136/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

MENGADILI 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU PT. BALI RAGAWISATA. untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya; 2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan; 3. Menunjuk Saudara H. MAKMUR,SH.,MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU; 4. Menunjuk dan mengangkat Saudara : a. RIFWALDI RIVAI M. NOER, S.H., M.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-112 tanggal 09 Mei 2011 berkantor RIVAI & Co Law Firm Wisma Nugraha 5th Floor Suite 502, Jl. Raden Saleh No.6, Jakarta 10430. b. NUKU JOSUA BUTAR BUTAR, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor:AHU.AH.04.03-234, berkantor di Tafrizal Hasan Gewang & Partners, dan beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang. c. ERIC PRIHARTONO, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-30, yang berkantor di Tafrizal Hasan Gewang & Partners, dan beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang. selaku Pengurus / Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU; 5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, pukul 09.00 WIB. bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; 6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku Debitor dan Para Pemohon PKPU selaku Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang – sidang yang ditetapkan; 7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; 8. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;