73/PDT/2016/PT-MDN

P U T U S A N

Nomor : 73/PDT/2016/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) di Jakarta, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (KAPOLDASU) di Medan, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT TAPANULI SELATAN (KAPOLRES TEPSEL) di Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I/ semula sebagai TERGUGAT II ;

2. KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA (KEJAGUNG) di Jakarta, Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI (KEJATISU) di Medan, Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN (KAJARI PADANGSIDIMPUAN) di Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II/ semula sebagai TERGUGAT III ;

L A W A N

GUSTI HARAHAP Gelar SUTAN DIBATA OLOAN, umur ± 60 tahun, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran No.53 Lingkungan II Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera Utara ;

Dalam Perkara ini Penggugat diwakili oleh Pdt. DORITZ BIDOULD.,SH Avokad, beralamat kantor di Kompleks Perumnas Puri Kp. Baru Blok-C No.108 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2014 dengan Register Nomor : 50/2014/SK, tertanggal 28 April 2014 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Dan

MARA SAHLIM HARAHAP GELAR BAGINDA MANGARAJA ENDA, umur

± 55 tahun, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan tani, tempat tinggal di Lorong II Desa Portibi Jae Kec. Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGATI ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Register perkara No.10/Pdt.G/2014/PN.Psp.Gnt, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

• Bahwa dengan gugatan berdasarkan atas laporan atau pengaduan dari Tergugat I ditujukan terhadap diri Penggugat ditahun 2009, di Penyidik Polres Tapanuli Selatan (Tergugat II) tentang melakukan tindak pidana memalsukan sura (tanda tangan), dengan dibuat melanggar Pasal 263 ayat (1) dari KUHPidana, maka Tergugat II menerbitkan surat Panggilan I kepada Penggugat, No.Pol.S.Pgl/712.d/XII/2009/Reskrim tanggal 22 Desember 2009, untuk hadir dan menghadap kepada Penyidik Polres Tapanuli Selatan (Tergugat II) pada tanggal 28 Desember 2009 ;

• Bahwa untuk panggilan tanggal 28 Desember 2009 dari Tergugat II, maka Penggugat telah mengutus orang bernama Sdr. Elly untuk menemui Kasat Reskrim dan disepakati untuk menghadiri pemeriksaan menjadi tanggal 6 Januari 2010, namun aparat Kepolisian dari Polres Tapanuli Selatan (Tergugat II) pada tanggal 5 Januari 2010, telah menangkap Penggugat dengan hanya memperlihatkan Surat Panggilan II dengan No.Pol.S.Pgl/712.e/XII/2009/Reskrim tanggal 4 Januari 2010 ;

• Bahwa kemudian oleh Tergugat II dibuat surat perintah membawa Penggugat No.Pol.SPM.Saksi/712.F/I/2010Reskrim tanggal 5 Januari 2010, akan tetapi surat dimaksud baru diperlihatkan setelah Penggugat di Polres Tapanuli Selatan sebagai tersangka.Sehingga setelah ditangkap Penggugat kemudian diserahkkan kepada Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan (Tergugat III) dimana Penggugat ditahan lalu dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kls-II B Selambue Padangsidimpuan ;

• Bahwa atas laporan atau pengaduan dari Tergugat I ditujukan kepada Penggugat ke Tergugat II soal tindak pidana, memalsukan surat (tanda-tangan) melanggar Pasal 263 Ayat (1) dari KUHPidana. Diketahui sewaktu Tergugat I pada hari Jum’at tanggal 26 Oktober 2007 sekira pukul 17.30 Wib di periksa sebagai Saksi oleh Penyidik Polres Tapanuli Selatan (Tergugat-II), pada saat pemeriksaan tersebut Tergugat II memperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi tanah tertanggal 21 Pebruari 1998, terletak di Harangan Barat Kecamatan Padang Bolak seluas 15 (lima belas) hektar kepada Tergugat –I ;

• Bahwa kemudian Tergugat-I dalam pemeriksaan sebagai Korban dengan Tersangka Pengggugat dihadapan Penyidik Polres Tapanuli Selatan (Tergugat II) menyebutka, setelah meneliti dan membaca surat dimaksud dimana terdapat didalam surat itu tertera sebagai pihak penjual adalah atas nama Tergugat-I, sedangkan pihak pembeli atas nama Penggugat dan ditanda-tangani oleh Saksi Sdr. Tongku Raja Asal dan Sdr. Baginda Hanopan serta Sdr. Sutan Sobandingon. Dimana katanya, Tergugat I tidak pernah menjual sebidang tanah itu terletak di Harangan Barat Kecamatan Padang Bolak kepada Penggugat dan sekaligus tidak pernah juga menanda-tangani surat keterangan ganti rugi tanah tertangggal 21 Pebruari 1998 tersebut ;

• Bahwa menurut Tergugat I katanya, Sdr. Sutan Subandingon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 1998, sehingga tidak mungkin yang sudah meninggal dapat membubuhkan tanda-tangannya disebut tersebut. Disamping itu disebutkan Tergugat I tidak pernah memiliki sebidang tanah terletak di Harangan Barat Kecamatan Padang Bolak, sekarang berganti menjadi pemekaran Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, atas 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi tanah tertanggal 21 Pebruari 1998 dibuat oleh Penggugat sebutnya, sehingga Tergugat I merasa dirugikan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

• Bahwa namun benar nama Tergugat I tercantum dalam surat ganti-rugi tanah tertanggal 21 Pebruari 1998, akan tetapi gelar Baginda Mangaraja Endar Harahap belum dipakai, karena pada tahun 1898 Tergugat I masih menjadi Gelar Baginda Mangkubumi, sedangkan gelar Baginda Mangaraja Endar Harahap di/berikan sejak tahun 2000, sejalan berdasarkan berita acara laboratorium kriminalisasi No.Lab.3963/DTF/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 menyimpulkan, hasil pemeriksaan tanda-tangan dengan atas nama Sdr. Baginda Mangaraja Endar Harahap (Tergugat I), terdapat pada 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi tanaha diatas kertas segel bermatrai Rp.2000,- (dua ribu rupiah) tahun 1996 atas nama Sdr. Sutan dibata oloan Harahap (Penggugat) dan Sdr. Sutan Raja Humala Perkasa Harahap ;

• Bahwa dimana sebagai pihak kedua tanggal 21 Pebruari pihak kedua tanggal 21 Pebruari 1998 adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda, dengan tanda tangan yang berbeda, dengan tanda-tangan atas nama Sdr. Baginda Mangaraja Enda als. Baginda Mangkubumi Harahap (Tergugat I). Sebagaimana sama hasil pemeriksaan di Penyidik Polres Tapanuli Selatan (Tergugat II) atas laporan atau pengaduan Tergugat I terhadap diri Penggugat sebagai Tersangka dan kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Penununtut Umum Agus Salaim Nasution.,SH pada Kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan (Terugat III) berbentuk surat Dakwaan menjadi Terdakwa (Penggugat) dan surat tuntutan dibuat oleh Jaksa Penuntun umum Agus Salim Nasution.,SH tertanggal 7N April 2010, bersidang diPengadilan Negeri Padangsidimpuan dipimpin Hakim Ketua Mustofa.,SH dan Hakim anggota Zulfadli.,SH.,MH serta Tri.S. Saragih.,SH, namun atas suatu Bru M19 Masrajelis Hakim No: 06/Pe.Pid/2010/PN.Psp tertanggal 19 Maret 2010, diberikan penangguhan penahanan ;

• Bahwa adapun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Agus Salim Nasution.,SH (Tergugat III) tertanggal 7 April 2010 dalam menuntut Penggugat, dibacakan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan adalah tertera sebagai berikut dibawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan (Penggugat) secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana memalsukan surat (tanda-tang) melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penutut Umum (Tergugat III);

2. Mejatuhkan piadan Terdakwa Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan (Penggugat), dengan pidana penjara selama 5 (lima ) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan atau penahahan ;

3. Menyatarkan Menyatakan barang bukti berupa ; 1 (satu) lembar asli surat keterangan ganti-rugi tanah tanggal 21 Pebruari 1998 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan pula agar Terdakwa (Penggugat) bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

• Bahwa tak lama kemudian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidipuan tertangggal 5 Mei 2010 No.06/Pid.B/2010/PN-Psp, telah memutuskan perkara sangat objektif adalah tertera sebagi berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan (Penggugat) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (Tergugat III);

2. Membebaskan Terdakwa Gusti Harahap GelarSutan Dibata Oloan (Penggugat) oleh karena itu dari tersebut ;

3. Memulihkan hak Terdakwa (Penggugat) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan barang bukti 1 (satu) lembar asli surat keterangan tanggal 21 Pebruari 1998, dikembalikan kepada pemiliknya, yakni Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan (Penggugat) ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

• Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.6/Pid-B/2010/PN-Psp tertanggal 5 Mei 2010, lalu Tergugat III melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta, sekaligus membuat Memori Kasasi tertanggal 21 Mei 2010 ditanda-tangani oleh Jaksa Penuntut Umum Agus Salim Nasution.,SH pada kantor Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan. Sehingga keluarlah Putusan Mahkamah Agung RI di Jakarta No.1553.K/Pid/2010 tertanggal 24 Agustus 2011 dengan tertera mengadili dibawah ini :

1. Menyatakan, tidak dapat diterima permohonana Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan (TERGUGAT III) ;

2. Membebankan, biaya perkara dalam tingkat Kasasi kepada Negara ;

• Bahwa dimana Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 24 Agustus 2011 No.1553.K/Pid/2010 menurut hukum telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan Perdata soal pemulihan hak sesuai hasil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.6/Pid-B/2010/PN-Psp tertanggal 5 Mei 2010 Junto Putusan Majelis Hakim Agung RI No.1553.K/Pid/2010 tertanggal 24 Agustus 2011. Karena sudah tercemar nama baik dan harga diri Penggugat akibat laporan atau pengaduan Tergugat I yang tidak benar penuh rekayasa dan penuh kebohongan, soal melakukan tindak pidana memalsukan surat (tanda-tanda) melanggar Pasal 263 Ayat (1) dari KUHPidana. Atas laporan atau pengaduan Tergugat I itu kepada Tergugat II (Kapolres Tapanuli Selatan) lalau dilakukan penahanan terhadap PENGGUGAT, kemudian setelah berkas perkara PENGGUGAT dilimpahkan TERGUGAT II ke TERGUGAT III (Kajari Padangsidimpuan) dilakukan penahanan.

Namun setelah berkas perkara tindak pidana itu dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (Tergugat III) ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, kemudian setelah beberapa kali sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan mengabulkan atas permohonan PENGGUGAT mengenai Penangguhan Penahanan ;

• Bahwa kesemuanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) terhadap PENGGUGAT sedemikian rupa, adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan tidak terpuji asal sembarangan malapor atau membuat pengaduan serta menerima maupun menuntut tanpa terlebih dahulu melakukan cek and ricek menurut prosedur hukum. Karena itu Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III) baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, telah melakukan perbuatan melawan hukum berakibat menimbulkan kerugian-kerugian kepada Penggugat baik dalam arti materil maupun dalam arti moral (vide Pasal 1365 KUHPerdata) ;

• Bahwa berdasarkan hukum dan undang-undang berlaku di Indonesia, dimana kerugian-kerugian PENGGGUGAT itu wajib diganti (terver-goeden) dan direhabilitasi (ten-genoeden) selama ditahan. Untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II baik secara bersama-sama ataupun, secara tanggung-menanggung (tanggung renteng) kepada Penggugat secara tunai dan kontan. Guna memulihkan hak PENGGUGAT dalam kemampuan dan kedudukannya serta hartkat dan martabatnya, sejalan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan Putusan Mahkamh Agung RI telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Disamping juga PENGGUGAT telah mengadukan Terugat I dan Para Saksi lainnya secara pidana, mengenai memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sewaktu acara persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan sudah dilaporkan ke Polres Padangsidimpuan tertanggal 3 Agustus 2010. Dimana pengaduan itu disebutkan, ditindak-lanjuti setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai surat pemberitahuan dari Kasat Reskrim Resort Padangsidimpuan AKP (Pol) Iskandar HR pada waktu itu dan sekarang diproses hukum pidan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

• Bahwa tujuan dari ganti kerugian sesuai menurut hukum adalah untuk memperbaiki (te-vergoeden) keberadaan PENGGUGAT, selaku seorang wiraswasta ditahan dalam rumah tahanan Negara di Padangsidimpuan sejak tanggal 5 Januari 2010, akibatnya tidak bisa mengembangkan usaha dan tidak bisa mencari nafkah untuk menghidupi keluarga menjadi terlantar. Maka baru tanggal 19 Maret 2010 diberikan penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, atas permohonan PENGGUGAT dan keluarga. Dimana atas laporan atau pengaduan Tergugat I yang tidak benar serta direkayasa secara pidana dituduh atas diri Penggugat, telah memalsukan surat (tanda tangan) melanggar Pasal 263 Ayat (1) dari KUHPidana, sehingga oleh Tergugat II dan Tergugat III melakukan penahanan atas diri Penggugat. Sedangkan sebelum ditahan, dimana setiap harinya Penggugat menjalankan uasaha wiraswasta mengelola kolam ikan disertai berbagai hasil tanaman keras serta ringan untuk dijual dipasar, dapat memperoleh penghasilan dari keseluruhannya paling sedikit Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya. Maka mampu mengembangkan usaha dimaksud, sekaligus dapat memberikan nafkah keluarga dengan hasil pendapatan demikian ;

• Bahwa akan tetapi selama Penggugat berada dalam tahanan ternyata rumah tangga atau keluarga Penggugat menjadi terlantar, sehingga terpaksa menerima keadaan yang demikian dengan menjual barang simpanan maupun minta bantuan kepada jiran tetangga dengan berhutang. Kerugian Penggugat selama dalam tahanan yaitu 75 (tujuh puluh lima) hari dikalikan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga kerugian materil dari Penggugat adalah Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

• Bahwa lain lagi mengenai hal kerugian Penggugat dalam arti moral dalam hal ini juga telah diaku dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Jo. Putusan Mahkamah Agung RI telah mempunyai berkekuatan hukum tetap atau pasti (become final), dengan memberikan rehabilitasi harkat dan martabat kepada kedudukan semula. Maka memberikan Penggugat rehabilitasi sekalipun dalam cara explaination (fatwa), karena menurut hukum setiap fatwa wajiblah diamalkan oleh yang menerima fatwa tersebut. Yang mengamalkan fatwa tersebut sudah tentu adalah PENGGUGAT maupun sanak keluarga atau family, termasuk dalamnya masyarakat dilingkungan keluarga sebagai suku batak dalam arti cultural dan beragama Islam dalam arti spiritual. Demikian pengertian tersirat dari rehabilitasi (rehabilitation) terhadap PENGGUGAT ditahan telah menimbulkan tanggapan bagi masyarakat, dimana telah gagal (failure) dalam meniti kehidupan ditengah masyarakat, disebabkan telah distatuskan sebagai Tersangka dan Terdakwa melakukan tindak kejahatan lalu ditahan. Membuat kesemuanya itu adalah sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum tanpa cek and ricek, dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) terhadap diri PENGGUGAT menjadi menderita selama dalam tahanan ;

• Bahwa karena itu adalah fatwa dalam putusan dengan memberikan rehabilitasi suatu amal perbuatan (application), dengan cara melaksanakan acara Adat Batak secara “Dalihan Natolu” maupun masyarakat tetangga PENGGUGAT. Sebelum berlangsung acara Adat Batak tersebut, karena PENGGUGAT adalah beragama Islam terlebih dahulu dilaksanakan “Acara Syukuran”, baik acara menurut Agama maupun acara menurut Adat Batak tentu diundang setiap orang ada hubungan dengan acara itu, maka para undangan dalam acara Agama diperkirakan sebanyak 100 orang, sedangkan dalam acara Adat diperkirakan sebanyak 500 orang. Keperluan hidangan dalam khanduri sebanyak seratus nasi kotak @Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), maka dana diperlukan untuk 100 orang kali nasi kotak dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

• Bahwa keperluan dalam acara Adat Batak “Upah-upah Menjemput Semangat “tentu dengan memotong seekor lembu, disertai bumbunya serta beras dan air akan dimasak oleh parhobas dengan memberikan minuman/rokok kepada parhobas. Dimana hidangan nasi dengan ikan mas bersama 3 helai ulos pussa hula hula, tulang dan tulang rorobot. Sekaligus jambar raja kepada dongan tubu, boru. Dimana hidangan nasi dengan ikan mas bersama 3 helai ulos pussa hula hula, tulang dan tulang rorobot. Sekaligus jambar raja kepada dongan tubu, boru, bere, hula hula, tulang, tulang rorobot, dongan sahuta, bona tulang dan bonaniari . Ditambah suasana Adat Batak haruslah dengan adanya gondang, dengan tempat Pesta Adat Batak biasa dilaksanakan dalam suatu gedung atau aula sistem menyewa segala perabot pesta. Diperkirakan semua finansial atau dana diperlukan untuk iti adalah tertera dibawah ini :

1. Sewa gondang……………………………………………Rp. 3.000.000,-

2. Dana membeli 5 helai ulos pussa…………………...Rp. 5.000.000,-

3. Sewa perabot pesta……………………………………...Rp. 4.000.000,-

4. Dana membeli dua ekor lembu/bumbu/parhobas/kayu

api ditaksir seluruhnya ………………………………… Rp. 20.000.000,-

5. Membeli beras ± 150 kilogram ………………………...Rp. 1.500.000,-

6. Membeli ikan mas 30 kilo/bumbu……………………...Rp. 1.000.000,-

7. Dana untuk jambar raja……………………………… Rp. 1.000.000,-

Jumlah semua adalah sebesar = Rp.35.500.000,-

• Bahwa agar pemberian rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.6/Pid.B/2010/PN-Psp tertanggal 5 Mei 2010, Jo Putusan Majelis Hakim Agung No.1553.K/Pid/2010 tertanggal 24 Agustus 2011 telah berkekuatan tetap (become final). Dimana telah memberikan rehabilitasi harkat dan martabat PENGGUGAT, kepada kedudukan semula ini dapat diketahui secara meluas, dengan demikian telah dapat memuaskan (tenggenoegen) kepada Penggugat. Mengingat selama ini telah diberikan tanggapan negative sebagai seorang gagal dalam dalam meniti karir kehidupan, termasuk pergaulan ditengah masyarakat sebagai pemuka adat dan selaku wiraswasta. Sehingga dengan dibuat atau dilakukan direhabilitasi, sejalan pelaksanaan (aplication) dari pada fatwa rehabilitasi dimaksud. Maka diperlukan acra syukuran dan acara Adat Batak terhadap diri Penggugat untuk diketahui umum dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, dengan cara membuat suatu iklan/advertensi di Harian Umum/ Surat Khabar Waspada terbit di Medan ;

• Bahwa termasuk dana diperlukan untuk pengumuman paling sedikit Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sekali pengumuman/iklan, sehingga dana yang diperlukan adalah 3 kali penerbitan menjadi seluruhnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Dimana Para Tergugat (Terugat I dan Tergugat II serta Tergugat III) menanggung dana itu secara tanggung-renteng atau tanggung-bersama untuk melaksanakan pengumuman dalam berbentuk iklan tersebut, adapun ukuran iklan/advertensi (seperempat) halaman dibuat Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) untuk diketahui kyalayak ramai atau umum adalah dengan cara, diterbitkan 3 (tiga) hari secara berturut-turut, dengan tiada berselang hari yang isi/bunyi iklan/advertensi dimaksud ditentukan berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

“Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.6/Pid.B/2010/PN-Psp tertanggal 5 Mei 2010, Jo Putusan Majelis Hakim Agung No.1553.K/Pid/2010 tertanggal 24 Agustus 2011 telah berkekuatan hukum tetap. Maka kepada Sdr. Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan (Penggugat) telah diberikan rehabilitasi harkat dan martabatnya kepada kedudukannya semula, atas acara pelaksanaan syukuran dan Acara Batak “Mengupah-upah”, sebagai membuktikan adanya rehabilitasi terhadap Sdr. Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan (PENGGUGAT) tersebut ”’

• Bahwa kerugian Penggugat dalam arti materil sejumlah dimaksud, ditujukan untuk memperbaiki (tevergoeden) keadaan biaya nafkah/pencaharian selama PENGGUGAT ditahan. Termasuk pengeluaran harus ditanggung-menanggung atau secara seksama, oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III) soal acara syukuran menurut agama islam dan Adat Batak serta pembuatan iklan diharian Waspada . Disamping kerugian Penggugat dalam arti moral kalau dimaterialkan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), adalah dengan cara melaksanakan pengalaman atas fatwa rehabilitasi secara nyata (realization) sebagaimana diuraikan Penggugat dengan perinciannya dibawah ini :

1. Kerugian perhari selama ditahan……….…..Rp. 375.000.000,-

2. Acara syukuran menurut agama Islam……Rp. 2.000.000,-

3. Acara upah-upah menurut Adat Batak…...Rp. 35.000.000,-

4. Pengumuman iklan harian Waspada…….Rp. 6.000.000,-

5. Kerugian moral dimaterialkan sebesar …...Rp.1.000.000.000,-

Jumlah kerugian material/moral sebesar = Rp.1.418.500.000,-

• Bahwa dengan dilaksanakan amalan rehabilitasi secara memuaskan (ten-genoegen) atas putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan jo Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud diatas tersebut sudah diuraikan secara hukum soal gugatan perdata pemulihan hak Penggugat. Sehingga untuk menjamin kerugian-kerugian itu ditunaikan oleh Tergugat-I dan Tergugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) secara tanggung-renteng (tanggung-menanggung) dimaksud. Maka Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam mengadili perkara tersebut, supaya dilaksanakan penyitaan-jaminan (conservatoir-beslaq), atas rumah tempat tinggal Para Tergugat berupa harta-benda bergerak dan tidak bergerak, termasuk ladang atau kebun dilokasi milik berada dimana saja masih diwilayah Indonesia ;

Berdasarkan atas segala hal ikhmengewal telah diuraikan Penggugat baik dalam hal mengenai masalah duduk perkara (van-feitelijken), diajukan dalam bentuk Posita dan Petitum. Maka sejalan bagi Penggugat untuk memajukan tuntutan-tuntutan dan ganti rugi-kerugian sebagai harga diri akibat tercemar dilakukan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) seolah-olah masyarakat menilai, kerja Penggugat suka memalsukan tanda-tangan didalam bentuk surat ganti-rugi tanah maka ditahan, namun tidak demikian terbukti bebas demi hukum sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan seolah-olah masyarakat menilai, kerja Penggugat suka memalsukan tanda-tangan didalam bentuk surat ganti-rugi tanah maka ditahan, namun tidak demikian terbukti bebas demi hukum sesuai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan Putusan Mahkamah Agung RI. Karena itu Penggugat datang kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, memohonkan agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menetapkan suatu waktu dan tempat pemeriksaan persidangan. Setelah itu memerintahkan kepada Para pihak yang berperkara didalamnya, supaya hadir dipersidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut. Sekaligus Penggugat memohonkan keadilan dengan tuntutan-tuntutan hukum secara objektif, dengan amar putusan sebagai berikut terterra dibawah ini :

II. DALAM PETITUM :

PRIMER :

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, diantaranya tertera dibawah ini adalah :

1. Menyatakan, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum dengan sekaligus juga sudah salah dalam menggunakan hak dan wewenang secara penegak penegak hukum;

2. Menyatakan, sah dan berharga putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.6/Pid.B/2010/PN-Psp tertanggal 5 Mei 2010, membebankan Penggugat dari tuntutan hukum ;

3. Menyatakan, sah dan berharga putusan Mahkamah Agung RI No.1553.K/Pid /2010/PN-Psp tertanggal 24 Agustus 2010 tertanggal 24 Agustus 2011 telah berkekuatan hukum tetap, untuk dijalankan Sdr. Gusti Harahap gelar Sutan Dibata Oloan (Penggugat) guna memenuhi isi putusan tersebut, soal menuntut pemulihan nama baik atau pemulihan hak akibat perbuatan Para Tegugat (Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III) ;

4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) secara bersama-sama atau[un tanggung-menanggung (tanggung renteng) untuk membayar ganti rugi kerugian secara tunai dan kontan kepada Penggugat dengan rincian tertera sibawah ini :

1. Kerugian materil sejumlah Rp.418.500.000,- (empa ratus delapan belas juta lima ratus) ;

2. Kerugian moril kalau dimaterialkan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

3. Kerugian material ditambah kerugian moral yang harus dilaksanakan pembersihannya, dengan acara syukuran disusul Adat Batak dan pembuatan iklan dikoran Waspada dan kesemuanya menjadi sebesar Rp.1.418.500.000,- (satu miliar empat ratus delapan belas lima ratus ribu rupiah) ;

(5). Menyatakan, sah dan berharga surat laporan pengaduan Penggugat terhadap Tergugat I dan para saksi turut membantu menjadi keterangan palsu, dilaporkan secara pidana soal memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sewaktu dipersidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan sudah diadukan ke Polres Padangsidimpuan tertanggal 3 Agustus 2010. Dimana pengaduan dimaksud ditindak-lanjuti atas putusan telah berkekuatan hukum tetap, sesuai surat pemberitahuan daru Kasat Reskrim Resor Padangsidimpuan AKP (Pol) Iskandar HR pada waktu itu ;

(6).Menghukum, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III) secara bersama-sama ataupun tanggung-menanggung (tanggung-renteng), untuk membayar ganti-kerugian secara tunai dan kontan kepada Penggugat dengan tertera rincian dibawah ini :

1. Kerugian materil sejumlah Rp.418.500.000,- (empa ratus delapan belas juta lima ratus) ;

2. Kerugian moril kalau dimaterialkan sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

3. Kerugian material ditambah kerugian moral yang harus dilaksanakan pembersihannya, dengan acara syukuran disusul Adat Batak dan pembuatan ilan dikoran Waspada dan kesemuanya menjadi sebesar Rp.1.418.500.000,- (satu miliar empat ratus delapan belas lima ratus ribu rupiah) ;

(7).Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III) secara bersama-sama ataupun tanggung-menanggung (tanggung-renteng), melaksanakan pengumuman iklan/advertensi dimuat dalam harian Waspada yang terbit di Medan. Dimana untuk pengumuman paling sedikit Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah) untuk sekali pengumuman/iklan, sehingga dana yang diperlukan adalah 3 kali penerbitan menjadi seluruhnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah). Sehingga Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) menanggung dana itu secara tanggung-rentang atau tanggung--bersama untuk melaksanakan pengumuman dalam berbentuk iklan tersebut, adapun ukuran iklan/advertensi (seperempat) halaman dibuat Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) untuk diketahui kyalayak ramai atau umum adalah dengan cara, diterbitkan 3 (tiga) hari secara berturut-turut, dengan tiada berselang hari yang isi/bunyi iklan/advertensi dimaksud ditentukan berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

“Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.6/Pid.B/2010/PN-Psp tertanggal 5 Mei 2010, Jo Putusan Majelis Hakim Agung No.1553.K/Pid/2010 tertanggal 24 Agustus 2011 telah berkekuatan hukum tetap. Maka kepada Sdr. Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan (Penggugat) telah diberikan rehabilitasi harkat dan martabatnya kepada kedudukannya semula, atas acara pelaksanaan syukuran dan Acara Batak “Mengupah-upah”, sebagai membuktikan adanya rehabilitasi terhadap Sdr. Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan (PENGGUGAT) tersebut ”;

(8).Menyatakan, sah dan berharga sita jaminan (conservatoir-beslag) dijalankan harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (Para Tergugat), berupa rumah dan ladang berada di wilayah hukum Indonesia, supaya jangan hampa gugatan perdata soal pemulihan hak Penggugat;

(9).Menyatakan, dapat putusan serta-merta dijalankan dan sekalipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi ;

(10).Menyatakan , sah dan berharga segala alat bukti yang diajukan Penggugat dalam gugatan perdata pemulihan hak terhadap perbuatan dilakukan Tergugat I dan Terugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) secara melawan melanggar hukum ;

(11).Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Terugat II serta Tergugat III), dikenakan uang paksa (dwangsoom) perhari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan kepada Penggugat secara tunai dan kontan, apabila tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;

(12).Menghukum Tergugat I dan Terugat II serta Tergugat III (Para Tergugat), secara bersama-sama atau tanggung-menanggung (tanggung renteng) membayar ongkos perkara itu diberbagai tingkat peradilan umum.

(13).Menghukum untuk patuh dijalankan putusan dimaksud, oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Terugat II serta Tergugat III) secara seksama ;

(14).Menghukum Tergugat I dan Terugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) secara bersama-sama atau tanggung rentang, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini diberbagai tingkat peradilan ;

Subsidair

Sehingga apabila Majelis Hakim Pengadilana Negeri Padangsidimpuan berpendapat lain, mohon diambil suatu putusan adil dan bijaksana (according-to the -jurisdiction). Demikian diajukan perkara perdata, soal pemulihan hak dengan ganti rugi dimaksud terhadap Para Tergugat. Dan atas kesemuanya itu diucapkan terimakasih, semoga Tuhan menyertai kita sekalian ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

Jawaban Tergugat I :

I. Tentang eksepsi :

Bahwa tergugat I dengan ini menyatakan menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas ;

Bahwa gugatan para penggugat terhadap tergugat tidak jelas atau samar samar (obscuur Libel) ;

Bahwa dasar gugatan para penggugat tidak jelas, samar samar rancu dan bahwa gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil, hal ini dikarenakan laporan/pengaduan tergugat I pada tahun 2009 terkait dugaan tindak pidana pemalsuan yang diduga dilakukan oleh penggugat terhadap penerbitan surat keterangan ganti rugi tanggal 21 Februari 1998 adalah laporan/pengaduan yang disertai dengan cukup alasan, yang mana laporan/pengaduan tersebut didasari denganadanya perbuatan melawan hukum dari penggugat yang telah menimbulkan kerugianterhadap diri tergugat I, yang pada kenyataannya penerbitan surat keterangan ganti rugin tertanggal 21 Februari 1998 tersebut tergugat I tidak ada menandatangani surat dimaksud, sehingga tergugat I merasa sebagai warga negara yang taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, tergugat I ianya merasa memiliki hak yang sama dengan warga negara lain untuk membuat laporan/pengaduanpada saat tergugat I mengalami perampasan haknya sebagai warga negara, berdasarkan hal hal tersebutlah maka pada tahun 2009 tergugat I melaporkan/mengadukan penggugat di Kepolisian Resort Tapanuli Selatan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan milik tergugat I yang dilakukan oleh penggugat, sehingga sangat tidak beralasan dalil penggugat yang menyatakan perbuatan tergugat I yang telah melaporkan/mengadukan penggugat telah merusak nama baik penggugat ;

Dengan demikian terhadap dalil tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. Tentang Pokok Perkara :

• Pada pokoknya tergugat I menolak seluruh dalil dalil gugatan para penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas ;

• Bahwa terhadap dalil eksepsi yang telah tergugat I kemukakan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang terpisahkan dari jawaban dalam poko perkara ini ;

• Bahwa benar tergugat I ada melaporkan penggugat ke Polres Tapanuli Selatan pada tahun 2009 tentang melakukan tindak pidana memalsukan surat (tanda tangan ) sebagaimana pasal 263 ayat (1) KUH Pidana ;

• Bahwa tergugat I tidak mengetahui dalil dalil gugatan penggugat dalam posita 2,3 dan 4 halaman 2 dan 3 ;

• Bahwa benar Sutan Subandingon Harahap/Ayah kandung tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1998 atau 1(satu) minggu sebelum diterbitkannya surat keterangan ganti rugi tanah pada tanggal 21 Februari 1998 ;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka dimohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 1o/PDT.G/2014/PN.Psp.Gnt., untuk menjatuhkanputusansebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat I untuk seluruhnya ;

2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvakelijk Verklaard ;

3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

S U B S I D A I R :

Atau Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aquo Et Bono) ;

Jawaban Tergugat II :

1. Tentang Eksepsi

1. Tentang Kompetensi Absolut Instansional

Bahwa sebagai mana Subtansi Gugatan Penggugat (ic. Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan) adalah pemulihan hak Penggugat (sebagai terdakwa) dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat maupun martabat dan menuntut ganti kerugian karena dilakukan Penahanan terhadap diri Penggugat selama 75 (tujuh puluh lima) hari, setelah Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam putusannya No. 6/Pid.B/2010/PN.Psp-Ps tanggal 5 Mei 2010 jo. Putusan MAhkamah Agung RI No. 1553 K/Pid/2010 tanggal 24 Agustus 2011 menyatakan Penggugat (sebagai terdakwa) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (ic. Tergugat III), membebaskan Penggugat oleh karena itu dari Dakwaan tersebut, karena Tergugat III mengajukan Penggugat kepersidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan melakukan tindak Pidana membuat surat palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana atas laporan dari Tergugat I (ic. Mara Sahlim Harahap Gelar Baginda Mangaraja Enda).

Bahwa oleh karena dasar tuntutan Pengguat tersebut adalah karena Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan Mahkamah Agung RI membebaskan penggugat dari dakwaan Penuntut Umum (ic. Tergugat III), maka sesuai pasal 95 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) HAP (UU.8 tahun 1981) secara konpetensi absolute instansional, maka hakim perdata yang memeriksa perkara ini tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa gugatan Penggugat ini melainkan wewenangan mutlak hakim Praperadilan, sehingga dengan demikian patut dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijk verklaard).

2. Tentang gugatan Penggugat telah kedaluarsa (lewat waktu)

Bahwa sebagaimana telah didalikan tersebut diatas bahwa subtansi gugatan Penggugat adalah menuntut Pemulihan hak Penggugat (sebagai terdakwa) dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat maupun martabat dan menuntut ganti kerugian karena dilakukan penahanan terhadap diri Penggugat selama 75 (tujuh puluh lima) hari, disebabkan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam putusannya No. 6/Pid.B/2010/PN-Ps tanggal 5 Mei 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1553 K/Pid/2010 tanggal 24 Agustus 2011 menyatakan Penggugat (sebagai terdakwa) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (ic. Tergugat III), membebaskan Penggugat oleh karena itu dari dakwaan tersebut, karena Tergugat III mengajukan Penggugat ke persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat (1) KUH Pidana atas laporan dari Tergugat I (ic. Mara Sahlim Harahap Gelar Baginda Mangaraja Enda).

Bahwa pelaksanaan subtansi gugatan Penggugat tersebut diatas telah diatur instrument hukum sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP. Bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksaan KUHAP “bahwa ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHP, hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya putusan RI No. 1553 K/Pid/2010 tanggal24 Agustus 2011 telah diberitahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (ic. Tergugat III) dan Penggugat pada tanggal 8 Januari 2014, sehingga sejak tanggal 8 Januari 2014 Putusan MAhkamah Agung Ri tersebut telah berkekuatan Hukum tetap, sedangkan gugatan a quo didaftarkan pada tanggal 29 April 2011, sehingga pengajuan gugatan in casu telah kedaluarsa atau lewat waktu karena tangal 9 April 2014 telah melebihi waktu 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan Mahklamah Agung RI tersebut diatas diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum (ic. Tergugat III) dan Penggugat.

Bahwa telah terbukti gugatan in casu telah kedaluarsa atau lewat waktu maka cukup alasan hukum menolak gugatan Penggugat unutk ditolak atau setidak-tidaknya gugata tidak dapat diterima (Niet Ontavantkelijik Verkaard).

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan alat fungsi Pemerintahan Negara Indonesia, sedangkan Tergugat II berdasarkan KUHAP dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri bertugas sebagai Penyidik seluruh tindak Pidana, sedangkan Tergugat III selaku Penuntut Umum seluruh tindak Pidana.

Bahwa apabila alat-alat Negara Pemerintah Negara Republik Indonesia yang digugat maka gugatan – gugatan harus diajukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia (Vide halaman 18 Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek karangan Ny. Retnowulan Susantio, SH dan iskandar Oeripkartawinata, SH terbitan CV. Mandar Maju Bandung tahun 2009).

Bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat adanya putusan yang besifat Condemnatoir (menghukum) Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil dan moril sebesar Rp. 1.418.500.000,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat akibat pelaksanaan tugas fungsi pemeritah Negara Republik Indonesia, sedangkan khususnya Tergugat II tidak mempunyai Pos Anggaran untuk membayar kerugian tersebut, maka secara juridis berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka yang bertanggung jawab atas segala tindakan Tergugat II dan Tergugat III adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia, sehingga sudah sepatutnya menurut Hukum Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk dijadikan pihak baik sebagai Tergugat II maupun pada Tergugat III.

Bahwa oleh karena terbukti Pemerintah Negara Republik Indonesia tidak dijadikan pihak dalam gugatan in casu, maka telah cukup membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga beralasan hukum gugatan penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima 9Niet Ontvantkelijik Verklaard).

2. Bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I yakni Budiman Siregar, Mangamar Soleman Harahap, Guntur Harahap Gelar Sutan Mangaraja, Pinayung Harahap Gelar BAginda Kalom, Kaharuddin HArahap Gelar Baginda Sokondar, Mara Pada Harahap, Hasian Rambe, Tajap Rambe, ali Asna Rambe, Bisman Rambe dan Penerangan Siregar, dimana keterangan saksi-saksi tersebut adalah alat bukti yang menguatkan laporan Tergugat I atas tindak pidana membantu atau memalsukan surat yang dilakukan Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum para saksi yang diajukan Tergugat I tersebut dijadikan pihak dalam gugatan aquo, oleh karena para saksi tersebut tidak dijadikan pihak dalam gugatan in casu mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak ( Plurium Litis Consortium ), sehingga beralasan hukum gugatan penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ( Niet Ontvantkelijk Verklaard).

4. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa sebagaimana subtansi gugatan Penggugat ( ic. Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan ) adalah pemuluhan hak penggugat ( sebagai Terdakwa ) dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat maupun martabat, setelah putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam putusannya No. 6/Pid.B/2010/PN-Ps tanggal 5 Mei 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1553 K/Pid/2010 tanggal 24 Agustus 2011 Menyatakan Penggugat ( Sebagai terdakwa ) tidak terbutki secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (ic. Tergugat III), membebaskan Penggugat oleh karena itu dari dakwaan tersebut , karena Tergugat III mengajukan Penggugat ke persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaiman dimaksud pasal 263 ayat ( 1 ) KUH Pidana atas laporan dari Tergugat I ( ic. Mara Sahlim Harahap Gelar Baginda Mangaraja Enda );

Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan jo. Mahkamah Agung RI tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya hak Penggugat dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat maupun martabatnya telah dipulihkan kepada keadaan semula sebagai pribadi yang tidak melakukan perbuatan pidana , sedangkan didalam gugatan penggugat tidak ada mendalilkan bahwa Penggugat masih tercatat pada Tergugat II sebagai pelaku tindak pidana, dari fakta hukum tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan prematur sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ( Niet Ontvantkelijk Verklaard ).

5. Gugatan Penggugat kabur ( Obscuur Libel )

1. Bahwa sebagaiman posita Penggugat pada halaman 6 Bahwa dimana putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 24 Agustus 2011 …………, soal melakukan tindak pidana memalsukan surat ( tanda – tangan ) melanggar pasal 263 ayat (1) dari KUH Pidana. Atas laporan atau pengaduan tergugat I itu kepada tergugat II (ic. Kapolres Tapanuli Selatan ) lalu dilakukan penahana terhadap Penggugat, kemudian setelah berkas perkara Penggugat dilimpahkan tergugat II ketergugat III ( Kejari Padangsidimpuan ) dilakukan penahanan, dalam hal ini jelaskan bahwa tergugat II tidak ada melakukan penahanan terhadap Penggugat selama dalam penyidikan perkara Penggugat dilakukan dan jika tergugat II melakukan penahanan terhadap Penggugat, Penggugat juga tidak menjelaskan dengan surat perintah Nomor brapa dan sejak kapan Penggugat dilakukan penahanan oleh tergugat II;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan nomor surat perintah penahanan yang diterbitka oleh tergugat II untuk melekukan penahanan Penggugat dan juga tidak menjelaskan sejak kapan penahahan tersebut dilakukan tergugat II serta ternyata tergugat II tidak pernah melakukan penahanan terhadap Penggugat selama penyidikan dilakukan mengakibatakan gugatan penggugat kabur ( Obscuur Libel ), sehingga beralasan menurut hukum gugatan penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ( Niet Ontvantkelijk Verklaard ).

2. Bahwa sebagaimana tuntutan ganti kerugian materil akibat penahanan yang dilakukan terhadap penggugat selama 75 hari dengan perhitungan Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ) perhari, maka 75 x Rp. 500.000,- =375.000.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah ), sedangkan apabila dikalikan dengan perhitungan sebenarnya adalah sebesar Rp. 37.500.000,- ( Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah );

Bahwa oleh karena tuntutan kerugian materil akibat penahanan yang dialami Penggugat selama 75 hari, bukanlah perhitungan yang sebenarnya mengakibatkan gugatan Penggugat kabur ( Obscuur libel ), sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ( Niet Ontvantkelijk Verklaard).

3. Bahwa sebagaimana dalam posita Penggugat yang dimulai pada halaman 8 s/d 12 bahwa Penggugat menuntut ganti immateril ( moral ) disatu sisi secara adat Batak dengan melakukan upah-upah menjemput semangat dengan memotong lembu yang pada pelaksanaan upah-upah tersebut memerlukan sewa gondang, membeli 5 helai ulos pussa, sewa perabot pesta, membeli 2 (dua) ekor lembu, kayu bakar, beras, ikan mas dan dana unuk jambar raja yang total semuanya sebesar Rp. 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian syukuran menurut agama Islam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian mengumumkan rehabilitasi Penggugat diharian umum / surat kabar Waspada terbitan Medan selama 3 (tiga) kali penerbitan dengan biaya penerbitan sekali terbit Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingg seluruhnya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya disisi lain menuntut kerugian immateril (moral) yang dimaterialkan sebesar Rp. 100.000.000,000,- (seratus miliar rupiah), sehingga tuntutan kerugian materil (moral) menjadi overlepping ;

Bahwa oleh karena tuntutan kerugian immateril (moral) yang overlepping tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel, sehingga beralasan menurut hukum gugatan penggugat untuk ditolak atau tidak dapat ditolak (Niet Ontvantkelijik Verklaard).

4. Bahwa sebagaimana adanya petitum poin 1 (1) “Menyatakan sah dan berharga surat laporan pengaduan Penggugat terhadap Tergugat I dan para saksi turut membantu memberi keterangan palsu dan sudah diadukan ke Polres Padangsidimpuan tertanggal 3 Agutus 2010, dimana pengaduan dimaksud ditindak lanjuti atas putusan telah berkekuatan hukum tetap sesuai surat pemberitahuan dari Kuasa Reskrim Resor Padangsidimpuan AKP (Pol) Iskandar HR pada waktu itu, namun Penggugat tidak menjelaskan secara kongrit nomor dan tanggal laporan pengaduan Penggugat mengakibatkan gugatan Pengugat gugur (Obscuur libel), sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijik Verklaard).

5. Bahwa sebagaimana adanya petitum 1 (12) dan (14) yaitu menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ongkos perkara diberbagai tingkat peradian umum dan membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini diberbagai tingkat peradilan, maka dari fakta ini adanya petitum yang overlepping untuk membayar biaya perkara mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel), sehingga beralasan meurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvantkelijik Verklaard)

6. Bahwa adanya petitum yang tidak didukung dalam posita yaitu menyatakan dapat putusan serta merta dijalankan sekalipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dan membayar uang paksa (dwangsom) mengakibatkan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), sehingga beralasan menurut hukum gugatan Pnggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvantklijk Verklaard).

2. Tentang Pokok Perkara.

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan karenanya tidak akan diulang lagi ;

2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Pengugat kecuali yang diakui secara tegas dan tebukti adanya menurut hukum ;

3. Bahwa awal dari Gugatan Penggugat adalah pada hari Jum’at tanggal 26 Oktober 2007 sekira pukul 14.00 Wib Tergugat I mendapat panggilan dari Tergugat II atas laporan Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor : LP/191/VIII/2007/TPS tanggal 16 Agustus 2007 bahwa Tergugat I telah melakukan tindak pidana penipuan atau menjual tanah milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 atau pasal 385 ayat (1) KUHPidana dari Tergugat I seluas 15 Ha yang teletak di Desa Harangan Barat Kec. Padang Bolak Kab. Paluta dahulu Kab. Tapanuli Selatan sebagaimana dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 21 Februari 1998 diatas kertas segel Rp. 2000 Tahun 1996 kepada Balyan Ismail Harahap ;

4. Bahwa atas penyidikan laporan polisi Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat II menetapkan Tergugat I sebagai tersangka melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 atau pasal 385 ayat (1) KUH Pidana. Kemudian berkas penyelidikan perkara Tergugat I sebagai tersangka dilibatkan kepada Tergugat III dan selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

5. Bahwa oleh karena Tergugat I merasa tidak pernah melakukan transaksi menjual tanah seluas 15 Ha yang terletak di Desa Harangan Barat Kec. Padang Bolak Kab. Paluta kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 21 Februari 1998 diatas kertas segel Rp. 2000 Tahun 1996, maka selanjutnya Tergugat I (ic. Mara Sahlim Harahap Gelar Baginda Mangaraja Enda) membuat laporan Polisi di kantor Tergugat II dengan nomor : LP/295/XII/2007/TPS tanggal 17 Desember 2007 perihal perbuatan tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu yang dilakukan tersangka Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan (ic. Penggugat) dan selanjutnya laporan polisi Tergugat I tersebut dilakukan penyidikan oleh Tergugat II berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP-Sidil/382/XII/2007/Reskrim tanggal 17 Desember 2007 ;

6. Bahwa Tergugat II dalam hal melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/295/XII/2007/TPS tanggal 17 Desember 2007 atas nama pelapor Tergugat I adalah sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri ) dalam hal ini sebagai pelaksana Undang-undang yaitu sebagai penegak hukum dan sebagai penyidik semua tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 13 butir b, pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( HAP ) ;

7. Bahwa selanjutnya sesuai pasal 109 ayat (1) KUHAP penyidikan perkara Penggugat diberitahukan kepada Tergugat II berdasarkan Surat Tergugat II Nomor : B/109/XI/2008/Reskrim tanggal 18 November 2008 ;

8. Bahwa untu menindaklanjuti penyidikan laporan polisi Tergugat I tersebut, Tergugat II melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi – saksi sebagai berikut ;

   1. Saksi Mara Sahlim Harahap Gelar Baginda Mangaraja Enda ic. Tergugat I (BAP tanggal 17 Desember 2007) pada pokoknya menerangkan tidak pernah menjual tanah seluas 15 Ha yang terletak di Harangan Barat Kec. Padang Bolak sekarang Kec. Portibi Kab. Paluta dahulu Kab. Tapanuli Selatan sebagaimana dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 21 Februari 1998 diatas kertas segel Rp. 2000 Tahun 1996 kepada Penggugat ( ic. Sutan Dibata Oloan Harahap ) dan Sutan Raja Humala Perkasa sebagai pembeli, sedangkan nama penjual tertulis nama Tergugat I yaitu Baginda Mangaraja Enda Harahap, kemudian saksi-saksi masing-masing bernama Tongku Raja Asal, Baginda Hanopan, Sutan Sobandingon dan Mompang Harahap. Bahwa Surat keterangan ganti rugi tanah tersebut adalah palsu dengan alasan bahwa tanda tangan pada surat keterangan ganti rugi tanah tersebut bukanlah tanda tangannya, sejak tahun 1981 s/d bulan Juni tahun 2000 nama gelar Tergugat I adalah Baginda Mangkubumi Harahap namun setelah istri Tergugat I bernama Arni meninggal dunia tanggal 1 Januari tahun 2000 selanjutnya pada blan Juni tahun 2000 Tergugat I menikah kembali dengan Derwani Siregar maka selanjutnya gelar Tergugat I Baginda Mangkubumi Harahap berubah menjadi Baginda Mangaraja Enda Harahap, maka selanjunya tahun 1998 sebagaimana dalam surat keterangan ganti rugi tanah tersebut Tergugat I belum memakai nama Baginda Mangaraja Enda Harahap, kemudian salah satu saksi pada surat keterangan ganti rugi tanah tersebut adalah ayah Tergugat I ( ic. Sutan Sobandingon ) turut menanda tangani Surat tersebut sedangkan ayah Tergugat I tersebut telah meninggal dunia pada tahun 14 Februari 1998 dan Tergugat I tidak ada memiliki tanah di Harangan Barat namun di wilayah Situngguk Desa Portibi Jae Kec. Portibi ada memiliki lahan warisan dari orangtua Tergugat seluas 70 (Tujuh Puluh) Ha, akibat Perbuatan Penggugat tersebut saksi dirugikan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

   2. Saksi Budiman Siregar gelar Baginda Hanopan (BAP tanggal 26 Desember 2007) pada pokoknya menerangkan bahwa nama Baginda Hanopan yang tertera sebagai saksi di sura keterangan ganti rugi tanah tanggal 21 Februari 1998 diatas kertas segel Rp. 2000 tahun 1996 adalah namanya namun tidak pernah menanda tangani surat tersebut dan keberatan atas hal tersebut ;

   3. Saksi Mangamar Soleman Harahap (Kepala Desa Portibi Jae sejak tahun 2003 sampai sekarang) ( BAP tanggal 26 Desember 2007) pada pkoknya mnerangkan bahwa Mara Sahlim Harahap Gelar Baginda Mangaraja Endar adalah warga Desa Potibi Jae, pada tahun 2007 menanda tangani perubahan Gelar Mara Sahlim Harahap Gelar Mangaraja Endar. Bahwa sejak tahan 1981 Tergugat I bernama Mara Sahlim Harahap Gelar Baginda Mangku Bumi kemuidan tahun 2000 Tergugat I berubah nama menjadi Mara Sahlim Harahap Gelar Baginda Mangaraja Endar, Tergugat I tidak ada memiliki lahan dari warsan orangtuanya di Harangan Barat Kec. Padang Bolak sekarang Kec. Portibi, namun warisan orangtua Tergugat berada di Rura Situngguk Desa Potibi Jae Kecamatan Portibi sepengetahuannya Tergugat I tidak pernah menjual lahan warisan orangtuanya kepada Penggugat ;

   4. Saksi Guntur Harahap Gelar Sutan Mangaraja (BAP tanggal 25 Desember 2007) pada pokoknya menerangkan sejak tahun 1981 s/d tahun 2000 Tergugat I bernama Mara Sahlim Harahap Gelar Baginda Mangku Bumi, dari tahun 2000 sampai sekarang Tergugat I bernama Mara Sahlim Harahap gelar Mangaraja Endar Harahap. Perubahan nama Tergugat I tersebut dilakukan secara adat istiadat, dimana saksi turut menyaksikan pelaksanaan adat Perubahanan nama Tergugat I dan Surat Keterangan Nomor : 141/24/KD/2007 Tanggal 19 Desember 2007 adalah sebagai bukti perubahan nama Tergugat I tersebut. Dan adat Istiadat di Desa Potibi atau di Kabupaten Tapanuli Selatan panggilan nama sehari-hari seseorang, menanda tangani surat-surat seperti jual beli, Surat Nikah, KTP dan Surat Autentik lainnya yang dipergunakan adalah nama gelarnya yang dinobatkan bukan nama lahirnya. Kemudian sepengetahuan saksi setelah Tergugat I dinobatkan gelarnya, maka menandatangani surat-surat menggunakan gelarnya. Sepengetahuannya tergugat I tidak ada memiliki tanah 15 Ha di Harangan Barat Kecamatan Padang Bolak sekarang kecamatan Portibi, namun ada memiliki lahan warisan orangtuanya 70 Ha di Rura Sipungguk Desa Potibi Jae kec. Portibi Kab. Tapanuli Selatan sekarang Kab. Paluta dan sepengetahuannya Tergugat I tidak pernah menjual tanah warisan orantuanya tersebut kepada Penggugat ( Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan ) ;

   5. Saksi Pinayung Harahap Gelar Baginda Kalom ( adik kandung Tergugat I) (BAP tanggal 26 Desember tahun 2007) Pada pokonya menerangkan sejak tahun 1981 s/d tahun 2000 Tergugat I bernama Mara Sahlim Harahap Gelar Baginda Mangku Bumi, dari tahun 2000 sampai sekarang Tergugat I bernama Mara Sahlim Harahap gelar Mangaraja Endar Harahap. Perubahan nama Tergugat I tersebut dilakukan secara adat istiadat, dimana saksi turut menyaksikan pelaksanaan adat Perubahanan nama Tergugat I dan Surat Keterangan Nomor : 141/24/KD/2007 Tanggal 19 Desember 2007 adalah sebagai bukti perubahan nama Tergugat I tersebut. Dan adat Istiadat di Desa Potibi atau di Kabupaten Tapanuli Selatan panggilan nama sehari-hari seseorang, menanda tangani surat-surat seperti jual beli, Surat Nikah, KTP dan Surat Autentik lainnya yang dipergunakan adalah nama gelarnya yang dinobatkan bukan nama lahirnya. Kemudian sepengetahuan saksi setelah Tergugat I dinobatkan gelarnya, maka menandatangani surat-surat menggunakan gelarnya. Sepengetahuannya tergugat I tidak ada memiliki tanah 15 Ha di Harangan Barat Kecamatan Padang Bolak sekarang kecamatan Portibi, namun ada memiliki lahan warisan orangtuanya 70 Ha di Rura Sipungguk Desa Potibi Jae kec. Portibi Kab. Tapanuli Selatan sekarang Kab. Paluta dan sepengetahuannya Tergugat I tidak pernah menjual tanah warisan orantuanya tersebut kepada Penggugat ( Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan ) ;

   6. Saksi Kaharuddin Harahap Gelar Baginda Sokandar (BAP tanggal 26 Desember tahun 2007) Pada pokonya menerangkan sejak tahun 1981 s/d tahun 2000 Tergugat I bernama Mara Sahlim Harahap Gelar Baginda Mangku Bumi, dari tahun 2000 sampai sekarang Tergugat I bernama Mara Sahlim Harahap gelar Mangaraja Endar Harahap. Perubahan nama Tergugat I tersebut dilakukan secara adat istiadat, dimana saksi turut menyaksikan pelaksanaan adat Perubahanan nama Tergugat I dan Surat Keterangan Nomor : 141/24/KD/2007 Tanggal 19 Desember 2007 adalah sebagai bukti perubahan nama Tergugat I tersebut. Dan adat Istiadat di Desa Potibi atau di Kabupaten Tapanuli Selatan panggilan nama sehari-hari seseorang, menanda tangani surat-surat seperti jual beli, Surat Nikah, KTP dan Surat Autentik lainnya yang dipergunakan adalah nama gelarnya yang dinobatkan bukan nama lahirnya. Kemudian sepengetahuan saksi setelah Tergugat I dinobatkan gelarnya, maka menandatangani surat-surat menggunakan gelarnya. Sepengetahuannya tergugat I tidak ada memiliki tanah 15 Ha di Harangan Barat Kecamatan Padang Bolak sekarang kecamatan Portibi, namun ada memiliki lahan warisan orangtuanya 70 Ha di Rura Sipungguk Desa Potibi Jae kec. Portibi Kab. Tapanuli Selatan sekarang Kab. Paluta dan sepengetahuannya Tergugat I tidak pernah menjual tanah warisan orantuanya tersebut kepada Penggugat ( Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan ) ;

9. Bahwa berdasarkan kesepakatan Mahkejapol I tahun 1984 yang dimaksud bukti permulaan yang cukup sebagai alasan penangkapan seorang tersangka sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 17 KUHP adalah Laporan Polisi ditambah 1 (satu) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP ;

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mara Sahlim Harahap Gelar Mangaraja Enda ic. Tergugat I, saksi Budiman Siregar gelar Baginda Hanopan, saksi Mangamar Soleman Harahap, saksi Guntur Harahap Gelar Sutan Mangaraja, saksi Pinayung Harahap Gelar Baginda Kalom dan saksi Kaharuddin Harahap Gelar Baginda Sokondar. Surat Pernyataan tanggal 7 November 2007 yang diketahui Kepala Desa Potibi Jae Kec. Portibi atas nama Mangaraja S. Harahap yang menerangkan bahwa Sutan Sobandingon ( ic. Orantua Tergugat I ) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2014, Surat Keterangan No. 141/24/KD/2000 tanggal 19 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Portibi Jae Kec. Potibi yang menerangkan perubahan Gelar Tergugat I dari sejak tahun 1981 s/d 2000 adalah Bgd. Mgr Endar Hrp ( Tergugat I ) bahwa lahan 70 Ha yang merupakan warisan orangtua Tergugat I terletak di arela Situngguk, dari fakta judiris keterangan saksi dan surat tersebut diperoleh bukti permulaan yang cukup bahwa Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan 9 ic. Penggugat ) telah melakukan tinda pidana menetapkan keterangan palsu atau memalsukan surat sebagaimana dimaksud pasal 263 Subs 266 KUH Pidana yaitu membuat Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 21 Februari 1998 di atas kertas segel Tahun 1998 bermaterai tempel Rp. 2000, dimana Tergugat I menerima biaya ganti rugi tanah sebsar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu) atas sebidang tanah 15 Ha dari Penggugat ( ic. Sutan Dibata Oloan Harahap ) dan Sutan Raja Humala Perkasa pada hal mana Tergugat I tidak pernah menerima uang tersebut sebagai pengalihan tanah tersebut dari Penggugat dan Sutan Raja Mala Perkasa, tandatangan pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut bukan tandatangan Tergugat I, Gelar Tergugat I Bgd Mgr Enda Hrp sebagaimana dalam Surat keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut baru saja bulan Juni tahun 2000 sedangkan dari tahun 1981 s/d 2000 nama Tergugat I adalah Mara Sahlim Harahap Glr. Bgd. Mangku Bumi Harahap dan Tergugat I tidak ada memiliki lahan 15 Ha di Harangan Barat sebagaimana dalam Surat Keterangan tersebut, saksi Budiman Siregar Gelar Baginda Hanopan menerangkan bahwa tidak ada menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tersebut sebagaimana namanya tertera pada surat tersebut selaku saksi, kemudian orangtua Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggl 14 Februari 1998 ;

11. Bahwa atas adanya bukti permulaan yang cukup tersebut, Tergugat II dengan Surat Panggilan Nomor : POL : S.Pgl/390/XII/2007/Reskrim tanggal 26 Desember 2007 memanggil Penggugat untuk hadir pada hari Jum’at tanggal 28 Desember 2007 dengan status sebagai tersangka melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu atau memalsukan tandatangan Tergugat I pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 21 Fberuari 1998 sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Susbs 266 KUHPidana ;

12. Bahwa selanjutnya atas pemanggilan tersebut, Penggugat menghadirinya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2007 dan selanjutnya Penyidik Tergugat II atas nama Bripka S.R. Harahap melakukan pemeriksaan terhadap diri Penggugat ;

13. Bahwa dari hasil penyidikan pada pokonya Penggugat menerangkan bahwa tidak ada melakukan pemalsuan tandatangan Tergugat I dalam Surat Ganti Rugu Tanah Tersebut, Pengalihan tanah 15 Ha yang berada di Harangan Barat tersebut adalah benar terjadi. Pengalihan tanah tersebut awalnya Tergugat I menawarkan tanah tersebut untuk dibeli oleh Penggugat karena tanah tersebut berdampingan dengan tanah yang dibeli Penggugat dari 60 (enam puluh) orang warga Desa Portibi yaitu seluas 60 Ha. Setelah terjadi kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat atas pengalihan tanah tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Penggugat menyuruh saksi Muktar untuk mengetik Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut. Pada tanggal 1 Januari 1998 Penggugat membayar Panjar pengalihan tanah tersebut sebesar Rp. 1.700.000.-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat I di rumah Penggugat dengan menggunakan kwitansi tanda terima uang tanggal 3 Januari 1998 dan selanjutnya pelunasannya pada tanggal 21 Februari 1998 dirumah penggugat sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).Setelah selesai pembayaran, maka Tergugat I dan Penggugat menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut. Selanjutnya Pnggugat menyerahkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanah Tersebut kepada Tergugat I untuk ditanda tangani para saksi yang tertulis pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut. K. Selanjutnya Pnggugat menyerahkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanah Tersebut kepada Tergugat I untuk ditanda tangani para saksi yang tertulis pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut. Kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu Tergugat I menyerahkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tersebut kepada Penggugat dengan para saksi sudah menandatangani surat tersebut kecuali saksi Mompang Harahap belum menandatangani karena berpergian ke Kisaran. Setelah Pengalihan tanah tersebut Penggugat berjumpa dengan saksi Tongku Raja Asal dan Banginda Hanopan dimana kedua saksi mengakui telah menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tersebut.

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : POL:SP.Sita/177/XII/2007/Reskrim tanggal 31 Desember 2007 Tergugat II melakukan penyitaan Barang Bukti Surat yang diduga di palsukan oleh Penggugat yaitu Asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 21 Februari 1998 yang tertera di atas kertas segel tahun 1996 dengan meterai 2000 tentang biaya ganti rugi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) atas sebidang tanah seluas 15 Ha yang terletak di Harangan Barat kec. Padang Bolak yang ditandatangani masing-masing bernama Baginda Mangaraja Enda ( Pihak pertama ), Sutan Dibata Oloan Harahap dan Sutan Raja Humala Perkasa ( Pihak Kedua ) dan saksi masing-masing Tongku Raja Asal, Baginda Hanopan dan STN Sobandingon dan Mompang Harahap ( tidak ada tandatangan ) , barang bukti tersebut disita dari Gusti Harahap Gelar Sutan Debata Oloan ( ic. Penggugat ) pada tanggal 31 Desember 2007 ;

15. Bahwa selanjutnya penyitaan Barang Bukti tersebut dimintakan persetujuannya kepada Ketua Pengadian Negeri Padangsidimpuan dengan Surat Kapolres Tapanuli Selatan ( ic. Tergugat II ) dengan Surat Nomor : B/177/I/2008/Reskrim tanggal 9 Januari 2008 dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Padangsidi mpuan memberikan persetujuan penyitaan barang bukti tersebut sesuai dengan Penetapan Nomor : 198/ Pen.Pid/2008/PN.Psp tanggal 14 Januari 2008 ;

16. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2008 Penyidik Tergugat II melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa selain tanah seluas 15 Ha yang dibelinya dari Tergugat I diharangan Barat, juga Penggugat ada mengganti rugi tanah dari 7 (tujuh) warga desa Portibi Jae yang terletak di Tandihat Harangan Barat Kec. Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan sekarang Kec. Portibi Kab. Paluta dari 7 (tujuh) warga Desa Potibi Jae yaitu Mara Sahlim Harahap Gelar Mangaraja Enda Harahap ( Tergugat I ), Marapada Harahap, Hasian Rambe, Tajak Rambe, Asnan Rambe, Bisman Rambe dan Mgr. Tagor Rambe dengan biaya ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sagaimana dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah diatas kertas segel Tahun 1997 bermaterai tempel 2000 tanggal 20 Mei 1998 ;

17. Bahwa selanjutnya denga Surat tergugat II Nomor : B/181/XI/2008/Reskrim tanggal 13 Oktober 2008 dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Forensik terhadap Barang Bukti Surat yang di duga dipalsukan oleh Penggugat tersebut yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggl 21 Februari 1998 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan Tergugat I (Ic. Baginda Mangaraja Enda Harahap) yang terdapat dalam bukti tersebut Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan pembanding atas nama Baginda Mangaraja Enda Harahap Als. Baginda Mangku Bumi Harahap (ic. Tergugat I) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB/3963/DTF/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008 dan pemeriksaan Barang Bukti tersebut secara Fornsik telah sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Laboratorium Foransik Cabang Medan ;

18. Bahwa karena Penggugat merasa benar ada mengganti rugi tanah seluas 15 Ha di Harangan Barat tersebut yang diawali dengan pemberian panjar sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ibu rupiah) yang kwitansi penerimaannya tanggal 3 Januari 1998 ditandatangani oleh Tergugat I dan juga benar telah mengganti rugi tanah yang terletak di Tandihat Harangan Barat dari 7 (tujuh) warga Desa Portibi sebagaimana dalam Surat Keterangan Ganti Tanah diatas kertas segel tahun 1997 bermaterai tempel Rp. 2000 tanggal 20 Mei 1998 yang salah satunya yang menerima ganti rugi tanah tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat I menandatangani Surat Keterangan tersebut, sehingga Penggugat meminta kepada Penyidik Tergugat II agar dalam pemeriksaan tandatnagan tergugat I pada barang bukti Surat Ganti Rugi Tanah tanggal 21 Februari 1998 ke Laboratorium Forensik, supaya kwitansi penyerahan uang tertanggal 3 Januari 1998 dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 20 Mei 1998 tersebut dijadikan sebagai dokumen pembanding atas pemeriksaan secara Forensik terhadap barang bukti Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 21 Februari 1998 karena kwitansi penyerahan uang tertanggal 3 Januari 1998 dan Surat Keterangan Ganti Rigi tanah tanggal 20 Mei 1998 tersebut juga dtanda tangani oleh Tergugat I ;

19. Bahwa selanjutnya atas keterangan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat ada membeli atau menggnti rugi tanah dari 7 (tujuh) warga Desa Portibi sebagaimana dalam Surat keterangan ganti rugu tanah pada tanggal 20 Mei 1998, maka terhadap para pihak yang mengalihkan tanah tersebut dilakukan pemeriksaan yaitu ;

    1. Saksi Mara Sahlim Harahap Gelar Baginda Mangaraja Enda ic. Tergugat I ( BAP Lanjutan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2008) pada pokonya menerangkan bahwa tidak benar ada menerima ganti rugi tanah dari Penggugat atas lahan yang terletak di Tandihan Harangan Barat Kec. Padang Bolak Kab. Tapsel Sekarang Kec. Portibi Kab. Paluta yang didalkan oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah pada tanggal 20 Mei 1998 ;

    2. Saksi Mara Pada Harahap ( BAP tanggal 25 November 2008) pada pokonya menerangkan tidak pernah menjual tanah kepada Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan ( ic. Penggugat ) dan Parhimpunan Harahap Gelar Parhimpunan Harahap Gelar Sutan Raja Humala Perkasa yang didalilkan Penggugat sebagai Pihak kedua selaku Pembeli sebagaimana dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanah tanggal 20 Mei 1998, dimana pihak pertama selaku penjual terdiri dari : Bgd Mgr Enda Harahap, Marapada Harahap ( saksi sendiri) Hasian Rambe, Tajab Rambe, Tajak Rambe,Bisman Rambe, Mgr Taor Rambe dengan saksi-saksi Bgd Suangkupon Hsb Tk Humala Harahap dan Mgr Tagor. Sepengetahuan saksi Tergugat I tidak pernah menjual tanah seluas 15 Ha yang terletak di Harangan Barat Desa Potibi Kec. Potibi Kab. Paluta kepada Penggugat ;

    3. Saksi Hasian Rambe ( BAP tanggal 25 November 2008) Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan ( ic. Penggugat ) dan Parhimpunan Harahap Gelar Parhimpunan Harahap Gelar Sutan Raja Humala Perkasa yang didalilkan Penggugat sebagai Pihak kedua selaku Pembeli sebagaimana dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanah tanggal 20 Mei 1998, dimana pihak pertama selaku penjual terdiri dari : Bgd Mgr Enda Harahap, Marapada Harahap Hasian Rambe ( saksi sendiri ), Tajab Rambe, Tajak Rambe,Bisman Rambe, Mgr Taor Rambe dengan saksi-saksi Bgd Suangkupon Hsb Tk Humala Harahap dan Mgr Tagor. Sepengetahuan saksi Tergugat I tidak pernah menjual tanah seluas 15 Ha yang terletak di Harangan Barat Desa Potibi Kec. Potibi Kab. Paluta kepada Penggugat ;

    4. Saksi Tajab Rambe ( BAP tanggal 25 November 2008) Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan ( ic. Penggugat ) dan Parhimpunan Harahap Gelar Parhimpunan Harahap Gelar Sutan Raja Humala Perkasa yang didalilkan Penggugat sebagai Pihak kedua selaku Pembeli sebagaimana dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanah tanggal 20 Mei 1998, dimana pihak pertama selaku penjual terdiri dari : Bgd Mgr Enda Harahap, Marapada Harahap Hasian Rambe, Tajak Rambe, Tajab Rambe ( saksi sendiri ),Bisman Rambe Mgr Taor Rambe dengan saksi-saksi Bgd Suangkupon Hsb Tk Humala Harahap dan Mgr Tagor. Sepengetahuan saksi Tergugat I tidak pernah menjual tanah seluas 15 Ha yang terletak di Harangan Barat Desa Potibi Kec. Potibi Kab. Paluta kepada Penggugat ;

    5. Saksi Ali Asnan Rambe ( BAP tanggal 25 November 2008) Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan ( ic. Penggugat ) dan Parhimpunan Harahap Gelar Parhimpunan Harahap Gelar Sutan Raja Humala Perkasa yang didalilkan Penggugat sebagai Pihak kedua selaku Pembeli sebagaimana dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanah tanggal 20 Mei 1998, dimana pihak pertama selaku penjual terdiri dari : Bgd Mgr Enda Harahap, Marapada Harahap Hasian Rambe, Ali Asnan Rambe (saksi sendiri), Tajak Rambe, Tajab Rambe,Bisman Rambe, Mgr Taor Rambe dengan saksi-saksi Bgd Suangkupon Hsb Tk Humala Harahap dan Mgr Tagor. Sepengetahuan saksi Tergugat I tidak pernah menjual tanah seluas 15 Ha yang terletak di Harangan Barat Desa Potibi Kec. Potibi Kab. Paluta kepada Penggugat ;

    6. Saksi Bisman Rambe ( BAP tanggal 25 November 2008) Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan ( ic. Penggugat ) dan Parhimpunan Harahap Gelar Parhimpunan Harahap Gelar Sutan Raja Humala Perkasa yang didalilkan Penggugat sebagai Pihak kedua selaku Pembeli sebagai-mana dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanah tanggal 20 Mei 1998, dimana pihak pertama selaku penjual terdiri dari : Bgd Mgr Enda Harahap, Marapada Harahap Hasian Rambe, Ali Asnan Rambe Tajab Rambe, Tajab Rambe (skai sendiri) ,Bisman Rambe, Mgr Taor Rambe dengan saksi-saksi Bgd Suangkupon Hsb Tk Humala Harahap dan Mgr Tagor. Sepengetahuan saksi Tergugat I tidak pernah menjual tanah seluas 15 Ha yang terletak di Harangan Barat Desa Potibi Kec. Potibi Kab. Paluta kepada Penggugat ;

    7. Saksi Penerangan Siregar ( BAP tanggal 6 Maret 2008) pada pokonya menerangkan bahwa sepengetahuannya bahwa Tergugat I tidak ada memiliki lahan seluas 15 Ha yang terletak di Haranagan Barat Kec. Padang Bolak sekarang Kec. Portibi namun Tergugat I ada memiliki Lahan dari warisan orangtuanya seluas kurang lebih 70 Hayang berada di Situngguk Desa Potibi Jae dan Sepengetahuannya Tergugat I tidak pernah menjual tanah wairsan orang tuanya tersebut kepada Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan ( ic. Penggugat ) dan Parhimpunan Harahap Gelar Sutan Raja Humala Perkasa. Wilayah Harangan Barat dengan Situngguk adalah satu hamparan namun berjarak kurang lebih 2 (dua) KM., akan tetapi sams-sama berada di Desa Portibi Jae Kec. Portibi Jae Kec. Portibi Kab. Paluta Orangtua Tergugat I ( ic. Sutan Sobandingon Harahap ) meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1998. Sejak 1981 s.d tahun 2000 nama Tergugat I adalah bernama Mara Sahlim Harahap Gelar Baginda Mangku Bumi, dari Tahun 2000 sampai sekarang Tergugat I benama Mara Sahlim Harahap Gelar Mangaraja Endar Harahap ;

    8. Saksi Muktar ( BAP tanggal 11 Januari 2008 ) pada pokonya menerangkan bahwa benar ianya adalah yang mengetikkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanah tanggal 21 Februari 1998 seluas 15 Ha diharangan barat Kec. Padang Bolak yang ditanda tangani masing-masing pihak pertama selaku penjual Baginda Mangaraj Enda, dan Pihak kedua selaku pembeli adalah Sutan Dibata Oloan Harahap ( Penggugat ) dan Sutan Raja Humala Perkasa,, saksi-saksi adalah Tongku Raja Asal, Baginda Hanopan dan Mompang Harahap. Surat tersebut diketik saksi atas suruhan dari Gusti Harahap gelar Sutan Dibata Oloan ( Penggugat ) sekitar pada tahun 1997 atau 1998. Surat tersebut diketiknya memakai komputer di Kantor PU Bina Marga Cabang Gunungtua. Tidak mengetahui apakah benar terjadi penjualan tanah sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut.

20. Bahwa selain saksi tersebut diatas juga teah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan Penggugat yaitu Ahmad Gembira Pulungan Als. Angker dan Tamrin Harahap pada pokonya menerangkan pada tahun 1997 atau 1998 ada melakukan pengukuran tanah yang baru dibeli Penggugat yang terletak di Haranagan Barat namun mereka tidak mengetahui dari siapa tanah tersebut dibeli Penggugat. Kemudian saksi Parhimpunan Harahap Gelar Sutan Raja Humala Perkasa pada pokokmya menerangkan bahwa ia bersama abang kandungnya Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan ( ic. Penggugat ) benar membeli tanah seluas 15 Ha di Harangan Barat dari Tergugat I, dimana uangnya berasalh dari saksi ;

21. Bahwa berdasarkan kesepakatan Mahkejapol I tahun 1984 bahwa yang dimaksud sebagai bukti yang cukup sebagai alasan penahanan sesuai ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHP adalah Laporan Polisi ditambah 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP ;

22. Bahwa berdasarkan keterangan saksi keterangan saksi Mara Sahlim Harahap Gelar Baginda Mangaraja Enda ) Ic. Penggugat I ), saksi Budiaman Siregar Gelar Abginda Hanopan, saksi Mangamar Soleman Harahap, saksi Guntur Harahap Gelan Sutan Mangaraja, saksi Pinayung Harahao Gelar abginda Kalom dan saksi Kaharuddin Harahap Gelar Baginda Sokondat, Surat Pernyataan tanggal 7 November 2007 yang diketahui Kelapa Desa Potibi Jae Kec. Potibi atas nama Mangamar S . Harahap yang menerangkan Bahwa Sutan Sobandingin ( ic. Orangtua Tergugat I ) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2014, Surat Keterangan Nomor : 141/24/KD/2000 tanggal 19 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Portibi Jae Kec. Potibi yang menerangkan perubahan Gelar Tergugat I dari sejak Juni 2000 menjadi Bgd. Mgr. Endar Harahap, yang sebelumnya dari sejak tahun 1981 s.d 2000 adalah bgd Mangku Bumi Harahap ( Mara Sahlim Harahap ) dan Surat Pern yataan dari Bgd. Mgr Enda Harahap ( Tergugat I ) tanggal 12 April 2007 yang diketahui Kepala Desa Potibi yang menerangkan bahwa lahan 70 Ha yang merupakan warisan orangtua Tergugat I terletak di areal situngguk kemudian keterangan saksi Mara Sahlim Harahap Gelar Baginda Mangaraja Enda ic. Tergugat I, saksi Mara Pada Harahap, saksi Hasian Rambe, Saksi Tajab Rambe, saksi Ali Asnan Rambe, saksi Bisman Rambe yang pada pokoknya para saksi tersebut menerangkat tidak pernah menerima ganti rugi pengalihan tanah dari Penggugat yang terletak di Portibi Kab Paluta sebagaimana dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah pada tanggal 20 Mei 1998, keterangan saksi Penerangan Siregar yang menerangkan bahwa Tergugat I tidak pernah mengalihkan tanah seluas 15 Ha yang terletak di Harangan Barat kepada Penggugat, saksi MUCHTAR yang menerangkan bahwa benar ia adalah yang mengetik Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 21 Februari 1998 atas pengalihan tanah 15 Ha yang terletak di Harangan Barat , pengetikan surat tersebut adalah suruhan dari Penggugat sendiri dan hal ini diakui oleh Penggugat dan Hasil pemeriksaan Forensik Kriminalistik No. Lab : 3963/DTF/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008 yang menjelaskan tanda tangan Tergugat I yang tertera pada Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 21 Februari 1998 adalah Non Identik atau tanda tangan yang berbeda (palsu), dari fakta-fakta judiris tersebut telah diperoleh bukti yang cukup bahwa tersangka Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan ( ic. Penggugat) telah melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu atau membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana dimaksud 23 KUH Pidana yaitu membuat Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 21 Februari 1998 diatas kertas segel Rp.2000 tahun 2996 dimana tergugat I menerima biaya ganti rugi tanah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat jiuta lima ratus ribu) atas sebidang tanah 15 Ha yang terletak di Harangan Barat Kec Padang Bolak Kab. Tapsel sekarang Kec. Portibi Kab. Paluta dari Penggugat ( Ic. Sutan Dibata Oloan Harahap ) dan Sutan Raja Humala Perkara, padahal mana Tergugat I tidak pernah menerima uang tersebut sebagai pengalihan tanah tersebut dari Penggugat dan Sutan Raja Huamala Perkara, tandatangan pada surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut bukan tanda tangan Tergugat I, gelar tergugat I baginda Managaraja Enda Harahap sebagaimana dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tersebut baru sejak bulan Juni tahun 2000 sedangkan dari tahun 1981 s/d 2000 nama Tergugat I adalah Mara Sahlim Harahap Gelar Baginda Mangku Bumi Harahap dan Tergugat I tidak ada memiliki Lahan 15 Ha di Harangan Barat sebagaimana dalam Surat Keterangan Tersebut ;

23. Bahwa selanjutnya berkas penyidikan perkara penggugat dikirimkan Tergugat II kepada Tergugat III ( ic. Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan ) dengan Surat Nomor : Pol/B/01/I/2009/Reskrim tanggal Januari 2009 ;

24. Bahwa selanjutnya Tergugat III sesuai kewenangannya melakukan penelitian terhadap berkas penyidikan perkara Penggugat dan menurut penelitiannya belum lengkap, maka selanjutnya Tergugat III mengembalikan kepada Tergugat II dengan disertai pentunjuk sesuai surat No: B/103/N.2.20/Ep.1/ 01/2009 tanggal 15 Januari 2009 ( P-18 ) dan No:B-114/N.2.20/Ep.1/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 ( P-19 ) dengan petunjuk agar memeriksa saksi yang melihat langung penandatanganan Surat Ganti Rugi tersebut, melakukan pemeriksaan konfrontir saksi dengan saksi pelapor dan melapirkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang membebaskan Tergugat I dalam perkara Tidank Pidana Penipuan atau menjual tanah milik Penggugat atas Laporan Penggugat dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

25. Bahwa selanjutnya Tergugat II melengkapi pentunjuk Tergugat III tersebut dan oleh karena menurut hemat Tergugat II bahwa telah diperoleh Bukti yang cukup bahwa Penggugat di duga telah melakukan tindak Pidana memalsukan atau membuat Surat Palsu atas surat keterangan ganti rugi tanah tanggal 21 Februari 1998 tersebut, selanjutnya kembali Tergugat II mengirimkan kembali berkas Penyidikan Penggugat kepada Tergugat III untuk dilakukan penelitian ;

26. Bahwa selanjutnya kembali Tergugat III mengembalikan berkas penyidikan perkara Penggugat kepada Tergugat II dengan Surat No : B-283/N.2.20/Epp.1/ 2/II/2009 tanggal 10 Februari 2009 dengan petunjuk agar melengkapi prtunjuk terdahulu tanggal 15 Januari 2009 ;

27. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan nomor : 394 / Pid.B/ 2008/ PN.Psp tanggal 11 Desember 2008 yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI No; 802K/Pid.2009 tanggal 21 Agustus 2009 telah berkekuatan Hukum tetap yang membebaskan Tergugat I dari dakwaan dan tuntutan Hukum atas laporan tindak pidana penipuan dan menjual tanah milik Penggugat sebagaimana laporan Penggugat ;

28. Bahwa adapun beberapa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut yang membebaskan Tergugat I dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ( ic. Tergugat III ) adalah adanya hasil Forensik sesuai Berita acara pemeriksaat Laboratorium Kriminalistik No : Lab : 3963/DTF/X/2008 tanggal 09 Oktober 2008 yang menyimpulkan tanda tngan tergugat I yang ada pada Surat keterangan ganti rugi tanah tersebut adalah non identik atau tanda tangan yang berbeda ( palsu ), bahwa tanda tangan orangtua tergugat I ic. Sutan Subandingon Harahap dalam Surat Keterangan tersebut adalah hal yang tidak rasional karena orangtua Tergugat I telah meninggal dunia tanggal 14 Februari 1998 sedangkan surat terbit tanggal 21 Februari 1998 dan Tergugat I baru mendapat Gelar Baginda Mangaraja Enda Harahap pada tahun 2000 ;

29. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, semakin menambah alat bukti yang sudah cukup bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana membuat Surat Palsu atau memalsukan Surat dan menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana ;

30. Bahwa selanjutnya Tergugat I melampirkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan Mahkamah Agung tersebut diatas yang membebaskan Tergugat I dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penunut Umum ( ic. Tergugat III ) dan berkas penyidikan perkara Penggugat kepada Tergugat III dengan surat Nomor : B/01/b/XII/2009/Reskrim tanggal 2 Desember 2009 ;

31. Bahwa selanjutn ya Tergugat III sesuai kewenangnannya untuk melakukan penelitian berkas penyidikan Penggugat berdasarkan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 110 dan pasal III penyidikan perkara Penggugat sudah lengkap sesuai surat Tergugat III Nomor : B-2274/N.2.20/Epp.1/2009 tanggal 22 Desember 2009, artinya bahwa penyidikan perkara Penggugat telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka selanjutnya Tergugat II menyerahkan Penggugat dan barang bukti dalam perkaranya kepada Tergugat III dengan Surat No. Pol : B/01/I/2010/Reskrim tanggal 5 Januari 2010, sehingga tanggung jawab penyidik Tergugat II kepada perkata Penggugat telah selesai ;

32. Bahwa berdasarkan fakta-fakta judiris tersebut diatas telah cukup membutikan bahwa penyidik perkara Penggugat dilakukan Tergugat II dengan cara-cara yang benar menurut hukum, atau telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku ( KUHAP ), yang dimulai pemerimaan laporan polisi hingga berkas penyidikan perkara Penggugat dinyatakan lengkap ( P.21 ) oleh Tergugat III dan selama penyidikan dilakukan Tergugat II tidak ada menggunakan upaya hukum penahanan terhadap Penggugat ;

33. Bahwa selanjutnya perkara Penggugat disidangkan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan putusan membebaskan Penggugat dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ( ic. Tergugat III ) sebagaimana dalam putusan Nomor : 0/Pid. B/2010/PN-Psp tanggal 5 Mei 2010 yang dikuatkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1553 K/Pid/2010 tanggal 24 Agustus 2011 yang telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat III pada tanggal 8 Januari 2014, sehingga kedua putusan peradilan aquo berkekuatan hukum tetap ;

34. Bahwa adapun beberapa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang dikuatkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut diatas yang membebaskan Penggugat dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ( ic. Tergugat III) adalah sebagi berikut;

    1. Bahwa adanya surat autentik yang diajukan Penasehat Hukum Penggugat berupa Akta Jual Beli No. 2104/ Padang Nolak/1998 tanggal 20 Juli 1998 yang diperkuat H. Syarifuddin Siregar, Sh sebagai pejabat Pembauat akta Tanah dimana dalam surat tersebut Pihak Pertama Baginda Mangaraja Enda ( ic. Tergugat I ) mengalihkan tanah kepada Nur Sanip, yang berarti pada tahun 1998 Tergugat I telah menggunakan nama/gelar Baginda Mangaraja Enda , sedangkan menurut keterangan Tergugat I saksi Mangamar Soleman Harahap, saksi Kaaruddin Harahap gelar Baginda Sokondor, saksi Guntur Harahap Gelar Sutan Mangaraja dan Penerangan Siregar menerangkan bahwa Tergugat I memakai nama/gelar Baginda Mangaraja Enda baru tahun 2000, maka bertentangan dengan kenyataan sebenarnya, sehingga keterangan Tergugat I dan saksi lainnya tidak mempunyai nilai alat bukti ;

    2. Bahwa Berita Cara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3963/DTF/2008 tanggal 9 Oktober 2008 yang menyatakan tanda tangan Tergugat I ( ic. Baginda Mangaraja Enda ) pada barang bukti Surat Keterngan Ganti Rugi Tanah tertanggal 21 Februari 1998 Non Identik atau tanda tangan yang berbeda dari tandatangan tergugat I, dimana terdak[at keganjilan dan kelemahan dari sisi methodologi pengambilan sampel pembanding tanda tangan tersebut, karena tanda tangan / surat yang tidak diakui dijadikan pembanding atas tanda tangan yang dipertanyakan kebenarannya, tentu saja hasilnya tidak akan valid, sehingga berita acara pemeriksaan forensik tersebut belum mempunyai nilai kekuatan pembukian sempurna yang beridiri sendiri sebagaimana bukti akta autentik, ia harus masih harus didukung oleh bukti-bukti lainnya ;

35. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yudiis tersebut diatas telah membuktikan bahwa penyidikan yang dilakukan Tergugat II terhadap perkara pidana yang dilakukan Penggugat telah sesuai kekutan Hukum yang berlaku ic. Udang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang HAP dan terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 06/Pid.B/2010 tanggal 5 Mei 2010 yang dikuatkan Putusan Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor : 1553 K/Pid/2010 tanggal 24 Agustus 2011 menyatakan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dipersangkakan/ didakwakan kepada Penggugat dan membebaskan Penggugat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (ic. Tergugat III) dengan pertimbang bahwa pada tahun 1998 Tergugat I telah menggunakan nama /gelar Baginda Mangaraja Endan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 3963/DTF/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008 belum mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna yang berdiri sendiri sebagaimana bukti akta authentik, ia harus masih harus didukung oleh bukti-bukti lainnya karena lainnya karena terdapat keganjilam dan kelemahan dari sisi methodologi pengambilan sampel pembanding tanda tangan tersebut adalah kewenangan sepenuhnya dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Penggugat, sedangkan Tergugat II dalam melakuakan penyidikan perkara Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (KUHAP), pemeriksaan barang bukti Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 21 Pebruari 1998 secara laboratoris forensik Polri Cabang Medan yang dibuktikan terbitnya hasil pemeriksaan forensik tersebut dan selama penyidikan dilakukan terhadap Penggugat tidak ada dilakukan penahanan;

36. Bahwa oleh karena Tergugat II dalam hal melakukan penyidikan perkara Penggugat telah berdasarkan ketentuan hukum dan terhadap Penggugat tidak ada dilakukan penahanan, sehingga tuntutan ganti kerugian materil selama 75 (tujuh puluh lima hari) ditahan dan yang perhitungannya tidak sebenarnya beralasan menurut hukum untuk ditolak ;

37. Bahwa dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang dikuatkan putusan Mahkamah Agung yang telah menyatakan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, maka dengan telah kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, maka dengan telah berkekuatan hukum tetap kedua putusan peradilan tersebut maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya telah dipulihkan kembali sebagaimana seorang yang tidak melakukan tindak pidana, sedangkan Penggugat dalam gugatannya tidak ada mendalilkan bahwa Penggugat masih tercatat sebagai pelaku tindak pidana dalam catatan Tergugat II dan juga penyidikan perkara Penggugat dilakukan Tergugat II telah sesuai mekanisme Hukum Acara Pidana (KUHAP), hal ini terbukti Tergugat III telah menyatakan bahwa penyidikan perkara Penggugat telah lengkap dan supaya tanggung jawab Tergugat II terhadap Penggugat diserahkan bersama barang buktinya, maka tuntutan moril (immateril) yang overlapping yaitu dengan acara upah-upah adat batak, syukuran, pengumuman di media massa dan kerugian moril yang dimaterialkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus milyar rupiah) beralasan menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

38. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1553 K/Pid/2010 tanggal 24 Agustus 2011 telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat III tanggal 8 Januari 2014 maka berdasarkan ketentuan Pasal 95 KUHAP Jo. Pasal 7 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, sehingga gugatan Penggugat telah kadaluarsa, oleh karena beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

mm. Bahwa demikian tuntutan penyitaan harta benda Tergugat II adalah tidak beralasan menurut hukum dengan alasan selain karena Tergugat II telah melakukan penyidikan perkara Penggugat secara hukum yang berlaku (KUHAP) juga penyidikan yang dilakukan Tergugat II tersebut adalah karena berdasarkan perintah Undang-Undang sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2002 Tentang Polri dan UU.No.8 Tahun 1981 (KUHAP), sehingga penyitaan tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;

nn. Bahwa tuntutan petitum untuk menyatakan sah dan berharga laporan Penggugat terhadap Tergugat I dan Para Saksi yang turut membantu memberikan keterangan palsu yang dilaporkan ke Polres Padangsidimpuan karena tidak menjelaskan Nomor dan tanggal laporan tersebut secara konkrit dan juga bila a quod non benar sudah dengan sendirinya setiap laporan masyarakat tentang tindak pidana kepada penyidik (Polri Polres Padangsidimpuan) secara hukum adalah sah dan berharga, sehingga petitum in casu beralasan menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

oo. Bahwa petitum untuk menyatakan putusan dapat dijalankan serta merta sekalipun ada banding dan kasasi adalah tidak beralasan menurut hukum karena Tergugat II telah melakukan tugas penyidikan perkara Penggugat dengan benar sesuai prosedur hukum dan hal tersebut tidak ada diuraikan dalam posita gugata, dengan demikian patut dan berdasar petitum Penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima ;

pp. Bahwa demikian juag petitum untuk menghukum membayar uang paksa (dwangsom) adalah tidak beralasan menurut hukum karena gugatan a quo bukanlah perkara menyerahkan sesuatu barang, sehingga patut dan berdasar menurut hukum untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

qq. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini adalah yang diajukan oleh Penggugat sendiri, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas, Tergugat II memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

• Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos Perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Jawaban tergugat III :

1. DALAM EKSEPSI;

Bahwa Penggugat salah menjadikan Kejaksaan sebagai pihak Tergugat, sehingga gugatan Penggugat error in subjecto, oleh karena kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, sehingga Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa tindakan Tergugat III yang mengajukan Penggugat ke Persidangan, mendakwa, menadah dan menuntut Penggugat ke Pengadilan bukanlah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat ;

Bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tergugat yang merupakan Jaksa Penuntut Umum yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta melakukan penuntutan dan melaksanakan penertapan Hakim yang tertuang dalam Pasal 6 huruf a dan b dan berdasarkan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ayat (2) yang berbunyi ”untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan”, dengan demikian Tergugat (Penuntut Umum) diberi hak untuk melakukan perbuatan tindak pidan melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana yang berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) huruf a penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan demikian penahanan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan Penggugat dikhwatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana dengan demikian tindakan Tergugat III sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku .

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.1.418.500.000,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat diterima oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan secara nyata nilai kerugian yang dialami Penggugat tetapi hanya berdasarkan perkiraan, sehingga dalil Penggugat yang meminta pemulihan hak sebesar diatas termasuk agar harta benda milik Para Tergugat diletakkan sita jaminan adalah tidak dapat diterima ;

Bahwa apa yang diminta oleh Penggugat untuk memulihkan hak dan merehabilitasi nama baik sebenarnya sudah terpenuhi, hal itu dibuktikan dari dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengadukan Tergugat I dan Para Saksi lainnya secara pidana mengenai memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sewaktu acara persidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan sudah dilaporkan ke Polres Padangsidimpuan pada tanggal 3 Agustus 2010 dan dalam pengaduan disebutkan ditindaklanjuti setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan demikian Penggugat tinggal menunggu hasil proses hukum pidana tersebut ;

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat III (dalam hal ini Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan) untuk seluruhnya .

DALAM POKOK PERKARA

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

• Menghukum Penggugat untuk membayar ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah menjatuhkan putusan nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Psp.Gnt tanggal 13 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

• Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugatan untuk sebagian ;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum dengan sekaligus juga sudah salah dalam menggunakan hak dan wewenang secara penegak hukum;

3. Menyatakan sah dan berharga putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.6/Pid.B/2010/PN-Psp tertanggal 5 Mei 2010, membebankan Penggugat dari tuntutan hukum ;

4. Menyatakan sah dan berharga putusan Mahkamah Agung RI No.1553.K/Pid /2010/PN-Psp tertanggal 24 Agustus 2010 tertanggal 24 Agustus 2011 telah berkekuatan hukum tetap, untuk dijalankan sdr. Gusti Harahap gelar Sutan Dibata Oloan (Penggugat) guna memenuhi isi putusan tersebut, soal menuntut pemulihan nama baik atau pemulihan hak akibat perbuatan para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III) ;

5. Menyatakan sah dan berharga surat laporan pengaduan Penggugat terhadap Tergugat I dan Para saksi turut membantu menjadi keterangan palsu, dilaporkan secara pidana soal memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sewaktu dipersidangan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan sudah diadukan ke Polres Padangsidimpuan tertanggal 3 Agustus 2010, dimana pengaduan dimaksud ditindak-lanjuti atas putusan telah berkekuatan hukum tetap, sesuai surat pemberitahuan dari Kasat Reskrim Resort Padangsidimpuan AKP (Pol) Iskandar HR pada waktu itu ;

6. Menghukum para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III) secara bersama-sama ataupun tanggung-menanggung (tanggung-renteng), melaksanakan pengumuman iklan / advertensi dimuat dalam harian WASPADA yang terbit di Medan, dimana untuk pengumuman paling sedikit Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah rupiah) untuk sekali pengumuman/iklan, sehingga dana yang diperlukan adalah 3 kali penerbitan menjadi seluruhnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) menanggung dana itu secara tanggung-renteng atau tanggung bersama untuk melaksanakan pengumuman dalam berbentuk iklan tersebut, adapun ukuran iklan/advertensi (seperempat) halaman dibuat Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) untuk diketahui kyalayak ramai atau umum, adalah dengan cara diterbitkan 3 (tiga) hari secara berturut-turut, dengan tiada berselang hari, yang isi/bunyi iklan/advertensi dimaksud ditentukan berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

“Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.6/Pid.B/2010/PN-Psp tertanggal 5 Mei 2010, Jo Putusan Majelis Hakim Agung No.1553.K/Pid/2010 tertanggal 24 Agustus 2011 telah berkekuatan hukum tetap, maka kepada sdr. Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan (Penggugat) telah diberikan rehabilitasi harkat dan martabatnya kepada kedudukannya semula, atas acara pelaksanaan syukuran dan acara Batak “Mengupah-upah”, sebagai membuktikan adanya rehabilitasi terhadap sdr. Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan (PENGGUGAT) tersebut ”;

8. Menyatakan sah dan berharga segala alat bukti yang diajukan Penggugat dalam gugatan perdata pemulihan hak terhadap perbuatan dilakukan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) secara melawan melanggar hukum;

9. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III), dikenakan uang paksa (dwangsoom) perhari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada Penggugat secara tunai dan kontan, apabila tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap ;

10. Menghukum Tergugat I dan Terugat II serta Tergugat III (Para Tergugat), secara bersama-sama atau tanggung-menanggung (tanggung renteng) membayar ongkos perkara itu diberbagai tingkat peradilan umum

11. Menghukum untuk patuh dijalankan putusan dimaksud, oleh para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III) secara seksama;

12. Menghukum Tergugat I dan Terugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) secara bersama-sama atau tanggung renteng, untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini diberbagai tingkat peradilan sejumlah Rp.1.306.000,- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) ;

13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 13 April 2014 No. 10/Pdt.G/2014/PN.Psp. telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan relaas pemberitahuan Putusan di luar hadir No. 10/Pdt.G/2014/PN.Psp kepada Kuasa Tergugat III pada tanggal 21 April 2015 dan kepada Tergugat I pada tanggal 26 April 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 13 April 2014 No. 10/Pdt.G/2014/Pn.Psp tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 24 April 2015 sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding No. 6/Pdt.Bdg/2015/PN.Psp dan No. 7/Pdt/Bdg/2015/PN.Psp, yang dibuat oleh Ballaman Siregar, SH sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat masing-masing pada tanggal 1 Juni 2015, kepada Tergugat I masing-masing pada tanggal 26 Mei 2015, kepada Tergugat II pada tanggal 26 Mei 2015 dan kepada Tergugat III pada tanggal 27 Mei 2015;

Menimbang, bahwa kuasa pembanding I semula tergugat II telah mengajukan memori banding tanggal 17 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 18 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terbanding semula penggugat pada tanggal 30 Juli 2015, kepada turut terbanding semula tergugat I pada tanggal 23 Juni 2015, dan kepada Pembanding II semula tergugat III pada tanggal 22 Juni 2015 yang pada pokoknya memori banding tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Tentang Kompetensi Absolut Instansional

2. Tentang Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consertium)

4. Gugatan Penggugat Prematur

5. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa Tergugat II/Pembanding I sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo yang dituangkan dalam halaman 52 alinea terakhir mengatakan sebagai berikut ;

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah terhadap keseluruhan dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III adalah berkaitan dengan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalilnya itu dalam pokok perkara, dengan demikian dalil eksepsi yang dikatakan Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya, menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dalam pertimbangan pokok perkara;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidempuan adalah keliru jika menilai eksepsi Pembanding I/Tergugat II telah masuk dalam pokok perkara, dan kekeliruan Majelis Hakim tersebut sangat mendasar dan substansional dengan alasan alasan sebagai berikut :

Tentang Kompetensi Absolut Instansional

Memeriksa dan mengadili tuntutan ganti rugi, dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan dengan tegas mengikuti acara praperadila dengan bentuk putusan berupa penetapan, diatur dalam:

Pasal 95 KUHAP :

Ayat (1), Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan,dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Ayat (3), Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kapada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Ayat (4) “Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan “.

Ayat (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Tentang Gugatan Telah Kadaluarsa

1. Perkara pidana yang menjadi dasar Terbanding/ Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yakni Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam putusannya No. 6/Pid.B/2010/PN-Psp tanggal 5 Mei 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1553 K/Pid/2010 tanggal 24 Agustus 2011 ;

2. Bahwa pelaksanaan subtansi gugatan Penggugat/Terbanding tersebut diatas telah diatur instrument hukum sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP. Bahwa mekanisme pelaksanaan ketentuan pasal 95 KUHAP tersebut diatur lebih lanjut dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ‘ bahwa ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP, hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 ( tiga ) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Tentang Gugatan kurang pihak ( Plurium Litis Consortium ).

3. Bahwa pelaksanaan subtansi gugatan Penggugat/Terbanding tersebut diatas telah diatur instrument hukum sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP. Bahwa mekanisme pelaksanaan ketentuan pasal 95 KUHAP tersebut diatur lebih lanjut dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ‘ bahwa ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP, hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 ( tiga ) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Tentang Gugatan kurang pihak ( Plurium Litis Consortium ).

Bahwa apabila alat-alat Negara Pemerintah Negara Republik Indonesia yang digugat maka gugatan gugatan harus diajukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia ( vide halaman 18 Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek karangan Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH terbitan CV. Mandar Maju Bandung Tahun 2009 );

Tentang Gugatan Penggugat/Terbanding Prematur

Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan jo. Mahkamah Agung RI tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya hak Penggugat /Terbanding dalam kemampuan dan kedudukan serta harkat maupun martabatnya telah dipulihkan kepada keadaan semula sebagai pribadi yang tidak melakukan perbuatan pidana, ternyata didalam gugatan Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa Penggugat masih tercatat pada Tergugat II/Pembanding I sebagai pelaku tindak pidana, dari fakta hukum tersebut patut menurut hukum gugatan Penggugat /Terbanding dinyatakan prematur sehingga beralasan hukum gugatan penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ( Niet Ontvantkelijk Verklaard).

Tentang Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa uraian gugatan Terbanding/Penggugat menyangkut Surat Penahanan tidak menjelaskan sejak kapan ditahan dan surat perintah penahanan tidak menyebutkan nomornya, akan tetapi yang pasti, Pembanding I/Tergugat II tidak pernah melakukan penahanan terhadap Penggugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa penilaian judex factie Majelis Hakim sebagai dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sangat tidak tepat atau tidak rasional jika bebasnya Penggugat/Terbanding dialaskan dan didasarkan kepada ketidak telitian atau ketidak cermatan penyidik Tergugat II/Pembanding I, karena penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan mengacu kepada adanya bukti – bukti permulaan dan bukti yang cukup dari sudut pandang formil Tergugat II/Pembanding I sebagai penyidik, dimana bukti – bukti yang diperoleh telah memenuhi syarat untuk menetapkan Penggugat/terbanding sebagai tersangka dan mengajukan berkas penyidikan Penggugat/Terbanding kepada Tergugat III/Pembanding II dengan kapasitas sebagai Penuntut Umum, Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat III/Pembanding II tidak dalam kapasitas kewenangan menilai kebenaran materil suatu alat bukti yang diperoleh dalam penyidikan, karena kewenangan menilai alat bukti secara materil ada pada pengadilan, sehingga sangat tidak beralasan pertimbangan judex factie Majelis hakim bahwa bebasnya Penggugat/Terbanding dikarenakan ketidak telitian dan kecermatan Tergugat II/Pembanding I dalam melakukan penyidikan perkara Penggugat/Terbanding;

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Tergugat II/Pembanding I memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding untuk membuat suatu putusan dengan amar sebagai berikut :

• Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding I;

• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.10/Pdt.G/2014/PN-Psp.Gnt tanggal 13 April 2015.

• Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

• Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari pembanding I semula tergugat II, Kuasa Hukum Terbanding semula penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal itu juga, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I semula tergugat II pada tanggal 24 Agustus 2015, kepada turut terbanding semula tergugat I pada tanggal 27 Agustus 2015 dan kepada pembanding II semula tergugat III pada tanggal 31 Agustus 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa atas memori Banding diajukan Kepala Kepolisian Resort Selatan (Kapolres Tapsel) di Padangsidempuan dahulu tergugat II sekarang Pembanding II, mengenai putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 10/Pdt.G/2014//PN-Psp.Gnt. tertanggal 13 April 2015 adalah sudah tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata di Indonesia. Sebab putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan sudah objektif, dalam menangani perkara Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan dahulu penggugat sekarang terbanding antara Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatah ( Kapolres Tapsel ) di Padangsidempuan dahulu tergugat II sekarang Pembanding II.

Bahwa seluruh dalil dalil hukum dalam memori banding Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan ( Kapolres Tapsel) di Padangsidempuan dahulu tergugat II sekarang pembanding II tertanggal 17 Juni 2015, tidak dapat mematahkan mengenai putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 10/Pdt.G/2014//PN-Psp.Gnt. tertanggal 13 April 2015. Sehingga Ketua ( Majelis Hakim) Pengadilan Tinggi Medan tersebut dapat menolak Memori Banding diajukan Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan (Kapolres tapsel) di Padangsidempuan dahulu Tergugat II sekarang pembanding II tertanggal 17 Juni 2015, dan sekaligus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 10/Pdt.G/2014//PN-Psp.Gnt. tertanggal 13 April 2015, karena sudah tepat dan benar menurut hukum, dan sejalan diajukan contra Memori banding tertanggal 10 Agustus 2015 oleh Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat III, telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Oktober 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 3 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Desember 2015, kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 7 Desember 2015, dan kepada Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 11 Desember 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Tentang kompetensi absolut instansional

2. Tentang gugatan penggugat telah kadaluarsa

3. Gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consertium)

4. Gugatan penggugat Premateur

Bahwa tergugat III/Pembanding II sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Najelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo yang dituangkan dalam halaman 52 alinea terakhir mengatakan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah terhadap keseluruhan dalil eksepsi tergugat II dan tergugat III adalah berkaitan dengan kewajiban penggugat untuk membuktikan dalilnya itu dalam pokok perkara, dengan demikian dalil eksepsi yang dikatakan tergugat II dan tergugat III dalam jawabannya, menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dalam pertimbangan pokok perkara ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan adalah keliru jika menilai eksepsi tergugat III/Pembanding II telah masuk dalam pokok perkara, dan kekeliruan Majelis Hakim tersebut sangat mendasar dan substansional dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sama dengan yang dikemukakan oleh Pembanding I dalam memori bandingnya, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengutip lagi alasan alasan tersebut;

Dalam pokok perkara :

Bahwa tindakan tergugat III yang mengajukan penggugat ke persidangan, mendakwa, menahan dan menuntut penggugat ke Pengadilan bukanlah perbuatan tindakan melawan hukum sebagaimana dalil penggugat ;

Bahwa berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, tergugat yang merupakan Jaksa Penuntut Umum yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penuntut &Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan Hakim yang tertuang dalam pasal 6 huruf a edan b dan berdasarkan pasal 20 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ayat (2) yang berbunyi “ Untuk kepentingasn penuntutan, Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan”’ dengan demikian tergugat ( Penuntut Umum ) diberi hak untuk melakukan penahanan terhadap penggugat ataui terdakwa dimana terdakwa (penggugat) telah melakukan perbuatan tindak pidana melanggar pasal 263(1) KUH Pidana yang berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf a penahanan tyersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 5(lima) tahun atau lebih, dengan demikian penahanan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat telah sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang Hukum Pidana, karena perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun, dan penggugat dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tidak pidana, dengan demikian tindakan tergugat III sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini tergugat III/pembanding II mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberi keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR :- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan

No.10/Pdt.G/2014/PN-Psp.Gnt tanggal 13 April 2015.

Mengadili sendiri dan memutuskan :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

2. Menghukum penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

SUSIDAIR : - Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara No. 10/Pdt.G/2014/PN-Psptanggal 13 April 2015 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidempuan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2015, kepada Pembanding I semula Tergugat II dan kepada Pembanding II semula tergugat III masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2015 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Oktober 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding I semula tergugat II dan pembanding II semula tergugat III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara perdata No. 10/Pdt.G/2014/PN.Psp.Gnt. memori banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan dari Pembanding II semula Tergugat III serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang Kompetensi Instansional.

2. Tentang Gugatan penggugat telah Daluarsa.

3. Tentang gugatan kurang kurang pihak (plurium Litis Consertium).

4. Tentang gugatan penggugat Premateur ;

5. Tentang gugatan Penggugat Kabur.

Sedangkan Eksepsi dari Pembanding II semula Tergugat III bahwa gugatan Error in Subjecto ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III menurut Majelis Hakim tingkat pertama telah masuk dalam pokok perkara, dan apakah eksepsi tersebut dapat diterima atau ditolak akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan tentang pokok perkara, yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat I, II dan III tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga tergugat I, II dan III telah dinyatakan melakukan perbuatan Hukum, sehingga Eksepsi Tergugat II dan III yang berkaitan dengan pertimbangan pokok perkara, patut dan adil menurut hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa eksepsi Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III, bahwa eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara, oleh karena itu terhadap eksepsi pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III, apakah dapat diterima atau ditolak akan ditentukan setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan tentang pokok perkara dibawah ini ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya bahwa Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melanggar hokum dan tidak terpuji yang telah menimbulkan kerugian bagi penggugat baik moril maupun materil karena Tergugat I telah melaporkan Penggugat kepada Tergugat II (Penyidik Polres Tapanuli Selatan) pada tahun 2009 dengan pengaduan bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana memalsukan surat (tanda tangan ) melanggar pasal 263 ayat 1 KUH Pidana, kemudian Penggugat telah diserahkan Tergugat II ke Kejaksaan Negeri Padangsidempuan ( Tergugat III) dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Silambue, selanjutnya Tergugat III telah mengajukan Penggugat ke Persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan menuntut Penggugat dengan menyatakan penggugat terdakwa ( Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan )terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat (tanda tangan ) melanggar pasal 263 ayat 1 KUH Pidana, sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (Tergugat III) dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan (penggugat) dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum ( Tergugat III), Majelis Hakim Padangsidempuan tanggal 5 Mei 2010 No. 06/Pid.B/2010/PN.Psp. telah memutuskan “ Menyatakan terdakwa Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan ( Penggugat ) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Tergugat III) membebaskan Gusti Harahap Gelar Sutan Dibata Oloan ( Penggugat) oleh karena itu dari dakwaan tersebut “ Memulihkan hak terdakwa (penggugat) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya” dan atas putusan Majelis Hakim tersebut, Tergugat III telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta selanjutnya Mahkamah Agung RI dengan putusannya tertanggal 24 Agustus 2011 No. 1553 K/Pid/2010, telah menyatakan, tidak dapat diterima permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan (Tergugat III) dan membebankan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat tersebut diatas menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa penggugat mengajukan gugatan ganti kerugian atas dasar putusan bebas (vrijpraaks) oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 06/Pid.B/2010/PN.Psp. tanggal 5 Mei 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1553 K/Prd/2010 tanggal 24 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan adanya putusan Pengadilan diatur dalam pasal 95 KUHAP dan berdasarkan pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “ Bahwa ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 3(tiga) bulan sejak putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 92 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, salah satunya merubah ketentuan pasal 7 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut : “ Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3(tiga) bulan, terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 ( Putusan Mahkamah Agung RI No.1553 K/Pid/2010 tanggal 24 Agustus 2011), putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan/diterima oleh terdakwa/penggugat/terbanding tanggal 8 Januari 2014, dan putusan dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 8 Januari 2014 sedangkan penggugat/terbanding mendaftarkan gugatan dalam perkara aquo tanggal 29 April 2014, sehingga rentang waktu pemberitahuan putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas sampai dengan diajukannya gugatan penggugat/terbanding dalam perkara aquo yairtu sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 29 April 2014 adalah 112(seratus dua belas) hari sama dengan 3(tiga) bulan 22(dua puluh dua) hari, sehingga telah melampaui tenggang waktu penggugat/terbanding untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian sesuai ketentuan pasal 95 ayat (5) KUHAP juncto pasal7 (1) Peraturan Pemerintah RI No 92 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 TentangPelaksanaan KUHAP yaitu tenggang waktunya paling lama 3(tiga) bulan , terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima terdakwa (penggugat/terbanding ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi pembanding I semula tergugat II yang menyatakan gugatan terbanding semula Penggugat telah kadaluarsa dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Pembanding I semula Tergugat II tentang gugatan telah kadaluarsa dapat diterima, maka Eksepsi selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang gugatan Penggugat tel;ah kadaluarsa dari Pembanding I semula tergugat II dapat diterima, tanpa mempertimbangkan lagi pokok perkara dalam perkara aquo, maka gugatan penggugat/terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No.10/Pdt.G/2014/PN.Psp.Gnt tanggal 13 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri dengan amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal yang tercantum dalam Reglement Untuk Tanah Seberang (Rbg) serta peraturang perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II

dan Pembanding II semula Tergugat III ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor :

10/PDT.G/2014/PN_Psp.Gnt. tanggal 13 April 2015 yang dimohonkan

pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

• Menerima eksepsi tergugat II /Pembanding I ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Menyatakan gugatan penggugat/terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard ) ;

• Menghukum penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh Kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.MH. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Maret 2016 nomor : 73/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta BAIK SITEPU, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ttd ttd

1. H. DASNIEL, SH.MH. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

BAIK SITEPU, SH.

Perincian Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

J umlah Rp. 150.000,-