21/TIPIKOR/2015/PT.BDG

P U T U S A N

Nomor 21/TIPIKOR/2015/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DRS. H. SYAMSURI HADI

Tempat lahir : Bekasi

Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 5 Oktober 1957

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Penggarutan RT.001/006 Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Setia Asih

periode 1984-1993 dan 2001-2006)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Cikarang sejak 29 Oktober 2014 sampai dengan 17 Nopember 2014;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Cikarang sejak 18 Nopember 2014 sampai dengan 27 Desember 2014;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 28 Desember 2014 sampai dengan 26 Januari 2015;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan 18 Januari 2015;

5. Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2015,

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak 6 Pebruari 2015 sampai dengan 6 April 2015;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak 7 April 2015 sampai dengan 5 Juni 2015;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak 1 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak 1 Juli 2015 sampai dengan 29 Agustus 2015;

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak 30 Agustus 2015 sampai dengan 28 September 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yang bernama : (1) M. Firman Alamsyah,SH,MH., (2) Rully May Treestanto,SH, Kesemuanya Para Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kantor Hukum M.Firman Alamsyah, SH & Rekan, Attorney At Law & Legal Consultants beralamat di Villa Taman Kartini Blok F I No. 6, Margahayu, Bekasi 17113, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Mei 2015 Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-05/CKR/12/2014 tanggal 30 Desember 2014, dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Drs. H. Syamsuri Hadi selaku Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001, antara bulan September tahun 2004 sampai dengan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, bertempat diKantor Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No:191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri maupun orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: --

• Bahwa pada tahun 1988 terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 1984 s/d 1993 membuat Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih Nomor 151/993.2.Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Oktober 1988 untuk mengajukan permohonan tukar menukar tanah tata Kota Desa Setia Asih seluas 20.000 M2 No. C.1016/737 persil 112 yang tertetak di Desa Setia Asih Blok Kampung Sawah dengan tanah milik saudara (alm) Hamdani bin Samat seluas 10.000 M2 yang terletak di Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C No. 1399;

• Bahwa selanjutnya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi menindak lanjuti Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih Nomor 151/993.2.Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Oktober 1988 dengan surat Nomor 140/2728/Pem tanggal 21 Nopember 1988 perihal Permohonan Persetujuan Mutasi / tukar menukar tanah hak pakai Desa Setia Asih yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, atas dasar tersebut kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor 593.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tentang Persetujuan mutasi / tukar menukar tanah hak pakai Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

• Bahwa kemudian pada tahun 2004 terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 s/d 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001 membuat surat Nomor 600/42/08/Ekbang tanggal 21 September 2004 perihal Dana Bantuan / Konvensasi Pembuatan Tower PT. Telkom Pemda Bekasi, yang berlokasi di tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya di Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C No. 1399 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bekasi up. Bagian keuangan;

• Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan sewa menyewa tanah Tata Kota Desa Setia Asih untuk pendirian tower Base Transciever Station, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia ( Protelindo ) meminta kepada terdakwa untuk membuat surat antara lain :

1. Surat Keterangan dan Pernyataan atas tanah yang terletak di persil 31 Kampung Penggarutan Blok 007 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pemilik Tanah dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 23 Juli 2004;

2. Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang ditandantangani oleh terdakwa selaku pembuat pernyataan dan selaku Kepala Desa Setia Asih pada tanggal 23 Juli 2004.

• Bahwa setelah terdakwa membuat kedua surat tersebut kemudian terdakwa melakukan perjanjian sewa menyewa Tanah / bangunan dengan Pihak PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) yang dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa tanah / bangunan untuk penempatan Base Transceiver Station sistem Telekomunikasi Selular CDMA Nomor 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005 seluas 150 M2 dan atas perjanjian tersebut terdakwa mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO);

• Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2008 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perluasan tanah yang disewa yang awalnya seluas 150 M² ditambah 20 M² kepada terdakwa yang dituangkan didalam surat amandemen pertama Perjanjian Sewa Menyewa Tanah / Bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan terdakwa yaitu Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008 dan atas perubahan atau amandemen perjanjian tersebut terdakwa mendapatkan uang sewa tambahan dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA cabang boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 7.500.000, - (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai;

• Bahwa kemudian pada bulan Juni 2008 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan penambahan operator pada menara Base Transceiver Station dan atas penambahan operator tersebut terdakwa meminta penambahan sewa tanah, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2008 dilakukan perubahan yang dituangkan dalam bentuk surat amandemen kedua atas perjanjian sewa menyewa tanah / bangunan untuk penempatan Base Transciever Station Sistem Telekomunikasi antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan terdakwa dan atas penambahan operator tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA cabang boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

• Selanjutnya pada Bulan Mei 2010 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan penambahan operator pada menara Base Transceiver Station, dan atas penambahan operator tersebut terdakwa meminta penambahan sewa yang dituangkan dalam bentuk surat amandemen ketiga atas perjanjian sewa menyewa tanah / bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan terdakwa dengan nomor : LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD/III tanggal 10 Mei 2010 dan atas penambahan operator tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA cabang boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 35.000.000, - (tiga puluh lima juta rupiah);

• Bahwa pada tahun 2012 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perpanjangan sewa menyewa tanah / bangunan dikarenakan sesuai dengan perjanjian awal yaitu Nomor 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005 masa sewa berlaku mulai tanggal 22 Desember 2004 sampai dengan 22 Desember 2014 maka dari itu sebelum habis masa sewa menyewanya, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perpanjangan sewa menyewa kepada terdakwa dan atas permohonan perpanjangan sewa menyewa tersebut terdakwa melampirkan antara lain :

1. Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan atas tanah yang terletak di persil 31 Kampung Penggarutan Blok 007 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pembuat keterangan dan pernyataan serta selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;

2. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pembuat pernyataan dan selaku Kepala Desa Setia Asih pada tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;

3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PPB No.0376436 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;

4. Fotocopy IPEDA yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;

• Bahwa setelah terdakwa memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) kemudian dilakukan perjanjian sewa menyewa dan dituangkan dalam bentuk surat Amandemen Keempat dan Pernyataan Kembali atas perjanjian sewa tanah / bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan terdakwa Nomor : LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/RNW-I/AMD-IV tanggal 31 Juli 2012 dan sebagai akibat adanya perjanjian tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA cabang boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah);

• Bahwa terhadap dokumen yang digunakan oleh terdakwa untuk proses perpanjangan sewa tanah/bangunan yang diserahkan kepada PT. Profesional Telekomunikasi terdapat penyimpangan yaitu adanya legalisir yang dilakukan oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012 padahal pada saat itu yang menjadi Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi adalah Hj. Siti Qomariah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007;

• Bahwa selain itu juga terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 s/d 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001 juga mendirikan pasar diatas tanah tata kota Desa Setia Asih seluas + 350 M² yang berada di Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C No. 1399 dan didalam proses pendirian pasar Puri Asih tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih tidak pernah melakukan musyawarah dan tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;

• Bahwa setelah berdirinya pasar puri Asih yang berada diatas tanah tata kota Desa Setia Asih kemudian terdakwa menyewakan lapak/ tempat berjualan kepada pedagang diantaranya yaitu:

1. Kepada Sukamdi sebesar Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) yang dituangkan didalam surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios/lapak Pasar Puri Asih No. 001/Ps.PA/HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 dan uang sewanya diserahkan kepada terdakwa;

2. Kepada saksi M. Saroni sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Juni 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Kwitansi tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) dan kwitansi tertanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Hj. Muryanah.

3. Kepada saksi Reni Marina Sari sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Hj. Muryanah pada tanggal 15 Mei 2014;

4. Kepada saksi Suciptadi sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui saksi Simin secara bertahap, berdasarkan kwitansi tanggal 15 Januari Agustus 2012 Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

• Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dalam melakukan pengelolaan tanah kas Desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang menerangkan bahwa :

1. Pasal 2 ayat (1 ) jenis kekayaan Desa terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;

2. Pasal 6 : kekayaan desa dikelola oleh pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa

3. Pasal 10 ayat (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa sewa dilakukan atas dasar :

1. Menguntungkan desa;

2. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan

3. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;

• Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 pada saat menyewakan Tanah Kas Desa Setia Asih untuk pendirian menara Base Transciever Station PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan pendirian serta menyewakan kios atau lapak pasar Puri Asih pada tahun 2005 tidak pernah meminta persetujuan dengan Pihak Badan Permusyawaratan Desa Setia Asih;

• Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi hasil sewa tanah kas desa atau Tanah Tata Kota Desa Setia Asih yang dipergunakan untuk tower Base Transciever Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan untuk bangunan pasar puri Asih Desa Setia Asih Kecamatan TarumajayaKabupaten Bekasi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Cikarang pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp. 368.200.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Perjanjian sewa	Pembayaran			Bukti pembayaran
1	2	3			4
1.	Perjanjian sewa menyewa tanah / bangunan untuk penempatan BTS sistem Telekomunikasi selular CDMA antara PT. Protelindo dengan terdakwa No. 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005	Rp. 80.000.000			-
2.	Amandemen Pertama Perjanjian Sewa tanah / bangunan antara PT. Protelindo dengan terdakwa No. LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008	Rp. 17.500.000			Kwitansi (receipt) tertanggal 23 Mei 2008 dan auto credit status transaksi tertanggal 3 Juni 2008;
3.	Amandemen kedua perjanjian sewa tanah/ bangunan antara PT. Protelindo dan terdakwa tanggal 17 Juni 2008	Rp. 30.000.000,-			Kwitansi (receipt) tertanggal 17 Juni 2008;
4. 4.	Amandemen ketiga perjanjian sewa tanah/ bangunan antara PT. Protelindo dan terdakwa No. LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD/III tanggal 10 Mei 2008	Rp. 35.000.000,-			Payment Advice tertanggal 31 Mei 2010;
5.	Amandemen Keempat perjanjian sewa tanah/bangunan antara PT. Protelindo dengan terdakwa No. LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/RNW-I/AMD-IV tanggal 31 Juli 2012		Rp.150.000.000,-	Auto credit status transaksi tertanggal 14 Agustus 2012
6.	Perjanjian sewa lapak Kepada saksi Sukamdi		Rp. 20.000.000,-	surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios/lapak Pasar Puri Asih No. 001/Ps.PA/HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007;
7.	Pembayaran sewa kios No. 46/47 dari saksi M. Saroni		Rp. 23.000.000,	kwitansi tertanggal 12 Juni 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- , Kwitansi tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp. 15.000.000 dan kwitansi tertanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp. 3.000.000,- yang diserahkan kepada saksi Hj. Muryanah;
8.	Pembayaran sewa kios / lapak pasar Tradisional Pasar Puri Asih dari saksi Reni Marina Sari		Rp. 10.000.000	Kwitansi tertanggal 15 Mei 2014;
9.	Pembayaran sewa kios / lapak pasar tradisional pasar puri asih dari saksi Suciptadi		Rp. 2.700.000	berdasarkan kwitansi tanggal 15 Januari Agustus 2012 Rp. 2.200.000 dan yang kedua Rp. 500.000.
	Total :		Rp. 368.200.000,-

• Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 368.200.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu dengan tidak menyetorkan seluruh pendapatan hasil sewa tanah Tata Kota Desa Setia Asih untuk tower Base Transciever Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan sewa kios atau lapak pasar Puri Asih kedalam Kas Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dan perbuatan terdakwa tersebut telah nyata-nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq.Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertuang dalam Laporan penghitungan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi hasil sewa tanah kas desa atau Tanah Tata Kota Desa Setia Asih yang dipergunakan untuk tower Base Transciever Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan untuk bangunan pasar puri Asih Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Drs. H. Syamsuri Hadi selaku Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001, antara bulan September tahun 2004 sampai dengan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No:191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa pada tahun 1988 terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 1984 s/d 1993 membuat Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih Nomor 151/993.2.Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Oktober 1988 untuk mengajukan permohonan tukar menukar tanah tata Kota Desa Setia Asih seluas 20.000 M2 No. C.1016/737 persil 112 yang tertetak di Desa Setia Asih Blok Kampung Sawah dengan tanah milik saudara (alm) Hamdani bin Samat seluas 10.000 M2 yang terletak di Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C No. 1399;

• Bahwa selanjutnya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi menindak lanjuti Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih Nomor 151/993.2.Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Oktober 1988dengan surat Nomor 140/2728/Pem tanggal 21 Nopember 1988 perihal Permohonan Persetujuan Mutasi / tukar menukar tanah hak pakai Desa Setia Asih yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, atas dasar tersebut kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor 593.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tentang Persetujuan mutasi / tukar menukar tanah hak pakai Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

• Bahwa kemudian pada tahun 2004 terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 s/d 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001 membuat surat Nomor 600/42/08/Ekbang tanggal 21 September 2004 perihal Dana Bantuan / Konvensasi Pembuatan Tower PT. Telkom Pemda Bekasi, yang berlokasi di tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya di Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C No. 1399 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bekasi up. Bagian keuangan;

• Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan sewa menyewa tanah Tata Kota Desa Setia Asih untuk pendirian tower Base Transciever Station, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia ( Protelindo ) meminta kepada terdakwa untuk membuat surat antara lain :

1. Surat Keterangan dan Pernyataan atas tanah yang terletak di persil 31 Kampung Penggarutan Blok 007 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pemilik Tanah dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 23 Juli 2004;

2. Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang ditandantangani oleh terdakwa selaku pembuat pernyataan dan selaku Kepala Desa Setia Asih pada tanggal 23 Juli 2004.

• Bahwa setelah terdakwa membuat kedua surat tersebut kemudian terdakwa melakukan perjanjian sewa menyewa Tanah / bangunan dengan Pihak PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) yang dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa tanah / bangunan untuk penempatan Base Transceiver Station sistem Telekomunikasi Selular CDMA Nomor 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005 seluas 150 M2 dan atas perjanjian tersebut terdakwa mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO);

• Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2008 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perluasan tanah yang disewa yang awalnya seluas 150 M² ditambah 20 M² kepada terdakwa yang dituangkan didalam surat amandemen pertama Perjanjian Sewa Menyewa Tanah / Bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan terdakwa yaitu Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008 dan atas perubahan atau amandemen perjanjian tersebut terdakwa mendapatkan uang sewa tambahan dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA cabang boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 7.500.000, - (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai;

• Bahwa kemudian pada bulan Juni 2008 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan penambahan operator pada menara Base Transceiver Station dan atas penambahan operator tersebut terdakwa meminta penambahan sewa tanah, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2008 dilakukan perubahan yang dituangkan dalam bentuk surat amandemen kedua atas perjanjian sewa menyewa tanah / bangunan untuk penempatan Base Transciever Station Sistem Telekomunikasi antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan terdakwa dan atas penambahan operator tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA cabang boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

• Selanjutnya pada Bulan Mei 2010 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan penambahan operator pada menara Base Transceiver Station, dan atas penambahan operator tersebut terdakwa meminta penambahan sewa yang dituangkan dalam bentuk surat amandemen ketiga atas perjanjian sewa menyewa tanah / bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan terdakwa dengan nomor : LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD/III tanggal 10 Mei 2010 dan atas penambahan operator tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA cabang boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 35.000.000, - (tiga puluh lima juta rupiah);

• Bahwa pada tahun 2012 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perpanjangan sewa menyewa tanah / bangunan dikarenakan sesuai dengan perjanjian awal yaitu Nomor 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005 masa sewa berlaku mulai tanggal 22 Desember 2004 sampai dengan 22 Desember 2014 maka dari itu sebelum habis masa sewa menyewanya, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perpanjangan sewa menyewa kepada terdakwa dan atas permohonan perpanjangan sewa menyewa tersebut terdakwa melampirkan antara lain :

1. Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan atas tanah yang terletak di persil 31 Kampung Penggarutan Blok 007 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pembuat keterangan dan pernyataan serta selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;

2. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pembuat pernyataan dan selaku Kepala Desa Setia Asih pada tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;

3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PPB No.0376436 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;

4. Fotocopy IPEDA yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;

• Bahwa setelah terdakwa memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) kemudian dilakukan perjanjian sewa menyewa dan dituangkan dalam bentuk surat Amandemen Keempat dan Pernyataan Kembali atas perjanjian sewa tanah / bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan terdakwa Nomor : LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/RNW-I/AMD-IV tanggal 31 Juli 2012 dan sebagai akibat adanya perjanjian tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA cabang boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah);

• Bahwa terhadap dokumen yang digunakan oleh terdakwa untuk proses perpanjangan sewa tanah / bangunan yang diserahkan kepada PT. Profesional Telekomunikasi terdapat penyimpangan yaitu adanya legalisir yang dilakukan oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012 padahal pada saat itu yang menjadi Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi adalah Hj. Siti Qomariah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/ Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007;

• Bahwa selain itu juga terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 s/d 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001 juga mendirikan pasar diatas tanah tata kota Desa Setia Asih seluas + 350 M² yang berada di Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C No. 1399 dan didalam proses pendirian pasar Puri Asih tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih tidak pernah melakukan musyawarah dan tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;

• Bahwa setelah berdirinya pasar puri Asih yang berada diatas tanah tata kota Desa Setia Asih kemudian terdakwa menyewakan lapak/ tempat berjualan kepada pedagang diantaranya yaitu:

1. Kepada Sukamdi sebesar Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) yang dituangkan didalam surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios/lapak Pasar Puri Asih No. 001/Ps.PA/HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 dan uang sewanya diserahkan kepada terdakwa;

2. Kepada saksi M. Saroni sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Juni 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Kwitansi tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) dan kwitansi tertanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Hj. Muryanah.

3. Kepada saksi Reni Marina Sari sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Hj. Muryanah pada tanggal 15 Mei 2014;

4. Kepada saksi Suciptadi sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui saksi Simin secara bertahap, berdasarkan kwitansi tanggal 15 Januari Agustus 2012 Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

• Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa :

Pasal 14:

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

2. mengajukan rancangan peraturan desa;

3. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

4. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

5. membina kehidupan masyarakat desa;

6. membina perekonomian desa;

7. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

8. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

9. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

4. melaksanakan kehidupan demokrasi;

5. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

6. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

7. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang­-undangan;

8. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

9. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

10. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

11. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

12. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

13. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

14. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan

15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

• Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dalam melakukan pengelolaan tanah kas Desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang menerangkan bahwa :

1. Pasal 2 ayat (1 ) jenis kekayaan Desa terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;

2. Pasal 6 : kekayaan desa dikelola oleh pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa

3. Pasal 10 ayat (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa sewa dilakukan atas dasar :

1. Menguntungkan desa;

2. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan

3. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;

• Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 pada saat menyewakan Tanah Kas Desa Setia Asih untuk pendirian menara Base Transciever Station PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan pendirian pasar Puri Asih pada tahun 2005 tidak pernah meminta persetujuan dengan Pihak Badan Permusyawaratan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;

• Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi hasil sewa tanah kas desa atau Tanah Tata Kota Desa Setia Asih yang dipergunakan untuk tower Base Transciever Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan untuk bangunan pasar Puri Asih Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Cikarang pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp. 368.200.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Perjanjian sewa		Pembayaran		Bukti pembayaran
1	2		3		4
1.	Perjanjian sewa menyewa tanah / bangunan untuk penempatan BTS sistem Telekomunikasi selular CDMA antara PT. Protelindo dengan terdakwa No. 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005		Rp. 80.000.000		-
2.	Amandemen Pertama Perjanjian Sewa tanah / bangunan antara PT. Protelindo dengan terdakwa No. LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008		Rp. 17.500.000		Kwitansi (receipt) tertanggal 23 Mei 2008 dan auto credit status transaksi tertanggal 3 Juni 2008;
3.	Amandemen kedua perjanjian sewa tanah/ bangunan antara PT. Protelindo dan terdakwa tanggal 17 Juni 2008		Rp.30.000.000,-		Kwitansi (receipt) tertanggal 17 Juni 2008;
4.	Amandemen ketiga perjanjian sewa tanah/ bangunan antara PT. Protelindo dan terdakwa No. LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD/III tanggal 10 Mei 2008		Rp.35.000.000,-		Payment Advice tertanggal 31 Mei 2010;
5.	Amandemen Keempat perjanjian sewa tanah/bangunan antara PT. Protelindo dengan terdakwa No. LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/RNW-I/AMD-IV tanggal 31 Juli 2012		Rp.150.000.000,-		Auto credit status transaksi tertanggal 14 Agustus 2012
6.	Perjanjian sewa lapak Kepada saksi Sukamdi		Rp. 20.000.000,-		surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios/lapak Pasar Puri Asih No. 001/Ps.PA/HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007;
7.	Pembayaran sewa kios No. 46/47 dari saksi M. Saroni		Rp. 23.000.000,		kwitansi tertanggal 12 Juni 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- , Kwitansi tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp. 15.000.000 dan kwitansi tertanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp. 3.000.000,- yang diserahkan kepada saksi Hj. Muryanah;
8.	Pembayaran sewa kios / lapak pasar Tradisional Pasar Puri Asih dari saksi Reni Marina Sari		Rp. 10.000.000		Kwitansi tertanggal 15 Mei 2014;
9.	Pembayaran sewa kios / lapak pasar tradisional pasar puri asih dari saksi Suciptadi		Rp. 2.700.000		berdasarkan kwitansi tanggal 15 Januari Agustus 2012 Rp. 2.200.000 dan yang kedua Rp. 500.000.
		Total :		Rp. 368.200.000,-

• Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 368.200.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)atau sekitar jumlah itu dengan menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 yaitu tidak menyetorkan seluruh pendapatan hasil sewa tanah Tata Kota Desa Setia Asih untuk tower Base Transciever Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan pasar Puri Asih ke Kas Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dan perbuatan terdakwa tersebut telah nyata-nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertuang dalam Laporan penghitungan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi hasil sewa tanah kas desa atau Tanah Tata Kota Desa Setia Asih yang dipergunakan untuk tower Base Transciever Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan untuk bangunan pasar puri Asih Desa Setia Asih Kecamatan TarumajayaKabupaten Bekasi sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Drs. H. Syamsuri Hadi selaku Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001, antara bulan September tahun 2004 sampai dengan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, bertempat diKantor Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No:191/KMA/SK/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan atau seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga yang disimpannya karena jabatannya atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang lain itu sebagai orang yang membantu yang menimbulkan kerugian keuangan Negara jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa pada tahun 1988 terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 1984 s/d 1993 membuat Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih No 151/993.2.Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Oktober 1988 untuk mengajukan permohonan tukar menukar tanah tata Kota Desa Setia Asih seluas 20.000 M2 No. C.1016/737 persil 112 yang tertetak di Desa Setia Asih Blok Kampung Sawah dengan tanah milik saudara (alm) Hamdani bin Samat seluas 10.000 M2 yang terletak di Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C No. 1399;

• Bahwa selanjutnya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Desa Setia Asih No 151/993.2.Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Oktober 1988dengan surat Nomor 140/2728/Pem tanggal 21 Nopember 1988 perihal Permohonan Persetujuan Mutasi / tukar menukar tanah hak pakai Desa Setia Asih yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, atas dasar tersebut kemudian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat mengeluarkan surat No. 593.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tentang Persetujuan mutasi / tukar menukar tanah hak pakai Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi ;

• Bahwa kemudian pada tahun 2004 terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 s/d 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001membuat surat Nomor 600/42/08/Ekbang tanggal 21 September 2004 perihal Dana Bantuan / Konvensasi Pembuatan Tower PT. Telkom Pemda Bekasi, yang berlokasi di tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya di Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C No. 1399;

• Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan sewa menyewa tanah Tata Kota Desa Setia Asih untuk pendirian tower Base Transciever Station, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia ( Protelindo ) meminta kepada terdakwa untuk membuat surat antara lain :

1. Surat Keterangan dan Pernyataan atas tanah yang terletak di persil 31 Kp.Penggarutan Blok 007 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Pemilik Tanah dan ditandatangani oleh terdakwa Kepala Desa Setia Asih tanggal 23 Juli 2004;

2. Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang ditandantangani oleh terdakwa selaku pembuat pernyataan dan selaku Kepala Desa Setia Asih pada tanggal 23 Juli 2004.

• Bahwa setelah terdakwa membuat kedua surat tersebut kemudian terdakwa melakukan perjanjian sewa menyewa Tanah / bangunan dengan Pihak PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) yang dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa tanah / bangunan untuk penempatan Base Transceiver Station sistem Telekomunikasi Selular CDMA Nomor 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005 seluas 150 M2 dan atas perjanjian tersebut terdakwa mendapatkan uang sewa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO);

• Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2008 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perluasan tanah yang disewa yang awalnya seluas 150 M2 ditambah 20 M2 kepada terdakwa yang dituangkan didalam surat amandemen pertama Perjanjian Sewa Menyewa Tanah / Bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan terdakwa yaitu Nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008 dan atas perubahan atau amandemen perjanjian tersebut terdakwa mendapatkan uang sewa tambahan dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA cabang boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 7.500.000, - (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan secara tunai;

• Bahwa kemudian pada bulan Juni 2008 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan penambahan operator pada menara Base Transceiver Station miliknya, dan atas penambahan operator tersebut terdakwa meminta penambahan sewa tanah, kemudian pada tanggal 17 Juni 2008 dilakukan perubahan dan dituangkan dalam bentuk surat amandemen kedua atas perjanjian sewa menyewa tanah / bangunan untuk penempatan Base Transciever Station Sistem Telekomunikasi antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan terdakwa dan atas penambahan operator tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA cabang boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

• Selanjutnya pada Bulan Mei 2010 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan penambahan operator pada menara Base Transceiver Station miliknya, dan atas penambahan operator tersebut terdakwa meminta penambahan sewa, yang dituangkan dalam bentuk surat amandemen ketiga atas perjanjian sewa menyewa tanah / bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan terdakwa dengan nomor : LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD/III tanggal 10 Mei 2010 dan atas penambahan operator tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA cabang boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 35.000.000, - (tiga puluh lima juta rupiah);

• Bahwa pada tahun 2012 PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) mengajukan perpanjangan sewa menyewa tanah / bangunan dikarenakan sesuai dengan perjanjan awal yaitu Nomor 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005 masa sewa berlaku mulai tanggal 22 Desember 2004 sampai dengan 22 Desember 2014 maka dari itu sebelum habis masa sewa menyewanya, PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO mengajukan perpanjangan sewa menyewa kepada terdakwa dan atas permohonan perpanjangan sewa menyewa tersebut terdakwa melampirkan antara lain :

1. Fotocopy Surat Keterangan dan Pernyataan atas tanah yang terletak di persil 31 Kp. Penggarutan Blok 007 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pembuat keterangan dan pernyataan serta selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;

2. Fotocopy Surat Pernyataan kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pembuat pernyataan dan selaku Kepala Desa Setia Asih pada tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;

3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PPB No.0376436 yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;

4. Fotocopy IPEDA yang dilegalisir oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012;

• Bahwa setelah terdakwa memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) kemudian dilakukan perjanjian sewa menyewa dan dituangkan dalam bentuk surat Amandemen Keempat dan Pernyataan Kembali atas perjanjian sewa tanah / bangunan antara PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) dengan terdakwa Nomor : LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/RNW-I/AMD-IV tanggal 31 Juli 2012 dan sebagai akibat adanya perjanjian tersebut PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (PROTELINDO) melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BCA cabang boulevard Hijau Nomor 5210466977 atas nama terdakwa sejumlah Rp. 150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah);

• Bahwa terhadap dokumen yang digunakan oleh terdakwa untuk proses perpanjangan sewa tanah / bangunan yang diserahkan kepada PT. Profesional Telekomunikasi terdapat penyimpangan yaitu adanya legalisir yang dilakukan oleh Kepala Desa Setia Asih Taufikurahman tertanggal 2 Agustus 2012 padahal pada saat itu yang menjadi Kepala Desa adalah Hj. Siti Qomariah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007;

• Bahwa selain itu juga terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 s/d 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001 juga mendirikan pasar diatas tanah tata kota Desa Setia Asih seluas + 350 M2Blok Penggarutan persil 31 D.II Letter C No. 1399 dan didalam proses pendirian pasar Puri Asih tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih tidak pernah melakukan musyawarah dan tidak mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;

• Bahwa setelah berdirinya pasar puri Asih yang berada diatas tanah tata kota Desa Setia Asih kemudian terdakwa menyewakan lapak/ tempat berjualan kepada pedagang diantaranya yaitu:

1. Kepada Sukamdi sebesar Rp. 20.000.000, - (dua puluh juta rupiah) yang dituangkan didalam surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios/lapak Pasar Puri Asih No. 001/Ps.PA/HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 dan uang sewanya diserahkan kepada terdakwa;

2. Kepada saksi M. Saroni sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan rincian berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Juni 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Kwitansi tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah) dan kwitansi tertanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada saksi Hj. Muryanah.

3. Kepada saksi Reni Marina Sari sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan kepada saksi Hj. Muryanah pada tanggal 15 Mei 2014;

4. Kepada saksi Suciptadi sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui saksi Simin secara bertahap, berdasarkan kwitansi tanggal 15 Januari Agustus 2012 Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

• Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa :

Pasal 14:

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

2. mengajukan rancangan peraturan desa;

3. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

4. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

5. membina kehidupan masyarakat desa;

6. membina perekonomian desa;

7. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

8. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

9. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

4. melaksanakan kehidupan demokrasi;

5. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

6. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

7. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang­undangan;

8. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

9. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;

10. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

11. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

12. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

13. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;

14. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan

15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

• Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 dalam melakukan pengelolaan tanah kas Desa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa menerangkan bahwa :

1. Pasal 2 ayat (1 ) jenis kekayaan Desa terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola desa dan lain-lain kekayaan milik Desa;

2. Pasal 6 : kekayaan desa dikelola oleh pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa

3. Pasal 10 ayat (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa sewa dilakukan atas dasar :

1. Menguntungkan desa;

2. Jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang; dan

3. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;

• Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Setia Asih periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 pada saat menyewakan Tanah Kas Desa Setia Asih untuk pendirian menara Base Transciever Station PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan pendirian pasar Puri Asih pada tahun 2005 tidak pernah meminta persetujuan dengan Pihak Badan Permusyawaratan Desa Setia Asih;

• Bahwa berdasarkan penghitungan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya atas dugaan Tindak Pidana Korupsi hasil sewa tanah kas desa atau Tanah Tata Kota Desa Setia Asih yang dipergunakan untuk tower Base Transciever Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan untuk bangunan pasar puri Asih Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2014yang dilakukan oleh Penyidik pada tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp. 368.200.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No.	Perjanjian sewa	Pembayaran	Bukti pembayaran
1	2	3	4
1.	Perjanjian sewa menyewa tanah / bangunan untuk penempatan BTS sistem Telekomunikasi selular CDMA antara PT. Protelindo dengan terdakwa No. 001/PROT-UPG-P02-04.PKS tanggal 8 Januari 2005	Rp. 80.000.000	-
2.	Amandemen Pertama Perjanjian Sewa tanah / bangunan antara PT. Protelindo dengan terdakwa No. LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008	Rp. 17.500.000	Kwitansi (receipt) tertanggal 23 Mei 2008 dan auto credit status transaksi tertanggal 3 Juni 2008;
3.	Amandemen kedua perjanjian sewa tanah/ bangunan antara PT. Protelindo dan terdakwa tanggal 17 Juni 2008	Rp. 30.000.000,-	Kwitansi (receipt) tertanggal 17 Juni 2008;
4.	Amandemen ketiga perjanjian sewa tanah/ bangunan antara PT. Protelindo dan terdakwa No. LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD/III tanggal 10 Mei 2008	Rp. 35.000.000,-	Payment Advice tertanggal 31 Mei 2010;
5.	Amandemen Keempat perjanjian sewa tanah/bangunan antara PT. Protelindo dengan terdakwa No. LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/RNW-I/AMD-IV tanggal 31 Juli 2012	Rp.150.000.000,-	Auto credit status transaksi tertanggal 14 Agustus 2012
6.	Perjanjian sewa lapak Kepada saksi Sukamdi	Rp. 20.000.000,-	surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios/lapak Pasar Puri Asih No. 001/Ps.PA/HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007;
7.	Pembayaran sewa kios No. 46/47 dari saksi M. Saroni	Rp. 23.000.000,	kwitansi tertanggal 12 Juni 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- , Kwitansi tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp. 15.000.000 dan kwitansi tertanggal 30 Juni 2007 sebesar Rp. 3.000.000,- yang diserahkan kepada saksi Hj. Muryanah;
8.	Pembayaran sewa kios / lapak pasar Tradisional Pasar Puri Asih dari saksi Reni Marina Sari	Rp. 10.000.000	Kwitansi tertanggal 15 Mei 2014;
9.	Pembayaran sewa kios / lapak pasar tradisional pasar puri asih dari saksi Suciptadi	Rp. 2.700.000	berdasarkan kwitansi tanggal 15 Januari Agustus 2012 Rp. 2.200.000 dan yang kedua Rp. 500.000.
	Total :	Rp. 368.200.000,-

• Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya yaitu sebagai Kepala Desa Setia Asih Periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 sebesar Rp. 368.200.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu dan tidak menyetorkan seluruh pendapatan hasil sewa tanah Tata Kota Desa Setia Asih untuk tower Base Transciever Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan pasar Puri Asih ke Kas Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi dan perbuatan terdakwa tersebut telah nyata-nyata mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, sebagaimana tertuang dalam Laporan penghitungan kerugian keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi Cq. Keuangan Pemerintah Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya atas dugaan Tindak Pidana Korupsi hasil sewa tanah kas desa atau Tanah Tata Kota Desa Setia Asih yang dipergunakan untuk tower Base Transciever Station milik PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia dan untuk bangunan pasar Puri Asih Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya tertanggal 11 Mei 2015 No.Reg.Perk.PDS-05/CKR/12/2014, menuntut agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. Syamsuri Hadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menyatakan terdakwa Drs. Syamsuri Hadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” dalam dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Syamsuri Hadi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa telah menjalani masa tahanan Rutan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Membebankan kepada Terdakwa Drs. Syamsuri Hadi untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 368.200.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), dan jika terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

	1 (satu) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor. 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001;
	1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bekasi Bekasi No. 141.1/ Kep.179-Pemdes/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan penjabat (Pj. Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi) tanggal 20 Oktober 2006.
	1 (satu) bendel scan Surat Akta Jual beli dari Soedirja, SH No. 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983.
	1 (satu) bendel foto copy Keputusan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi No. 151/993.2/Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 005/2554/Pem tanggal 31 Oktober 1988 perihal Undangan yang ditandatangani oleh Asisten Sekwilda I.
	1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi No. 143.3/SK.281-Pem/1988 tentang Pengesahan Keputusan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tentang Tukar menukar Tanah Hak Pakai Desa (Tata Kota) Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Desember 1988.
	1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593.3/SK.357-Pemdes/89 tentang Persetujuan mutasi/ tukar menukar tanah hak pakai Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 15 Maret 1989.
	1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tata kota Desa Setia Asih seluas 5544 M2.psl.31 atas nama tanah milik adat Hamdani bin Samat yang sudah ditukar. Untuk biaya pembangunan kantor Desa Setia Asih.
	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil pengukuran Tanah H. Hamdani yang telah ditukar dengan tanah Tata Kota desa Setia Asih Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593.3/SK.357 pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tanggal 11 Oktober 1989.
	1 (satu) lembar fotocopy Buku C Nomor 1 s/d 17 terdapat tulisan tangan yang menerangkan tanah seluas 22.250 M2 ke H. Hamdani atas dasar SK Gubernur No. 593.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989
	1 (satu) lembar fotocopy Buku C Nomor 1914 terdapat tulisan tangan yang menerangkan bahwa tanah seluas 22.250 M2 menjadi tanah milik H. Hamdani bin Samad No. 1915 tukaran dari TTS Setiasih C.I SK Gubernur No. 593.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989;
	2 (dua) lembar fotocopy Buku C terdapat tulisan tangan nama Wajib Ipeda H. Hamdani bin Samat 1399;
	1 (satu) lembar surat Pernyataan pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan Swasta No. 32/PH/1996 tanggal 23 April 1996;
	1 (satu) bendel scan buku tanah Hak Guna Bangunan No. 85 tanggal 28 Agustus 1997 dilegalisir ;
	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusai No. AHU-49055.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Oktober 2009;
	1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Rapat PT. Panca Media Rumah Utama No. 38.
	1 (satu) bendel fotocopy surat Gubernur KDH tingkat I Jawa Barat perihal persetujuan tukar menukar Tanah Kas Desa Setiamulya dan Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya tanggal 5 Juli 1996;
	1 (satu) bendel fotocopy Surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan swasta No. 218/PH/1996 tanggal 14 Nopember 1966 yang ditandatangani oleh yang melepaskan H. Hamdani, yang menerima pelepasan PT. Duta Putra Mahkota dan saksi Drs. H. Syadeli selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tarumajaya.
	1 (satu) lembar fotocopy SPOP No. C.573 tanggal 30 Mei 1989 (persil 112 luas tanah 20.000 M2 tanah sawah.
	6 foto pembayaran Tanah Kas Desa dari saksi Munajat kepada (alm) H. Hamdani bin Samat disaksikan oleh terdakwa
	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Tidak Sengketa yang menerangkan bahwa Hamdanih bin Samat atas sebidang tanah asal tuka menukar dari tanah kas Desa Setia Asih SK Gubernur No. 593.3/SK.357-Pemdes/89 , persil 112 tertanggal 6 April 1994;
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Objek Pajak Nomor 1575;
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Setia Asih Abu Ibrahim (alm) yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik adat.
	1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Syamsuri Hadi pada tanggal 23 Juli 2004
	1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan dan pernyataan dari H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004
	1 (satu) lembar fotocopy Pernyataan kepemilikan Tanah yang dibuat H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004;
	1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 503/415/Pem tanggal 12 Agustus 2004 perihal rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat Tarumajaya Drs. Haruman Suryadi,
	1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penerimaan pemberitahuan (pernyataan ijin warga)
	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan persetujuan warga
	1 (satu) lembar fotocopy surat No. 600/42/08/Ekbang perihal Dana Bantuan / konvensasi Pembuatan tower PT. Telkom Pemda Bekasi tanggal 21 September 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Setia Asih H. Syamsuri Hadi;
	1 (satu) lembar fotocopy daftar penerima bantuan konvensasi pembuatan tower PT. Telkom Kabupaten Bekasi.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan dan pernyataan dari H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012.
	1 (satu) lembar fotocopy Pernyataan kepemilikan Tanah yang dibuat H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012.
	1 (satu) lembar fotocopy SPPT No. 0376436 yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012;
	1 (satu) lembar fotocopy Surat ketetapan IPEDA (iuran Pembangunan Daerah) yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012;
	1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan perwakilan Desa Nomor 40/BPD/STA/04 tanggal 9 Agustus 2004 perihal pembangunan pasar;
	1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan perwakilan Desa Nomor 41/BPD/STA/04 tanggal 22 Nopember 2004 perihal teguran pembangunan pasar Desa Setia Asih;
	1 (satu) lembar fotocopy surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka No. 503/133/P/D/DPPB tanggal 18 Desember 2007 yang dilegalisir pos.
	1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan No. 001/PROT-UPG-PO2-04/PKS tanggal 8 Jnauari 2005 yang dilegalisir pos;
	1 (satu) bendel fotocopy surat amandemen pertama perjanjian sewa tanah / bangunan antara Protelindo dan H. Syamsuri Hadi No. LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008;
	1 (satu) bendel fotocopy surat amandemen Kedua perjanjian sewa menyewa tanah / bangunan untuk penempatan BTS sistem telekomunikasi tanggal 17 Juni 2008;
	1 (satu) bendel fotocopy Surat amandemen Ketiga perjanjian sewa tanah / bangunan No. LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-III tanggal 10 Mei 2010;
	1 (satu) bendel fotocopy surat amandemen keempat dan pernyataan kembali atas perjanjian sewa tanah / bangunan nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/PRNW-I/AMD-IV tanggal 31 Juli 2012;
	1 (satu) buah foto copy buku tabungan Bank BCA No. Rekening 5210466977 atas nama H. Syamsuri Hadi KCP Bulevar Hijau
	1 (satu) bendel memori serah terima jabatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
	2 (dua ) lembar petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/ Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007;
	1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/ Kep.24/Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007;
	1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat Somasi dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 3 Desember 2012.
	1 (satu) lembar gambar pengukuran Luas Bidang Tanah Kantor Desa Setia Asih
	2 (dua) lembar asli kwitansi pembayaran sewa kios lapak pasar tradisional Puri Asih sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Reni Marina Sari yang diterima Hj. Muryanah tanggal 15 Mei 2014;
	1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa kios tanggal 15 Januari 2012 dari Suciptadi yang diterima oleh a/n. Drs. Syamsuri Hadi
	1 (satu) bendel surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios / lapak pasar puri asih No. 001/Ps.PA/HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp. 20.000.000,-
	3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran sewa kios No. 46/47 pasar Puri Asih dari saksi M. Saroni diserahkan kepada Hj. Muryana sebesar Rp. 23.000.000,-
	2 (dua) buah buku kartu pembayaran kontrak kios pasar puri asih;
	1 (satu) bendel foto copy daftar pembagian tanah hak pakai Desa (bengkok) yang berada di Kecamatan Tarumajaya;
	1 (satu) bendel fotocopy yang terdiri dari Surat tanda tamat belajar SMA Yaspri an Samsuri, surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya, surat keterangan kelakuan baik, daftar riwayat hidup.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;

2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” secara berlanjut sebagaimana dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;

5. Menghukum Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 368.200.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu ripiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa

	1 (satu) lembar Foto copy petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor. 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001;
	1 (satu) bendel Keputusan Bupati Bekasi Bekasi No. 141.1/Kep.179-Pemdes/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan penjabat (Pj. Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi tanggal 20 Oktober 2006.
	1 (satu) bendel scan Surat Akta Jual beli dari Soedirja, SH No. 49/6/TMJ/1983 tanggal 14 Januari 1983.
	1 (satu) bendel foto copy Keputusan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi No. 151/993.2/Agraria tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat No. 005/2554/Pem tanggal 31 Oktober 1988 perihal Undangan yang ditandatangani oleh Asisten Sekwilda I.
	1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi No. 143.3/SK.281-Pem/1988 tentang Pengesahan Keputusan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tentang Tukar mneukar Tanah Hak Pakai Desa (Tata Kota) Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya tanggal 6 Desember 1988.
	1 (satu) bendel fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593.3/SK.357-Pemdes/89 tentang Persetujuan mutasi/ tukar menukar tanah hak pakai Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi tanggal 15 Maret 1989.
	1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran ganti rugi tanah tata kota Desa Setia Asih seluas 5544 M2.psl.31 atas nama tanah milik adat Hamdani bin Samat yang sudah ditukar. Untuk biaya pembangunan kantor Desa Setia Asih.
	1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil pengukuran Tanah H. Hamdani yang telah ditukar dengan tanah Tata Kota desa Setia Asih Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593.3/SK.357 pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 tanggal 11 Oktober 1989.
	1 (satu) lembar fotocopy Buku C Nomor 1 s/d 17 terdapat tulisan tangan yang menerangkan tanah seluas 22.250 M2 ke H. Hamdani atas dasar SK Gubernur No. 593.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989
	1 (satu) lembar fotocopy Buku C Nomor 1914 terdapat tulisan tangan yang menerangkan bahwa tanah seluas 22.250 M2 menjadi tanah milik H. Hamdani bin Samad No. 1915 tukaran dari TTS Setiasih C.I SK Gubernur No. 593.3/SK-357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989;
	2 (dua) lembar fotocopy Buku C terdapat tulisan tangan nama Wajib Ipeda H. Hamdani bin Samat 1399;
	1 (satu) lembar surat Pernyataan pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan Swasta No. 32/PH/1996 tanggal 23 April 1996;
	1 (satu) bendel scan buku tanah Hak Guna Bangunan No. 85 tanggal 28 Agustus 1997 dilegalisir ;
	1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusai No. AHU-49055.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Oktober 2009;
	1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Rapat PT. Panca Media Rumah Utama No. 38.
	1 (satu) bendel fotocopy surat Gubernur KDH tingkat I Jawa Barat perihal persetujuan tukar menukar Tanah Kas Desa Setiamulya dan Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya tanggal 5 Juli 1996;
	1 (satu) bendel fotocopy Surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah untuk kepentingan swasta No. 218/PH/1996 tanggal 14 Nopember 1966 yang ditandatangani oleh yang melepaskan H. Hamdani, yang menerima pelepasan PT. Duta Putra Mahkota dan saksi Drs. H. Syadeli selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tarumajaya.
	1 (satu) lembar fotocopy SPOP No. C.573 tanggal 30 Mei 1989 (persil 112 luas tanah 20.000 M2 tanah sawah.
	6 foto pembayaran Tanah Kas Desa dari saksi Munajat kepada (alm) H. Hamdani bin Samat disaksikan oleh terdakwa
	1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Tidak Sengketa yang menerangkan bahwa Hamdanih bin Samat atas sebidang tanah asal tuka menukar dari tanah kas Desa Setia Asih SK Gubernur No. 593.3/SK.357-Pemdes/89 , persil 112 tertanggal 6 April 1994;
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Objek Pajak Nomor 1575;
	1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Setia Asih Abu Ibrahim (alm) yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik adat.
	1 (satu) lembar fotocopy surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Syamsuri Hadi pada tanggal 23 Juli 2004
	1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan dan pernyataan dari H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004
	1 (satu) lembar fotocopy Pernyataan kepemilikan Tanah yang dibuat H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004;
	1 (satu) lembar fotocopy surat Nomor 503/415/Pem tanggal 12 Agustus 2004 perihal rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat Tarumajaya Drs. Haruman Suryadi,
	1 (satu) lembar fotocopy surat bukti penerimaan pemberitahuan (pernyataan ijin warga)
	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan persetujuan warga
	1 (satu) lembar fotocopy surat No. 600/42/08/Ekbang perihal Dana Bantuan / konvensasi Pembuatan tower PT. Telkom Pemda Bekasi tanggal 21 September 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Setia Asih H. Syamsuri hadi;
	1 (satu) lembar fotocopy daftar penerima bantuan konvensasi pembuatan tower PT. Telkom Kabupaten Bekasi.
	1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan dan pernyataan dari H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012.
	1 (satu) lembar fotocopy Pernyataan kepemilikan Tanah yang dibuat H. Syamsuri Hadi tanggal 23 Juli 2004 yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012.
	1 (satu) lembar fotocopy SPPT No. 0376436 yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012;
	1 (satu) lembar fotocopy Surat ketetapan IPEDA (iuran Pembangunan Daerah) yang dilegalisir oleh Taufikurahman selaku Kepala Desa Setia Asih tanggal 2 Agustus 2012;
	1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan perwakilan Desa Nomor 40/BPD/STA/04 tanggal 9 Agustus 2004 perihal pembangunan pasar;
	1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan perwakilan Desa Nomor 41/BPD/STA/04 tanggal 22 Nopember 2004 perihal teguran pembangunan pasar Desa Setia Asih;
	1 (satu) lembar fotocopy surat Ijin Mendirikan Bangunan Berjangka No. 503/133/P/D/DPPB tanggal 18 Desember 2007 yang dilegalisir pos.
	1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan No. 001/PROT-UPG-PO2-04/PKS tanggal 8 Jnauari 2005 yang dilegalisir pos;
	1 (satu) bendel fotocopy surat amandemen pertama perjanjian sewa tanah / bangunan antara Protelindo dan H. Syamsuri Hadi No. LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-I tanggal 23 Mei 2008;
	1 (satu) bendel fotocopy surat amandemen Kedua perjanjian sewa menyewa tanah / bangunan untuk penempatan BTS sistem telekomunikasi tanggal 17 Juni 2008;
	1 (satu) bendel fotocopy Surat amandemen Ketiga perjanjian sewa tanah / bangunan No. LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/AMD-III tanggal 10 Mei 2010;
	1 (satu) bendel fotocopy surat amandemen keempat dan pernyataan kembali atas perjanjian sewa tanah / bangunan nomor LGL-JAW-CCJ-0046-F-P/PRNW-I/AMD-IV tanggal 31 Juli 2012;
	1 (satu) buah foto copy buku tabungan Bank BCA No. Rekening 5210466977 atas nama H. Syamsuri Hadi KCP Bulevar Hijau
	1 (satu) bendel memori serah terima jabatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi;
	2 (dua) lembar petikan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/ Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007;
	1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.24/ Pemdes/2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahap II di 9 Desa pada 6 Kecamatan Di Kabupaten Bekasi Tahun 2007 tanggal 5 Pebruari 2007;
	1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat Somasi dari PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia tanggal 3 Desember 2012.
	1 (satu) lembar gambar pengukuran Luas Bidang Tanah Kantor Desa Setia Asih
	2 (dua) lembar asli kwitansi pembayaran sewa kios lapak pasar tradisional Puri Asih sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Reni Marina Sari yang diterima Hj. Muryanah tanggal 15 Mei 2014;
	1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran sewa kios tanggal 15 Januari 2012 dari Suciptadi yang diterima oleh a/n. Drs. Syamsuri Hadi
	1 (satu) bendel surat perjanjian pemberian izin sewa hak guna pakai kios / lapak pasar puri asih No. 001/Ps.PA/HGP/VI/2007 tanggal 20 Juni 2007 sebesar Rp. 20.000.000,-
	3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran sewa kios No. 46/47 pasar Puri Asih dari saksi M. Saroni diserahkan kepada Hj. Muryana sebesar Rp. 23.000.000,-
	2 (dua) buah buku kartu pembayaran kontrak kios pasar puri asih;
	1 (satu) bendel foto copy daftar pembagian tanah hak pakai Desa (bengkok) yang berada di Kecamatan Tarumajaya;
	1 (satu) bendel fotocopy yang terdiri dari Surat tanda tamat belajar SMA Yaspri an Samsuri, surat keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya, surat keterangan kelakuan baik, daftar riwayat hidup.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/ PN.Bdg., yang dibuat oleh Mochamad Tiere, SH.MH., Plh. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Juni 2015 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2014 ;

Membaca memori banding Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 18 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 20 Agustus 2015;

Membaca surat mempelajari berkas perkara, Nomor W11.UI/3632/ HN.02.02/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015 dan surat Nomor W11.UI/3633/ HN.02.02/VII/2015, yang isinya memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding (Terdakwa) dalam perkara ini melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan memori banding dan yang menjadi alasan-alasan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa apa yang tertulis dalam nota pembelaan dalam persidangan tingkat pertama tetap tidak terpisahkan dengan keberatan Pembanding dalam memori banding ini ;

2. Bahwa pemeriksaan perkara ini di Kejaksaan Negeri Cikarang sebenarnya telah melanggar asas ”Nebis in Idem” karena kebenaran atas materi dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (sekarang Terbanding) tersebut dimana Pembanding (Terdakwa) pernah diperiksa dan disidik oleh Kepolisian Resort Metropolitan Kabupaten Bekasi selaku penyidik dan berdasarkan hasil penyidikan ternyata disimpulkan tidak cukup bukti untuk dipersangkakan dan mendakwakan diri Pembanding (Terdakwa) ;

3. Bahwa Pembanding (Terdakwa) keberatan atas putusan judex factie tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

• Bahwa Kepemilikan Pembanding (Terdakwa) atas lahan tanah yang menjadi objek pidana adalah sah secara hukum yang secara fakta hukum didasarkan pada Akta Jual Beli Nomor 49/6/TMJ/1983 yang dibuat dihadapan Soedirdja, SH. Notaris/PPAT di Bekasi, antara Pembanding dengan orang tua Pembanding pada waktu masih hidup (H. Hamdani bin Samat) ;

• Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357.Pemdes/89, tanggal 15 Maret 1989 tentang persetujuan Mutasi / Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi jo Surat Keputusan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, Nomor 151/993.2/Agraria tertanggal 6 Oktober 1988 tentang Tukar Menukar Tanah Tata Kota Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, belum cukup untuk membuktikan adanya hak atas tanah tersebut, karena tidak pernah dilanjuti dengan proses pembuatan akta tanah dihadapan Camat ;

• Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bekasi tertanggal 25 Juli 1991 No. Ket 4068/WPJ.07/KB.08/1991, tentang keterangan buku C yang ditanda tangani Kepala Seksi Pembaharuan I Kantor Pelayanan PBB Bekasi, menerangkan bahwa tanah yang terletak di Blok Kampung Sawah Persil II 2.S.IV Letter C 1016/737 yang merupakan objek tukar menukar dengan tanah yang terletak di Blok Penggarutan Persil 31D. letter C 1399 Desa Setia Asih, masih tercatat sebagai tanah TKD ;

• Bahwa dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tidak terbukti adanya peralihan hak atas tanah-tanah yang menjadi objek tukar-menukar dan kalaupun ada hanya sebatas Arsip Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat itu saja ;

• Bahwa unsur setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak dapat dikenakan kepada Pembanding (Terdakwa), dengan alasan bahwa tanah Blok Penggarutan Persil 31 D letter C 1399 Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi adalah kepemilikan Pembanding (Terdakwa) sah menurut hukum (Akta Jual Beli Nomor 49/6/TMJ/1983) ;

• Bahwa Kepemilikan Pembanding (Terdakwa) atas tanah tersebut bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan atau atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karena Dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 KUHP adalah tidak terbukti dan tidak dapat dikenakan kepada Pembanding (Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 27 Mei 2015 Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut, dihubungkan pula dengan alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, pada prinsipnya Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah dijatuhkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERLANJUT” sebagaimana Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, yang secara hukum dapat dipertahankan. Oleh karenanya segala pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum dalam mengadili dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berkaitan pertimbangan hukum diatas, yang apabila dihubungkan dengan alasan-alasan keberatan dalam memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, bahwa keberatan-keberatan yang menjadi dalil-dalil dalam memori banding yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut bukan merupakan hal-hal yang baru dan ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Oleh karenanya keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara hukum tidak perlu lagi dipertimbangkan dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditahan, sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terhadap masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tetap akan dikurangi dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan karena Terdakwa pada saat ini telah ditahan maka sejalan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) Jo Pasal 242 KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sejalan dengan ketentuan pasal 222 KUHAP, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota II, dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

• Pertimbangan hukum dalam hal penerapan pasal dakwaan subsidairitas

• Pidana Denda

• Subsidair pidana denda

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi terlepas dengan beda pendapat diatas, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Mei 2015 Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk DIKUATKAN ;

Mengingat akan pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan- peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa DRS. H. SYAMSURI HADI tersebut;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 27 Mei 2015 Nomor 09/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Bdg. yang dimintakan banding tersebut ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;

5. Membebankan Terdakwa tersebut agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari SELASA tanggal 08 SEPTEMBER 2015 oleh kami SYAMSUL ALI, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, RUSSEDAR, SH., Hakim Tinggi dan Dr. Ir. H. FONTIAN, S.H.,M.H.,ME, CFP. Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 21 AGUSTUS 2015 Nomor 21/PEN/TIPIKOR/2015/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 16 SEPTEMBER 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh EMMY NOVA ELIZAR, S.H.,M.H.,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

R U S S E D A R, SH.,H. SYAMSUL ALI, SH.MH.,

Dr. Ir. H. FONTIAN, S.H.,M.H.,ME, CFP. Panitera Pengganti,

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) HAKIM ANGGOTA II dalam perkara Nomor : 21/TIPIKOR/2015/PT.BDG. Jo. Nomor. 09/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Bdg. Atas nama. Terdakwa DRS. H. SYAMSURI HADI;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang telah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dalam Dakwaan lebih subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa berbentuk dakwaan Subsidiaritas, maka Hakim Anggota II akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan Subsidair dan selanjutnya lebih Subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung dan dijadikan pertimbangan oleh Hakim Anggota II kecuali mengenai pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan subsidairitas, pidana denda dan subsidair pidana denda ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

2. Secara melawan hukum

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang bahwa Hakim Anggota II, akan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung dalam hal pembuktian unsur ke 1 Setiap Orang dan unsur ke 4 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan Hakim Anggota II akan membuktikan sendiri unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Pasal 2 yaitu unsur ke 2 secara melawan hukum dan unsur ke 3 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Unsur ke 2, Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang- undangan ;

Menimbang, bahwa yang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan resmi yang dibuat dalam bentuk formal yuridis yang harus ditaati oleh setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta keterangan ahli maupun juga berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan pula dengan barang-barang bukti, dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur secara Melawan Hukum maka Hakim Anggota II berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI adalah Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi periode Tahun 2001 sampai dengan 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001 ;

Menimbang bahwa Kantor Desa Setia Asih berdiri di atas tanah tata kota Desa Setia Asih, berasal dari tanah atas nama H. Hamdani bin Samat, Nomor C 1399 persil 3 yang merupakan hasil tukar menukar dengan tanah tata kota Desa Setia Asih seluas 20.000 m2, Nomor C 1016/737, persil 112 terletak di Desa Setia Asih, Blok Kampung Sawah ;

Menimbang bahwa pada kenyataannya tanah yang menjadi obyek tukar menukar itu telah dikuasai oleh masing-masing pihak sebagaimana dipertimbangkan dalam Keputusan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Nomor 151/993.2.Agraria tanggal 6 Oktober 1988, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa dengan telah dibangunnya Kantor Desa Setia Asih dan SD Inpres di atas tanah milik atas nama H. Hamdani bin Samat seluas 10.000 m2, Nomor C 1399, persil 31 sejak Tahun 1978 pemecahan/pembentukan Desa Setia asih ;

2. Bahwa dengan telah dikuasainya tanah tata kota Desa Setia Asih oleh sdr. H. Hamdani B. Samat seluas 20.000 m2, Nomor C 1016/737, persil 112 sebagai penganti tanah miliknya yang telah digunakan Kantor Desa Setia Asih dan gedung SD Inpres ;

Menimbang bahwa tentang status tanah asal H. Hamdani yang telah dikuasai Desa Setia Asih dan telah menjadi tanah tata kota milik Desa Setia Asih / tanah Kas desa telah diakui pula oleh Terdakwa sebagaimana terbukti dari Surat No. 600/42/08/Ekbang tanggal 21 September 2004 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bekasi (up. Bagian Keuangan), perihal bantuan/konvensasi pembuatan tower PT. Telkom Pemda Bekasi yang dialokasikan antara lain untuk operasional BPD, kesejahteraan Pamong Desa, dan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun anggaran 2004 ;

Menimbang bahwa Terdakwa pada tahun 2005 menyewakan tanah tata kota Desa Setia Asih seluas 150 m2 kepada PT. Protelindo untuk penempatan Base Transciever Station Sistem Telekomunikasi Celular CDMA dan terdakwa menerima uang sewa berturut-turut sebesar Rp. 80.000.000,- , Rp. 17.500.000,- Rp. 30.000.000,- , Rp. 35.000.000,- , Rp. 35.000.000,- , Rp. 150.000.000,- ;

Menimbang bahwa, terdakwa telah menyewakan tanah kas Desa Setia Asih seluas 350 m2 sejak tahun 2007 untuk pasar Puri Asih kepada para pedagang, dan telah mendapatkan pemasukan berupa uang sewa bulanan yang jumlahnya berturut-turut adalah Rp. 20.000.000,- dari Sukamdi, Rp. 23.000.000,- dari M. Saroni, Rp. 10.000.000,- dari Reni Marina Sari, Rp. 2.700.000,- dari Suciptadi ;

Menimbang bahwa dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas Desa tersebut, Terdakwa selaku pihak yang menyewakan mengaku sebagai pemilik tanah yang disewakan, yaitu persil 31, luas 120 m2 terletak di Kampung Penggarutan RT.01/RW.06 Desa Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, dengan melampirkan dokumen Surat Keterangan dan Pernyataan tanggal 23 Juli 2004, dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 23 Juli 2004 ;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, dalam ketentuan Pasal 6, bahwa kekayaan desa dikelola oleh pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa ;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Pasal 10 ayat (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa sewa dilakukan atas dasarmenguntungkan desa, jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang dan penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD ;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam pasal 15 ayat (1), huruf h disebut bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala desa mempunyai kewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;

Menimbang bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dalam pasal 15 ayat (1), huruf I disebutkan bahwa kepala desa mempunyai kewajiban melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berkeyakinan penerapan Unsur secara Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa, telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Unsur ke 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adanya perubahan dalam bentuk penambahan harta baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada pelaku itu sendiri atau orang lain atau korporasi, yang diukur dari kemampuan penghasilannya ;

Menimbang bahwa penambahan kekayaan dapt diukur dari bertambahnya materi kebendaan yang bersifat konkrit dalam suatu rentang waktu dimana tindak pidana tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi setelah perbuatan memperkaya tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum seperti yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Perbuatan memperkaya tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara (R.Wiyono, pembahasan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Maret 2009 Jakarta) ;

Menimbang bahwa Terdakwa Drs. H. SYAMSURI HADI adalah Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi periode Tahun 2001 sampai dengan 2006 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141.1/Kep.271-Pem/2001 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2001 tanggal 3 Agustus 2001 ;

Menimbang bahwa, Kantor Desa Setia Asih berdiri di atas tanah tata kota Desa Setia Asih, berasal dari tanah atas nama H. Hamdani bin Samat, Nomor C 1399 persil 3 yang merupakan hasil tukar menukar dengan tanah tata kota Desa Setia Asih seluas 20.000 m2, Nomor C 1016/737, persil 112 terletak di Desa Setia Asih, Blok Kampung Sawah ;

Menimbang bahwa, mengenai tukar menukar tanah atas nama H. Hamdani bin Samat dengan tanah tata kota Desa Setia Asih tersebut tertuang dalam Keputusan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi No. 151/993.2.Agraria tanggal 6 Oktober 1988, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 143/SK.281-PEM/1988 tanggal 6 Desember 1988, dan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.3/SK.357-Pemdes/89 tanggal 15 Maret 1989 ;

Menimbang bahwa, kenyataannya tanah yang menjadi obyek tukar menukar itu telah dikuasai oleh masing-masing pihak sebagaimana dipertimbangkan dalam Keputusan Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Nomor 151/993.2. Agraria tanggal 6 Oktober 1988 ;

Menimbang bahwa status tanah asal H. Hamdani yang telah dikuasai Desa Setia Asih dan telah menjadi tanah tata kota milik Desa Setia Asih / tanah Kas desa ;

Menimbang bahwa atas status tanah tersebut telah diakui oleh Terdakwa yang mana terbukti dari Surat Nomor 600/42/08/Ekbang tanggal 21 September 2004 yang ditanda-tangani oleh Terdakwa ditujukan kepada Bupati Kabupaten Bekasi (up. Bagian Keuangan), perihal bantuan/konvensasi pembuatan tower PT. Telkom Pemda Bekasi yang dialokasikan antara lain untuk operasional BPD, kesejahteraan Pamong Desa, dan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2004;

Menimbang bahwa, Terdakwa tahun 2005 menyewakan tanah tata kota Desa Setia Asih seluas 150 m2 kepada PT. Protelindo untuk penempatan Base Transciever Station Sistem Telekomunikasi Celular CDMA ;

Menimbang bahwa atas penyewaan tanah tata kota Desa Setia Asih seluas 150 m2 kepada PT. Protelindo, terdakwa telah menerima uang berturut sebesar Rp. 80.000.000,- , Rp. 17.500.000,- , Rp. 30.000.000,- , Rp. 35.000.000,- , Rp. 35.000.000,- , Rp. 150.000.000,- ;

Menimbang bahwa, terdakwa telah menyewakan tanah kas Desa Setia Asih seluas 350 m2 sejak Tahun 2007 untuk Pasar Puri Asih kepada para pedagang, dan telah mendapatkan pemasukan berupa uang sewa bulanan yang jumlahnya berturut-turut sebesar Rp. 20.000.000,- dari Sukamdi, Rp. 23.000.000,- dari M. Saroni, Rp. 10.000.000,- dari Reni Marina Sari, Rp. 2.700.000,- dari Suciptadi ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Hakim Anggota II berkeyakinan kalau penerapan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi atas perbuatan Terdakwa terpenuhi kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi denda minimal yang dikenakan kepada Terdakwa adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman selama 6 (enam) bulan kurungan ;

HAKIM ANGGOTA II,

Dr. Ir. H. FONTIAN MUNZIL, SH, MH, ME, CFP