21/Pdt.G.S/2020/PN Tli

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang dimaksud dengan Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Selanjutnya dalam Pasal 11 dalam Perma a quo memberikan wewenang kepada hakim untuk menentukan sederhana atau tidaknya pembuktian suatu perkara yang diajukan sebagai Gugatan Sederhana; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Surat Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendpaat bahwa pembuktian dari sengketa yang diajukan Penggugat tidaklah memenuhi ketentuan-ketentuan agar dapat diajukan sebagai Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dikarenakan hal-hal sebagai berikut: Nilai sengketa pokok memang dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu sebesar, namun Rp364.034.671 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), namun terdapat pula permintaan Penggugat atas pembayaran hutang bunga moratoir, yakni 5% (lima persen) per-bulan terhitung hingga didaftarkannya gugatan a quo; Fakta yang ditemukan Hakim bahwa hutang pokok yang diajukan Penggugat merupakan 1 (satu) dari 5 (lima) kontrak yang diajukan oleh Penggugat dalam 5 (lima) perkara Gugatan Sederhana terpisah, nilai keseluruhan dari 5 (lima) kontrak tersebut melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Keseluruhan proyek yang termasuk dalam pembuktian pokok sengketa perkara ini tidak hanya terkait dengan PT. Citra Mulia Perkasa selaku Tergugat, namun juga melibatkan beberapa perusahaan lain seperti PT. Agro Artha Surya Gorontalo dan PT. Total Energi Nusantara; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim dengan ini berkesimpulan bahwa pembuktian dalam perkara ini tidaklah sederhana dan dengan ini Hakim menyatakan bahwa perkara ini bukan merupakan Gugatan Sederhana; Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (3) dan (3a) jo. 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; M E N E T A P K A N: Menyatakan bahwa gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana; Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2020/PN.Tli dalam register perkara; Memerintahkan pengambilan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;