Putusan PT MEDAN Nomor 262/PDT/2016/PT-MDN

P U T U S A N

Nomor 262/PDT/2016/ PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TUAN NASIP yang ditulis juga dengan NASIB, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun VI, Desa Mekar Baru, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Purnowidodo, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Widodo, Rito Komis & Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 191 Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat.

Melawan:

TUAN SUPARMAN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Dusun VIII, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riadi, S.H., Advokat pada Kantor Riadi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 5 A Kisaran dan Jl. Asahan KM. 4 Nomor 19, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2016, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat.

Pengadilan Tinggi Tersebut

Setelah membaca:

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 262/PDT/2016/PT MDN tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
Berkas perkara yang bersangkutan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 29 Desember 2015 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugata dalah pemilik sebidang tanah persawahan seluas+ 4.093 m² (lebih kurang empat ribu sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak setempat dengan Dusun VIII, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai (dahulu Kecamatan Tanjung Tiram), Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batas dan ukuran, sebagai berikut:
Bahwa pada mulanya bidang tanah persawahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas diperoleh Penggugat dengan cara penggantirugian hak dari Pujiatik sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi, bertanggal 9 November 1990 yang diketahui Pelaksana Tugas Kepala Desa Sei Balai, dan Camat Tanjung Tiram.
Bahwa kemudian bidang tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas Penggugat alihkan kepemilikannya dengan cara penggantirugian hak kepada Misnan sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi, bertanggal 2 April 2001, yang diketahui oleh Kepala Desa Sei Balai dengan Register Nomor: 590/15/GR-SB/2001, tanggal 2 April 2001, dan Camat Sei Balai dengan Register Nomor: 590/13/GR/SB/2001, tanggal 30 Mei 2001.
Bahwa berselang setahun kemudian, bidang tanah persawahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas kembali menjadi milik Penggugat karena Penggugat telah melakukan penggantirugian hak dari Misnan sesuai dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi, bertanggal 28 Mei 2002.
Bahwa sejak menjadi milik Penggugat hingga dialihkan kepemilikannya kepada Misnan tersebut (selama lebih kurang sepuluh tahun) Penggugat secara terus menerus menguasai dan mengusahai bidang tanah persawahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan cara bercocok tanam padi tanpa ada teguran, keberatan, tuntutan dan/atau gugatan dari pihak mana pun, termasuk dan tidak terkecuali dari Tergugat.
Bahwa demikian pula halnya ketika bidang tanah persawahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas menjadi milik Misnan selama setahun, yang bersangkutan telah pula bercocok tanam padi dan tidak pernah mendapat teguran, keberatan, tuntutan dan/atau gugatan dari pihak mana pun, termasuk dan tidak terkecuali dari Tergugat.
Bahwa setelah kembali beralih menjadi milik Penggugat terhitung sejak tanggal 28 Mei 2002 hingga akhir bulan November 2015 (selama lebih dari tiga belas tahun) Penggugat secara terus menerus menguasai dan mengusahai bidang tanah persawahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan cara bercocok tanam padi tanpa pernah mendapat teguran, keberatan, tuntutan dan/atau gugatan dari pihak mana pun, termasuk dan tidak terkecuali dari Tergugat.
Bahwa dengan demikian Penggugat telah menguasai dan mengusahai bidang tanah persawahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas selama 23 (dua puluh tiga) tahun dengan bercocok tanam padi di atasnya tanpa pernah mendapat teguran, keberatan, tuntutan dan/atau gugatan dari pihak mana pun, termasuk dan tidak terkecuali dari Tergugat.
Bahwa saat ini penguasaan dan pengusahaan Penggugat atas bidang tanah persawahan miliknya sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas terganggu karena adanya tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat.
Bahwa dalam bulan Desember 2015 (setelah lebih dari dua puluh tiga tahun Penggugat menjadi pemilik bidang tanah persawahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas) Tergugat mengajukan keberatan kepada Penggugat dan meminta Penggugat untuk tidak lagi menguasai dan mengusahai bidang tanah persawahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas karena menurut Tergugat bidang tanah tersebut adalah kepunyaannya berdasarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat yang diterbitkan Kepala Desa Sei Balai dengan Register Nomor: 580/311/VIII/1987, tanggal 10 Agustus 1987, dan diketahui Camat Tanjung Tiram dengan Register Nomor: A.15/ST/TT/1987, tanggal 12 Agustus 1987.
Bahwa namun Penggugat menolak keberatan dan permintaan Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas karena Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat tersebut memiliki banyak perbedaan dengan surat-surat keterangan tanah sejenis yang waktu penerbitannya berdekatan dengan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat, yang mana perbedaan-perbedaan tersebut sangat prinsipil dan mencolok antara lain namun tidak terbatas pada: kode penomoran surat, ukuran huruf (letter) ketikan, tahun penerbitan kertas meterai dan cap stempel dinas jabatan.
Bahwa selain alasan sebagaimana dimaksud pada angka 11 di atas penolakan Penggugat atas keberatan dan permintaan Tergugat tersebut juga dikarenakan keberatan dan permintaan Tergugat tersebut tidak dapat diterima oleh logika akal sehat (common sense), andai kata memang benar-quad non-Tergugat merupakan pemilik yang sah atas bidang tanah persawahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas berdasarkan Surat Keterangan Tanah, bertanggal 10 Agustus 1987 sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas mengapa Tergugat baru mengajukan keberatan setelah bidang tanah terperkara dikuasai dan diusahai oleh orang lain lebih dari 23 (dua puluh tiga tahun) lamanya sedangkan rumah tempat tinggal Tergugat berdampingan dengan bidang tanah persawahan yang menjadi objek terperkara a quo.
Bahwa atas penolakan Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan angka 12 di atas, Tergugat bukannya mengajukan gugatan terhadap Penggugat ke Pengadilan tetapi malah melakukan tindakan-tindakan main hakim sendiri.
Bahwa pada pertengahan Desember 2015 Tergugat tanpa izin dan persetujuan Penggugat telah menanami belasan batang tanaman kelapa sawit pada sisi batas sebelah timur dan sebelah selatan bidang tanah persawahan milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.
Bahwa bukan sekedar itu saja, dalam rentang waktu yang hampir berdekatan setelah penanaman kelapa sawit tersebut Tergugat tanpa izin dan persetujuan Penggugat telah pula melakukan penyemaian bibit padi di atas bidang tanah persawahan milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, dan melarang Penggugat untuk bercocok tanam atau melakukan pengusahaan atas bidang tanah persawahan milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.
Bahwa tindakan-tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan angka 15 di atas sangat nyata dan terang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sehingga oleh karena itu sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Tergugat atau siapa saja yang mendapat izin/persetujuan darinya dihukum untuk membongkar tanaman kelapa sawit dan bibit padi yang telah disemaikan atau ditanamnya secara melawan hukum tersebut, dan selanjutnya mengembalikan bidang tanah persawahan yang menjadi objek terperkara a quo kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula tanpa dibebani dengan hak tanggungan, hak gadai, hak sewa maupun hak-hak lain yang memberatinya terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini.
Bahwa demi menjamin dipatuhinya tuntutan pengosongan dan pengembalian bidang tanah persawahan terperkara sebagaimana dimaksud pada angka 16 di atas, maka sangat wajar dan berdasarkan kemanfaatan jika Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat atau siapa saja yang mendapat izin/persetujuan darinya lalai untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah terperkara, terhitung sejak adanya putusan hukum dalam perkara a quo.
Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik materil maupun moril.
Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian, sebagai berikut:
Bahwa sedangkan kerugian moril yang diderita oleh Penggugat adalah karena munculnya kekhawatiran pada diri Penggugat mengenai keselamatan dan keutuhan bidang tanah yang menjadi objek perkara a quo sehingga mengganggu kenyamanan dan ketenangan jiwa serta pikiran Penggugat, yang mana sesungguhnya kerugian moril tersebut tidak dapat dinilai dengan materi namun karena hukum mengharuskan adanya pengajuan tuntutan ganti kerugian moril yang bersifat konkrit dan dapat diukur dengan nilai materil, maka Penggugat dalam perkara a quo menuntut ganti kerugian moril sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Bahwa oleh karena kerugian materil dan moril tersebut diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangat memenuhi rasa keadilan jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak adanya putusan hukum dalam perkara a quo.
Bahwa demi terpenuhinya tuntutan ganti kerugian dan uang paksa (dwangsom) dalam perkara a quo sehingga tidak menjadi hampa begitu saja (illusoir), maka sangat tidak berlebihan apabila Penggugat memohon agar kiranya yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) terhadap harta-harta Tergugat, baik benda bergerak maupun tidak bergerak (yang jenis dan spesifikasinya akan diuraikan secara khusus oleh Penggugat dalam permohonan sita nantinya).
Bahwa Penggugat memiliki kekhawatiran bahwa Tergugat maupun orang-orang suruhannya akan menanami bibit padinya tersebut atau bercocok tanam padi di atas bidang tanah persawahan milik Penggugat sebagaimana dimaksud angka 1 di atas yang saat ini menjadi objek terperkara a quo karena saat ini persawahan-persawahan di seputaran daerah Desa Sei Balai akan memasuki musim tanam padi.
Bahwa guna menghindari dilakukannya penanaman bibit padi oleh Tergugat di atas bidang tanah persawahan yang menjadi objek terperkara a quo yang mana hal tersebut akan semakin merugikan Penggugat dan berpotensi menimbulkan permasalahan baru dalam penyelesaian perkara ini, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika yang mulia Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan provisionil sebelum putusan pokok perkara yang memerintahkan Tergugat maupun orang-orang suruhannya untuk tidak melakukan penanaman bibit padi di atas tanah terperkara sampai adanya putusan hukum dalam perkara ini.
Bahwa oleh karena bukti yang dijadikan dasar diajukannya gugatan a quo merupakan bukti kepemilikan yang sah dan diakui menurut hukum, maka sangat patut dan wajar jika putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (uit voorbaar bijvorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sangat berdasarkan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Kisaran berkenan untuk menunjuk yang mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang untuk selanjutnya akan memanggil para pihak berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas gugatan Penggugat, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat maupun orang-orang suruhannya untuk tidak melakukan penanaman atau bercocok tanam padi di atas bidang tanah persawahan yang menjadi objek terperkara a quosampai adanya putusan hukum dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Menguatkan putusan provisionil dalam perkara ini.
Menyatakan sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga.
Menyatakan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat yang diterbitkan Kepala Desa Sei Balai dengan Register Nomor: 580/311/VIII/1987, tanggal 10 Agustus 1987, dan diketahui Camat Tanjung Tiram dengan Register Nomor: A.15/ST/TT/1987, tanggal 12 Agustus 1987 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dijadikan bukti kepemilikan atas bidang tanah persawahan yang menjadi objek terperkara a quo.
Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah persawahan seluas + 4.093 m² (empat ribu sembilan puluh tiga meter persegi) yang terletak setempat dengan Dusun VIII, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai (dahulu Kecamatan Tanjung Tiram), Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batas dan ukuran, sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan jalan dusun ............... 45,50 meter.
Sebelah Timur dengan parit ................. 79 meter.
Sebelah Selatan dengan parit ................. 47 meter.
Sebelah Barat dengan Suparman ................. 98 meter.

adalah sah milik Penggugat.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan penyemaian bibit padi, penanaman kelapa sawit dan/atau bentuk-bentuk penguasaan fisik lainnya di atas bidang tanah persawahan milik Penggugat tanpa izin/persetujuan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad).
Menghukum Tergugat untuk membongkar tanaman kelapa sawit dan/atau bibit padi yang telah disemai atau ditanamnya di atas bidang tanah persawahan milik Penggugat tersebut, terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini.
Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh izin/persetujuan darinya, untuk dan mengembalikan bidang tanah persawahan seluas + 4.093 m² (lebih kurang empat ribu sembilan puluh tiga meter persegi) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti semula tanpa dibebani dengan hak tanggungan, hak gadai, hak sewa maupun hak-hak lain yang memberatinya terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini.
Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh izin/persetujuan darinya lalai untuk mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah persawahan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik seperti semula, terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini.
Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak adanya putusan hukum dalam perkara ini.
Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta dan terlebih dahulu (uit voorbaar bijvorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (naar goede justitie recht doen), mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa dalam gugatan Penggugat secara jelas menyebutkan memperoleh tanah objek sengketa dari Pujiatik pada tahun 1999 dan dasar kepemilikan Pujiatik atas tanah objek sengketa adalah tidak ada, dan menurut catatan di Kantor Desa Sei Balai tidak pernah tercatat sebagai penduduk Desa Sei Balai, dan oleh karena Penggugat memperoleh tanah sengketa dari Pujiatik maka seharusnya Penggugat melibatkan Pujiatik sebagai pihak ketiga dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam Yusrisprudensi Mahkamah Agung tanggal 30 September 1972 No. 938 K/Sip/1971.
Bahwa dalam gugatan Penggugat secara jelas juga telah menyebutkan telah mengalihkan kepemilikan atas objek sengketa kepada Mesnan dan membeli kembali dengan di bawah tangan seharusnya juga disertakan sebagai pihak ketiga dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam Yusrisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 Maret 1975 No. 1035 K/Sip/1973.
Bahwa Kepala Desa Sei Balai dan Camat Sei Balai yang atas permintaan Penggugat telah menerbitkan kepemilikan atas nama Penggugat seharusnya juga disertakan sebagai pihak dalam perkara ini oleh Penggugat, oleh karena akibat ketidak cermatan oknum Kepala Desa di dalam mempetakan wilayah desanya menyebabkan sengketa ini. Maka atas dalil eksepsi ini Tergugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mempertimbangkannya untuk menerima eksepsi ini.

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas.

Bahwa adalah tidak benar Penggugat memiliki tanah seluas 4093 m² seperti tersebut di dalam surat gugatan Penggugat pada point 1, oleh karena objek tanah sengketa yang sekarang ini adalah milik sah Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 580/311/VIII/1987 yang merupakan tanah warisan dari orang tua kandungnya dengan total luas 94 x 84 m² yang terletak di Dusun VIII, Desa Sei Balai, dahulu Kecamatan T. Tiram, sekarang oleh karena pemekaran menjadi Kecamatan Sei Balai.
Bahwa adalah benar Pujiatik menjual tanah objek sengketa milik Tergugat kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, dan oleh karena tanah objek sengketa tidak pernah Tergugat jual baik kepada Pujiatik maupun Penggugat, maka seharusnya yang paling dicari oleh Penggugat adalah Pujiatik karena telah menjual tanah yang bukan haknya, dan seharusnya Penggugat kan tahu Pujiatik menjual tanah sengketa apa dasar kepemilikannya.
Bahwa memang benar objek sengketa pernah Penggugat jual kepada Mesnan selama kurang lebih satu tahun, akan tetapi tidak dijelaskan oleh Penggugat kenapa Mesnan kemudian meminta secara paksa untuk dikembalikan uang pembelian tanah sengketa dari Penggugat oleh karena Mesnan sangat tahu betul dan berbicara langsung dengan Tergugat dimana Mesnan menyatakan objek sengketa adalah milik Tergugat, dan meragukan kepemilikan tanah sengketa tas nama Penggugat yang diperolehnya dari Pujiatik, dan karena merasa malu Mesnan peralihan surat tanah atas namanya kepada Nasip/Penggugat tidak dilakukan dihadapan Kepala Desa, maka fakta hukumnya adalah surat tanah objek sengketa adalah atas nama Mesnan, yang menurut Tergugat adalah cacat hukum.
Bahwa atas pengusahaan tanah sengketa oleh Nasip dan Mesnan memang tidak ditegur oleh Tergugat, oleh karena sepengetahuan Tergugat tanah objek sengketa sekitar tahun 1990 an pernah digadaikan sebesar tiga juta rupiah kepada sdr. Kasman alias Sakerah yang juga merupakan penduduk Dusun VIII, Desa Sei Balai dengan catatan Kasman alias Sakerah bisa mengusahai objek sengketa dan apabila Tergugat bisa mengembalikan uang gadaian tersebut di atas maka objek sengketa kembali lagi kepada Tergugat, tetapi sampai dengan berpindah tempat tinggal Kasman alias Sakerah ke daerah Pekan Baru, Tergugat belum mampu mengembalikan uang gadaian kepada Kasman maka Tergugat beranggapan Penggugatlah yang meneruskan atas hak gadai yang mungkin didapat dari Kasman alias Sakerah. Dan Tergugat mengetahui tanah objek sengketa itu dibuatkan surat atas nama Penggugat, ketika aparat Desa Sei Balai bersama dengan Penggugat akan melakukan pengukuran atas objek sengketa sekitar tahun 2013 Tergugat melarangnya, tetapi Penggugat mengeluarkan pernyataan tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari Pujiatik, dan Tergugat sangat terkejut tanah sengketa miliknya telah dijual oleh Pujiatik kepada Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, oleh karena sepengetahuan warga penduduk Dusun VIII, Desa Sei Balai, Pujiatik tidak pernah memiliki tanah di Desa Sei Balai.
Bahwa oleh karena pada point 5, point 6, point 7 dan point 8 dalam dalil gugatan Penggugat adalah dalil penguasaan tanpa didasari oleh fakta hukum yang benar atau dasar memperoleh hak atas tanah sengketa tidak diperoleh dari orang yang memiliki legalitas menjual maka alasan Penggugat pada point tersebut harus dikesampingkan, tetapi apabila Tergugat pernah menjual secara ganti rugi kepada Pujiatik kemudian Pujiatik menjual kepada Penggugat itu baru benar secara hukumnya.
Bahwa memang benar saat ini penguasaan dan pengusahaan atas objek sengketa sebagaimana dimaksud pada point 9 gugatan Penggugat diusahai oleh Tergugat dan dasar hukum untuk itu sangat jelas yakni Surat Keterangan Tanah Nomor: 580/311/VIII/1987 diketahui Camat Tanjung Tiram Nomor: A.15/ST/TT/1987 tertanggal 12 Agustus 1987.
Bahwa Penggugat pada point 11 dalil gugatannya ragu dengan alas hak yang dimiliki Tergugat, dalil ini adalah tidak benar oleh karena alas hak Penggugatlah yang justru harus diragukan oleh karena membeli tanah dari orang yang sama sekali tidak punya tanah dan legalitas kepemilikan.
Bahwa alasan Penggugat pada point 12 harus dianggap tidak dapat dibenarkan, oleh karena bicara hak adalah bicara tentang fakta hukum dan bukan bicara logika, dan sangat jelas legalitas kepemilikan atas tanah objek sengketa yang sama sekali tidak terbantahkan.
Bahwa alasan Penggugat pada point 13, point 14 dan point 15 adalah tidak benar, oleh karena objek sengketa memang sangat pantas untuk diambil alih dari penguasaan Penggugat disebutkan Penggugat berdasarkan fakta dalam gugatannya telah puluhan tahun mengambil hasil dari tanah milik Tergugat, hanya bermodalkan alas hak dari orang yang tidak mempunyai hak atas tanah tetapi Penggugat mau membelinya.
Bahwa dalil Penggugat pada point 16 dan point 17 adalah tidak benar oleh karena justru Penggugatlah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum dimana melalui kerja sama yang tidak baik dengan Pujiatik menerbitkan surat hak atas tanah milik Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan fakta itu terbukti, dalam surat hak Penggugat atas nama Mesnan sisi sebelah barat disebutkan berbatas dengan tanah Tergugat sepanjang 98 meter padahal yang benar adalah 84 meter dan dalam surat Penggugat telah mencantumkan nama Tergugat sebagai saksi batas tetapi Tergugat tidak pernah menandatangani di dalam surat tersebut sebagai saksi batas, kenapa ini tidak dilakukan dalam surat hak Penggugat, dan sama sekali tidak ada dasar hukumnya Penggugat mengajukan uang paksa melalui yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim persidangan Pengadilan Negeri Kisaran oleh karena Penggugat memang tidak memiliki hak satu jengkalpun atas objek tanah sengketa milik Tergugat, dan yang seharusnya mengajukan klaim kerugian atas tidak bisa dikuasainya tanah sengketa milik Tergugat adalah Tergugat dan bukan Penggugat, oleh karenanya uraian kerugian moril dan materil Penggugat sebagaimana tersebut pada point 19, point 20 dan point 21 adalah tidak benar dan harus dikesampingkan.
Bahwa dalil Penggugat pada point 22 tentang sita jaminan ini juga tidak benar, oleh karena objek tanah sengketa milik Tergugat memiliki legalitas yang jelas dan tidak akan Tergugat alihkan dalam bentuk apapun kepada siapapun, dan sebenarnya yang merasa hampa adalah Penggugat, oleh karena selama sekian puluh tahun mengambil hasil dari tanah milik Tergugat dengan cara melawan hukum sekarang tidak bisa mengusahai, dan sebaiknya Penggugat mencari tahu keberadaan Pujiatik minta tanggung jawabnya, karena menurut Tergugat hanya Pujiatiklah yang harus bertanggung jawab terhadap Penggugat.
Bahwa dalil Penggugat pada point 22 adalah juga tidak benar oleh karena objek tanah sengketa adalah milik Tergugat dan yang sekarang mengusahai dan menguasai adalah Tergugat jadi siapapun orang lain yang bekerja dengan mendapatkan upah adalah sah-sah saja dan Penggugat tidak perlu merasa khawatir dan sangat terlalu maju Penggugat mengajukan permintaan putusan provisionil kepada Bapak Ketua Majelis Hakim persidangan dalam perkara ini tanpa alasan dasar hukum yang jelas, dan tidak akan mungkin secara hukum kepemilikan atas sebidang tanah yang sama dua kepemilikannya, apabila itu dilakukan dengan benar secara hukum dan secara administratif.
Bahwa dalil Penggugat pada point 25 dan point 26 adalah juga tidak benar oleh karena bukti yang dijadikan dasar gugatannya adalah dari orang jelas-jelas tidak punya dasar kepemilikan tanah dan tidak memiliki tanah di Dusun VIII, Desa Sei Balai yaitu Pujiatik, di sisi lain tanah objek sengketa milik Tergugat memiliki alas hak yang tidak terbantahkan dan tidak pernah Tergugat menjual dalam bentuk gadai atau ganti rugi kepada Pujiatik dan sangat tidak wajar putusan atas perkara ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta, dan oleh karena Penggugat secara fakta hukum tidak memiliki legalitas yang jelas adalah wajar apabila Penggugatlah yang harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tentang Provisi:

Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya oleh karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1973 Nomor: K/Sip/1958 menjelaskan tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara/bodem geschil tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan gugatan terhadap Penggugat Konvensi dan kedudukannya sekarang Tergugat Dalam Rekonvensi dengan uraian dalil sebagai berikut:

Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan dalam bagian konvensi harap dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini.
Bahwa Tergugat DR secara fakta hukum bersama-sama dengan Pujiatik, Mesnan, Kepala Desa Sei Balai dan Camat Sei Balai telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan menerbitkan surat ganti rugi pada tahun 1990 secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat DR di atas tanah milik Penggugat DR padahal seharusnya Tergugat DR mengetahui bahwa di atas objek sengketa alas hak kepemilikannya adalah atas nama Penggugat DR, dimana berdasarkan surat tersebut Tergugat DR menguasai dan mengusahai dan mengambil keuntungan dari tanah milik Penggugat DR yakni dengan cara menanami padi selama kurang lebih 23 tahun sejak tahun 1990 sampai dengan November 2015.
Bahwa akibat penguasaan dan pengusahaan oleh Tergugat DR tersebut di atas Penggugat DR tidak dapat mengusahai dan mengambil hasil atas tanah objek sengketa selama kurang lebih 23 tahun lamanya dan hal itu menimbulkan keruguan yang nyata yang harus ditanggung Penggugat DR, dan kerugian Penggugat DR adalah apabila tanah seluas kurang lebih 10 rante/4000 m²diusahai oleh Penggugat DR dengan cara menanami padi dalam satu tahun dua kali tanam padi dengan rata-rata penghasilan dari jual gabah padi dalam dua kali tanam padi dengan rata-rata penghasilan dari jual gabah padi dalam dua kali panen sebesar Rp10.000.000,00/sepuluh juta rupiah sejak tahun 1990 dikali 23 tahun maka kerugian Penggugat DR adalah dua ratus tiga puluh juta rupiah, yang harus ditanggung oleh Tergugat DR sesuai dengan fakta dalam dalil gugatan konvensi Tergugat DR/Penggugat DK.
Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari Penggugat DR didasari oleh bukti-bukti yang sangat jelas yang tidak dapat disangkal secara hukum oleh Tergugat DR, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinayatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat DR.

Maka:

Berdasarkan jawaban, eksepsi, sanggahan dan rekonvensi tersebut di atas Tergugat Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan sah dan berharga surat alas hak atas tanah objek sengketa milik Penggugat Dalam Rekonvensi.
Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan menerbitkan surat hak di atas tanah objek sengketa milik Penggugat Dalam Rekonvensi.
Menyatakan surat alas hak atas nama Tergugat Dalam rekonvensi adalah cacat hukum dan tidak sah dan batal demi hukum.
Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi selama 23 tahun dikali 10 juta atau sama dengan dua ratus tiga puluh juta rupiah karena Penggugat tidak bisa mengusahai dan mengambil keuntungan dari hasil menanam padi.
Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Kis tanggal 13 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Provisi

Menolak Tuntutan Provisi.

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

Menyatakan Gugatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 8/Akta.Pdt/2016/PN Kis tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Kis tanggal 13 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Juni 2016

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 30 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 3 Agustus 2016 dan telah diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding semula Terggugat pada tanggal 10 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 22 Agustus 2016 dan telah diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tanggal 14 Juli 2016, telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan tanggal 22 Juli 2016 kepada Terbanding semula Terggugat untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

Tentang Putusan Judex Facti Tidak Didasari atas Pertimbangan Hukum yang Cukup Sebagaimana Diperintahkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga Putusan a quo Menjadi Kurang Cukup Pertimbangan (Onvooldoende Gemotiveerd).

Bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”.
Bahwa namun keharusan atau kewajiban untuk memuat ketentuan-ketentuan hukum dalam menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding kurang para pihak berperkara ternyata diabaikan atau tidak dipenuhi oleh judex facti Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara a quo.
Bahwa dalam menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut judex facti Pengadilan Negeri Kisaran hanya mendasarkannya pada pendapat atau pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama akan materi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sebagaimana selengkapnya dalam Surat Gugatannya dan dalam Repliknya serta maksud dan tujuan gugatannya yaitu hendak memperoleh Tanah Objek Sengketa yang telah dikuasai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan agar Surat sebagaimana dalam petitum point-4 yang dipunyai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sedangkan surat tersebut dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat maka menurut penilaian Majelis Hakim bahwa surat tersebut tidaklah bisa begitu saja dinyatakan Tidak Berkekuatan Hukum sebelum Pejabat yang membuat surat tersebut didengar pendapatnya di persidangan tentang keberadaan surat tersebut atau Pejabat tersebut harus diberi kesempatan untuk mempertahankan kebenaran Surat tersebut menurut hukum atau Pejabat tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di pihak lain Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguraikan bahwa Tanah Objek sengketa diperolehnya dari Pujiatik, maka menurut hukum, pihak yang menjual Tanah tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atau pihak tempat dia memperoleh hak itu haruslah dituntut mempertanggungjawabkan dan untuk menyerahkan tanah tersebut kepadanya, sedangkan apabila pihak lain yang langsung dituntut, maka menjadi tidak jelas maksud dari gugatan oleh karena tidak ada hubungan hukum dalam perolehan hak.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menarik Pujiatik sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan kekurangan pihak sehingga untuk memberi kesempatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memperbaiki gugatannya maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.” (dikutip dari halaman 28 sampai halaman 29 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 63/Pdt.G/2016/PN-Kis. yang dimohonkan banding a quo).

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka tampak sangat nyata dan terang bahwa judex facti Pengadilan Negeri Kisaran tidak ada memuat ketentuan hukum apa pun, baik itu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, asas-asas hukum, teori atau pun doktrin hukum maupun pendapat para sarjana yang dijadikan dasar atau landasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard) sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Bahwa putusan judex facti Pengadilan Negeri Kisaran yang demikian itu merupakan bentuk putusan yang kurang cukup pertimbangan (onvooldoende gemotiveerd) yang dalam perkara a quo bukan saja telah menyebabkan judex facti melakukan kesalahan dalam penerapan hukum namun juga telah melakukan kekeliruan dalam penilaian fakta yang ada.
Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding harus mengikutsertakan atau menarik PUJIATIK sebagai pihak yang harus digugat dalam pemeriksaan perkara a quo dengan alasan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding memperoleh tanah terperkara dari PUJIATIK, sangat nyata dan terang bertentangan dengan asas hukum acara perdata, yurisprudensi, pendapat sarjana maupun fakta-fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini:

bahwa menurut asas hukum acara perdata, pihak yang diberi kewenangan untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat diserahkan sepenuhnya kepada penggugat, yang mana hal ini telah diimplementasikan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan tanggal 16 Juni 1961, Nomor: 305 K/Sip/1971 dengan kaidah hukum sebagai berikut: “PT tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa Pemeriksaan Ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.” (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 1969 – 1997, terbitan Mahkamah Agung R.I., tahun 1999, halaman 23).
bahwa mengenai siapa saja yang dapat digugat, Nyonya Retno Wulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam halaman 3 dari bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” berpendapat bahwa tergugat adalah orang yang dirasa telah melanggar hak penggugat.
bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda dengan Produk Bukti P-1 dan Produk Bukti P-2 sampai Produk Bukti P-10 serta keterangan Saksi MISNAN, Saksi SIMAN, Saksi ABDUL RAZAB dan Saksi SAMAN maka dalam pemeriksaan perkara a quo telah terungkap fakta, berikut ini:

PUJIATIK seketika setelah terjadinya peralihan hak atas tanah terperkara a quo pada tanggal 9 November 1990 telah menyerahkan objek terperkara a quo kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sehingga sejak tanggal 9 Nopvember 1990 tersebut hingga 2 April 2001 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding menguasai dan mengusahai tanah terperkara tanpa ada gangguan atau pun gugatan dari pihak mana pun, termasuk dan tidak terkecuali dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, padahal tanah yang menjadi objek terperkara berdampingan/bersebelahan letaknya dengan rumah kediaman atau tempat tinggal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding.
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak pernah mendapat gangguan atau pun gugatan dari pihak mana pun, termasuk dan tidak terkecuali dari Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding mengalihkan dan menyerahkan hak kepemilikan atas objek terperkara a quo kepada Saksi MISNAN pada tanggal 2 April 2001.
Saksi MISNAN sejak tanggal 2 April 2001 hingga tanggal 28 Mei 2002 telah menguasai dan mengusahai objek terperkara a quo tanpa ada gangguan atau pun gugatan dari pihak mana pun, termasuk dan tidak terkecuali dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, padahal tanah yang menjadi objek terperkara berdampingan/bersebelahan letaknya dengan rumah kediaman atau tempat tinggal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding.
Saksi MISNAN seketika setelah terjadinya peralihan hak atas tanah terperkara a quo pada sejak tanggal 2 April 2001 telah menyerahkan objek terperkara a quo kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sehingga sejak tanggal 2 April 2002 tersebut hingga bulan November 2015 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding menguasai dan mengusahai tanah terperkara tanpa ada gangguan atau pun gugatan dari pihak mana pun, termasuk dan tidak terkecuali dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, padahal tanah yang menjadi objek terperkara berdampingan/bersebelahan letaknya dengan rumah kediaman atau tempat tinggal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding.
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding baru mengambil alih tanah terperkara a quo secara melawan hukum pada bulan Desember 2015.

bahwa berdasarkan fakta tersebut maka penguasaan dan pengusahaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding atas tanah terperkara a quo telah berlangsung selama 23 (dua puluh tiga) tahun yang dibagi ke dalam 2 (dua) periode:

periode pertama selama lebih 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak dibeli oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dari PUJIATIK hingga dijual oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Saksi MISNAN (9 November 1990 – 2 April 2001) yang mana dalam periode ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak pernah mendapat hambatan dan gangguan dari siapa pun.
periode kedua selama lebih 13 (tiga belas) tahun terhitung sejak dibeli kembali oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dari Saksi MISNAN hingga awal November 2015 yang mana dalam periode ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak pernah mendapat hambatan dan gangguan dari siapa pun, dan baru pada pertengahan November 2015 tanah terperkara a quo dirampas secara melawan hukum oleh Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

bahwa menurut kaidah hukum sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 November 1975, Nomor: 1078 K/Sip/1972, yang harus diikutsertakan atau ditarik sebagai tergugat lain dalam suatu pemeriksaan perkara perdata adalah pihak yang telah menjual tanah terperkara kepada tergugat bukan pihak yang telah menjual tanah terperkara kepada penggugat, yang mana kaidah lengkap dari Putusan Mahkamah Agung R.I. ini adalah, sebagai berikut:

“bahwa tergugat II pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini.

bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat pembanding …” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terbitan Mahkamah Agung R.I., cetakan kedua tahun 1993, halaman 280).

bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” terbitan Sinar Grafika, cetakan keempat tahun 2006, halaman 116 menyatakan: “Prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh tergugat dari pihak ketiga.”
bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya menarik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara a quo karena memang hanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang secara fisik dan kenyataan telah menguasai dan mengusahai tanah terperkara a quo secara melawan hukum, sesuai dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 966 K/Sip/1974, tanggal 12 Februari 1976, yang menyatakan: “Sudah tepat gugatan untuk menyerahkan/mengosongkan tanah tersebut ditujukan kepada tergugat asal, Kota Madya Palembang, karena secara “feitelijk” tergugat asal yang menguasai tanah terperkara” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terbitan Mahkamah Agung R.I., cetakan kedua tahun 1993, halaman 281).

Bahwa berdasarkan asas acara perdata, yurisprudensi, pendapat sarjana dan fakta sebagaimana dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang tidak mengikutsertakan atau menarik PUJIATIK sebagai tergugat dalam pemeriksaan perkara a quo adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena:

PUJIATIK telah secara sempurna menyerahkan tanah terperkara a quo kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga dengan demikian PUJIATIK tidak ada melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan hak dan kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.
PUJIATIK bukan penjual tanah terperkara a quo kepada Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetapi adalah pihak yang menjual tanah terperkara a quo kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

sehingga pertimbangan dan putusan judex facti Pengadilan Negeri Kisaran yang dimohonkan banding a quo tidak lagi dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Bahwa demikian pula halnya dengan pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbaninng tidaklah bisa begitu saja dinyatakan tidak berkekuatan hukum sebelum pejabat yang membuat surat tersebut didengar pendapatnya di persidangan tentang keberadaan surat tersebut atau pejabat tersebut harus diberi kesempatan untuk mempertahankan kebenaran surat tersebut menurut hukum atau pejabat tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, adalah pertimbangan yang bukan saja tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman namun juga pertimbangan yang sangat nyata dan terang bertentangan dengan asas acara perdata, yurisprudensi, pendapat sarjana sebagaimana telah dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada bagian angka 6 di atas sehingga tidak akan diulangi lagi pada bagian ini, dan selain itu pertimbangan judex facti yang demikian itu mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara a quo, yakni:

dalam gugatan a quo Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding secara gamblang dan tegas telah meragukan keaslian Surat Keterangan Tanah Register Nomor: 580/311/VIII/1987, tanggal 10 Agustus 1987 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding karena mengandung berbagai kejanggalan mengenai kode surat, penomoran, tahun penerbitan kertas meterai dan/atau cap stempel dinas jabatan, dan untuk membuktikan hal tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam pemeriksaan perkara a quo mengajukan 3 (tiga) surat pembanding berupa Surat-surat Keterangan Tanah, bertanggal 7 September 1987 masing-masing atas nama SAMAN, WARDIO, dan JAPAN yang diberi tanda dengan Produk Bukti P-11, Produk Bukti P-12 dan Produk Bukti P-13, dan seorang saksi yang merupakan mantan penjabat Kepala Desa Sei Balai yang bernama SUKARDI.
Saksi SUKARDI selaku mantan penjabat Kepala Desa Sei Balai dengan di bawah sumpah menerangkan bahwa kode surat untuk surat keterangan tanah adalah 590 bukan 580, dan frase pada cap stempel dinas jabatan adalah “pemerintah” bukan “pemerintahan” sedangkan dalam Surat Keterangan Tanah Register Nomor: 580/311/VIII/1987, tanggal 10 Agustus 1987 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding tersebut kode suratnya tertulis 580, dan frase pada cap stempel dinas jabatan tertulis “pemerintahan” yang mana keterangan Saksi SUKARDI ini bersesuaian dengan Produk Bukti P-11 (Surat Keterangan Tanah Register Nomor: 590/73/IX/87, tanggal 7 September 1987 atas nama SAMAN), Produk Bukti P-12 (Surat Keterangan Tanah Register Nomor: 590/75/IX/87, tanggal 7 September 1987 atas nama WARDIO), dan Produk Bukti P-13 (Surat Keterangan Tanah Register Nomor: 590/317/IX/87, tanggal 7 September 1987 atas nama JAPAN) yang menunjukkan bahwa kode surat keterangan tanah yang ditetapkan Desa Sei Balai adalah 590 dan frase pada cap stempel dinas jabatan adalah “pemerintah”.
Selain itu andaikata – quad non – Surat Keterangan Tanah Nomor: 580/311/VIII/1987, bertanggal 10 Agustus 1987 atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut memang asli atau tidak dipalsukan sama seperti halnya dengan Surat Keterangan Tanah yang masing-masing bertanggal 7 September 1987 atas nama SAMAN dan WARDIO (Produk Bukti P-11 dan Produk Bukti P-12), maka semestinya nomor urut Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding lebih rendah dari pada Surat Keterangan Tanah Register Nomor: 590/73/IX/87atas nama WARDIO (Produk Bukti P-11), dan Surat Keterangan Tanah Register Nomor: 590/75/IX/87atas nama SAMAN (Produk Bukti P-12) karena Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tertulis tanggal 10 Agustus 1987 sedangkan Produk Bukti P-11 dan Produk P-12 tertulis tanggal 7 September 1987 (bukankah bulan September itu ada setelah berakhirnya bulan Agustus?).

sehingga dengan pertimbangan dan putusan judex facti Pengadilan Negeri Kisaran tidak dapat lagi dipertahankan, dan harus dibatalkan.

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo putusan yang dijatuhkan judex facti Pengadilan Negeri Kisaran tidak memberikan pertimbangan yang cukup (onvooldoende gemotiveerd) yang mengakibatkan kesalahan dalam penerapan hukum, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika putusan judex facti Pengadilan Negeri Kisaran dibatalkan, yang mana hal ini sesuai dengan:

Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor: M.A./Pemb./1154/74, tanggal 25 Nopember 1974, perihal: Putusan yang Harus Cukup Diberi Pertimbangan Hukum, atau yang lebih dikenal dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 1974, yang pada diktum nomor 3 dari Surat Edaran ini menyatakan: “Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti atau pun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, (“vormverzuim”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan ...” (Himpunan Surat Edaran dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. 1951 – 2002, terbitan CV Citra Mandiri, tahun 2002, halaman 349).
Putusan Mahkamah Agung R.I., tanggal 22 Juli 1970 Nomor: 638 K/Sip/1969 yang menyatakan: “Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvooldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terbitan Mahkamah Agung R.I., cetakan kedua tahun 1993, halaman 337). dan
Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Oktober 1972 Nomor: 672 K/Sip/1972 yang menyatakan: “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet vooldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara (khususnya mengenai surat bukti P.3 s/d 6 yang diduga palsu).” (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terbitan Mahkamah Agung R.I., cetakan kedua tahun 1993, halaman 338).

Tentang Judex Facti Telah Menerapkan Hukum dengan Tidak Sebagaimana Mestinya karena Menolak Tuntutan Provisionil dengan Dalih Tidak Terdapat Alasan yang Mendesak dan/atau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding Membantah Dalil Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Bahwa dalam bagian pertimbangan sebagaimana termuat pada halaman 26 alinea terakhir sampai halaman 27 dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 63/Pdt.G/2016/PN-Kis. yang dimohonkan banding a quo, judex facti Pengadilan Negeri Kisaran dalam menolak tuntutan provisi didasarkan pada pendapat, berikut ini:

“Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di atas, menurut Majelis Hakim tidak dijumpai alasan-alasan yang mendesak untuk terlebih dahulu dijatuhkan putusan sebelum memerksa pokok perkara dan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan tidak ada surat bukti autentik sebagai dasar alas haknya atas objek sengketa, dan lagi pun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengakui dalil gugatan melainkan sebaliknya membantah dalil gugatan …”

Bahwa pendapat judex facti Pengadilan Negeri Kisaran yang demikian itu merupakan bentuk penerapan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya karena jika judex facti menerapkan hukum dengan memperhatikan secara saksama dan teliti seluruh keterangan yang diungkapkan oleh para pihak berperkara dalam surat gugatan maupun jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) serta hasil pengamatan dalam pemeriksaan setempat (descente/gerechtelijk plaatsoopneming) yang digelar pada hari Jumat, tanggal 8 April 2016 maka judex facti Pengadilan Negeri Kisaran pasti akan mengabulkan tuntutan provisionil dalam perkara a quo dengan didasarkan pada pertimbangan, berikut ini:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah menguasai dan mengusahai tanah terperkara a quo dengan cara bercocok tanam padi selama lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun tanpa pernah dilarang oleh Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sedangkan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding mbertempat tinggal di sebelah tanah terperkara.
Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam Surat Jawaban dan Gugatan Baliknya secara tegas telah mengakui adanya penguasaan dan pengusahaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding atas tanah terperkara a quo selama lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun dan tidak pernah dilarang oleh Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan dalih karena Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding beranggapan bahwa penguasaan dan pengusahaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding meneruskan gadai dari KASMAN alias SAKERAH.
Setelah lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun dikuasai dan diusahai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, tanah terperkara dirampas begitu saja oleh Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanpa melalui proses hukum yang mana tindakan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut merupakan tindakan main hakim sendiri (eugein rechting) yang dapat memicu benturan fisik di lapangan.
Guna menghindari benturan fisik tersebut maka tuntutan provisionil yang meminta agar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding maupun orang-orang suruhannya diperintahkan untuk tidak melakukan penanaman atau bercocok tanam padi di atas bidang tanah persawahan yang menjadi objek terperkara a quo sampai adanya putusan hukum dalam perkara ini, adalah tuntutan yang dilandasi kebutuhan yang sangat mendesak demi kebaikan semau pihak, dan bukan merupakan tuntutan yang menyangkut pokok perkara.

Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika tuntutan provisionil dalam perkara a quo harus dikabulkan.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas serta demi terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka dengan segala kerendahan hati dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima dan mengabulkan permohonan banding a quo dengan menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

Menerima Permohonan Banding yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 63/Pdt.G/2015/PN-Kis., tanggal 13 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Mengabulkan tuntutan provisionil yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara ini.
Memerintahkan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding maupun orang-orang suruhannya untuk tidak melakukan penanaman atau bercocok tanam padi di atas bidang tanah persawahan yang menjadi objek terperkara a quo sampai adanya putusan hukum dalam perkara ini.

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk sebagian.
Menguatkan putusan provisionil dalam perkara ini.
Menyatakan Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang (seolah-olah) diterbitkan Kepala Desa Sei Balai dengan Register Nomor: 580/311/VIII/1987, tanggal 10 Agustus 1987, dan (seolah-olah) diketahui Camat Tanjung Tiram dengan Register Nomor: A.15/ST/TT/1987, tanggal 12 Agustus 1987 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk dijadikan bukti kepemilikan atas bidang tanah persawahan yang menjadi objek terperkara a quo.
Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah persawahan seluas + 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak setempat dengan Dusun VIII, Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai (dahulu Kecamatan Tanjung Tiram), Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan) dengan batas-batas dan ukuran, sebagai berikut:

sebelah utara dengan jalan dusun		45,50 meter.
sebelah timur dengan parit		81,50 meter.
sebelah selatan dengan parit		47 meter.
sebelah barat dengan Suparman (Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding)		81,50 meter.

adalah sah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang telah melakukan penyemaian bibit padi, penanaman kelapa sawit dan/atau bentuk-bentuk penguasaan fisik lainnya di atas bidang tanah persawahan milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tanpa izin/persetujuan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad).
Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membongkar tanaman kelapa sawit dan/atau bibit padi yang telah disemai atau ditanamnya di atas bidang tanah persawahan milik Penggugat tersebut, terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini.
Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding maupun siapa saja yang memperoleh izin/persetujuan darinya, untuk dan mengembalikan bidang tanah persawahan seluas + 3.800 m² (tiga ribu delapan ratus meter persegi) tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dalam keadaan baik seperti semula tanpa dibebani dengan hak tanggungan, hak gadai, hak sewa maupun hak-hak lain yang memberatinya terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini.
Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding maupun siapa saja yang memperoleh izin/persetujuan darinya lalai untuk mengosongkan dan mengembalikan bidang tanah persawahan tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding dalam keadaan baik seperti semula, terhitung sejak adanya putusan dalam perkara ini.
Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sebesar Rp. Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) terhitung sejak adanya putusan hukum dalam perkara ini.
Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan tingkat pertama dan tingkat banding.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (naar goede justitie recht doen) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan Hukum Keputusan a quo, karena menurut Terbanding Keputusan Judex Factie tingkat Pertama tidaklah salah di dalam menerapkan dan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Terbanding dengan para Pembanding karena:
Bahwa para Terbanding juga dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo, karena menurut hemat para Terbanding bahwa Judex Factie tingkat pertama tidak salah di dalam menerapkan hukum mengenai prestasi Terbanding dalam melakukan upaya untuk mempertahankan hak-hak miliknya, yang secara nyata telah dijual tanpa ijin oleh sdri Pujiatik kepada Pembanding dan dikuasai pula tanpa hak selama kurang lebih 23 tahun, dan keberatan Pembanding tentang pasal 25 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004 sebagai salah satu alasan keberatannya tentang seolah-olah Judex Factie didalam Putusannya tidak memuat dasar hukumnya dalam perkara a quo, dimana alasan keberatan ini sepatutnya harus ditolak, oleh karena fakta hukum yang telah menjadi pertimbangan hukum Judex Factie membuktikan gugatan Pembanding seharusnya ditolak dan bukan tidak dapat diterima.
Bahwa adalah telah benar pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan setelah mempelajari dengan seksama akan materi gugatan Penggugat konvensi-Tergugat Rekonvensi tersebut sebagaimana dalam surat gugatannya dan dalam Repliknya serta maksud dan tujuan gugatannya yaitu hendak memperoleh tanah objek sengketa yang telah dikuasai Tergugat Konvensi – Penggugat Rekonvensi dan agar Surat sebagaimana dalam petitum point 4 yang dipunyai Tergugat Konvensi-Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan surat tersebut dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui Camat, maka menurut Majelis Hakim bahwa surat tersebut tidaklah bisa begitu saja dinyatakan tidak berkekuatan hukum sebelum Pejabat yang membuat surat tersebut didengar pendapatnya di Persidangan atau Pejabat tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dan adalah telah benar pertimbangan yang menyatakan bahwa dipihak lain Penggugat menguraikan bahwa tanah objek sengketa diperolehnya dari Pijiatik, maka menurut hukum pihak yang menjual tanah kepada Penggugat atau pihak tempat dia memperoleh hak itu haruslah dituntut mempertanggungjawabkan dan untuk menyerahkan tanah tersebut kepadanya, sedangkan apabila pihak lain yang langsung harus dituntut, maka menjadi tidak jelas maksud dari gugatan Penggugat oleh karena tidak ada hubungan hukum dalam perolehan hak.
Bahwa keberatan Pembanding pada point 4 dalilnya jelas telah mengeyampingkan apa yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 UU No. 4 tahun 2004, oleh karena Judex Factie secara nyata telah menerapkan hukum dan memberikan pertimbangan hukumnya berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan dan dilapangan, baik yang telah diakui dan diajukan oleh Pembanding sendiri maupun Terbanding.
Bahwa keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan pada point 5 adalah tidak relevan dan harus dianulir untuk dikesampingkan, oleh karena secara nyata judex Factie telah memberi petunjuk kepada Pembanding untuk memperbaiki surat gugatannya, tetapi dengan ke egoisan dan maunya menang sendiri Pembanding, maka apa-apa yang telah menjadi fakta hukum dikesampingkan dan selalu berkeinginan kuat agar Judex Factie memutuskan sesuai keinginan dan kemauan Pembanding meskipun harus mengenyampingkan semua Fakta-Fakta hukum, seharusnya Pembanding banyak memahami apa arti itu penerapan hukum.
Bahwa uraian keberatan Pembanding pada point 6. Huruf A. adalah sangat tidak tepat dengan menafsirkan Jurisfrudensi M.A. RI tanggal 16 Juni 1961 no. 305. K.Sip.1973, oleh karena Pembanding telah mengakui dan mengetahui bahwa Pujiatik salah satu orang yang harus bertanggungjawab kepada Pembanding, masalahnya adalah mengapa Pembanding mau membeli objek sengketa, padahal Pembanding tahu dasar kepemilikan pujiatik atas objek sengketa adalah tidak ada, ada apa dengan Pembanding dan Pujiatik, selanjutnya mengapa Pujiatik harus disembunyikan oleh Pembanding, maka apabila dikaitkan dengan uraian Pembanding tentang kaidah Hukum Acara Perdata, maka Pembanding dengan wewenangnya seharusnya memasukan Pujiatik sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, bahwa selanjutnya dalam pandangan nyonya Retno Wulan Sutantio, SH tentang Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik berpendapat Tergugat adalah orang yang dirasa melanggar hak Penggugat, dalam perkara a quo berdasarkan fakta hukum yang telah melanggar dan menipu hak-hak Pembanding adalah Pujiatik, Pejabat sementara Kepala Desa Sei Balai, Camat Sei Balai dan jelas bukan Terbanding, kemudian menurut Terbanding, Pembanding adalah orang yang sok pintar tapi aslinya tidak pintar koq mau membeli tanah dari penjual padahal sipenjual tidak memiliki sedikitpun data tentang tanah yang dijualnya, ini berarti yang pintar adalah Pujiatik, selanjutnya cerita puluhan tahun mengarap tanah orang tanpa gangguan tidak serta merta bisa langsung menjadi miliknya, kemudian cerita Misnan adalah adalah orang yang bijak oleh karena tahu bahwa tanah yang dibelinya dari Pembanding adalah pasti bermasalah, oleh karenanya oleh Misnan dijual kembali kepada Pembanding meskipun tidak dibuat dihadapan Kepala Desa Sei Balai, dan kenapa Kepala Desa Sei Balai yang sekarang tidak bersedia mengetahui jual beli antara Misnan dengan Pembanding oleh karena juga tidak mau menerima masalah akibat perbuatan dari Misnan dan Pembanding khususnya atas objek tanah sengketa, selanjutnya keberatan Pembanding pada point 6 huruf e harusnya juga ditolak yakni apabila dihubungkan dengan Jurisfrudensi MA.RI tanggal 12 April 1977 No. 503.K.Sip.1974 dalam perkara Amri melawan Gho Sie Chaniago Chandra dalam Putusan itu disebutkan bahwa karena yang merasa berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat, selanjutnya dalam Putusan MA-RI tanggal 27 Oktober 1979 No.1004 K.Sip.1974 menyebutkan Pengikutsertaan pihak ketiga dalam suatu proses Perdata yang sedang berjalan, ditentukan oleh ada tidaknya permintaan untuk itu dari pihak atau pihak ketiga di luar perkara yang merasa berkepentingan, itu artinya jurisprudensi MA-RI yang dimaksudkan oleh Pembanding tidak ada relevansinya dalam perkara aquo, selain itu dasar pembanding merasa memiliki atas objek sengketa secara nyata jelas dari pihak ketiga yakni Pujiatik, Misnan, dimana secara fakta hukum Pujiatik yang seharusnya paling dicari pertanggungjawabannya oleh Pembanding, makanya harus diposisikan sebagai Tergugat, selanjutnya juga tidak berkaitan Jurisprudensi MA-RI No. 966 K.Sip.1974, oleh karena memang Tergugat asal secara kualitas tidak memiliki dasar kepemilikan atas tanah sengketa, sementara dalam perkara a quo Pujiatik yang seharusnya bertanggungjawab dan dasar menjual objek sengketa kepada pembanding itu apa, mengapa tidak digugat, ini kan aneh secara hukum acara, akan tetapi apabila legal standing Pujiatik menjual objek sengketa kepada Pembanding jelas, maka wajar apabila dianya tidak digugat, dan telah pula menjadi Fakta hukum Misnan telah menjual objek sengketa kembali kepada Pembanding meskipun dibawah tangan tetapi ada dasar yang dipunyai Misnan menjual kembali kepada Pembanding, selanjutnya oleh karena Terbanding lebih memilih menguasai objek sengketa dari pada menggugat maka Pujiatik tidak digugat, akan tetapi apabila Terbanding yang mengajukan gugatan, maka Pujiatik pasti akan digugat.
Bahwa alasan keberatan Pembanding pada point 7 adalah bukan alasan juridis hukum beracara oleh karenanya sudah sepatutnya dikesampingkan, Pembanding telah mengakui Pujiatik telah secara sempurna menyerahkan tanah sengketa kepada Pembanding, akan tetapi baru sekarang Pembanding menyadari bahwa Pujiatiklah yang secara fakta hukum telah merugikan Pembanding oleh karena tanah sengketa dikuasai dan diusahai oleh Terbanding oleh karena tanah sengketa memang milik Terbanding dan bukan milik Pujiatik, pertanyaanya adalah mengapa Pembanding begitu menyembunyikan jati diri Pujiatik, mengapa seakan-akan Pujiatik telah benar menjual tanah sengketa tetapi tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah sengketa yang telah dijualnya kepada Pembanding, dan orang buta huruf sekalipun tidak akan mau membeli tanah dari orang yang tidak jelas keberadaanya dan tidak ada pula dasar kepemilikan atas tanah yang akan dijualnya.
Bahwa alasan Pembanding pada point 8 juga tidak perlu untuk dipertimbangkan, oleh karena selain seakan - akan proses masih dalam persidangan tingkat I yakni jawab-menjawab, padahal pembanding harusnya tahu ditingkat banding menjadi pertimbangan bagi Judex Factie Tingkat Banding adalah tentang apakah Judex Factie Tingkat Pertama ada kesalahan didalam menerapkan hukumnya, dan secara jelas telah dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat I, apabila Pembanding merasa alas hak Terbanding diragukan, maka pejabat yang membuat alas hak Terbanding harus ditarik sebagai pihak atau didengar keterangannya, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Pembanding, itu oleh karena Pembanding memang sok pintar tetapi faktanya tidak, Judex Factie secara nyata telah memberi petunjuk kepada Pembanding tetapi tidak dilakukan, Dan hanya Pembanding yang merasa meragukan keabsahan atau merasa alas hak Terbanding adalah palsu, tetapi hanya omong saja, oleh karena kalau memang Pembanding pintar Kepala Desa Sei Balai yang menerbitkan surat keterangan Tanah atas nama Terbanding tersebut harus dijadikan Tergugat atau sebelum diajukan gugatan sebaiknya laporkan dulu ke pihak berwajib atas laporan surat palsu, kemudian tunggu proses Putusan Pidananya seperti apa apakah palsu atau tidak, baru apabila Putusan Pidana menyatakan Palsu, Pembanding kan tidak perlu capek-capek mengajukan gugatan Perdata, tetapi mengapa hal ini tidak dilakukan oleh Pembanding itu karena Pembanding merasa terlalu pintar, dan secara nyata Pembanding sama sekali tidak memiliki kualitas sedikitpun untuk menilai pekerjaan Pejabat Desa Sei Balai pada tanggal 10 Agustus 1987 dan Camat Tanjung Tiram atas penerbitan surat keterangan Alas Hak atas tanah termasuk tanah sengketa atas nama Terbanding, apabila kedua Pejabat tersebut tidak dijadikan sebagai para pihak dalam perkara a quo, selanjutnya mengapa Pembanding terlalu cepat menvonis tanpa proses Putusan Hukum, surat keterangan tanah atas nama Terbanding diduga dipalsukan atau diragukan, dan mengapa hanya penomoran surat didesa saja yang diragukan, selanjutnya mengapa tentang penomoran surat yang dikeluarkan oleh Camat Tanjung Tiram atas surat milik Terbanding tidak dikomentari, tidak diragukan, atau tidak diduga palsu, oleh karenanya apabila dibandingkan dengan surat yang dimiliki oleh Pembanding sendiri, atas objek sengketa secara nyata telah terungkap didepan persidangan dibeli dari Pujiatik yang secara nyata dan terbukti tidak memiliki dasar kepemilikan atas objek sengketa, artinya apa artinya Pembanding mau melebarkan areal persawahannya dengan segala cara, tidak peduli siapa itu Pujiatik, apakah memiliki surat tanah atau tidak, apakah Pujiatik orang yang jelas keberadaanya atau tidak, Pembanding tidak peduli dan yang paling nyata Pembanding tidak dapat membuktikan didepan persidangan sebagai alat bukti alas hak atas objek sengketa sebagai atas nama Pujiatik yang kemudian telah dijual kepada Pembanding.
Bahwa keberatan Pembanding pada point 9 adalah tidak tepat oleh karena Judex Factie tingkat pertama telah benar dan tidak salah didalam menerapkan hukumnya, oleh karena selain Judex Factie tidak memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara a quo, juga Judex Factie didalam memberi pertimbangan Hukumnya telah berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang telah terungkap didepan persidangan dan Lapangan, dan tidak seperti alasan keberatan yang diuraikan oleh Pembanding seperti tersebut diatas, dan adalah sangat tidak pantas Pembanding meminjam atau berselimut Putusan MA-RI sebagai Tameng untuk menutupi kelemahannya didalam mengajukan surat Gugatannya di Pengadilan Tingkat Pertama, yang menguraikan alasan bandingnya seolah-olah Judex Factie mengabaikan didalam penerapan hukumnya dalam perkara a quo.
Bahwa juga telah benar pertimbangan hukum Judex Factie tentang penolakan tuntutan provisi Penggugat asal, karena secara fakta hukum memang tidak alasan yang berdasarkan hukum atau yang dapat dipertanggungjawabkan perihal tuntutan provisi sebelum memerika pokok perkara, selain itu legalitas surat pembanding yang ditandatangani oleh Penjual-Pujiatik yang nota bene tidak jelas kepemilikannya alias penjual beritikad buruk dibeli oleh pembanding yang memang tidak beritikad baik, diatas tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah milik Terbanding-Tergugat asal, tanpa seijin Terbanding, dan diketahui oleh pejabat kepala Desa Sei Balai, yang seharusnya tidak punya kewenangan menandatangani atas perjanjian jual beli atas sebidang tanah, apalagi jabatannya hanya setahun, artinya nuansa kepentingan sang pejabat Kepala Desa jelas ada dalam rangka memuluskan keinginan Pembanding, masalahnya adalah seandainya sang pejabat kepala desa pada saat itu cermat, sebelum menandatangani surat tersebut, seharusnya diteliti surat tersebut, apakah semua saksi sepadan telah menandatangani apa belum, karena faktanya dalam surat pembanding hanya sisi sebelah barat saja yang ditandatangi oleh saksi, padahal dilapangan sisi sebelah barat berbatas dengan jalan Desa dan bukan langsung dengan tanah saksi yang menandatangani didalam surat Pembanding, kemudian sisi Timur juga tidak ditandatangani oleh saksi sepadan, demikian juga dengan sisi sebelah Utara juga tidak ditandatangani saksi sepadan, kemudian sisi sebelah selatan disebutkan berbatas dengan tanah Terbanding, tetapi Terbanding tidak pernah tahu akan surat Pembanding, apalagi menandatangani sebagai saksi sepadan, pertanyaanya adalah apakah telah benar surat yang dibuat asal-asalan oleh Pembanding, Pejabat sementara Kepala Desa yang pada saat itu bernama Sukardi, selanjutnya mengapa Kepala Desa Sei Balai yang sekarang ini tidak mau membuatkan surat jual beli antara Misnan dengan Pembanding, mengapa jual belinya dilakukan tidak diketahui oleh Kepala Desa Sei Balai, itu karena Kepala Desa Sei Balai yang sekarang telah mengetahui kebenaran bahwa atas objek sengketa adalah sebagai milik Terbanding yang legal standingnya jelas dan akurat, dan Kepala Desa Sei Balai yang sekarang adalah orang bijak dan pandai serta tidak mau berspekulasi, dan dianya tahu menandatangi surat atas tanah, diatas tanah yang telah memiliki surat adalah perbuatan Pidana.
Bahwa alasan 23 tahun mengusahai tanah milik tanah Terbanding yang seakan-akan miliknya, sama sekali bukan alasan pembenaran bagi Pembanding bahwa tanah Terbanding untuk menjadi hak milik Pembanding, apa dasar hukumnya, dimana hal itu diatur, dan seandainya pun Pembanding mendapatkan secara gadai dari Sakerah, Pembanding seharusnya juga memberitahu kepada Terbanding sebagai pemilik tanah tersebut, kenapa hal itu tidak dilakukan oleh Pembanding, kenapa tiba-tiba ada Pujiatik, kemudian kenapa tiba-tiba Pembanding membeli tanah objek sengketa dari Pujiati, selanjutnya kenapa jual beli dengan Pujiatik tidak diberitahu dan diketahui oleh Terbanding, padahal Terbanding tetap berada diobjek sengketa sampai dengan sekarang atau mengapa Terbanding ditiadakan pada saat transaksi jual beli yang menurut Pembanding telah benar itu, oleh karenanya menurut Terbanding, semua perbuatan yang di awali dengan rencana yang tidak baik, cepat atau lambat pasti akan menghasilkan yang tidak baik pula, jadi tidak ada artinya Pembanding menguraikan tentang surat keterangan atas tanah milik Terbanding yang dibuat oleh Kepala Desa Sei Balai pada tanggal 10 Agustus 1987 yang diketahui Camat Tanjung Tiram tanggal 12 Agustus 1987 untuk minta dibatalkan ke Judex Factie tingkat Banding, selain telah salah jalan-seharusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Pembanding juga tidak pernah menyertakan kedua pejabat tersebut dalam perkara a quo, selanjutnya bagaimana pula alas hak milik Pembanding yang dibuat dibawah tangan tidak diketahui Kepala Desa dan Camat, yang katanya dibeli dari Misnan, terlalu mudah sekali Pembanding menyatakan tanah sengketa sebagai miliknya.
Bahwa demikianlah semua uraian Kontra Memori Banding, yang dibuat dan diajukan Terbanding berdasarkan fakta-fakta hukum untuk menepis semua keberatan Pembanding yang tidak benar dan telah dituangkannya melalui Memori Banding, serta mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, agar memeriksa dan mempertimbangkan hukumnya serta memutuskan perkara ini yang Amar Putusannya sebagai berikut:

Menolak semua keberatan permohonan Pembanding, yang tertuang dalam Memori Banding tertanggal 30 Juni 2016,
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.63.Pdt.G.2015.PN-Kis tertanggal 13 Juni 2016 yang diajukan sebagai alasan Banding oleh Pembanding,
Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Serta mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Kis tanggal 13 Juni 2016 dan Memori Banding dari Pembanding semula Terggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam provisi Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak dengan alasan tidak ada bukti otentik dan gugatan dibantah oleh Tergugat serta tidak ada alasan yang mendesak untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sebelum memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam menafsirkan Pasal 162 Rbg yang menyatakan “sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”.

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan Pasal 162 Rbg tersebut adalah sanggahan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang bukan mengenai wewenang hakim (kompetensi) tidak boleh diputus tersendiri dalam putusan sela (sebelum memutus pokok perkara) tetapi harus diputus bersama dengan pokok perkara dan tetap dipertimbangkan sebagai sanggahan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Kis, Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi mempertimbangkan karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak dan tidak mengenai kompetensi maka harus dipertimbangkan dalam pokok perkara dan Penggugat telah tepat menempatkan Tergugat karena Tergugat yang melanggar hak subyektif Penggugat sehingga eksepsi Tergugat ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pokok perkara Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan karena tidak mengikutsertakan Pujiatik, Mesnan, Kepala Desa Sei Balai dan Camat Sei Balai sebagai pihak, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak dan diyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi selain kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Pujiatik, juga karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara belum dapat dipertimbangkan maka gugatan dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Meimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menafsirkan ketentuan Pasal 162 Rbg dan ketentuan mengenai putusan provisi yang mengakibatkan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Kis tanggal 13 Juni 2016 saling bertentangan antara pertimbangan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara. Dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan putusan tersebut menjadi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam provisi Penggugat mohon agar memerintahkan kepada Tergugat maupun orang-orang suruhannya untuk tidak melakukan penanaman atau bercocok tanam padi di atas tanah obyek sengketa sampai ada putusan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara .

Menimbang, bahwa putusan provisi dijatuhkan atas permohonan Penggugat agar dilakukan tindakan sementara yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat yang tidak mengenai pokok perkara, yang perlu dilakukan sebelum memutus pokok perkara.

Menimbang, bahwa dasar tuntutan provisi dari Penggugat adalah agar Tergugat maupun orang-orang suruhannya tidak melakukan penanaman atau bercocok tanam padi di atas tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, ternyata siapa pemilik obyek sengketa merupakan pokok perkara yang akan dibuktikan dalam perkara ini dan tidak diperlukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat sebelum memutus pokok perkara, sehingga tuntutan provisi dari Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat membeli tanah obyek sengketa dari Pujiatik maka seharusnya Pujiatik dijadikan pihak dalam perkara ini.
Bahwa kemudian Penggugat menjual tanah tersebut kepada Mesnan dan membeli kembali dari Mesnan maka seharusnya Mesnan juga dijadikan pihak.
Bahwa Kepala Desa Sei Balai dan Camat Sei Balai telah menerbitkan surat kepemilikan atas nama Penggugat maka seharusnya juga dijadikan pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bukan mengenai kompetensi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg diputus bersama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Surat Penyerahan/Ganti Rugi Seri B Nomor 00078, Kepala Desa Sei Balai dan Camat Sei Balai ikut menandatangani surat tersebut dan bukti TI Surat Keterangan Tanah Nomor 580/311/VIII/1987 tanggal 10 Agustus 1987 juga ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Balai dan Camat Tanjung Tiram.

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor empat, Penggugat mohon agar Surat Keterangan Tanah Nomor 580/311/VIII/1987 tanggal 10 Agustus 1987 (bukti TI) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Penggugat mohon agar Surat Keterangan Tanah Nomor 580/311/VIII/1987 tanggal 10 Agustus 1987 (bukti TI) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat mengajukan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Seri B Nomor 00078 (bukti P1) sebagai bukti kepemilikan Penggugat, maka seharusnya Kepala Desa Sei Balai, Camat Sei Balai dan Camat Tanjung Tiram dijadikan pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di samping itu pula Penggugat dapat mengikutsertakan Pujiatik dan Mesnan sebagai pihak untuk menjadi lebih jelas tentang asal usul tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat kurang pihak sehingga eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak dikabulkan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim mengutip kembali apa yang sudah dipertimbangkan di dalam gugatan konvensi, yang karena erat sekali kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini, dianggap berlaku pula untuk mempertimbangkan gugatan dalam rekonvensi ini, dan dianggap telah termuat pula disini .

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan dalam rekonvensi, Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi menguraikan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi bersama-sama dengan Pujiatik, Mesnan, Kepala Desa Sei Balai dan Camat Sei Balai dengan menerbitkan surat ganti rugi tahun 1990 dan dalam petitum gugatan dalam rekonvensi nomor tiga mohon agar surat alas hak atas nama Tergugat dalam rekonvensi dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata gugatan dalam rekonvensi juga mengenai peran Pujiatik, Mesnan, Kepala Desa Sei Balai dan Camat Sei Balai yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mengakibatkan gugatan dalam konvensi kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan dalam rekonvensi juga kurang pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan dalam rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, dan ternyata dalam gugatan dalam rekonvensi biaya perkara adalah nihil, maka cukup beralasan untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh pembanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat pertama kurang pertimbangannya dalam menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat dan yang digugat oleh Penggugat adalah orang yang dirasa telah melanggar hak Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memang benar adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat dan orang yang digugat ada hubungan hukum serta menurut Penggugat telah melanggar hak Penggugat, namun demikian yang tidak kalah pentingnya dalam suatu putusan adalah dapat dieksekusi putusan tersebut.

Menimbang, bahwa suatu putusan dalam perkara perdata hanya mengikat pihak-pihak dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara perdata hanya mengikat pihak-pihak dalam perkara tersebut, maka penentuan pihak-pihak dalam suatu perkara sangat penting karena apabila ada pihak yang terkait dan tidak dijadikan pihak mengakibatkan putusan tersebut tidak dapat dieksekusi.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan tentang ada pihak-pihak terkait yang perlu dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keberatan Pembanding semula Penggugat tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam menolak tuntutan provisi, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, telah dipertimbangkan di atas dalam memperbaiki pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Petama dalam provisi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa tentang keberatan Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori banding yang pada pokoknya setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan di atas dalam pertimbangan memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Kis tanggal 13 Juni 2016 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dibatalkan dan dalam pertimbangan tersebut di atas Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut.
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Kis tanggal 13 Juni 2016, yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat.

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 oleh BENAR KARO–KARO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, dan AGUSTINUS SILALAHI, SH, MH dan Dr. ALBERTINA HO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 13 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Baik Sitepu, SH, Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA: HAKIM KETUA

AGUSTINUS SILALAHI, SH, MH BENAR KARO-KARO, SH, MH

Dr. ALBERTINA HO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

BAIK SITEPU, SH

Perincian biaya:

Materai ……………… Rp. 6.000,00
Redaksi…….............. Rp. 5.000,00
Pemberkasan ……… Rp. 139.000,00

Jumlah …………….... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

262/PDT/2016/PT-MDN

Plaintiffs / Applicants (1)

Comparator (1)

Defendants / Respondents (1)

Comparative (1)