12/TIPIKOR/2015/PT.BDG

P U T U S A N

Nomor 12 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SARIP SUPRIATNA Bin UDIN ; ----------------------------

Tempat lahir :Ciamis ;-------------------------------------------------------------Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 25 Februari 1965 ; -------------------------------

Jenis kelamin : Laki-laki ; ----------------------------------------------------------

Kebangsaan : Indonesia ; --------------------------------------------------------

Tempat tinggal :Lingkungan Siluman RT 27/13, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar ; ---------------------

Agama : Islam ; --------------------------------------------------------------

Pekerjaan : PNS ; ---------------------------------------------------------------

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAMBANG LESMANA, SH.MH., ARIF HENDRIANA, SH. dan JAJAT SUDRAJAT, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum BAMBANG LESMANA, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Perum Cintaraja Permai, Jalan Mawar No. 53 A Singaparna, Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 April 2015, di bawah Nomor : 185 / SK / Pid / 2015 / PN. Bdg dan berlaku khusus untu perkara Nomor: 107 / PID.SUS / 2014 / PN. BDG ; ------------------------

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : --------------------------------------------------

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 16Maret 2015Nomor: 107 / Pid.Sus - TPK / 2014 / PN. Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum bulan September 2014 Nomor : Reg. Perk : PDS - 02 / Ft.1 / BANJAR / 09 / 2014 Terdakwa di Dakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n

Primair :

------- Bahwa Ia terdakwa SARIP SUPRIATNA Bin UDIN selaku Sekretaris Desa Batulawang sesuai dengan Surat Perintah dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Pemkot Banjar Nomor : 824.2/3244/SP/BKPLD tanggal 11 Mei 2010 dan selaku Ketua Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-05/Ds/V/2012 tanggal 4 Mei 2012, bersama-sama dengan saksi ASEP HIDAYAT, BBA dan saksi LILIS SUMIYATI Binti AHMAD (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Mei tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidak - tidaknya dalam kurun waktu tahun 2012, bertempat di Kantor Desa Batulawang yang beralamat di Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidak–tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitusecara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ,jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 823.2/KPTS.023/KEPEG/2008 tanggal 5 Desember 2008 dan diangkat sebagai Sekretaris Desa Batulawang sesuai dengan Surat Perintah dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Pemerintah Kota Banjar Nomor : 824.2/3244/SP/BKPLD tanggal 11 Mei 2010, yang mempunyai tugas pokok yaitu : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat desa yang bersangkutan.

• Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-05/Ds/V/2012 tanggal 4 Mei 2012, terdakwa diangkat menjadi Ketua Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Batulawang yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes.

2. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan Barang Desa.

3. Menyusun Raperdes APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

4. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes.

• Bahwa pada tahun 2012 Desa Batulawang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kota Banjar sesuai dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.25/Kpts.26-Tapem/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2012, dengan jumlah sebesar Rp 646.339.291,- (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

• Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjar tersebut kemudian terdakwa membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) Batulawang disesuaikan dengan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) selanjutnya RAPBDes tersebut ditandatangani oleh saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawang (dilakukan penuntutan secara terpisah);

• Setelah ditandatangani oleh saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawang kemudian RAPBDes diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kesatuan Bangsa dan Politik (PMPDKBPol) Kota Banjar untuk dievaluasi, setelah dievaluasi dan tidak ada perubahan selanjutnya RAPBDes tersebut ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Batulawang Tahun Anggaran 2012;

• Setelah ditetapkan menjadi APBDes Desa Batulawang Tahun Anggaran 2012, saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawang mengajukan proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilampiri APBDes Desa Batulawang TA. 2012 ke Pemerintah Kota Banjar melalui Kantor Kecamatan Pataruman untuk diverifikasi dan ke Dinas PMPDKBPol Kota Banjar untuk dievaluasi, selanjutnya disampaikan kepada Walikota Banjar dan apabila sudah memenuhi syarat maka didisposisi ke Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banjar maka uang Alokasi Dana Desa akan di transfer ke rekening desa;

• Tanggal 25 Mei 2012 dana tersebut ditransfer langsung dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar (DPPKAD Kota Banjar) ke rekening Desa nomor : 0002531046100 an. Desa Batulawang sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SPPD) dari DPPKAD Kota Banjar dengan nomor : 931/01564/LS-BP/BUD/1.20.5.2/2012 tanggal 24 Mei 2012, penggunaan dana tersebut sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts.02/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Operasional Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2012, yaitu diperuntukkan untuk Operasional Desa sebesar 30 % atau sebesar Rp 193.901.787,- (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp 132.900.000,- selama 1 tahun.

2. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000,-.

3. Operasional Pemerintahan Desa Rp 43.001.787,-

Sedangkan sisanya sebesar 70% atau sebesar Rp 452.437.504,- (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah) diperuntukkan untuk Kelembagaan Desa, dengan perincian sebagai berikut :

1. Operasional LPM sebesar Rp 12.000.000,-

2. Operasional PKK sebesar Rp 15.000.000,-

3. Operasional Karang Taruna dan PIKRR sebesar Rp 10.000.000,-

4. Operasional MUI dan PHBI sebesar Rp 7.500.000,-

5. Operasional RT/RW sebesar Rp 44.880.000,-

6. Pembinaan Gapoktan dan HKP sebesar Rp 10.000.000,-

7. Biaya pembangunan PAUD sebesar Rp 10.000.000,-

8. Operasional RW Siaga Sehat sebesar Rp 5.000.000,-

9. Pembinaan Olah raga dan PHBN sebesar Rp 12.000.000,-

10. Bantuan program PMT sebesar Rp 5.000.000,-

11. Kegiatan Bansos sebesar Rp 5.000.000,-

12. Biaya kegiatan ngabungbang Rp 4.000.000,-

13. Pengadaan perlengkapan kesenian dan pembinaan helaran seni Rp 12.500.000,-

14. Membantu DKM yang sedang membangun Rp 10.000.000,-

15. Membantu untuk pembangunan kirmir MD Rp 15.000.000,-

16. Biaya untuk peningkatan kamtibmas Rp 31.200.000,-

17. Biaya operasional kegiatan posyandu Rp 3.500.000,-

18. Biaya operasional kegiatan MD Rp 10.000.000,-

19. Operasional kegiatan PAUD Rp 7.500.000,-

20. Kirmir jalan Rt 4 cimanggu Rp 10.000.000,-

21. Biaya profil Desa Rp 10.000.000,-

22. Operasional PSM sebesar Rp. 7.500.000,-

23. Operasional BKM sebesar Rp. Rp 6.000.000,-

24. Operasional forum pos KB Rp. 2.000.000,-

25. Pembuatan Pipanisasi air bersih pagerbatu Rp 10.000.000,-

26. Pengadaan infocus sebesar Rp 5.000.000,-

27. Pengadaan soundsistem sebesar Rp 20.000.000,-

28. Pengadaan laptop Rp 7.500.000,-

29. Rehap kantor Desa sebesar Rp 89.357.504,-

30. Pembangunan RTLH sebesar Rp 30.000.000,-

31. Pembuatan papan nama Desa sebesar Rp 5.000.000,-

32. Pengadaan meubeler kantor Rp 5.000.000,-

33. Pelatihan perangkat Rp 5.000.000,-

34. Operasional Pokja yandu Rp 5.000.000,-

35. Biaya tak terduga Rp 5.000.000,-

• Bahwa mekanisme penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yaitu Tim Pelaksana Desa (TPD) mengajukan proposal kebutuhan dana sesuai kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa kepada saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku kepala desa melalui terdakwa selaku sekretaris desa, setelah proposal tersebut disetujui selanjutnya saksi ASEP HIDAYAT, BBA memerintahkan kepada saksi LILIS SUMIYATI selaku bendahara desa (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mencairkan dana ADD sesuai proposal kemudian menyerahkan dana ADD tersebut kepada TPD untuk dilaksanakan sesuai dengan proposal penggunaannya, selanjutnya setelah dana ADD dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan proposal, kemudian TPD membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut yang diintegrasikan dengan laporan pertanggungjawaban APBDes dengan mengetahui kepala desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;

• Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Walikota Banjar Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang biayanya bersumber dari APBDesa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Desa Batulawang membentuk PTPKD berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-05/Ds/V/2012 tanggal 04 Mei 2012, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Sarip Supriatna

Bendahara : Lilis Sumiyati

Anggota : Dedih Kusmayadi

Sumarna

Ujang Rustandi

Kemudian sebagai pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa di tingkat desa, telah dibentuk pula Tim Pelaksana Desa (TPD) di Desa Batulawang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-04/Ds/V/2012 tanggal 04 Mei 2012, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua TPD : Dedi Sutendi.

Sekertaris : Ujang Rustandi.

Juru bayar : Enung Nurmalasari.

Anggota : Maman,

Kusmanto Hidayat,

Kamtini,

Suryo,

Eno

Karsino

• Bahwa selain Alokasi Dana Desa, Desa Batulawang juga menerima Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Kota Banjar sesuai dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 978.5/Kpts.60-Tapem/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Besaran Bantuan Keuangan Desa, dengan jumlah sebesar Rp 259.250.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

• Bahwa untuk pengajuan permohonan dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) sama dengan pengajuan permohonan Alokasi Dana Desa (ADD) namun untuk Bantuan Keuangan Desa dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada termin pertama sebesar Rp 123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2012 yang langsung ditransfer dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar (DPPKAD Kota Banjar) ke rekening Desa nomor : 0002531046100 an. Desa Batulawang sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SPPD) dari DPPKAD Kota Banjar dengan nomor : 931/01564/LS-BP/BUD/1.20.5.2/2012 tanggal 24 Mei 2012, kemudian termin ke dua sebesar Rp 135.750.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2012 yang ditransfer ke rekening desa di Bank Jabar Banten Nomor : 0002531046100 an. Desa Batulawang sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SPPD) dari DPPKAD dengan nomor: 931/03357/LS-BP/BUD/1.20.5.2/2012 tanggal 29 Agustus 2012;

• Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts.03/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 tentang Besaran Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kota, uang yang diterima sebesar Rp 259.250.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diperuntukkan untuk :

1. Bantuan UP2K sebesar Rp 10.000.000,-

2. Bantuan untuk koordinasi PKK sebesar Rp 1.000.000,-

3. Bantuan Operasional Kamtibmas sebesar Rp 4.800.000,-

4. Intensifikasi PBB sebesar Rp 23.250.000,-

5. Infrastuktur pedesaan sebesar Rp 220.200.000,-

• Bahwa mekanisme penggunaan Bantuan Keuangan Desa tersebut yaitu awalnya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mengajukan proposal kebutuhan dana sesuai kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Desa kepada ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa melalui terdakwa SARIP SUPRIATNA BIN UDIN selaku Sekretaris Desa, setelah proposal tersebut disetujui selanjutnya saksi ASEP HIDAYAT, BBA memerintahkan kepada saksi LILIS SUMIYATI selaku Bendahara Desa untuk mencairkan dana BKD sesuai proposal kemudian menyerahkan dana BKD tersebut kepada TPD untuk dilaksanakan sesuai dengan proposal penggunaannya, selanjutnya setelah dana BKD dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan proposal, kemudian TPK membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, yang selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut diintegrasikan dengan laporan pertanggungjawaban APBDes dan diteruskan ke Camat melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dengan jangka waktu pelaporan pertanggungjawaban APBDes paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran;

Kemudian khusus untuk melaksanakan Kegiatan Infrastruktur Pedesaan, telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Batulawang Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-09/Ds/V/2012 tanggal 04 Mei 2012, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua TPK : Warsono.

Sekretaris : Ujang Sopyan.

Juru Bayar : Karwa.

Anggota : Dadan Sopyan,

Ayo

• Bahwa dana yang telah diterima oleh Desa Batulawang Kecamatan Pataruman dari Pemerintah Kota Banjar melalui Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar Rp 646.339.291,- (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dan dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Kota Banjar sebesar Rp 259.250.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dana yang diterima Desa Batulawang adalah Rp.905.589.291,- (sembilan ratus lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

• Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa Dokumen Penatausahan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan surat permintaan Pembayaran (SPP), ayat (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas harus disetujui oleh kepala desa melalui pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), sedangkan dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Ketua PTPKD yang seharusnya mengetahui bahwa pencairan alokasi dana desa harus dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tetapi hanya dibuat Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa dan Terdakwa mengetahui hal tersebut tidak sesuai dengan aturan tersebut namun Terdakwa tetap menandatangani Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa bersama-sama dengan ASEP HIDAYAT, BBA dan saksi LILIS SUMIYATI. Dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang diterima Desa Batulawang dari pemerintahan Kota Banjar, ditempatkan dalam satu rekening desa dengan nomor : 0002531046100 an. Desa Batulawang, adapun pencairan dana ADD yang telah dilakukan pencairan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 01/V/Ds/2012 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp 71.575.000,-.

2. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 02/V/Ds/2012 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp 66.440.000,-.

3. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 03/VI/Ds/2012 tanggal 05 Juni 2012 sebesar Rp 61.625.000,-.

4. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 04/VI/Ds/2012 tanggal 08 Juni 2012 sebesar Rp 70.263.000,-.

5. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 05/VI/Ds/2012 tanggal 13 juni 2012 sebesar Rp 19.250.000,-.

6. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 06/VI/Ds/2012 tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp 86.234.000,-.

7. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 07/VI/Ds/2012 tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp 36.500.000,-.

8. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 08/VI/Ds/2012 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp 39.000.000,-.

9. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 09/VI/Ds/2012 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp 43.500.000,-.

10. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 10/VI/Ds/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp 25.500.000,-.

11. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 11/VII/Ds/2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp 35.315.000,-.

12. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 12/VII/Ds/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp 5.500.000,-.

13. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 13/VII/Ds/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp 7.500.000,-.

14. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 14/VII/Ds/2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp 11.075.000,-.

15. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 15/VII/Ds/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp 7.000.000,-.

16. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 16/VIII/Ds/2012 tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp 10.090.000,-.

17. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 17/VIII/Ds/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp 35.665.000,-.

18. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 18/VIII/Ds/2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp 7.750.000,-.

19. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 19/VIII/Ds/2012 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp 12.000.000,-.

20. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 20/IX/Ds/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp 7.430.000,-.

21. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 21/IX/Ds/2012 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp 12.000.000,-.

22. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 22/IX/Ds/2012 tanggal 07 September 2012 sebesar Rp 3.500.000,-.

23. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 23/IX/Ds/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp 17.515.000,-.

24. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 24/IX/Ds/2012 tanggal 17 September 2012 sebesar Rp 20.000.000,-.

25. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 25/IX/Ds/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp 9.950.000,-.

26. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 26/IX/Ds/2012 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp 4.000.000,-.

27. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 27/IX/Ds/2012 tanggal 26 September 2012 sebesar Rp 14.165.000,-.

28. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 28/IX/Ds/2012 tanggal 28 September 2012 sebesar Rp 26.840.000,-.

29. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 29/X/Ds/2012 tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp 4.000.000,-.

30. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 30/X/Ds/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp 31.100.000,-.

31. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 31/X/Ds/2012 tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp 7.000.000,-.

32. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 32/X/Ds/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp 8.600.000,-.

33. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 33/X/Ds/2012 tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp 12.000.000,-.

34. Permohonan pencairan dana ADD nomor :34/XI/Ds/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp 6.975.000,-.

35. Permohonan pencairan dana ADD nomor :35/XI/Ds/2012 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp 4.675.000,-.

36. Permohonan pencairan dana ADD nomor :36/XI/Ds/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp 10.925.000,-

37. Permohonan pencairan dana ADD nomor :37/XII/Ds/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp 16.778.884,-.

38. Permohonan pencairan dana ADD nomor :38/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp 5.000.000,-.

39. Permohonan pencairan dana ADD nomor :39/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp 7.548.034,-.

Selanjutnya dari pencairan dana tersebut, diketahui ternyata tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana seluruh permohonan pencairan dana tersebut tidak dibuat dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD) ataupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Batulawang, melainkan permohonan-permohonan tersebut dibuat sendiri oleh saksi LILIS SUMIYATI atas perintah langsung dari saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawang dengan diketahui oleh Terdakwa SARIP SUPRIATNA BIN UDIN selaku Sekretaris Desa Batulawang serta permohonan tersebut ditandatangani oleh saksi ASEP HIDAYAT, BBA dan Terdakwa, setelah dana tersebut telah dicairkan dari rekening desa, selanjutnya dana tersebut tidak diserahkan kepada TPD dan TPK untuk dilaksanakan sesuai dengan proposal permohonan pencairan dana, melainkan dikelola sendiri oleh saksi LILIS SUMIYATI atas perintah atau kebijakan saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa dan diketahui saksi SARIP SUPRIATNA BIN UDIN selaku Sekretaris Desa dan Ketua Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), sehingga hal tersebut bertentangan dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan desa pasal 22 ayat (1) ”pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu kepada peraturan bupati/walikota dan Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pasal 11 ayat (2) “Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang biayanya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)”

• Bahwa selain itu dari dana ADD dan BKD yang dikelola sendiri oleh saksi LILIS SUMIYATI tersebut, diketahui terdapat kegiatan-kegiatan yang pencairannya melebihi realisasi dengan perincian sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012

1. Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp. 117.193.418,- (seratus tujuh belas juta seratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah), yaitu :

No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Realisasi	Selisih
1.	Tambahan Penghasilan Aparat Desa (TPAPD)	Rp 133.400.000	Rp 132.900.000	Rp. 500.000,-
2.	Biaya ATK	Rp 13.345.034	Rp 860.000	Rp. 12.535.034,-
3.	Biaya Rapat-rapat	Rp 4.701.787	Rp -	Rp. 4.701.787,-
4.	Listrik, Telp, dan Koran	Rp 4.000.000	Rp 361.000	Rp. 3.639.000,-
5.	Perjalanan Dinas	Rp 13.500.000	Rp 1.010.000	Rp. 12.490.000,-
6.	Pengadaan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Rp 5.800.000	Rp 885.000	Rp. 4.915.000,-
7.	Pelaksanaan MUSREN BANGDES	Rp 3.000.000	Rp -	Rp. 3.000.000,-
8.	Penyusunan RAPBDes	Rp 3.000.000	Rp -	Rp. 3.000.000,-
9.	Penyusunan LPPD, LKPJ, dan KPPD	Rp 1.000.000	Rp -	Rp. 1.000.000,-
10.	Biaya Pengadaan Pakaian Perangkat	Rp 2.000.000	Rp -	Rp. 2.000.000,-
11.	Operasional MUI dan PHBI	Rp 7.500.000	Rp 7.000.000	Rp. 500.000,-
12.	Biaya Pembinaan Gapoktan dan HKP	Rp 10.000.000	Rp 8.000.000	Rp. 2.000.000,-
13.	Biaya Pembangunan PAUD	Rp 12.500.000	Rp 8.000.000	Rp. 4.500.000,-
14.	Biaya Pembinaan Olahraga dan PHBN	Rp 8.500.000	Rp 7.575.000	Rp. 925.000,-
15.	Biaya Kegiatan Bantuan Sosial/Bencana	Rp 5.000.000	Rp 2.050.000	Rp. 2.950.000,-
16.	Biaya Kegiatan Ngabungbang dan Pembinaan Seni Budaya	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000,-
17.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kesenian dan Pembinaan/Helaran Seni	Rp 13.500.000	Rp 7.050.000	Rp. 6.450.000,-
18.	Biaya untuk peningkatan KAMTIBMAS /LINMAS	Rp 31.800.000	Rp 26.950.000	Rp. 4.850.000,-
19.	Membantu DKM yang sedang membangun	Rp 10.000.000	Rp 7.500.000	Rp. 2.500.000,-
20.	Biaya Operasional Kegiatan PAUD	Rp 7.500.000	Rp 6.400.000	Rp. 1.100.000,-
21.	Biaya Operasional BKM	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp. 2.000.000,-
22.	Rehab Kantor Desa	Rp 68.357.097	Rp 34.340.000	Rp. 34.017.097,-
23.	Kirmir Jalan RT 04 Cimanggu	Rp 10.000.000	Rp 8.000.000	Rp. 2.000.000,-
24.	Biaya Profil Desa	Rp 4.500.000	Rp 2.000.000	Rp. 2.500.000,-
25.	Pembangunan RTLH	Rp 30.000.000	Rp 28.600.000	Rp. 1.400.000,-
26.	Pengadaan Laptop, Sistem dan Infocus	Rp 32.500.000	Rp 31.729.500	Rp. 770.500,-
Jumlah		Rp 445.403.918	Rp 192.194.500	Rp 117.193.418

Dari realisasi anggaran ADD yang telah dicairkan sebesar Rp. 445.403.918,- (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) hanya digunakan untuk kegiatan sebagaimana uraian dalam kolom I.a diatas sebesar Rp.192.194.500,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat juta empat ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp.117,193.418,- (seratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah) yang tidak jelas peruntukannya;

2. Realisasi lebih besar daripada pencairan sebesar Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupaiah) yaitu :

No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Realisasi	Selisih
1.	Biaya Operasional PSM	Rp 7.000.000	Rp 7.500.000	Rp 500.000,-
2.	Pengadaan Mebeleur Kantor	Rp 2.000.000	Rp 5.000.000	Rp 3.000.000,-
Jumlah		Rp 9.000.000	Rp 12.500.000	Rp 3.500.000,-

bahwa realisasi lebih besar dari pencairan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah sesuai dengan proposal yang diajukan (sudah sesuai ketentuan);

c. Realisasi pada buku pembantu Bendahara Desa lebih besar dari realisasi yang diterima oleh pelaksana program yaitu sebesar Rp 28.300.000,-(dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu :

No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Realisasi	Selisih
1.	Operasional Karang Taruna PIKRR	Rp 10.000.000	Rp 7.500.000	Rp 2.500.000
2.	BIaya pembinaan Olahraga dan PHBN	Rp 8.500.000	Rp 3.500.000	Rp 5.000.000
3.	Untuk Pembangunan KIRMIR Madrasah	Rp 35.000.000	Rp 23.000.000	Rp 12.000.000
	Pembuatan Pipanisasi pagerbatu
	Kirmir jalan Rt. 04 cimanggu
4	Biaya operasional kegiatan MD	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
5	Biaya operasional PSM	Rp 7.000.000	Rp 3.200.000	Rp 3.800.000
Jumlah		Rp 70.500.000	Rp 42.200.000	Rp 28.300.000,-

Dari realisasi Dana ADD yang telah dicairkan sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) hanya digunakan untuk kegiatan sebagaimana uraian kolom I.c diatas sebesar Rp.42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar sebesar Rp 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak jelas peruntukannya;

2. Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2012

Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp. 41.431.845,- (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yaitu:

No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Realisasi	Selisih
1.	Biaya Umum Infrastruktur	Rp 23.561.000	Rp -	Rp 23.561.000
2.	Infrastruktur	Rp 218.139.000	Rp 200.268.155	Rp 17.870.845
Jumlah		Rp 241.700.000	Rp 200.268.155	Rp 41.431.845

Dari realisasi anggaran Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang telah dicairkan sebesar Rp.241.700.000,- (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hanya digunakan untuk kegiatan sebagaimana uraian dalam kolom II diatas sebesar Rp.200.268.155,- (dua ratus juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp.41.431.845,- (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yang tidak jelas peruntukannya;

• Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang pencairannya tidak sesuai dengan proposal permohonan pencairan tersebut, diketahui jumlah pencairan yang melebihi dari realisasi sebesar Rp 183.425.263,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), dan atas dasar kebijakan saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawang dengan diketahui oleh Terdakwa SARIP SUPRIATNA Bin UDIN selaku Sekretaris Desa Batulawang, uang tersebut dipergunakan oleh saksi LILIS SUMIYATI selaku Bendahara Desa Batulawang untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran BRI	10.000.000
2	Operasional Kepala Desa	6.000.000
3	Kegiatan Pa Kuwu	11.450.000
4	Operasional Sekretaris Desa	6.000.000
5	Insentif Sekretaris Desa	5.850.000
6	Operasional Bendahara Desa	3.000.000
7	Penanggulangan Pembayaran PBB	21.541.000
8	Wartawan	10.830.000
9	Instansi Lain	2.100.000
10	Pinjaman Pribadi Perangkat	2.310.000
11	Purnabakti	2.500.000
12	Pelantikan/Uang Saku BPD	1.225.000
13	Operasional/Kegiatan Pemerintah Desa	55.369.997
14	Kegiatan Kecamatan/ Pa Camat	3.950.000
15	Perorangan (Insentif Pa Hendry,Asep Nurdin, Pa Tarno,Pa Muso,Pa Amir,Ang Dadan,Bon Pa Haji,Asep Beni, Dedih,Agus Topo, Turman)	11.975.000
16	Nyambungan/Undangan/Nengok/Mauran/Belasung kawa/Ngalayad	3.070.000
17	Makan Minum / Bayar Warung	1.755.000
18	Bayar BUMDES	1.960.000
19	Disimpan di BRI	4.250.000
20	Munggahan Perangkat	2.500.000
21	Dana yang tidak jelas peruntukannya	15.789.266
	Jumlah Total (Rp.)	183.425.263

• Bahwa dari uraian diatas, ternyata Terdakwa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menerima uang operasional Sekretaris Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun yang seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang seharusnya Terdakwa tidak dibenarkan untuk menerima uang operasional/honor atau dalam bentuk apapun yang dananya berasal dari ADD maupun BKD;

• Bahwa penggunaan dana ADD maupun Bantuan Keuangan sebagaimana kolom tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 11 ayat (3) disebutkan ”Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa”, dan Pasal 17 Peraturan Walikota Banjar Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa: ”apabila terjadi perubahan rencana penggunaan maka harus dilaksanakan melalui perubahan APBDesa”.

• Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, ayat (2) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaaan bukti dimaksud akan tetapi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang didalamnya terdapat pengelolaan dana ADD maupun dana bantuan keuangan tersebut Terdakwa tidak membuat pengesahan sebagaimana ketentuan tersebut diatas Terdakwa hanya menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa maupun dana bantuan keuangan dari masing-masing pelaksana yang kemudian Terdakwa susun sebagai laporan pertanggungjawaban APBDesa tanpa melakukan pengecekan kebenaran materil dari bukti yang ada;

• Bahwa laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang dibuat oleh saksi LILIS SUMIATI yang sebagian tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian disusun oleh Terdakwa namun tidak dilakukan pengesahan dan pengecekan terhadap kebenaran materil dari penggunaan dana tersebut antara lain yaitu :

1. 1 (satu) bendel SPJ ADD 30% Operasional Pemerintah Desa Bulan Januari s/d Juni TA. 2012.

2. 1 (satu) bendel SPJ ADD 30% Operasional Pemerintah Desa Bulan Juli s/d Desember 2012.

3. 1 (satu) bendel SPJ ADD 70% Operasional Pemerintah Desa TA. 2012

4. 1 (satu) bendel SPJ PAUD Desa Batulawang TA. 2012.

5. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan DKL Al-Ikhsan.

6. 1 (satu) bendel kegiatan PHBN.

7. 1 (satu) bendel kegiatan Pembinaan Olah Raga.

8. 1 (satu) bendel Kelompok Tani.

9. 1 (satu) bendel Kegiatan Ngabungbang.

10. 1 (satu) bendel Pipanisasi air bersih lokasi Dusun Pagerbatu TA. 2012.

11. 1 (satu) bendel Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM).

• Bahwa atas perbuatan Terdakwa SARIP SUPRIATNA Bin UDIN bersama saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawang dan saksi LILIS SUMIYATI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara, atau perekonomian negara cq. Pemerintah Kota Banjar cq. Pemerintah Desa Batulawang sejumlah kurang lebih senilai Rp 183.425.263,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (revisi) Nomor 700/24-Inspektorat tanggal 17 Februari 2014;

--------------Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. -------------------------------------------------------------------------

SUBSIDIAIR

------- Bahwa Ia terdakwa SARIP SUPRIATNA bin UDIN selaku Sekretaris Desa Batulawang sesuai dengan Surat Perintah dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Pemkot Banjar Nomor : 824.2/3244/SP/BKPLD tanggal 11 Mei 2010 dan Ketua Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-05/Ds/V/2012 tanggal 4 Mei 2012, bersama-sama dengan saksi ASEP HIDAYAT, BBA dan saksi LIILIS SUMIYATI Binti AHMAD (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Mei tahun 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012 atau setidak - tidaknya dalam kurun waktu tahun 2012, bertempat di Kantor Desa Batulawang yang beralamat di Desa Batulawang Kecamatan Pataruman Kota Banjar atau setidak–tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung,baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitumelakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, ,jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 823.2/KPTS.023/KEPEG/2008 tanggal 5 Desember 2008 dan diangkat sebagai Sekretaris Desa Batulawang sesuai dengan Surat Perintah dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Pemerintah Kota Banjar Nomor : 824.2/3244/SP/BKPLD tanggal 11 Mei 2010, yang mempunyai tugas pokok yaitu : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat desa yang bersangkutan.

• Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-05/Ds/V/2012 tanggal 4 Mei 2012, terdakwa diangkat menjadi Ketua Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Batulawang yang mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes.

2. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan Barang Desa.

3. Menyusun Raperdes APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

4. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes.

• Bahwa pada tahun 2012 Desa Batulawang menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kota Banjar sesuai dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 147.25/Kpts.26-Tapem/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2012, dengan jumlah sebesar Rp 646.339.291,- (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

• Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjar tersebut kemudian Terdakwa membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) Batulawang disesuaikan dengan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) selanjutnya RAPBDes tersebut ditandatangani oleh saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawang (dilakukan penuntutan secara terpisah);

• Setelah ditandatangani oleh saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawang kemudian RAPBDes diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kesatuan Bangsa dan Politik (PMPDKBPol) Kota Banjar untuk dievaluasi, setelah dievaluasi dan tidak ada perubahan selanjutnya RAPBDes tersebut ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Batulawang Tahun Anggaran 2012.

• Setelah ditetapkan menjadi APBDes Desa Batulawang Tahun Anggaran 2012, saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawang mengajukan proposal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilampiri APBDes Desa Batulawang TA. 2012 ke Pemerintah Kota Banjar melalui Kantor Kecamatan Pataruman untuk diverifikasi dan ke Dinas PMPDKBPol Kota Banjar untuk dievaluasi, selanjutnya disampaikan kepada Walikota Banjar dan apabila sudah memenuhi syarat maka didisposisi ke Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banjar maka uang Alokasi Dana Desa akan ditransfer ke rekening desa;

• Pada tanggal 25 Mei 2012 dana tersebut ditransfer langsung dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar (DPPKAD Kota Banjar) ke rekening Desa nomor : 0002531046100 an. Desa Batulawang sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari DPPKAD Kota Banjar dengan nomor : 931/01564/LS-BP/BUD/1.20.5.2/2012 tanggal 24 Mei 2012, penggunaan dana tersebut sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts.02/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 tentang Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Operasional Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2012, yaitu diperuntukkan untuk Operasional Desa sebesar 30 % atau sebesar Rp 193.901.787,- (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. TPAPD (Tambahan Penghasilan Aparat Desa) sebesar Rp 132.900.000,- selama 1 tahun.

2. Operasional BPD sebesar Rp 18.000.000,-.

3. Operasional Pemerintahan Desa Rp 43.001.787,-

Sedangkan sisanya sebesar 70% atau sebesar Rp 452.437.504,- (empat ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah) diperuntukkan untuk Kelembagaan Desa, dengan perincian sebagai berikut :

1. Opersional LPM sebesar Rp 12.000.000,-

2. Operasional PKK sebesar Rp 15.000.000,-

3. Operasional karangtaruna dan PIKRR sebesar Rp 10.000.000,-

4. Operasional MUI dan PHBI sebesar Rp 7.500.000,-

5. Operasional RT/RW sebesar Rp 44.880.000,-

6. Pembinaan Gapoktan dan HKP sebesar Rp 10.000.000,-

7. Biaya pembangunan PAUD sebesar Rp 10.000.000,-

8. Operasional RW Siaga Sehat sebesar Rp 5.000.000,-

9. Pembinaan Olah raga dan PHBN sebesar Rp 12.000.000,-

10. Bantuan program PMT sebesar Rp 5.000.000,-

11. Kegiatan Bansos sebesar Rp 5.000.000,-

12. Biaya kegiatan ngabungbang Rp 4.000.000,-

13. Pengadaan perlengkapan kesenian dan pembinaan helaran seni Rp 12.500.000,-

14. Membantu DKM yang sedang membangun Rp 10.000.000,-

15. Membantu untuk pembangunan kirmir MD Rp 15.000.000,-

16. Biaya untuk peningkatan kabtibmas Rp 31.200.000,-

17. Biaya operasional kegiatan posyandu Rp 3.500.000,-

18. Biaya operasional kegiatan MD Rp 10.000.000,-

19. Operasional kegiatan PAUD Rp 7.500.000,-

20. Kirmir jalan Rt 4 cimanggu Rp 10.000.000,-

21. Biaya profil Desa Rp 10.000.000,-

22. Operasional PSM sebesar RP 7.500.000,-

23. Operasional BKM sebesarp Rp 6.000.000,-

24. Operasional forum pos KB Rp 2.000.000,-

25. Pembuatan Pipanisasi air bersih pagerbatu Rp 10.000.000,-

26. Pengadaan infocus sebesar Rp 5.000.000,-

27. Pengadaan soundsistem sebesar Rp 20.000.000,-

28. Pengadaan laptop Rp 7.500.000,-

29. Rehap kantor Desa sebesar Rp 89.357.504,-

30. Pembangunan RTLH sebesar Rp 30.000.000,-

31. Pembuatan papan nama Desa sebesar Rp 5.000.000,-

32. Pengadaan meubeler kantor Rp 5.000.000,-

33. Pelatihan perangkat Rp 5.000.000,-

34. Operasional Pokja yandu Rp 5.000.000,-

35. Biaya tak terduga Rp 5.000.000,-

• Bahwa mekanisme penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yaitu Tim Pelaksana Desa (TPD) mengajukan proposal kebutuhan dana sesuai kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa kepada saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa melalui Terdakwa selaku Sekretaris Desa, setelah proposal tersebut disetujui selanjutnya saksi ASEP HIDAYAT, BBA memerintahkan kepada saksi LILIS SUMIYATI selaku Bendahara Desa (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mencairkan dana ADD sesuai proposal kemudian menyerahkan dana ADD tersebut kepada TPD untuk dilaksanakan sesuai dengan proposal penggunaannya, selanjutnya setelah dana ADD dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan proposal, kemudian TPD membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut yang diintegrasikan dengan laporan pertanggungjawaban APBDes dengan mengetahui kepala desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;

Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Walikota Banjar Nomor : 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang biayanya bersumber dari APBDesa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Desa Batulawang membentuk PTPKD berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-05/Ds/V/2012 tanggal 04 Mei 2012, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Sarip Supriatna

Bendahara : Llilis Sumiyati

Anggota : Dedih Kusmayadi

Sumarna

Ujang Rustandi

Kemudian sebagai pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa di tingkat desa, telah dibentuk pula Tim Pelaksana Desa (TPD) di Desa Batulawang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-04/Ds/V/2012 tanggal 04 Mei 2012, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua TPD : Dedi Sutendi.

Sekertaris : Ujang Rustandi.

Juru bayar : Enung Nurmalasari.

Anggota : Maman,

Kusmanto Hidayat,

Kamtini,

Suryo,

Eno

Karsino

• Bahwa selain Alokasi Dana Desa, Desa Batulawang juga menerima Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Kota Banjar sesuai dengan Keputusan Walikota Banjar Nomor : 978.5/Kpts.60-Tapem/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Besaran Bantuan Keuangan Desa, dengan jumlah sebesar Rp 259.250.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

• Bahwa untuk pengajuan permohonan dana Bantuan Keuangan Desa (BKD) sama dengan pengajuan permohonan Alokasi Dana Desa (ADD) namun untuk Bantuan Keuangan Desa dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada termin pertama sebesar Rp 123.500.000,- (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2012 yang langsung ditransfer dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjar (DPPKAD Kota Banjar) ke rekening Desa nomor : 0002531046100 an. Desa Batulawang sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SPPD) dari DPPKAD Kota Banjar dengan nomor : 931/01564/LS-BP/BUD/1.20.5.2/2012 tanggal 24 Mei 2012, kemudian termin ke dua sebesar Rp 135.750.000,- (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2012 yang ditransfer kerekening desa di Bank Jabar Banten Nomor : 0002531046100 an. Desa Batulawang sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SPPD) dari DPPKAD dengan nomor: 931/03357/LS-BP/BUD/1.20.5.2/2012 tanggal 29 Agustus 2012;

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts.03/V/2012 tanggal 04 Mei 2012 tentang Besaran Alokasi Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kota, uang yang diterima sebesar Rp 259.250.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diperuntukkan untuk :

1. Bantuan UP2K sebesar Rp 10.000.000,-

2. Bantuan untuk koordinasi PKK sebesar Rp 1.000.000,-

3. Bantuan Operasional Kamtibmas sebesar Rp 4.800.000,-

4. Intensifikasi PBB sebesar Rp 23.250.000,-

5. Infrastuktur pedesaan sebesar Rp 220.200.000,-

• Bahwa mekanisme penggunaan Bantuan Keuangan Desa tersebut yaitu awalnya Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mengajukan proposal kebutuhan dana sesuai kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Desa kepada saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa melalui Terdakwa SARIP SUPRIATNA BIN UDIN selaku Sekretaris Desa, setelah proposal tersebut disetujui selanjutnya saksi ASEP HIDAYAT, BBA memerintahkan kepada saksi LILIS SUMIYATI selaku Bendahara Desa untuk mencairkan dana BKD sesuai proposal kemudian menyerahkan dana BKD tersebut kepada TPD untuk dilaksanakan sesuai dengan proposal penggunaannya, selanjutnya setelah dana BKD dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan proposal, kemudian TPK membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, yang selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut diintegrasikan dengan laporan pertanggungjawaban APBDes dan diteruskan ke Camat melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dengan jangka waktu pelaporan pertanggungjawaban APBDes paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran;

Kemudian khusus untuk melaksanakan Kegiatan Infrastruktur Pedesaan, telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Batulawang Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-09/Ds/V/2012 tanggal 04 Mei 2012, dengan susunan sebagai berikut :

Ketua TPK : Warsono.

Sekretaris : Ujang Sopyan.

Juru Bayar : Karwa.

Anggota : Dadan Sopyan,

Ayo

• Bahwa Dana yang telah diterima oleh Desa Batulawang Kecamatan Pataruman dari Pemerintah Kota Banjar melalui Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebesar Rp 646.339.291,- (enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) dan dana Bantuan Keuangan Desa dari Pemerintah Kota Banjar sebesar Rp 259.250.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total dana yang diterima Desa Batulawang adalah Rp.905.589.291,- (sembilan ratus lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

• Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa Dokumen Penatausahan pengeluaran harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa atau peraturan tentang perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), ayat (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas harus disetujui oleh kepala desa melalui pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), sedangkan dalam pelaksanaannya Terdakwa selaku Ketua PTPKD yang seharusnya mengetahui bahwa pencairan alokasi dana desa harus dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tetapi hanya dibuat Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa dan Terdakwa mengetahui hal tersebut tidak sesuai dengan aturan tersebut namun Terdakwa tetap menandatangani Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa bersama-sama dengan ASEP HIDAYAT, BBA dan saksi LILIS SUMIYATI. Dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang diterima Desa Batulawang dari pemerintahan Kota Banjar, ditempatkan dalam satu rekening desa dengan nomor : 0002531046100 an. Desa Batulawang, adapun pencairan dana ADD yang telah dilakukan pencairan adalah sebagai berikut :

1. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 01/V/Ds/2012 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp 71.575.000,-.

2. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 02/V/Ds/2012 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp 66.440.000,-.

3. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 03/VI/Ds/2012 tanggal 05 Juni 2012 sebesar Rp 61.625.000,-.

4. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 04/VI/Ds/2012 tanggal 08 Juni 2012 sebesar Rp 70.263.000,-.

5. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 05/VI/Ds/2012 tanggal 13 juni 2012 sebesar Rp 19.250.000,-.

6. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 06/VI/Ds/2012 tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp 86.234.000,-.

7. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 07/VI/Ds/2012 tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp 36.500.000,-.

8. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 08/VI/Ds/2012 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp 39.000.000,-.

9. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 09/VI/Ds/2012 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp 43.500.000,-.

10. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 10/VI/Ds/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp 25.500.000,-.

11. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 11/VII/Ds/2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp 35.315.000,-.

12. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 12/VII/Ds/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp 5.500.000,-.

13. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 13/VII/Ds/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp 7.500.000,-.

14. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 14/VII/Ds/2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp 11.075.000,-.

15. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 15/VII/Ds/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp 7.000.000,-.

16. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 16/VIII/Ds/2012 tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp 10.090.000,-.

17. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 17/VIII/Ds/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp 35.665.000,-.

18. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 18/VIII/Ds/2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp 7.750.000,-.

19. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 19/VIII/Ds/2012 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp 12.000.000,-.

20. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 20/IX/Ds/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp 7.430.000,-.

21. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 21/IX/Ds/2012 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp 12.000.000,-.

22. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 22/IX/Ds/2012 tanggal 07 September 2012 sebesar Rp 3.500.000,-.

23. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 23/IX/Ds/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp 17.515.000,-.

24. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 24/IX/Ds/2012 tanggal 17 September 2012 sebesar Rp 20.000.000,-.

25. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 25/IX/Ds/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp 9.950.000,-.

26. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 26/IX/Ds/2012 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp 4.000.000,-.

27. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 27/IX/Ds/2012 tanggal 26 September 2012 sebesar Rp 14.165.000,-.

28. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 28/IX/Ds/2012 tanggal 28 September 2012 sebesar Rp 26.840.000,-.

29. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 29/X/Ds/2012 tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp 4.000.000,-.

30. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 30/X/Ds/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp 31.100.000,-.

31. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 31/X/Ds/2012 tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp 7.000.000,-.

32. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 32/X/Ds/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp 8.600.000,-.

33. Permohonan pencairan dana ADD nomor : 33/X/Ds/2012 tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp 12.000.000,-.

34. Permohonan pencairan dana ADD nomor :34/XI/Ds/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp 6.975.000,-.

35. Permohonan pencairan dana ADD nomor :35/XI/Ds/2012 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp 4.675.000,-.

36. Permohonan pencairan dana ADD nomor :36/XI/Ds/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp 10.925.000,-

37. Permohonan pencairan dana ADD nomor :37/XII/Ds/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp 16.778.884,-.

38. Permohonan pencairan dana ADD nomor :38/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp 5.000.000,-.

39. Permohonan pencairan dana ADD nomor :39/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp 7.548.034,-.

Selanjutnya dari pencairan dana tersebut, diketahui ternyata tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana seluruh permohonan pencairan dana tersebut tidak dibuat dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (TPD) ataupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Batulawang, melainkan permohonan-permohonan tersebut dibuat sendiri oleh saksi LILIS SUMIYATI atas perintah langsung dari saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawang dengan diketahui oleh Terdakwa SARIP SUPRIATNA BIN UDIN selaku Sekretaris Desa Batulawang serta permohonan tersebut ditandatangani oleh saksi ASEP HIDAYAT, BBA dan Terdakwa, setelah dana tersebut telah dicairkan dari rekening desa, selanjutnya dana tersebut tidak diserahkan kepada TPD dan TPK untuk dilaksanakan sesuai dengan proposal permohonan pencairan dana, melainkan dikelola sendiri oleh saksi LILIS SUMIYATI atas perintah atau kebijakan saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa dan diketahui Terdakwa SARIP SUPRIATNA BIN UDIN selaku Sekretaris Desa dan Ketua Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). sehingga hal tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tidak berpedoman kepada Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 22 ayat (1) ”pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu kepada peraturan bupati/walikota dan Peraturan Walikota Banjar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pasal 11 ayat (2) “Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang biayanya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)”

• Bahwa selain itu dari dana ADD dan BKD yang dikelola sendiri oleh saksi LILIS SUMIYATI tersebut, diketahui terdapat kegiatan-kegiatan yang pencairannya melebihi realisasi dengan perincian sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2012

1. Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp. 117.193.418,- (seratus tujuh belas juta seratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah), yaitu :

No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Realisasi	Selisih
1.	Tambahan Penghasilan Aparat Desa (TPAPD)	Rp 133.400.000	Rp 132.900.000	Rp. 500.000,-
2.	Biaya ATK	Rp 13.345.034	Rp 860.000	Rp.12.535.034,-
3.	Biaya Rapat-rapat	Rp 4.701.787	Rp -	Rp. 4.701.787,-
4.	Listrik, Telp, dan Koran	Rp 4.000.000	Rp 361.000	Rp. 3.639.000,-
5.	Perjalanan Dinas	Rp 13.500.000	Rp 1.010.000	Rp.12.490.000,-
6.	Pengadaan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Rp 5.800.000	Rp 885.000	Rp. 4.915.000,-
7.	Pelaksanaan MUSREN BANGDES	Rp 3.000.000	Rp -	Rp. 3.000.000,-
8.	Penyusunan RAPBDes	Rp 3.000.000	Rp -	Rp. 3.000.000,-
9.	Penyusunan LPPD, LKPJ, dan KPPD	Rp 1.000.000	Rp -	Rp. 1.000.000,-
10.	Biaya Pengadaan Pakaian Perangkat	Rp 2.000.000	Rp -	Rp. 2.000.000,-
11.	Operasional MUI dan PHBI	Rp 7.500.000	Rp 7.000.000	Rp. 500.000,-
12.	Biaya Pembinaan Gapoktan dan HKP	Rp 10.000.000	Rp 8.000.000	Rp. 2.000.000,-
13.	Biaya Pembangunan PAUD	Rp 12.500.000	Rp 8.000.000	Rp. 4.500.000,-
14.	Biaya Pembinaan Olahraga dan PHBN	Rp 8.500.000	Rp 7.575.000	Rp. 925.000,-
15.	Biaya Kegiatan Bantuan Sosial/Bencana	Rp 5.000.000	Rp 2.050.000	Rp. 2.950.000,-
16.	Biaya Kegiatan Ngabungbang dan Pembinaan Seni Budaya	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	Rp 1.000.000,-
17.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kesenian dan Pembinaan/Helaran Seni	Rp 3.500.000	Rp 7.050.000	Rp. 6.450.000,-
18.	Biaya untuk peningkatan KAMTIBMAS /LINMAS	Rp 31.800.000	Rp 26.950.000	Rp. 4.850.000,-
19.	Membantu DKM yang sedang membangun	Rp 10.000.000	Rp 7.500.000	Rp. 2.500.000,-
20.	Biaya Operasional Kegiatan PAUD	Rp 7.500.000	Rp 6.400.000	Rp. 1.100.000,-
21.	Biaya Operasional BKM	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Rp. 2.000.000,-
22.	Rehab Kantor Desa	Rp 68.357.097	Rp 34.340.000	Rp.34.017.097,-
23.	Kirmir Jalan RT 04 Cimanggu	Rp 10.000.000	Rp 8.000.000	Rp. 2.000.000,-
24.	Biaya Profil Desa	Rp 4.500.000	Rp 2.000.000	Rp. 2.500.000,-
25.	Pembangunan RTLH	Rp 30.000.000	Rp 28.600.000	Rp. 1.400.000,-
26.	Pengadaan Laptop, Sistem dan Infocus	Rp 32.500.000	Rp 31.729.500	Rp. 770.500,-
Jumlah		Rp 445.403.918	Rp 192.194.500	Rp117.193.418

Dari realisasi anggaran ADD yang telah dicairkan sebesar Rp. 445.403.918,- (empat ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) hanya digunakan untuk kegiatan sebagaimana uraian dalam kolom I.a diatas sebesar Rp.192.194.500,- (seratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat juta empat ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp.117,193.418,- (seratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan belas rupiah) yang tidak jelas peruntukannya;

2. Realisasi lebih besar daripada pencairan sebesar Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah) yaitu :

No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Realisasi	Selisih
1.	Biaya Operasional PSM	Rp 7.000.000	Rp 7.500.000	Rp 500.000,-
2.	Pengadaan Mebeleur Kantor	Rp 2.000.000	Rp 5.000.000	Rp3.000.000,-
Jumlah		Rp 9.000.000	Rp 12.500.000	Rp3.500.000,-

bahwa realisasi lebih besar dari pencairan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sudah sesuai dengan proposal yang diajukan (sudah sesuai ketentuan);

c. Realisasi pada buku pembantu bendahara desa lebih besar dari realisasi yang diterima oleh pelaksana program yaitu sebesar Rp 28.300.000,-(dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu :

No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Realisasi	Selisih
1.	Operasional Karang taruna PIKRR	Rp 10.000.000	Rp 7.500.000	Rp 2.500.000
2.	BIaya pembinaan Olahraga dan PHBN	Rp 8.500.000	Rp 3.500.000	Rp 5.000.000
3.	Untuk Pembangunan KIRMIR Madrasah	Rp 35.000.000	Rp23.000.000	Rp 12.000.000
	Pembuatan Pipanisasi pagerbatu
	Kirmir jalan Rt. 04 cimanggu
4	Biaya operasional kegiatan MD	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
5	Biaya operasional PSM	Rp 7.000.000	Rp 3.200.000	Rp 3.800.000
Jumlah		Rp 70.500.000	Rp42.200.000	Rp28.300.000,-

Dari realisasi Dana ADD yang telah dicairkan sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) hanya digunakan untuk kegiatan sebagaimana uraian kolom I.c diatas sebesar Rp.42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar sebesar Rp 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) yang tidak jelas peruntukannya;

2. Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2012

Realisasi lebih kecil daripada pencairan sebesar Rp. 41.431.845,- (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh limja rupiah) yaitu:

No	Uraian Kegiatan	Pencairan	Realisasi	Selisih
1.	Biaya Umum Infrastruktur	Rp 23.561.000	Rp -	Rp 23.561.000
2.	Infrastruktur	Rp 218.139.000	Rp 200.268.155	Rp 17.870.845
Jumlah		Rp 241.700.000	Rp 200.268.155	Rp 41.431.845

Dari realisasi anggaran Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang telah dicairkan sebesar Rp.241.700.000,- (dua ratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) hanya digunakan untuk kegiatan sebagaimana uraian dalam kolom II diatas sebesar Rp.200.268.155,- (dua ratus juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga terdapat kelebihan pencairan sebesar Rp.41.431.845,- (empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yang tidak jelas peruntukannya;

• Bahwa dari kegiatan-kegiatan yang pencairannya tidak sesuai dengan proposal permohonan pencairan tersebut, diketahui jumlah pencairan yang melebihi dari realisasi sebesar Rp 183.425.263,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), dan atas dasar kebijakan saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawang dengan diketahui oleh Terdakwa SARIP SUPRIATNA Bin UDIN selaku Sekretaris Desa Batulawang, uang tersebut dipergunakan oleh saksi LILIS SUMIYATI selaku Bendahara Desa Batulawang untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Setoran BRI	10.000.000
2	Operasional Kepala Desa	6.000.000
3	Kegiatan Pa Kuwu	11.450.000
4	Operasional Sekretaris Desa	6.000.000
5	Insentif Sekretaris Desa	5.850.000
6	Operasional Bendahara Desa	3.000.000
7	Penanggulangan Pembayaran PBB	21.541.000
8	Wartawan	10.830.000
9	Instansi Lain	2.100.000
10	Pinjaman Pribadi Perangkat	2.310.000
11	Purnabakti	2.500.000
12	Pelantikan/Uang Saku BPD	1.225.000
13	Operasional/Kegiatan Pemerintah Desa	55.369.997
14	Kegiatan Kecamatan/ Pa Camat	3.950.000
15	Perorangan (Insentif Pa Hendry,Asep Nurdin, Pa Tarno,Pa Muso,Pa Amir,Ang Dadan,Bon Pa Haji,Asep Beni, Dedih,Agus Topo, Turman)	11.975.000
16	Nyambungan/Undangan/Nengok/Mauran/Belasung kawa/Ngalayad	3.070.000
17	Makan Minum / Bayar Warung	1.755.000
18	Bayar BUMDES	1.960.000
19	Disimpan di BRI	4.250.000
20	Munggahan Perangkat	2.500.000
21	Dana yang tidak jelas peruntukannya	15.789.266
Jumlah Total (Rp)		183.425.263

• Bahwa dari uraian diatas, ternyata Terdakwa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menerima uang operasional Sekretaris Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun yang seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang seharusnya Terdakwa tidak dibenarkan untuk menerima uang operasional/honor atau dalam bentuk apapun yang dananya berasal dari ADD maupun BKD;

• Bahwa penggunaan dana ADD maupun Bantuan Keuangan sebagaimana kolom tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 11 ayat (3) disebutkan ”Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa”, dan Pasal 17 Peraturan Walikota Banjar Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan bahwa: ”apabila terjadi perubahan rencana penggunaan maka harus dilaksanakan melalui perubahan APBDesa”.

• Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, ayat (2) bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaaan bukti dimaksud akan tetapi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang didalamnya terdapat pengelolaan dana ADD maupun dana bantuan keuangan tersebut Terdakwa tidak membuat pengesahan sebagaimana ketentuan tersebut diatas,Terdakwa hanya menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa maupun dana bantuan keuangan dari masing-masing pelaksana yang kemudian Terdakwa susun sebagai laporan pertanggungjawaban APBDesa tanpa melakukan pengecekan kebenaran materil dari bukti yang ada;

• Bahwa laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang dibuat oleh saksi LILIS SUMIATI yang sebagian tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian disusun oleh Terdakwa namun tidak dilakukan pengesahan dan pengecekan terhadap kebenaran materil dari penggunaan dana tersebut, antara lain yaitu :

1. 1 (satu) bendel SPJ ADD 30% Operasional Pemerintah Desa Bulan Januari s/d Juni TA. 2012.

2. 1 (satu) bendel SPJ ADD 30% Operasional Pemerintah Desa Bulan Juli s/d Desember 2012.

3. 1 (satu) bendel SPJ ADD 70% Operasional Pemerintah Desa TA. 2012

4. 1 (satu) bendel SPJ PAUD Desa Batulawang TA. 2012.

5. 1 (satu) bendel SPJ Pembangunan DKL Al-Ikhsan.

6. 1 (satu) bendel kegiatan PHBN.

7. 1 (satu) bendel kegiatan Pembinaan Olah Raga.

8. 1 (satu) bendel Kelompok Tani.

9. 1 (satu) bendel Kegiatan Ngabungbang.

10. 1 (satu) bendel Pipanisasi air bersih lokasi Dusun Pagerbatu TA. 2012.

11. 1 (satu) bendel Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM).

• Bahwa Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan selaku Sekretaris Desa Batulawang dan juga selaku Ketua Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatannya tersebut dengan tidak melaksanakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Desa (BKD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Walikota Banjar Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Peraturan Walikota Banjar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Bantuan Keuangan Desa TA. 2012.

• Bahwa atas perbuatan Terdakwa SARIP SUPRIATNA Bin UDIN bersama saksi ASEP HIDAYAT, BBA selaku Kepala Desa Batulawang dan saksi LILIS SUMIYATI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diuraikan diatas, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara, atau perekonomian negara cq. Pemerintah Kota Banjar cq. Pemerintah Desa Batulawang sejumlah kurang lebih senilai Rp 183.425.263,- (seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara (revisi) Nomor 700/24-Inspektorat tanggal 17 Februari 2014;

------------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2015 NO. Register Perkara: PDS -02 / Fit.1 / BANJAR / 09 / 2014telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa SARIP SUPRIATNA bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Membayar uang pengganti sebesarRp 32.808.421,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (bulan) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku dapur dari Sdri. LILIS SUMIATI warna kuning batik merk Mirage.

2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.

3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar Timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.

4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.

5. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.

6. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2013 s/d 07 Oktober 2013.

7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2013 s/d 18 September 2013.

8. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 01/V/Ds/2012 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp 71.575.000,-.

9. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 02/V/Ds/2012 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp 66.440.000,-.

10. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 03/VI/Ds/2012 tanggal 05 Juni 2012 sebesar Rp 61.625.000,-.

11. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 04/VI/Ds/2012 tanggal 08 Juni 2012 sebesar Rp 70.263.000,-.

12. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 05/VI/Ds/2012 tanggal 13 juni 2012 sebesar Rp 19.250.000,-.

13. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 06/VI/Ds/2012 tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp 86.234.000,-.

14. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 07/VI/Ds/2012 tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp 36.500.000,-.

15. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 08/VI/Ds/2012 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp 39.000.000,-.

16. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 09/VI/Ds/2012 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp 43.500.000,-.

17. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 10/VI/Ds/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp 25.500.000,-.

18. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 11/VII/Ds/2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp 35.315.000,-.

19. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 12/VII/Ds/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp 5.500.000,-.

20. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 13/VII/Ds/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp 7.500.000,-.

21. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 14/VII/Ds/2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp 11.075.000,-.

22. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 15/VII/Ds/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp 7.000.000,-.

23. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 16/VIII/Ds/2012 tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp 10.090.000,-.

24. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 17/VIII/Ds/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp 35.665.000,-.

25. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 18/VIII/Ds/2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp 7.750.000,-.

26. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 19/VIII/Ds/2012 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp 12.000.000,-.

27. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 20/IX/Ds/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp 7.430.000,-.

28. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 21/IX/Ds/2012 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp 12.000.000,-.

29. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 22/IX/Ds/2012 tanggal 07 September 2012 sebesar Rp 3.500.000,-.

30. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 23/IX/Ds/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp 17.515.000,-.

31. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 24/IX/Ds/2012 tanggal 17 September 2012 sebesar Rp 20.000.000,-.

32. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 25/IX/Ds/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp 9.950.000,-.

33. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 26/IX/Ds/2012 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp 4.000.000,-.

34. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 27/IX/Ds/2012 tanggal 26 September 2012 sebesar Rp 14.165.000,-.

35. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 28/IX/Ds/2012 tanggal 28 September 2012 sebesar Rp 26.840.000,-.

36. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 29/X/Ds/2012 tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp 4.000.000,-.

37. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 30/X/Ds/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp 31.100.000,-.

38. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 31/X/Ds/2012 tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp 7.000.000,-.

39. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 32/X/Ds/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp 8.600.000,-.

40. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 33/X/Ds/2012 tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp 12.000.000,-.

41. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :34/XI/Ds/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp 6.975.000,-.

42. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :35/XI/Ds/2012 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp 4.675.000,-.

43. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :36/XI/Ds/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp 10.925.000,-

44. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :37/XII/Ds/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp 16.778.884,-.

45. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :38/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp 5.000.000,-.

46. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :39/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp 7.548.034,-.

47. 1 (satu) berkas proposal permohonan pencairan ADD TA. 2012.

48. Proposal Permohonan pencairan bantuan keuangan pemerintah untuk Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar Tahap 2 (Dua) TA. 2012.

49. Surat Perintah Penempatan Tugas sebagai Sekretaris Desa Batulawang Kota Banjar an. Sdr. SARIP SUPRIATNA, dari Pemerintah Kota Banjar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah tertanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. E. DEDI KUSNENDAR, M.Si. ( Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kota Banjar).

50. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan kirmir Rt. 4, vivanisasi, kirmir MD. Sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 Juni 2012 yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.

51. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya RTLH Sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.

52. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya RTLH untuk Matrial Cimanggu Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.

53. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Upah RTLH Sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.

54. 5 (lima) lembar Nota Kosong yang terdapat cap stempel Toko bangunan Cimanggu 3.

55. 1 (satu) buku Nota Kosong yang terdapat cap stempel Restu Bunda digital fotocopy.

56. 1 (satu) buah cap stempel LPM-D Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Batulawang.

57. 1 (satu) buah cap stempel BPD Badan Permusyawaratan Desa Batulawang.

58. 1 (satu) buah flashdish merk Kingstone.

59. 1 (satu) buah flashdish warna Hitam

60. 1 (satu) cap stempel toko buku “Lensa”

61. 1(satu) Bendel berkas SPJ ADD 30 % Bulan Januari 2012 s/d Juni 2012.

62. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 70 % TA. 2012.

63. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 30 % Bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 TA. 2012.

64. 1 (satu) Bendel berkas SPJ APBDes TA. 2012.

65. 1 (satu) Bendel berkas Laporan Pertanggung Jawaban Infrastruktur jalan tahap I TA. 2012 (Bantuan keuangan).

66. 1 (satu) Bendel berkas Laporan pertanggung jawaban Infrastruktur jalan tahap II TA. 2012 (Bantuan Keuangan)

67. 1 (satu) Bendel berkas SPJ UP2K TA. 2012.

68. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Operasional Paud TA. 2012

69. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kelompok Tani Desa Batulawang TA. 2012.

70. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kegiatan ngabungbang TA. 2012.

71. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PSM (pekerja sosial masyarakat) TA. 2012.

72. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kegiatan pembinaan olah raga TA. 2012.

73. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PHBN TA. 2012.

74. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Pivanisasi air bersih Dusun Pagerbatu Desa Batulawang TA. 2012.

75. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PMT (Pemberian Makanan Tambahan) TA. 2012.

76. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Pembangunan DKL AL-IKHSAN TA. 2012.

77. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan DKM Al-BAROKAH Dsn. Tundagan Kec. Pataruman Kota Banjar TA. 2012.

78. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Cempaka Ds. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar TA. 2012.

79. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Anggrek Dsn. Karangsari Ds. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar TA. 2012.

80. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Cendrawasih Dsn. Cimanggu Rt. 07 / 01 Ds. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar TA. 2012.

81. 1 (Satu) berkas SPJ Lembaga – Lembaga Ds. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar TA. 2012.

82. 1 (satu) Bendel berkas Laporan Pertanggung jawaban BOP ADD TA. 2012.

83. 1 (Satu) berkas SPJ PKK Desa Batulawang TA. 2012.

84. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum TA. 2012.

85. 1 (Satu) Buah Buku Pembantu Pemasukan APBDES TA. 2012.

86. 1 (Satu) Buah Buku Pembantu Pengeluaran APBDES TA. 2012

87. 1 (satu) Buku Bank Tahun 2012.

88. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Pajak PPN / PPH Tahun 2012.

89. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aspal 35 Unit dari Desa Batulawang sebesar Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sdr. AHMAD SUBUR.

90. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aspal dari Desa Batulawang sebesar Rp. 36.450.000,- (Tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sdr. AHMAD SUBUR.

91. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong yang terdapat cap dan stempel meubel Saudara.

92. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Merah merk Sinar Purnama.

93. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Biru merk Sinar Dunia yang terdapat cap dan stempel dobo comp.

94. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Hijau Merk Sinar Dunia Ukuran besar.

95. 1 (satu) Buku kwitansi warna hijau merk sinar dunia Ukuran kecil.

96. 1 (satu) Buku kwitansi warna biru merk sinar purnama.

97. 4 (empat) buah buku Nota Kontan No.5 / SP 885.

98. 1 (satu) Buku mini kwitansi warna putih corah biru merk sinar purnama.

99. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Coklat merk Sinar Dunia Ukuran Besar.

100. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Coklat merk Sinar Dunia Ukuran Kecil.

101. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembelian kayu dari Desa Batulawang sebesar Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 september 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. ALI. S.

102. 1 (satu) lembar Nota yang berisi senilai Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 2 september 2012.

103. 1 (satu) lembar Nota yang berisi senilai Rp. 2.775.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 22 september 2012.

104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan pembangunan gedung desa dari Pemerintah Desa Batulawang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tertanggal 15 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan cimanggu 3.

105. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan pembangunan Desa Batulawang dari Desa Batulawang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) tertanggal 28 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan cimanggu 3.

106. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan Renovasi Desa dari Desa Batulawang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 12 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan cimanggu 3.

107. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah untuk Desa TA. 2012.

108. 1 (satu) buku kas pembantu harian 30 % TA. 2012.

109. 1 (satu) buku kas pembantu harian 70 % TA. 2012.

110. 1 (Satu) Bendel surat pesanan (SP) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor nomor : 027 / 23 / SP / Pppk / PPK / Des-Btlw / 2012.

111. 1 (Satu) buku kwitansi warna hijau merk Sinar Purnama milik Sdr. JAJANG IRAWAN.

112. SP2D Nomor : 931 / 01564 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 24 Mei 2012.

113. SP2D Nomor : 931 / 01565 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 24 Mei 2012.

114. SP2D Nomor : 931 / 03357 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 29 Agustus 2012.

115. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pencairan dana dari BANK BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening : 4012-01-003408.10.5 a.n. JEJE ZAENAL ABIDIN tertanggal 10 Desember 2010.

116. 1 (satu) Lembar copy Slip Setoran Pelunasan Nomor Rekening : 4012-01-003408.10.5 a.n. JEJE ZAENAL ABIDIN tertanggal 21 Desember 2012.

117. 1 (satu) Berkas Salinan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1 / Kpts.41-Tapem/2008, tertanggal 20 Februari 2008, tentang Pemberhentian PLH dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar.

118. 1 (satu) Berkas Salinan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1 / Kpts.103Tapem/2003, tertanggal 26 April 2013, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar

119. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 823.2 / KPTS. 023 / KEPEG / 2008, tanggal 05 Desember 2008, a.n SARIP SUPRIATNA Bin UDIN.

120. 1 (satu) Berkas Keputusan Kepala Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar Nomor: 141 / Kpts.06 / DS / V / 2012 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa TA. 2013 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar a.n LILIS SUMIYATI tanggal 04 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP HIDAYAT, BBA.

121. 1 (satu) Berkas Keputusan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar Nomor : 413.1 / Kpts. 03 – DS / 2010 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar an. Sdri. LILIS SUMIYATI tanggal 02 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP HIDAYAT, BBA.

122. 2 (dua) Berkas Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP) Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2012 tanggal terbit 02 Januari 2012 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar.

Digunakan dalam perkara lain.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 16Maret 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Menyatakan TerdakwaSARIP SUPRIATNA Bin UDINtersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;

3. Menyatakan TerdakwaSARIP SUPRIATNA Bin UDINtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan);

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 32.808.421,- (tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

6. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah buku dapur dari Sdri. LILIS SUMIATI warna kuning batik merk Mirage.

2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.

3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar Timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.

4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.

5. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.

6. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2013 s/d 07 Oktober 2013.

7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2013 s/d 18 September 2013.

8. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 01/V/Ds/2012 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp 71.575.000,-.

9. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 02/V/Ds/2012 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp 66.440.000,-.

10. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 03/VI/Ds/2012 tanggal 05 Juni 2012 sebesar Rp 61.625.000,-.

11. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 04/VI/Ds/2012 tanggal 08 Juni 2012 sebesar Rp 70.263.000,-.

12. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 05/VI/Ds/2012 tanggal 13 juni 2012 sebesar Rp 19.250.000,-.

13. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 06/VI/Ds/2012 tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp 86.234.000,-.

14. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 07/VI/Ds/2012 tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp 36.500.000,-.

15. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 08/VI/Ds/2012 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp 39.000.000,-.

16. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 09/VI/Ds/2012 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp 43.500.000,-.

17. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 10/VI/Ds/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp 25.500.000,-.

18. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 11/VII/Ds/2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp 35.315.000,-.

19. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 12/VII/Ds/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp 5.500.000,-.

20. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 13/VII/Ds/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp 7.500.000,-.

21. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 14/VII/Ds/2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp 11.075.000,-.

22. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 15/VII/Ds/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp 7.000.000,-.

23. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 16/VIII/Ds/2012 tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp 10.090.000,-.

24. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 17/VIII/Ds/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp 35.665.000,-.

25. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 18/VIII/Ds/2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp 7.750.000,-.

26. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 19/VIII/Ds/2012 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp 12.000.000,-.

27. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 20/IX/Ds/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp 7.430.000,-.

28. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 21/IX/Ds/2012 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp 12.000.000,-.

29. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 22/IX/Ds/2012 tanggal 07 September 2012 sebesar Rp 3.500.000,-.

30. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 23/IX/Ds/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp 17.515.000,-.

31. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 24/IX/Ds/2012 tanggal 17 September 2012 sebesar Rp 20.000.000,-.

32. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 25/IX/Ds/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp 9.950.000,-.

33. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 26/IX/Ds/2012 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp 4.000.000,-.

34. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 27/IX/Ds/2012 tanggal 26 September 2012 sebesar Rp 14.165.000,-.

35. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 28/IX/Ds/2012 tanggal 28 September 2012 sebesar Rp 26.840.000,-.

36. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 29/X/Ds/2012 tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp 4.000.000,-.

37. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 30/X/Ds/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp 31.100.000,-.

38. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 31/X/Ds/2012 tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp 7.000.000,-.

39. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 32/X/Ds/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp 8.600.000,-.

40. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 33/X/Ds/2012 tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp 12.000.000,-.

41. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :34/XI/Ds/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp 6.975.000,-.

42. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :35/XI/Ds/2012 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp 4.675.000,-.

43. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :36/XI/Ds/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp 10.925.000,-

44. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :37/XII/Ds/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp 16.778.884,-.

45. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :38/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp 5.000.000,-.

46. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :39/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp 7.548.034,-.

47. 1 (satu) berkas proposal permohonan pencairan ADD TA. 2012.

48. Proposal Permohonan pencairan bantuan keuangan pemerintah untuk Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar Tahap 2 (Dua) TA. 2012.

49. Surat Perintah Penempatan Tugas sebagai Sekretaris Desa Batulawang Kota Banjar an. Sdr. SARIP SUPRIATNA, dari Pemerintah Kota Banjar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah tertanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. E. DEDI KUSNENDAR, M.Si. ( Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kota Banjar).

50. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan kirmir Rt. 4, vivanisasi, kirmir MD. Sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 Juni 2012 yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.

51. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya RTLH Sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.

52. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya RTLH untuk Matrial Cimanggu Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.

53. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Upah RTLH Sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.

54. 5 (lima) lembar Nota Kosong yang terdapat cap stempel Toko bangunan Cimanggu 3.

55. 1 (satu) buku Nota Kosong yang terdapat cap stempel Restu Bunda digital fotocopy.

56. 1 (satu) buah cap stempel LPM-D Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Batulawang.

57. 1 (satu) buah cap stempel BPD Badan Permusyawaratan Desa Batulawang.

58. 1 (satu) buah flashdish merk Kingstone.

59. 1 (satu) buah flashdish warna Hitam

60. 1 (satu) cap stempel toko buku “Lensa”

61. 1(satu) Bendel berkas SPJ ADD 30 % Bulan Januari 2012 s/d Juni 2012.

62. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 70 % TA. 2012.

63. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 30 % Bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 TA. 2012.

64. 1 (satu) Bendel berkas SPJ APBDes TA. 2012.

65. 1 (satu) Bendel berkas Laporan Pertanggung Jawaban Infrastruktur jalan tahap I TA. 2012 (Bantuan keuangan).

66. 1 (satu) Bendel berkas Laporan pertanggung jawaban Infrastruktur jalan tahap II TA. 2012 (Bantuan Keuangan)

67. 1 (satu) Bendel berkas SPJ UP2K TA. 2012.

68. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Operasional Paud TA. 2012

69. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kelompok Tani Desa Batulawang TA. 2012.

70. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kegiatan ngabungbang TA. 2012.

71. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PSM (pekerja sosial masyarakat) TA. 2012.

72. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kegiatan pembinaan olah raga TA. 2012.

73. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PHBN TA. 2012.

74. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Pivanisasi air bersih Dusun Pagerbatu Desa Batulawang TA. 2012.

75. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PMT (Pemberian Makanan Tambahan) TA. 2012.

76. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Pembangunan DKL AL-IKHSAN TA. 2012.

77. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan DKM Al-BAROKAH Dsn. Tundagan Kec. Pataruman Kota Banjar TA. 2012.

78. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Cempaka Ds. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar TA. 2012.

79. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Anggrek Dsn. Karangsari Ds. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar TA. 2012.

80. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Cendrawasih Dsn. Cimanggu Rt. 07 / 01 Ds. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar TA. 2012.

81. 1 (Satu) berkas SPJ Lembaga – Lembaga Ds. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar TA. 2012.

82. 1 (satu) Bendel berkas Laporan Pertanggung jawaban BOP ADD TA. 2012.

83. 1 (Satu) berkas SPJ PKK Desa Batulawang TA. 2012.

84. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum TA. 2012.

85. 1 (Satu) Buah Buku Pembantu Pemasukan APBDES TA. 2012.

86. 1 (Satu) Buah Buku Pembantu Pengeluaran APBDES TA. 2012

87. 1 (satu) Buku Bank Tahun 2012.

88. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Pajak PPN / PPH Tahun 2012.

89. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aspal 35 Unit dari Desa Batulawang sebesar Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sdr. AHMAD SUBUR.

90. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aspal dari Desa Batulawang sebesar Rp. 36.450.000,- (Tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sdr. AHMAD SUBUR.

91. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong yang terdapat cap dan stempel meubel Saudara.

92. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Merah merk Sinar Purnama.

93. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Biru merk Sinar Dunia yang terdapat cap dan stempel dobo comp.

94. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Hijau Merk Sinar Dunia Ukuran besar.

95. 1 (satu) Buku kwitansi warna hijau merk sinar dunia Ukuran kecil.

96. 1 (satu) Buku kwitansi warna biru merk sinar purnama.

97. 4 (empat) buah buku Nota Kontan No.5 / SP 885.

98. 1 (satu) Buku mini kwitansi warna putih corah biru merk sinar purnama.

99. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Coklat merk Sinar Dunia Ukuran Besar.

100. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Coklat merk Sinar Dunia Ukuran Kecil.

101. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembelian kayu dari Desa Batulawang sebesar Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 september 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. ALI. S.

102. 1 (satu) lembar Nota yang berisi senilai Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 2 september 2012.

103. 1 (satu) lembar Nota yang berisi senilai Rp. 2.775.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 22 september 2012.

104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan pembangunan gedung desa dari Pemerintah Desa Batulawang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tertanggal 15 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan cimanggu 3.

105. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan pembangunan Desa Batulawang dari Desa Batulawang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) tertanggal 28 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan cimanggu 3.

106. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan Renovasi Desa dari Desa Batulawang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 12 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan cimanggu 3.

107. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah untuk Desa TA. 2012.

108. 1 (satu) buku kas pembantu harian 30 % TA. 2012.

109. 1 (satu) buku kas pembantu harian 70 % TA. 2012.

110. 1 (Satu) Bendel surat pesanan (SP) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor nomor : 027 / 23 / SP / Pppk / PPK / Des-Btlw / 2012.

111. 1 (Satu) buku kwitansi warna hijau merk Sinar Purnama milik Sdr. JAJANG IRAWAN.

112. SP2D Nomor : 931 / 01564 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 24 Mei 2012.

113. SP2D Nomor : 931 / 01565 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 24 Mei 2012.

114. SP2D Nomor : 931 / 03357 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 29 Agustus 2012.

115. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pencairan dana dari BANK BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening : 4012-01-003408.10.5 a.n. JEJE ZAENAL ABIDIN tertanggal 10 Desember 2010.

116. 1 (satu) Lembar copy Slip Setoran Pelunasan Nomor Rekening : 4012-01-003408.10.5 a.n. JEJE ZAENAL ABIDIN tertanggal 21 Desember 2012.

117. 1 (satu) Berkas Salinan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1 / Kpts.41-Tapem/2008, tertanggal 20 Februari 2008, tentang Pemberhentian PLH dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar.

118. 1 (satu) Berkas Salinan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1 / Kpts.103Tapem/2003, tertanggal 26 April 2013, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar

119. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 823.2 / KPTS. 023 / KEPEG / 2008, tanggal 05 Desember 2008, a.n SARIP SUPRIATNA Bin UDIN.

120. 1 (satu) Berkas Keputusan Kepala Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar Nomor: 141 / Kpts.06 / DS / V / 2012 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa TA. 2013 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar a.n LILIS SUMIYATI tanggal 04 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP HIDAYAT, BBA.

121. 1 (satu) Berkas Keputusan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar Nomor : 413.1 / Kpts. 03 – DS / 2010 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar an. Sdri. LILIS SUMIYATI tanggal 02 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP HIDAYAT, BBA.

122. 2 (dua) Berkas Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP) Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2012 tanggal terbit 02 Januari 2012 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar.

Digunakan dalam perkara lain.

123. Uang sejumlah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang dititipkan pada Kejaksaan Negeri Banjar dirampas untuk negara cq. Kas Daerah Kota Banjar dan dipergunakan sebagai pengurang kerugian keuangan negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 107/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tertanggal 16 Maret 2015 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 09/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2015 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 107/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tertanggal 16 Maret 2015 tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 23 Maret 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 09/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2015 ; --------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 16 April 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2015 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 09/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg ; ------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 02 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 30 April 2015 ; ----------------------------------

Menimbang, bahwaterhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding Tertanggal 02 April 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Tanggal 30 April 2015 ; ---------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 ( tujuh ) hari kerja mulai tanggal diterimanya surat Nomor : W11.U1/2255/HN.02.02/III/2015 dan surat Nomor : W11.U1/2256/HN.02.02/III/2015 masing-masing tertanggal 21 April 2015 ; ------------

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pengajuan banding-banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------------

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 16 April 2015 tersebut pada pokoknya keberatan oleh karena Penuntut Umum menilai bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah mengenyampingkan fakta-fakta yang muncul dimuka persidangan seperti kesaksian para saksi dan bukti-bukti tertulis dari Terdakwa ( hal mana sama sekali tidak ditanggapi didalam pertimbangan putusannya ). Sehingga ada kecenderungan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak berdasar pada objektifitas didalam memeriksa perkara ini, dan sama sekali tidak memperhatikan posisi kasus dari Terdakwa ( Pemohon Banding ) secara seksama. Sehingga wajar kalau upaya membongkar kebenaran materiil ( materiil weerheid ) sebagai tujuan utama dari hukum acara pidana kita tidak akan mungkin tercapai ; ----------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Memori Banding Penasihat Terdakwa mendalilkan berdasarkan keterangan ahli yaitu AKHMAD SHJOFARI NOOR, SH bin ATJE SUHERMAN yang memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa audit yang dilakukan dalam perkara ini hanya didasarkan pada data-data yang diberikan oleh penyidik saja. Dalam arti bahwa inspektorat dalam menghitung, memeriksa dan mengaudit dilakukan tanpa adanya ” cek and ricek ” atau tanpa adanya turun ke lapangan, mengkroscek dan mempersamakan dengan apa yang terjadi ” senyata-nyatanya ” di lapangan ; -----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa pada kesimpulan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan metode yang dilakukan oleh audit adalah tidak cermat, tidak teliti dan senantiasa berbeda dengan ” senyatanya ” yang terjadi dilapangan dan tidak objektif. Dalam arti tidak dapat dijadikan acuan untuk munculnya sebuah kerugian negara a quo kerugian penggunaan alokasi dana ADD dan Bantuan Keuangan Daerah Kota Banjar tahun anggaran 2012. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tingkat Banding supaya memeriksa, mengadili kembali perkara ini dengan lebih objektif lagi, dan atau kalaupun memiliki pendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya ; -------

Menimbang, bahwa sedangkan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 02 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 30 April 2015 tersebut pada pokoknya keberatan terhadap penghukuman ( strafmaat ) yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa yang hanya 1 ( satu ) tahun penjara dan tidak mempertimbangkan aspek edukatif, preventif, korektif dan represif sebagaimana dikehendaki Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 ; ----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor: 107/Pid.Sus-TPK/2014/PN.BDG Tanggal 16 Maret 2015 dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 26 Januari 2015 ; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa adapun Kontra Memori Banding Penuntut Umum Tertanggal 02 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 30 April 2015 yang pada pokoknya sama dengan hal-hal yang diungkapkan pada Memori Bandingnya, sehingga untuk singkatnya tidak perlu diulang pada bagian pertimbangan ini ; ----------------------------

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana disebutkan diatas, akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan hukum lain dalam putusan perkara ini ; ----------------

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan dakwaan primair mengenai unsur ” memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ” judex factie pengadilan tingkat pertama mempertimbangkan pada halaman 104 alenia ke- 6Salinan Resmi Putusannya dengan menyatakan : ” ... Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada seorangpun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa telah menjadikan Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau menjadi bertambah kaya ” ; -------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusan judex factie pengadilan tingkat pertama tersebut halaman 104 alenia ke- 7 nya disebutkan : ” … Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa tidak melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur ke-2 tidak terpenuhi “ ; ------------------------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat adalah memang sulit untuk menemukan kesamaan pemahaman tentang batasan seseorang itu dikatakan kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif. Oleh karenanya menjadi kaya atau bertambah kayanya Terdakwa tidak tepat digantungkan pada penilaian subjektif saksi-saksi yang kadar penilaiannya terhadap pengertian kaya berbeda-beda. Namunpun demikian demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur ” memperkaya ” harus dibuat sedemikian rupa sehingga paling mendekati pengertiannya yang sah dan berkeadilan. Dalam hal ini hakim harus mengambil alih pengertian ” memperkaya ” berdasarkan pertimbangan teori, jurisprudensi dan keyakinannya dihubungkan dengan fakta hukum yang ada ; ----------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat menafsirkan istilah ” memperkaya ” secara melawan hukum adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya melebihi perolehan secara sah. Atau dengan bahasa lain dapat juga dikatakan, jika hanya dari penghasilan yang sah saja, maka seseorang tidak memiliki harta kekayaan sedemikian ; --------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa demikian juga dalam hal ketika telah nyata Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana mengambil uang, barang atau perbuatan yang dapat dinilai dengan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan negara, tidak penting apakah uang tersebut dibelikan harta benda atau merubah gaya hidup seseorang, cukup apabila Terdakwa dinilai telah terjadi pertambahan kekayaan yang dinikmati diluar dari penghasilannya yang sah, baik terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain atau kepada suatu korporasi ; ----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa bersama sama saksi Asep Hidayat, BBA bin H. Jeje Zaenal Abidin dan saksi Lilis Sumiyati binti Ahmad ( para terdakwa dalam perkara terpisah ) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjar Nomor : 700/24-Inspektorat Tertanggal 17 Pebruari 2014 adalah sebesar Rp. 183.425.263,- ( seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah ) yang dinikmati oleh Terdakwa bersama-sama saksi Asep Hidayat, BBA bin H. Jeje Zaenal Abidin dan saksi Lilis Sumiyati binti Ahmad ( para terdakwa dalam perkara terpisah ) ; ----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperoleh keyakinan bahwa unsur ” memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ” dalam dakwaan primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur ” perbuatan melawan hukum ” dalam dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa selain menjabat sebagai Sekretaris Desa juga ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Keputusan Kepala Desa Batulawang Nomor : 141/Kpts-05/Ds/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 ; -------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 dalam kedudukannya sebagai Ketua Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Sekretaris Desa mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes.

2. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan Barang Desa.

3. Menyusun Raperdes APBDes, Perubahan APBDes dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

4. Menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Desa sekaligus sebagai Ketua PTPKD memiliki peran yang cukup kuat/dominan dalam persetujuan penggunaan dana ADD maupun dana BKD yang tidak sesuai dengan proposal yang telah ditetapkan dalam APBDes, apalagi apabila Kepala Desa sedang tidak ada di tempat ; -----------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 memiliki kewajiban untuk mengesahkan atas kebenaran material dari bukti-bukti yang digunakan dalam laporan pertanggungjawaban, namun kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai dengan dana ADD dan dana BKD sebagian dibuat secara fiktif ; ------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam hal mempertimbangkan unsur “ melawan hukum “ pada dakwaan primair Penuntut Umum berpendapat bahwa sifat dari “ perbuatan melawan hukum “ yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dakwaan subsidair Penuntut Umum ; ---------------------

Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak memiliki cukup keyakinan untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “ melawan hukum “ sebagaimana maksud dari dakwaan pertama primair yaitu pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka untuk selanjutnya yang akan mempertimbangkan adalah dakwaan subsidair Penuntut Umum ; ----------------------

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo. pasal 64 ayat ( 1 ) KUH Pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut - adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; -------------------------------------

Namunpun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum mengenai pertimbangan unsur pasal 18 ayat ( 1 ) huruf a dan b, ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang turut didakwakan dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun teks pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “ tersebut, namun dalam kenyataannya tidak terdapat fakta “ jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “ oleh Terdakwa dan saksi-saksi ( para Terdakwa dalam perkara terpisah ) adalah sebesar Rp. 183.425.263,- ( seratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus enap puluh tigarupiah ) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh judex factie, Pengadilan Tingkat Pertama ; ----------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyadari bahwa hukum tidak pernah lengkap, hakim bertanggung jawab mengisi bagian-bagian hukum yang kosong dengan terlebih dahulu berusaha untuk menafsirkan ( intepretasi) norma-norma hukum yang ada, atau penghalusan norma-norma hukum ( rechtsvervijning ). Hukum adalah pranata abstrak dan hanya diterapkan secara wajar dengan menggunakan metode penerapan tertentu. Hakim bukanlah corong undang-undang ataupun hukum, hakim adalah pengejawantah keadilan dan memutus berdasar hukum yang wajib ditemukan sebelum diterapkan. Kerugian negara harus dikembalikan sepenuhnya, tidak lebih dan tidak kurang. Dan yang bertanggung jawab terhadap pengembalian tersebut adalah Terdakwa, saksi Asep Hidayat, BBA bin H. Jeje Zaebal Abidin dan saksi Lilis Sumiyati binti Ahmad ( para Terdakwadalam perkara terpisah ) secara bersama-sama setelah dikurangi uang tunai yang disita sebagai uang penganti sebesar Rp. 85.000.000,-( delapan puluh lima juta rupiah ) ; ---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga menilai penjatuhan pidana penjara yang diputuskan oleh judex factie Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dirasakan belum memenuhi tujuan-tujuan pemidanaan dan juga belum memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat Indonesia yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi, sehingga pemidanaan demikian akan diperbaiki dengan memperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh peradilan tingkat pertama tentang unsur pasal 64 ayat (1) KUH Pidana yang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa “ beberapa perbuatan berhubungan “ sebagai perbuatan yang diteruskan, maka selayaknya hal demikian dijadikan pertimbangan hukum yang memberatkan pemidanaan Terdakwa ; ----------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut juga dapat merusak sendi-sendi bernegara dan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dan bertujuan mensejahterakan rakyat yang dalam perkara ini berupa penggunaan dan ADD atau dana BKD yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang berakibat merugikan keuangan negara ; ----------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebut terdahulu, maka keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 16 Maret 2015 Nomor : 107/Pid.Sus/TPK/PN.Bdg atas nama Terdakwa SARIP SUPRIATNA bin UDINyang dimintakan banding dalam perkara ini akan diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan pidana penjara pengganti uang pengganti yang dinilai belum berkeadilanyang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ; ---------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk menjamin agar putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan pasal 242 jo. pasal 193 ayat 2 huruf a jo. pasal 197 huruf k KUHAP, maka Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ; --------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan ; --------------------------------------------------------------------

Memperhatikan ketentuan pasal 3 juncto pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana juncto pasal 64 ayat 1 KUH Pidana juncto Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [ KUHAP ] serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini ; ------------------------------------------------------------------------------------

M E N G A D I L I

• Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umumtersebut ; ----------------------------------------------------------

• Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 16 Maret 2015 Nomor : 107/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg atas nama Terdakwa SARIP SUPRIATNA bin UDIN yang dimintakan banding dalam perkara ini, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti uang pengganti sehingga selengkapnya :

1. Menyatakan Terdakwa SARIP SUPRIATNA bin UDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primair ; -------------------------------------------------------------------

2. Membebaskan Terdakwa SARIP SUPRIATNA bin UDIN oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ; ------------------------------------

3. Menyatakan Terdakwa SARIP SUPRIATNA bin UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan subsidair ; -----------------------------------------------------------------

4. Menghukum Terdakwa SARIP SUPRIATNA bin UDIN dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama3 ( tiga ) bulan ; -------------------------------------------------------

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti kepada Negara sejumlah Rp. 32.808.421,- ( tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah ) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan ;--------------------------------------------

6. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ; ---------------------------------------------------------------------------------

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------------------

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku dapur dari Sdri. LILIS SUMIATI warna kuning batik merk Mirage.

2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.

3. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar Timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011.

4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.

5. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012.

6. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BJB nomor rekening : 0002531046100 a.n. Desa batulawang periode 01 Januari 2013 s/d 07 Oktober 2013.

7. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI unit Banjar timur Nomor rekening : 4011-01-000420-53-6 a.n. Dana Pembangunan Desa, Desa batulawang pataruman Banjar periode 01 Januari 2013 s/d 18 September 2013.

8. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 01/V/Ds/2012 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp 71.575.000,-.

9. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 02/V/Ds/2012 tanggal 31 Mei 2012 sebesar Rp 66.440.000,-.

10. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 03/VI/Ds/2012 tanggal 05 Juni 2012 sebesar Rp 61.625.000,-.

11. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 04/VI/Ds/2012 tanggal 08 Juni 2012 sebesar Rp 70.263.000,-.

12. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 05/VI/Ds/2012 tanggal 13 juni 2012 sebesar Rp 19.250.000,-.

13. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 06/VI/Ds/2012 tanggal 15 Juni 2012 sebesar Rp 86.234.000,-.

14. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 07/VI/Ds/2012 tanggal 18 Juni 2012 sebesar Rp 36.500.000,-.

15. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 08/VI/Ds/2012 tanggal 19 Juni 2012 sebesar Rp 39.000.000,-.

16. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 09/VI/Ds/2012 tanggal 26 Juni 2012 sebesar Rp 43.500.000,-.

17. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 10/VI/Ds/2012 tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp 25.500.000,-.

18. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 11/VII/Ds/2012 tanggal 03 Juli 2012 sebesar Rp 35.315.000,-.

19. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 12/VII/Ds/2012 tanggal 12 Juli 2012 sebesar Rp 5.500.000,-.

20. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 13/VII/Ds/2012 tanggal 18 Juli 2012 sebesar Rp 7.500.000,-.

21. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 14/VII/Ds/2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp 11.075.000,-.

22. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 15/VII/Ds/2012 tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp 7.000.000,-.

23. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 16/VIII/Ds/2012 tanggal 07 Agustus 2012 sebesar Rp 10.090.000,-

24. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 17/VIII/Ds/2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp 35.665.000,-

25. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 18/VIII/Ds/2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp 7.750.000,-.

26. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 19/VIII/Ds/2012 tanggal 30 Agustus 2012 sebesar Rp 12.000.000,-

27. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 20/IX/Ds/2012 tanggal 03 September 2012 sebesar Rp 7.430.000,-

28. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 21/IX/Ds/2012 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp 12.000.000,-.

29. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 22/IX/Ds/2012 tanggal 07 September 2012 sebesar Rp 3.500.000,-

30. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 23/IX/Ds/2012 tanggal 12 September 2012 sebesar Rp 17.515.000,-.

31. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 24/IX/Ds/2012 tanggal 17 September 2012 sebesar Rp 20.000.000,-.

32. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 25/IX/Ds/2012 tanggal 20 September 2012 sebesar Rp 9.950.000,-

33. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 26/IX/Ds/2012 tanggal 24 September 2012 sebesar Rp 4.000.000,-

34. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 27/IX/Ds/2012 tanggal 26 September 2012 sebesar Rp 14.165.000,-.

35. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 28/IX/Ds/2012 tanggal 28 September 2012 sebesar Rp 26.840.000,-.

36. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 29/X/Ds/2012 tanggal 05 Oktober 2012 sebesar Rp 4.000.000,-.

37. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 30/X/Ds/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebesar Rp 31.100.000,-.

38. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 31/X/Ds/2012 tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp 7.000.000,-.

39. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 32/X/Ds/2012 tanggal 25 Oktober 2012 sebesar Rp 8.600.000,-.

40. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor : 33/X/Ds/2012 tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp 12.000.000,-.

41. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :34/XI/Ds/2012 tanggal 05 November 2012 sebesar Rp 6.975.000,-.

42. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :35/XI/Ds/2012 tanggal 12 November 2012 sebesar Rp 4.675.000,-

43. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :36/XI/Ds/2012 tanggal 19 November 2012 sebesar Rp 10.925.000,-

44. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :37/XII/Ds/2012 tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp 16.778.884,-.

45. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :38/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp 5.000.000,-.

46. 1 (satu) bendel Permohonan pencairan dana ADD nomor :39/XII/Ds/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp 7.548.034,-.

47. 1 (satu) berkas proposal permohonan pencairan ADD TA. 2012.

48. Proposal Permohonan pencairan bantuan keuangan pemerintah untuk Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar Tahap 2 (Dua) TA. 2012.

49. Surat Perintah Penempatan Tugas sebagai Sekretaris Desa Batulawang Kota Banjar an. Sdr. SARIP SUPRIATNA, dari Pemerintah Kota Banjar Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah tertanggal 11 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. E. DEDI KUSNENDAR, M.Si. ( Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kota Banjar).

50. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembangunan kirmir Rt. 4, vivanisasi, kirmir MD. Sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 18 Juni 2012 yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.

51. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya RTLH Sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tertanggal 19 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.

52. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya RTLH untuk Matrial Cimanggu Sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 20 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.

53. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Upah RTLH Sejumlah Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Juni 2012, yang di tanda tangani oleh Sdr. DEDI. S.

54. 5 (lima) lembar Nota Kosong yang terdapat cap stempel Toko bangunan Cimanggu 3.

55. 1 (satu) buku Nota Kosong yang terdapat cap stempel Restu Bunda digital fotocopy.

56. 1 (satu) buah cap stempel LPM-D Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Batulawang.

57. 1 (satu) buah cap stempel BPD Badan Permusyawaratan Desa Batulawang.

58. 1 (satu) buah flashdish merk Kingstone.

59. 1 (satu) buah flashdish warna Hitam

60. 1 (satu) cap stempel toko buku “Lensa”

61. 1(satu) Bendel berkas SPJ ADD 30 % Bulan Januari 2012 s/d Juni 2012.

62. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 70 % TA. 2012.

63. 1 (satu) Bendel berkas SPJ ADD 30 % Bulan Juli 2012 s/d Desember 2012 TA. 2012.

64. 1 (satu) Bendel berkas SPJ APBDes TA. 2012.

65. 1 (satu) Bendel berkas Laporan Pertanggung Jawaban Infrastruktur jalan tahap I TA. 2012 (Bantuan keuangan).

66. 1 (satu) Bendel berkas Laporan pertanggung jawaban Infrastruktur jalan tahap II TA. 2012 (Bantuan Keuangan)

67. 1 (satu) Bendel berkas SPJ UP2K TA. 2012.

68. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Operasional Paud TA. 2012

69. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kelompok Tani Desa Batulawang TA. 2012.

70. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kegiatan ngabungbang TA. 2012.

71. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PSM (pekerja sosial masyarakat) TA. 2012.

72. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Kegiatan pembinaan olah raga TA. 2012.

73. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PHBN TA. 2012.

74. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Pivanisasi air bersih Dusun Pagerbatu Desa Batulawang TA. 2012.

75. 1 (satu) Bendel berkas SPJ PMT (Pemberian Makanan Tambahan) TA. 2012.

76. 1 (satu) Bendel berkas SPJ Pembangunan DKL AL-IKHSAN TA. 2012.

77. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan DKM Al-BAROKAH Dsn. Tundagan Kec. Pataruman Kota Banjar TA. 2012.

78. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Cempaka Ds. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar TA. 2012.

79. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Anggrek Dsn. Karangsari Ds. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar TA. 2012.

80. 1 (Satu) berkas SPJ Pembangunan PAUD Cendrawasih Dsn. Cimanggu Rt. 07 / 01 Ds. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar TA. 2012.

81. 1 (Satu) berkas SPJ Lembaga – Lembaga Ds. Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar TA. 2012.

82. 1 (satu) Bendel berkas Laporan Pertanggung jawaban BOP ADD TA. 2012.

83. 1 (Satu) berkas SPJ PKK Desa Batulawang TA. 2012.

84. 1 (satu) bendel Buku Kas Umum TA. 2012.

85. 1 (Satu) Buah Buku Pembantu Pemasukan APBDES TA. 2012.

86. 1 (Satu) Buah Buku Pembantu Pengeluaran APBDES TA. 2012

87. 1 (satu) Buku Bank Tahun 2012.

88. 1 (satu) Buku Kas Pembantu Pajak PPN / PPH Tahun 2012.

89. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aspal 35 Unit dari Desa Batulawang sebesar Rp. 47.250.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 05 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sdr. AHMAD SUBUR.

90. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aspal dari Desa Batulawang sebesar Rp. 36.450.000,- (Tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Juni 2012, yang ditanda tangani oleh Sdr. AHMAD SUBUR.

91. 1 (satu) lembar Kwitansi Kosong yang terdapat cap dan stempel meubel Saudara.

92. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Merah merk Sinar Purnama.

93. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Biru merk Sinar Dunia yang terdapat cap dan stempel dobo comp.

94. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Hijau Merk Sinar Dunia Ukuran besar.

95. 1 (satu) Buku kwitansi warna hijau merk sinar dunia Ukuran kecil.

96. 1 (satu) Buku kwitansi warna biru merk sinar purnama.

97. 4 (empat) buah buku Nota Kontan No.5 / SP 885.

98. 1 (satu) Buku mini kwitansi warna putih corah biru merk sinar purnama.

99. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Coklat merk Sinar Dunia Ukuran Besar.

100. 1 (satu) Buku kwitansi Warna Coklat merk Sinar Dunia Ukuran Kecil.

101. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Biaya Pembelian kayu dari Desa Batulawang sebesar Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 3 september 2012 yang ditanda tangani oleh Sdr. ALI. S.

102. 1 (satu) lembar Nota yang berisi senilai Rp. 5.180.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 2 september 2012.

103. 1 (satu) lembar Nota yang berisi senilai Rp. 2.775.000,- (lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tertanggal 22 september 2012.

104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan pembangunan gedung desa dari Pemerintah Desa Batulawang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) tertanggal 15 Oktober 2012, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan cimanggu 3.

105. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan pembangunan Desa Batulawang dari Desa Batulawang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) tertanggal 28 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan cimanggu 3.

106. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran titipan Renovasi Desa dari Desa Batulawang sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) tertanggal 12 September 2013, yang ditanda tangani oleh Sdri. AYU, cap dan stempel toko bangunan cimanggu 3.

107. 1 (satu) Bendel Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Pemerintah untuk Desa TA. 2012.

108. 1 (satu) buku kas pembantu harian 30 % TA. 2012.

109. 1 (satu) buku kas pembantu harian 70 % TA. 2012.

110. 1 (Satu) Bendel surat pesanan (SP) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor nomor : 027 / 23 / SP / Pppk / PPK / Des-Btlw / 2012.

111. 1 (Satu) buku kwitansi warna hijau merk Sinar Purnama milik Sdr. JAJANG IRAWAN.

112. SP2D Nomor : 931 / 01564 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 24 Mei 2012.

113. SP2D Nomor : 931 / 01565 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 24 Mei 2012.

114. SP2D Nomor : 931 / 03357 / LS-BP / BUD / 1.20.5.2 / 2012, Tanggal 29 Agustus 2012.

115. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pencairan dana dari BANK BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan Nomor Rekening : 4012-01-003408.10.5 a.n. JEJE ZAENAL ABIDIN tertanggal 10 Desember 2010.

116. 1 (satu) Lembar copy Slip Setoran Pelunasan Nomor Rekening : 4012-01-003408.10.5 a.n. JEJE ZAENAL ABIDIN tertanggal 21 Desember 2012.

117. 1 (satu) Berkas Salinan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1 / Kpts.41-Tapem/2008, tertanggal 20 Februari 2008, tentang Pemberhentian PLH dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar.

118. 1 (satu) Berkas Salinan Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 141.1 / Kpts.103Tapem/2003, tertanggal 26 April 2013, tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar

119. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor : 823.2 / KPTS. 023 / KEPEG / 2008, tanggal 05 Desember 2008, a.n SARIP SUPRIATNA Bin UDIN.

120. 1 (satu) Berkas Keputusan Kepala Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar Nomor: 141 / Kpts.06 / DS / V / 2012 Tentang Pengangkatan Bendahara Desa TA. 2013 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar a.n LILIS SUMIYATI tanggal 04 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP HIDAYAT, BBA.

121. 1 (satu) Berkas Keputusan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar Nomor : 413.1 / Kpts. 03 – DS / 2010 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar an. Sdri. LILIS SUMIYATI tanggal 02 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP HIDAYAT, BBA.

122. 2 (dua) Berkas Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP) Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2012 tanggal terbit 02 Januari 2012 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar.

Digunakan dalam perkara lain.

123. Uang sejumlah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang dititipkan pada Kejaksaan Negeri Banjar dirampas untuk negara cq. Kas Daerah Kota Banjar dan dipergunakan sebagai pengurang kerugian keuangan negara;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ; ----------------------------------------------------------------------------

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari SELASAtanggal16 JUNI2015 oleh DJAMER PASARIBU, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SUKARMAN SITEPU, SH., M.Hum Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan IRWAN RAMBE, SH., MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 12/PEN/TIPIKOR/2015/PT.BDGtanggal 11 Mei 2015, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENINtanggal22 JUNI2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh DEDE SOBARI, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut UmumdanTerdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA     HAKIM KETUA MAJELIS

H. SUKARMAN SITEPU, SH., M.Hum. DJAMER PASARIBU, SH.

IRWAN RAMBE, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

DEDE SOBARI, SH., MH.