembayaran panjar biaya ganti rugi tanah sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk rencana pembangunan pabrik udang (cold storage) tersebut ternyata tidak tersedia dananya dalam DIPDA Tahun Anggaran 2003 maupun Daftar Perincian Rencana Penggunaan/Pengeluaran UUDP, sehingga diambilkan dari dana proyek pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2003, melalui item pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh tidak terduga atas perintah Bupati Bulungan pada saat itu yaitu Saksi H.ANANG DACHLAN DJAUHARI Bin H. ANANG ARIF.

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2004 terdakwa menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama KAMARUDIN dan atas nama NAWE yang surat pernyataan tersebut telah ditandatangani oleh Pihak ke I (KAMARUDIN), Pihak Ke II Pemda. Bulungan (Sekda Bulungan Saksi Drs. H. Kasim Al Amrie, Msi.), para saksi yaitu saksi M. RUSNANDAR, SH (selaku Lurah Tanjung Selor Ilir) dan Sdr. KAMARUDDIN (Kasi Pemerintahan dan Ketertiban Kec. Tanjung Selor) selain itu bersama Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dilampirkan juga Berita Acara Kesepakatan ganti Rugi Tanah, Surat Kuasa dari saksi KAMARUDDIN Bin TALLA kepada saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE, surat Kuasa dari saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA kepada saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE, Surat Pernyataan Jaminan Tanah Yang Dibebaskan Tersebut Tidak Dalam Sengketa dari saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA namun surat tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE, termasuk juga Surat Pernyataan atas nama saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA, selanjutnya terdakwa meregistrasi Surat Pernyataan atas nama saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA di Buku Register Tanah Kecamatan Tanjung Selor yaitu Surat Pernyataan Saksi KAMARUDDIN Bin TALLA dengan luas tanah 15.943 m2 tanggal 16 Desember 2003 yang kemudian diregister di buku tanah Kecamatan Tanjung Selor dengan Nomor 593.11/523.B/CTS PEM/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 dan Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2003 seluas 303 m2 yang kemudian diregister di buku tanah Kecamatan Tanjung Selor dengan Nomor 593.11/523.A/CTS PEM/V/2004 tanggal 19 Mei 2004, dan Surat Pernyataan Saksi MANNAWE Bin GANGKA atas tanah seluas 17.993 m³ tanggal 2 Desember 2003 yang kemudian diregister di buku tanah Kecamatan Tanjung Selor dengan Nomor 593.11/181/CTS PEM/XII/2003 tanggal 09 Desember 2003 dan Surat Pernyataan atas tanah seluas 10.499 m2 tanggal 2 Desember 2003 yang kemudian diregister di buku tanah Kecamatan Tanjung Selor dengan Nomor 593.11/523/CTS PEM/V/2004 tanggal 19 Mei 2004.

Bahwa tanah tersebut dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan harga per meter persegi (M²) sebesar Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan keputusan dari Sdr. Drs. HENRY EDOM (Alm) sebagai Pembina Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah yang disetujui oleh Saksi H. ANANG DACHLAN DJAUHARI Bin H. ANANG ARIF selaku Bupati Bulungan dan Pembina Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Tanah di Lokasi Pembangunan Cold Storage (Pabrik Udang) Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tanggal 19 Juli 2004 antara Sdr. Drs. HENRY EDOM (Alm) (Wakil Bupati Bulungan saat itu) selaku Pembina Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Bulungan dengan Saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE selaku pihak yang mewakili Saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA sebagai pihak yang menerima ganti rugi dan diketahui serta disetujui oleh Bupati Bulungan Saksi H. ANANG DACHLAN DJAUHARI Bin H. ANANG ARIF dan harga yang disepakati sebagai berikut:

1. Atas nama Nawe

Luas tanah yang dikuasai adalah 28.189 m2 x Rp29.000,00/m2 = Rp817.481.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

2. Atas nama Kamaruddin

Luas tanah yang dikuasai adalah 16.246 m2 x Rp29.000,00/m2 = Rp471.134.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD SUHAIMY, S.Sos., M.Si Bin MUHAMMAD SALIM menyampaikan kepada Saksi NAZARSYAH, S. STP Bin MUHAMMAD SEMAN selaku Pemimpin Proyek dan Saksi DWIYANTI, A.Md Binti YUSLIMIN selaku Bendaharawan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun 2004, tentang besaran ganti rugi tanah tersebut yaitu Rp.29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) per meter.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2004 dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2004 tanggal 31 Maret 2004 dengan kode proyek Nomor 2P.0.10.2.02.001 berisi uraian Nama Proyek yaitu Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh, Bangunan untuk Pembangunan Kabupaten Bulungan dengan Jumlah Biaya/ Dana Yang Tersedia sebesar Rp11.420.000.000,00 (sebelas milyar empat ratus dua puluh juta rupiah), dari dana yang tersedia dalam DIPDA TA 2004 tersebut, di antaranya direncanakan untuk Biaya Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh, Bangunan dan Taksiran Ganti Rugi per Lokasi (satu paket untuk 26 lokasi) sebesar Rp9.539.989.000,00 (Sembilan milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), salah satu dari 26 lokasi tersebut adalah lokasi cold storage seluas 4 (empat) hektar dan DIPDA Tahun Anggaran 2004 tersebut didukung dengan Lembaran Kerja Tahun 2004 – Uraian Perhitungan Pengeluaran, yang mencantumkan bahwa Biaya Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh, Bangunan dan Taksiran Ganti Rugi per lokasi sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 tahun 1994. Lembaran Kerja Tahun 2004 tersebut ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD SUHAIMY, S.Sos., M.Si Bin MUHAMMAD SALIM selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2004, Saksi DWIYANTI, A.Md Binti YUSLIMIN selaku Bendaharawan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun 2004 mengajukan SPP dengan nomor register 01 sebesar Rp1.787.643.163,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah), diketahui dan disetujui oleh Saksi NAZARSYAH, S. STP Bin MUHAMMAD SEMAN dan dilampiri dengan Daftar Perincian Rencana Penggunaan UUDP per Pasal tanggal 17 Mei 2004 yang dibuat oleh Bendahara Proyek, salah satu pasal yang direncanakan adalah Pembebasan Tanah untuk Lokasi Cold Storage sebesar Rp1.063.615.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya SPP tersebut disetujui hingga jumlah sebesar Rp1.787.643.163,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah), dan diketahui dan disahkan oleh Kepala Bagian Keuangan pada tanggal 18 Mei 2004 dengan Nomor 37/PS/SPP/Keu.2003, kemudian berdasarkan SPMU Nomor 98/PS/2004 tanggal 18 Mei 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan atas nama Bupati Bulungan, selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2004 Bendaharawan Proyek mencairkan dana sebesar Rp1.787.643.163,00 untuk pembayaran UUDP biaya perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, tanam tumbuh, dan bangunan untuk pembangunan Kabupaten Bulungan.

Bahwa kemudian dari dana yang telah dicairkan sebesar Rp1.787.643.163,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2004 Bendaharawan Proyek melakukan pembayaran pelunasan biaya ganti rugi tanah sebesar Rp1.063.615.000,00 (satu milyar enam puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE atas nama Saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA dan saksi KAMARUDDIN Bin TALLA dan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD SUHAIMY, S.Sos., M.Si Bin MUHAMMAD SALIM, dengan uraian sebagai berikut:

Atas nama Nawe (saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA) sebesar Rp.592.481.000,00 (lima ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan Bukti kuitansi Nomor 264/KWT.Tanah/VII/04 tanggal 19 Juli 2004, pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh untuk pembangunan cold storage a.n. Sdr. Nawe sebesar Rp592.481.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE.
Atas nama Kamaruddin (saksi KAMARUDDIN Bin TALLA ) sebesar Rp.471.134.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan Bukti kuitansi Nomor 263/KWT.Tanah/VII/04 tanggal 19 Juli 2004, pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh untuk pembangunan cold storage a.n. Sdr. Kamarudin senilai Rp471.134.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE.

Bahwa untuk pembayaran ganti rugi tanah tersebut baik untuk pembayaran panjar tahun 2003 maupun pembayaran pelunasan ganti rugi tahun 2004 diserahkan oleh Bendahara Proyek kepada Saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Mei 2004 dari Saksi MANNAWE Bin GANGKA dan Saksi KAMARUDDIN Bin TALLA sehingga total seluruhnya adalah sebesar Rp.1.288.615.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya oleh Saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE uang ganti rugi tanah tersebut diserahkan kepada Saksi MANNAWE Bin GANGKA tatalnya sebesar Rp.615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) dan diserahkan kepada Saksi KAMARUDDIN Bin TALLA sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai.

Bahwa terdakwa H. RAHMADI,SE.,MM. Bin KROMODIHARJO selaku Camat Tanjung Selor dan dalam kedudukannya sebagai Panitia Pengadaan Dan Pembebasan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, dalam melaksanakan kegiatan Pembebasan dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kabupaten Bulungan tidak melakukan pemeriksaan atau pengecekkan terhadap status tanah yang akan dibebaskan dan dibayar ganti rugi sehingga terhadap tanah Negara yang dikuasai oleh saksi MANNAWE Bin GANGKA dan Saksi KAMARUDDIN Bin TALLA telah dilakukan pembayaran ganti rugi sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pasal 20 ayat (1) huruf a yang berbunyi: “Kepada yang memakai tanah tanpa sesuatu hak tersebut di bawah ini diberikan uang santunan: a. Mereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16 September 1960 dimaksud Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960” dan pada tahun 2003 telah dibayarkan panjar untuk pembayaran ganti rugi tanah yang dananya tidak tersedia dalam DIPDA Tahun Anggaran 2003 maupun Daftar Perincian Rencana Penggunaan/Pengeluaran UUDP, sehingga diambilkan dari dana proyek pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2003, melalui item pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh tidak terduga sehingga hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, pasal 7 yang berbunyi: “ Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah”, perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) telah menerima honor selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sebesar Rp. 19.329.225,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang nilai tersebut merupakan 1,5% (satu koma lima persen) dari harga tanah yang dibebaskan untuk Keperluan Pabrik Udang (Cold Storage) pada PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi, tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. RAHMADI, SE, MM Bin KROMODIHARJO telah memperkaya Saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE, Saksi MANNAWE Bin GANGKA dan Saksi KAMARUDDIN Bin TALLA serta pihak lain yang menerima aliran dana Pengadaan Tanah untuk pembangunan Pabrik Udang (Cold Storage) PT. BLM tersebut yang bukan haknya dan bukan peruntukkannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Bulungan sebesar Rp.1.288.615.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu, sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur Nomor R-394/PW.17/5/2011 tanggal 1 Agustus 2012 Hal: Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Udang (Cold Storage) PT Bulungan Lestari Mandiri yang menggunakan dana APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003 dan 2004 pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa H. RAHMADI,SE.,MM. Bin KROMODIHARJO selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821.12/3041-SK/Peg-II/1984 tanggal 10 Maret 1984, selaku Camat Tanjung Selor Kabupaten Bulungan berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/04-KEP.JST/BKD /2003 tanggal 13 Mei 2003 dan dalam kedudukannya sebagai Anggota Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan, dan Tanam Tumbuh untuk Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bulungan berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 279 tahun 2003 tanggal 5 Juli 2003 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan dan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 441 tahun 2004 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan, dan Tanam Tumbuh untuk Pelakasanaan Pembangunan di Kabupaten Bulungan serta dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 600/50/BPN-44/2003 tentang Penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atas nama H. RAHMADI, SE.,MM. tanggal 25 September 2003, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan NAZARSYAH, S. STP Bin MUHAMMAD SEMAN selaku Pemimpin Proyek, MUHAMMAD SUHAIMY, S.Sos., M.Si Bin MUHAMMAD SALIM selaku Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara bulan Nopember tahun 2003 sampai dengan bulan Juli tahun 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2003 sampai dengan dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitudengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Untuk pembangunan Gudang Cold Storage di Tanjung Selor;
Meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bulungan;
Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat Bulungan.

Pembina	:	Bupati Bulungan Wakil Bupati Bulungan
Penanggung jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
Ketua I	:	Asisten Bidang Pemerintahan
Ketua II	:	Kepala BPN Kabupaten Bulungan
Seketaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bulungan
Anggota	:	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
		Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bulungan
		Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan
		Kepala Bagian Hukum
		Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Bulungan
		Kepala Bagian Umum & Perlengkapan Setda Kab. Bulungan
		Kepala Bagian Pembangunan Setda. Kab. Bulungan
		Kasub.Bag Adm. Pertanahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bulungan
		Kasi pemberian Hak Tanah BPN Kab. Bulungan
		Kasubid Tata Ruang & Tata Guna Tanah Bappeda Kab. Bulungan
		Camat Setempat
		Lurah/Kepala Desa setempat
Sekretariat	:	Nazarsyah, S.STP (Koordinator) Seluruh Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bulungan

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah adalah:

Menyiapkan tanah yang dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan agar dapat terlaksana dengan aman dan lancar.
Membebaskan tanah, bangunan dan tanaman tumbuh milik masyarakat yang terkena lokasi pembangunan pemerintah.
Melakukan perhitungan-perhitungan tentang besarnya jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan kepada masyarakat yang terkena pembebasan sebesar harga yang telah disepakati.

luas tanah NAWEK (saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA) adalah 28.492 m².
luas tanah KAMARUDDIN (saksi KAMARUDDIN Bin TALLA) adalah 16.246 m².

Pemohon datang menghadap ke Kantor Kelurahan menghadap Lurah/Kasi Pemerintahan, dengan membawa fotocopy KTP (asli), surat pengantar dari RT jika ada;
Pemohon diminta untuk membersihkan lahan garapan yang akan disuratkan;
Ditentukan waktunya untuk peninjauan lokasi bersama ketua RT setempat dan saksi batas, untuk mengetahui identitas dan ukuran tanah yang dimohonkan;
Diterbitkan surat pernyataan penguasaan tanah oleh pihak kelurahan sesuai dengan keadaan sebenarnya;
Selanjutnya surat pernyataan diserahkan kepada pemohon untuk ditanda tangani pemohon saksi batas, dan saksi lainnya;
Setelah ditandatangani diserahkan kembali ke Kantor Kelurahan untuk diberikan nomor register, kemudian ditandatangani Lurah dan di stempel di sisi kiri lembaran surat pernyataan;
Surat Pernyataan selanjutnya diserahkan kepada pemohon untuk di tandatangani Camat

Surat Pernyataan atas nama KAMARUDDIN adalah seluas 16.246 m² dengan perincian :

Nomor : 593/33/002/Pem-XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 dengan luas 15.943 m²;
Surat Pernyataan atas nama Kamaruddin Nomor : 593/32/002/Pem-XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 dengan luas 303 m².

Surat Pernyataan atas nama NAWE (saksi MANNAWE) adalah seluas 28.492 m² dengan perincian :

Nomor : 593/25/002/Pem-XII/2003 tanggal 5 Desember 2003 dengan luas 17.993 m²;
Nomor : 593/31/002/Pem-XII/2003 tanggal 16 Desember 2003 dengan luas 10.499 m².

1. Atas nama Nawe

Luas tanah yang dikuasai adalah 28.189 m2 x Rp29.000,00/m2 = Rp817.481.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

2. Atas nama Kamaruddin

Luas tanah yang dikuasai adalah 16.246 m2 x Rp29.000,00/m2 = Rp471.134.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Atas nama Nawe (saksi MANNAWE Als NAWE Bin GANGKA) sebesar Rp.592.481.000,00 (lima ratus Sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan Bukti kuitansi Nomor 264/KWT.Tanah/VII/04 tanggal 19 Juli 2004, pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh untuk pembangunan cold storage a.n. Sdr. Nawe sebesar Rp592.481.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE.
Atas nama Kamaruddin (saksi KAMARUDDIN Bin TALLA ) sebesar Rp.471.134.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dengan Bukti kuitansi Nomor 263/KWT.Tanah/VII/04 tanggal 19 Juli 2004, pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh untuk pembangunan cold storage a.n. Sdr. Kamarudin senilai Rp471.134.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE.

Bahwa terdakwa H. RAHMADI, SE, MM Bin KROMODIHARJO selaku Camat Tanjung Selor dan dalam kedudukannya sebagai Panitia Pengadaan Dan Pembebasan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, dalam melaksanakan kegiatan Pembebasan dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kabupaten Bulungan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik dan benar yaitu tidak melakukan pemeriksaan atau pengecekkan status tanah yang akan dibebaskan dan dibayar ganti rugi sehingga terhadap tanah Negara yang dikuasai oleh saksi MANNAWE Bin GANGKA dan Saksi KAMARUDDIN Bin TALLA telah dilakukan pembayaran ganti rugi yang seharusnya saksi MANNAWE Bin GANGKA dan Saksi KAMARUDDIN Bin TALLA tidak berhak menerima ganti rugi tersebut dan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) telah meminta honor selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sebesar Rp. 19.329.225,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang nilai tersebut merupakan 1,5% (satu koma lima persen) dari harga tanah yang dibebaskan untuk Keperluan Pabrik Udang (Cold Storage) pada PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) yang seharusnya terdakwa hanya menerima 1% (satu persen) dari harga tanah yang dibebaskan untuk Keperluan Pabrik Udang (Cold Storage) pada PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. RAHMADI, SE, MM Bin KROMODIHARJO telah menguntungkan Saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE, Saksi MANNAWE Bin GANGKA dan Saksi KAMARUDDIN Bin TALLA serta pihak lain yang menerima aliran dana Pengadaan Tanah untuk pembangunan Pabrik Udang (Cold Storage) PT. BLM tersebut yang bukan haknya dan bukan peruntukkannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Bulungan sebesar Rp.1.288.615.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu, sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur Nomor R-394/PW.17/5/2011 tanggal 1 Agustus 2012 Hal: Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Udang (Cold Storage) PT Bulungan Lestari Mandiri yang menggunakan dana APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003 dan 2004 pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengemukakan bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut secara tertulis , tertanggal 07 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umu tidak sah dan cacat oleh karenanya batal hukum dan tidak dapat diterima;
Membebaskan Terdakwa serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Memimbang, bahwa atas Eksepsi atau keberatan Penasihat hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 12 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 04/Pid.Tipikor/2013/PN/Smda, tanggal 14 Februari 2013, yang amarnya berbunyi :

Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa H.RAHMADI, SE,MM BIN KROMODIHARDJO tidak dapat diterima;
Menetapkan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi, daftar register Nomor. 04/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda, atas nama terdakwa H. RAHMADI, SE,MM BIN KROMODIHARDJO dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

-	1 (satu) bundle asli Laporan Akhir Penilaian Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan (Revisi);
-	1 (satu) lembar copy Kartu Surat Keluar Bupati Bulungan tentang surat pengantar ke UMPK;
-	1 (satu) bundle legalisir gambar situasi lokasi Cold Storage dan Berita Acara Pembayaran.
-	1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan No: 821.24/04-KEP/BKD/2006 tanggal 03 Maret 2006 tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar, MM. menjadi Asisten Bidang Administrasi Kab. Bulungan;
-	1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Bulungan No : 821.24/016-KEP/BKD/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar, MM.menjadi Kepala BAPPEDA Kab. bulungan;
-	1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Bulungan No: 821.24/775-KEP/BKD-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar menjadi Pj. Ketua Bappeda Kab. Bulungan;
-	1 (satu) lembar legalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No: 821.12/10931-SK/Peg-I/1985 tanggal 26 September 1985 tentang Pengangkatan A. Zaini Anwar, Bsc sebagai CPNS.
-	1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/058/BKD-II/2002 tanggal 27 Mei 2002 kepada Sdr. JUMRING, SH. sebagai Plt. Kabag. Hukum Setda Bulungan;
-	1 (satu) bundle copy Keputusan Bupati Nomor: 52 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 25 Pebruari 2004;
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 823/75-KEP/BKD/2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Jumring, SH. M.Ap. tanggal 15 Maret 2005.
-	1 (satu) bundle copy Lembaran Kerja Tahun 2004 tentang Proyek pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Biaya Rp. 11.420.000.000,- Nomor Kode Proyek : 2P.0.10.2.02.001;
-	2 (dua) copy lembar berita acara serah terima berkas Proyek pembebasan tanah bangunan dan tanam tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Kamis 02 Juni 2005.
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor:821.24/04-KEP.JST/BKD/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang jabatan baru atas nama H. RAHMADI, SE., MM sebagai Camat Tanjung Selor / III.B;
-	1 (satu) lembar legalisir Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821.12/3041-SK/Peg-II/1984 tanggal 10 Maret 1984 Pengangkatan PNS atas nama RAHMADI;
-	1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa Nomor: SK. 814.413-145.- tanggal 1 Agustus 1983 tentang pengangkatan sebagai CPNS An. Rahmadi;
-	1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Kabag Umum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan/eselon III.a Nomor: 824.24/05/BKD-II/2011 tanggal 31 Januari 2011;
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/775-Kep/BKD-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang pengangkatan untuk menduduki jabatan structural Kasubbag. Uumum Bag. Umum Setkab. Bulungan/ IVa;
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Nomor:821.24/513/Peg-III/1999 tanggal 26 April 1999 tentang pengangkatan sebagai Pj. Kepala Bagian Umum Setwilda tingkat II Bulungan/eselon IV.a;
-	1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 441 tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan, dan Tanam Tumbuh untuk pelaksaan pembangunan di Kab. Bulungan dan lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 441 tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004.
-	1 (satu) bundle copy berita acara serah terima kegiatan pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di Kab. Bulungan TA 2007 yang terdiri dari: Surat pengantar No: 045.2/162/Tapem.III/V/2006 tanggal 9 Maret 2006 Kartu surat keluar kode 045.2 nomor urut 162 Tapem tanggal 9 Mei 2006 Kartu surat keluar kode 045.2 nomor urut 162 Tapem III tanggal 9 Mei 2006 Daftar luas hasil ukur inventarisasi rencana pembebasan tanah untuk koltorit pabrik udang tanggal 1 Desember 2003 (BPN Bulungan) Peta situasi BPN Bulungan rencana pembebasan untuk koltorit (pabrik udang) 1 Desember 2003 Surat kuasa Kamaruddin kepada Drs. Rustam Mage tanggal 19 Mei 2004 Surat pernyataan Kamaruddin ukuran tanah 15.943 m² tanggal 16 Desember 2003 beserta peta situasinya Surat pernyataan Kamaruddin ukuran tanah 303 m² tanggal 16 Desember 2003 beserta peta situasinya Surat pernyataan penyerahan surat hak atas tanah Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004 Surat pernyataan Kamaruddin 19 Juli 2004 Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004 Kwitansi BK.No:263/Kwi.Tanah/VII/04 Rp. 471.134.000,- penerima Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004 Surat kuasa Nawe Kepada Drs. Rustam Mage tanggal 19 Mei 2004 Berita acara kesepakatan ganti rugi tanah di lokasi pembangunan cold storage (pabrik udang) Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kab. Bulungan atas nama Nawe dan Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004 Surat pernyataan Nawe ukuran tanah 10.499 m² tanggal 2 Desember 2003 beserta sket lokasi tanah Surat pernyataan Nawe ukuran tanah 17.993 m² tanggal 2 Desember 2003 beserta sket lokasi tanah Surat pernyataan penyerahan hak atas tanah Nawe tanggal 19 Juli 2004 Surat pernyataan Nawe tanggal 19 Juli 2004 Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nawe tanggal 19 Juli 2004 Kwitansi BK.No:264/Kwi.Tanah/VII/04 Rp. 592.481.000,- penerima Nawe tanggal 19 Juli 2004
-	1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor: 98/PS/2004 T.A. 2004 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 1.787.643.163,- ditanda tangani oleh An. Bupati Bulungan Kasubbag. Perbendaharaan Moh. Sidik, BAC;
-	1 (satu) bundle copy kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran No: 02 Bulan Mei Kode 2P.0.10.2.02.001 (02,05) untuk tanah sebesar Rp. 1.787.643.163,- tanggal 17 Mei 2004, antara lain: Lampiran III Surat Pernyataan untuk SPP UUDP Nomor kode proyek 2P.0.10.2.02.001 unit Tapem tanggal 17 Mei 2004 Tabel uraian Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Sementara / UUDP untuk pembayaran selama bulan Mei 2004 tanggal 17 Mei 2004;
-	1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 165 Tahun 2004 tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek Serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004. tanggal 1 April 2004, beserta lampiran nama-nama Pimpro / Bendaharawan Proyek.
-	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279 tahun 2003 tanggal 5 Juli 2003 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, beserta lampiran nama Panitia;
-	1 (satu) bundel legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor: 811.132-1871 tanggal 25 Mei 1998 pengangkatan CPNS an. Nazarsyah, beserta lampiran nama CPNS yang diangkat;
-	1 (satu) bundel legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor: 811.211.2-2813 tanggal 30 Juli 1999 pengangkatan PNS an. Nazarsyah, beserta lampiran nama PNS yang diangkat;
-	1 (satu) lembar copy Disposisi Bupati Bulungan (H. Anang Dachlan Djauhari) tanggal 13 Mei 2004 untuk Kab. Keuangan “Harap dibantu didahulukan penyelesaian dana untuk pembebasan lahan untuk Cold Storage dan dana untuk penyertaan modal pada PT. Bulungan Lestari Mandiri, karena sangat mendesak”
-	1 (satu) copy Kwitansi BK. No: 307/Kwi.Tanah/XII/03 M.A. : 2P.0.10.2.02.001 tanggal 29 Desember 2003 Sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk panjar ganti rugi tanah;
-	1 (satu) bundel copy Lembaran Kerja tahun 2003 Dinas bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bulungan Nomor Kode Proyek 2P.0.10.2.02.001 biaya Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
-	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 78 tahun 2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek Serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Bulungan, beserta lampiran nama-nama;
-	1 (satu) lembar Copy Kwitansi tanggal 24 Mei 2004 sebesar Rp. 19.329.225,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) untuk Bayar PPAT 1,5 % kepada Camat Tanjung Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan An. H. Rahmadi, SE., MM
-	1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No.6404052201080005 nama kepala keluarga Mannawe.
-	1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No.6404050809070009 nama kepala keluarga Amaluddin.K.
-	1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/141/BKD-II/2002 tanggal 21 Februari 2002 An. Zainal Abidin, ST. Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
-	1 (satu) lembar copy Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan No: 24/P-I/1975 tanggal 1 Februari 1975 pengangkatan CPNS An. Zainal Abidin,M.D.;
-	1 (satu) lembar copy Salinan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Nomor: 134/P-II/1976 tanggal 7 Juni 1976 Pengangkatan PNS An. Zainal Abidin Mahmud.
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 813.2/12021-SK/Peg-II/1986 tanggal 01-09-1986 Tentang Pengangkatan CPNS atas nama Sdr. MUHAMMAD SUHAIMY;
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821.12/11277-SK/Peg-II/1987 tanggal 31-08-1987 tentang Pengangkatan PNS atas nama Sdr. MUHAMMAD SUHAIMY;
-	1 (satu) lembar copy Nota Dinas Bupati Bulungan ANANG DACHLAN DJAUHARI, SE Kepada Sdr. M. SUHAIMY, S.Sos Nomor: 820/809/BKD-IV/2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Seketariat Daerah Kabupaten Bulungan.
-	1 (satu) Bundle copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor: 933/PS/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang Pembayaran UUDP Biaya Pejalanan Dinas dan Tanah atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemkab Bulungan sebesar Rp. 810.933.828,- dengan lampiran yaitu : Surat Perintah Pembayaran (Beban Semantara Anggaran Rutin/Pembangunan) Tahun Anggaran 2003 Nomor 014 tanggal 11 Desember 2003 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan; Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/Pembangunan Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 11 Desember 2003; Kabupaten Bulungan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan tanggal 11 Desember 2003; Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.2002 Proyek Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tanggal 11 Desember 2003.
-	1 (satu) lembar copy Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/Pembangunan Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 17 Mei 2004 atas nama Bendaharawan Proyek Dwiyanti.
-	1 (satu) lembar copy dan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: Peg-827/B-2/KDH tentang Pengangkatan menjadi CPNS atas nama M. Saleh Al Amrie tanggal 27 Desember 1980;
-	1 (satu) lembar copy dan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: Peg-28/B-2/UP-III-D/1981 tentang Pengangkatan menjadi PNS atas nama M. Saleh Al Amrie tanggal 28 Februari 1981;
-	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/428-SK/Peg-III/2000 tentang pengangkatan jabatan baru Pj. Kabag Keuangan Setda Kab. Bulungan Eselon IV.a tanggal 26 Mei 2000.
-	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 813.3/6219-SK/Peg-I/1985 tanggal 25 Juni 1985 Tentang Pengangkatan CPNS atas nama Drs. KARSIM AL’AMRIE;
-	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821.13/7572-SK/Peg-I/1986 tanggal 31 Mei 1986 tentang Pengangkatan PNS atas nama Drs. KARSIM AL’AMRIE;
-	1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 821.24/001-KEP/BKD-IV/2002 tanggal 15 Januari 2002 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. H. KARSIM AL’AMRIE dari jabatan lama Asisten Administrasi Eselon II.b sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Eselon II.A.
	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 813.3/10882-SK/Peg-I/1986 tanggal 19 Agustus 1986 Tentang Pengangkatan CPNS atas nama Drs. SUGIONO;
	1 (satu) lembar Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor: 811.3/3078/Peg-II/1986 tanggal 3 Desember 1986 tentang Penempatan Tugas CPNS atas nama Sdr. Drs. SUGIONO NIP. 550011122 ditempatkan/ditugaskan pada kantor BAPPEDA Kab. Bulungan;
	1 (satu) lembar copy dan lampiran Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor SK: 833.823.3-4246 tanggal 19 Maret 1990 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Penata Muda TK.I. (III/b) pada Bappeda Kab. Bulungan;
	1 (satu) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor : SK.823.823.3-15983 tanggal 30 Nopember 1993 Tentang Pengangkatan Jabatan Baru Penata TK.1 III/c Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
	1 (satu) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor : SK.823.823.3- tanggal 06 Maret 1997 Tentang Pengangkatan Jabatan Baru Penata TK.1 III/d Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : SK.823.4.KP-001.VII.2001 tanggal 27 Juli 2001 Tentang Kenaikan Pangkat sebagai Kepala Bagian Hukum / III.a Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 821.24/016-KEP/BKD/2003 tanggal 29 Desember 2003 Tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Baru sebagai Kabag Pembangunan Setkab Bulungan / III.a atas nama Drs. SUGIONO, M.Si;
	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 101/K Tahun 2009 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Pembina Utama Muda (IV/c) atas nama Drs. H. SUGIONO, M.Si;
	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 824.24/155/KEP-BKD/2011 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Bulungan / Eselon II.b atas nama Drs. SUGIONO, M.Si;
	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/44-KEP/BKD/2004 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kepala Kantor Pariwisata Kabupaten Bulungan / Eselon III.a atas nama Drs. SUGIONO, M.Si;
	1 (satu) lembar copy Surat Perintah pada tanggal 26 Maret 2004 kepada Drs. H. SUGIONO, M.Si terhitung tanggal 29 Maret 2004 ditempatkan sebagai Staf Ahli Bupati Bulungan sambil menunggu Keputusan yang defenitif.
	1 (satu) Bundle copy dan lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.44-076 Tanggal 23 Februari 2000 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Bulungan Propinsi Kalimantan Timur masa jabatan tahun 2000-2005 atas nama H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, SE.
	1 (satu) bundel copy Daftar Honor Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh Untuk Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004 tanggal 23 Nopember 2004;
	1 (satu) lembar copy dan lampiran Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821/B-2/RDH tanggal 27 Desember 1980 Tentang Pengangkatan CPNS atas nama HAMIDAN;
	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/176/BKD-II/2004 atas nama Sdr. Drs. H. HAMIDAN, M.Si diangkat dalam jabatan sebagai Pj. Kabag Pembangunan Setkan Bulungan pada tanggal 09 Agustus 2004;
	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821.24/04-KEP/BKD/2006 pada tanggal 03 Maret 2006 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Bulungan /III.a dari jabatan lama sebagai Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan /III.a atas nama Drs. HAMIDAN MS, M.Si ;
	1 (satu) lembar copy Lampiran Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 824.24/40/KEP-BKD/2009 tanggal 02 Februari 2009 Tentang Pengangkatan Jabatan Baru Kabag Umum Sekretariat Daerah Eselon III.a Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. HAMIDAN MS, M.Si;
	1 (satu) Lembar Peta Situasi skala 1:2.000 Bangunan PT. Bulungan Lestari Mandiri (BLM) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan di ukur oleh Mohammad Nazir;
	1 (satu) Lembar Berita Acara Pengembalian Batas terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan No. 115 atas nama PT. Bulungan Lestari Mandiri tanggal 25 Juni 2011.
	1 (satu) copy bundel Buku Agenda / Buku Register Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003 ;
	1 (satu) copy bundel Buku Agenda / Buku Register Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Agustus 2003 sampai dengan Desember 2003.
	1 (satu) bundel copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Sekretariat Daerah Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.04.03;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kecamatan Tanjung Selor/ Kelurahan Tanjung Selor Ulu Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kelurahan Tanjung Selor Timur Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa / Jelarai Selor Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kecamatan Tanjung Selor/ Desa Gunung Seriang Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa/ Bumi Rahayu Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Gunung Sari Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Apung Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Tengkarak Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.08.01.
	1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 209 Tahun 2004 tentang Penunjukkan Komisaris Utama PT. Bulungan Lestari Mandiri Kabupaten Bulungan Tanjung Selor Tahun 2004 ;
	1 (satu) bundel copy Akta Notaris (HARINA JUSUF, SH.) Notaris tertanggal 03 Maret 2004, Nomor 04, telah dibuat Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Bulungan Lestari Mandiri, berkedudukan di Kabupaten Bulungan / Salinan / Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bulungan Lestari Mandiri berkedudukan di Bulungan, Kalimantan Timur Nomor : 01 Tanggal 03 November 2003 ;
	1 (satu) bundel copy Akta Notaris (ACHMAD DAHLAN, S.H.) / Salinan / Grosse Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Bulungan Lestari Mandiri, Nomor: 24 tanggal 05 Mei 2010 ;
	1 (satu) bundel copy Akta Notaris (HARINA W JUSUF, SH.) / Salinan / Grosse Akta Perubahan PT. Bulungan Lestari Mandiri berkedudukan di Bulungan Kalimantan Timur, Nomor : 04 tanggal 03 Maret 2004 ;
	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Bulungan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bulungan berupa tanah kepada PT. Bulungan Lestari Mandiri Tanjung Selor ;
	1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Akta perubahan dari PT. Bulungan Mandiri Lestari menjadi PT. Bulungan Lestari Mandiri.
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir (camat Tg. Selor) ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Agustus 2004 sampai dengan Desember 2004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2005 sampai dengan Desember 2007 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2008 sampai dengan Desember 2009 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2010 sampai dengan September 2011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari 2004 Kelurahan sampai dengan Desember 2004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari 2005 sampai dengan Desember 2009 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari 2010 sampai dengan September 2011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir.
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir (camat Tg. Selor) ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) Buku Agenda / Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003 ;
	1 (satu) Buku Agenda / Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Agustus 2003 sampai dengan Desember 2003;
	1 (satu) Buku Agenda / Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003;
	1 (satu) Buku Agenda / Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Juli 2003 sampai dengan Desember 2003;
	1 (satu) Buku Agenda / Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Tahun 2004;
	1 (satu) Buku Agenda / Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir per Januari 2004 sampai dengan Desember 2004.
	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor: 933/PS/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang Pembayaran UUDP Biaya Pejalanan Dinas dan Tanah atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemkab Bulungan sebesar Rp. 810.933.828,- (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan lampiran yaitu : Surat Perintah Pembayaran (Beban Semantara Anggaran Rutin/Pembangunan) model: Bend.2 Tahun Anggaran 2003 Nomor: 014 tanggal 11 Desember 2003 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan sebesar Rp. 810.933.828,- (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah); Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/Pembangunan Model: Bend. 4 Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.001 No. Register: 014 tanggal 11 Desember 2003 belanja perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bagunan dan tanam tumbuh sebesar Rp. 810.933.828,- (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah); Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan tanggal 11 Desember 2003; Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP (Lampiran III) Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.002 Unit Bagian Tata Pemerintahan, Proyek Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tanggal 11 Desember 2003;
	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor: 98/PS/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pembayaran Biaya Pembebasan Tanah dan Biaya Perjalanan Dinas atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemkab Bulungan sebesar Rp. 1.787.643.163,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan lampiran yaitu : Surat Permintaan Pembayaran (Beban Semantara Anggaran Rutin/Pembangunan) Nomor: 02 Bulan Mei tanggal 17 Mei 2004 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan sebesar Rp. 1.787.643.163,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah); Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP (Lampiran III) Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.001 Unit Bagian Tata Pemerintahan, Proyek Pembebasan Tanah, Bangunan dan TanamTumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tanggal 17 Mei 2004; Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Bulan Mei 2004 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan tanggal 17 Mei 2004; Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/Pembangunan Model: Bend. 4 Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.001 No. Register: 01 tanggal 17 Mei 2004 belanja perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bagunan dan tanam tumbuh sebesar Rp1.787.643.163,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sehingga barang bukti turut dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping barang bukti di atas, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Ir. DOBUK HASIBUAN, MS.:

Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bulungan sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2005.
Bahwa selama menjabat sebagai Kepala BPN Kabupaten Bulungan, saksi tidak pernah mengetahui Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 441 tahun 2004 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bulungan, dan saksi tidak pernah menerima SK Bupati tersebut.
Bahwa saksi tidak pernah menerima honorarium atas terbitnya SK Bupati Bulungan Nomor : 441 tahun 2004.
Bahwa tanah garapan adalah tanah negara yang secara fisik dikuasai, dipelihara dengan dimanfaatkan oleh orang yang bersangkutan.
Bahwa ganti rugi tanah garapan dilakukan dengan cara perhitungan disesuaikan dengan kondisi pemeliharaan tanah antara lain jenis dan jumlah serta umur tanaman.
Bahwa saksi pernah menunjuk staf BPN atas permintaan Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk melakukan pengukuran lokasi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan cold storage PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM).
Bahwa mekanisme pembebasan tanah untuk sebuah badan hukum perusahaan seperti PT. BLM harus langsung dilakukan negoisasi dengan pemilik tanah.

Saksi Ir. H. A. ZAINI ANWAR, MM Bin H. HIDAJAT :

Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 ;
Bahwa pada saat mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) di Jakarta, saksi Rustam Mage memperkenalkan Ir. Arif Kadir di Hotel Marcopolo Jakarta ;
Bahwa Ir. Arif kadir menyampaikan keinginannya kepada H. Anang Dachlan Djauhari selaku Bupati Bulungan untuk melakukan investasi berupa pembangunan dan pengelolaan cold storage di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
Bahwa rencana awal pembangunan cold storage di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan bertujuan untuk :

Memberikan kemudahan para petani tambak ikan/udang yang dekat di tanjung selor untuk menjual hasilnya.
Membuat sebuah industri yang dapat menyerap tenaga kerja.
Secara jangka panjang dapat menambah PAD Kab. Bulungan.
- Bahwa rencana untuk membangun Cold Storage telah tertuang dalam propeda dan renstra yaitu untuk mengembangkan perikanan menjadi andalan daerah untuk peningkatan pendapatan daerah maupun untuk perluasan lapangan kerja, sedangkan pengadaan tanah yang tertuang dalam DIPDA adalah untuk kepentingan pembangunan Cold Storage itu sendiri ;
- Bahwa dalam rangka pengadaan dan pembebasan tanah untuk pembangunan di Kabupaten Bulungan termasuk untuk pembangunan cold storage, Bupati Bulungan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279 Tahun 2003 mengenai susunan Panitia Pengadaan dan Pembebasan tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bulungan Tahun 2003;
- Bahwa tanah yang diperuntukkan pembangunan cold storage adalah tanah garapan atas nama saksi Nawe dan saski Kamaruddin seluas 44.435 m² di Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
- Bahwa pengadaan tanah seluas 44.435 m² untuk pembangunan cold storage dilaksanakan melalui DIPDA (Daftar Isian Proyek Daerah) tahun 2003 s/d 2004 pada Bagian Tata Pemerintahan.
- Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan cold storage PT. BLM telah dilakukan pembayaran sebagaimana kwitansi BK.No.264/KWI.Tanah/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 atas nama NAWE untuk bayar ganti rugi tanah dan tanam tumbuh untuk pembangunan Cold Storage Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kecamatan Tanjung Selor atas nama NAWE dengan rincican sebagai berikut :

Panjar tahun 2003 : Rp. 225.000.000,-

Ganti Rugi tahun 2004 : Rp. 592.481.000,-

Rp. 817.481.000,-

Bahwa setelah dibebaskan seharusnya tanah seluas 44.435 m² tempat dibangunnya PT BLM menjadi milik Pemerintah Kab. Bulungan, tetapi ternyata sampai saat ini tidak tercatat dalam asset Pemkab Kab. Bulungan dalam register penerimaan/penyerahan asset dari Bagian Tata Pemerintahan kepada Bagian Umum.
Bahwa pencatatan / register penerimaan/penyerahan asset seharusnya dilakukan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan dengan mekanisme setelah dinyatakan selesai selanjutnya dilaporkan dan disampaikan kepada Bupati Cq. Bagian Umum untuk ditindaklanjuti sebagai aset Pemerintah Kabupaten Bulungan, namun hal tersebut tidak dilaksanakan karena lemahnya administrasi pencatatan surat masuk-keluar oleh Bagian Umum dan Perlengkapan.
Bahwa dengan tidak tercatatnya tanah tersebut dalam buku inventarisasi aset dan pemilikan aset Pemkab. Bulungan, maka secara yuridis tanah tersebut belum menjadi aset Pemkab. Bulungan.
Bahwa karena belum masuk dalam buku registrasi aset Pemkab. Bulungan, maka tanah tempat dibangunnya PT. BLM adalah milik PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM) yang merupakan penyertaan modal dari Pemkab. Bulungan.
Bahwa sampai saat ini Pemkab. Bulungan belum mempunyai peta / buku registrasi khusus mengenai lahan dan tanah yang menggambarkan keberadaaan tanah negara, tanah Pemkab. Bulungan maupun tanah hak milik.
Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang digunakan untuk kegiatan cold storage PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM) adalah seluas ± 23.000 m².
Bahwa Bupati Bulungan telah menerbitkan Peraturan Bupati Bulungan No. 23 Tahun 2007 yang pada pokoknya menyatakan status tanah seluas 44.435 m² (empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi) di Sahbanar Lama Desa Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sebagai Penyertaan Modal Pemkab. Bulungan Pada PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi SUDARJANTO, SIP.,M.Si Bin SUDJIANTO ;

Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Tanjung Selor Hilir sejak tanggal 5 Oktober 1998 sampai dengan tanggal 2 Januari 2004;
Bahwa prosedur pembuatan Surat Pernyataan Tanah Garap di wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan adalah pertama masyarakat / yang bersangkutan datang ke kantor Kelurahan untuk membuat Surat Pernyataan (SP) dengan memberikan data-data masalah tanah, lalu petugas Kelurahan ke lokasi tanah untuk mengukur lahan garapan yang selanjutnya dituangkan di Surat Pernyataan yang ditanda tangani penggarap, saksi batas dan saksi-saksi / RT, Lurah dan Camat;
Bahwa dokumen/data yang harus diberikan oleh pemohon Surat Pernyataan Tanah Garap adalah Data – data ukuran tanah, Asal – usul tanah, dan identitas yang membuat pernyataan;
Bahwa pada tahun 2003 saksi Rustam Mage pernah datang ke kantor Lurah Tanjung Selor Hilir dengan maksud mengurus surat tanah atas nama saksi Nawe dan saksi Kamaruddin;
Bahwa saksi Rustam Mage menyampaikan kepada saksi telah diberikan kuasa oleh saksi Nawe dan saksi Kamaruddin untuk mengurus surat pernyataan tanah garapan tetapi pada saat itu saksi Rustam Mage tidak membawa Surat Kuasa dari saksi Nawe dan saksi Kamaruddin;
Bahwa pada saat menghadap saksi, saksi memerintahkan saksi Rustam Mage untuk mengurus Surat Pernyataan Tanah kepada saksi Rusnandar selaku Kepala Seksi Pemerintahan dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan;
Bahwa saksi mengenal saksi Nawe dan saksi Kamaruddin pada saat menyelesaikan masalah rencana pembukaan badan jalan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sekitar tahun 2000 an;
Bahwa menurut keterangan mayoritas masyarakat yang berdomisili di Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi Nawe dan saksi Kamaruddin telah menggarap lahan di Sabanar Lama sejak tahun 1974;
Bahwa setiap Surat Pernyataan Tanah harus dicatat dalam Buku Register Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
Bahwa saksi telah membubuhkan tanda tangan pada Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2003 atas nama Kamaruddin dituliskan nomor urut register di kantor Kelurahan Tanjung Selor Hilir dengan Nomor: 593/33/002/Pem-XII/2003 dan Nomor: 593/32/002/Pem-XII/2003 masing-masing tanggal 16 Desember 2003;
Bahwa pada saat menandatangani Surat Pernyataan Tanah atas nama Kamaruddin tersebut saksi tidak melihat Buku Register Surat Pernyataan Tanah karena saksi telah mempercayakan hal tersebut kepada saksi Rusnandar selaku Kasi Pemerintahan yang membidangi masalah tanah;
Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi masuk sebagai anggota Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bulungan tahun 2003 dan saksi tidak pernah melaksanakan tugas-tugas panitia pengadaan tanah tahun 2003.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Drs. H. KARSIM AL AMRIE Bin KARAMAH AMIR,

Bahwa pada tahun 2002 s/d 2009 saksi pernah sebagai Sekda (Sekretaris daearah) Bulungan dan pada tanggal 01 Juni 2009 saksi pensiun ;
Bahwa saksi pernah menjadi Panitia Pengadaan dan pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan sesuai SK Bupati No. 279 tahun 2003 dan Nomor 441 tahun 2004 dan kedudukan saksi sebagai Panitia Penanggung Jawab Administrasi;
Bahwa mekanisme pembebesan tanah untuk Cold Storage adalah pertama mengacu pada rencana pembangunan yang disusun dalam rencangan APBD dimana salah satunya adalah pembangunan Cold Storage atas dasar perencaaan tersebut unit kerja yang membidangi rencana tanah mengkomodir pengadaan tanah untuk keperluan tersebut ;
Bahwa yang berperan dalam pengadaan tanah untuk Cold Storage adalah Panitia Pembebasan tanah yang tugasnya telah tercantum dalam Surat Keputusan Bupati ;
Bahwa untuk pelepasan tanah Cold Storage saksi tidak tahu apakah dipimpin langsung oleh Ketua Panitia ;
Bahwa pemilik tanah untuk pembangunan Cold Storage adalah Sdr.Kamarudin dan Sdr.Ngawe dan saksi tahu karena saksi membaca dari Surat pelepasan tanah ;
Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah Sdr.Kamarudin dan Sdr.Ngawe ;
Bahwa pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah dilakukan melalui Kuasa pemilik tanah yaitu Sdr.RUSTAM MAGE ;
Bahwa saksi kenal dengan Sdr.RUSTAM MAGE adalah seorang tukang foto dan seorang yang mengurus pembentukan perusahaan Bulungan Lestari mandiri (BLM) ;
Bahwa sesuai Keppres 55 tahun 1993 yang merupakan pedoman dan arahan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan kegiatan umum ;
Bahwa setiap pengadaan tanah itu terlebih dulu mengajukan dalam anggaran, dimana seharusnya ada tanah dulu untuk mengetahui harga nyata dan harga ganti rugi ;
Bahwa penetapan lokasi dari Bupati untuk pengadaan tanah Cold Storage tidak ada ;
Bahwa saksi tidak tahu berapa harga yang ditetapkan per meter karena saksi tidak ikut dalam rapat tersebut, setelah diperiksa baru saksi tahu harga tanah tersebut ;
Bahwa dalam struktur kepanitian Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab pada Panitia pengadaan tanah, namun dalam hal oprasional kepanitiaan langsung dipimpin oleh Ketua Panitia ;
Bahwa saksi ada menandatangani 2 (dua) macam surat yaitu Surat Pernyataan Tanah dan Surat Pembebasan tanah dan yang mengantarkan surat tersebut adalah Sdr.Nazarsayah ;
Bahwa pada saat saksi menandatangani surat-surat tersebut pihak-pihak sudah tanda tangan semua ;
Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan yang namanya Ngawe dan Kamarudin ;
Bahwa untuk SK pengadaan tanah dibuat setiap tahun dan semua Panitia menerima SK tersebut ;
Bahwa yang menetapkan lokasi tanah seharusnya adalah Bupati, tapi kalau dilihat dari SK Panitia, maka yang menetapkan adalah dari Panitia ;
Bahwa untuk pengadaan tanah saksi ada mengikuti rapat tapi tidak semuanya saksi ikuti ;
Bahwa yang menentukan harga tanah adalah dari Panitia ;
Bahwa pada saat itu untuk pembangunan Cold Storage telah disetujui oleh DPRD ;
Bahwa anggaran yang digunakan untuk ganti tanah pembebasan tanah Cold berasal dari APBD ;
Bahwa tidak pernah Pimpro berhubungan langsung kepada saksi dalam pembebasan tanah Cold Storage ;
Bahwa yang sering berhubungan langsung dalam pembebasan tanah Cold Storage kepada saksi adalah staf dari Pertanahan tapi saksi lupa siapa ;
Bahwa pengadaan tanah Cold Storage adalah untuk kerja sama Pemerintah Daerah Bulungan dengan PT.BLM (Bulungan Lestari Mandiri), dimana Pemerintah Bulungan menyediakan tanahnya ;
Bahwa ada persetujuan Kerja Sama dari DPRD adanya kerja sama antara Pemda Bulungan dengan PT. BLM (Bulungan Lesrari Mandiri) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi DWIYANTI, A.Md Binti YUSLIMIN :

Bahwa saksi pernah menjadi Bendaharawan Proyek (Bendpro) Pembebasan dan Pengadaan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2004 ;
Bahwa tupoksi saksi selaku Bendaharawan Proyek adalah menerima, menyimpan, membayar dan mempertanggung jawabkan keuangan (Surat Pertanggung Jawaban / SPJ) ;
Bahwa Bendahara Proyek bertanggung jawab atas pengelolaan Administrasi Keuangan Pelaksanaan Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004 serta menyampaikan Laporan Keuangan (SPJ) selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya mengenai Realisasi keuangan Proyek kepada Bupati Bulungan Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dengan tembusan kepada Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bulungan ;
Bahwa dokumen yang harus disiapkan dalam proses pembayaran ganti rugi tanah adalah kwitansi, surat pernyataan, surat penyerahan surat hak atas tanah, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, bukti kepemilikan / penguasaan tanah yang asli, surat kuasa (apabila ganti rugi tersebut diwakilkan / dikuasakan) ;
Bahwa proses pencairan sampai dengan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan cold storage tahun 2004 adalah :

Arahan untuk melakukan pembayaran dari Pimpro dan Kabag. Tapem
Mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) untuk Lokasi yang diganti rugi ke bagian keuangan
Bagian keuangan mengeluarkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang)
Apabila dana tersedia Pimpro menghubungi penerima ganti rugi untuk membawa Bukti Kepemilikan Lahan yang asli
Dokumen siap, pembayaran dilakukan.

Bahwa dana yang tersedia untuk pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pembangunan pemerintah Kab. Bulungan Tahun Anggaran 2004 sifatnya global, dan pembayaran dilakukan setelah diketahui luas dan besaran ganti rugi ;
Bahwa pada tahun 2004 saksi pernah melakukan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan cold storage sebesar Rp. 1.063.615.000,- (satu milyar enam puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
Bahwa pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan cold storage diambil dari dana sebagaimana tertuang dalam DIPDA Tahun 2004 pada lampiran I B poin (i) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan lokasi cold storage ;
Bahwa tanah yang diganti rugi tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh saksi Nawe dan saksi Kamaruddin sebagaimana Surat Pernyataan / Segel atas nama Nawe tanggal 2 Desember 2003 dengan luas 10.499 m² dan luas 17.993 m², serta atas nama Kamaruddin tanggal 16 Desember 2003 dengan luas 15.943 m² dan luas 303 m² ;
Bahwa tanah milik saksi Nawe dan saksi Kamaruddin tersebut diganti rugi sebesar Rp. 29.0,00,- per meter, tetapi saksi tidak mengetahui dari mana harga tersebut diperoleh karena saksi hanya melaksanakan perintah terdakwa sebagai ;
Bahwa pembayaran ganti rugi tanah atas nama Nawe dan Kamaruddin dilaksanakan di Ruang Tata Pemerintahan yang disaksikan oleh terdakwa selaku Kabag Tata Pemerintahan, saksi Nazarsyah selaku Pemimpin Proyek, dan staf administrasi proyek, yang diterima oleh saksi Rustam Mage yang telah mendapatkan Surat Kuasa dari Nawek tanggal 19 Mei 2004 (19-5-2004) dan Surat Kuasa dari Kamaruddin tanggal 19 Mei 2004 (19-5-2004) ;
Bahwa pembayaran ganti rugi tanah atas nama Nawe dan Kamaruddin dilaksanakan melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim cabang Tanjung Selor berupa cek atas nama Rustam Mage sebesar Rp. 1.044.285.775,- (satu milyar empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
Bahwa dari jumlah pembayaran tersebut terdapat selisih sebesar Rp. 19.329.225,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dari jumlah perhitungan luas dan nilai ganti rugi tanah karena permintaan Camat Tanjung Selor yang meminta nilai PPAT sebesar 1,5% dari nilai ganti rugi tanah ;
Bahwa saksi melakukan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan cold storage tahun 2004 berdasarkan arahan lisan dari saksi Nazarsyah selaku Pemimpin Proyek, dan terdakwa. ;
Bahwa saksi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ganti rugi lokasi pembangunan cold storage berdasarkan hasil ukuran luas tanah dari BPN dan informasi harga tanah dari Pemimpin Proyek dan Kabag Tata Pemerintahan ;
Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara membuat kwitansi No. 264/Kwi.Tanah/VII/04 atas nama Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004 dan No.263/Kwi. Tanah/VII/04 atas nama Nawe tanggal 19 Juli 2004, dengan melampirkan dokumen-dokumen antara lain Kesepakatan Ganti Rugi Tanah di lokasi pembangunan cold Storage (pabrik pendingin udang) Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulunaan tanggal 19 Juli 2004, Surat Pernyataan Penyerahan Surat Hak atas tanah tanggal 19 Juli 2004, Surat Pernyataan Pelepasan atas tanah tanggal 19 Juli 2004, selanjutnya pembayaran dilaksanakan di Bagian tata Pemerintahan berupa cek yang diserahkan dan ditandatangani oleh saksi Rustam Mage, Pemimpin Proyek dan Bendahara Proyek, dengan disaksikan oleh Kabag Tata Pemerintahan ;
Bahwa saksi telah mengubah tanggal Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah atas nama Nawe dan Kamaruddin dan surat pernyataan penyerahan surat hak atas tanah yang semuanya tanggal 19 Mei 2004 diubah menjadi tanggal 19 Juli 2004 dalam Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi tanah di lokasi Pembangunan cold storage (pabrik pendingin udang) Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, karena berkas baru ditandatangani tanggal 19 Juli 2004, sedangkan saksi selaku Bendahara Proyek harus menyampaikan surat pertanggung jawaban keuangan setiap bulan, sehingga pembayaran tanggal 19 Mei 2004 baru bisa dipertanggung jawabkan pada bulan Juli 2004.
Bahwa proyek Pembebasan Tanah untuk pembangunan cold storage telah dilakukan pembayaran panjar tahun 2003 sebesar Rp. 225.000,- oleh Bendahara Proyek sebelum saksi yaitu (almarhumah) Faridah.
Bahwa dalam proses pembebasan tanah termasuk pembayaran ganti rugi tanah, saksi selaku Bendahara Proyek tidak pernah melakukan rapat atau koordinasi dengan Panitia Pembebasan Tanah.
Bahwa yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dalam DIPDA Tahun 2004 adalah Pemimpin Proyek sesuai tugas dan tanggung jawab Pemimpin proyek yang tertuang dalam SK Bupati Nomor 165 Tahun 2004 tanggal 1 april 2004 tentang penunjukan atasan langsung Pemimpin proyek dan Pemimpin proyek serta bendaharawan proyek anggaran pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun 2004.
Bahwa Pimpro dan Bendpro melakukan pembayaran karena adanya Surat Pernyataan Garap yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat Tanjung Selor, adanya Surat Ukur dari BPN, dan adanya disposisi dari Bupati Bulungan kepada Kabag Keuangan Setda Bulungan tentang proses percepatan pencairan dana untuk gant rugi cold storage.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi JUMRING, SH., M.Ap Bin (Alm) SAHIDE :

Bahwa pada tahun 2002 s/d 2006 saksi sebagai Plt.Kabag Hukum Setda Bulungan ;
Bahwa tidak ada Surat Keputusan Bupati (SK) tentang besarnya ganti rugi;
Bahwa ada standarisasi harga tanah dari Bupati untuk harga tanam tumbuh dan harga ganti rugi tanah setiap tahun selalu ada ;
Bahwa yang melaksanakan tugas dan wewenang Panitia Pengadaan Pembebesan Tanah adalah secara teknis sesuai dengan penyedia anggarannya adalah tata pemerintahan (tapem) yang lebih teknis lagi adalah Pimpro yang ditunjuk oleh Bupati ;
Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran untuk pembebasan lahan Cold Storage ;
Bahwa tugas-tugas Panitia pengadaan Pembebesan tanah adalah :

Menyiapkan tanah yang diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan agar dapat terlaksana dengan aman dan lancer ;
Membebaskan tanah, bangunan dan tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena lokasi pembangunan Pemda ;
Melakukan perhitungan-perhitungan tentang besarnya ganti rugi yang akan dibayar kepada masyarakat serta melakukan pembayaran ;

Bahwa menurut saksi pada tanggal 18 April 2011 pernah ada rapat tetapi sebenarnya tidak pernah ada rapat untuk membahas proyek dalam perkarta ini (pembebasan tanah Cold Storage) ;
Bahwa Surat Keputusan (SK) pembebasan tanah dibentuk setiap tahun dan panitia pembebasan tanah untuk keseluruhan pembebasan;
Bahwa menurut saksi peran panitia menentukan lokasi sebelum ada penilaian;
Bahwa menurut saksi hasil kerja panitia dalam bentuk laporan disampaikan kepada Bupati Bulungan lalu disampaikan kepada Pemimpin Proyek (PIMPRO) yang pada Tahun 2003 adalah Nazarsyah;
Bahwa khusus untuk Pengadaan Tanah Pabrik Pendingin Udang (Cold Storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM) tidak ada usulan dari MUSREMBANG;
Bahwa untuk pengadaan tanah pembangunan Cold Storage saksi tidak pernah diajak rapat panitia selaku Plt. Kabag Hukum;
Bahwa hasil kerja Panitia adalah laporan ke Bupati melalui SKPD, kemudian Bupati melimpahkan ke Pimpro;
Bahwa anggaran yang digunakan untk pengadaan tanah Cold Storage adalah berasal dari APBD ;
Bahwa tanpa adanya tandatangan dari Bupati dalam penetapan harga, maka tidak akan bisa untuk dicairkan ;
Bahwa dasar hukum pembebasan tanah untuk pembangunan Cold Storage adalah Keputusan Bupati Bulungan No.: 441 tahun 2004 ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi H. ZAINAL ABIDIN Md. ST. M.Si Bin MAHMUD :

Bahwa saksi bertugas di Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bulungan sejak tahun 2002 s/d sekarang ini ;
Bahwa saksi hanya mendengar bahwa ada Pembangunan Pabrik Pendingin Udang (Cold Storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM);
Bahwa saksi tidak tahu persis adanya hubungan kerja sama PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM) dengan Pemerintah Daerah Bulungan ;
Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bulungan pernah menjadi anggota Panitia pengadaan dan pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh berdasarkan SK Bupati Bulungan No.441 tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004, namun untuk tahun 2003 saksi lupa ;
Bahwa saksi mengetahui Pembebasan Tanah pada Tahun 2003 disahkan oleh Bupati dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Bulungan;
Bahwa saksi tidak penah ikut kegiatan kepanitiaan Pembebasan Tanah terutama Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Pendingin Udang (Cold Storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM);
Bahwa yang mengetahui Pembebasan Tanah untuk Pabrik Pendingin Udang (Cold Storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM) adalah Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Bulungan;
Bahwa setiap Pengadaan Tanah Dinas Pekerjaan Umum (PU) ada keterlibatan, bila diatas tanah tersebut ada bangunan yang akan dibebaskan ;
Bahwa dalam proyek ini (pembebasan lahan Cold Storage) tidak ada bangunan diatas lahan tersebut ;
Bahwa saksi tidak tahu dana tahun berapa dan berapa besar dana untuk pengadaan dan pembebasan tanah untuk pembangunan lokasi Cold Storage ;
Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat khusus Pabrik Pendingin Udang (Cold Storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM);
Bahwa saksi tidak pernah mengikuti sosialisasi, perttemuan-pertemuan terhadap masyarakat sekitar maupun yang menguasai tanah yang dipergunakan untuk lokasi Cold Storage ;
Bahwa lokasi tanah untuk Cold Storage berada di Sabanar Lama Kel.Tanjung Selor Ilir ;
Bahwa saksi tidak tahu berpa luas lahan untuk Cold Storage tersebut ;
Bahwa sebagai anggota panitia saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) pembebasan Tanah untuk Pabrik Pendingin Udang (Cold Storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM) tetapi ada tanda tangan di Barang Bukti;
Bahwa selaku Panitia saksi tidak pernah melaksanakan tugas ;
Bahwa pembangunan Cold Storage tersesebut saat ini sudah jadi dan sudah berfungsi ;
Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi ada menerima honor dalam proyek pengadaan tanah Cold Storage tersebut ;
Bahwa bila ada undangan panitia, maka bila ada rapat saksi selalu hadir ;
Bahwa dalam pengadaan dan pembebasan lahan Cold Storage saksi tidak ada undangan dikarenakan siatas tanah tersebut tidak terdapat bangunan, namun seharusnya ada atau tidak ada bangunan sebagai panitia harus diundang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Drs. H. TAUFIK HIDAYAT M.Si Bin H. ABDUS SAMAD :

Bahwa pada saat terjadinya Pengadaan tanah yang digunakan untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) saksi bertugas sebagai PLT. Kabag. Umum di bagian Umum;
Bahwa saksi tidak tahu yang dibangun dari tanah yang dibebaskan oleh Pemda Kabupaten Bulungan pada Tahun 2003 salah satunya adalah Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) ;
Bahwa saksi tidak tahu menjadi panitia pengadaan tanah khususnya panitia pengadaan tanah untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) pada tahun 2003 dan saksi baru mengetahui setelah saksi dipanggil dan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Selor;
Bahwa saksi tidak tahu mengenai Pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM);
Bahwa saksi tidak tahu masalah luas tanah yang di bebaskan oleh Pemda Kabupaten Bulungan yang digunakan untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM);
Bahwa saksi tahu harga tanah yang dibebaskan oleh Pemda Kabupaten Bulungan untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) yang pertama kurang lebih Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan yang kedua kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
Bahwa tanah yang dibebaskan oleh Pemda Kabupaten Bulungan untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) pada Tahun 2004 masih tanah milik Pemda Kabupaten Bulungan dan masih bentuk segel / surat keterangan;
Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya penyertaan modal dari Pemda Kabupaten Bulungan untuk Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulunghan Lestari Mandiri (PT.BLM);
Bahwa saksi mengetahui Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) sebagai asset negara cq. Pemda Kabupaten setelah dicatat sebagai asset di Bagian Umum;
Bahwa Tahun 2003 Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) belum masuk asset Pemda Kabupaten Bulungan baru pada Tahun 2004 menjadi asset Pemda Kabupaten Bulungan;
Bahwa saksi penah menerima honor dari Panitia Pengadaan tanah untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) dan saksi mengetahuinya setelah saksi ditunjukkan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Selor;
Bahwa saksi menerima penyerahan barang dari Pimpinan Proyek saudara NAZARSYAH dengan dokumen lengkap diserahkan ke Bagian Umum dari bagian Tata Pemerintahan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi MOHAMAD NAZIR Bin H. SAMSUL ANAM :

Bahwa saksi betugas di Badan Pentanahan Nasional Sejak 1984;
Bahwa saksi diperintahkan untuk mengukur tanah di Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang saat itu ada 2 (dua) bidang tanah dan 2 (dua) orang penggarap;
Bahwa menurut saksi yang mempunyai tenah tersebut adalah MANNAWE dan KAMARUDDIN;
Bahwa luas tanah tersebut menurut saksi kurang lebih 44.000 m² yang dibebaskan untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM);
Bahwa saksi pernah mengukur lagi tanah yang untuk dibebaskan untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) untuk pembuatan sertifikatnya;
Bahwa saksi pernah diminta oleh penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Selor untuk memastikan keseluruhan tanah yang ada di Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) ;
Bahwa pengukuran tanah pertama yang dilakukan oleh saksi di Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan belum ada bangunannya;
Bahwa pengukuran yang dimintakan untuk pembuatan sertifikat saat itu sudah ada bangunannya;
Bahwa pada saat pengukuran tanah di Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang dibebaskan untuk pembangunan PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) saat itu saudara NAZARSYAH ikut;
Bahwa yang menunjukkan tanah di Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang mau di ukur saat itu adalah penggarap yaitu saudara MANNAWE dan KAMARUDDIN dan mereka sudah ada duluan di lokasi tanah tersebut;
Bahwa saksi tidak tahu harga pasaran tanah pada saat itu (Tahun 2003);
Bahwa saksi tidak tahu status NAZARSYAH pada saat itu;
Bahwa yang mengajukan pengukuran tanah di Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada saat itu adalah Bagian Tata Pemerintahan Pemda Kabupaten Bulungan;
Bahwa status tanah pada saat itu Tahun 2003 adalah tanah garapan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi DT. M. SYUKUR Bin M.M. DJALALUDIN :

Bahwa saksi pada tahun 2003 – 2004 Dinas di Dinas Pendapatan Daerah;
Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan tanah garapan yang dibebaskan untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) di Sabanar Lama;
Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan Bupati Kab. Bulungan tentang Panitia pembebasan Tanah untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) di Sabanar Lama;
Bahwa saksi pernah mengikuti rapat tentang Pembebasan tanah di Kab. Bulungan kalau saksi tidak ada kegiatan Dinas Luar (ditempat);
Bahwa saksi pernah/kadang mengikuti rapat tentang Pembebasan tanah untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) di Sabanar Lama Kab. Bulungan;
Bahwa kalau saksi tidak ada ditempat/ Dinas luar yang menghadiri rapat untuk Pembebasan tanah untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) di Sabanar Lama diwakilkan oleh tenaga tata usaha;
Bahwa saksi mengetahui letak Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) dekat dengan pelabuhan;
Bahwa yang mengurus Pembebasan tanah di kabupaten Bulungan adalah bagian Tata Pemerintahan Pemda Kab. Bulungan;
Bahwa saksi tidak ingat Kabag. Tapem saat itu (Tahun 2003-2004);
Bahwa saksi pernah menerima honor untuk Pembebasan Tanah keseluruhan di Kab. Bulungan yang dalam 1 (satu) tahun pada Tahun 2003 yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Bulungan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi H. MUHAMMAD SALEH AL’AMRIE Bin HASAN AMIR AL’AMRIE :

Bahwa pada Tahun 2003 saksi dinas di Bagian keuangan;
Bahwa saksi mengetahui tentang Anggaran untuk Pembebasan Tanah di Kabupaten Bulungan pada Tahun 2003 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan Tahun 2004 sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);
Bahwa saksi tidak hafal tanah yang dibebaskan pada Tahun 2003;
Bahwa rencana Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) ada anggarannya;
Bahwa menurut saksi proses pembayaran ganti rugi untuk pembebasan tanah untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) di Sabanar Lama memakai system pengajuan permintaan dan pada saat itu yang mengajukan adalah Pimpinan Proyek (Pimpro) Saudara Nazarsyah;
Bahwa mekanisme pencairan dana untuk pembayaran ganti rugi pembebasan tanah adalah Pimpro mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dengan ditandatangani atasan langsung Pimpro dan Bendahara Proyek kemudian diajukan ke Bagian Keuangan lalu Bagian Keuangan mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) kemudian bendahara Pimpro atas dasar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dananya bisa dicairkan ke Rekening Proyek yang bersangkutan;
Bahwa saksi pada Tahun 2003 bertugas sebagai Bendahara di Sekretariat daerah Pemda Kab. Bulungan;
Bahwa Proyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) di pegang oleh Bagian Tata Pemerintahan;
Bahwa yang membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran ganti rugi Pembebasan Tanah untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) di Sabanar Lama adalah saksi;
Bahwa sesudah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dikeluarkan kemudian dilanjutkan ke Bendahara Pimpro;
Bahwa sudah dibayarkan dana untuk pembebasan tanah untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) di Sabanar Lama;
Bahwa sasksi tidak pernah dilibatkan dalan rapat kepanitiaan tentang Pembebasan tanah untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) di Sabanar Lama;
Bahwa saksi mengetahui pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) di Sabanar Lama;
Bahwa saksi mengetahui letak lokasi Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) adalah di Sabanar lama;
Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi dilibatkann sebagai Panitia Pembebasan Tanah untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) di Sabanar Lama;
Bahwa menurut saksi Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) adalah milik swasta.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Muhammad Suhaimy, S. Sos., M. Si

Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. Kabag Tata Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bulungan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006.
Bahwa tupoksi saksi mengkoordinir kegiatan administrasi di bidang pertanahan, pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Bulungan melakukan pembebasan tanah sebagaimana DIPDA Tahun 2004 sebanyak kurang lebih 27 lokasi termasuk Pembebasan tanah, tanam tumbuh dan bangunan lokasi Cold Storage (4 hektar):
Bahwa Bupati Bulungan telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 441 tahun 2004 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bulungan;
Bahwa tugas Panitia Pengadaan dan Pembebasan tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bulungan Tahun 2003 dan 2004 adalah :

Menyiapkan tanah yang diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan agar dapat terlaksana dengan aman dan lancar
Membebaskan tanah, bangunan dan tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena lokasi pembangunan pemerintah
Melakukan perhitungan-perhitungan tentang besarnya jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan kepada masyarakat yang terkena pembebasan sebesar harga yang telah disepakati.
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah adalah mendukung pelaksanaan administrasi pertanahan, memfasilitasi kegiatan panitia dan mengkomunikasikan kepada pengelola proyek (Pimpro dan Bendahara Proyek), dan mengadministrasikan pertemuan-pertemuan panitia secara internal dan eksternal.
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Bulungan Nomor 78 Tahun 2003 saksi selaku Atasan Langsung Pimpro Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan mempunyai tugas sebagai berikut :
Penanggung jawab atas pelaksanaan proyek TA 2003 serta menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya mengenai perkembangan pelaksanaan proyek, baik dari segi keuangan maupun fisik proyek kepada Bupati Bulungan.
Menyampaikan pengumuman secara luas melalui media massa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas / pelelangan umum / terbatas diberikan penjelasan kepada para rekanan yang berminat serta memenuhi kualifikasi,
Menyampaikan bahan keterangan / laporan mengenai barang milik daerah (daftar inventaris) secara tertib dan teratur kepada Bupati Bulungan.
- Bahwa pembebasan tanah untuk pembangunan PT. BLM merupakan pembangunan akan untuk kepentingan umum;
- Bahwa pemilik tanah yang digunakan untuk pembangunan cold storage PT. BLM adalah Kamarudin seluas 16.246 m² dan Nawe seluas 28.189 m².
- Bahwa proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan Cold Storage dibahas dalam rapat rutin pengadaan tanah yang dokumennya ada dibagian Tata Pemerintahan berupa notulen, daftar hadir rapat, selanjutnya dilakukan survei pengukuran di lapangan oleh tim terdiri dari unsur BPN, Bagian Tata Pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan, Dinas PU, Bapedda, Dinas Pertanian dan Bagian Pembangunan, setelah diadakan pengukuran oleh Tim di lapangan maka dibuatkan Berita Acara Pengukuran lalu hasilnya disampaikan secara berjenjang kepada Pemimpin melalui Bagian Tata Pemerintahan, sebagai dasar penetapan.
- Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan Cold Storage ditetapkan harga dan luas oleh Pemimpin sesuai hasil pengukuran dalam berita acara kesepakatan ganti rugi tanah di lokasi pembangunan Cold Storage (Pabrik Udang) Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tanggal 19 Mei 2004, setelah semua persyaratan dipenuhi maka Pimpro dan Bendpro melakukan proses pembayaran.
- Bahwa proses awal pengadaan sampai dengan penetapan harga dan lokasi, yang berperan adalah Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan sesuai dengan SK Bupati Bulungan Nomor : 279 Tahun 2003 dan Nomor : 441 Tahun 2004, terutama Bupati Bulungan saat itu yaitu H. Anang Dahlan Djauhari, SE dan Wakil Bupati Bulungan saat itu yaitu Alm. Henry Edom, selanjutnya setelah penetapan harga dan lokasi, dilakukan proses pembayaran oleh Pengelola Proyek yaitu Pimpro dan Bendpro pengadaan tanah untuk pembangunan Cold Storage.
- Bahwa Panitia Pengadaan tanah telah melakukan rapat mengenai pembebasan tanah untuk pembangunan cold storage di kantor Bupati Bulungan, dan Panitia Pembebasan Tanah yang hadir saat itu adalah Wakil Bupati, Sekretaris Daerah yaitu H. Karsim Al Amrie, Asisten Pemerintahan Alm. Haryono Wartam, Unsur BPN, Bapedda, Bagian Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Umum dan Perlengkapan, Kabag Tata Pemerintahan, Kasubag Pertanahan dan staf Bagian Tata Pemerintahan bidang Pertanahan.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah untuk pembangunan cold storage pernah mengadakan inventarisasi tanah berdasarkan hasil survei / peninjauan lapangan tahun 2003, peserta Tim dari Bagian Tata Pemerintahan, Bappeda, BPN, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Kecamatan, Kelurahan, dan Bagian Pembangunan.
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah juga telah melakukan penelitian status hukum tanah dilaksanakan berdasarkan surat keterangan garapan atas nama Nawe tanggal 02 Desember 2003 dan atas nama Kamaruddin tanggal 16 Desember 2003 yang diketahui lurah dan camat setempat, serta pelepasan tanah kepada Pemeintah Daerah Tahun 2003 tertanggal 19 Juli 2004.
- Bahwa Sdr. Nawe dan Sdr. Kamaruddin telah membuat Surat Pelepasan Tanah tertanggal 19 Juli 2004 kepada Sekretaris Daerah H. Karsim Al Amrie selaku wakil Pemda, yang diketahui oleh Camat Tanjung Selor yaitu H. Rahmadi serta disaksikan oleh Lurah Tanjung Selor Hilir, dan Kasi Trantib Kec. Tanjung Selor.
- Bahwa status tanah Nawe dan Kamaruddin adalah Tanah Garapan yang dikelola sejak tahun 1980 (berdasarkan Surat Pernyataan yang bersangkutan) tanah tersebut digunakan untuk pertanian.
- Bahwa proyek pengadaan tanah dan tanam tumbuh baik TA. 2003 maupun TA. 2004 yang bertanggung jawab adalah Pimpro (Saksi Nazarsyah), kemudian pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Bupati Bulungan secara berjenjang melalui Kasubbag Pertanahan, Kabag Tata Pemerintahan (Atasan Langsung Pimpro), Asisten Bidang Pemerintahan, Sekretaris Daerah, dan Bupati / Wakil Bupati Bulungan.
- Bahwa penetapan harga tanah dan lokasi pembangunan Cold Storage ditetapkan atas dasar kesepakatan ganti rugi antara pemilik lahan dan Bupati Bulungan sebagaimana berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak (Bupati Bulungan dan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan dengan pemilik tanah yaitu Sdr. Nawe dan Kamaruddin) tanggal 19 Mei 2004
- Bahwa anggaran Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan di Kabupaten Bulungan untuk tahun 2003 adalah sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk tahun 2004 dianggarkan sebesar Rp. 11.420.000.000,- (sebelas milyar empat ratus dua puluh juta rupiah)
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan PT. BLM telah dilakukan 2 (dua) kali yaitu :
Pembayaran pertama tanggal 29 Desember 2003 oleh bendahara proyek (almarhun Faridah) dan Pemimpin Proyek (Saksi Nazarsyah) sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Rustam Mage selaku kuasa pemilik tanah.
Pembayaran tanggal 19 Juli 2004 oleh bendahara proyek (Dwiyanti) dan Pemimpin Proyek (Saksi Nazarsyah) untuk Nawe sebesar Rp. 817.481.000,- (delapan ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan untuk Kamaruddin sebesar Rp. 470.134.000,- (empat ratus tujuh puluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang diterima oleh Sdr. Rustam Mage selaku kuasa pemilik tanah di ruang Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Bulungan.
- Bahwa pembebasan tanah di lokasi pembangunan Cold Storage (pabrik pendingin udang) di Kelurahan Tanjung Selor Hilir dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Ganti Rugi Tanah sebesar Rp. 1.288.615.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan per meternya Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran ganti rugi tanah tahun 2003 adalah uang panjar yang diambil dari DIPDA Tahun 2003 Proyek Pembebasan Tanah dan Tanam Tumbuh untuk pembangunan Kab. Bulungan program Penataan Pertanahan sub sektor Tata Ruang sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang point y, Pembebasan Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan Lokasi Tak Terduga.
- Bahwa dasar pembayaran uang panjar adalah perintah Ketua Tim / Panitia yang mengatakan telah disetujui oleh Bapak Bupati saat itu H. Anang Dachlan Djauhari, SE untuk memberikan panjar sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selaku Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah saksi mendapatkan honor sebesar Rp.3.676.250,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan dari pihak lain saksi tidak pernah menerima.

Saksi ABIDIN Bin AMBO TANG :

Bahwa pada saat Tahun 2003 saksi sebagai Ketua RT Sabanar Lama;
Bahwa saksi pernah dimintai izin penggarapan dan menandatanganinya atas nama Mannawe dan Kamaruddin adalah H. Rustam Mage pada Tahun 2003;
Bahwa status tanah garapan milik Mannawe dan Kamaruddin pada Tahun 2003 adalah lahan pertanian;
Bahwa perkembangan tanah garapan milik Mannawe dan Kamaruddin setelah saksi memberikan izin penggarapan kepada H. Rustam Mage saksi tidak mengetahui kelanjutannya;
Bahwa sekarang bekas tanah garapan milik Mannawe dan Kamaruddin sekarang menjadi Pabrik Pendingin Udang (Cold Storage);
Bahwa saksi mengenal H. Rustam Mage sebagai tukang foto;
Bahwa yang membuat surat izin penggarapan tanah garapan milik Mannawe dan Kamaruddin saksi tidak mengetahui dan saksi hanya menandatangani atas permintaan H. Rustam Mage;
Bahwa Mannawe menguasai tanah garapan yang digunakan untuk pembangunan Pabrik Pendingin Udang (Cold Storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM) sejak Tahun 1975;
Bahwa menurut saksi Mannawe dan Kamaruddin tidak bisa membaca (buta huruf);
Bahwa sebelum saksi menandatangani surat izin penggarapan tanah garapan milik Manawe dan Kamaruddin Lurah juga belum menandatanganinya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi H. MUHAMMAD ARIEF MAREWANGE :

Bahwa saksi mengenal Mannawe dan Kamaruddin sebagai teman petani;
Bahwa tanah garapan milik Mannawe dijual kepada H. Rustam yang dijual pada Tahun 2003;
Bahwa uang hasil penjualan tanah garapan milik Mannawe dan Kamaruddin digunakan untuk naik haji oleh yang bersangkutan;
Bahwa saksi tidak mengetahui H. Rustam membeli tanah garapan milik Mannawe dan Kamaruddin untuk keperluan Pembangunan Pabrik Pendingin Udang (Cold Storage);
Bahwa sekarang tanah garapan milik Mannawe dan Kamaruddin untuk Keperluan Pabrik Pendingin Udang (Cold Storage);
Bahwa saksi mempunyai 5ha tanah garapan disekitar daerah Sabanar Lama;
Bahwa asal usul tanah garapan milik Mannawe dan Kamaruddin adalah berawal dari membuka hutan sejak tahun 1981 sampai 1982;
Bahwa saksi menerangkan pada saat membuka hutan ada izin dari pemerintah untuk membuka Lahan ;
Bahwa saksi sekarang sudah mempunyai surat – surat tanah garapan yg dulu awalnya membuka hutan sekitar tahun 1981;
Bahwa tanah – tanah garapan milik saksi sudah bersertifikat sejak Tahun 1987 ;
Bahwa Mannawe menjual tanah garapan miliknya dengan harga sekitar ± 600 juta kepada H. Rustam Mage;
Bahwa menurut saksi luas tanah garapan milik Manawe dan Kamaruddin ± 3 ha;
Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli tanah garapan milik Mannawe dan Kamaruddin yang dibeli oleh H. Rustam Mage dilakukan dirumah Mannawe dan Kamaruddin;
Bahwa Mannawe menerima uang penjualan tanah garapan miliknya dari H. Rustam Mage pertama sebesar ± 100 juta;
Bahwa Mannawe menerima uang pembayaran tanah garapan miliknya yang dibeli H. Rustam Mage yang kedua saat pelunasannya saksi diajak ke BRI untuk menyaksikan pembayaran tanah garapan milik Mannawe;
Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pembayaran tanah garapan milik Mannawe dan Kamaruddin;
Bahwa mengenal H. Rustam Mage sebagai pencetak foto ;
Bahwa yang hadir pada saat pembayaran tanah garapan milik Mannawe yang saksi kenal saat itu adalah Mannawe, saksi sendiri, dan H. Rustam Mage;
Bahwa saksi mengetahui harga tanah garapan milik Mannawe dan Kamaruddin sebesar Rp.25.000/m² yang dibeli oleh H.Rustam Mage;
Bahwa saksi mengetahui kesepakatan tentang harga dari Mannawe ;
Bahwa saksi melihat pembayarannya tanah garapan milik Mannawe dan Kamaruddin yang dilakukan oleh H. Rustam Mage;
Bahwa harga tanah garapan milik Mannawe dan Kamaruddin yang sekarang sudah dibangun pabrik Pendingin Udang (Cold Storage) sekitar Rp. 160.000/m²;
Bahwa benar tahun 1987 tanah garapan milik Mannawe dan Kamaruddin sudah pernah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tapi belum keluar sertifikatnya ;
Bahwa saksi tidak ingat kapan jual beli tanah garapan milik Mannawe dan Kamaruddin itu dilakukan dan seingat saksi tahun 2003 ;
Bahwa saksi pernah melihat surat kuasa yang diberikan Mannawe dan Kamaruddin kepada H. Rustam Mage sekitar 3 bulan yang lalu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi KAMARUDDIN Bin TALLA :

Bahwa saksi mempunyai tanah didaerah sabanar Lama;
Bahwa saksi pernah dikasih tanah oleh Mannawe;
Bahwa saksi mengolah tanah garapan tersebut agar dapat ditanami padi dengan cara menebas semua hutan;
Bahwa tanah garapan yang dikasih oleh Mannawe Tanah garapan tersebut telah dijual kepada H. Rustam Mage dengan harga sebesar Rp. 25.000/m²;
Bahwa saksi menerima hasil penjualan tanah garapan tersebut sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang tanah tersebut digunakan untuk Pembangunan Pabrik Pendingin Udang (Cold Storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM) oleh Terdakwa h. Rustam Mage;
Bahwa H. Rustam Mage melakukan pembayaran yang pertama diBank Danamon sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan transaksi pembayaran tanah garapan tersebut didampingi oleh anak saksi dan sisa pembayaran uang tersebut sebesar Rp. 325.000.000,- (Tiga Ratus dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang dilakukan pembayarannya di Bank Danamon juga;
Bahwa saksi diberi tahu oleh H. Rustam Mage penjualan tanah garapan milik saksi oleh H. Rustam Mage sebesar Rp. 29.000/m²;
Bahwa saksi tidak mengingat mengenai surat – surat yang pernah saksi bubuhi cap jempolnya;
Bahwa saksi pernah memberikan mesin chain saw kepada Mannawe untuk ditukar dengan tanah yang dulu masih dalam kondisi hutan;
Bahwa saksi tidak memiliki surat – surat untuk tanah garapan tersebut namun saksi setiap tahunnya melakukan pembayaran pajak untuk tanah tersebut;
Bahwa tidak ada pihak lain yang menghubungi saksi untuk urusan jual beli tanah garapan saksi dan hanya H. Rustam Mage;
Bahwa dalam urusan jual beli tanah tersebut tidak ada protes dari pihak lain;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi MANNAWE Bin GANGKA :

Bahwa asal usul tanah garapan saksi berawal dari buka hutan pada Tahun 1974 – 1982 sampai mendapatkan tanah garapan tersebut ± 6Ha;
Bahwa yang membeli tanah garapan milik saksi adalah H. Rustam Mage;
Bahwa pembayaran tanah garapan milik saksi yang seharusnya dibayar sebesar Rp.29.000/m² tetapi saksi hanya menerima sebesar Rp.25.000/m² dan sisanya sebesar Rp.4.000/m² diminta oleh Terdakwa H. Rustam Mage karena H. Rustam Mage sebagai pihak yang mengurus jual beli tanah garapan milik saksi;
Bahwa saksi rela memberikan selisih harga dari penjualan tanah garapan milik saksi;
Bahwa saksi pernah mengurus surat – surat tanah garapan milik saksi namun surat tanah garapan milik saksi tidak keluar;
Bahwa sebelumnya tanah garapan milik saksi di tanami tanaman padi;
Bahwa saksi menerima uang hasil penjualan tanah garapan miliknya yang pertama sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) selanjutnya saksi menerima sebesar Rp.515.000.000,- (Lima Ratus Lima Belas Juta rupiah)sehingga total hasil penjualan tanah garapan seluruhnya sebesar Rp.615.000.000,- (Enam Ratus Lima Belas Juta Rupiah) ;
Bahwa uang hasil penjualan tanah garapan tersebut digunakan untuk ongkos naik Haji sebanyak 1 kali;
Bahwa saksi pernah membubuhkan cap jempol pada saat pengurusan surat – surat tanah;
Bahwa saksi menerima pembayaran tanah garapan tersebut dalam bentuk tabungan di Bank BRI;
Bahwa saksi pernah membayar pajak untuk tanah tersebut;
Bahwa saksi tidak pernah mendatangi Ketua RT atau Kepala Desa untuk mengurus surat – surat tanah garapan milik saksi namun di wakilkan oleh H. Rustam Mage;
Bahwa H. Rustam Mage mendatangi saksi untuk memberitahukan bahwa ada tanah garapan yang akan diganti rugi oleh Perusahaan dan saksi meminta harga tanah garapan tersebut sebesar Rp. 30.000/m² namun H. Rustam Mage menawarkan kepada saksi sebesar Rp. 25.000/m²;
Bahwa pada saat itu ada orang melakukan pengukuran tanah garapan milik saksi bersama H. Rustam Mage yang diketahui oleh saksi;
Bahwa pembayaran tanah garapan yang pertama oleh H. Rustam Mage dilakukan dirumah saksi selanjutnya pembayaran yang kedua dilakukan secara tunai diBank BRI namun oleh saksi uang tersebut disimpan di Bank BRI ;
Bahwa saksi tidak mengingat berapa luas tanah garapan miliknya yang dijual kepada H. Rustam Mage namun perkiraan saksi sekitar ± 2Ha ;
Bahwa selama saksi menggarap tanah garapan tersebut tidak ada protes dari pihak lain;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi NAZARSYAH,S.STP BIN MUHMMAD SEMAN :

Bahwa saksi pada Tahun 2003-2004 berperan sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) pada Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Pendingin Udang (cold Storage) PT. BLM di Sabanar Lama;
Bahwa saksi sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) menerima perintah dari Atasan langsung Pimpro yaitu Sdr Muhammad Suhaimy, S. Sos., M. Si;
Bahwa saksi menyiapkan administrasi pembayaran tanah yang dikuasai oleh Saudara Mannawe dan Kamaruddin;
Bahwa saksi hanya berhubungan dengan saksi Drs. H. Rustam Mage dalam masalah tanah yang dibebaskan untuk pembangunan Pabrik Pendingin Udang (cold Storage) PT. BLM di Sabanar Lama;
Bahwa dalam proses pencairan dana untuk pembayaran ganti rugi tanah yang digunakan untuk pembangunan Pabrik Pendingin Udang (cold Storage) PT. BLM di Sabanar Lama dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pencairan yaitu Tahun 2003 dan 2004 dan diterima oleh kuasa pemilik tanah garapan tersebut yaitu saksi Drs. H. Rustam Mage;
Bahwa pada Tahun 2003 dibayarkan uang panjar / uang muka atas perintah lisan Sdr. Suhaimy sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh saksi Drs. H. Rustam Mage sebagai kuasa pemilik tanah garapan tersebut yang diambil dari dana tidak terduga dikarenakan tidak dianggarkan dalam DIPDA Tahun 2003;
Bahwa ada 3 (tiga) kwitansi dalam pembayan ganti rugi tanah garapan milik saudara Mannawe dan Kamaruddin;
Bahwa total dana yang dibayarkan untuk ganti rugi tanah garapan milik saudara Mannawe dan Kamaruddin sebesar Rp.1.288.615.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
Bahwa harga tanah garapan milik saudara Mannawe dan Kamaruddin diganti rugi sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) per meter persegi;
Bahwa tanah garapan milik saudara Mannawe dan Kamaruddin dibebaskan dengan tujuan untuk didirikan Pabrik Pendingin Udang (cold Storage) PT. BLM di Sabanar Lama;
Bahwa anggaran yang digunakan untuk pembayaran ganti rugi Tanah milik saudara Mannawe dan Kamaruddin pada Tahun 2003 diambil dari anggaran proyek pembebasan tanah (APBD 2003) dan pada tahun 2004 diambil dari kegiatan pembebasan tanah;
Bahwa saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung saksi yaitu Sdr. Muhammad Suhaimy, S. Sos., M. Si;
Bahwa tanah yang dibebaskan seluas kurang lebih 44.435 m²;
Bahwa status tanah milik saudara Mannawe dan Kamaruddin adalah tanah garapan;
Bahwa pada saat pembayaran ganti rugi tanah garapan milik saudara Mannawe dan Kamaruddin antara saksi ada konsultasi dengan atasan langsung yaitu Sdr. Muhammad Suhaimy, S. Sos., M. Si dan saksi hanya menerima perintah dari atasan;
Bahwa yang mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemda. Kab. Bulungan dan ditujukan kepada Bendahara Proyek yaitu Saudari Dwiyanti;
Bahwa saksi meneliti dokumen tanah garapan milik saudara Mannawe dan Kamaruddin tersebut;
Bahwa ada di Bagian Tata Pemerintahan Pemda. Kab. Bulungan Proyek pengadaan tanah untuk Pabrik Pendingin Udang (cold Storage) PT. BLM di Sabanar Lama adan atasan langsung Pimpinan Proyek adalah Sdr. Muhammad Suhaimy, S. Sos., M. Si;
Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pelepasan tanah;
Bahwa saksi pada Tahun 2003 saksi Dinas di Bagian Tata Pemerintahan Pemda. Kab. Bulungan sebagai Kasubag Administrasi Pemerintahan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE :

Bahwa saksi pernah mengadakan pertemuan dengan Ir. Arif Kadir, saksi H. Anang Dachlan Djauhari (Bupati Bulungan saat itu) dan saksi Ir. H. A. ZAINI ANWAR, MM (Kepala Bappeda Kab. Bulungan Tahun 2003).
Bahwa Ir. Arif Kadir ingin melakukan investasi berupa cold storage di Kabupaten Bulungan.
Bahwa pertengahan tahun 2003 Ir. Arid Kadir yang saksi ketahui menjabat sebagai Direktur cold storage PT. Bulungan Lestari Mandiri menyuruh saksi untuk mencari tanah yang strategis untuk pembangunan cold storage/ pabrik udang, lalu saksi mendapat informasi dari H. Arif bahwa ada tanah milik saksi Mannawe dan saksi Kamaruddin Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
Bahwa saksi lalu mendatangi saksi Mannawe dan saksi Kamaruddin untuk menanyakan tanah yang dikuasai oleh saksi Mannawe dan saksi Kamaruddin di Sabanar Lama.
Bahwa tanah yang dikuasai saksi Mannawe seluas 28.189 m² dan tanah yang dikuasai saksi Kamaruddin seluas 16.246 m²;
Bahwa awalnya saksi Mannawe dan saksi Kamaruddin tidak mempunyai surat-surat tanah di lahan Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, tetapi masyarakat sekitar lokasi tanah mengatakan bahwa tanah tersebut milik saksi Mannawe dan saksi Kamaruddin.
Bahwa saksi Mannawe dan saksi Kamaruddin mengurus sendiri tanah-tanah mereka, dan saksi hanya melaporkan kepada Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Bulungan bahwa ada tanah di lokasi di Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
Bahwa saksi Mannawe dan saksi Kamaruddin memberikan kuasa lisan kepada saksi untuk mengurus proses ganti rugi tanah di Sabanar Lama sehingga karena saksi Mannawe dan saksi Kamaruddin tidak bisa membaca dan menulis, maka saksi membuat sendiri Surat Kuasa dari saksi Mannawe dan saksi Kamaruddin kepada saksi tertanggal 19 Mei 2004.
Bahwa isi dari Surat Kuasa tersebut adalah memberi kuasa kepada saksi untuk mengurus, menjual, menandatangani surat-surat dan menerima hasil penjualan tanah milik saksi Mannawe dan saksi Kamaruddin.
Bahwa saksi Mannawe dan saksi Kamaruddin bersedia untuk menjual tanah yang dikuasainya dengan harga Rp. 29.000,- per meter, lalu saksi menyampaikan permintaan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan yaitu (almarhum) Henry Edom, (almarhum) Haryono Wartam, dan saksi Suhaimi selaku Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Bulungan.
Bahwa saksi telah menerima dan menandatangani pembayaran uang panjar penjualan tanah dari Bendahara Proyek Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Cold Storage sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian untuk saksi Mannawe sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk saksi Kamaruddin sekitar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sebagaimana Kwitansi BK.No: 307/Kwi.Tanah/XII/03 tanggal 29 Desember 2003.
Bahwa pada saat menerima uang panjar tahun 2003 untuk pembayaran tanah milik saksi Mannawe dan saksi Kamaruddin tersebut saksi belum mempunyai Surat Kuasa dari saksi Mannawe dan saksi Kamaruddin.
Bahwa pembayaran panjar tersebut dilakukan atas permintaan saksi Mannawe dan saksi Kamaruddin yang mengatakan sedang butuh uang sehingga hal tersebut saksi sampaikan kepada Bagian Tata Pemerimtahan Pemkab Bulungan.
Bahwa pembayaran uang panjar sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dilaksanakan di Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Bulungan dengan disaksikan oleh H. Arif, H. Raji dan H. Latif.
Bahwa saksi telah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pembelian / pembebasan tanah saksi Nawe dan saksi Kamaruddin yang berlokasi di Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan tempat dibangunnya PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT. BLM), antara lain Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Penyerahan Surat Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, dan Berita Acara Ganti Rugi Tanah di Lokasi Pembangunan Cold Storage di Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
Bahwa saksi juga telah menerima dan menandatangani Kwitansi BK.NO : 263/KW.Tanah/VII/04 MA : 2P.0.10.2.02.001 tanggal 19 Juli 2004 untuk Bayar Ganti Rugi tanah dan tanam tumbuh untuk pembangunan cold storage Kel. Tanjung Selor Hilir atas nama Kamaruddin sebesar Rp. 471.134.000,- (empat ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan Kwitansi BK.NO : 264/KW.Tanah/VII/04 MA : 2P.0.10.2.02.001 tanggal 19 Juli 2004 untuk Bayar Ganti Rugi tanah dan tanam tumbuh untuk pembangunan cold storage Kel. Tanjung Selor Hilir atas nama Nawe sebesar Rp. 817.481.000,- (delapan ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
Bahwa pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan cold storage PT. BLM adalah Tahap I sebagai uang muka untuk saksi Mannawe sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada saksi Kamaruddin sekitar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan pada Tahap II untuk saksi Mannawe sekitar Rp. 675.268.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk saksi Kamaruddin sekitar Rp. 396.134.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
Bahwa uang pembayaran ganti rugi tanah tersebut seluruhnya telah saksi berikan secara cash/tunai kepada saksi Mannawe dan saksi Kamaruddin sebanyak kurang lebih sebesar Rp. 1.288.615.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) termasuk uang muka.
Bahwa dari jumlah yang dibayarkan tersebut saksi mendapat uang dari saksi Mannawe dan saksi Kamaruddin seluruhnya sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
Bahwa selama proses pencarian tanah untuk pembangunan cold storage, saksi belum menjabat sebagai Komisaris pada PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang ahli, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

Dr. la sina, sh, m.hUM. :

Bahwa Ahli adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang.
Bahwa Ahli mengajar di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Fakultas Fisipol Universitas Mulawarman program Integratif dengan mata kuliah yang diajarkan adalah Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara/TUN, Hukum Adat, dan Sistem Hukum di Indonesia.
Bahwa berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria, hak atas tanah terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.
Bahwa di wilayah Propinsi Kalimantan Timur tidak dikenal adanya Hak Ulayat.
Bahwa mekanisme yang harus dilakukan negara/pemerintah daerah dalam hal melakukan ganti rugi terhadap tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai ataupun Hak Pengelolaan adalah dibentuk panitia pembebasan yang terdiri dari Badan Pertanahan Kabupaten, Camat, Lurah/Kepala Desa dan dari unsur Pemerintah Kabupaten.
Bahwa dasar pemberian ganti rugi harus dilaksanakan berdasarkan NJOP yaitu Harga Jual Obyek Pajak dari bidang tanah tersebut.
Bahwa tanah garapan adalah tanah yang diolah oleh seseorang untuk kepentingan lahan pertanian / perkebunan yang statusnya masih sebagai tanah negara, dan tanah garapan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tanah garapan dapat menjadi hak milik apabila telah didaftarkan.
Bahwa ganti rugi terhadap tanah garapan dapat diberikan kepada pemilik tanah garapan jika diberikan dalam bentuk uang santunan yang dilaksanakan berdasarkan SK Bupati.
Bahwa mekanisme ganti rugi terhadap tanah yang dilakukan oleh negara/pemerintah daerah adalah :

Melihat obyek tanah yang akan diperjualbelikan.
Bentuk panitia pembebasan tanah.
Pembayaran harga tanah
Dokumen-dokumen yang dilengkapi yaitu berkaitan dengan surat-surat tanah dan saksi-saksi.

Bahwa bahwa setelah membaca konsideran dari Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 441 Tahun 2004 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bulungan tahun 2003-2004, menurut ahli dasar hukum yang dipergunakan dalam 2 (dua) SK tersebut tidak sesuai dengan maksud surat keputusannya dan konsiderannya, karena filosofis dari SK adalah untuk pelaksanaan pembangunan demi kepenringan umum tetapi dana yang digunakan untuk pengadaan dan pembebasan tanah untuk kepentingan swasta.
Bahwa dalam hal pembayaran ganti rugi tanah boleh diserahkan langsung kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya jika yang bersangkutan meninggal dunia, dan bisa kepada pihak ketiga dengan berdasarkan kuasa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang.
Bahwa prosedur badan hukum dalam melakukan investasi di suatu daerah adalah menyediakan tempat usaha dengan ijin Pemerintah Daerah, dalam hal pembayaran ganti rugi atas pengadaan tanah adalah menjadi kewajiban sendiri oleh badan usaha tersebut dengan tidak membebani APBD Pemerintah yang bersangkutan.
Bahwa kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur tentang tanah sebagaimana Bab IV Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan kewenangan yang diberikan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dilihat dari asas kepatutan, dan bukan merupakan kewenangan yang diberikan seluas-luasnya.
Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pembebasan Tanah Unuk Kepentingan Umum dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan jika ingin melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan umum seperti untuk jalan, pendidikan dan rumah ibadah.
Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, suatu pembebasan tanah serta pembayaran ganti rugi yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah lewat APBD tidak dibenarkan dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan swasta komersial dan harus mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten.
Bahwa pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan kepada pemilik tanah yaitu Nawe dan Kamaruddin yang diwakilkan kepada saksi Rustam Mage tidak sah, karena setiap perjanjian harus dibuat dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata), bahwa setiap perjanjian yang dibuat para pihak dilakukan dengan itikad baik, sedangkan dalam perjanjian jual beli tersebut dibuat dengan ketidakjujuran dan juga Pasal 1320 KUH Perdata setiap perjanjian harus memenuhi syarat sahnya yaitu kecakapan.
Bahwa ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yang diwakili oleh Panitia Pengadaan Tanah yang tidak pernah bertemu dengan orang yang menguasai tanah yaitu Nawe dan Kamaruddin adalah tidak sah, karena menurut hukum jual beli perjanjian ganti rugi tanah harus langsung kepada yang bersangkutan (azas obligatoir).

2.Drs. Syarifudin Kurnia yang kesaksiannya dibacakan didepan persidangan, antara lain menarangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasie Pengaturan Tanah Pemerintah pada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi KALTIM sejakm tahun 2007 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tanah garapan yang dikuasai oleh seseorang belum mempunyai status hak atas tanah tetapi tanah tersebut hanya dikuasai dan belum dilekati hak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pokok Agraria Nomor. 5 tahun 1960;

- Bahwa mekanisme yang harus dilakukan dalam pembebasan lahan oleh pemerintah berdasarkan Keppres Nomor 55 tahun 1993 jo Peraturan Menteri Agraria Nomor.1 Tahun 1994 tentang Pengadaan Tanah untuk pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum adalah: harus ada penetapan lokasi, harus memperhatikan RT/RW, ada penyuluhan dari Panitia Pengadaan, melakukan inventarisasi dan pengukuran oleh panitia,musyawarah harga, dan pelaksanaan pembayaran;

Bahwa atas keterangan Ahli diatas tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi A de Charge, dengan keterangan sebagai berikut :

Saksi PUAD, SE. Bin ZAINAL ABIDIN :

Bahwa saksi sebagai lurah Kelurahan Tanjung Selor Hilir sejak Tahun 2009;
Bahwa tidak ada pencatatan di buku register tanah atas nama Mannawe dan Kamaruddin;
Bahwa menurut saksi kalau Tanah masih berbentyuk segel maka dibuat surat Pelepasan;
Bahwa yang menunjukkan petak-petak batas tanah adalah Pemohon;
Bahwa menurut saksi yang membuat surat pernyataan tanah adalah pemohon;
Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai tanah untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) di Sabanar Lama;
Bahwa benar menurut saksi Register Tanah Tahun 2003-2004 tidak ada namanya Mannawe dan Kamaruddin;
Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai arsip pelepasan Tanah milik Mannawe dan Kamaruddin yang sekarang digunakan untuk pembangunan Pabrik Pendingin udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM) di Sabanar Lama;
Bahwa status tanah yang dikuasai oleh Mannawe dan Kamaruddin adalah Tanah Negara;
Bahwa saksi tidak kenal dengan Mannawe dan Kamaruddin;
Bahwa pada Tahun 2003-2004 saksi sebagai Kasubsi di kecamatan membidangi Pertanahan;
Bahwa menurut saksi pengurusan surat – surat tanah yang di kuasakan orang lain diperbolehkan;
Bahwa menurut saksi tanah yang diganti rugi oleh pihak Pemda Kabupaten Bulungan adalah tanah yang bersertifikat.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Muhammad Hatta, dengan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi pada tahun 2004 sebagai staf pemerintahan di Kecamatan Tanjung Selor;
Bahwa saksi mengetahui honor yang diterima oleh Terdakwa adalah sebesar 1 % (satu perseratus) dari transaksi jualk beli;
Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Camat sejuak tahun 2003 sampai dengan 2008;
Bahwa honor yang diterima Terdakwa digunakan untuk kepentingan bersama kantor Kecamatan Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Camat Tanjung Selor sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2009.
Bahwa Kecamatan Tanjung Selor meliputi 3 (tiga) Kelurahan 6 (enam) Desa yaitu Tanjung Selor Ilir, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Desa Jelarai, Desa Tengkapak, Desa Gunung Seriang, Desa Gunung Sari (KM 12), Desa Bumi Rahayu (KM 9), Desa Apung.
Bahwa selain Camat Terdakwa juga menjabat selaku PPATS (Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara), yang tugasnya diantaranya, melaksanakan sebagai kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai dasar perubahan data pendaftaran tanah.
Bahwa Terdakwa pernah menjadi Anggota Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bulungan tahun 2003-2004, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 441 Tahun 2004 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksaan Pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan.
Bahwa Terdakwa selaku Panitia Pengadaan Tanah belum pernah melakukan sosialisasi pembebasan tanah untuk pembangunan cold storage di Sabanar Lama Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.
Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengikuti rapat-rapat panitia yang membahas tentang lokasi pembangunan cold storage, sedangkan mengenai kebutuhan tanah untuk pembangunan cold storage Terdakwa hanya mendengarnya dari Kabag Tata Pemerintahan yaitu saksi Muhammad Suhaemy dan saksi Rusnandar selaku Lurah Tanjung Selor Hilir yaitu sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) hektar.
Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sumber dana yang digunakan untuk pengadaan tanah pada lokasi pembangunan cold storage karena yang menangani adalah Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Bulungan.
Bahwa yang menguasai tanah yang dibebaskan untuk pembangunan cold storage adalah saksi Nawe seluas 28.189 m² dan saksi Kamaruddin seluas 16.246 m² sebagaimana pengukuran yang dilakukan oleh petugas Kantor BPN Kab. Bulungan.
Bahwa harga pasaran per meter pada lokasi tanah yang dibangun untuk cold storage adalah sekitar Rp. 25.000,- s/d Rp. 35.000,-
Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dasar pembayaran ganti rugi untuk saksi Nawe dan saksi Kamaruddin karena Terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam proses negoisasi dan pembayarannya.
Bahwa status tanah yang diganti rugi tersebut adalah tanah segel yaitu sama seperti Surat Pernyataan Penguasaan Lahan (SP) yaitu saksi Kamaruddin dan saksi Nawe telah menguasai/menggarap tanah tersebut sejak tahun 1980an ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu Laporan hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur Nomor: R-394/PW.17/5/2011 tanggal 1 Agustus 2012, Hal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Udang (Cold Storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri yang menggunakan dana APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003 dan 2004 pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa lebih jauh telah berlangsung peristiwa-peristiwa/ kejadian-kejadian sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini, selanjutnya untuk lebih jelasnya putusan perkara ini, maka Berita Acara Persidangan ini dipandang telah termasuk dan termuat serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pututsan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengkonfrontir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat/barang bukti dengan menghubungkannya satu sama lain yang saling berkaitan/saling berhubungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, bukti-bukti surat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat hubungan erat/saling bersesuaian , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa APBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2004 pada bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, terdapat anggaran untuk pengadaan/pembebasan tanah pembangunan pabrik udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri;
Bahwa Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2003 tanggal 2 April 2003 dengan kode proyek Nomor.2P.0.10.2.02.001 tersedia dana Proyek Pembebasana Tanah dan Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 7.500.000.000,- dimana direncanakan untuk biaya pembebasan Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Bangunan (satu paket untuk 25 lokasi) sebesar Rp. 7.114.000.000,-
Bahwa pada tanggal 5 Juli 2003, Bupati Bulungan menerbitkan Keputusan Nomor.279 tahun 2003, tentang : Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelalsanaan Pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, dengan tugas : menyiapkan tanah yang dipergunakan untuk pelasanaan pembangunan, Membebaskan tanah, bangunan dan tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena lokasi pemabngunan, melakukan perhitungan-perhitungan tentang besarnya jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan;
Bahwa tanggal 7 Maret 2003, Bupati Bulungan menerbitkan Keputusan Nomor.78 tahun 2003, tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek serta Bendahara Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003, antara lain Proyek Pembebasan Tanah dan Tanam Tumbuh, yaitu : Sdr. Nazarsyah,S.STP sebagai pemimpin Proyek, Bendahara Proyek Sdr. Faridah, dan Unit Penangung Jawab adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan yakni Sdr. M.Suhaimy,S.Sos,M.Si selaku Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;
Bahwa sekitar bulan Oktober 2003, Sdr. Rustam Mage diminta oleh Ir. Muhammad Arif Kadir untuk mencarikan lokasi bagi pembangunan pabrik udang( cold storage) di Kabupaten Bulungan, dimana Ir. Muhammad Arif Kadir selaku investor telah bertemu Bupati Bulungan Sdr. H. Anang Dahlan Dajuhari,SE untuk membentuk perusahaan bersama-sama dengan PEMDA Kab. Bulungan yang bernama PT. Bulungan Mandiri Lestari;
Bahwa kemudian Sdr. Rustam Mage menawarkan lahan milik Sdr. Mannawe dan Sdr. Kamarudin di daerah Sabanar Lama dan Bupati menyetujui secara lisan lokasi tanah yang dikuasai oleh Manawa dan Kamarudin untuk pembangunan cold strorage PT. Bulungan Mandiri Lestari;
Bahwa pada tanggal 1 Desember 2003 turun team dari BPN untuk melakukan pengukuran tanah yang dikuasai oleh Manawa dan Kamarudin, dimana yang ikut serta dalam pengukuran itu termasuk Terdakwa H. RAHMADI, SE, MM Bin KROMODIHARDJO selaku Camat Tanjung Selor dan disaksikan oleh saksi Drs. H. Rustam Mage, Saksi Manawe, dan saksi Kamarudin serta Lurah Tanjung Selor Sdr. Sudaryanto, SIP,M.Si;
Bahwa untuk melengkapi surat-surat tanah yang dimiliki oleh Sdr. Mannawe dan Kamarudin tersebut, Sdr. Mannawe dan Sdr. Kamarudin memberikan surat kuasa untuk pengurusan surat-surat, penerimaan pembayaran dan lain-lain yang berhubungan dengan proses penjualan tanah tersebut, tanggal 19 Mei 2003, termasuk mengurus surat pernyatan menggarap atas tanah ;
Bahwa surat pernyataan atas nama Kamarudin dengan Nomor:593/33/002/Pem-XII/2003 dan Nomor : 593/32/002/Pem-XII/2003 masing-masing dengan tanggal 16 Desember 2003 ternyata tidak terdaftar dalam buku register Surat Pernyataan Tanah Kantor Lurah Tanjung Selor Hilir, karena surat pernyataan dengan nomor tersebut atas nama orang lain yaitu Josphien W.ST dan Yung Triwahyuni, yang dipakai oleh saksi Rustam Mage dan meminta tanda tangan Terdakwa H. RAHMADI, SE, MM Bin KROMODIHARDJO selaku Camat Tanjung Selor diatas Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi Nawawe dan Kamarudin, dimana Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa tersebut telah dipakai oleh saksi Rustam Mage untuk mengurus ganti rugi atas tanah tersebut;
Bahwa harga tanah yang ditawarkan oleh Sdr. Mannawa dan Kamarudin adalah sebsar Rp. 30.000,-/M2 akan tetapi menjadi Rp. 29.000,-/M2 dengan kesepakatan bahwa Sdr. Manawe dan Kamarudin akan menerima sebesar Rp. 25.000,-/M2, sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000,-/M2 digunakan oleh Sdr. Rustam Mage untuk biaya pengurusan dan lain-lain;
Bahwa selanjutnya Sdr. Rustam Mage mulai mengurus surat-surat tentang kepemilikan tanah tersebut berdasarkan surat kuasa yang diberikan oelh Sdr. Mqannawe dan Kamarudin, mulai dari surat pernyataan penggarapan tanah sampai dengan adanya pengukuran dari BPN Kabupaten Bulungan;
Bahwa dengan adanya surat-surat tersebut, Sdr. Rustam Mage menghadap Wakil Bupati pada saat itu (Sdr. Henry Edom, Alm), untuk mengajukan permohonan pembayaran, akan tetapi Wakil Bupati menyarankan agar Sdr. Rustam Mage melaporkan hal tersebut terlebih dahulu kepada Bupati Kab. Bulungan, dimana secara lisan Bupati Kab. Bulungan menyetujui pencairan dana tersebut, sehingga Wakil Bupati Kab. Bulungan memerintahkan Sdr. Muhammad Suhaimy,S.Sos.M.Si Bin Muhammad Salim untuk mencairkan panjar dari DIPDA Tahun Anggaran 2003, meskipun dalam DIPDA tersebut tidak dianggarkan untuk pembangunan cold storage dimaksud ;
Bahwa pada tanggal 11 Desember 2003, Sdr. Farida selaku Bendaharawan Proyek mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dengan nomor register 014 sebesar Rp. 810.933.828,- yang diketahui dan disetujui oleh Pimpinan Proyek (Sdr. Nazarsyah,S.STP), selanjutnya SPP tersebut diketahui oleh Kepala Bagian Keungan pada tanggal 15 Desember 2003 dengan Nomor.117/PS/SPP/2003;
Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Membayar Uang (SPMU) Nomor.933/PS/2003, tanggal 16 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Keuangan (a.n. Bupati Bulungan), maka Bendaharawan Proyek mencairkan dana sebesar Rp. 810.933.828,- untuk pembayaran Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) dan biaya perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh;
Bahwa dari dana sebesar Rp. 810.933.828,- tersebut, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2003, Bendaharawan Proyek melakukan pembayaran panjar ganti rugi tanah yang terletak di lokasi Cold storage sebesar Rp. 225.000.000,- kepada Sdr. Rustam Mage selaku orang yang menjadi perantara dari Sdr. Nawe dan Sdr. Kamarudin untuk mengurus dan menjual tanah garapan tersebut, dengan bukti kuitansi Nomor.107/Kw1.Tanah/XII/2003, dimana Sdr. Rustam Mage telah diberi kuasa oleh Sdr. Nawe berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2004 untuk mengurus dan menerima uang ganti rugi atas tanah seluas 28.189 M2, dan Sdr. Kamarudin juga memberikan Surat Kuasa kepada Sdr. Rustam Mage tertanggal 19 Mei 2004 untuk mengurus dan menerima uang ganti rugi tanah seluas 16.246 M2;
Bahwa dana sebesar Rp.225.000.000,- diambil dari dana proyek pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan tahun 2003, melalui item pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh tidak terduga, tidak terduga dalam artian ada item pembebasan yang tidak termasuk didalam DIPDA, termasuk cold strorage diberikan panjar karena tidak terakomodir dalam DIPDA tahun 2003;
Bahwa pada tanggal 26 Juli 2004, Bupati Bulungan menerbitkan Keputusan Nomor.441 tahun 2004, tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Pelkasanaan Pembangunan di Kabupaten Bulungan, dengan tugas yang sama seperti pada Keputusan Bupati Bulungan tanggal 5 Juli 2003, Nomor.279 tahun 2003;
Bahwa tanggal 1 April 2004, Bupati Bulungan menerbitkan Keputusan Nomor.165 Tahun 2004, tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004, yaitu : Pemimpin Proyek : Sdr. Nasarsyah, S.STP, Bendaharawan : Sdr. Dwiyanti, A.Md, Unit Penangungjawab : Bagian Tata Pemerintahan Sekretraiat Kabupaten Bulungan;
Bahwa dalam pelaksanaan Keputusan Bupati tersebut, para anggota panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh tersebut, tidak pernah dilibatkan secara langsung baik dalam rapat maupun dalam pelaksanaannya, sesuai dengan surat keterangan Sdr. Ir. Dobuk Hasibuan M.S (Kepala Kantor BPN Kab. Bulungan periode tahun 1996 s/d 2005), Sdr. Drs. H. Sugiono.M.Si Bin Gimin ( Kepala Bagian Pembangunan periode 2004), Sdr. Datuk M. Syukur Bin M.M. Djalaludin (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bulungan Periode 2001 s/d 2006), Sdr. Drs. Med. Vet. Indrawanto Bin Soewondo (Kepala Dinas Pertanian Kab. Bulungan);
Bahwa tanggal 17 Mei 2004, Sdr. Dwiyanti sebagai Bendahara Proyek mengajukan SPP dengan Nomor.01 sebesar Rp.1.787.643.163, yang diketahui oleh Pemimpin Proyek (Sdr. Nazarsyah,S,STP), dimana untuk Lokasi Cold Storage dialokasikan dana sebesar Rp.1.063.615.000,-
Bahwa pada tanggal 18 Mei 2004 diterbitkan SPMU Nomor.98/PS/2004 oleh Kepala Sub. Bagian Perbendaharaan (a.n. Bupati Bulungan), dan tanggal 19 Mei 2004 Bendaharawan mencairkan dana sebesar Rp. 1.787.643.163 untuk pembayaran UUDP biaya perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, tanam tumbuh dan bangunan, dimana sebsar Rp. 1.063.615.000,- diperuntukkan untuk pelunasan ganti rugi kepada Sdr. Nawe dan Sdr. Kamarudin, berdasarkan Bukti kuitansi Nomor.264/KWT.Tanah/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 atas nama Sdr. Nawe sebesar Rp.592.481.000,- dan bukti kuitansi Nomor.263/KWT.Tanah/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 atas nama Sdr. Kamarudin sebesar Rp. 471.134.000,- yang semua dana tersebut diterima oleh Sdr. Rustam Mage;
Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) telah menerima honor selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sebesar Rp. 19.329.225,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang nilai tersebut merupakan 1,5% (satu koma lima persen) dari harga tanah yang dibebaskan untuk Keperluan Pabrik Udang (Cold Storage) pada PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM)
Bahwa pengelolaan pabrik udang (cold storage) tersebut dilakukan oleh PT. Bulungan Mandiri Lestari (BLM) dimana Pemerintah daerah Tk. II Bulungan merupakan pemegang saham sebanyak 1.225 lembar atau sebsar Rp. 61.250.000,- (49 %) berdasarkan Pendirian PT. BLM Akta Notaris Nomor.01 tanggal 3 November 2003, dengan susunan Direksi dan Komisaris PT. BLM adalah : Direktur Utama : Ir. Muhammad Arief Kadir, Direktur : Ir Baba Mage, Komisaris Utama: Haji Anang Dachlan Djauhari, Komisaris : Rustam Mage;
Bahwa saat ini kegiatan pabrik udang (cold storage) tersebut sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ;

Dakwaan Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Dakwaan Subsidair :

Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hukum acara yang berlaku karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka secara teori dan praktek peradilan, Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Secara melawan hukum;

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

6. Yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan perbuatan Terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana terbukti secara akumulatif dari seluruh unsur yang didakwaakan ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindsak Pidana Korupsi, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi “inti delik” (bestandel delict) pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara umum diartikan bertambahnya kekayaan terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta hukum yang didasarkan bukti-bukti yang sah bahwa kekayaan Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi bertambah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Tidak ada bukti bahwa kekayaan Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi sebelum tindak pidana korupsi dilakukan diketahui berapa jumlahnya, dan berapa kekayaan Terdakwa, orang lain atau korporasi bertambah setelah tindak pidana korupsi dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur dalam tindak pidana Primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara Subsidaritas dimana dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Setiap orang ;
Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
Unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .
Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.
Yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Unsur ke-1 : Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalam Pasal 1 butir ke-3 ” Setiap Orang ” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa dalam rumusan ” setiap orang ” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan, kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Jadi setiap orang adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona).

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama H. RAHMADI ,SE,MM BIN KROMODIHARDJO, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa H. RAHMADI ,SE,MM BIN KROMODIHARDJO adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821.12/3041-SK/Peg-II/1984, tanggal 10 Maret 1984 dan selaku Camat Tanjung Selor Kabupaten Bulungan berdasarkan petikan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor.821.24/04-KEP.JST/BKD/2003, tanggal 13 Mei 2003, dan sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah dan Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bulungan berdasarkan Keputusan Bupati Bulungan Nomor.279 tahun 2003, tanggal 5 Juli 2003;

Menimbang, bahwa ia terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan dipersidangan dan tanpa tekanan dari pihak manapun sehingga terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ; unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Tujuan “ dalam perumusan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, dan dalam doktrin Hukum Pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan suatu perbuatan yang dapat dihukum (Straafbaar Feit), ia merupakan suatu perbuatan yang dapat dihukum (Straafbaar Feit) jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak ;

Menimbang, bahwa kata “menguntungkan” dalam pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan suatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan baik berupa alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Petunjuk, Surat, dan Keterangan Terdakwa dalam hal ini didapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dalam persidangan ditemukan fakta bahwa APBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2003 pada bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan bahwa tidak terdapat anggaran untuk pengadaan/pembebasan tanah pembangunan pabrik udang (cold storage) PT. Bulungan Lestari Mandiri;

Menimbang, bahwa dalam Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA) Tahun Anggaran 2003 tanggal 2 April 2003 dengan kode proyek Nomor.2P.0.10.2.02.001 tersedia dana Proyek Pembebasana Tanah dan Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Kabupaten Bulungan sebesar Rp. 7.500.000.000,- dimana direncanakan untuk biaya pembebasan Tanah, Bangunan, Tanam Tumbuh dan Bangunan (satu paket untuk 25 lokasi) sebesar Rp. 7.114.000.000,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juli 2003, Bupati Bulungan menerbitkan Keputusan Nomor.279 tahun 2003, tentang : Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, dengan tugas : menyiapkan tanah yang dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan, Membebaskan tanah, bangunan dan tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena lokasi pembangunan, melakukan perhitungan-perhitungan tentang besarnya jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan;

Menimbang, bahwa tanggal 7 Maret 2003, Bupati Bulungan menerbitkan Keputusan Nomor.78 tahun 2003, tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek serta Bendahara Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003, antara lain Proyek Pembebasan Tanah dan Tanam Tumbuh, yaitu : Sdr. Nazarsyah,S.STP sebagai pemimpin Proyek, Bendahara Proyek Sdr. Faridah, dan Unit Penangung Jawab adalah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan yakni M.Suhaimy,S.Sos,M.Si selaku Plt. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2003, Sdr. Rustam Mage diminta oleh Ir. Muhammad Arif Kadir untuk mencarikan lokasi bagi pembangunan pabrik udang( cold storage) di Kabupaten Bulungan, dimana Ir. Muhammad Arif Kadir selaku investor telah bertemu Bupati Bulungan Sdr. H. Anang Dahlan Dajuhari,SE untuk membentuk perusahaan bersama-sama dengan PEMDA Kab. Bulungan yang bernama PT. Bulungan Mandiri Lestari;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Rustam Mage menawarkan lahan milik Sdr. Mannawe dan Sdr. Kamarudin di daerah Sabanar Lama dan Bupati menyetujui secara lisan lokasi tanah yang dikuasai oleh Manawa dan Kamarudin untuk pembangunan cold strorage PT. Bulungan Mandiri Lestari;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi surat-surat tanah yang dimiliki oleh Sdr. Mannawe dan Kamarudin tersebut, Sdr. Mannawe dan Sdr. Kamarudin memberikan surat kuasa untuk pengurusan surat-surat, penerimaan pembayaran dan lain-lain yang berhubungan dengan proses penjualan tanah tersebut, tanggal 19 Mei 2003;

Menimbang, bahwa harga tanah yang ditawarkan oleh Sdr. Mannawa dan Kamarudin adalah sebesar Rp. 30.000,-/M2 akan tetapi menjadi Rp. 29.000,-/M2 dengan kesepakatan bahwa Sdr. Manawe dan Kamarudin akan menerima sebesar Rp. 25.000,-/M2, sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.000,-/M2 digunakan oleh Sdr. Rustam Mage untuk biaya pengurusan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Rustam Mage mulai mengurus surat-surat tentang kepemilikan tanah tersebut berdasarkan surat kuasa yang diberikan oelh Sdr. Mqannawe dan Kamarudin, mulai dari surat pernyataan penggarapan tanah sampai dengan adanya pengukuran dari BPN Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2003 turun team untuk melakukan pengukuran tanah yang dikuasai oleh Manawa dan Kamarudin, dimana yang ikut serta dalam pengukuran itu termasuk Terdakwa H. RAHMADI, SE, MM Bin KROMODIHARDJO selaku Camat Tanjung Selor dan disaksikan oleh saksi Drs. H. Rustam Mage, Saksi Manawe, dan saksi Kamarudin serta Lurah Tanjung Selor Hilir Sdr. Sudaryanto.SIP,M.Si;

Menimbang, bahwa atas hasil peninjauan lapangan dan pengukuran tersebut, Sdr. Rustam Mage mengurus surat pernyataan penggarapan atas nama Kamarudin dengan Nomor:593/33/002/Pem-XII/2003 dan Nomor : 593/32/002/Pem-XII/2003 masing-masing dengan tanggal 16 Desember 2003, yang ternyata tidak terdaftar dalam buku register Surat Pernyataan Tanah Kantor Lurah Tanjung Selor Hilir, karena surat pernyataan dengan nomor tersebut atas nama orang lain yaitu Josphien W.ST dan Yung Triwahyuni, yang dipakai oleh saksi Rustam Mage dan kemudian meminta tanda tangan Terdakwa H. RAHMADI, SE, MM Bin KROMODIHARDJO selaku Camat Tanjung Selor diatas Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi Nawawe dan Kamarudin, dimana Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa tersebut telah dipakai oleh saksi Rustam Mage untuk mengurus ganti rugin atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat-surat tersebut, Sdr. Rustam Mage menghadap Wakil Bupati pada saat itu (Sdr. Henry Edom, Alm), untuk mengajukan permohonan pembayaran, akan tetapi Wakil Bupati menyarankan agar Sdr. Rustam Mage melaporkan hal tersebut terlebih dahulu kepada Bupati Kab. Bulungan, dimana secara lisan Bupati Kab. Bulungan menyetujui pencairan dana tersebut, sehingga Wakil Bupati Kab. Bulungan memerintahkan saksi Muhammad Suhaimy,S.Sos.M.Si Bin Muhammad Sali untuk mencairkan panjar dari DIPDA Tahun Anggaran 2003, meskipun dalam DIPDA tidak dianggarkan untuk pembangunan cold storage dimaksud ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2003, Sdr. Farida selaku Bendaharawan Proyek mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dengan nomor register 014 sebesar Rp. 810.933.828,- yang diketahui dan disetujui oleh Pimpinan Proyek (Sdr. Nazarsyah,S.STP), selanjutnya SPP tersebut diketahui oleh Kepala Bagian Keungan pada tanggal 15 Desember 2003 dengan Nomor.117/PS/SPP/2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permintaan Membayar Uang (SPMU) Nomor.933/PS/2003, tanggal 16 Desember 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Keuangan (a.n. Bupati Bulungan), maka Bendaharawan Proyek mencairkan dana sebesar Rp. 810.933.828,- untuk pembayaran Uang Untuk Dipertanggungjawabkan (UUDP) dan biaya perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh;

Menimbang, bahwa dari dana sebesar Rp. 810.933.828,- tersebut, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2003, Bendaharawan Proyek melakukan pembayaran panjar ganti rugi tanah yang terletak di lokasi Cold storage sebesar Rp. 225.000.000,- kepada Sdr. Rustam Mage selaku orang yang menjadi perantara dari Sdr. Nawe dan Sdr. Kamarudin untuk mengurus dan menjual tanah garapan tersebut, dengan bukti kuitansi Nomor.107/Kw1.Tanah/XII/2003, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 19 Mei 2004 untuk mengurus dan menerima uang ganti rugi atas tanah seluas 28.189 M2 dan seluas 16.246 M2;

Menimbang, bahwa dana sebesar Rp.225.000.000,- diambil dari dana proyek pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan tahun 2003, melalui item pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh tidak terduga, tidak terduga dalam artian ada item pembebasan yang tidak termasuk didalam DIPDA, termasuk cold strorage diberikan panjar karena tidak terakomodir dalam DIPDA tahun 2003, akan tetapi baru pada APBD 2004 ada anggaran Pengadaan tanah dan Pembebasan tanah termasuk Cold Storage;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2004, Bupati Bulungan menerbitkan Keputusan Nomor.441 tahun 2004, tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bulungan, dengan tugas yang sama seperti pada Keputusan Bupati Bulungan tanggal 5 Juli 2003, Nomor.279 tahun 2003;

Menimbang, bahwa tanggal 1 April 2004, Bupati Bulungan menerbitkan Keputusan Nomor.165 Tahun 2004, tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004, yaitu : Pemimpin Proyek : Sdr. Nasarsyah, S.STP, Bendaharawan : Sdr. Dwiyanti, A.Md, Unit Penangungjawab : Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Keputusan Bupati tersebut, para anggota panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh tersebut, tidak pernah dilibatkan secara langsung baik dalam rapat maupun dalam pelaksanaannya, sesuai dengan surat keterangan Sdr. Ir. Dobuk Hasibuan M.S (Kepala Kantor BPN Kab. Bulungan periode tahun 1996 s/d 2005), Sdr. Drs. H. Sugiono.M.Si Bin Gimin ( Kepala Bagian Pembangunan periode 2004), Sdr. Datuk M. Syukur Bin M.M. Djalaludin (Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bulungan Periode 2001 s/d 2006), Sdr. Drs. Med. Vet. Indrawanto Bin Soewondo (Kepala Dinas Pertanian Kab. Bulungan);

Menimbang, bahwa tanggal 17 Mei 2004, Sdr. Dwiyanti sebagai Bendahara Proyek mengajukan SPP dengan Nomor.01 sebesar Rp.1.787.643.163, yang diketahui oleh Pemimpin Proyek (Sdr. Nazarsyah,S,STP), dimana untuk Lokasi Cold Storage dialokasikan dana sebesar Rp.1.063.615.000,-

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Mei 2004 diterbitkan SPMU Nomor.98/PS/2004 oleh Kepala Sub. Bagian Perbendaharaan (a.n. Bupati Bulungan), dan tanggal 19 Mei 2004 Bendaharawan mencairkan dana sebesar Rp. 1.787.643.163 untuk pembayaran UUDP biaya perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, tanam tumbuh dan bangunan, dimana sebsar Rp. 1.063.615.000,- diperuntukkan untuk pelunasan ganti rugi kepada Sdr. Nawe dan Sdr. Kamarudin, berdasarkan Bukti kuitansi Nomor.264/KWT.Tanah/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 atas nama Sdr. Nawe sebesar Rp.592.481.000,- dan bukti kuitansi Nomor.263/KWT.Tanah/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 atas nama Sdr. Kamarudin sebesar Rp. 471.134.000,- yang semua dana tersebut diterima oleh Sdr. Rustam Mage;

Menimbang, bahwa Terdakwa H. RAHMADI, SE, MM Bin KROMODIHARDJO selaku Camat Tanjung Selordalam melaksanakan kegiatan Pembebasan dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kabupaten Bulungan Terdakwa, selaku anggota Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah dan juga sekaligus sebagai pejabat pemerintahan setempat yang setidak-tidaknya mengetahui dan menguasai prosedur tentang kepemilikan hak atas tanah serta peningkatan hak-hak atas tanah, tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik dan benar yaitu tidak melakukan pemeriksaan atau pengecekan status tanah yang akan dibebaskan dan dibayar ganti rugi sehingga terhadap tanah Negara yang dikuasai oleh saksi MANNAWE Bin GANGKA dan Saksi KAMARUDDIN Bin TALLA telah dilakukan pembayaran ganti rugi, dan justru ikut pula menandatangani surat pernyataan atas nama Kamarudin dengan Nomor:593/33/002/Pem-XII/2003 dan Nomor : 593/32/002/Pem-XII/2003 masing-masing dengan tanggal 16 Desember 2003 yang ternyata tidak terdaftar dalam buku register Surat Pernyataan Tanah Kantor Lurah Tanjung Selor Hilir, karena surat pernyataan dengan nomor tersebut atas nama orang lain yaitu Josphien W.ST dan Yung Triwahyuni, dimana kemudian dipakai oleh saksi Rustam Mage untuk mengurus ganti rugi atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa H. RAHMADI, SE, MM Bin KROMODIHARDJO selaku Camat Tanjung Selor tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pasal 20 ayat (1) huruf a yang berbunyi: “Kepada yang memakai tanah tanpa sesuatu hak tersebut di bawah ini diberikan uang santunan: a. Mereka yang memakai tanah sebelum tanggal 16 September 1960 dimaksud Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960”

Menimbang, bahwa akibat telah dibayarkannya panjar untuk pembayaran ganti rugi tanah yang dananya tidak tersedia dalam DIPDA Tahun Anggaran 2003 maupun Daftar Perincian Rencana Penggunaan/Pengeluaran UUDP, telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, pasal 7 yang berbunyi: “ Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah”.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) jugatelah menerima honor selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sebesar Rp. 19.329.225,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang nilai tersebut merupakan 1,5% (satu koma lima persen) dari harga tanah yang dibebaskan untuk Keperluan Pabrik Udang (Cold Storage) pada PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi, tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. RAHMADI, SE, MM Bin KROMODIHARDJO selaku Camat Tanjung Selor, selaku Pejabat Pembuat Akata Tanah Sementara (PPATS) dan selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah telah menguntungkan dirinya sendiri, Saksi Drs. H. RUSTAM MAGE Bin ALI MAGE, Saksi MANNAWE Bin GANGKA dan Saksi KAMARUDDIN Bin TALLA dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Bulungan sebesar Rp.1.288.615.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu, sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur Nomor R-394/PW.17/5/2011 tanggal 1 Agustus 2012 Hal: Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pabrik Udang (Cold Storage) PT Bulungan Lestari Mandiri yang menggunakan dana APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003 dan 2004 pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tugas dan wewenangnya sebagai Camat, PPATS dan sebagai anggota panitia dengan baik, serta Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menuntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Ini terbukti bahwa Terdakwa sebagai Camat tidak segan-segan mengeluarkan uang pribadinya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dinas dan operasional kecamatan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat karena bagaimanapun juga Terdakwa mempunyai kewajiban sebagai anggota panitia pengadaan dan pembebasan tanah untuk memberikan masukan agar pembebasan dan pembayaran ganti rugi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian Negara dan daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta dikaitkan pula dengan pengertian unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” telah terpenuhi ;

Unsur ke-3 : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena Jabatan atau Kedudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yang melekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (abuse of power) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika) ;

Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/ dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, didalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa H. RAHMADI, SE, MM Bin KROMODIHARDJO selaku Camat Tanjung Selor dan sebagai anggota Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah Pelaksanaan Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan tahun 2003 dan 2004 bersama-sama dengan Pimpro dan Panitia Pengadaan dan Pembebasan tanah lainnya, dalam melaksanakan kegiatan Pembebasan dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kabupaten Bulungan tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya secara baik dan benar yaitu tidak melakukan pemeriksaan atau pengecekan status tanah yang akan dibebaskan dan dibayar ganti rugi atau setidak-tidaknya dapat memberikan masukan kepada Bupati Bulungan sebagai Pembina atau kepada Ketua I Asisten Bidang Pemerintahan, bahwa status tanah yang diajukan oleh Sdr, Rustam Mage belum ditingkatkan alas haknya sehingga belum dapat dibayarkan ganti rugi atas tanah tersebu, malahan Terdakwa telah menandatanganisurat pernyataan atas nama Kamarudin dengan Nomor:593/33/002/Pem-XII/2003 dan Nomor : 593/32/002/Pem-XII/2003 masing-masing dengan tanggal 16 Desember 2003 yang ternyata tidak terdaftar dalam buku register Surat Pernyataan Tanah Kantor Lurah Tanjung Selor Hilir, dimana surat pernyataan dengan nomor tersebut atas nama orang lain yaitu Josphien W.ST dan Yung Triwahyuni, yang dalam kenyatannya surat-surat tersebut kemudian dipakai oleh saksi Rustam Mage untuk mengurus ganti rugi atas tanah Sdr. Manawe dan Kamarudin;

Menimbang, bahwa akibatnya telah dilakukan pembayaran panjar untuk pembayaran ganti rugi tanah yang dananya tidak tersedia dalam DIPDA Tahun Anggaran 2003 maupun Daftar Perincian Rencana Penggunaan/Pengeluaran UUDP, akan tetapi diambilkan dari dana proyek pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2003, melalui item pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh tidak terduga, sehingga bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, pasal 7 yang berbunyi: “ Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah”;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) juga telah menerima honor selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sebesar Rp. 19.329.225,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang nilai tersebut merupakan 1,5% (satu koma lima persen) dari harga tanah yang dibebaskan untuk Keperluan Pabrik Udang (Cold Storage) pada PT. Bulungan Lestari Mandiri (PT.BLM), hal tersebut bertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi, tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyalahgunakan wewenangnya karena telah melakukan tugas dan wewenangnya sebagai Camat, PPATS dengan baik, dan Terdakwa juga tidak pernah mengetahui dan diundang dalam rapat pengadaan tanah sebagai anggota panitia, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat karena bagaimanapun juga Terdakwa mempunyai kewajiban sebagai Camat, PPATS dan anggota panitia pengadaan dan pembebasan tanah untuk memberikan masukan agar pembebasan dan pembayaran ganti rugi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah “Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatannya”, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Unsur ke-4 : Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa kata “ dapat “ disini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat “merugikan keuangaSn negara atau perekonomian negara”, hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhi nya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan bukan dengan timbulnya akibat, sehingga tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara bilamana sudah ada kecenderungan negara akan dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut. Dengan kata lain tidak menimbulkan kerugian pun, asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, terdakwa harus dihukum dan pengembalian keuangan negara dari pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana, pengembalian hasil korupsi bukan berarti menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan negara menurut ketentuan pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan dalam pasal 2 dinyatakan bahwa keuangan negara antara lain termasuk penerimaan dan pengeluaran daerah ;

Menimbang, bahwa percairan dana dari APBD tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, pasal 7 yang berbunyi: “ Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah”. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Bab I. Ketentuan Umum; Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta tidak mempedomani peraturan perundang-undangan lainnya yakni terhadap PP 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 10 Ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut” dan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi suatu penyalahgunaan wewenang, sarana atau jabatan sehingga “Dapat merugikan keuangan Negara” yang diperkuat dengan adanya Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah yang menggunakan dana APBD Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2003 dan 2004 p-ada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Pprovinsi Kalimatan Timur Nomor.R-384/PW.17/2012, tanggal 1 Agustus 2012, yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 1.288.615.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” juga telah terpenuhi ;

Unsur ke-5 : Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perbuatan terdakwa harus dipenuhi adanya orang sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut, yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen);

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (doen plegen);

3. Orang yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (mede plegen).

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternative atau pilihan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur “turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa istilah ikut serta atau turut serta dalam suatu tindak pidana memiliki pengertian yang sama dan merupakan bagian penyertaan, sedangkan pengertian penyertaan sebagaimana dikemukakan LOEBY LOQMAN (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, 1995, UPT Penerbit UNTAR, Jakarta, Hal.61) adalah : “ apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta salah satu bentuk penyertaan, akan tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta “. Lebih lanjut dikatakan bahwa : “ syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah :

a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta;

b. Kerjasama dalam tindak pidana harus secara phisik;

Menimbang, bahwa dalam ikut serta mereka yang terlibat dalam penyertaan tersebut harus menyadari akan tindak pidana yang dilakukan dan mereka sadar secara bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Lebih lanjut dikemukakan LOEBY LOQMAN, bahwa : “ meskipun dalam membentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukan tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Kesadaran atas kerjasama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadinya peristiwa”;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan saksi Sdr. Suhaemy, Sdr. Nasarsyah, S.STP sebagai Pimpinan Proyek Pengadaan tanah untuk cold storage dan saksi Sdr. Rustam Mage sebagai kuasa dari saksi Mannawe dan Kamarudin (pemilik tanah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian dan uraian serta fakta-fakta yang terungkap, telah terjadi peristiwa tindak pidana korupsi yang diawali dengan adanya Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor. 279 tahun 2003, tanggal 5 Juli 2003, tentang : Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, dimana Terdakwa merupakan anggota dari panitia pengadaan tersebut, Kemudian Terdakwa ikut pula mengetahui dan menandatangani surat pernyataan hak garap, dimana surat pernyataan tersebut digunakan oleh Sdr. Rustam Mage untuk mengajukan permohonan pembayaran pengadaan tanah cold storage sehingga telah dibayar panjer sebesar Rp. 225.000.000,- dan pembayaran kedua sebesar Rp. 1.063.615.000,- diperuntukkan untuk pelunasan ganti rugi berdasarkan Bukti kuitansi Nomor.264/KWT.Tanah/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 atas nama Sdr. Nawe sebesar Rp.592.481.000,- dan bukti kuitansi Nomor.263/KWT.Tanah/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 atas nama Sdr. Kamarudin sebesar Rp. 471.134.000,- yang semua dana tersebut diterima oleh Sdr. Rustam Mage;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan suatu kerja sama yang saling berhubungan dan saling disadari bersama diantara Terdakwa H. RAHMADI, SE, MM Bin KROMODIHARDJO selaku Camat Tanjung Selor dan sebagai anggota Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah Pelaksanaan Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan tahun 2003 dan 2004 serta selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah Sementara (PPATS), bersama-sama dengan Pimpro dan Panitia Pengadaan dan Pembebasan tanah lainnya yaitu Saksi Suhaemy sebagai atasan langsung Pimpinan Proyek, saksi Nazarsyah, S.STP sebagai Pimpinan Proyek, dan Sdr. Rustam Mage yang menerima pembayaran, termasuk Bupati Bulungan beserta seluruh panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, masing-masing telah melakukan perbuatan sesuai dengan bagian dan peran masing-masing dan merupakan kesatuan dengan perbuatan lainnya yang menyimpang dari ketentuan, dan tidak mungkin tindak pidana korupsi ini dapat terjadi apabila tidak ada dukungan di antara mereka bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ” telah terpenuhi ;

Unsur ke. 6 : “Yang Terdiri Dari Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah “Apabila antara beberapa perilaku itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman pokok yang terberat.”

Menimbang, bahwa masalah bilamana beberapa perilaku itu harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berlanjut, undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, yaitu tentang kriteria bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwa perbuatan perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut, akan tetapi didalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyarat“bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis”. (Halaman 707 s/d 708 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997);

Menimbang, bahwa dengan demikian, syarat-syarat suatu perbuatan berlanjut adalah :

Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang dilarang.
Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis.
Apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan olah suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sendiri dalam putusannya tanggal 28 April 1964 No. 156 K/Kr./1962 memutuskan sebagai berikut: “Masalah tindakan yang berlanjut atau voortgezette handeling itu hanyalah mengenai masalah penjatuhan hukuman (straftoemeting) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan”.

Menimbang, bahwa mengenai kurun waktu yang diakomodir oleh Pasal 64 Ayat (1) KUHP pun ternyata dalam praktek peradilan bervariasi lamanya. Namun yang perlu diingat adalah bahwa dalam prakteknya, tindak pidana korupsi tidaklah berupa suatu tindak pidana yang bersifat sederhana, melainkan dapat berupa rangkaian beberapa perbuatan yang kompleks serta dilakukan oleh terdakwa dalam kurun waktu tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk telah menandakan adanya perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyetujui dan menandatangani surat pernyataan penguasaan hak atas tanah garapan sehingga terjadi pencairan dana pada tanggal 29 Desember 2003,untuk melakukan pembayaran panjar ganti rugi tanah yang terletak di lokasi Cold storage sebesar Rp. 225.000.000,- kepada Sdr. Rustam Mage dan pada tanggal 19 Mei 2004 dengan persetujuan Saksi Suhaemy sebagai Penanggung Jawab Proyek Bendaharawan telah mencairkan dana sebesar Rp. 1.787.643.163 untuk pembayaran UUDP biaya perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, tanam tumbuh dan bangunan, dimana sebesar Rp. 1.063.615.000,- diperuntukkan untuk pelunasan ganti rugi kepada Sdr. Nawe dan Sdr. Kamarudin, berdasarkan Bukti kuitansi Nomor.264/KWT.Tanah/VII/04 tanggal 19 Juli 2004 atas nama Sdr. Nawe sebesar Rp.592.481.000,- dan bukti kuitansi Nomor.263/KWT.Tanah/ VII/04 tanggal 19 Juli 2004 atas nama Sdr. Kamarudin sebesar Rp. 471.134.000,- yang semua dana tersebut diterima oleh Sdr. Rustam Mage, dan pada akhirnya Terdakwa telah menerima honor selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sebesar Rp. 19.329.225,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Terdiri Dari Beberapa Perbuatan Yang Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaiman didakwakan dalam dakwaan subsidair, maka nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut, perlu ditinjau pertanggung jawaban pidananya, yaitu alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dan menghapuskan pidananya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, menyatakan “ Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, maka dari ketentuan ini jelas bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui secara jelas berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah terbukti menerima uang untuk pembayaran sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) sebesar Rp. 19.329.225,- (Sembilan belas juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang nilainya sama dengan 1, 5 % dari nilai transaksi ganti rugi tanah atas nama Manawe dan Kamarudin, dimana seharusnya pembayuaran PPATS maksimal sebesar 1 % dari nilai transaksi, sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, uang jasa (honorarium) PPAT dan PPAT Sementara, termasuk uang jasa (honorarium) saksi, tidak boleh melebihi 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah yang sedang giat giatnya untuk memberantas korupsi.

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan.

- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman atas perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair adalah bersifat komulatif/alternatif, maka terhadap Terdakwa dapat juga dijatuhi hukuman denda sebagai bagian dari pengembalian kerugian Negara dan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Terdakwa ada dalam Tahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan RUTAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diputuskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di hukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang No.20. Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi , Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa terdakwa H. RAHMADI, SE,MM BIN KROMODIHARDJO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
Menyatakan Terdakwa H. RAHMADI, SE,MM BIN KROMODIHARDJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi” ;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. RAHMADI, SE,MM BIN KROMODIHARDJO , dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;
Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 19.329.225,- (Sembilan belas juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus duapuluh lima rupiah ), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut, maka Terdakwa menjalani pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;

Menetapkan barang bukti :

-	1 (satu) bundle asli Laporan Akhir Penilaian Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bulungan (Revisi);
-	1 (satu) lembar copy Kartu Surat Keluar Bupati Bulungan tentang surat pengantar ke UMPK;
-	1 (satu) bundle legalisir gambar situasi lokasi Cold Storage dan Berita Acara Pembayaran.
-	1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan No: 821.24/04-KEP/BKD/2006 tanggal 03 Maret 2006 tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar, MM. menjadi Asisten Bidang Administrasi Kab. Bulungan;
-	1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Bulungan No : 821.24/016-KEP/BKD/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar, MM.menjadi Kepala BAPPEDA Kab. bulungan;
-	1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Bulungan No: 821.24/775-KEP/BKD-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Jabatan baru Ir. H. Zaini Anwar menjadi Pj. Ketua Bappeda Kab. Bulungan;
-	1 (satu) lembar legalisir Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No: 821.12/10931-SK/Peg-I/1985 tanggal 26 September 1985 tentang Pengangkatan A. Zaini Anwar, Bsc sebagai CPNS.
-	1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/058/BKD-II/2002 tanggal 27 Mei 2002 kepada Sdr. JUMRING, SH. sebagai Plt. Kabag. Hukum Setda Bulungan;
-	1 (satu) bundle copy Keputusan Bupati Nomor: 52 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 tanggal 25 Pebruari 2004;
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 823/75-KEP/BKD/2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil An. Jumring, SH. M.Ap. tanggal 15 Maret 2005.
-	1 (satu) bundle copy Lembaran Kerja Tahun 2004 tentang Proyek pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Biaya Rp. 11.420.000.000,- Nomor Kode Proyek : 2P.0.10.2.02.001;
-	2 (dua) copy lembar berita acara serah terima berkas Proyek pembebasan tanah bangunan dan tanam tumbuh untuk pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Kamis 02 Juni 2005.
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor:821.24/04-KEP.JST/BKD/2003 tanggal 13 Mei 2003 tentang jabatan baru atas nama H. RAHMADI, SE., MM sebagai Camat Tanjung Selor / III.B;
-	1 (satu) lembar legalisir Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821.12/3041-SK/Peg-II/1984 tanggal 10 Maret 1984 Pengangkatan PNS atas nama RAHMADI;
-	1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa Nomor: SK. 814.413-145.- tanggal 1 Agustus 1983 tentang pengangkatan sebagai CPNS An. Rahmadi;
-	1 (satu) lembar legalisir Surat Pernyataan Pelantikan sebagai Kabag Umum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan/eselon III.a Nomor: 824.24/05/BKD-II/2011 tanggal 31 Januari 2011;
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/775-Kep/BKD-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang pengangkatan untuk menduduki jabatan structural Kasubbag. Uumum Bag. Umum Setkab. Bulungan/ IVa;
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Nomor:821.24/513/Peg-III/1999 tanggal 26 April 1999 tentang pengangkatan sebagai Pj. Kepala Bagian Umum Setwilda tingkat II Bulungan/eselon IV.a;
-	1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 441 tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan, dan Tanam Tumbuh untuk pelaksaan pembangunan di Kab. Bulungan dan lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 441 tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004.
-	1 (satu) bundle copy berita acara serah terima kegiatan pembebasan tanah, bangunan dan tanam tumbuh untuk pelaksanaan pembangunan di Kab. Bulungan TA 2007 yang terdiri dari: Surat pengantar No: 045.2/162/Tapem.III/V/2006 tanggal 9 Maret 2006 Kartu surat keluar kode 045.2 nomor urut 162 Tapem tanggal 9 Mei 2006 Kartu surat keluar kode 045.2 nomor urut 162 Tapem III tanggal 9 Mei 2006 Daftar luas hasil ukur inventarisasi rencana pembebasan tanah untuk koltorit pabrik udang tanggal 1 Desember 2003 (BPN Bulungan) Peta situasi BPN Bulungan rencana pembebasan untuk koltorit (pabrik udang) 1 Desember 2003 Surat kuasa Kamaruddin kepada Drs. Rustam Mage tanggal 19 Mei 2004 Surat pernyataan Kamaruddin ukuran tanah 15.943 m² tanggal 16 Desember 2003 beserta peta situasinya Surat pernyataan Kamaruddin ukuran tanah 303 m² tanggal 16 Desember 2003 beserta peta situasinya Surat pernyataan penyerahan surat hak atas tanah Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004 Surat pernyataan Kamaruddin 19 Juli 2004 Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004 Kwitansi BK.No:263/Kwi.Tanah/VII/04 Rp. 471.134.000,- penerima Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004 Surat kuasa Nawe Kepada Drs. Rustam Mage tanggal 19 Mei 2004 Berita acara kesepakatan ganti rugi tanah di lokasi pembangunan cold storage (pabrik udang) Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kab. Bulungan atas nama Nawe dan Kamaruddin tanggal 19 Juli 2004 Surat pernyataan Nawe ukuran tanah 10.499 m² tanggal 2 Desember 2003 beserta sket lokasi tanah Surat pernyataan Nawe ukuran tanah 17.993 m² tanggal 2 Desember 2003 beserta sket lokasi tanah Surat pernyataan penyerahan hak atas tanah Nawe tanggal 19 Juli 2004 Surat pernyataan Nawe tanggal 19 Juli 2004 Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nawe tanggal 19 Juli 2004 Kwitansi BK.No:264/Kwi.Tanah/VII/04 Rp. 592.481.000,- penerima Nawe tanggal 19 Juli 2004
-	1 (satu) lembar copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor: 98/PS/2004 T.A. 2004 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 1.787.643.163,- ditanda tangani oleh An. Bupati Bulungan Kasubbag. Perbendaharaan Moh. Sidik, BAC;
-	1 (satu) bundle copy kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran No: 02 Bulan Mei Kode 2P.0.10.2.02.001 (02,05) untuk tanah sebesar Rp. 1.787.643.163,- tanggal 17 Mei 2004, antara lain: Lampiran III Surat Pernyataan untuk SPP UUDP Nomor kode proyek 2P.0.10.2.02.001 unit Tapem tanggal 17 Mei 2004 Tabel uraian Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Sementara / UUDP untuk pembayaran selama bulan Mei 2004 tanggal 17 Mei 2004;
-	1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 165 Tahun 2004 tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek Serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004. tanggal 1 April 2004, beserta lampiran nama-nama Pimpro / Bendaharawan Proyek.
-	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 279 tahun 2003 tanggal 5 Juli 2003 tentang Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Dalam Wilayah Kabupaten Bulungan, beserta lampiran nama Panitia;
-	1 (satu) bundel legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor: 811.132-1871 tanggal 25 Mei 1998 pengangkatan CPNS an. Nazarsyah, beserta lampiran nama CPNS yang diangkat;
-	1 (satu) bundel legalisir Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor: 811.211.2-2813 tanggal 30 Juli 1999 pengangkatan PNS an. Nazarsyah, beserta lampiran nama PNS yang diangkat;
-	1 (satu) lembar copy Disposisi Bupati Bulungan (H. Anang Dachlan Djauhari) tanggal 13 Mei 2004 untuk Kab. Keuangan “Harap dibantu didahulukan penyelesaian dana untuk pembebasan lahan untuk Cold Storage dan dana untuk penyertaan modal pada PT. Bulungan Lestari Mandiri, karena sangat mendesak”
-	1 (satu) copy Kwitansi BK. No: 307/Kwi.Tanah/XII/03 M.A. : 2P.0.10.2.02.001 tanggal 29 Desember 2003 Sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk panjar ganti rugi tanah;
-	1 (satu) bundel copy Lembaran Kerja tahun 2003 Dinas bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bulungan Nomor Kode Proyek 2P.0.10.2.02.001 biaya Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
-	1 (satu) bundel copy Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 78 tahun 2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Penunjukan Atasan Langsung Pemimpin Proyek dan Pemimpin Proyek Serta Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 2003 Kabupaten Bulungan, beserta lampiran nama-nama;
-	1 (satu) lembar Copy Kwitansi tanggal 24 Mei 2004 sebesar Rp. 19.329.225,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) untuk Bayar PPAT 1,5 % kepada Camat Tanjung Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan An. H. Rahmadi, SE., MM
-	1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No.6404052201080005 nama kepala keluarga Mannawe.
-	1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No.6404050809070009 nama kepala keluarga Amaluddin.K.
-	1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/141/BKD-II/2002 tanggal 21 Februari 2002 An. Zainal Abidin, ST. Sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
-	1 (satu) lembar copy Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan No: 24/P-I/1975 tanggal 1 Februari 1975 pengangkatan CPNS An. Zainal Abidin,M.D.;
-	1 (satu) lembar copy Salinan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan Nomor: 134/P-II/1976 tanggal 7 Juni 1976 Pengangkatan PNS An. Zainal Abidin Mahmud.
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 813.2/12021-SK/Peg-II/1986 tanggal 01-09-1986 Tentang Pengangkatan CPNS atas nama Sdr. MUHAMMAD SUHAIMY;
-	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821.12/11277-SK/Peg-II/1987 tanggal 31-08-1987 tentang Pengangkatan PNS atas nama Sdr. MUHAMMAD SUHAIMY;
-	1 (satu) lembar copy Nota Dinas Bupati Bulungan ANANG DACHLAN DJAUHARI, SE Kepada Sdr. M. SUHAIMY, S.Sos Nomor: 820/809/BKD-IV/2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Penunjukan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Seketariat Daerah Kabupaten Bulungan.
-	1 (satu) Bundle copy Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor: 933/PS/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang Pembayaran UUDP Biaya Pejalanan Dinas dan Tanah atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemkab Bulungan sebesar Rp. 810.933.828,- dengan lampiran yaitu : Surat Perintah Pembayaran (Beban Semantara Anggaran Rutin/Pembangunan) Tahun Anggaran 2003 Nomor 014 tanggal 11 Desember 2003 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan; Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/Pembangunan Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 11 Desember 2003; Kabupaten Bulungan Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan tanggal 11 Desember 2003; Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.2002 Proyek Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tanggal 11 Desember 2003.
-	1 (satu) lembar copy Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/Pembangunan Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.2001 tanggal 17 Mei 2004 atas nama Bendaharawan Proyek Dwiyanti.
-	1 (satu) lembar copy dan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: Peg-827/B-2/KDH tentang Pengangkatan menjadi CPNS atas nama M. Saleh Al Amrie tanggal 27 Desember 1980;
-	1 (satu) lembar copy dan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: Peg-28/B-2/UP-III-D/1981 tentang Pengangkatan menjadi PNS atas nama M. Saleh Al Amrie tanggal 28 Februari 1981;
-	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/428-SK/Peg-III/2000 tentang pengangkatan jabatan baru Pj. Kabag Keuangan Setda Kab. Bulungan Eselon IV.a tanggal 26 Mei 2000.
-	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 813.3/6219-SK/Peg-I/1985 tanggal 25 Juni 1985 Tentang Pengangkatan CPNS atas nama Drs. KARSIM AL’AMRIE;
-	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821.13/7572-SK/Peg-I/1986 tanggal 31 Mei 1986 tentang Pengangkatan PNS atas nama Drs. KARSIM AL’AMRIE;
-	1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 821.24/001-KEP/BKD-IV/2002 tanggal 15 Januari 2002 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. H. KARSIM AL’AMRIE dari jabatan lama Asisten Administrasi Eselon II.b sebagai Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Eselon II.A.
	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 813.3/10882-SK/Peg-I/1986 tanggal 19 Agustus 1986 Tentang Pengangkatan CPNS atas nama Drs. SUGIONO;
	1 (satu) lembar Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor: 811.3/3078/Peg-II/1986 tanggal 3 Desember 1986 tentang Penempatan Tugas CPNS atas nama Sdr. Drs. SUGIONO NIP. 550011122 ditempatkan/ditugaskan pada kantor BAPPEDA Kab. Bulungan;
	1 (satu) lembar copy dan lampiran Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor SK: 833.823.3-4246 tanggal 19 Maret 1990 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Penata Muda TK.I. (III/b) pada Bappeda Kab. Bulungan;
	1 (satu) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor : SK.823.823.3-15983 tanggal 30 Nopember 1993 Tentang Pengangkatan Jabatan Baru Penata TK.1 III/c Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
	1 (satu) lembar copy Lampiran Keputusan Bupati Bulungan Nomor : SK.823.823.3- tanggal 06 Maret 1997 Tentang Pengangkatan Jabatan Baru Penata TK.1 III/d Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : SK.823.4.KP-001.VII.2001 tanggal 27 Juli 2001 Tentang Kenaikan Pangkat sebagai Kepala Bagian Hukum / III.a Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. SUGIONO;
	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 821.24/016-KEP/BKD/2003 tanggal 29 Desember 2003 Tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Baru sebagai Kabag Pembangunan Setkab Bulungan / III.a atas nama Drs. SUGIONO, M.Si;
	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 101/K Tahun 2009 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Pembina Utama Muda (IV/c) atas nama Drs. H. SUGIONO, M.Si;
	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 824.24/155/KEP-BKD/2011 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Bulungan / Eselon II.b atas nama Drs. SUGIONO, M.Si;
	1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 821.24/44-KEP/BKD/2004 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kepala Kantor Pariwisata Kabupaten Bulungan / Eselon III.a atas nama Drs. SUGIONO, M.Si;
	1 (satu) lembar copy Surat Perintah pada tanggal 26 Maret 2004 kepada Drs. H. SUGIONO, M.Si terhitung tanggal 29 Maret 2004 ditempatkan sebagai Staf Ahli Bupati Bulungan sambil menunggu Keputusan yang defenitif.
	1 (satu) Bundle copy dan lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.44-076 Tanggal 23 Februari 2000 Tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Bulungan Propinsi Kalimantan Timur masa jabatan tahun 2000-2005 atas nama H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, SE.
	1 (satu) bundel copy Daftar Honor Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh Untuk Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2004 tanggal 23 Nopember 2004;
	1 (satu) lembar copy dan lampiran Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821/B-2/RDH tanggal 27 Desember 1980 Tentang Pengangkatan CPNS atas nama HAMIDAN;
	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/176/BKD-II/2004 atas nama Sdr. Drs. H. HAMIDAN, M.Si diangkat dalam jabatan sebagai Pj. Kabag Pembangunan Setkan Bulungan pada tanggal 09 Agustus 2004;
	1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 821.24/04-KEP/BKD/2006 pada tanggal 03 Maret 2006 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Bulungan /III.a dari jabatan lama sebagai Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan /III.a atas nama Drs. HAMIDAN MS, M.Si ;
	1 (satu) lembar copy Lampiran Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 824.24/40/KEP-BKD/2009 tanggal 02 Februari 2009 Tentang Pengangkatan Jabatan Baru Kabag Umum Sekretariat Daerah Eselon III.a Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan atas nama Drs. HAMIDAN MS, M.Si;
	1 (satu) Lembar Peta Situasi skala 1:2.000 Bangunan PT. Bulungan Lestari Mandiri (BLM) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan di ukur oleh Mohammad Nazir;
	1 (satu) Lembar Berita Acara Pengembalian Batas terhadap sertifikat Hak Guna Bangunan No. 115 atas nama PT. Bulungan Lestari Mandiri tanggal 25 Juni 2011.
	1 (satu) copy bundel Buku Agenda / Buku Register Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003 ;
	1 (satu) copy bundel Buku Agenda / Buku Register Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Agustus 2003 sampai dengan Desember 2003.
	1 (satu) bundel copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Sekretariat Daerah Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.04.03;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Kecamatan Tanjung Selor Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kelurahan Tanjung Selor Ilir Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kecamatan Tanjung Selor/ Kelurahan Tanjung Selor Ulu Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kelurahan Tanjung Selor Timur Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa / Jelarai Selor Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kecamatan Tanjung Selor/ Desa Gunung Seriang Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa/ Bumi Rahayu Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Gunung Sari Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Apung Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.50.01;
	1 (satu) lembar copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A. Tanah, SKPD Kantor Desa Tengkarak Kab. Bulungan Nomor Kode Lokasi: 12.23.04.08.01.
	1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor 209 Tahun 2004 tentang Penunjukkan Komisaris Utama PT. Bulungan Lestari Mandiri Kabupaten Bulungan Tanjung Selor Tahun 2004 ;
	1 (satu) bundel copy Akta Notaris (HARINA JUSUF, SH.) Notaris tertanggal 03 Maret 2004, Nomor 04, telah dibuat Akta Perubahan Perseroan Terbatas PT. Bulungan Lestari Mandiri, berkedudukan di Kabupaten Bulungan / Salinan / Grosse Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bulungan Lestari Mandiri berkedudukan di Bulungan, Kalimantan Timur Nomor : 01 Tanggal 03 November 2003 ;
	1 (satu) bundel copy Akta Notaris (ACHMAD DAHLAN, S.H.) / Salinan / Grosse Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Bulungan Lestari Mandiri, Nomor: 24 tanggal 05 Mei 2010 ;
	1 (satu) bundel copy Akta Notaris (HARINA W JUSUF, SH.) / Salinan / Grosse Akta Perubahan PT. Bulungan Lestari Mandiri berkedudukan di Bulungan Kalimantan Timur, Nomor : 04 tanggal 03 Maret 2004 ;
	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Bulungan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bulungan berupa tanah kepada PT. Bulungan Lestari Mandiri Tanjung Selor ;
	1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Akta perubahan dari PT. Bulungan Mandiri Lestari menjadi PT. Bulungan Lestari Mandiri.
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir (camat Tg. Selor) ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Agustus 2004 sampai dengan Desember 2004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2005 sampai dengan Desember 2007 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2008 sampai dengan Desember 2009 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2010 sampai dengan September 2011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari 2004 Kelurahan sampai dengan Desember 2004 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari 2005 sampai dengan Desember 2009 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pernyataan Tanah Per Januari 2010 sampai dengan September 2011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir.
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir (camat Tg. Selor) ;
	1 (satu) bundel copy Buku Register Surat Pelepasan Tanah Juli 2003 sampai dengan Desember 2003 Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
	1 (satu) Buku Agenda / Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003 ;
	1 (satu) Buku Agenda / Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Agustus 2003 sampai dengan Desember 2003;
	1 (satu) Buku Agenda / Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Januari 2003 sampai dengan Mei 2003;
	1 (satu) Buku Agenda / Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Per Juli 2003 sampai dengan Desember 2003;
	1 (satu) Buku Agenda / Register Pelepasan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir Tahun 2004;
	1 (satu) Buku Agenda / Buku Register Surat Pernyataan Tanah Kelurahan Tanjung Selor Hilir per Januari 2004 sampai dengan Desember 2004.
	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor: 933/PS/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang Pembayaran UUDP Biaya Pejalanan Dinas dan Tanah atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemkab Bulungan sebesar Rp. 810.933.828,- (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dengan lampiran yaitu : Surat Perintah Pembayaran (Beban Semantara Anggaran Rutin/Pembangunan) model: Bend.2 Tahun Anggaran 2003 Nomor: 014 tanggal 11 Desember 2003 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan sebesar Rp. 810.933.828,- (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah); Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/Pembangunan Model: Bend. 4 Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.001 No. Register: 014 tanggal 11 Desember 2003 belanja perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bagunan dan tanam tumbuh sebesar Rp. 810.933.828,- (delapan ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah); Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Desember 2003 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan tanggal 11 Desember 2003; Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP (Lampiran III) Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.002 Unit Bagian Tata Pemerintahan, Proyek Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tanggal 11 Desember 2003;
	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Bupati Bulungan Nomor: 98/PS/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang Pembayaran Biaya Pembebasan Tanah dan Biaya Perjalanan Dinas atas pelaksanaan Proyek Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemkab Bulungan sebesar Rp. 1.787.643.163,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) dengan lampiran yaitu : Surat Permintaan Pembayaran (Beban Semantara Anggaran Rutin/Pembangunan) Nomor: 02 Bulan Mei tanggal 17 Mei 2004 tentang Kegiatan Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan sebesar Rp. 1.787.643.163,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah); Surat Pernyataan Untuk SPP UUDP (Lampiran III) Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.001 Unit Bagian Tata Pemerintahan, Proyek Pembebasan Tanah, Bangunan dan TanamTumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tanggal 17 Mei 2004; Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Beban Tetap/UUDP Untuk Pembayaran selama Bulan Mei 2004 dengan Uraian Proyek Pembebasan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Pembangunan Pemerintah Kab. Bulungan tanggal 17 Mei 2004; Daftar Perincian Rencana Pengunaan UUDP Rutin/Pembangunan Model: Bend. 4 Kode Anggaran: 2P.0.10.2.02.001 No. Register: 01 tanggal 17 Mei 2004 belanja perjalanan dinas dan pembayaran pembebasan tanah, bagunan dan tanam tumbuh sebesar Rp1.787.643.163,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang dilakukan pada hari: Selasa tanggal 18 Juni 2013, oleh kami SUGENG HIYANTO, S.H.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi MEDAN P.NABABAN,SH.,M.H. dan ABDUL GANI,S.H., masing-masing Hakim ad hoc Tipikor sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari: Kamis, 20 Juni 2013, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYARIFAH NORNILY,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh MUHAMMAD MARUF,SH dan kawan-kawan, Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

MEDAN P.NABABAN,S.H.,MH. SUGENG HIYANTO,S.H,MH.

ABDUL GANI, S.H.

Panitera Pengganti

SYARIFAH NORNILY,SH.

5/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda

Defendants / Respondents (1)

Defendant (1)