476 B/PK/PJK/2014

PUTUSAN

Nomor 476/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

2. BUDI CHRISTIADI, Jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

3. HERU MARHANTO UTOMO, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

4. ADHI CATUR NURHIDAYAT, Jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-660/PJ./2012, tanggal 09 Mei 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

CV AKSARA INDAH, beralamat di Jalan Kolonel Atmo Nomor 399, Kelurahan 17 Ilir Palembang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36055/PP/M.XV/15/2012, tanggal 04 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-27/WPJ.03/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) Nomor 00027/206/06/308/08 tanggal 24 Oktober 2008 yang menetapkan menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding dan mengurangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Penghasilan Badan (PPh Badan) Nomor 00027/206/06/308/08 tanggal 24 Oktober 2008;

1. Segi Formal Pengajuan Banding;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-27/WPJ.03/2010 diterbitkan tanggal 14 Januari 2010 dengan demikian permohonan ini masih dalam waktu tiga bulan sejak Keputusan diterima sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

Bahwa bersama Surat Bading, Pemohon Banding juga melampirkan salinan Surat Keputusan Terbanding beserta dokumen-dokumen lainnya;

Bahwa atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-27/WPJ.03/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp111.506.069 Pemohon Banding telah menyetorkan jumlah pajak seluruhnya sebagai syarat 50% untuk mengajukan Banding sejumlah Rp111.506.069,00 dengan perincian sebagai berikut:

2. Segi Material;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa materi dalam permohonan keberatan adalah mengenal koreksi Pemeriksa terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Koreksi Peredaran Usaha berdasarkan pengujian arus piutang menurut Pemeriksa sebesar Rp2.642.504.587,00;

2. Koreksi Peredaran Usaha berdasarkan ekualisasi SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemeriksa sebesar Rp413.573.001,00;

3. Koreksi Peredaran Usaha berdasarkan penjualan voucher menurut Pemeriksa sebesar Rp7.493.850.000,00 yang didasarkan atas asumsi Pemeriksa dengan peredaran usaha per bulan Rp624.487.500,00;

4. Koreksi positif atas beban Entertainment sebesar Rp2.833.797.437,00;

5. Koreksi positif atas Beban Perijinan sebesar Rp98.510.500,00 diketahui bahwa terdapat pemberian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan berupa natura dan kenikmatan kepada perorangan yang memiliki kewenangan atas suatu proyek yang akan dan sedang dilaksanakan oleh Pemohon Banding;

6. Koreksi positif atas Beban Listrik Pembangunan Tower sebesar Rp436.139.644,00;

7. Koreksi Positif atas Beban Perijinan (Administrasi Umum) sebesar Rp62.015.582,00;

Bahwa atas koreksi tersebut Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang menerbitkan Surat Ketepan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2006 Nomor 00027/206/06/308/08 tanggal 24 Oktober 2008, dengan perhitungan sebagai berikut:

Peredaran Usaha	53.786.568.337
Harga Pokok Penjualan	34.188.487.680
Laba Bruto	19.598.080.657
Biaya Usaha	9.858.221.404
Penghasilan Neto Dalam Negeri	9.739.859.253
Penghasilan Neto dari Luar Usaha
Penghasilan dari Luar Usaha	13.050.498,00
Penyesuaian Fiskal
Penyesuaian Fiskal Positif
Penyesuaian Fiskal Negatif
Jumlah Penghasilan Netto	9.752.909.751
Penghasilan Kena Pajak	9.752.909.751
PPh Terutang	2.908.372.700
Kredit Pajak
PPh Pasal 23	1.981.041.331
Dibayar Sendiri	3.130.699
Fiskal Luar Negeri
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	1.984.172.030
Pajak yang tidak/kurang bayar	924.200.670
Sanksi Administrasi
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	406.648.295
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	1.330.848.965

Bahwa atas Ketetapan Pajak tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan pada tanggal 12 Januari 2009 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang pada tanggal 23 Januari 2009;

Bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Tahun Pajak 2006 tersebut telah diputuskan oleh Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-27/WPJ.03/2010 tanggal 14 januari 2010 yang menyatakan menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding dalam Suratnya Nomor 002/AI/I/2009 dan mengurangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 0027/206/06/308/08 tanggal 24 Oktober 2008 menjadi sebesar Rp111.506.069,00;

Bahwa dasar pertimbangan dari Peneliti Keberatan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

bahwa atas koreksi peredaran usaha berdasarkan pengujian arus piutang yang menurut Pemeriksa sebesar Rp2.642.504.587,00 menurut Peneliti adalah Rp0,00 adalah pinjaman kepada pemegang saham dan bukan merupakan peredaran usaha adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pengujian arus piutang yang dilakukan Peneliti, Peredaran Usaha yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan lebih besar dari pada peredaran Usaha hasil pengujian arus piutang, sehingga tidak terdapat peredaran usaha yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian, menurut Peneliti, tidak terdapat koreksi peredaran usaha berdasarkan hasil pengujian arus piutang;

Bahwa atas koreksi peredaran usaha berdasarkan ekualisasi SPT Masa PPN menurut Pemeriksa dan peneliti adalah sama sebesar Rp413.573.001,00, alasannya selama proses penyelesaian keberatan, Pemohon Banding tidak dapat memberikan penjelasan atas selisih omset SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp413.573.001,00 dan SPT Tahunan PPh Badan, sehingga peneliti mempertahankan koreksi Pemeriksa;

Bahwa atas koreksi peredaran usaha berdasarkan penjulaan voucher menurut Pemeriksa dan Peneliti adalah sama sebesar Rp7.493.850.000,00 alasannya pada saat proses penyelesaian keberatan, Pemohon Banding tidak dapat memberikan data atau dokumen pendukung yang berkaitan dengan penjualan voucher Flexi sebesar Rp7.493.850.000, sehingga peneliti tidak dapat menguji dan menghitung kembali penjualan voucher yang terjadi;

Bahwa Peneliti tetap mempertahankan hasil pemeriksaan yang menyatakan peredaran usaha voucher Flexi tahun 2006 adalah sebesar Rp7.493.850.000,00;

Bahwa atas koreksi Beban Entertaiment menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp2.833.797.437,00 sedangkan menurut Pemeriksa dan Peneliti adalah sebesar Rp0,00;

Bahwa selama proses penelitian keberatan, Pemohon Banding tidak memberikan daftar nominatif sebesar Rp2.833.797.437,00 sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.2211986 tanggal 14 Juni 1986 tentang Biaya “Entertaiment” dan sejenisnya (Seri PPh Umum 18);

Bahwa buku besar dan bukti kas keluar beserta bukti pengeluaran masing-masing transaksi yang ada, seluruhnya tidak mencantumkan informasi tentang relasi usaha yang diberikan ”entertaiment” dan sejenisnya berupa: nama, posisi,nama perusahaan, dan jenis usaha, sehingga demikian, menurut peneliti,seluruh beban entertaiment Pemohon Banding secara yuridis fiskal tidak dapat diakui sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak;

Bahwa atas koreksi Beban Perizinan (Penjualan) menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp3.920.601.200,00, sedangkan menurut Pemeriksan Rp3.822.090.700,00 dan Peneliti sebesar Rp3.822.493.200,00 alasannya dari penelitian terhadap buku besar perijinan (penjualan) dan seluruh bukti kas keluar beserta bukti pengeluaran masing-masing transaksi pada beban perijinan (penjualan) sejumlah total Rp3.920.601.200,00 diketahui bahwa terdapat pemberian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan berupa natura dan kenikmatan kepada perorangan yang memiliki kewenangan atas suatu proyek yang akan dan sedang dilaksanakan oleh Pemohon Banding sebesar Rp98.108.000,00;

Bahwa atas koreksi Beban Listrik Pembangunan Tower menurut Pemohon Banding sebesar Rp5.302.491.454,00 sedangkan menurut Pemeriksa sebesar Rp4.866.351.810,00 dan Peneliti sebesar Rp4.983.982.810,00 alasannya atas seluruh transaksi pada tanggal 10 Februari 2006, Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut benar-benar terjadi;

Bahwa seluruh pekerjaan pemasangan daya listrik sebesar Rp117.631.000,00 tersebut diserahkan Pemohon Banding kepada PD. Indo Teknik selaku Sub Kontraktor;

Bahwa dengan demikian, Peneliti mengakui seluruh transaksi tersebut sebagai biaya dapat dikurangkan dalam menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak, sedangkan 3 (tiga) transaksi pemasangan daya listrik sebesar Rp311.504.700,00 pada tanggal 14 Februari 2006 dan 14 Desember 2006 tidak disertai dengan bukti pendukung dan bukti pengeluaran, berdasarkan hal itu, Peneliti tidak dapat mengakui transaksi-transaksi tersebut sebagai biaya yang dapat dikurangkan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak;

Bahwa atas transaksi penyambungan sementara PLN Cibitung sebesar Rp7.003.944,00 pada tanggal 22 Agustus 2006, pada kuitansi yang menjadi bukti pengeluaran atas nama PT. Excelcomindo Pratama;

Bahwa dengan kondisi tersebut, Peneliti tidak dapat mengakui biaya tersebut sebagai biaya yang dapat dikurangi untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak;

Bahwa atas Beban Perijinan (Administrasi Umum) menurut Pemohon Banding sebesar Rp142.135.482,00, Pemeriksa sebesar Rp80.119.900,00 dan Peneiliti sebesar Rp142.135.482,00 alasannya dari penelitian terhadap data dan dokumen pendukung tersebut diketahui bahwa terdapat bukti pengeluaran pelunasan BPKP Isuzu Elf berupa bukti setoran kepada PT. BCA Finance sebesar Rp62.015.582,00 pada tanggal 22 Agustus 2006;

Bahwa dengan adanya bukti pengeluaran tersebut, Peneliti mengakui seluruh beban perijianan (administrasi umum) sejumlah Rp142.135.482,00 sebagai biaya yang dapat dikurangkan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak;

Bahwa atas koreksi tersebut Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-27/WPJ.03/2010 diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2010 yang menyatakan menerima permohonan keberatan Pemohon Banding dalam suratnya Nomor 002/AI/I/2009 dan mengurangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Nomor 00027/206/06/308/08 tanggal 24 Oktober Tahun Pajak 2006 menjadi sebesar Rp111.506.069 dengan perincian sebagai berikut:

Peredaran Usaha	51.144.063.750
Harga Pokok Penjualan	34.188.487.680
Laba Bruto	16.955.576.070
Biaya Usaha	10.038.270.486
Penghasilan Neto Dalam Negeri	6.917.305.584
Penghasilan Neto dari Luar Usaha
Penghasilan dari Luar Usaha	13.050.498
Penyesuaian Fiskal
Penyesuaian Fiskal Positif
Penyesuaian Fiskal Negatif
Jumlah Penghasilan Netto	6.930.356.082
Penghasilan Kena Pajak	6.930.356.082
PPh Terutang	2.061.606.800
Kredit Pajak
PPh Pasal 23	1.981.041.331
Dibayar Sendiri	3.130.699
Fiskal Luar Negeri
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	1.984.172.030
Pajak yang tidak/kurang bayar	77.434.770
Sanksi Administrasi
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	34.071.299
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	111.506.069

Bahwa sehingga, yang menjadi pokok sengketa materi dalam permohonan banding ini adalah mengenal koreksi Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang yang dipertahankan oleh Peneliti Keberatan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung atas koreksi sebagai berikut:

1. Koreksi peredaran usaha berdasarkan ekualisasi SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai menurut Peneliti Keberatan sebesar Rp413.573.001,00;

2. Koreksi peredaran usaha berdasarkan penjulaan voucher menurut Peneliti Keberatan sebesar Rp7.493.850.000,00. Koreksi ini didasarkan atas asumsi pemeriksa dengan peredaran usaha per bulan Rp624.487.500,00;

3. Koreksi atas Beban Entertaiment menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp2.833.797.437,00 sedangkan menurut Peneliti Keberatan Rp0,00;

4. Koreksi atas Beban Perijinan (Penjualan) sebesar Rp98.108.000,00;

5. Koreksi atas Beban Listrik Pembangunan Tower sebesar Rp318.508.644,00;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi peredaran usaha yang diperoleh pemeriksa dari ekualisasi SPT Masa PPN serta perkiraan penjualan voucher flexi dan koreksi atas Beban Entertainment, Beban Perizinan dan Beban Listrik Pembangunan Tower adalah Tidak Benar;

Alasan Pengajuan banding Pemohon Banding;

1. Koreksi Peredaran Usaha berdasarkan ekualisasi Rp413.573.001,00;

Bahwa terhadap koreksi Peredaran Usaha berdasarkan ekualisasi SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai menurut Pemeriksa dan peneliti adalah sama sebesar Rp413.573.001, sedangkan menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00 alasannya karena di dalam SPT Masa PPN Januari tahun 2006 terdapat Faktur Pajak Keluaran yang merupakan Peredaran Usaha yang sudah dilaporkan pada tahun 2005 sebagai berikut:

Bahwa demikian juga terdapat Peredan Usaha tahun 2006 yang Pajak Pertambahan Nilai Faktur Pajak Keluarannya ada di Tahun 2007 yaitu sebagai berikut:

No	Surat Tagihan (Invoice) 2006				Tanggal Faktur Pajak			PPN 2007
	No	Tanggal	Jumlah		Tanggal	DPP		Jumlah		Masa
1	AI/EID/346-XII/2006	14/12/2006	Rp	38.500.000	10/01/07	Rp	35.000.000	Rp	3.500.000	Januari
2	AI/EID/349-XII/2006	14/12/2006	Rp	291.711.511	10/01/07	Rp	265.192.283	Rp	26.519.228	Januari
	JUMLAH		Rp	330.211.511		Rp	300.192.283	Rp	30.019.228

Bahwa sehingga terdapat selisih sebesar Rp413.703.086 dalam ekualisasi SPT Masa PPN selama tahun 2006 dengan peredaran usaha yang dilaporkan di SPT PPh Badan tahun 2006;

2. Koreksi Peredaran Usaha Penjualan Voucher sebesar Rp7.493.850.000,00;

Bahwa atas koreksi peredaran usaha berdasarkan penjualan Voucher menurut Pemeriksa dan Peneliti adalah sama sebesar Rp7.493.850.000 sedangkan menurut Pemohon Banding adalah Rp0,00 alasannya:

Bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui dasar perhitungan koreksi peredaran usaha sebesar Rp7.493.850.000;

Bahwa menurut keterangan lisan pemeriksa angka tersebut di dapat dari asumsi dan proyeksi bahwa penjualan voucher fleksi sebesar Rp624.487.500,00 per bulan, kemudian dikalikan 12 bulan untuk mendapatkan peredaran usaha dalam satu tahun;

Bahwa Penggunaan asumsi dan proyeksi tidak dapat Pemohon Banding terima karena memang tidak pernah ada penjualan voucher;

Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa di dalam gedung ruko kantor Pemohon Banding di Jalan Kolonel Atmo Nomor 399 - 17 Ilir Palembang memang terdapat counter penjualan pulsa seluas 4 x 4 m² (lantai dasar);

Bahwa namun demikian counter tersebut bukanlah milik Pemohon Banding, melainkan milik orang lain;

Bahwa tempat (counter) tersebut dipinjamkan kepada beliau untuk mata pencaharian;

Bahwa tidak setuju atas koreksi peredaran usaha yang dilakukan pemeriksa untuk tahun pajak 2006, dan harus dibatalkan karena secara nyata-nyata (materiil), tidak terjadi penjualan atau penyerahan barang kepada pelanggan Pemohon Banding;

Bahwa pada saat proses penyelesaian keberatan, Pemohon Banding tidak dapat memberikan data atau dokumen pendukung yang berkaitan dengan penjualan voucher Flexi sebesar Rp7.493.850.000, karena memang perusahaan Pemohon Banding tidak melakukan penjualan Flexi;

3. Koreksi Beban Entertainment Rp2.833.797.437,00;

Bahwa atas koreksi terhadap Beban Entertainment sebesar Rp2.833.797.437,00 menurut Pemohon Banding tidak benar karena seharusnya Beban Entertainment dapat dijadikan biaya yang dapat dikurangi untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), antara lain diatur bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

Bahwa dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 tentang Biaya Entertainment dan Sejenisnya, ditegaskan bahwa:

1. Biaya Entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan menagih dan memlihara penghasilan pada dasamya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;

2. Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (materil);

Bahwa Pemohon Banding sudah menyerahkan Daftar Nominatif selama pemeriksaan berlangsung sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 tentang Biaya “Entertaiment” dan sejenisnya (Seri PPh Umum 18);

Bahwa buku besar dan bukti kas keluar beserta bukti pengeluaran masing-masing transaksi yang ada mencantumkan secara detail bukti pengeluarannya dan Pemohon Banding dapat menjelaskan kepada siapa (relasi) tersebut diberikan;

4. Koreksi Biaya Perijinan sebesar Rp98.108.000,00;

Bahwa Koreksi atas Beban Perijinan (Penjualan) sebesar Rp98.108.000,00 yang menurut peneliti adalah pemberian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan berupa natura dan kenikmatan kepada perorangan yang memiliki kewenangan atas suatu proyek yang akan dan sedang dilaksanakan oleh Pemohon Banding dapat Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:

Bahwa proses untuk mendapatkan IMB harus melalui proses sebagai berikut:

1. Bahwa proses untuk mendapatkan IMB harus melalui proses sebagai berikut:

1. Izin Warga (sosialisasi);

2. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

3. Proses Design;

4. Persetujuan dokumen Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

5. Perijinan Dinas Perhubungan (unuk tegangan tinggi);

6. Laporan Penyelidikan Tanah dan Perhitungannya;

7. Izinan Gangguan dan Surat Izin Tempat Usaha;

8. Rekomendasi dari kecamatan;

2. Bahwa Beban perizinan yang Pemohon Banding keluarkan yang salah satunya berbentuk natura dan kenikmatan kepada warga selama sosialisasi adalah salah satu bagian dari proses untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan;

3. Bahwa dengan demikian Pemohon Banding berpendapat bahwa atas biaya tersebut dengan jumlah Rp98.108.000,00 dapat dijadikan biaya yang dapat dikurangi untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak;

5. Koreksi Beban Listrik;

Bahwa atas koreksi terhadap Beban Listrik Pembangunan Tower sebesar Rp318.508.644,00 yang terdiri atas 3 (tiga) transaksi pemasangan daya listrik sebesar Rp311.504.700,00 pada tanggal 14 Februari 2006 dan 14 Desember 2006 yaitu:

1. Telkomsel tinem project - Site Kota Fajar Rp 109.727.650,00

2. Telkomsel tinem project - LGS 029/Kpg Lama Rp 94.269.400,00

3. Telkomsel tinem project - MDN 628/Natal Rp 102.626.000,00

Bahwa Pemohon Banding dapat memberikan bukti pendukung dan bukti pengeluaran;

Bahwa dengan kondisi tersebut, Pemohon Banding berpendapat biaya tersebut harus diakui sebagai biaya yang dapat dikurangi untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak;

Bahwa berdasarkan penjelasan serta alasan-alasan yang telah Pemohon Banding uraikan tersebut diatas maka Pemohon Banding berpendapat Bahwa koreksi Peredaran Usaha dan Beban tidak dapat dipertahankan, sehingga jumlah ketetapan Pajak Penghasilan tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Peredaran Usaha	43.236.640.749
Harga Pokok Penjualan	27.379.017.680
Laba Bruto	15.857.623.069
Biaya Usaha	13.433.197.767
Penghasilan Neto Dalam Negeri	2.424.425.302
Penghasilan Neto dari Luar Usaha
Penghasilan dari Luar Usaha	13.050.498,00
Penyesuaian Fiskal
Penyesuaian Fiskal Positif
Penyesuaian Fiskal Negatif
Jumlah Penghasilan Netto	2.437.475.800
Penghasilan Kena Pajak	2.437.475.800
PPh Terutang	713.742.800
Kredit Pajak
PPh Pasal 23	1.981.041.331
Dibayar Sendiri	3.130.699
Fiskal Luar Negeri
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	1.984.172.030
Pajak yang tidak/kurang bayar	(1.270.713.839)
Sanksi Administrasi
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	-
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	(1.270.713.839)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36055/PP/M.XV/15/2012, tanggal 04 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-27/WPJ.03/2010 tanggal 14 Januari 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00027/206/06/308/08 tanggal 24 Oktober 2008, atas nama: CV Aksara Indah, NPWP: 01.547.450.5-308.000, alamat: Jalan Kolonel Atmo Nomor 399, Kelurahan 17 Ilir Palembang, sehingga Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto Rp 3.451.699.651,00

Kompensasi Kerugian Rp 0,00

Penghasilan Kena Pajak Rp 3.451.699.000,00

PPh Terutang Rp 1.018.009.700,00

Kredit Pajak (Rp 1.984.172.030,00)

Jumlah yang masih harus dibayar (lebih bayar) (Rp 966.162.330,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36055/ PP/M.XV/15/2012, tanggal 04 Januari 2012 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-660/PJ./2012, tanggal 09 Mei 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Mei 2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Mei 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyatakan sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan ber- dasarkan alasan sebagai berikut:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.36055/PP/M.XV/15/2012 tanggal 04 Januari 2012 yang amarnya memutuskan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-27/WPJ.03/2010 tanggal 14 Januari 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00027/206/06/308/08 tanggal 24 Oktober 2008 atas nama: CV Aksara Indah, NPWP: 01.547.450.5-308.000, Majelis Hakim tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar koreksi dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

2. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung”;

2. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36055/PP/M.XV/15/2012 tanggal 04 Januari 2012, atas nama: CV Aksara Indah (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan cara disampaikan secara langsung dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 02 Maret 2012 sesuai surat Tanda Terima Dokumen Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen: 2012030202720003 tanggal 02 Maret 2012;

3. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36055/PP/M.XV/15/2012 tanggal 04 Januari 2012 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

3. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

1. Sengketa Koreksi Peredaran Usaha dari Penjualan Voucher Flexi sebesar Rp7.493.850.000,00;

2. Sengketa Koreksi Harga Pokok Penjualan dari Perhitungan Pembelian Voucher Flexi sebesar (Rp7.137.000.000,00);

3. Sengketa Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto dari Beban Entertainment sebesar Rp2.833.797.437,00;

4. Sengketa Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto dari beban Perijinan Penjualan sebesar Rp98.108.000,00;

5. Sengketa Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto dari beban Listrik Pembuatan Tower sebesar Rp318.508.644,00;

4. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36055/PP/M.XV/15/2012 tanggal 04 Januari 2012, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs), sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dalil-dalil serta alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Sengketa Koreksi Peredaran Usaha dari Penjualan Voucher Flexi sebesar Rp7.493.850.000,00;

   1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 43 alinea ke-8 dan ke-9:

“BahwamenurutpendapatMajelis,perhitungankoreksisebesarRp7.493.850.000,00 oleh Terbanding yang berdasarkan pada asumsi dan perhitungan rata-rata mingguan tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak sesuai dengan azas materialitas yang dianut dalam ketentuan perpajakan yang berlaku”;

“BahwaMajelis berkesimpulan koreksi peredaran usaha berupa penjualan voucher flexi yang dilakukan Terbanding sebesar Rp7.493.850.000,00 tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa dasar hukum terkait dengan sengketa yang diajukan permohonan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), menyatakan:

Pasal 4 ayat (1):

“Yang menjadi objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1):

“Undang-undang ini menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut;

Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan”;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26, Pasal 28 ayat (1), (3), (5), (6), (7) dan (11) serta Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 26:

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir”;

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”;

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya”;

Pasal 28 ayat (5):

“Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas”;

Pasal 28 ayat (6):

“Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak”;

Pasal 28 ayat (7):

“Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

Penjelasan:

“Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 26. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang”;

“Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan”;

Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan”;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak”;

Pasal 29 ayat (3):

“Wajib Pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

“Alat bukti dapat berupa:

1. surat atau tulisan;

2. keterangan ahli;

3. keterangan para saksi;

4. pengakuan para pihak; dan/atau

5. pengetahuan Hakim”;

Pasal 70 huruf d:

“Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, huruf b, dan huruf c yang ada kaitannya dengan banding atau gugatan”;

Pasal 76:

“Hakimmenentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36055/PP/M.XV/15/2012 tanggal 04 Januari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dasar Koreksi Peredaran Usaha dari Penjualan Voucher Flexi sebesar Rp7.493.850.000,00 dilakukan setelah ditemukan bukti transfer pembelian sebesar Rp1.380.348.399,00. Rincian bukti transfer tersebut adalah sebagai berikut:

2. Bahwa kemudian oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), salah satu bukti transfer pembelian voucher flexi tanggal 4 Oktober 2006 sejumlah Rp137.250.000,00 dihitung sebagai dasar pembelian mingguan, sehingga jumlah pembelian voucher flexi tahun 2006 adalah Rp7.137.000.000,00 (= Rp137.250.000,00 x 52 minggu). Margin keuntungan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah 5%. Dengan demikian, omset/jumlah penjualan voucher flexi tahun 2006 adalah sebesar Rp7.493.850.000,00 (= 105% x Rp7.137.000.000,00);

3. Bahwa dalam proses keberatan, koreksi tersebut tetap dipertahankan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hasil penelitian terhadap LPP dan KKP menunjukkan bahwa pada saat pemeriksaan, ditemukan data yang berasal dari internet dan slip setoran bank bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan distributor voucher flexi;

2. Bahwa pada saat pemeriksaan telah dilakukan permintaan data I dan II ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun data atas penjualan dan pembelian voucher tersebut tidak diperoleh, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung peredaran usaha voucher flexi berdasarkan data yang ada yaitu: slip setoran untuk pembelian voucher;

3. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap LPP dan KKP diketahui bahwa pada saat pemeriksaan, atas pokok sengketa ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjadikan bukti transfer tanggal 4 Oktober 2006 sejumlah Rp137.250.000,00 sebagai dasar pembelian mingguan, sehingga jumlah pembelian voucher flexi tahun 2006 adalah Rp7.137.000.000,00 (= Rp137.250.000,00 x 52 minggu). Kemudian dengan margin keuntungan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah 5%, dengan demikian, omset voucher flexi tahun 2006 menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebesar Rp7.493.850.000,00 (= 105% x Rp7.137.000.000,00);

4. Bahwa pada saat proses penyelesaian keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan data atau dokumen pendukung yang berkaitan dengan penjualan voucher flexi tersebut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat menguji dan menghitung kembali penjualan voucher yang terjadi;

5. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam surat permohonan bandingnya yang menyatakan bahwa tidak ada penjualan voucher, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat diakui karena berdasarkan uraian di atas, terdapat cukup bukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembelian voucher flexi yang ditransfer melalui bank BCA, yang tentunya voucher tersebut akan dijual kembali;

6. Bahwa dari data di internet juga diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan distributor flexi;

1. Bahwa dalam persidangan, atas permintaan Majelis Hakim telah dilakukan uji bukti atas dokumen dan bukti-bukti pendukung yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terkait dengan transfer pembelian ke CV. Solid Com (SCA, 0450305430) sebesar Rp1.380.348.399,00, yaitu berupa Bukti Setoran BCA ke CV. Solid Com dan Rekening Koran dari BCA atas nama Esther Sofyan dengan transaksi senilai Rp137.250.000,00;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melihat bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), berdasarkan bukti tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat koreksi atas penjualan voucher Flexi sudah benar dan dipertahankan dengan alasan:

1. Dokumen bukti setoran BCA ke CV. Solid Com adalah dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksan dan dokumen tersebut disimpan/diarsipkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bukti tersebut terkait dengan pembukuan dari Pemohon Banding yang diminta Terbanding pada saat pemeriksaan;

2. Dari bukti tersebut terdapat catatan atas bukti pembayaran yang menyatakan pembayaran tersebut untuk pembelian voucher/pulsa Flexi;

3. Sesuai dengan bukti yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa website dari Telkom Flexi menunjukkan card/voucher distributor untuk daerah Palembang dan sekitarnya, salah satu distributor yang ditunjuk oleh Telkom Flexi adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4. Sesuai dengan bukti yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa Harian Sriwijaya Post tanggal 19 Februari 2005, dinyatakan dalam berita Nokia-Flexi memberikan bonus pulsa selama setahun dinyatakan oleh PT. Telkom bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ditunjuk sebagai Authorized Outlet;

1. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti yang dilakukan dalam persidangan atas sengketa koreksi Peredaran Usaha dari Penjualan Voucher Flexi sebesar Rp7.493.850.000,00 tersebut terdapat fakta yang terungkap dalam persidangan yang tidak terbantahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Authorized Dealer/Outlet untuk daerah Palembang dan sekitarnya, berdasarkan bukti/dokumen antara lain:

1. Website Telkom Flexi http://www.telkomflexi.com, copyright © 2004 PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., yang diprintout pada tanggal 14 April 2008 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (CV Aksara Indah) merupakan salah satu Card/Voucher Distributor untuk daerah Palembang dan sekitarnya bersama-sama dengan Wajib Pajak lainnya yaitu CV Cahaya Seluler, PT Mutiara Alam Sejati, PT Satu Sutama Cipta Mandiri dan PT Sriwijaya Telemitra;

2. Berita Harian Sriwijaya Post hari Sabtu tanggal 19 Februari 2005, disebutkan bahwa, “Nokia CDMA bertanda khusus bisa dibeli di outlet maupun authorized yang memang menyediakan Nokia CDMA bertanda khusus. Diantara authorized di Nokia Care Centre, Jalan Radial 20 A, CV Satu Sutama Cipta Mandiri, Jalan Alamsyah 86, CV Aksara Indah, Kolonel Atmo 399, CV Cahaya Seluler Jalan Veteran 176/148”;

7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sejalan dengan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam alasan permohonan bandingnya yang menyatakan bahwa, “Pemohon Banding jelaskan bahwa di dalam gedung ruko kantor Pemohon Banding di JaIan Kolonel Atmo Nomor 399 - 17 Ilir Palembang memang terdapat counter penjualan pulsa seluas 4 x 4 m² (lantai dasar). Namun demikian counter tersebut bukanlah milik Pemohon Banding, melainkan milik orang lain. Tempat (counter) tersebut dipinjamkan kepada beliau untuk mata pencaharian”;

8. Bahwa dalam pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti di persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak secara langsung membantah fakta tersebut hanya menyampaikan argumentasi terkait dengan status distributor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan bukti tersebut adalah pada tahun 2004 dan bukti berita tahun 2005 sedangkan tahun pajak yang diperiksa adalah tahun 2006, sebagaimana dikutip bahwa “Pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding adalah untuk tahun buku 2006, namun bukti yang diberikan adalah bukti tahun 2004 dan 2005. Menurut pendapat Pemohon Banding, bukti ini sama sekali tidak ada relevansi dengan koreksi Terbanding atas penjualan voucher Rp7.493.850.000,00. Selanjutnya status distributor tahun 2004 dan berita tahun 2005 tidak serta merta membuktikan kepada Pemohon Banding bahwa terdapat/terjadi penjualan voucher senilai Rp7.493.850.000,00 pada tahun 2006”;

9. Bahwa dalam proses evaluasi putusan Pengadilan Pajak, telah dilakukan penelusuran melalui internet, diketahui bahwa terdapat website resmi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yaitu http://www.aksaraindah.com copyright © 2006-2012 aksara indah-Design by Ray Studio yang di printout pada tanggal 15 Mei 2012. Dalam Company Profile website tersebut, disebutkan bahwa “Sebagai penyedia barang dan jasa di bidang Telekomunikasi, Aksara Indah merupakan salah satu Dealer produk Telekomunikasi, diantaranya adalah Dealer Telkomsel di Lampung dan Palembang tahun 1996 sd Tahun 2004, menjadi Authorized Dealer produk Telkom Flexi di Sumatera Selatan tahun 2003 sd sekarang dan Authorized Dealer “Three” HCPT di Sumbangsel (Palembang, Lampung, Jambi, Bangka Belitung) dari tahu 2007 sampai dengan sekarang”;

10. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang didasarkan pada bukti-bukti dan dokumen-dokumen tersebut di atas dapat disimpulkan adalah benar bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Authorized Dealer produk Telkom Flexi untuk wilayah Sumatera Selatan tahun 2003 sampai dengan sekarang;

11. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti yang dilakukan dalam persidangan atas sengketa koreksi Peredaran Usaha dari Penjualan Voucher Flexi sebesar Rp7.493.850.000,00 tersebut di atas juga terdapat fakta yang terungkap, yaitu adalah benar bahwa terdapat dokumen/bukti transfer kepada CV Solid Com (Nomor Rekening BCA 0450305430) dari rekening Ester Sofyan selaku pemilik/pemegang saham tunggal 100% sekaligus direktur Pemohon Banding (Nomor Rekening BCA 0213813380) untuk pembelian voucher/pulsa Flexi sebesar Rp1.380.348.399,00, yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari dokumen yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksan dan dokumen tersebut disimpan/diarsipkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga bukti tersebut terkait dengan pembukuan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang diminta Pemohon Peninjauan kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan. Rincian bukti transfer tersebut adalah sebagai berikut:

12. Bahwa berdasarkan Bagian 2 tentang Perseroan Firma dan Perseroan Dengan Cara meminjamkan Uang atau Disebut Perseroan Komaditer Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), diatur sebagai berikut:

Pasal 16:

“Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama”;

Pasal 17:

“Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. Tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini”;

Pasal 18:

“Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya”;

Pasal 19:

“Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang;

Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang”;

13. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Agus Sardjono mengenai pengertian perseroan komanditer (CV), adalah sebagai berikut:

“KUHD tidak memberikan definisi yang tegas mengenai CV ini. Namun di dalam Pasal 19 KUHD disebutkan semacam struktur organisaasi intern CV yang terdiri dari sekutu yang bertanggung jawab dan sekutu yang tidak bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Dalam hal sekutu yang bertanggungjawab lebih dari satu, maka CV dari luar nampak sebagai suatu firma. Sedangkan bila sekutu bertanggungjawabnya hanya satu orang. Maka dari luar CV akan nampak sebagai perusahaan perseorangan karena hanya ada satu orang yang melakukan hubungan hukum dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga”;

14. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam struktur permodalannya dimiliki seluruhnya (100%) oleh Ester Sofyan yang juga sebagai direktur yang artinya dalam entitas CV (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) sekutu yang bertanggungjawabnya hanya satu orang, yaitu Ester Sofyan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ester Sofyan sebagai sekutu tunggal adalah berlaku dan bertindak dalam melakukan hubungan hukum serta bertanggung jawab atas nama CV (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), termasuk melakukan pembelian voucher/pulsa flexi dalam beberapa waktu dan dengan nilai yang cukup besar dan dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terkait dengan kapasitas CV (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) sebagai Authorized Dealer produk Telkom Flexi di wilayah Sumatera Selatan tahun 2003 sampai dengan sekarang. Dengan demikian dapat dibuktikan transfer yang dilakukan atas nama (melalui) Ester Sofyan kepada Solid Comm merupakan transaksi pembelian voucher/pulsa flexi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena Ester Sofyan nota bene sebagai sekutu tunggal adalah berlaku dan bertindak dalam melakukan hubungan hukum serta bertanggung jawab atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

15. Bahwa selanjutnya setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan melakukan permintaan data I dan II ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun data atas penjualan dan pembelian voucher tersebut tidak diperoleh, maka karena tidak terdapat itikad yang baik dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan tidak mengakui dan mencoba menyembunyikan fakta bahwa usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disamping pembangunan tower BTS juga sebagai Authorized Dealer produk Telkom Flexi serta tidak memberikan dokumen terkait usaha lain tersebut pada saat pemeriksaan melalui surat permintaan data I dan II, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menghitung sendiri peredaran usaha voucher flexi berdasarkan data yang ada yaitu slip setoran bukti transfer pembelian voucher flexi tanggal 4 Oktober 2006 sejumlah Rp137.250.000,00 dihitung sebagai dasar pembelian mingguan, sehingga jumlah pembelian voucher flexi tahun 2006 adalah Rp7.137.000.000,00 (= Rp137.250.000,00 x 52 minggu). Margin keuntungan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah 5%. Dengan demikian, omset/jumlah penjualan voucher flexi tahun 2006 adalah sebesar Rp7.493.850.000,00 (=105% x Rp7.137.000.000,00);

16. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 43 alinea ke 7 Putusan Pengadilan Pajak, disebutkan bahwa, dalam persidangan Terbanding tidak dapat menjelaskan mengenai penetapan margin keuntungan 5% sebagai dasar perhitungan koreksi peredaran usaha berupa penjualan voucher Flexi, adalah tidak tepat dan tidak mendasar karena fakta yang sebenarnya adalah selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah melakukan pembahasan dan pemeriksaan serta penelitian lebih lanjut dengan menanyakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengenai dasar penetapan margin keuntungan sebesar 5% sebagai dasar perhitungan koreksi peredaran usaha berupa penjualan voucher flexi. Perlu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tegaskan bahwa penetapan margin keuntungan sebesar 5% sebagai dasar perhitungan koreksi peredaran usaha adalah berdasarkan penelitian terhadap transaksi sejenis berupa penjualan voucher pada perusahaan-perusahaan atau Wajib Pajak-Wajib Pajak lainnya;

17. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis tidak mempertimbangkan dan justru telah mengabaikan fakta yang tidak terbantahkan yaitu bahwa usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disamping melakukan pembangunan tower BTS juga adalah sebagai Authorized Dealer produk Telkom Flexi untuk wilayah Sumatera Selatan dari tahun 2003 sampai dengan sekarang, Namun demikian Majelis Hakim dalam memutus sengketa koreksi Peredaran Usaha dari Penjualan Voucher Flexi sebesar Rp7.493.850.000,00 tersebut hanya dengan didasarkan pada bukti setoran dan rekening koran saja, tidak melakukan permintaan data atas kuasa Majelis Hakim dalam persidangan untuk dilakukan pemeriksaan atau penelitian serta pembuktian penilaian lebih lanjut terhadap bukti/dokumen dasar atas transaksi pembelian voucher/pulsa Flexi tersebut yaitu berupa kontrak perjanjian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau Ester Sofyan sebagai Authorized Dealer produk Telkom Flexi, atau memanggil saksi dari pihak ketiga yaitu dari PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi serta untuk menentukan kebenaran material dari transaksi pembelian voucher/pulsa Flexi tersebut, sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 76 dan penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). Lebih lanjut dalam penjelasannya ditegaskan, Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak”;

19. Bahwa oleh karena Majelis Hakim atas sengketa koreksi Peredaran Usaha dari Penjualan Voucher Flexi tidak melakukan pemanggilan saksi pihak ketiga serta tidak melakukan permintaan data kepada Ester Sofyan atau Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau penelitian lebih lanjut mengenai kebenaran material dari transaksi pembelian voucher/pulsa Flexi, tetapi hanya mendasarkan pada pada bukti setoran dan rekening koran saja, maka Majelis Hakim dalam memutus sengketa tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak serta tidak mempertimbangkan dan mengabaikan fakta yang tidak terbantahkan yaitu bahwa usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) disamping melakukan pembangunan tower BTS juga adalah sebagai Authorized Dealer produk Telkom Flexi untuk wilayah Sumatera Selatan dari tahun 2003 sampai dengan sekarang;

20. Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa, koreksi peredaran usaha berupa penjualan voucher yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp7.493.850.000,00 tidak dapat dipertahankan, adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36055/PP/M.XV/15/2012 tanggal 15 April 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai koreksi peredaran usaha, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36055/PP/M.XV/15/2012 tanggal 15 April 2010 tersebut harus dibatalkan;

2. Sengketa Koreksi Harga Pokok Penjualan dari Perhitungan Pembelian Voucher Flexi sebesar (Rp7.137.000.000,00);

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 44 alinea Alinea ke-5 dan ke-6:

“Bahwaoleh karena koreksi Peredaran Usaha berupa penjualan voucher Flexi sebesar Rp7.493.850.000,00 tidak dapat dipertahankan oleh Majelis, maka koreksi atas pembelian voucher Flexi tersebut menjadi batal karena antara kedua koreksi tersebut mempunyai hubungan causualitas ( hubungan sebab akibat)”;

“BahwaMajelis berkesimpulan, koreksi negatif Harga Pokok Penjualan berupa perhitungan pembelian voucher Flexi yang dilakukan oleh Terbanding sebesar (Rp7.137.000.000,00) tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa koreksi negatif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Harga Pokok Penjualan berupa perhitungan pembelian voucher Flexi sebesar (Rp7.137.000.000,00) terkait dan berhubungan langsung dengan koreksi Peredaran Usaha berupa penjualan voucher Flexi sebesar Rp7.493.850.000,00 seperti telah dijelaskan pada sengketa A;

3. Bahwa oleh karena koreksi Peredaran Usaha berupa penjualan voucher Flexi sebesar Rp7.493.850.000,00 diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, maka koreksi atas pembelian voucher Flexi tersebut juga diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung karena antara kedua koreksi tersebut mempunyai hubungan causualitas (hubungan sebab akibat);

4. Bahwa dengan demikian atas putusan Majelis yang berkesimpulan, koreksi negatif Harga Pokok Penjualan berupa perhitungan pembelian voucher Flexi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar (Rp7.137.000.000,00) tidak dapat dipertahankan, adalah tidak sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga diusulkan untuk diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3. Sengketa Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto dari Beban Entertainment sebesar Rp2.833.797.437,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 49 Alinea ke-1 dan ke-2:

“Bahwamenurut pendapat Majelis, atas entertainment, perjamuan dan representasi lainnya sebesar Rp2.812.697.437,00 merupakan biaya yang dikeluarkan dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Banding seperti PT. Siemens, PT Telkomsel, PT Telkom, dan konsultan Pemohon Banding sehingga Majelis dapat meyakini biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

“BahwaMajelis berkesimpulan atas koreksi biaya Entertainment yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp2.833.797.437,00, tidak dapat dipertahankan sebesar Rp2.812.697.437,00 dan tetap dipertahankan sebesar Rp21.100.000,00”;

2. Bahwa dasar hukum terkait dengan sengketa yang diajukan permohonan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan UU PPh), menyebutkan:

Pasal 6 ayat (1) huruf a:

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan”;

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a:

“Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek Pajak. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya”;

Pasal 9 ayat (1):

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham,sekutu, atau anggota;

3. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

4. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

6. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;

7. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

8. Pajak Penghasilan;

9. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

10. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;

11. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan”;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 tentang “Biaya Entertainment” dan Sejenisnya (Seri PPh Umum 18) (selanjutnya disebut dengan SE-27/PJ.22/1986), menyebutkan:

2. “Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan(formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil)”;

3. “Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif seperti terlampir yang berisi:

a. Nomor urut;

b. Tanggal “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan;

c. - Nama tempat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan;

- Alamat “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan;

- Jenis “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan;

- Jumlah (Rp) “entertainment” dan sejenisnya yang telah diberikan;

d. Relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas berisi:

- Nama;

- Posisi;

- Nama perusahaan;

4. Apabila petugas pajak yang melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan tahun 1984 dan 1985 menemukan pos biaya "entertainment" dan sejenisnya, maka kepada Wajib Pajak seyogyanya dimintakan daftar nominatif seperti tersebut di atas untuk membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut benar-benar telah dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan”;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36055/PP/M.XV/15/2012 tanggal 04 Januari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dasar Koreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto dari Beban Entertainment sebesar Rp2.833.797.437,00 adalah karena pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PPh serta SE-27/PJ.22/1986, dengan perhitungan sebagai berikut:

Biaya Entertainment:

Cfm Termohon PK Rp 2.833.797.437,00

Cfm Pemohon PK Rp 0,00

Koreksi Rp 2.833.797.437,00

2. Bahwa dalam proses keberatan, koreksi tersebut tetap dipertahankan dengan alasan bahwa selama proses penelitian keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan daftar nominatif sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan SE-27/PJ.22/1986 karena dari buku besar dan bukti kas keluar beserta bukti pengeluaran masing-masing transaksi yang ada, seluruhnya tidak mencantumkan informasi tentang relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan sejenisnya yang berisi data berupa: nama, posisi, nama perusahaan dan jenis usaha, sehingga dengan demikian, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), seluruh beban Entertainment Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara yuridis fiskal tidak dapat diakui sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak;

4. Bahwa yang menjadi pokok sengketa koreksi Biaya Entertainment adalah terkait dengan sengketa mengenai konsep (yuridis fiskal) serta pembuktian kebenaran material yaitu tentang beban Entertainment yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PPh serta SE-27/PJ.22/1986 sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah menyerahkan Daftar Nominatif selama pemeriksaan berlangsung sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986 sehingga dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak;

5. Bahwa dalam persidangan atas permintaan Majelis Hakim telah dilakukan uji bukti atas dokumen dan bukti-bukti pendukung yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terkait dengan pengeluaran biaya Entertainment sebesar Rp2.833.797.437,00, yaitu berupa Daftar Nominatif senilai Rp3.205.677.437,00, Buku Besar atas perkiraan biaya nominatif sebesar Rp3.205.677.457,00 serta Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-184/PJ.313/1998 tanggal 10 Agustus 1998 yang secara garis besar menyatakan:

1. “Pada prisipnya biaya Entertainment dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang Saudara dapat membuktikan bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan dan benar-banar ada hubungannya dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan;

2. Pada prinsipnya daftar nominatif atas pengeluaran biaya Entertainment harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan, namun apabila Wajib Pajak tidak melampirkannya, Wajib Pajak harus dapat memberikanya pada saat dilakukannya pemeriksaan oleh Petugas Pajak. Meskipun demikian biaya Entertainment tersebut tetap diakui sebagai biaya perusahaan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas”;

dengan hasil bahwa Terbanding telah melihat bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, berdasarkan bukti tersebut Terbanding berpendapat biaya Entertainment tidak dapat dibiayakan dengan alasan:

1. Dari daftar nominatif/buku besar yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya Entertainment yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa barang elektronik (AC, HP, LCD, Laptop) dan ini merupakan porsi terbesar sedangkan biaya entertainment, makan minum, penginapan hanya mempunyai porsi yang jauh lebih sedikit, sehingga sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh tidak dapat dibiayakan dan biaya Entertainment yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak lazim dan tidak wajar;

2. Terkait dengan SE-27/PJ.22/1986 dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-184/PJ.313/1998 tanggal 10 Agustus 1998 dapat diberikan pendapat bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-184/PJ.313/1998 tanggal 10 Agustus 1998 menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak relevan karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan surat awal yang melatarbelakangi keluarnya S-184/PJ.313/1998 tanggal 10 Agustus 1998 sehingga aturan biaya Entertainment menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) harus dikembalikan ke SE-27/PJ.22/1986;

3. Dalam SE-27/PJ.22/1986 diatur beberap hal sebagai berikut:

1. Biaya Entertainment dapat dibiayakan apabila secara formal dan material terkait dengan kegiatan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan;

2. Biaya Entertainment dibuat daftar nominatif;

3. Sejak Tahun Pajak 1986, Daftar Nominatif wajib dilampirkan dalam SPTTahunan;

4. Tahun Pajak 1984 dan 1985 daftar nominatif dapat diberikan pada saat pemeriksaan;

5. Jiwa atau semangat dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tanggal 14 Juni 1986 menurut Terbanding adalah daftar nominatif harus dilampirkan dalam SPT Tahunan;

6. Adanya keringanan untuk tahun pajak 1984, 1985 semata-mata untuk sosialisasi dari Surat Edaran tersebut yang dikeluarkan di tahun 1986. Terbukti untuk tahun 1986 daftar nominataif agar dilampirkan dalam SPT Tahunan;

7. Sebagai tambahan informasi kepada Majelis Hakim terkait dengan kewajiban bagi Wajib Pajak melampirkan daftar nominatif dalam SPT Tahunan PPh Badan dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 sebagai peraturan yang menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.03/2009 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ/2010, dalam aturan tersebut dinyatakan secara tegas bila daftar nominatif tidak dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka atas biaya tersebut tidak dapat dibiayakan;

4. Fakta sengketa atas biaya Entertainment adalah:

1. Daftar nominatif atas biaya Entertainment tahun 2006 tidak dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan;

2. Daftar Nominatif yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986, karena daftar nominatif yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mencantumkan tempat dan alamat pemberian Entertainment serta jenis usaha relasi yang diberikan entertainment;

5. Berdasarkan penjelasan dan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan biaya Entertainment Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dibiayakan;

6. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti yang dilakukan dalam persidangan atas sengketa koreksi Biaya Entertainment sebesar Rp2.833.797.437,00 tersebut di atas, terdapat fakta yang terungkap yaitu dari daftar nominatif/buku besar yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya Entertainment yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pengeluaran untuk pemberian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan berupa natura dan kenikmatan berupa barang-barang elektronik seperti Hand Phone, Sofa, Air Conditioner, arm/wing’s chair, buffet, fillingcabinet, camera, cooking hobs + cooker Hood, Digital Air Purifier, Digital Apple Ipod Video, Digital Multi Media Portable, DVD, Handycam, Home Hifi, Home Theater, Kulkas, LCD, Laptop, Life Book Fujitsu, Note Book, Mesin Cuci, Multi CD Player, Standing Cooker, VCD, TV Plasma dengan berbagai macam jenis dan merk, harga dan jumlahnya yang merupakan porsi terbesar biaya entertainment. Sedangkan makan minum dan penginapan memiliki porsi yang sedikit;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, diatur bahwa, “untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan”, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya-biaya dalam bentuk natura dan kenikmatan sebagaimana tersebut di atas tidak boleh dikurangkan dari besarnya Penghasilan Kena Pajak;

8. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti yang dilakukan dalam persidangan atas sengketa koreksi Biaya Entertainment sebesar Rp2.833.797.437,00 tersebut di atas juga terdapat fakta yang terungkap, yaitu adalah benar bahwa daftar nominatif atas biaya Entertainment tahun 2006 tidak dilampirkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bersamaan dengan disampaikannya SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 dan hal tersebut telah diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat dilakukan uji bukti dalam persidangan;

9. Bahwa ketentuan yang menegaskan mengenai keharusan dilampirkannya daftar nominatif atas biaya Entertainment dalam Surat Pemberitahuan Tahunan adalah dalam angka 3 SE-27/PJ.22/1986 ditegaskan bahwa, Oleh karena itu, Wajib Pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut (biaya entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya) dari penghasilan brutonya, sejak tahun pajak 1986 agar melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif seperti terlampir yang berisi …..;

10. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah menyerahkan daftar nominatif selama pemeriksaan berlangsung sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986, Namun demikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), selama proses penelitian keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan daftar nominatif sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan dan SE-27/PJ.22/1986 karena dari buku besar dan bukti kas keluar beserta bukti pengeluaran masing-masing transaksi yang ada, seluruhnya tidak mencantumkan informasi tentang relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan sejenisnya yang berisi data berupa: nama, posisi, nama perusahaan dan jenis usaha;

11. Bahwa demikian pula halnya, pada saat dilakukan uji bukti dalam persidangan, diketahui bahwa terdapat fakta yang terungkap bahwa, Daftar Nominatif yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986, karena daftar nominatif yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mencantumkan tempat dan alamat pemberian Entertainment serta jenis usaha relasi yang diberikan entertainment, disamping juga nama, posisi dan nama perusahaan tidak lengkap seluruhnya/masih banyak yang kosong;

12. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan seluruh beban Entertainment Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) secara yuridis fiskal tidak dapat diakui sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak, karena daftar nominatif atas biaya Entertainment tahun 2006 tidak dilampirkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bersamaan dengan disampaikannya SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006 serta daftar nominatif yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (yang menurut Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding sudah disampaikan pada saat pemeriksaan), setelah dilakukan penelitian pada saat proses keberatan dan uji bukti dalam sidang banding, daftar dominatif tersebut tidak sesuai dengan SE-27/PJ.22/1986;

13. Bahwa dalam persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendasari alasan permohonan bandingnya dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-184/PJ.313/1998 tanggal 10 Agustus 1998, demikian pula halnya Majelis Hakim juga mendasari pertimbangan hukumnya dengan Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut yaitu dalam halaman 48 Putusan Pengadilan. Bahwa terhadap alasan dan dasar pertimbangan tersebut, dapat disampaikan bahwa Bahwa surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-184/PJ.313/1998 tanggal 10 Agustus 1998 adalah jawaban/penjelasan Direktur Jenderal Pajak atas pertanyaan yang diajukan Wajib Pajak tertentu (bukan Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding) terhadap suatu permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak tersebut sehingga surat tersebut hanya merupakan "private rulling", tidak dapat dijadikan sebagai sebuah dasar hukum dan ketentuan yang mengatur serta mengikat seluruh Wajib Pajak. Dengan demikian aturan mengenai biaya Entertainment harus dikembalikan ke SE-27/PJ.22/1986, yang menegaskan mengatur mengenai bentuk dan isi daftar nominatif serta mensyaratkan agar daftar nominatif tersebut dilampirkan bersamaan dengan disampaikannya SPT Tahunan;

14. Bahwa dalam halaman 48 Alinea ke-4 Putusan Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa, “….. menurut pendapat Majelis, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 tanggal 8 Januari 2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-09/PJ./2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto adalah peraturan yang mengatur tentang perlakuan perpajakan tentang biaya promosi sehingga tidak terkait dengan koreksi biaya entertainment, perjamuan dan representasi” terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa, walaupun Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur tentang biaya promosi dan baru ditetapkan pada tahun 2010, namun ketentuan tersebut secara substansi mengatur hal yang sama yaitu dinyatakan secara tegas bila daftar nominatif tidak dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka atas biaya tersebut tidak dapat dibiayakan, sehingga relevan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa koreksi biaya entertainment;

15. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 48 Alinea ke-6 Putusan Pengadilan Pajak, Majleis Hakim menyatakan bahwa “BahwaMajelis melakukan pemeriksaan terhadap daftar nominatif dan Buku Besar Pemohon Banding dan dapat diketahui bahwa terdapat biaya Entertainment berupa pemberian Telepon Selular kepada pihak kepolisian sebesar Rp21.100.000,00 yang Majelis yakini tidak terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.” terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa, pendapat Majelis Hakim tersebut adalah tidak tepat dan tidak lengkap karena dalam pendapatnya Majelis Hakim tidak/kurang mempertimbangkan fakta lainnya yang terdapat dalam daftar nominatif bahwa disamping fakta yang telah disebutkan misalnya juga terdapat biaya Entertainment yang sejenis yaitu pemberian kepada pihak camat, bupati, Kepala Desa, Koramil yang juga diyakini tidak terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, namun tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya;

16. Bahwa dalam halaman 49 Alinea ke-1 Putusan Pengadilan Pajak, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa, “menurut pendapat Majelis, atas entertainment, perjamuan dan representasi lainnya sebesar Rp2.812.697.437,00 merupakan biaya yang dikeluarkan dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Pemohon Banding seperti PT. Siemens, PT Telkomsel, PT Telkom, dan konsultan Pemohon Banding sehingga Majelis dapat meyakini biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, Namun demikian Majelis Hakim dalam memutus sengketa koreksi beban Entertainment sebesar Rp2.833.797.437,00 tersebut hanya dengan didasarkan pada daftar nominatif dan buku besar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp3.205.677.457,00 saja (yang nilainya berbeda dengan nilai sengketa koreksi), tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian lebih lanjut terhadap bukti/dokumen dasar pencatatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (dalam uji bukti di persidangan Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding hanya menyampaikan dokumen berupa daftar nominatif dan buku besar perkiraan biaya nominatif), untuk mengetahui lebih dalam mengenai nature sebenarnya dari transaksi tersebut serta untuk menentukan kebenaran material dari transaksi beban perijinan penjualan tersebut, terkait dengan kepada siapa saja dan dalam kapasitas apa barang-barang tersebut diberikan, untuk keperluan/kepentingan serta dalam rangka apa transaksi tersebut dilakukan, apakah pengeluaran tersebut mutlak harus dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau tidak, kemudian apakah kaitannya dengan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) serta apakah barang-barang tersebut benar-benar diberikan kepada yang tercantum namanya yang dibuktikan dengan tanda/bukti sah penerimaan barang dan sebagainya. Hal tersebut menjadi penting dibuktikan lebih lanjut untuk menentukan nature transaksi serta kebenaran material dari transaksi beban Entertainment sebelum disimpulkan ada atau tidaknya hubungan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 76 dan penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). Lebih lanjut dalam penjelasannya ditegaskan, Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

18. Bahwa oleh karena Majelis Hakim atas sengketa koreksi beban Entertainment tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian lebih lanjut mengenai kebenaran material dari transaksi beban entertainment, tetapi hanya mendasarkan pada daftar nominatif dan buku besar perkiraan daftar nominatif Pemohon Banding saja, maka Majelis Hakim dalam memutus sengketa tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak serta tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh serta SE-27/PJ.22/1986;

19. Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa, atas koreksi biaya Entertainment yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp2.833.797.437,00, tidak dapat dipertahankan sebesar Rp2.812.697.437,00 dan tetap dipertahankan sebesar Rp21.100.000, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh serta SE-27/PJ.22/1986 sehingga dengan demikian maka putusan Majelis atas sengketa ini harus dibatalkan;

4. Sengketa Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto dari beban Perijinan Penjualan sebesar Rp98.108.000,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 51 Alinea ke-6 dan ke-7:

“Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding pada saat persidangan, Majelis dapat meyakini bahwa beban perijinan penjualan sebesar Rp98.108.000,00 dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dan memenuhi unsur biaya yang diperbolehkan mengurangi penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa Majelis berkesimpulan atas seluruh koreksi beban perijinan penjualan penjualan yang dilakukan oleh Terbanding sebesar Rp98.108.000,00 tidak dapat dipertahankan”;

2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36055/PP/M.XV/15/2012 tanggal 04 Januari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dasar Koreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto dari Beban Perijinan Penjualan sebesar Rp98.108.000,00 adalah karena pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, dengan perhitungan sebagai berikut:

Biaya Perijinan Penjualan:

Cfm Termohon PK Rp 3.920.501.200,00

Cfm Pemohon PK Rp 3.822.090.700,00

Koreksi Rp 98.510.500,00

2. Bahwa dalam proses keberatan koreksi tersebut tetap dipertahankan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa koreksi positif beban perijinan (penjualan) oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp98.510.500,00 merupakan pengeluaran untuk pemberian Entertainment berupa barang elektronik;

2. Bahwa dari penelitian selama proses penyelesaian keberatan terhadap buku besar beban perijinan (penjualan) dan seluruh bukti kas keluar beserta bukti pengeluaran masing-masing transaksi pada beban perijinan (penjualan) sejumlah total Rp3.920.601.200,00 diketahui bahwa terdapat pemberian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan berupa natura dan kenikmatan kepada perorangan yang memiliki kewenangan atas suatu proyek yang akan dan sedang dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp98.108.000,00;

3. Bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut dan mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), beban perijinan sebesar Rp98.108.000,00 tersebut tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak;

3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa koreksi Biaya Perijinan Penjualan adalah terkait dengan sengketa mengenai konsep (yuridis fiskal) serta pembuktian kebenaran material yaitu tentang biaya perijinan penjualan yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh serta tidak berhubungan dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa atas biaya yang berbentuk natura dan kenikmatan kepada warga selama sosialisasi tersebut dapat dijadikan biaya yang dapat dikurangi untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak karena pengeluaran tersebut adalah salah satu bagian dari proses untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan;

4. Bahwa dari penelitian selama proses penyelesaian keberatan terhadap buku besar beban perijinan (penjualan) dan seluruh bukti kas keluar beserta bukti pengeluaran masing-masing transaksi pada beban perijinan (penjualan) sejumlah total Rp3.920.601.200,00 diketahui bahwa terdapat pemberian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan berupa natura dan kenikmatan kepada perorangan yang memiliki kewenangan atas suatu proyek yang akan dan sedang dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar Rp98.108.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

5. Bahwa dalam persidangan atas permintaan Majelis Hakim telah dilakukan uji bukti, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan dokumen dan bukti-bukti pendukung, dengan hasil sebagai berikut:

1. Sesuai dengan penelitian pada saat pemeriksaan dan penelitian keberatan atas buku besar perijinan dan seluruh bukti kas keluar beserta buku pengeluaran masing-masing transaksi dapat diketahui bahwa biaya tersebut merupakan pemberian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan berupa natura dan kenikmatan berupa kamera, HP, Handycam, Notebook, Kulkas dan Standing Cooker;

2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, biaya-biaya dalam bentuk natura sebagaimana tersebut di atas tidak boleh dikurangkan dari besarnya Penghasilan Kena Pajak;

6. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti tersebut di atas, terdapat fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu bahwa biaya perijinan Penjualan merupakan pengeluaran untuk pemberian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan berupa natura dan kenikmatan yaitu berupa kamera, Hand Phone, Handycam, Notebook, Kulkas dan Standing Cooker;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, diatur bahwa, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

8. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan serta mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, dapat disimpulkan bahwa biaya-biaya dalam bentuk natura sebagaimana tersebut di atas tidak boleh dikurangkan dari besarnya Penghasilan Kena Pajak;

9. Bahwa dalam halaman 51 Alinea ke-3 Putusan Pengadilan Pajak, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa, “berdasarkan penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis Hakimberpendapat bahwa, beban perijinan penjualan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena dapat dibuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar ada hubungannya dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) UU PPh”, namun demikian Majelis Hakim dalam memutus sengketa koreksi beban perijinan penjualan tersebut tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian lebih lanjut terhadap bukti/dokumen dasar pencatatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) (dalam uji bukti di persidangan Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen), untuk mengetahui lebih dalam mengenai nature sebenarnya dari transaksi tersebut serta untuk menentukan kebenaran material dari transaksi beban perijinan penjualan tersebut, terkait dengan kepada siapa saja dan dalam kapasitas apa barang-barang tersebut diberikan, untuk keperluan/kepentingan serta dalam rangka apa transaksi tersebut dilakukan, apakah pengeluaran tersebut mutlak harus dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau tidak serta apakah barang-barang tersebut benar-benar diberikan kepada yang tercantum namanya yang dibuktikan dengan tanda/bukti sah penerimaan barang dan sebagainya. Hal tersebut menjadi penting dibuktikan lebih lanjut untuk menentukan nature transaksi serta kebenaran material dari transaksi beban perijinan penjualan sebelum disimpulkan ada atau tidaknya hubungan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 76 dan penjelasannya Undang-Undang Pengadilan Pajak;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). Lebih lanjut dalam penjelasannya ditegaskan, Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

11. Bahwa oleh karena Majelis Hakim atas sengketa koreksi beban perijinan penjualan tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian lebih lanjut mengenai kebenaran material dari transaksi beban perijinan penjualan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dalam memutus sengketa tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak serta tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh;

12. Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa, atas seluruh koreksi beban perijinan penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp98.108.000,00, tidak dapat dipertahankan, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak serta Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh sehingga dengan demikian maka putusan Majelis atas sengketa ini harus dibatalkan;

5. Koreksi Pengurangan Penghasilan Bruto dari beban Listrik Pembuatan Tower sebesar Rp318.508.644,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 54 Alinea ke-2 dan ke-3;

“Bahwaberdasarkan basil uji bukti antara Pemohon Banding dengan Terbanding tersebut, Majelis berpendapat bahwa atas transaksi dengan Telkomsel Kota Fajar senilai Rp109.727.650,00 dan Telkomsel Kpg. Lama sebesar Rp94.269.400,00 telah didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dokumen terkait sementara atas transaksi dengan Telkomsel Kota Bakongan senilai Rp107.507.650,00 Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan dokumen dan bukti pendukung”;

“Bahwaberdasarkan hal tersebut, Majelis berkesimpulan atas koreksi beban listrik pembuatan tower sebesar Rp318.508.644,00 yang dilakukan Terbanding, tidak dapat dipertahankan sebagian sebesarRp211.000.994,00 (Rp318.508.644,00 -Rp107.507.650,00) dan tetap dipertahankan sebesar Rp107.507.650,00”;

2. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36055/PP/M.XV/15/2012 tanggal 04 Januari 2012 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dasar Koreksi Positif Pengurang Penghasilan Bruto dari Biaya Listrik Pembuatan Tower sebesar Rp318.508.644,00 adalah karena pengeluaran tersebut tidak didukung bukti yang sah, dengan perhitungan sebagai berikut:

Biaya Listrik Pembangunan Tower:

Cfm pemohon Banding Rp 5.302.491.454,00

Cfm Terbanding Rp 4.983.982.810,00

Koreksi Rp 318.508.644,00

2. Bahwa rincian atas sengketa koreksi positif pengurang penghasilan bruto yang berasal dari biaya listrik Pembuatan tower sebesar Rp318.508.644,00 tersebut, adalah sebagai berikut:

3. Bahwa berdasarkan rincian tersebut, koreksi positif pengurang penghasilan bruto yang berasal dari biaya listrik Pembuatan tower sebesar Rp318.508.644,00 dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Transaksi pemasangan daya listrik (Telkomsel tinem project) sebesar Rp311.504.700,00 dikoreksi karena tidak disertai dengan bukti pendukung dan bukti pengeluaran (Invoice tidak ada); dan

2. Transaksi Biaya sambung sementara PLN Cibitung sebesar Rp7.003.944,00 dikoreksi karena nota atas nama PT Excelcomindo Pratama, bukan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4. Bahwa dalam proses keberatan koreksi tersebut tetap dipertahankan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dari hasil penelitian selama proses penyelesaian keberatan diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) transaksi pemasangan daya listrik sebesar Rp311.504.700,00 yang tidak disertai dengan bukti pendukung dan bukti pengeluaran, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat mengakui transaksi-transaksi tersebut sebagai biaya yang dapat dikurangkan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak;

2. Bahwa selama proses penyelesaian keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti pendukung dan bukti pengeluaran seluruh transaksi pemasangan daya listrik tersebut, namun pada saat mengajukan permohonan banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menunjukkan seluruh bukti-bukti tersebut;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilai bahwa seluruh bukti-bukti tersebut dianggap tidak valid karena bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti-bukti yang pada saat pemeriksaan dan penyelesaian keberatan belum diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari pihak ketiga, sehingga seharusnya telah dapat diberikan pada saat pemeriksaan maupun pada saat penyelesaian keberatan;

3. Bahwa yang menjadi pokok sengketa koreksi Biaya Listrik Pembuatan Tower adalah terkait dengan pembuktian kebenaran transaksi serta hubungannya dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4. Bahwa dalam persidangan atas permintaan Majelis Hakim telah dilakukan uji bukti atas dokumen dan bukti-bukti pendukung yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terkait dengan pengeluaran beban listrik pembuatan tower Rp318.508.644,00, yaitu berupa Kuitansi pembayaran, berita acara kesepakatan lapangan, permohonan daya listrik dan jawaban dari PLN, serta Rencana Anggaran Biaya, dengan hasil sebagai berikut:

1. Atas transaksi Telkomsel Kota Fajar senilai Rp109.727.650,00 dan Telkomsel Kpg. Lama sebesar Rp94.269.400,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melihat bukti yang sah terkait atas biaya tersebut;

2. Atas transaksi Telkomsel Kota Bakongan senilai Rp107.507.650,00 dan biaya sambung PLN Cibitung sebesar Rp7.003.944,00 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak melihat bukti baik kuitansi pembayaran, berita acara kesepakatan lapangan, surat konfirmasi dari PLN serta rencana anggaran biaya;

3. Dalam penelitian keberatan, biaya sambung PLN Cibitung sebesar Rp7.003.944,00 terdapat bukti nota atas nama PT. Excelcomindo Pratama dan bukan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

5. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti yang dilakukan dalam persidangan atas sengketa koreksi Biaya Listrik Pembuatan Tower sebesar Rp318.508.644,00 terdapat fakta yang terungkap, antara lain:

1. Atas transaksi Telkomsel tinem project site Kota Fajar sebesar Rp109.727.650,00 dan Telkomsel tinem project Kpg. Lama sebesar Rp94.269.400,00 terdapat bukti atau dokumen pendukung yang sah terkait atas biaya tersebut;

2. Atas transaksi Telkomsel tinem project site Kota Bakongan sebesar Rp107.507.650,00 tidak terdapat bukti baik kuitansi pembayaran, berita acara kesepakatan lapangan, surat konfirmasi dari PLN serta rencana anggaran biaya;

3. Atas transaksi biaya sambung PLN Cibitung sebesar Rp7.003.944,00 terdapat bukti nota atas nama PT. Excelcomindo Pratama dan bukan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam hasil uji bukti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat menunjukkan bukti atau dokumen pendukung yang sah dan atas pengeluaran beban listrik pembuatan tower tersebut menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh dapat dikurangkan sebagai biaya karena berhubungan dengan kegiatan usaha, yaitu sebesar Rp203.997.050,00, yang terdiri dari:

1. Telkomsel tinem project site Kota Fajar sebesar Rp109.727.650,00;

2. Telkomsel tinem project Kpg. Lama sebesar Rp94.269.400,00;

2. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti atau dokumen pendukung berupa kuitansi pembayaran, berita acara kesepakatan lapangan, surat konfirmasi dari PLN dan rencana anggaran biaya serta terdapat nota yang bukan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, yaitu sebesar Rp114.511.594,00, yang terdiri dari:

1. Telkomsel tinem project site Kota Bakongan sebesar Rp107.507.650,00;

2. Biaya Sambung PLN Cibitung sebesar Rp7.003.944,00;

7. Bahwa dalam halaman 54 alinea ke-2 Putusan Pengadilan Pajak, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa “Bahwaberdasarkan hasil uji bukti antara Pemohon Banding dengan Terbanding tersebut, Majelis berpendapat bahwa atas transaksi dengan Telkomsel Kota Fajar senilai Rp109.727.650,00 dan Telkomsel Kpg. Lama sebesar Rp94.269.400,00 telah didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dokumen terkait sementara atas transaksi dengan Telkomsel Kota Bakongan senilai Rp107.507.650,00 Pemohon Banding tidak dapat memperlihatkan dokumen dan bukti pendukung” Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut adalah tidak tepat dan tidak lengkap karena dalam pendapatnya Majelis Hakim tidak/kurang mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa disamping fakta yang telah disebutkan juga terdapat fakta berupa transaksi Biaya Sambung PLN Cibitung sebesar Rp7.003.944,00 yang bukti notanya adalah atas nama Wajib Pajak lain yaitu PT. Excelcomindo Pratama dan bukan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga seharusnya tidak dapat dikurangkan sebagai biaya karena biaya tersebut bukan merupakan beban Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), namun atas hal tersebut tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim;

8. Bahwa lebih lanjut dalam halaman 54 alinea ke-3 Putusan Pengadilan Pajak tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa “Bahwaberdasarkan hal tersebut, Majelis berkesimpulan atas koreksi beban listrik pembuatan tower sebesar Rp318.508.644,00 yang dilakukan Terbanding, tidak dapat dipertahankan sebagian sebesar Rp211.000.994,00 (Rp318.508.644,00 - Rp107.507.650,00) dan tetap dipertahankan sebesar Rp107.507.650,00” Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa atas kesimpulan Majelis Hakim tersebut adalah sangat tidak tepat, karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Majelis tidak/kurang mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu terdapat fakta berupa transaksi Biaya Sambung PLN Cibitung sebesar Rp7.003.944,00, yang tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim. Sehingga seharusnya sengketa koreksi biaya listrik pembuatan tower yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp203.997.050,00 (Rp109.727.650,00 + Rp94.269.400,00) bukan sebesar Rp211.000.994,00 sedangkan sisanya sebesar Rp114.511.594,00 (Rp107.507.650,00 + Rp7.003.944,00) bukan sebesar Rp107.507.650,00) tetap dipertahankan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur bahwa, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1). Lebih lanjut dalam penjelasannya ditegaskan, Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;

10. Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim atas sengketa koreksi beban listrik pembuatan tower tidak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dalam uji bukti di persidangan serta tidak mempertimbangkan fakta berupa transaksi Biaya Sambung PLN Cibitung sebesar Rp7.003.944,00 yang bukti notanya adalah atas nama Wajib Pajak lain yaitu PT. Excelcomindo Pratama dan bukan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga seharusnya tidak dapat dibiayakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Majelis Hakim dalam memutus sengketa nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak serta Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang UU PPh;

11. Bahwa dengan demikian putusan Majelis yang berkesimpulan bahwa, atas koreksi beban listrik pembuatan tower sebesar Rp318.508.644,00 yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak dapat dipertahankan sebagian sebesar Rp211.000.994,00 dan tetap dipertahankan sebesar Rp107.507.650,00; adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak serta Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh;

Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36055/PP/M.XV/15/2012 tanggal 04 Januari 2012 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid serta aturan perpajakan yang berlaku , sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36055/PP/M.XV/15/2012 tanggal 04 Januari 2012 tersebut harus dibatalkan;

6. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.36055/PP/M.XV/15/2012 tanggal 04 Januari 2012 yang menyatakan:

• mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-27/WPJ.03/2010 tanggal 14 Januari 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00027/206/06/308/08 tanggal 24 Oktober 2008 atas nama: CV Aksara Indah, NPWP: 01.547.450.5-308.000, sebagaimana perhitungan di atas;

adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-27/WPJ.03/2010 tanggal 14 Januari 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor 00027/206/06/308/08 tanggal 24 Oktober 2008, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.547.450.5-308.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayar (Rp966.162.330,00) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

• Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo pada butir A, B, C, D dan E koreksi atas substansi tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak telah teruji dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

• Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius S.H., M.H. ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Rp 2.489.000,00

Jumlah Rp 2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ashadi, S.H.

NIP 220000754